LAMPIRAN III PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR …… TAHUN …… TANGGAL ……..
INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN (KONSEPSI) ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAPET SERAM
-
1
-
INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN (KONSEPSI) ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAPET SERAM
WAKTU PELAKSANAAN INDIKASI PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PELAKSANA
I
II
III
IV
IV
20132014
20152019
20202024
20252029
20302033
pengembangan sektor perikanan, sektor pertanian, dan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kemampuan daya dukung lingkungan setempat KEBIJAKAN 1
mengembangkan komoditas utama sebagai komoditas unggulan yaitu ikan pelagis, tuna, cakalang, kelapa dalam, cengkeh, , serta mengembangkan produk-produk turunannya Strategi 1.1
a. Pengembangan kegiatan ikan pelagis, tuna, cakalang, kelapa dalam, cengkeh, Kegiatan perikanan (1). Pengembangan komoditas ikan tangkap
(2). Pengembangan budidaya
komoditas
Kegiatan perkebunan (1). Pengembangan kelapa dalam
Kec. Wahai (Kabupaten Maluku Tengah), Kairatu (Kabupaten Seram Bagian Barat), dan Werinama (Kabupaten Seram Bagian Timur)
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
Seram Utara, Seram Utara Barat, Teluk Elpaputih, TNS, dan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah;
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
ikan
-
2
-
WAKTU PELAKSANAAN INDIKASI PROGRAM UTAMA
(2). Pengembangan dan komoditas cengkeh
peningkatan
LOKASI
Seram Utara, Seram Utara Barat, Teluk Elpaputih, TNS, dan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah;
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PELAKSANA
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
I
II
III
IV
IV
20132014
20152019
20202024
20252029
20302033
Strategi 1.2 mengembangkan komoditas lainnya sebagai komoditas pendukung yaitu pala, kakao, udang, kerapu, sapi potong, rumput laut, mutiara, dan pariwisata, serta mengembangkan produk-produk turunannya a. Pengembangan kegiatan perikanan, dan perkebunan, Kegiatan perikanan budidaya (1). Pengembangan komoditas rumput laut (2). Pengembangan dan komoditas mutiara
peningkatan
(3). Pengembangan komotias udang
peningkatan
dan
Kegiatan perkebunan (1). Pengembangan komoditas pala
(2). Pengembangan komoditas kakao
dan
peningkatan
Seram Utara, Seram Utara Barat, Teluk Elpaputih, TNS, dan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah; Seram Utara, Seram Utara Barat, Teluk Elpaputih, TNS, dan Tehoru Kabupaten
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta Kementan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta Kementan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
-
3
-
WAKTU PELAKSANAAN INDIKASI PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PELAKSANA
Maluku Tengah; Kegiatan pariwisata (1). Pengembangan pariwisata bahari
(2). Pengembangan dan pariwisata budaya
peningkatan
b. Pengembangan produk turunan kegiatan komoditas unggulan Kegiatan perkebunan (1). Pengembangan komoditas produk turunan kelapa dalam
Seram Utara, Seram Utara Barat, Tehoru, Amahai Kabupaten Maluku Tengah; Seram Utara, Seram Utara Barat, Tehoru, Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kemenperin, Kemen.Parekraf, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kemenperin, Kemen.Parekraf, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, Kemenperin, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta Kementan, Kemenperin, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta Kementan, Kemenperin, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
(2). Pengembangan dan peningkatan komoditas produk turunan cengkeh
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
(3). Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan komoditas produk turunan pala
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
(4). Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan komoditas produk turunan kakao Kegiatan perikanan budidaya (1). Pengembangan turunan udang
komoditas
produk
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
KKP, Kemenperin, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten,
