Lampiran I Hasil Review Dokumen dan Wawancara NO 1.
2.
Indikator Kewajiban BUMN
GCG Manual
Rincian
Ya
Tidak
Keterangan
1.
GCG berpedoman pada Peraturan Menteri (KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN atau Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomer : PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.
X
Sampai dengan tahun 2011 pedoman GCG pada PT Jamsostek (Persero) yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/353/122009 masih berpedoman pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor::KEP-117/M-MBU/. Hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomer:PER01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN mulai berlaku mulai 01 Agustus 2011.
2.
GCG berpedoman pada Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero).
X
Pedoman GCG pada PT Jamsostek (Persero) yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/353/122009 masih berpedoman pada Akta Nomor: 25 tanggal 29 Agustus 2008 Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn tentang Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero).
3.
BUMN memiliki GCG manual yang disusun oleh Direksi.
X
PT Jamsostek (Persero) telah memiliki GCG manual PT Jamsostek disusun oleh Direksi.
1.
GCG manual memuat board manual
X
Dengan memeriksa GCG manual dapat diketahui bahwa GCG manual berisi tentang Board Manual PT Jamsostek (Persero) yang tertuang dalam dalam Keputusan Direksi Nomor KEP/354/122009.
2.
GCG manual memuat manajemen resiko manual
X
Dengan memeriksa GCG manual dapat diketahui bahwa GCG manual memuat tentang Keputusan Direksi Nomor :KEP/82/022009 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Resiko.
3.
GCG manual memuat Sistem Pengawasan Intern
X
Dengan memeriksa GCG manual dapat diketahui bahwa GCG manual berisi tentang Keputusan Direksi Nomor:KEP/378/092008 tentang Piagam Audit Internal Biro Pengawasan Intern PT Jamsostek (Persero).
LA-1
NO
3.
Indikator
Rincian
Ya
Tidak
Keterangan
4.
GCG manual memuat Pengendalian Intern
Sistem
X
5.
GCG manual memuat mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan
X
6.
GCG manual memuat teknologi informasi
kelola
X
Dengan memeriksa GCG manual PT Jamsostek (Persero) dapat diketahui bahwa GCG manual tersebut memuat Pedoman Pengklasifikasian dan Pengungkapan Informasi yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor :KEP/90/052006.
7.
GCG manual memuat pedoman perilaku etika (Code of Conduct)
X
Dengan memeriksa GCG manual dapat diketahui bahwa GCG manual memuat Keputusan Direksi Nomor KEP/355/1222009 tentang pedoman perilaku.
Menghadiri Rapat Saham (RUPS)
X
Dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero) Pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa “Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki”. Dalam Akta Nomor 25 tanggal 29 Agustus 2008 Notaris Nanfa Fauz Iwan, S.H.,M.Kn diketahui bahwa dalam pertemuan untuk membahas perubahaan Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero), Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia hadir mewakili Pemegang Saham tunggal PT Jamsostek (Persero) yaitu Negara Republik Indonesia.
X
Dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero) Pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa “Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki”. Dalam hal Pemegang Saham PT Jamsostek (Persero) adalah Negara Republik Indonesia maka diwakili oleh Menteri Negara BUMN.
Hak Pemegang 1. Saham / Pemilik Modal
2.
Umum
tata
Pemegang
Memberikan suara dalam RUPS
Dengan memeriksa GCG manual dapat diketahui bahwa GCG manual berisi tentang Keputusan Direksi Nomor:KEP/274/122009 tentang Sistem Pengendalian Intern PT Jamsostek (Persero). Dengan memeriksa GCG manual dapat diketahui bahwa GCG manual memuat Keputusan Direksi Nomor KEP/199/082009 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran.
LA-2
NO
4
Indikator
Rapat Pemegang (RUPS)
Rincian
Ya
Tidak
Keterangan
3.
Memperoleh informasi mengenai BUMN secara tepat waktu,terukur dan teratur.
X
Dari tahun ke tahun PT Jamsostek telah menerbitkan Laporan Tahunan yang berisi tentang segala informasi PT Jamsostek (Persero).
4.
Menerima deviden
_
Umum 1. Saham
Pemegang saham mendapat panggilan untuk RUPS
X
Dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 23 ayat 4 diatur bahwa “Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS”. Dan pada ayat 9 menyatakan bahwa “Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima”.
2.
Panggilan untuk RUPS mencakup informasi mata acara dalam agenda RUPS dan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan usulan itu harus disediakan dikantor Perseroan sebelum RUPS diselenggarakan.
X
Dalam Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/353/122009 tentang Pedoman Good Corporate Governance pada PT Jamsostek (Persero) pada Bab II mengenai Organ Perusahaan, dimana panggilan RUPS mencakup informasi mengenai mata acara , tanggal dan acara RUPS. Bahan (materi) setiap mata acara dalam panggilan RUPS harus tersedia di kantor perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS, dan jika bahan tersebut belum tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS, maka bahan itu harus disediakan sebelum RUPS diselenggarakan.
_
Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa sejak tahun 2007, dalam rangka menyelaraskan dengan ketentuaan Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pemerintah selaku pemilik saham tunggal (100%) PT Jamsostek (Persero) telah menetapkan kebijakan zero deviden, yaitu meniadakan distribusi bagian laba kepada pemegang saham dan dialihkan untuk sebesar besarnya kepentingan peserta. (Ini menjadi nilai tambah (C) bagi PT Jamsostek (Persero))
LA-3
NO
Indikator
Rincian
Ya
Tidak
Keterangan
3.
RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS.
X
Hal ini diatur dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 20 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham dalam mata acara lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan menyetujui penambahan mata acara rapat”.
4.
Keputusan atas mata acara tambahan harus disetujui dengan suara bulat
X
Hal ini diatur dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 20 ayat 4 yang menyatakan bahwa “Keputusan atas mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat”.
5.
Setiap penyelenggaraan dibuatkan risalah RUPS.
RUPS
wajib
X
Dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 24 ayat 2 mengatur bahwa “Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS”.
6.
Risalah RUPS memuat RUPS.
tentang waktu
X
Dalam Risalah Rapat yang dibuat oleh Akta Notaris (Akta Nomor 25 tanggal 29 Agustus 2008 Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn ) yang membahas tentang Anggaran Dasar PT Jamsostek (persero) disebutkan bahwa rapat tersebut dilaksanakan pada Jumat, tanggal 29 Agustus 2008 pukul 11.30 WIB.
7.
Risalah RUPS memuat RUPS.
tentang agenda
X
Diatur dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 24 ayat 4 “Dalam risalah RUPS sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 pasal ini berisi hal hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion)”.
8.
Risalah RUPS memuat RUPS.
tentang peserta
X
Dalam risalah rapat yang dibuat oleh Akta Notaris (Akta Nomor 25 tanggal 29 Agustus 2008 Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn ) yang membahas tentang perubahaan Anggaran Dasar PT Jamsostek (persero) disebutkan bahwa hadir Nanda Fauz Iwan selaku Notaris, Nyonya Ely Suryani dan Nona Sri Astuti Handayani selaku saksi, Tuan Hotbonar Sinaga selaku Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) dan Menteri negara BUMN selaku wakil Pemerintah sebagai RUPS/ Pemegang Saham.
LA-4
NO
Indikator
Rincian 9.
Ya
Tidak
Keterangan
Risalah RUPS memuat tentang pendapatpendapat yang berkembang dan keputusan dalam RUPS.
X
Dalam hasil wawancara, dapat diketahui bahwa dalam Anggran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 24 ayat 4 dimana mengatur muatan risalah RUPS antara lain berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion)”.
10. Risalah RUPS ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
X
Dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 24 ayat 2 mengatur bahwa “Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS”. Pasal 24 ayat pasal 3 mengecualikan jika: “Tandatangan sebagaimana disyaratkan dimaksudkan pada ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris”. Hal ini di contohkan dengan Akta Nomor 25 tanggal 29 Agustus 2008 Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn.
11. Pemegang saham berhak memperoleh salinan risalah RUPS.
X
Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa salinan risalah RUPS diberikan kepada Pemegang Saham (Negaa Republik Indonesia, lewat Menteri Negara BUMN).
12. Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dan menandatangani, keputusan dapat dilakukan dalam bentuk surat keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai keputusan RUPS secara fisik.
X
Hal ini diatur dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero), pada pasal 25 ayat 10 “Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil secara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS”.
LA-5
NO 5.
Indikator Laporan Tahunan
Rincian 1.
Ya
Tidak
Keterangan
Pemegang Saham mendapatkan penjelasan lengkap serta informasi akurat dalam laporan tahunan mengenai metode perhitungan dan penentuan gaji /honorarium bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi
X
Dalam Laporan tahunan PT Jamsostek (Persero) tahun 2011 dapat diketahui perhitungan dan penentuan gaji/ honorarium bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2011 sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-07/MBU/2010, disertai usulan faktor penyesuaian industry.
2.
Pemegang Saham mendapatkan penjelasan lengkap serta informasi akurat dalam laporan tahunan mengenai fasilitas bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi
X
Dalam Laporan tahunan PT Jamsostek (Persero) tahun 2011 dapat diketahui fasilitas bagi Anggota Dewan Komisaris berupa fasilitas kesehatan dan bantuan hukum. Sedangkan bagi Anggota Dewan Direksi dapat diketahui fasilitas yang diterima berupa kendaraan, kesehatan, perkumpulan profesi, bantuan hukum, rumah jabatan, corporate member, biaya representasi.
3.
Pemegang saham mendapatkan penjelasan lengkap serta informasi akurat dalam laporan tahunan mengenai tunjangan bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi
X
Dalam Laporan Tahunan PT Jamsostek (Persero) tahun 2011 dapat diketahui tunjangan bagi setiap Anggota Dewan Komisaris/ Direksi. Tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris berupa tunjangan hari keagamaan, tunjangan komunikasi, tunjangan santunan purna jabatan, tunjangan pakaian, tunjangan transportasi. Tunjangan bagi Anggota Dewan direksi berupa tunjangan hari keagamaan, tunjangan komunikasi, tunjangan santunan purna jabatan, tunjangan pakaian, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, tunjangan perumahaan apabila tidak disediakan.
4.
Pemegang saham mendapatkan penjelasan lengkap serta informasi akurat dalam laporan tahunan mengenai rincian mengenai fasilitas yang diterima oleh anggota dewan komisaris dan Direksi
X
Dalam laporan Tahunan PT Jamsostek (Persero) tahun 2011 dapat diketahui rincian mengenai fasilitas yang diterima oleh Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: - Kesehatan : sebesar asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan.
Keputusan Pemegang Saham PT Jamsostek (Persero) diluar RUPS tentang penetapan penghasilan tahun 2011 dan tantiem tahun buku 2010 Direksi dan Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP21/D4.MBU/2011 adalah sebagai berikut: Direktur Utama 100%, Direktur 90% dari honorarium Direktur Utama, Komisaris Utama 40% dari Honorarium Direktur utama, Komisaris 36% dari honorarium Direktur Utama. (Dalam hal ini jumlah rupiah tidak dapat disebutkan)
LA-6
NO
Indikator
Rincian
Ya
yang sedang menjabat
5.
Pemegang saham mendapatkan penjelasan lengkap serta informasi akurat dalam laporan tahunan mengenai rincian mengenai tunjangan yang diterima oleh anggota dewan komisaris dan Direksi yang sedang menjabat
Tidak
Keterangan - Bantuan hukum : sebesar biaya kantor pengacara/ konsultan. Sedangkan rincian fasilitas yang diterima Anggota Dewan Direksi adalah sebagai berikut: - Kendaraan: 1 (satu ) unit - Kesehatan: sebesar asuransu kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. - Perkumpulan profesi : sebesar uang pangkal dan iuran tahunan maksimal 2 perkumpulan biaya kantor. - Bantuan hukum : sebesar biaya pengacara atau konsiltan - Rumah jabatan : 1 (satu) Unit - Corporate member: sebesar uang pangkal dan iuran tahunan maksimal 2 perkumpulan biaya kantor. - Biaya representasi : sebesat atau sesuai pengeluaran.
X
Dalam laporan Tahunan PT Jamsostek (Persero) tahun 2011 dapat diketahui rincian tunjangan yang diterima Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: - Hari keagamaan: sebesar 1 kali honorarium. - Komunikasi : maksimal 5% dari honorarium. - Santunan purna jabatan : premi maksimal 25% ditanggung perusahaan. - Pakaian : sesuai RKAP. - Transportasi: sebesar 20% dari honorarium. Sedangkan rincian tunjangan yang diterima Anggota Dewan Direksi adalah sebagai berikut: - Hari keagamaan: 1 kali gaji. - Komunikasi : sesuai pengeluaran. - Santunan/ asuransi purna jabatan: premi maksimal 25% ditanggung perusahaan. - Pakaian: sesuai dengan RKAP - Cuti tahunan : 1 (satu) kali gaji - Cuti besar : 2 (dua) kali gaji - Perumahaan apabila tidak disediakan rumah jabatan : sebesar 30% dari gaji.
LA-7
NO
6.
Indikator
Rincian
Ya
Tidak
Keterangan
6.
Dalam Laporan tahunan memuat tentang informasi rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Persero, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran (RKAP).
X
Dalam laporan Tahunan PT Jamsostek (Persero) tahun 2011 memuat tentang Pokok-pokok keputusan RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Jamsostek (Persero) tahun 2011, pokok-pokok Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta Pokok-pokok keputusan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2010 PT Jamsostek (Persero).
7.
Laporan Tahunan BUMN telah memuat informasi mengenai rapat-rapat internal maupun gabungan yang dilakukan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi dalam satu tahun buku.
X
Dalam laporan Tahunan PT Jamsostek tahun 2011 dapat diketahui selama tahun 2011 Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali dimana 4 (empat) kali rapat adalah rapat Dewan Komisaris dan 8 (delapan) kali merupakan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Sedangkan Direksi telah melaksanakan Rapat Direksi sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dimana 20 (dua puluh) kali rapat adalah rapat Direksi dan 8 (delapan) kali rapat merupakan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.
Dewan Komisaris 1. ( Dewan Pengawas)
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau anggaran dasar.
X
a.
2.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya mengenai BUMN maupun usaha BUMN.
X
Tugas dewan komisaris dapat tercermin dalam Anggran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 15. Dimana Anggaran Dasar PT Jamsostek (persero) tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan terbatas. b. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksudkan point a, maka jelas tugas dewan komisaris diwajibkan untuk mematuhi Anggaran Dasar PT Jamsostek tersebut yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan terbatas. Dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek pasal 15 diatur mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Komisaris dimana ayat 1 yang mengatur tentang tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan.
LA-8
NO
Indikator
Rincian
Ya
Tidak
Keterangan
3.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berhak memberikan nasihat kepada Direksi.
X
Dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero) pada pasal 15 yang mengatur tentang tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris, dimana pada ayat 2(b) point 1 tertulis tentang hak memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Persero.
4.
Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya didasarkan atas tujuan BUMN (bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan).
X
Dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 15 yang mengatur mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris disebutkan dalam ayat 3(b) dimana dalam melaksanakan tugasnya setiap Anggota Dewan Komisaris harus beritikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Persero dan sesuai dengan maksud dan tujuan Persero.
5.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.
X
Dalam agenda rapat Dewan Komisaris tahun 2011 yang tercantum dalam laporan GCG PT Jamsostek (Persero) tahun 2011, dapat diketahui bahwa tanggal 1 April 2011 Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan agenda rapat pembagian tugas Dewan Komisaris. Disini membuktikan bahwa pembagian tugas Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri.
6.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris /Dewan Pengawas yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan RKAP.
X
Hal ini diatur dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 15 ayat 2(b) pada point yang mengatur tentang kewajiban dewan komisaris dalam menyusun Program Kerja Tahunan dan dimasukan kedalam RKAP.
7.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS/Menteri.
X
Dalam hal ini diatur dalam anggraan dasar pasal 15 ayat 2(b) point 13 mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris dalam memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
LA-9
NO
Indikator
Rincian
Ya
Tidak
Keterangan
8.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
X
Dalam hasil wawancara, dapat disimpulkan salah satu fungsi Dewan Komisaris yang berkaitan dalam pelaksanaan GCG dalam PT Jamsostek (Persero) adalah sebagai pemantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan oleh setiap insan Jamsostek.
