PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA
PERATURANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA NOMOR 1OOTAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN RtrPUBLIK INDONESIA.
Pegawai
Menimbang : a. bahwa
Negeri
yang
Sipil
diangkat
dAn
ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Peneliti, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya; b . bahwa sehubungan dengan ha1 tersebut pada huruf, a dan
dalam
pengabdian
rangka
dan produktivitas
prestasi,
mutu,
meningkatkan
kerja Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan
Jabatan
Peneliti
Fungsional
dengan
Peraturan Presiden; Mengingat
: 1. Pasal
4
ayat
(1) Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik indonesia Tahun 1945; 2, Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokokpokok
Kepegawaian
Indonesia
Tahun
(Lernbaran I974
Nomor
Negara 55,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) seDagalmana...
P R E S ID E N REPUBLIK INDONESIA
- / sebagaimana telah diubah Nomor 43 Tahun Indonesia
Tahun
dengan Undang-Undang
1999 (Lembaran Negara Republik 1999
Nomor
169,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); J.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 tentang
Peraturan Gqi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah
terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OI2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 32); 4
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun l9g4 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun Tambahan Nomor
Lembaran
3547)
Peraturan
Negara
sebagaimana
Pemerintah
I9g4 Nomor 22,
Republik
telah
Nomor
Indonesia
diubah
40
dengan
Tahun
20IO
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
51, Tambahan
Lembaran
2OIO
Negara Republik
Indonesia Nomor 5121); (
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
pemindahan
Pengangkatan,
Pemberhentian
Pegawai
Negeri
dan
(Lembaran
Sipil
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran
Nomor 4263)
Negara
sebagaimana
Republik
telah
diubah
Indonesia dengan
Peraturan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-
Peraturan
J
-
Pemerintah
Nomor
63
Tahun
2OOg
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOg
Nomor 16a); 6. Keputusan
Presiden Nomor 87 Tahun
|ggg renrang
Rumpun Jabatan Fungsional pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
PRESIDEN
TENTANG
TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud Tunjangan
Jabatan
selanjutnya tunjangan Pegawai
disebut jabatan
Negeri
Fungsional dengan Tunjangan
fungsional
sipil
yang
peneliti,
yang
peneliti adalah
yang diberikan
diangkat
dengan
dan
kepada
ditugaskan
secara penuh dalam Jabatan Fungsional peneliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
P a s a l2 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 2 Kepada
Pegawai
ditugaskan
Negeri
Sipil
secara penuh
dalam
yang
diangkat
Jabatan
dan
Fungsional
Peneliti, diberikan tunjangan Peneliti setiap buian.
Pasal 3
Besarnya
tunjangan
Peneliti
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum
dalam
Lampiran Peraturan Presiden ini.
Pasal 4
(1)Tunjangan
Peneliti sebagaimana dimaksud
dalam
Pasai 3, diberikan terhitung muiai tanggal 1 Agustus 2012. (2) Sejak
mulai
tanggal
sebagaimana dimaksud
pemberian
tunjangan
pada ayat (1), bagi Pegawai
Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan berdasarkan
Peraturan
Presiden Nomor
peneliti
30 Tahun
2OO7 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional peneliti, kepadanya
hanya
diberikan
selisih
kekuransan
besarnya tunjangan Peneliti.
P a s a l5 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 5
Bagi
Pegawai Negeri Sipil yang
jabatan
menduduki
fungsional Peneliti yang merangkap jabatan struktural lingkungan
instansi
pemerintah
di
yang tugas pokoknya
berkaitan erat dengan bidang penelitian sesuai dengan ketentuan diberikan
peraturan satu
fungsional
perundang-undangan,
tunjangan
yang
jabatan
hanya
struktural bagi
menguntungkan
atau V..g
bersangkutan.
Pasal 6
Pemberian
tunjangan
Peneiiti
dihentikan
apabila
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
diangkat
dalam
jabatan
struktural
atau
jabatan
fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian
tunjangan
dihentikan
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal7 ..,
w
a\.M ">
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 7
Ketentuan
lebih
lanjut
yang
diperlukan
bagi
pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oieh Menteri Keuangan dan/atau baik
Kepala Badan Kepegawaian Negara,
secara bersama-sama
maupun
secara
sendiri-
sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 8
Dengan
berlakunya
Peraturan
Peraturan
Presiden Nomor
Tunjangan
Jabatan
30
Fungsional
Presiden Tahun
ini,
maka
2OO7 tentang
Peneliti, dicabut
dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9
Peraturan
Presiden ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar...
REPUBLIK
INDONESIA
- 1 -
Agar
setiap
orang
pengundangan
mengetahuinya,
Peraturan
Presiden
memerintahkan ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2OI2 PRESIDEN REPUBLIK INDONESiA,
ttd. .
D R . H . SUSILOBAMBANGYUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2OI2 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. ttd. AMIR SYAMSUDIN LtrMBARANNtrGARARBPUBLIKINDONBSIATAHUN 2012 NOMOR238 Salinan sesuai dengan asiinya SEKRETARIATKABINET RI -.^.' Deputr l3rdang.KesejahteraanRakyat,
Agus Sumartono, S.H., M.H.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PERATURANPRtrSIDENREPUBLIK INDONESIA N O M O R : 1 0 0 T A H U N2 O I 2 TANGGAL' . 17 November2OI2
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
JABATAN FUNGSIONAL Peneliti
JENJANG JABATAN
BESARNYATUNJANGAN
Peneliti Utama
Rp 5.200.000,0'0
Peneliti Madya
Rp 3.000.000,00
Peneliti Muda
Rp
1.750.000,00
Peneliti Pertama
Rp
1.100.000,00
PRESIDE,NRE,PUBLIKINDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuaidenganaslinya SEKRETARIATKABINET RI Deputi BidangKesejahteraanRakyat, :
A nrro r 16qo
suinart6il,
Cl
TT
v ' ^ r r t
Itr
TI