I
II
III
IV
IV
20132014
20152019
20202024
20252029
20302033
-
4
-
WAKTU PELAKSANAAN INDIKASI PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER PENDANAAN
(2). Pengembangan dan peningkatan komoditas produk turunan rumput laut
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
(3). Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan komoditas produk turunan mutiara
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kegiatan pariwisata (1). Pengembangan komoditas turunan objek wisata
INSTANSI PELAKSANA
I
II
III
IV
IV
20132014
20152019
20202024
20252029
20302033
dan Swasta KKP, Kemenperin, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta KKP, Kemenperin, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
Kemenhut, Kemen.Parekraf Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta (2). Pengembangan dan peningkatan APBN, APBD, dan/ Kemenhut, komoditas produk turunan objek atau sumber lain Kemen.Parekraf wisata yang sah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta (3). Pengembangan, peningkatan, dan APBN, APBD, dan/ Kemenhut, pemantapan komoditas produk atau sumber lain Kemen.Parekraf turunan objek wisata yang sah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta Strategi 1.3 penetapan kawasan lindung yang sesuai untuk pengembangan komoditas unggulan dan komoditas pendukung dengan prinsip pembangunan berkelanjutan a. Peningkatan (HHBK)
hasil
hutan
bukan
produk
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
kayu
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kemenhut, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
b. Peningkatan pengusahaan pariwisata
Kawasan taman nasional
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kemenhut, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
c. Peningkatan dan pemantapan hasil hutan bukan kayu (HHBK)
Kawasan hutan lindung & hutan produksi
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kemenhut, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
-
5
-
WAKTU PELAKSANAAN INDIKASI PROGRAM UTAMA
d. Peningkatan dan pemantapan pengusahaan pariwisata
LOKASI
Kawasan taman nasional
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PELAKSANA
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kemenhut, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
I
II
III
IV
IV
20132014
20152019
20202024
20252029
20302033
Strategi 1.4 pengendalian alih fungsi lahan-lahan komoditas unggulan dan komoditas pendukung (termasuk kawasan potensial) untuk kegiatan lain a. Peningkatan kesadaran masyarakat dan partispasi untuk mencegah laju alih fungsi lahan
Kawasan peruntukan pertanian
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
Strategi 1.5 pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana a. Optimasi areal kawasan, dengan kegiatan: Pembangunan Taman Bisnis dan Teknologi Agribisnis Pembangunan Taman Bisnis dan Teknologi rumput Laut
Kawasan peruntukan pertanian, perikanan
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, Pemerintah Pemerintah dan Swasta
KKP, Provinsi, Kabupaten,
b. Usahatani konservasi lahan dan konservasi DAS Hulu
Kawasan peruntukan pertanian
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
c. Reklamasi lahan pada lahan sawah, kering, rawa, bekas tambang, industri
Kawasan peruntukan pertanian
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
KEBIJAKAN 2 penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan sistem jaringan prasarana pendukung KAPET Strategi 2.1 mengembangkan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan sentra produksi bahan baku, kegiatan sentra industri pengolahan termasuk usaha mikro-usaha kecil-menengah, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan jasa (informasi, lembaga keuangan, dan koperasi), dan kegiatan distribusi a. Pusat pelayanan komoditas unggulan
kegiatan
ekonomi
(1). Pengembangan fungsi kegiatan ekonomi, kegiatan: Penetapan industri pengolahan Pembangunan Pusat Informasi Pemasaran Pembangunan pabrik es (2). Pengembangan dan peningkatan fungsi
Kec.
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kemen.PU, Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
Kec.