9.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMN telah memuat informasi mengenai rapat-rapat yang dilakukan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi).
X
Dalam laporan tahunan PT Jamsostek tahun 2011 dapat diketahui Selama tahun 2011, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali dimana 4 (empat) kali rapat adalah rapat Dewan Komisaris dan 8 (delapan) kali merupakan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Sedangkan Direksi telah melaksanakan Rapat Direksi sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dimana 20 (dua puluh) kali rapat adalah rapat Direksi dan 8 (delapan) kali rapat merupakan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Dalam hal ini dapat tercermin bahwa Dewan Komisaris/ Pengawas telah melakasankan tugas atau kewajiban tersebut.
10. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memastikan bahwa dalam laporan tahunan BUMN telah memuat informasi mengenai honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dari BUMN yang bersangkutan.
X
Dalam Laporan Tahunan PT Jamsostek tahun 2011 dapat diketahui informasi mengenai honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dari BUMN yang bersangkutan. Dalam hal ini tercermin bahwa Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas atau kewajiban tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya dalam hal memastikan bahwa dalam laporan tahunan BUMN telah memuat informasi mengenai honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dari PT Jamsostek (Persero).
LA-10
NO
Indikator
Rincian
Ya
11. Mantan anggota Direksi BUMN dapat menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi BUMN yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
X
12. Dalam komposisi Dewan Komisaris /Dewan Pengawas, paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. 7.
Rapat Dewan 1. Komisaris / Dewan Pengawas.
Rapat Dewan Komisaris /Dewan Pengawas harus diadakan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan dan Dalam Rapat Dewan Komisaris /Dewan Pengawas tersebut Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi.
2.
Dalam Rapat Dewan Komisaris /Dewan Pengawas tersebut Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi
3.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus menetapkan tata tertib Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Tidak
Keterangan Dari hasil wawancara, dijelaskan bahwa mantan anggota Direksi BUMN dapat menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi BUMN yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
X
Dewan Komisaris dengan surat Nomor :84/DK/102010 tanggal 29 Oktober 2010 telah mengusulkan Saudara Bambang Subianto (Komisaris Utama) sebagai Komisaris Independen kepada Pemegang Saham PT Jamsostek (Persero). Komisaris Independen hanya diusulkan belum ditetapkan secara resmi.
X
Dalam laporan GCG PT Jamsostek (Persero) tahun 2011 dapat diketahui selama tahun 2011, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali dimana 4 (empat) kali rapat adalah rapat Dewan Komisaris dan 8 (delapan) kali merupakan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Tetapi dalam agenda rapat tersebut dapat diketahui bahwa pada bulan Januari, Febuari, Juli, Agustus dan September Dewan Komisaris tidak mengadakan rapat apapun.
X
X
Dalam laporan GCG PT Jamsostek tahun 2011 dapat diketahui Selama tahun 2011, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali dimana 8 (delapan) kali merupakan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (dengan mengundang Direksi). Tidak ada pedoman yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris
LA-11
NO
8.
Indikator
Rincian
Ya
Tidak
Keterangan
4.
Setiap Rapat Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion)serta keputusan atau kesimpulan rapat Dewan Komisaris.
X
Dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek pasal 16 ayat 3 mengatur “Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi halhal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/(dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan’’.
5.
Risalah Rapat Dewan Komisaris / Dewan Pengawas memuat alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (apabila ada).
X
Sesuai dengan hasil wawancara, dijelaskan bahwa dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris diberitahukan alasan ketidakhadiran Dewan Komisaris/Pengawas.
6.
Setiap anggota Dewan Komisaris /Dewan Pengawas berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris /Dewan Pengawas, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
X
Sesuai dengan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa bahwa hasil atau keputusan dari Rapat Dewan Komisaris diberitahukan kepada semua Dewan Komisaris/ Pengawas yang hadir maupun tidak hadir melalui Risalah Rapat Dewan Komisaris.
7.
Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris /Dewan Pengawas harus disimpan oleh BUMN yang bersangkutan.
X
Hal ini tercermin dalam Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/354/122009 tentang Board manual dimana dalam hal Aspek Legalitas Risalah Rapat (3.8.6.2) mengatur bahwa risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris harus dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh perusahaan serta harus tersedia bila diminta oleh setiap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dari hasil wawancara dengan Biro Sekretariat perusahaan, beliau mengatakan bahwa risalah asli Rapat Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) disimpan oleh PT Jamsostek (Persero).
Penilaian Dewan 1. Komisaris / Dewan Pengawas.
RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris /Dewan Pengawas.
X
Sesuai hasil wawancara dan review dokumen dapat diketahui bahwa RUPS belum menetapkan Indikator Pencapaiaan Kinerja (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
LA-12
NO
Indikator
Rincian
Ya
Tidak
Keterangan
2.
Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan.
X
Sesuai hasil wawancara dan review dokumen dapat diketahui bahwa RUPS belum menetapkan Indikator Pencapaiaan Kinerja (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
3.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangann realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham/Menteri.
X
Sesuai hasil wawancara dan review dokumen dapat diketahui bahwa RUPS belum menetapkan Indikator Pencapaiaan Kinerja (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Informasi untuk 1. Dewan Komisaris / Dewan Pengawas.
Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai BUMN dapat diperoleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara tepat waktu, terukur dan lengkap.
X
Dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 19 ayat 1-3 dapat disimpulkan bahwa Direksi wajib menyiapkan laporan berkala meliputi laporan triwulan, laporan tahunan dan laporan khusus kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau RUPS. Pada pasal 5 juga diatur bahwa Direksi wajin menyampaikan laporan triwulan kepada Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham paling lambat 30 hari setelah berakhirnya periode triwulan tersebut.
10. Organ Pendukung 1. Dewan Komisaris / Pengawas
Sekertaris Dewan Komisaris / Dewan Pengawas.
X
Diatur dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek pasal 15 ayat 2(a) point 6 tentang kewenangan Dewan Komisaris dalam mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan komisaris jika diangaap perlu. Dari hasil wawancara dengan Bpk. Imam Santoso selaku Biro Sekretaris Perusahaan pada PT Jamsostek (Persero), beliau menjelaskan bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris. Hal ini tercermin dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KEP/02/DEKOM/1999 tanggal 9 Nopember 1999. Sekretaris Dewan Komisaris memilik fungsi untuk memberikan dukungan administrarif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris guna mempelancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.
9.
LA-13
NO
Indikator
11. Tugas Tanggung Direksi
Rincian
Ya
Tidak
Keterangan
2.
Komite Audit.
X
Dalam Anggaran Dasar pasal 15 ayat 2 (a) point 8 mengatur tentang kewenangan Dewan Komisaris dalam membentuk komite audit dan komite-komite lain yang dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) telah membentuk Komite Audit sejak tahun 1999 dengan untuk mengakomodir perkembangan yang terjadi maka Dewan Komisaris telah menyempurnakan pembentukan Komite Audit dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP/06/DEKOM/122010 tanggal 01 Desember 2010.
3.
Komite lain lain
X
Komite Menejemen resiko Dari hasil wawancara, dapat diketahui pembentukan Komite Manajemen Risiko didasarkan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian secara berkala dan memberi rekomendasi tentang pengelolaan risiko perusahaan.
dan 1. Direksi mempunyai tanggung jawab Jawab untuk memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya
X
2. Direksi mempunyai tanggung jawab
X
Dalam hasil wawancara, dapat diketahui bahwa PT Jamsostek (Persero) berpandangan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya bekerja membangun kinerja terbaik tanpa memikirkan lingkungan dan manusia sekitarnya. Untuk mewujudkan hal tersebut PT Jamsostek (Persero) memaknai hal itu melalui 2 sajian yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Program Dana Peningkatan Kesejaterahaan Peserta (DPKP). Hal ini tercermin dengan adanya Pedoman Perilaku PT Jamsostek (Persero) yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor : KEP/355/122009, dimana di dalamnya mengatur dan melindungi kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk memastikan agar BUMN memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
LA-14
NO
Indikator
Rincian
Ya
3. Direksi sebagai penanggung jawab dalam
X
Dari hasil wawancara, dapat diketahui salah satu tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai pemantau dan penanggungjawab pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam PT Jamsostek (Persero).
X
Dalam laporan GCG PT Jamsostek tahun 2011 dapat diketahui Selama tahun 2011, Dewan Direksi telah melaksanakan Rapat Direksi sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dimana 20 (dua puluh) kali rapat adalah rapat Direksi dan 8 (delapan) kali rapat merupakan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Dalam Anggran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 11 ayat 2(b) point 2 mengatur tentang kewajiban Direksi yaitu “menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS”. Dalam Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/354/122009 tentang Board Manual PT Jamsostek (Persero) pada bab IV mengatur tentang muatan RJP yang salah satuanya mencakup tentang evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya.
penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan.
4. Direksi wajib menyampaikan informasi mengenai rapat-rapat internal dan gabungan yang dilakukan dalam satu tahun buku.
12
Rencana Panjang
Jangka
1.
Direksi wajib menyiapkan Jangka Panjang (RJP)
Rencana
X
2.
Rencana Jangka Panjang (RJP) memuat evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya.
X
3.
Rencana Jangka Panjang (RJP) memuat posisi BUMN saat ini.
X
4.
Rencana Jangka Panjang (RJP) memuat asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP.
X
5.
Rencana Jangka Panjang (RJP) memuat penetapan visi misi, sasaran, strategi, penetapan kebijakan, penetapan program kerja jangka panjang BUMN
X
Tidak
Keterangan
Dalam Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/354/122009 tentang Board Manual PT Jamsostek (Persero) pada bab IV mengatur tentang muatan RJP yang salah satuanya mencakup tentang posisi perusahaan saat ini. Dalam Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/354/122009 tentang Board Manual PT Jamsostek (Persero) pada bab IV mengatur tentang muatan RJP yang salah satuanya mencakup tentang asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP. Dalam Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/354/122009 tentang Board Manual PT Jamsostek (Persero) pada bab IV mengatur tentang muatan RJP yang salah satuanya mencakup tentang penetapan Visi, Misi,Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kerja Rencana Jangka Panjang.
LA-15
NO
13
Indikator
Rincian
Ya
Tidak
Keterangan
6.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RJP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
X
Dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek pasal 15 ayat 2(b) point 2 mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris dalam meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi. Pada point ke 3 Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
Rencana Kerja dan 1. Anggaran Perusahaan
Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJP.
X
Dalam Anggran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 11 ayat 2(b) point 2 mengatur tentang kewajiban Direksi yaitu “menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS”. Pada pasal 17 ayat 1 juga mengatur kewajiban Direksi dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku.
2.
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) memuat misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program kerja/kegiatan BUMN
X
Dalam Anggran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 17 ayat 1(a) mengatur tentang RKAP yang memuat misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program kerja/kegiatan BUMN.
3.
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) memuat anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) memuat hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/Menteri.
X
Dalam Anggran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 17 ayat 1(b) mengatur tentang RKAP yang memuat anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan.
X
Dalam Anggran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 17 ayat 1(e) mengatur tentang RKAP yang memuat hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
4.
LA-16
NO
Indikator
Rincian 5.
14
Ya
Tidak
Keterangan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
X
Dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 15 ayat 2(b) point 2 mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris dalam meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi. Pada point ke 3, Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
Penyelenggaraan 1. Direksi wajib membuat Daftar Pemegang Daftar-Daftar dan Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Dokumen oleh dan Risalah Rapat Direksi. Direksi
X
2. Direksi wajib membuat Laporan Tahunan
X
Dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 11 ayat 2(b) point 4 mengatur tentang kewajiban Direksi dalam membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi. Hal ini diatur juga dalam Board Manual PT Jamsostek (Persero) dalam bab IV (Direksi) pada poin 4.4 yang mengatur tentang kewajiban Direksi dalam membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi. Dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 11 ayat 2(b) point 5 mengatur tentang kewajiban Direksi dalam membuat Laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurus Persero, serta dokumen keuangan Persero sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen perusahaan. Hal ini diatur juga dalam Board Manual PT Jamsostek (Persero) dalam bab IV (Direksi) pada poin 4.4 yang mengatur tentang kewajiban Direksi dalam membuat Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Persero. Dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 11 ayat 2(b) point 11 mengatur tentang kewajiban Direksi dalam memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi, laporan tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan dan dokumen perseroan lainnya. Hal ini diatur juga dalam Board Manual PT Jamsostek (Persero) dalam bab IV (Direksi) pada poin 4.4 yang mengatur tentang kewajiban Direksi dalam memelihara seluruh Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen
dan dokumen keuangan BUMN.
3. Direksi
wajib memelihara seluruh dokumen dan daftar yang dibuat.
X
LA-17
NO
Indikator
Rincian
Ya
Tidak
Keterangan keuangan persero, serta dokumen Perseroan lainnya.
4. Direksi wajib menyimpan di tempat
X
Dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek pasal 11 ayat 2(b) point 12 mengatur tentang kewajiban Direksi dalam menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi, laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya ditempat kedudukan Persero. Hal ini diatur juga dalam Board Manual PT Jamsostek (Persero) dalam bab IV (Direksi) pada poin 4.4 yang mengatur tentang kewajiban Direksi dalam menyimpan di tempat kedudukan perusahaan dokumen dan daftar yang dibuat.
X
Dalam laporan GCG PT Jamsostek tahun 2011 dapat diketahui Selama tahun 2011, setiap bulannya Direksi telah melaksanakan Rapat Direksi . Rapat dilakukan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dimana 20 (dua puluh) kali rapat adalah rapat Direksi dan 8 (delapan) kali rapat merupakan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.
X
Hal ini tercermin dalam Keputusan Direksi Nomor KEP/349/112008 tentang Petunjuk Teknis Rapat Direksi.
kedudukan perusahaan dokumen dan daftar yang dibuat.
15
Rapat Direksi (Transparansi)
1. Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan,
2. Direksi harus menetapkan tata tertib Rapat Direksi
3. Setiap Rapat Direksi yang dilakukan dibuatkan Risalah Rapat Direksi.
X Dalam Anggaran Dasar pasal 12 ayat 3 dan Board manual (4.8.6) PT Jamsostek (Persero) mengatur bahwa dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Dari hasil wawancara dengan Biro Sekretariat Perusahaan dapat diketahui bahwa risalah rapat Direksi dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi.
LA-18
NO
Indikator
Rincian
Ya
4. Risalah Rapat Direksi memuat segala
X
Dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero) pasal 12 ayat 3 mengatur bahwa dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.
X
Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa setiap alasan ketidakhadiran Anggota Direksi dalam Rapat Direksi dimuat dalam Risalah Rapat Direksi. Ketidakhadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi dapat dikarenakan antara lain tugas ke luar kota atau tugas lain yang menyebabkan Anggota Direksi tidak dapat mengikuti Rapat Direksi.
X
Dalam Board manual PT Jamsostek (Persero) pada bab IV (4.8.6.2) mengatur bahwa Risalah Rapat dikirim kepada anggota Direksi. Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan Risalah Rapar Direksi, baik anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat Direksi tersebut.
X
Dalam Board manual PT Jamsostek (Persero) pada bab IV (4.8.6.2) mengatur bahwa Risalah asli dari Rapat Direksi harus dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh Perusahaan serta harus tersedia bila diminta oleh setiap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
X
Dalam wawancara, dapat diketahui bahwa PT Jamsostek (Persero) menetapkan suatu kebijakan yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan aktifitas perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko perusahaan. Kebijakan dimaksud tertuang dakam Keputusan Direksi Nomor KEP/82/022009 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang merupakan komitmen Manajemen PT Jamsostek (Persero) dalam melaksanakan Good Corporate Governance.
sesuatu yang dibicarakan dalam rapat termasuk pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion) dan segala sesuatu yang diputuskan dalam rapat Direksi.
5. Risalah Rapat Direksi memuat alasan ketidakhadiran anggota Direksi (apabila ada).
6. Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.
7. Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan bersangkutan
16
Manajemen Risiko (Risk Management)
1.
oleh
BUMN
yang
Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
Tidak
Keterangan
LA-19
NO
17
Indikator
Rincian
Ya
Tidak
Keterangan
2.
Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi dalam pelaksanaan program manajemen risiko .
X
Dalam wawancara, dapat diketahui bahwa manajemen resiko di PT Jamsostek (Persero) berada dibawah tanggung jawab Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang pelaksanaan dilakukan oleh Biro Manajemen Resiko.
3.
Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
X
4.
Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.
X
Dalam wawancara, dapat diketahui bahwa ada posisi sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko mempunyai fungsi merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan, menetapkan, dan mengendalikan kebijakan dalam pengelolaan risiko, hukum, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku guna meminimalisasi risiko usaha dan masalah hukum yang dapat membawa dampak negatif pada Perusahaan. Dalam laporan tahunan dan laporan GCG PT Jamsostek tahun 2011 menginformasikan tentang Profil Risiko Korporasi PT Jamsostek (Persero) tahun 2011 menggambarkan bahwa Perseroan terekspos risiko strategis, risiko operasional, risiko hukum, risiko perlindungan aset non investasi, risiko reputasi dan risiko pelaporan. Risiko tersebut terpetakan di unit kerja yang ada di Kantor Pusat dan Kantor Cabang/Wilayah berdasarkan jenis risikonya serta penangannya.
1. Sistem Pengendalian Intern (Internal Control System)
Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern
X
Dalam hasil wawancara, dapat diketahui bahwa Sistem Pengendalian Intern PT. Jamsostek (Persero) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/378/122009 tentang Sistem Pengendalian Intern PT Jamsostek (Persero).
Sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.
X
Dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP/378/122009 tentang Sistem Pengendalian Intern PT Jamsostek (Persero) dijelaskan mengenai tujuan Sistem Pengendalian Intern dalam PT Jamsostek (Persero) adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan perusahaan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan.
2.
LA-20
NO 18
Indikator Pengawas Intern
Rincian
Ya
Tidak
Keterangan
menyelenggarakan
X
Hasil dari wawancara, dapat disimpulkan bahwa Direksi PT Jamsostek (Persero) telah menyelenggarakan Pengawasan Intern dengan dibentuknya Satuan Pengawas Intern (Biro Pengawas Intern) dan menetapkan Piagam Audit.
2. Pengawasan intern dilakukan dengan
X
Hasil dari wawancara, dapat disimpulkan bahwa Satuan Pengawas Intern dalam PT Jamsostek (Persero) (Biro Pengawasan Intern) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Satuan Pengawasan Intern bertanggungjawab langsung dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Direktur Utama
X
Hasil dari wawancara, dapat disimpulkan bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) nomor: KEP/274/092008 tanggal 17 September 2008 telah ditetapkan Piagam Audit Internal yaitu dokumen formal yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan atas berfungsinya suatu Biro Pengawasan Intern. Piagam Audit Internal telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit PT Jamsostek (Persero).
X
Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa Satuan Pengawas Intern pada PT Jamsostek (Persero) diangkat oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris, dimana Biro Pengawasan Intern bertanggung jawab langsung dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
X
Dari hasil wawancara dan memeriksa mengenai peran Biro Pengawasan Intern (Satuan Pengawas Intern) dalam Laporaan GCG 2011 dapat diketahui bahwa salah satu peran dan Biro Pengawas Intern adalah sebagai konsultan dan menilai efisiensi dan efektivitas sistem pengendalian intern dan mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.
1. Direksi
wajib pengawasan intern.
membentuk Satuan Pengawasan Intern.
3. Pengawasan intern dilakukan dengan membuat Piagam Pengawasan Intern.
4. Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
5. Pengawas intern mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian intern.
LA-21
NO
Indikator
Rincian
Ya
6. Pengawas intern mengevaluasi efektivitas
X
Dari hasil wawancara dan memeriksa mengenai peran Biro Pengawasan Intern (Satuan Pengawas Intern) dalam Laporaan GCG 2011 dapat diketahui bahwa peran Biro Pengawas Intern salah satunya adalah sebagai konsultan dalam menilai efisiensi dan efektivitas sistem pengendalian intern yang dapat diandalkan dalam rangka peningkatan pengelolaan risiko (berkaitan dengan manajemen resiko), dan penerapan prinsip-prinsip GCG.
X
Dalam hasil wawancara dan melihat dalam laporan GCG 2011, dapat diketahui bahwa salah satu kegiatan Pengawas Intern adalah melakukan audit untuk memeriksa perhitungan atas kas, surat–surat berharga, persediaan dan lain–lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengawasan Intern.
X
Dalam hasil wawancara dan melihat dalam laporan GCG 2011, dapat diketahui bahwa salah satu kegiatan Pengawas Intern adalah melaksanakan audit operasional untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan PT Jamsostek (Persero) di dalam mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan.
X
Dalam hasil wawancara dan melihat dalam laporan GCG 2011, dapat diketahui bahwa salah satu kegiatan dan hak Biro Pengawas Intern adalah meminta keterangan atau penjelasan pada semua pejabat / pegawai PT Jamsostek (Persero) dan pihak ekstern yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Pengawasan Intern untuk menilai kinerja sumber daya PT Jamsostek (Persero).
X
Dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek Pasal 11ayat 2 (b) poin 14 mengatur tentang kewajiban Direksi untuk memberikan laporan berkala,serta laporan lainnya kepada Dewan Komisaris atau Pemegang saham. Dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawas intern, Direksi melalui direktur utama bertanggungjawab langsung dan melaporkan hasil kegiatannya (Laporan) kepada Dewan Komisaris.
pelaksanaan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.
7. Pengawas intern memeriksa dan menilai efisiensi dan efektifitas keuangan BUMN
di
bidang
8. Pengawas intern memeriksa dan menilai efisiensi dan efektifitas operasional BUMN
di
bidang
9. Pengawas intern memeriksa dan menilai efisiensi dan efektifitas di bidang sumber daya manusia.
10. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Tidak
Keterangan
LA-22
NO
Indikator
Rincian
Ya
11. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi
X
Sesuai dengan hasil wawancara dengan dan dengan memeriksa Laporan GCG tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa Direksi telah melakukan peran dalam menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawas intern . Hal ini tercermin dimana Biro Pengawasan Intern bertanggungjawab langsung dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Direktur Utama (yang merupakan Anggota Direksi). Dan salah satu fungsi Direktur utama adalah mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan intern.
X
Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa dalam PT Jamsostek (Persero) telah ada sekretaris Perusahaan yang memiliki fungsi dalam memastikan bahwa perseroan mematuhi peraturan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
2. Fungsi
sekertaris perusahaan dapat dilakukan dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan.
X
Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa dalam PT Jamsostek (Persero) telah ada sekretaris Perusahaan yang memiliki fungsi dalam memastikan bahwa perseroan mematuhi peraturan keterbukaan sejalan dengan penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance. Fungsi Sekretaris Perusahaan dalam uraian ini sesuai dengan struktur organisasi, yang terdiri dari unit kerja Biro Sekretariat Perusahaan, Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Kepatuhan dan Hukum.
3. Sekretaris Perusahaan diangkat dan
X
diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Sekretaris Perusahaan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris /Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
Dalam anggaran Dasar PT Jamsostek pasal 11 ayat 6 mengatur tentang kewenangan Dewan Direksi dalam mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.
X
Dari hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab beliau adalah sebagai penatalaksanaan office of the board yang mencakup pemastiaan ketersedian informasi dan pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan
19
Fungsi Sekretaris Perusahaan
1. Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan untuk memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
4.
Tidak
Keterangan
LA-23
NO
Indikator
Rincian
Ya
Bpk Imam Santoso juga menjelaskan bahwa salah satu fungsi Sekretaris Perusahaan bertindak sebagai penghubung antara pejabat yang diangkat oleh direksi. Bpk Imam Santoso menjelaskan bahwa penugasan menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus serta Risalah Rapat Direksi maupun RUPS dilaksanakan oleh Biro Sekretariat Perusahaan.
