LAMPIRAN DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN DAFTAR REFERENSI

INFORMASI BANTUAN Anggota Konsil LSM Indonesia dan pihak lain bisa menghubungi

Sekretariat

Konsil

LSM

Indonesia

apabila mempunyai pertanyaan. Sekretariat Konsil

LSM Indonesia menawarkan pelatihan dan asistensi teknik

kepada

LSM

anggota

dan

LSM

lain

di

Indonesia. Infomasi dapat diperoleh di Sekretariat Konsil melalui kontak berikut:

Konsil LSM Indonesia Jl. Kerinci XII No 11, Kel Gunung, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 Telp/Fac: +62-21-7257322 Email: [email protected] Website: http://konsillsm.or.id Facebook: Konsil Lsm Ind Twitter: @LSM_Akuntabel

110

KONSIL LSM INDONESIA

LAMPIRAN 1 16 Prinsip Kode Etik Konsil LSM Indonesia Kongres Nasional LSM Indonesia pada Juli 2010 telah mengesahkan Kode Etik Konsil LSM Indonesia dan

pada Kongres II Konsil LSM Indonesia, September

2013, Kode Etik tersebut kembali disempurnakan. Meski saat ini Kode Etik ini hanya mengikat anggota

Konsil LSM, namun harapannya Kode Etik ini dapat diterapkan dan diakui oleh seluruh LSM Indonesia menjadi Kode Etik LSM Indonesia.

16 Prinsip dalam Kode Etik Konsil LSM Indonesia: 1. Non-Pemerintah adalah suatu posisi secara kelembagaan

dimana

Lembaga

Swadaya

Masyarakat (LSM) tidak menjadi bagian atau berada di bawah, atau mewakili kepentingan lembaga-lembaga

pemerintah

lembaga-lembaga negara lainnya.

dan/atau

2. Non-Partisan adalah suatu posisi secara kelembagaan dimana LSM tidak menjadi bagian atau berafiliasi dengan partai politik dan tidak men-

jalankan politik praktis dalam arti mengejar jabatan politik.

3. Anti Diskriminasi adalah suatu sikap dan tin-

dakan secara individual maupun kelembagaan STANDAR MINIMAL AKUNTABILITAS LSM

111

LSM yang tidak melakukan pembedaan, pem-

batasan, pengucilan yang dibuat atas dasar jenis

kelamin, suku, ras, warna kulit, agama dan kepercayaan,

afiliasi

politik,

kelompok/golongan,

bentuk tubuh, kemampuan tubuh, usia, status sosial ekonomi dan orientasi seksual yang mem-

punyai dampak atau tujuan mengurangi atau meniadakan

pengakuan,

pemanfaatan,

atau

penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil, agama/ kepercayaan atau bidang lainnya.

4. Penghormatan terhadap HAM adalah suatu

sikap dan tindakan secara individual maupun kelembagaan yang bertujuan untuk mempromosikan, menghormati, dan melindungi hak asasi

setiap orang yang terlibat dalam organisasi maupun program berdasarkan prinsip-prinsip

universal HAM. Hak asasi manusia yang dimak-

sud adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat

dan

keberadaan

manusia

sebagai

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

dan

dilindungi

oleh

negara,

hukum,

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 5. Keberpihakan

pada

Masyarakat

Marginal

adalah suatu sikap dan tindakan secara kelembagaan dan individual yang mengutamakan pem-

112


belaan

dan

perlindungan

terhadap

hak-hak

masyarakat yang mengalami marginalisasi baik secara ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, gender serta orientasi seksual.

6. Nirlaba mengandung pengertian bahwa tujuan

mendirikan LSM adalah untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari dan mengumpulkan keuntungan atau laba yang akan dibagi-bagikan

kepada

pendiri,

maupun pelaksana organisasi.

pengurus

7. Kerelawanan adalah suatu sikap dan tindakan secara kelembagaan dan individu yang tidak

menjadikan imbalan atau kedudukan sebagai tujuan.

8. Keberlanjutan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Hidup adalah suatu sikap dan tindakan organisasi dan individu untuk terlibat aktif dalam

upaya menjaga, merawat, mengelola sumber daya

alam

berkelanjutan.

dan

lingkungan

hidup

secara

9. Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah suatu sikap dan tindakan secara individual dan kelembagaan yang mencegah dan menentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang

lain dengan menyalah gunakan kewenangan yang dimiliki yang merugikan keuangan lembaga, STANDAR MINIMAL AKUNTABILITAS LSM

113

negara, dan/atau sumber lain. Anti kolusi adalah

suatu sikap dan tindakan secara individu dan kelembagaan

yang

rahasia/persekongkolan

menentang untuk

kerjasama

maksud

tidak

terpuji yang berakibat merugikan organisasi.

Anti nepotisme adalah suatu sikap dan tindakan secara

individual

yang

menentang

tindakan

penyalahgunaan kekuasaan dengan memilih atau mengangkat dan

kerabat

teman-teman

atau

sendiri

sanak

untuk

saudara

memegang/

mendapatkan jabatan/kekuasaan.

10. Transparansi adalah bahwa Konsil LSM Indone-

sia menjamin dan mengembangkan keterbukaan

informasi dan pertanggungjawaban kepada pihak

internal dan eksternal organisasi termasuk akses para pemangku kepentingan untuk memantau kinerja dan pengambilan keputusan organisasi.

11. Partisipasi adalah Konsil LSM Indonesia melibatkan semua unsur organisasi, komunitas dan pemangku kepentingan secara bermakna dalam proses

pengambilan

pemantauan organisasi. 12. Independensi otonom

dan

adalah

bebas

keputusan

Konsil dari

dan

LSM

proses

Indonesia

pengaruh

dan

kepentingan-kepentingan pemerintah, partai poli-

tik, lembaga penyandang dana, sektor bisnis dan siapapun yang dapat menghilangkan indepen114


densi, kemandirian dan kemampuan LSM dalam bertindak bagi kepentingan umum.

13. Anti Kekerasan adalah sikap dan tindakan Konsil LSM Indonesia baik secara kelembagaan

maupun individu untuk tidak melakukan dan menentang

perlakuan

yang

mengakibatkan

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

psikis/ mental, fisik, seksual, dan ekonomi, terhadap

setiap

masyarakat, gender.

orang

atau

termasuk

kelompok

kekerasan

dalam

berbasis

14. Keadilan dan Kesetaraan Gender adalah proses

untuk menjadi adil bagi perempuan, laki-laki, jenis kelamin dan gender lainnya, untuk menga-

tasi diskriminasi gender dalam mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi

kelamin

dimana dan

perempuan,

gender

laki-laki,

lainnya

jenis

sepenuhnya

menikmati hak-hak yang setara dan kondisi yang

setara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia. Ini merujuk pada kebutuhan untuk mentransformasikan norma, nilai, sikap, perilaku, dan

persepsi yang kesemuanya itu menjadi syarat untuk mencapai status yang setara

15. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, dimaksudkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan sumber-sumber keuangan yang mengacu STANDAR MINIMAL AKUNTABILITAS LSM

115

pada prinsip standar keuangan yang berlaku umum,

dan

tidak

menggunakan

dana

yang

bersumber dari hutang luar negeri, perusahaan perusak lingkungan dan/ atau pelanggar HAM,

dana kejahatan korupsi, dan pencucian uang. Dalam penggunaan dana lembaga mengutamakan kepentingan kelompok dampingan.

16. Kepentingan Terbaik Untuk Anak. Maksudnya

adalah suatu sikap dan tindakan baik secara individu maupun kelembagaan yang menghormati,

menghargai dan melindungi kepentingan terbaik untuk anak.