APBN, APBD, dan/
Kemen.PU, Kementan,
-
6
-
WAKTU PELAKSANAAN INDIKASI PROGRAM UTAMA
LOKASI
kegiatan ekonomi, kegiatan: Penetapan industri pengolahan Pembangunan pasar Pembangunan Pusat Informasi Pemasaran Pembangunan Pusat Pergudangan Pembangunan pabrik es b. Pusat pelayanan kegiatan ekonomi komoditas pendukung
SUMBER PENDANAAN atau sumber lain yang sah
INSTANSI PELAKSANA
I
II
III
IV
IV
20132014
20152019
20202024
20252029
20302033
KKP, Kemenparekraf, Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
(1). Pengembangan fungsi kegiatan APBN, APBD, dan/ Kemen.PU, Kementan, ekonomi, kegiatan: atau sumber lain KKP, Kemenparekraf, yang sah Kemenhut, Kemenperin, Penetapan industri pengolahan Kemendag, Pemerintah Pembangunan Pusat Informasi Provinsi, Pemerintah Pemasaran Kabupaten, dan Swasta Pembangunan pabrik es (2). Pengembangan dan peningkatan fungsi APBN, APBD, dan/ Kemen.PU, Kementan, kegiatan ekonomi, kegiatan: atau sumber lain KKP, Kemenparekraf, yang sah Kemenhut, Kemenperin, Penetapan industri pengolahan Kemendag, Pemerintah Pembangunan pasar Provinsi, Pemerintah Pembangunan Pusat Informasi Kabupaten, dan Swasta Pemasaran Pembangunan Pusat Pergudangan Pembangunan pabrik es Strategi 2.2 mengembangkan sistem jaringan prasarana utama yang melayani sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan konektivitas sentra-sentra produksi bahan baku demi peningkatan kuantitas, kualitas, dan pemasaran komoditas unggulan dan komoditas pendukung wilayah a. Sistem jaringan jalan (1). Peningkatan jalan
APBN, APBD
(2). Pemantapan jaringan jalan (3). Pengembangan, peningkatan pemantapan jaringan jalan b. Sistem transportasi penyeberangan
dan
Kemen.PU, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
-
7
-
WAKTU PELAKSANAAN INDIKASI PROGRAM UTAMA
(1). Pengembangan prasarana pendukung komoditas di pelabuhan
LOKASI
Pelabuhan Penyeberangan Waipirit, Pelabuhan Penyeberangan Wailey, Pelabuhan Penyeberangan Massika Jaya, Pelabuhan Penyeberangan Manipa, Pelabuhan Penyeberangan Masohi, Pelabuhan Penyeberangan Air Besar (Wahai), Pelabuhan Penyeberangan Saka, Pelabuhan Penyeberangan Pamale, Pelabuhan Penyeberangan Bula, Pelabuhan Penyeberangan Werinama, Pelabuhan Penyeberangan Geser, dan Pelabuhan Penyeberangan Kataloka.
SUMBER PENDANAAN APBN, APBD
INSTANSI PELAKSANA
Kemenhub, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
I
II
III
IV
IV
20132014
20152019
20202024
20252029
20302033
-
8
-
WAKTU PELAKSANAAN INDIKASI PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PELAKSANA
c. Sistem Transportasi Laut (1). Pengembangan dan prasarana pendukung pelabuhan
peningkatan komoditas di
Pelabuhan Utama Amahai, Pelabuhan Pengumpul Buamual, Pelabuhan Pengumpul Kepulauan Geser, dan Pelabuhan Pengumpul Wahai, Pelabuhan Pengumpan Kawa, Pelabuhan Pengumpan Pelita Jaya, Pelabuhan Pengumpan Panasea, dan Pelabuhan Pengumpan Kobisadar
APBN, APBD
Kemenhub, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier Amahai di Masohi, Bandar Udara Wahai, dan Bandar Udara Waras di Sesar.
APBN, APBD
Kemenhub, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
d. Sistem Transportasi Udara Pengembangan prasarana komoditas di bandara
pendukung
I
II
III
IV
IV
20132014
20152019
20202024
20252029
20302033
-
9
-
WAKTU PELAKSANAAN INDIKASI PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PELAKSANA
I
II
III
IV
IV
20132014
20152019
20202024
20252029
20302033
Strategi 2.3 mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya berupa sistem jaringan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan energi, dan sistem jaringan pengelolaan limbah yang mendukung pengembangan komoditas unggulan dan komoditas pendukung. a.