X
6. Sekretaris
Perusahaan wajib menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS
X
7. Kualitas kinerja dan fungsi Sekretaris
X
Dalam struktur tatakelola PT Jamsostek (Persero) yang telah disesuaikan dengan peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 dimana Biro Sekretariat Perusahaan berada di bawah Direksi yang berarti kinerja Sekretaris Perusahaan diatur oleh Direksi dan di pertanggungjawabkan kepada Direksi. Dalam hasil wawancara dengan Biro Sekretariat Perusahaan, dapat diketahui bahwa Direksi memantau dan manjaga kualitas kinerja Sekretaris Perusahaan.
X
Dalam laporan GCG PT Jamsostek (Persero) tahun 2011, dapat diketahui Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Informasi melaksanakan fungsi dalam merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan, menetapkan, dan mengendalikan kebijakan dan pengembangan perusahaan dan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan corporate value.
X
Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Informasi (dibawah direksi) mempunyai kewajiban dalam melaporkan tugas pelaksanaan tata kelola teknologi dan informasi kepada Dewan komisaris.
perusahaan penghubung (liaison officer).
Perusahaan dijaga dan dievaluasi oleh Direksi.
Tatakelola Teknologi Informasi
Keterangan
sebagai
5. Sekretaris
20
Tidak
1. Direksi dapat menetapkan tatakelola teknologi informasi
2. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
LA-24
NO
Indikator
Rincian
Ya
3. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tatakelola informasi di perusahaan.
21
Auditor Eksternal
Tidak
Keterangan
X
Dari hasil wawancara, dapat diketahui salah satu tugas Direksi utama (Direktur utama) adalah mengoordinasikan pelaksanaan tugas para Direktur termasuk Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Informasi. Direktur (Direksi) utama berkewajiban dalam menjaga dan mengevaluasi kualitas tatakelola teknologi dan informasi perusahaan yang merupakan tugas Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Informasi.
teknologi
1.
Auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS/Menteri dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris /Dewan Pengawas.
X
Dalam Laporan GCG PT Jamsostek (Persero) tahun 2011, dapat diketahui bahwa Dewan Komisaris melalui Komite Audit diminta untuk melakukan seleksi Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2011. Hasil seleksi disampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan keputusan. Sejak PT Jamsostek menjadi Perseroan terbatas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jamsostek, Laporan Keuangan Tahunan PT Jamsostek (Persero) telah diaudit oleh Auditor Independen yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Pada tahun 2010 PT Jamsostek (Persero) mengunakan jasa KAP Hertanto, Sidik dan Rekan (HSR) dan pada tahun 2011 menggunakan jasa KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBSD).
2.
Auditor eksternal mengaudit Laporan Keuangan Tahunan BUMN.
X
Pada Tahun 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan 2 (dua) kali audit pada PT Jamsostek (Persero) yang meliputi Audit Kinerja atas Efektifitas Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program JHT dengan periode audit dari Januari 2010 sampai dengan Juni 2011 serta Audit Umum atas Laporan Keuangan PT Jamsostek (Persero) Tahun Buku 2011. Selama Kantor Akuntan Publik melaksanakan Audit Laporan Keuangan, tidak memberikan jasa lainnya kepada PT Jamsostek (Persero) kecuali jasa audit atas laporan keuangan.
3.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai
X
Kantor Akuntan Publik ditunjuk melalui prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: KEP/242/082011 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit
LA-25
NO
Indikator
Rincian
Ya
dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMN, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.
22
Informasi (Transparansi)
Tidak
Keterangan Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Jamsostek (Persero) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan, dimana Dewan Komisaris telah melakukan seleksi terhadap Kantor Akuntan Publik dengan memperhatikan independensi dan kualifikasi auditor, dan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk penetapan.
4.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada RUPS/Menteri mengenai alasan pencalonan Auditor eksternal.
X
Dalam penjelasan point ke 3 bahwa Dewan Komisaris mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menentukan jasa auditor yang akan digunakan. Dalam pengususlan tersebut Dewan Direksi mengutarakan alasan pencalonan Auditor ekstenal tersebut kepada Pemegang Saham (RUPS). Dalam laporan GCG PT Jamsostek (Persero) tahun 2011 memuat tentang biaya audit untuk tahun 2011.
5.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada RUPS/Menteri mengenai besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.
X
6.
Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris /Dewan Pengawas, Direksi dan pihak yang berkepentingan di BUMN (stakeholders).
X
Dari hasil wawancara dengan Biro Sekretariat Perusahaan, beliau mengatakan bahwa auditor eksternal memiliki independensi terhadap pihak manapun dalam perusahaan (tidak memiliki hubungan istimewa) dan dipilih dengan Pedoman yang ada.
1.
Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan perusahaan, auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.
X
Hal ini diatur dalam Etika Bisnis PT Jamsostek (Persero) yang diperlakukan secara umum berlaku untuk seluruh Insan Jamsostek (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan) dan secara khusus untuk profesi dan pihak tertentu yaitu karyawan investasi, pengadaan barang & jasa dan auditor, dimana dalam Etika Bisnis tersebut mengatur tentang administrasi dokumen dan rahasia perusahaan dimana seluruh insan Jamsostek wajib melindungi dan menjaga rahasia perusahaan sesuai dengan ketentuan tentang pengungkapan informasi perusahaan.
LA-26
NO
23
Indikator
Rincian
Ya
Tidak
Keterangan
2.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.
X
Hal ini diatur dalam Etika Bisnis PT Jamsostek (Persero) yang diperlakukan secara umum berlaku untuk seluruh Insan Jamsostek (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan) dan secara khusus untuk profesi dan pihak tertentu yaitu karyawan investasi, pengadaan barang & jasa dan auditor, dimana dalam Etika Bisnis tersebut mengatur tentang administrasi dokumen dan rahasia perusahaan dimana seluruh insan Jamsostek wajib Melindungi dan menjaga rahasia perusahaan sesuai dengan ketentuan tentang pengungkapan informasi perusahaan.
3.
BUMN wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.
X
PT Jamsostek (Persero) selalau menerbitkan Laporan Tahunan yang memuat tentang Laporan Keuangan PT Jamsostek (Persero) dari tahun ke tahun.
Keselamatan dan 1. Kesempatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan (Responsibilitas)
Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMN lainnya, memenuhi peraturan perundangundangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.
X
PT Jamsostek telah melaksanakan program CSR yang merupakan komitmen berkesinambungan untuk berlaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarga, komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya serta pelestarian alam. Untuk mewujudkan konsep CSR ini PT Jamsostek (Persero) mewujudkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Program Dana Peningkatan Kesejaterahaan Peserta (DPKP).
Direksi harus mempekerjakan karyawan tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya Direksi harus menetapkan besarnya gaji karyawan
X
Dengan melihat Laporan Tahunan PT Jamsostek tahun 2010 dapat di simpulkan bahwa PT Jamsostek (Persero) telah memperkerjakan karyawan dari usia 20 sampai 50 tahun, baik laki-laki maupun wanita.dari latar belakang pendidikan SD sampai S3 dari berapa suku, etnuis dan agama. Dalam Perjanian Kerja Bersama diatur mengenai penggajian dimana Sistem penggajian karyawan dinyatakan dalam golongan yang ditetapkan terendah golongan 1 dan tertinggi golongan 16 sesuai dengan tingkat pendidikan, masa kerja dan grading yang ditetapkan.
2.
3.
X
LA-27
NO
Indikator
Rincian 4.
Direksi harus memberikan pelatihan bagi karyawan.
Ya X
Tidak
Keterangan Dalam Perjanjian Kerja Bersama memuat tentang pendidikan dan pelatihan dimana perusahaan wajib menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi karyawan untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan ketrampilan serta profesionalisme karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan dan perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mengikuti program pendidikan dan latihan, baik dengan biaya perusahaan maupun dengan biaya sendiri. Pendidikan dan pelatihan bagi karyawan pada PT Jamsostek (Persero) diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KEP/248/122006 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Karyawan.
24
5.
Direksi harus jenjang karir bagi karyawan BUMN.
X
Dari hasil wawancara dengan Biro Sekretariat Perusahaan dapat diketahui bahwa terdapat jabatan atau level (Jenjang karir) pada PT Jamsostek (Persero) dimana terdiri dari lavel 1 sampai dengan 6 dan terdapat level calon karyawan (Training Employee)
6.
Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.
X
Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap karyawan serta menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan karyawan, PT Jamsostek (Persero) melembagakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam Pedoman Perilaku PT Jamsostekm (Persero) dengan tujuan mengatur penyelesaian, perbedaan, keluhan dan perselisihan.
Hubungan dengan 1. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) (responsibilitas)
BUMN harus menghormati hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundanganundangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh BUMN dengan karyawan.
X
Pada Pedoman Perilaku PT Jamsostek (Persero) pada bab 3 tentang Etika Bisnis telah mengatur tentang etika yang terkait dengan pegawai (karyawan).
LA-28
NO
Indikator
Rincian
Ya
Tidak
Keterangan
2.
BUMN harus menghormati hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundanganundangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh BUMN dengan pelanggan
3.
BUMN harus menghormati hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundanganundangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh BUMN dengan pemasok
4.
BUMN harus menghormati hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundanganundangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh BUMN dengan masyarakat.
X
PT Jamsostek (Persero) telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR).
5.
Direksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS untuk melakukan perjanjian (PKB) dengan karyawan yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.
X
Dapat dilihat dari Laporan Tahunan PT Jamsostek tahun 2011 dimana dalam RUPS memuat pokok-pokok keputusan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2010 PT Jamsostek (Persero) dimana menetapan Tantiem, Gaji dan Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris akan ditetapkan kemudian secara tersendir serta Pemberian tambahan insentif satu bulan gaji sebesar Rp25 miliar bagi karyawan tidak dapat disetujui. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Direksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS untuk melakukan perjanjian (PKB) dengan karyawan yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.
X
X
Dalam arti peserta, antara lain perusahaan dimana Jamsostek sebagai alat memberikan perlindungan jaminan sosial kepada karyawan dengan mudah diakses, informatif, mudah dalam melakukan pembayaran dan beroperasi secara efisien. Kepada karyawan, Jamsostek memberikan pelayanaan yang optimal, mudah dijangkau dan memberikan manfaat yang layak/meaningful. Hal ini diatur pula dalam Pedoman Perilaku PT Jamsostek (Persero) pada bab 3 tentang Etika Bisnis telah mengatur tentang etika yang terkait dengan pemenuhan hak dan penyelesaiaan keluhan peserta. Dalam Pedoman Perilaku PT Jamsostek (Persero) ketentuan tentang etika yang terkait dengan pemasok (rekanan )tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Pedoman Perilaku.
LA-29
NO 25
Indikator
Rincian
Ya
Tidak
Keterangan
Etika Berusaha, 1. Anti Korupsi, dan Donasi. (Akuntabilitas)
Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
X
Dengan membentuk Komite Antisuap ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor: Kep/205/082011 tentang Pengangkatan Komite Antisuap PT Jamsostek dan menyusun Pedoman Anti Suap yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor Kep/204/082011 tentang Pedoman Antisuap PT Jamsostek (Persero).
2.
BUMN wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etika (code of conduct), yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha.
X
Keputusan Dewan Direksi Nomor KEP/355/122009 tentang Pedoman Perilaku.
3.
Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, dan/atau RUPS/Menteri. Anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
X
Keputusan Direksi Nomor Kep/200/082009 tentang Penetapan Charter Komite Integritas. Keputusan Direksi Nomor Kep/202/082011 tentang Pengangkatan Komite Integritas.
X
Keputusan Direksi Nomor Kep/179/062009 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
X
Dari hasil review dokumen pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi diatur dalam Pedoman Perilaku PT Jamsostek (Persero) pada bab 3.
4.
5.
BUMN dalam batas kepatutan, hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
LA-30
NO 26
Indikator Program Pengenalan BUMN
Rincian
Ya
Tidak
Keterangan
1.
Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMN yang bersangkutan.
X
Dalam wawancara, dapat dipastikan bahwa PT Jamsostek (Persero) telah memiliki Program pengenalan untuk Dewan Komisaris baru yang tertuang dalam Keputusan Direksi No. KEP/307/102008 tentang Pedoman Progran pengenalan dan Pengembangan bagi Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) tertanggal 28 Oktober 2008.
2.
Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.
X
Dari hasil wawancara dengan Biro Sekretariat Perusahaan, dapat diketahui bahwa program pengenalan Dewan Komisair dan Direksi menjadi tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.
3.
Program pengenalan mencakup pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BUMN.
X
Dari hasil wawancara dengan Biro Sekretariat Perusahaan dan melihat dalam Pedoman Perilaku PT Jamsostek (Persero), diutarakan bahwa materi yang diberikan pada program pengenalan meliputi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Dalam PT Jamsostek (Persero).
4.
Program pengenalan mencakup gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalahmasalah strategis lainnya.
X
Dari hasil wawancara dan melihat dalam Pedoman Perilaku PT Jamsostek (Persero), diutarakan bahwa materi yang diberikan pada program pengenalan meliputi Program pengenalan mencakup gambaran mengenai PT Jamsostek (Persero) berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalahmasalah strategis lainnya.
5.
Program pengenalan mencakup keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
X
Dari hasil wawancara dengan Biro Sekretariat Perusahaan dan melihat dalam Pedoman Perilaku PT Jamsostek (Persero), diutarakan bahwa materi yang diberikan pada program pengenalan meliputi penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, auditor internal dan eksternal, sisem dan kebijakan pengendalian internal, serta tugas dan peran unit-unit kerja serta struktur perusahaan.
LA-31
NO
27
Indikator
Pengukuran terhadap Penerapan GCG (Akuntabilitas)
Rincian
Ya
Tidak
Keterangan
6.
Program pengenalan mencakup keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.
X
Dari hasil wawancara dengan Biro Sekretariat Perusahaan dan melihat dalam Pedoman Perilaku PT Jamsostek (Persero), diutarakan bahwa materi yang diberikan pada program pengenalan meliputi penjelasan mengenai tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris.
7.
Program pengenalan BUMN dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan BUMN dimana program tersebut dilaksanakan.
X
Dari hasil wawancara dengan Biro Sekretariat Perusahaan dan melihat dalam Pedoman Perilaku PT Jamsostek (Persero), diutarakan bahwa Program pengenalan BUMN dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan BUMN dimana program tersebut dilaksanakan. Tetapi yang paling sering dilakukan adalah dengan seminar (presentasi).
1.
BUMN melakukan penilaian (assessment) untuk pengukuran terhadap penerapan GCG .
X
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Jamsostek (Persero) telah dilaksanakan sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan GCG yang dikembangkan oleh Kementerian Negara BUMN. Hal itu tercermin dari hasil assessment yang dilaksanakan oleh Sodiq Purwoko & Associates.
2.
Penilaiaan dilaksanakan secara berkala setiap 2 tahun.
_
3.
Pelaksanaan penilaian didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada BUMN yang bersangkutan.
X
Dari hasil wawancara dengan Biro Sekretariat Perusahaan, beliau mengatakan bahwa sebelum melakukan penilaian didahului dengan tindakan sosialisai GCG pada BUMN kepada setiap insan Jamsostek.
4.
Penilaian dilakukan oleh penilai (assessor) independen atau penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG.
X
Pada PT Jamsostek dilakukan oleh penilai independen dimana tahun 2011 menggunkan jasa penilai independen oleh Sodiq Purwoko & Associates.
5.
Penilai (assessor) independen ditunjuk langsusng oleh Dewan Komisaris/Dewan
X
Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Penilai (assessor) independen ditunjuk oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui
_
Penilaian pada PT Jamsostek (Persero) dilakukan setiap tahun sebanyak satu kali.
LA-32
NO
Indikator
Rincian
Ya
Pengawas melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMN
Tidak
Keterangan proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Kantor Akuntan Publik ditunjuk melalui prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: KEP/242/082011 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Jamsostek (Persero) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan, dimana Dewan Komisaris telah melakukan seleksi terhadap Kantor Akuntan Publik dengan memperhatikan independensi dan kualifikasi auditor, dan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk penetapan.
6.
Penilaian (penilai independen atau jasa instansi Pemerintah) sebelum melaksanakan penilaian menandatangani perjanjian kesepakatan kerja dengan Direksi BUMN yang bersangkutan yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangaka waktu dan biaya pelaksanaan.