116


LAMPIRAN 2

STANDAR MINIMAL AKUNTABILITAS LSM

117

118



119

120



121

122



123

124



125

DAFTAR REFERENSI 1. Deklarasi Tokyo tahun 1985 memberikan arahan bahwa akuntabilitas

merupakan

suatu

kewajiban

dari

individu-

individu atau otoritas yang dipercaya mengelola sumber-

sumber daya publik untuk memberikan keterangan sejelasjelasnya, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Juga, Ledvina V. Carino mengatakan, sebagai sebuah evolusi

kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok orang yang berada pada jalur otoritas untuk dapat mempertanggungjawabkan secara benar sesuai dengan tugasnya.

2. Carmencita T. Abella dan MA. Amor L. Dimalanta, Gover-

nance, Organizational Effectiveness and the Nonprofit Sector: Country Report (Philippine), kumpulan makalah untuk Kon-

ferensi Asia Pacific Philanthrophy Consortium (APPC), Makati City, Philippine, 5-7 September 2003.

Alin, Fadumo, etc, How to build a good small NGO. Maeve Moynihan (Ed). Diakses dari http://www.humanitarianforum.org/ data/files/resources/715/en/building_NGOs.pdf (8 April 2014).

Australian Australian Council for International Development (ACFID) Code of Conduct

Balderrama, Dick, National Coordinator PHILSSA (Partnership of

Philippine Support Service Agencies), Good NGO Governance, power point presentation, 11 Mei 2011

Charnovits, Steve, Akuntabilitas LSM dalam Tata-pemerintahan

Global, Akuntabilitas LSM: Politik, Prinsip dan Inovasi, Pokja Akuntabilitas dan LP3ES, 2006, hal 34-35.

Ebrahim, Alnoor, “Accountability In Practice: Mechanisms for NGOs”, World Development, Vol. 31, No. 5, hal. 813–829, 2003

126


Frans Toegimin, Presentasi tentang Struktur Organisasi. Guide to the 2010 HAP standard in Accountability and Quality Management, HAP 2013.

Herlina, L., 2012, Akuntabilitas LSM Indonesia : Antara Tuntutan dan Tanggapan. Jurnal Akuntabilitas OMS, I, 11-22

http://id.scribd.com/doc/7019124/Community-Participation diaskes pada 24 Oktober 2013.

http://www.who.or.id/eng/contents/aceh/wsh/books/es/ES12CD. pdf diaskes pada 24 Oktober 2013.

Ibrahim, Rustam (penyunting), “Kode Etik LSM & Undang-undang Organisasi Masyarakat Sipil”, Pokja Akuntabilitas OMS, Juni 2010

Davidson, Sara, “Pengukuran Dampak dan Akuntabilitas Dalam

Situasi Darurat: Panduan Cukup Baik”, World Vision International, 2008

Kumara, Eko, “Akuntabilitas Keuangan : Pengendalian Internal dan Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba”, Jurnal Akuntabilitas OMS, II, Februari – Juni 2014

Kode Etik Konsil LSM Indonesia, hasil Kongres LSM Indonesia 2013

Masaoka, Jan. All Hands on Board: The Boards of Director in All-Volunteer

Organization.

Nonprofit Boards.

BoardSource:

Building

Effective

Oxfam GB Accountability Starter Pack.


127

Parliamentary and health service ombudsman. Piryadi K, Presentasi Survey Pengaduan, Konsil LSM-Kinerja, 2011.

World Vision Complaint handling process. Pedoman

Perilaku

Konsorsium

Madani (KPMM) Padang

Pengembangan

Masyarakat

Transparansi dan Akuntabilitas NGO (TANGO), Satunama & Tifa Trivunovic, Marjana, “Melawan Korupsi LSM: Mengkaji Ulang

Pendekatan Konvensional”, Jurnal Akuntabilitas OMS, II, Februari – Juni 2014

128


LAMPIRAN DAFTAR REFERENSI

Recommend Documents