sistem jaringan energi (1). Pengembangan dan jaringan transmisi
peningkatan
Pusat pelayanan kegiatan ekonomi
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
KemenESDM, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
Pusat pelayanan kegiatan ekonomi
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
KemenESDM, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
Pusat pelayanan kegiatan ekonomi
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
KemenESDM, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
Pusat pelayanan kegiatan ekonomi
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
KemenESDM, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
Pengembangan sistem pengendalian banjir
Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan
APBN, APBD
Kemen.PU, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
Peningkatan Daerah Irigasi
Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan
APBN, APBD
Kemen.PU, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
(2). Pengembangan, peningkatan, pemantapan jaringan transmisi
b.
sistem jaringan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional (1). Pengembangan jaringan
dan
peningkatan
(2). Pengembangan, peningkatan, pemantapan jaringan
c.
dan
dan
Sistem jaringan SDA
-
10
-
WAKTU PELAKSANAAN INDIKASI PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PELAKSANA
I
II
III
IV
IV
20132014
20152019
20202024
20252029
20302033
KEBIJAKAN 3 pengembangan pengelolaan ekonomi kawasan yang terpadu untuk menciptakan daya saing produk unggulan wilayah Strategi 3.1 menetapkan kegiatan ekonomi kawasan yang terpadu melalui pengembangan keterkaitan ke depan dan ke belakang komoditas unggulan dan komoditas pendukung a.
Pengembangan kegiatan ekonomi kawasan yang terpadu dengan komoditas unggulan
Kawasan dan pusat pelayanan kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, & perikanan
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, KKP, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
b.
Pengembangan kegiatan ekonomi kawasan yang terpadu dengan komoditas pendukung
Kawasan dan pusat pelayanan kegiatan hortikultura, perkebunan, industri kerajinan, pariwisata & perikanan
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
c.
Peng-integrasi-kan kegiatan ekonomi kawasan yang terpadu dengan komoditas unggulan dan komoditas pendukung
Kawasan dan pusat pelayanan kegiatan hortikultura, perkebunan, industri kerajinan, pariwisata & perikanan
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
Strategi 3.2 menetapkan target pasar secara bertahap dari lingkup lokal, nasional, regional dan global sesuai tahapan pengembangan KAPET a.
Peningkatan kontribusi ekspor komoditas unggulan, dengan kegiatan Pengembangan zona pemasaran program promosi dan penelitian komoditas strategis
Kawasan dan pusat pelayanan kegiatan pertanian tanaman
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, KKP, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
-
11
-
WAKTU PELAKSANAAN INDIKASI PROGRAM UTAMA
LOKASI
pengembangan inkubator bisnis dan teknologi Pengembangan pasar lelang komoditas Penjaminan Mutu Produk Pengembangan industri turunan komoditas unggulan dan komoditas pendukung
b.
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PELAKSANA
I
II
III
IV
IV
20132014
20152019
20202024
20252029
20302033
pangan, peternakan, & perikanan Kawasan dan pusat pelayanan kegiatan hortikultura, perkebunan, industri kerajinan, pariwisata & perikanan
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
Strategi 3.3 mengembangkan kualitas sumber daya manusia terkait pengembangan komoditas unggulan dan komoditas pendukung a.
Pengembangan SDM industri turunannya
pertanian
dan
(1). Peningkatan SMK Kejuruan
b.
(2). Pengembangan Balai Latihan Kerja, dengan kegiatan: Pengembangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Kelapa Dalam Pengembangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Rumput Laut Pengembangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Mutiara Pengembangan Balai Pendidikan dan Pelatihan kepariwisataan Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan SDM pertanian dan industri
Kec. Seram Barat, Kec. Bula, Kec. Masohi
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain
Kementan, Kemenparekraf,
KKP,
-
12
-
WAKTU PELAKSANAAN INDIKASI PROGRAM UTAMA
LOKASI
turunannya
c.
Pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani, dengan kegiatan: Pengembangan pusat kewirausahaan masyarakat lokal Pengembangan dan pemberdayaan perempuan
Kawasan dan pusat pelayanan kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, industri, kerajinan, peternakan, pariwisata & perikanan
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PELAKSANA
yang sah
Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
I
II
III
IV
IV
20132014
20152019
20202024
20252029
20302033
Strategi 3.4 mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan terkait komoditas unggulan dan komoditas pendukung a.