X
Dalam Pedoman Perilaku PT Jamsostek (Persero) yang mengatur tentang Pakta Integritas yang merupakan perjanjian yang mengatur antara PT Jamsostek dengan Dewan Direksi/Dewan Komisaris, Karyawan, dan Mitra Kerja dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mempunyai integritas dan komitmen kepada perusahaan.
7.
Pelaksanan penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN. Hasil pelaksanaan penilaian dilaporkan kepada RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.
X
Dari hasil wawancara, dapat diketahui Sodiq, Purwoko & Associates selaku penilai independen melakukan penilaian dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN. Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa hasil atas penilaian yang dilakukan penilai independen dilaporkan kepada Menteri dan dimuat dalam laporan tahunan maupun laporan GCG PT Jamsostek (Persero).
BUMN melakukan evaluasi (review).
X
Review pada PT Jamsostek (Persero) dilakukan guna menindaklanjuti hasil dari penilaian GCG.
X
Dari hasil wawanacara dengan Biro Sekretariat Perusahaan, Evaluasi dilaksanakan setelah dilakukan penelitan GCG , mengingat pelaksanaan penilaian dilaksanakan setiap tahunnya.
8.
9.
10. Evaluasi
(review)dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian dilakukan .
X
LA-33
NO
Indikator
Rincian
11. Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya
Ya
Tidak
Keterangan Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara Self Assessment.
X
dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan (self assessment), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG.
12. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan
X
Belum ada Pedoman atau Standar pelaksanaan Evaluasi GCG pada PT Jamsostek (Persero)
X
Hasil Evaluasi tidak dimuat dalam laporan tahunan PT Jamsostek (Persero)
menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN
13. Hasil
pelaksanaan evaluasi dilaporkan kepada RUPS / Menteri bersamaan dengan Laporan Tahunan.
LA-34
Lampiran II Perbedaan Muatan Materi dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP–117/M-MBU/2002 dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01 /MBU/2011. Pokok-Pokok Masalah NO A.
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011
Pasal 1 (a) : Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika Pasal 6 (d) : Risalah RUPS/RPB bagi setiap Pemegang Saham/pemilik modal jika diminta, yang memuat pendapat baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Pasal 10 (4) : Laporan Tahunan BUMN harus memuat tidak saja nama-nama anggota Komisaris/Dewan Pengawas, tetapi juga pekerjaan mereka, dan pekerjaan utama mereka di luar BUMN yang bersangkutan.
Pasal 1 (1): Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsipprinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
Perubahan materi ketentuan, yang berisi baik perubahan materi secara keseluruhan maupun penyempurnaan materi:
1
Definisi GCG
2
Muatan Risalah RUPS
3
Muatan Laporan Tahunan
4
Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Pasal 11 (1): Rapat Komisaris/Dewan Pengawas harus diadakan secara berkala, yaitu pada prinsipnya sekurang-
Pasal 6 (4) : Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS. Pasal 12 (8): Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMN telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan. Pasal 14 (1) : Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus diadakan secara berkala, sekurangkurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam
LA-35
Pokok-Pokok Masalah NO
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 kurangnya sekali dalam sebulan, tergantung sifat khusus BUMN masing-masing. Pasal 11 (4) : Risalah Rapat Komisaris/Dewan Pengawas harus dibuat untuk setiap Rapat Komisaris/Dewan Pengawas dan dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pendapat yang berbeda (dissenting comments) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Komisaris/Dewan Pengawas (bila ada).
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 rapat tersebut Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi. Pasal 14 (3) : Setiap Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion), keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, apabila ada.
Pasal 34: Kepada anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang baru ditunjuk wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMN yang bersangkutan dan tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Komisaris Utama atau jika Komisaris Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan berada pada Direktur Utama.
Pasal 43 (2) : Penanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.
Pasal 2 (2) : Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct). Pasal 7 (1) : Pemegang Saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS,
5
Risalah Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Risalah Rapat Direksi
6
Penanggung jawab program pengenalan bagi anggota Komisaris/ Dewan Pengawas yang baru ditunjuk.
B
Penambahan materi :
1
Kewajiban bagi Direksi untuk menyusun GCG manual
Tidak diatur
2
Pengambilan keputusan di luar RUPS oleh Pemegang Saham
Tidak diatur
LA-36
Pokok-Pokok Masalah NO
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002
3
Bentuk keputusan di luar RUPS oleh Pemegang Saham
Tidak diatur
4
Syarat Dewan (pengawas)
Komisaris
Tidak diatur
5
Indikator pencapaian kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS
Tidak diatur
6
Manajemen resiko
Tidak diatur
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud. Pasal 7 (2) : Keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik. Pasal 9 (1): Keputusan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Keputusan Menteri selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan dalam bentuk surat keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai Keputusan RUPS/Menteri. Pasal 12 (10) : Mantan anggota Direksi BUMN dapat menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi BUMN yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Pasal 15 (1) : RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan. Pasal 25 : (1) Direksi mempertimbangkan risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan. (2) Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG. (3) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko. (4) Direksi juga wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala
LA-37
Pokok-Pokok Masalah NO dugaan
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002
7
Pelaporan penyimpangan.
Tidak diatur
8
Pengawas intern.
Tidak diatur
9
Tata kelola teknologi informasi (TI).
Tidak Tercantum
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 perusahaan. Pasal 27 : Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan. Pasal 28 : (1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern. (2) Pengawasan intern dilakukan, dengan membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan membuat Piagam Pengawasan Intern. (3) SPI dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. (4) Fungsi pengawasan intern adalah mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundangundangan dan kebijakan perusahaan serta memeriksa dan menilai efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. (5) Direksi juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. (6) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan. Pasal (30) : (1) Direksi dapat menetapkan tatakelola teknologi informasi yang efektif. (2) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. (3) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tatakelola teknologi informasi perusahaan.
LA-38
Pokok-Pokok Masalah NO 10
Kepemilikan informasi intangible asset.
dan
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 Tidak diatur
11
Perjanjian kerja bersama (PKB)
Tidak diatur
12
Etika berusaha, anti korupsi, dan donasi
Tidak diatur
13
Pengukuran terhadap penerapan GCG.
Tidak diatur
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 Pasal 35 : Informasi dan segala intangible asset, termasuk hasil riset, teknologi, dan hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh atas penugasan dan/atau atas beban perusahaan menjadi milik perusahaan yang harus dituangkan dalam perjanjian. Pasal 39 : Direksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS untuk melakukan perjanjian (PKB) dengan karyawan yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 41 : (1) Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan/atau RUPS/Menteri. (2) Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan pejabat tertentu BUMN yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 44 : (1) Kewajiban BUMN melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk penilaian (assessment) yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan evaluasi (review) yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan. (3) Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai (assessor) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing masing BUMN, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya. (4) Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang penunjukannya dilakukan
LA-39
Pokok-Pokok Masalah NO
C
Penghapusan materi
1
Tujuan penerapan GCG
2
Rapat Komisaris
3
Komposisi direksi.
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002
Pasal 4 (f) : Mensukseskan program privatisasi. Pasal 11 (6) : Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat tersebut, setiap anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum dalam Risalah Rapat Komisaris/Dewan Pengawas kepada pimpinan Rapat Komisaris/Dewan Pengawas tersebut. Pasal 16 (2): Komposisi Direksi yang menyebutkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota Direksi
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 oleh Direksi melalui penunjukan langsung. (5) Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan (self assessment), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. (6) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN. (7) Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, maka penilai independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya. (8) Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.
Tidak diatur Tidak diatur
Tidak diatur
LA-40
Pokok-Pokok Masalah NO
4
Perjanjian Penunjukan Anggota Direksi (Statement Of Corporate Intent/ SCI)
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 harus berasal dari kalangan di luar BUMN yang bersangkutan. Pasal 19: Perjanjian Penunjukan Anggota Direksi ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan kuasa pemegang saham/Pemilik Modal pada saat penunjukan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi, yang memuat persyaratan penunjukan dan pemberhentian termasuk peran dan tanggungjawab.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011
Tidak diatur
(Disarikan dari Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: Kep–117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara)
LA-41