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
b.
Pengembangan pusat kegiatan penelitian Sumberdaya Lahan Pertanian, dengan kegiatan: Pengembangan bank lahan Provisi infrastruktur kawasan Pemberian insentif zonasi Perencanaan pariwisata berbasis masyarakat dan destinasi Arsitektural kawasan Pengembangan pusat kegiatan Pembibitan
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
c.
Pengembangan pusat kegiatan Balai benih
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenhut, Kemenperin,
-
13
-
WAKTU PELAKSANAAN INDIKASI PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PELAKSANA
I
II
III
IV
IV
20132014
20152019
20202024
20252029
20302033
Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta d.
e.
Pengembangan pusat kegiatan penelitian Pascapanen Pertanian, dengan kegiatan: Pengembangan layanan konsultasi manajemen Pengembangan pusat layanan informasi pasar Pengembangan pusat kegiatan penelitian Standardisasi dan Teknologi Industri
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah
Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta
Strategi 3.5 mengembangkan koperasi, usaha mikro kecil menengah, kerjasama pemerintah-swasta-masyarakat, pelayanan permodalan dan sistem pembiayaan a.
Pengembangan kelembagaan ekonomi petani (koperasi) dan skim kredit untuk koperasi
KAPET Seram
APBN, APBD,
Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenkop, Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
b.
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kelembagaan ekonomi petani (koperasi) dan skim kredit untuk koperasi
KAPET Seram
APBN, APBD,
Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenkop, Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
c.
Penyediaan dukungan dan fasilitasi pendanaan (skim pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik agribisnis perkebunan), dengan kegiatan: Skim pembiayaan KUR Skim pembiayaan kredit cinta rakyat
KAPET Seram
APBN, APBD,
Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenkop, Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
-
14
-
WAKTU PELAKSANAAN INDIKASI PROGRAM UTAMA
LOKASI
Skim pembiayaan bantuan produksi dan sarana produksi Skim pembiayaan rumah produksi dan pergudangan Skim pembiayaan perahu, motor tempel, Skim hibah Skim bantuan modal kerja dan investasi Skim pinjaman usaha Pengembangan, peningkatan dan pemantapan Penyediaan dukungan dan fasilitasi pendanaan
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PELAKSANA
d.
KAPET Seram
APBN, APBD,
Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenkop, Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
Pengembangan kerjasama, promosi, dan investasi industri, dengan kegiatan: Pengembangan usaha skala lokal, regional, nasional Pengembangan usaha baru dan ekspansi usaha lokal yang ada Bantuan informasi teknis bagi pengusaha lokal Pembangunan pusat layanan UKM dan Koperasi Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kerjasama, promosi, dan investasi industri
KAPET Seram
APBN, APBD,
Kemen.PU, Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenkop, Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
KAPET Seram
APBN, APBD,
Kemen.PU, Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenkop, Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
Pengembangan iklim usaha industri, dengan kegiatan:
KAPET Seram
APBN, APBD,
Kemen.PU, Kementan, KKP, Kemenparekraf,
Strategi 3.6 mengembangkan sistem kelembagaan a.
b.
c.
dan
jasa
I
II
III
IV
IV
20132014
20152019
20202024
20252029
20302033
-
15
-
WAKTU PELAKSANAAN INDIKASI PROGRAM UTAMA
Peningkatan skala usaha bagi UKM Penanganan polusi lingkungan atas intervensi kegiatan ekonomi yang dilakukan Pengembangan bantuan langsung melalui land assembling dan atau pembelian lahan Perizinan lokasi sentra produksi komoditas unggulan Pengembangan perusahaan daerah Pengmebangan organisasi masyarakat bersifat sukarela Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan iklim usaha dan jasa industri
LOKASI
SUMBER PENDANAAN
II
III
IV
IV
20132014
20152019
20202024
20252029
20302033
Kemenkop, Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
d.
INSTANSI PELAKSANA
I
KAPET Seram
APBN, APBD,
Kemen.PU, Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenkop, Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO