laminated veneer lumber, veneer, penggergajian kayu, serpih kayu dan

Pengelolaan Hutan Rakyat 2014-2018

I. PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Saat ini, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, keadaan

kehutanan di Indonesia telah jauh berkurang. Tingkat kerusakan hutan di Indonesia tahun 2012 yang mencapai 0,45 terdiri dari kerusakan hutan 0,32 dan di luar kawasan hutan 0,13 per tahun (Kementerian Kehutanan, 2012) serta adanya tuntutan pengelolaan hutan dalam kerangka pengelolaan global warming, kebijakan pemerintah dalam pengurangan jatah tebangan tahunan secara nasional (soft landing), kebakaran hutan, pembalakan liar (illegal loging) dan perambahan hutan telah berdampak besar terutama berkurangnya kemampuan hutan untuk menghasilkan kayu sebagai bahan baku industry kehutanan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pasokan kayu dengan kebutuhan industri kehutanan masih tertumpu kepada bahan baku kayu yang berasal dari hutan alam. Secara nasional rencana kebutuhan bahan baku kayu untuk industry primer hasil hutan yang meliputi industry kayu lapis dan

laminated veneer lumber, veneer, penggergajian kayu, serpih kayu dan pulp sebesar 44.987.472,39 m3. Dari rencana pemenuhan bahan baku secara keseluruhan ternyata hanya terpenuhi sebesar 36.387.235,30 m3 (80,88%). Kayu yang dihasilkan dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada kawasan hutan alam dan kawasan hutan Perhutani hanya menyumbangkan bahan baku sebesar 7.765.573,74 m3 sementara bahan baku lainnya berasal dari hutan tanaman industri, kayu rakyat, kayu eks areal perkebunan dan kayu- kayu yang berasal dari pemanfaatan hutan lainnya (Departemen Kehutanan, 2009). Tidak sesuainya kemampuan hutan produksi untuk menghasilkan kayu sebagai bahan baku industri kehutanan telah menyebabkan peran Hutan Taman Industri (HTI) dijadikan penopang dan harapan utama dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu nasional. Namun, karena kemampuan produksinya yang hanya mencapai 25 juta m3 per tahun,

1


menyebabkan peran hutan rakyat mulai diperhatikan sebagai bahan baku pengganti (substitusi) yang ternyata mampu memberikan kontribusi rata2 pertahun sebesar 16 juta - 20 juta m3 pertahun. Dijadikannya kayu rakyat sebagai bahan baku substitusi bagi industri primer hasil hutan kayu, telah menyebabkan nilai kayu rakyat secara ekonomis meningkat. Tidaklah heran jika peluang ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha, masyarakat bahkan pemerintah untuk mengembangkan hutan rakyat. Pemerintah memandang serius bahwa besarnya peluang ekonomi di suatu sisi bisa menjadi peluang yang dapat diikuti untuk mendapatkan manfaat ekologi dari berkembangnya hutan rakyat, sehingga peluang tersebut dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan dan pengendalian lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. Yang lebih membanggakan, dengan berbagai program yang diluncurkan oleh pemerintah tersebut seperti Gerakan Nasional Rehabilitas Hutan dan Lahan (Gerhan), OMOT (One Man One Trees), OBIT (One Billion Indoesian Trees), Social Forestry (Pengembangan hutan Rakyat/HR, Hutan Kemasyarakatan/HKm) dan berbagai gerakan penanaman pohon lainnya, kesadaran untuk menanam pohon pun direspon positif oleh berbagai kalangan masyarakat termasuk kalangan

pengusaha

yang

menyisihkan

dana

CSR-nya

untuk

mengembangkan dan menanam berbagai pohon. Sejak digulirkannya gerakan penanaman pohon di Kabupaten Bogor, tidak kurang dari 5 (lima) juta pohon per tahun ditanam di wilayah Kabupaten Bogor. Jenis pohon yang ditanam terdiri dari jenis tanaman MPTS (Multi Purpose Tress Species) dan jenis tanaman yang mempunyai nilai jual kayunya dan berdaur tebang yang pendek. Jenis-jenis tanaman tersebut dipilih agar keberadaan sebuah gerakan penanaman pohon tersebut betul-betul diminati terlebih dapat memberikan manfaat ekonomi dan ekologi. Salah satu ilustrasi manfaat dari penanaman dengan jenis pilihan ini adalah pada saat tanaman di tanam sampai siap tebang (misal

2


1-6 tahun), pohon yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat ekologi yaitu manfaat terhadap lingkungan. Pohon-pohon tersebut akan berfungsi sebagai penghasil oksigen, pengatur tata air, pencegah erosi dan sebagainya. Pada saat pohon sudah berusia 5-6 tahun maka pohon akan cukup besar (diameternya besar) dimana jika pohon tersebut ditebang akan menghasilkan kayu dengan volume yang cukup besar, sehingga tentunya akan diperoleh manfaat ekonomi yang makin besar. Ilustrasi manfaat ekonomi dan manfaat ekologi dari pengelolaan hutan rakyat akan terlihat sebagaimana Gambar 1.

‘> 5 tahun

Gambar 1. Ilustrasi Manfaat Pohon Harapan untuk mendapat manfaat yang besar dari kegiatan penanaman pohon-pohon tersebut justru malah kontra produktif dengan kondisi yang nyata, yang berhubungan dengan masyarakat selaku pemilik pohon. Bagi masyarakat/petani, keberadaan pohon menjadi harta yang bernilai tinggi yang setiap saat dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pohon-pohon dapat dengan mudah ditebang dan dijual kepada para pelaku usaha penggergajian yang begitu marak di Kabupaten Bogor. Keberadaan penggergajian yang begitu banyak, yang setiap saat siap menerima pohon dari masyarakat itupun memang merupakan dampak dari begitu tingginya dan terbukanya peluang usaha

3


kayu rakyat. Sampai saat ini, tercatat tidak kurang dari 125 unit penggergajian terdapat di Kabupaten Bogor, namun yang mempunyai izin usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu hanya 5 (lima) unit saja. Atas hal tersebut, maka harapan untuk mendapatkan manfaat pohon yang maksimal tersebut seolah-olah sirna hanya karena kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat yang tentunya hal ini pun berdampak kepada tidak optimalnya manfaat ekologi yang diharapkan. Jika ditelusuri manfaat yang diperoleh, maka kondisi pengelolaan yang demikian akan sangat nampak betapa nilai manfaat ekonomi dan ekologinya jauh dibawah nilai yang diharapkan, disamping tidak terdapat lagi prinsip kesinambungan pengelolaannya.

Dari

sisi

manfaat ekonomi dan ekologi ekonomi,

karena

secara

dalam umum

masyarakat/petani menebang sebelum waktunya, maka kayu yang ditebang masih berukuran kecil, dampaknya harga jual kayu menjadi murah bahkan yang kuasa menetapkan harga adalah pihak pembeli. Keuntungan masyarakat/petani pun hanya diperoleh sampai ia menjual kayu saja, selanjutnya para pengepul dan para pelaku usahalah yang menikmati manfaat jauh lebih besar. Begitupun dari sisi manfaat ekologi, semakin pohon cepat ditebang, maka semakin cepat pula manfaat ekologinya hilang. Banyaknya industri penggergajian yang memerlukan banyak bahan baku juga akan tidak dapat dikontrol dan tentunya berkontribusi terhadap ketidaksinambungan manfaat ekologi yang didapat dari hutan rakyat. Sekalipun

kondisi

pengelolaan

hutan

rakyat

sedemikian

keadaannya, namun upaya-upaya penanaman dari berbagai pihak di Kabupaten Bogor tidak pernah surut bahkan terus digalakan seiring isue lingkungan, isue banjir Jakarta dan isue-isue lingkungan lainnya. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, volume pembangunan hutan rakyat yang berorientasi

kepada

kegiatan

pendapatan

masyarakat

rehabilitasi

cukuplah

besar.

dan Dari

penyediaan

sumber

berbagai

kegiatan

4


penanaman tersebut, sejak Tahun 2011 saja tercatat jumlah pohon yang ditanam sebagaimana dalam Tabel 1. Tabel 1. Jumlah Pohon Yang Ditanam di Kabupaten Bogor NO.

TAHUN

JUMLAH POHON (Btg)

1.

2011

8.928.822

2.

2012

6.796.533

3.

2013

5.062.500

4.

2014

6.212.000

JUMLAH

26.999.855 0

Sumber : Distanhut 2015 Melihat jumlah pohon sebanyak 26.999.855 tersebut tentunya menjadi tantangan dalam pengelolaan kedepan. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Bogor mengamankan jumlah pohon sebanyak itu dan bagaimana pula menyikapi bahwa kedepan akan terdapat pohon yang akan tetap ditebang sebelum waktunya. Maka dengan memperhatikan perkembangan

regulasi/kebijakan,

melihat

tuntuan

pengelolaan

lingkungan yang baik, kesiapan pengembangan usaha dan berbagai kondisi yang ada dan akan berkembang ke depannya, Pemerintah Kabupaten menetapkan

Bogor

melalui

strategi

Dinas

pengelolaan

Pertanian hutan

dan rakyat

Kehutanan melalui

telah

strategi

pengelolaan yang terintegrasi dari mulai hulu sampai hilir dalam satu unit management, yang juga sekaligus akan memadukan/mengintegrasikan berbagai program/kegiatan yang sudah ada dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten serta berbagai program ataupun aktivitas para pihak lainnya (Masyarakat atau Para Pelaku Usaha). Melalui strategi ini diharapkan manfaat ekologi dan ekonomi dari pengelolaan hutan rakyat akan diperoleh secara optimal yang

selanjutnya

dapat

mensejahterakan

petani

secara

berkesinambungan.

5


1.2.

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan buku ini adalah memberikan gambaran akan

strategi pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Bogor yang akan dilaksanakan, kepada para pihak. Tujuan dari penyusunan buku ini adalah agar Strategi Pengelolaan usaha kayu rakyat yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bogor tersebut dapat diketahui dan dipahami dalam rangka mendapatkan dukungan melalui integrasi program/kegiatan yang sudah berjalan ataupun melalui program/kegiatan baru yang mendukung secara langsung dari para pihak.

6


II. LANGKAH STRATEGIS PENGELOLAAN USAHA HUTAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI Strategi pengelolaan hutan rakyat yang terintegrasi ini akan lebih banyak melibatkan berbagai unsur pengelolaan yang terkait (teknis, administrasi, manajemen dan ketentuan hukum). Pola pengelolaan ini akan mengintegrasikan ; 1) Usaha hutan rakyat; 2). Usaha industri primer hasil hutan; dan 3). Usaha industri lanjutan hasil hutan, dalam sebuah unit managemen. Langkah-langkah strategis pencapaian usaha hutan rakyat tersebut adalah sebagai berikut : 1)

Usaha hutan rakyat Tahap pertama, para petani maupun kelompok tani yang selama ini

berdiri sendiri dan tersebar dalam tiap-tiap wilayah (maksimal dalam 2 kecamatan) baik yang memiliki hutan rakyat yang berasal dari anggaran pemerintah, swadaya ataupun bantuan dari kegiatan penanaman CSR para pelaku usaha, selanjutnya dijadikan sebagai sub unit usaha hutan rakyat dalam bentuk badan usaha koperasi.

Hutan Rakyat Milik Perorangan

Digabung Dalam Wadah Koperasi

Gambar 2. Pembentukan Usaha Hutan Rakyat Tahap kedua, langkah yang dilakukan adalah sub unit usaha (koperasi) hutan rakyat yang sudah terbentuk, seiring dengan kebijakan Kementerian Kehutanan serta kebijakan negara-negara tujuan ekspor hasil

7


hutan Indonesia tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), selanjutnya akan difasilitasi dalam kegiatan verifikasi legalitas kayu oleh Lembaga

Sertifikasi

yang

sudah

terakreditasi

untuk

mendapatkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Hal ini dilakukan agar setiap produksi kayu rakyat yang dihasilkan oleh koperasi usaha kayu rakyat ini dapat diterima oleh industri dan memiliki posisi tawar yang lebih baik.

Gambar 3. Sertifkasi Legalitas Kayu Pada tahap awal, hutan rakyat yang akan di sertifikasi sekurangkurangnya seluas 200 Ha per-unit usaha (koperasi) namun untuk selanjutnya agar hutan rakyat tersebut menjadi pemasok bahan baku yang

berkesinambungan

untuk

industri

penggergajian

yang

akan

dimilikinya, maka secara bertahap akan ditingkatkan luasan lahan yang memiliki S-LK-nya menjadi sekitar 1.000 Ha per unit usaha/koperasi. 2)

Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Langkah strategis setelah terbentuknya sub unit usaha hutan rakyat

dalam upaya mewujudkan usaha kayu rakyat yang terintegrasi adalah pembentukan sub unit usaha IPHHK. Pada langkah ini, sub unit usaha hutan rakyat yang sudah terbentuk akan difasilitasi/diberikan bantuan alat pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan. Agar keberadaan alat pengolahan yang diberikan kepada koperasi yang terbentuk tersebut keberadaannya legal dan memberikan manfaat, salah satu tahapan

8


selanjutnya adalah difasilitasi terbentuknya sub unit usaha IPHHK. Karena alat pengolahan ini diberikan kepada koperasi yang sama dengan koperasi sub unit usaha hutan rakyatnya, maka kepemilikannya juga menjadi kepemilikan seluruh anggota koperasi. Dengan demikian maka setiap keuntungan dari proses industri menjadi keuntungan petani juga. Untuk selanjutnya, industri yang sudah mempunyai izin, juga akan difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu

(S-LK).

Alat pengolahan kayu yang diberikan kepada koperasi usaha hutan rakyat ini sekurang-kurangnya

terdiri dari :

Mesin Bandsaw, Mesin

Penggerak, Pita Gergaji, Vanbelt, Waterpump dan Mesin Gerinda. Keberadaan IPHHK ini akan menjadi industri yang menampung dan mengolah kayu bulat yang dihasilkan oleh sub unit usaha hutan rakyat. Dengan demikian, maka pasokan bahan baku untuk IPHHK koperasi tersebut akan terjamin.

KOPERASI HUTAN RAKYAT ”SEJAHTERA”

IZIN PENGGERGAJIAN KAYU RAKYAT KOPERASI SEJAHTERA

Gambar 4. Industri Primer Hasil Hutan Kayu Keberadaan hutan rakyat dan keberadaan industri primer hasil hutan kayu, selanjutnya dalam unit managemen koperasi akan menjadi bagian usaha (sub unit usaha), yakni sub unit usaha hutan rakyat dan sub unit usaha industri primer hasil hutan kayu. 9


SUB UNIT USAHA IPHHK

KOPERASI HUTAN RAKYAT “SEJAHTERA”

Gambar 5. Cakupan Unit Usaha Hutan Rakyat 3)

Usaha Lanjutan Hasil Hutan Pada saat proses industri primer hasil hutan telah berjalan, maka

akan diperoleh produk utama dan produk limbah hasil industri. Produk utama dari kegiatan industri primer hasil hutan kayu adalah Sawn timber, dapat berupa papan, kaso, balok dan lainnya. Produk limbah yang dihasilkan dari hasil industri primer hasil hutan kayu adalah berupa sempengan (limbah kayu masih berbentuk kayu solid) ataupun dalam bentuk serbuk kayu. Adanya kondisi hasil industri yang demikian, maka langkah strategis lainnya adalah ; a.

Untuk produk kayu utama, maka dapat dilakukan penjualan langsung. Koperasi ataupun Dinas akan memfasilitasi pasar atau bahkan akan membuka website sebagai media informasi keberadaan produksi kayu olahan di setiap koperasi. Namun apabila ternyata di sekitar lokasi atau dalam Wilayah Kabupaten Bogor terdapat potensi pasar untuk mengembangkan ataupun mengolah sendiri kayu olahan menjadi bahan jadi (finish product) dalam bentuk furniture atau

10


produk lainnya, maka fasilitasinya adalah pembentukan sub unit usaha lanjutan berupa bantuan alat serta perizinannya. b.

Untuk produk industri berupa limbah, maka akan dikembangkan usaha hasil hutan lainnya berupa budidaya jamur dan pembuatan briket yang memanfaatkan serbuk gergaji ataupun kayu serpihan. Peluang-peluang pemanfaatan hasil utama dari industri primer hasil

hutan kayu tersebut akan menjadi sub unit usaha tersendiri dibawah pengelolaan unit managemen koperasi.

SUB UNIT USAHA LANJUTAN KOPERASI HUTAN RAKYAT “SEJAHTERA”

Gambar 6. Sub Unit Usaha Lanjutan Dengan adanya sub unit usaha lanjutan, maka Unit usaha Koperasi Hutan Rakyat akan mewadahi sekurangnya 3 Sub Unit Usaha, yaitu : 1) Sub Unit Usaha Hutan Rakyat, 2) Sub Unit Usaha IPHHK, dan 3) Sub Unit Usaha Lanjutan.

11


Gambar 7. Unit Managemen Usaha Koperasi

12


III. MANFAAT PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI Dilakukannya pengelolaan hutan rakyat yang terintegrasi ini, diharapkan agar hutan rakyat yang ada di Kabupaten Bogor memberikan manfaat bagi lingkungan (ekologi) yang berkesinambungan dan manfaat ekonomi yang lebih besar dibanding dengan pengelolaan saat ini. Manfaat ekologi dan manfaat ekonomi tersebut akan diperoleh mengingat : 3.1.

Manfaat Ekologi Hutan rakyat yang dikelola berbasis usaha dan dinaungi dengan

sertifikasi legalitas kayu sesuai standar verifikasi legalitas kayu, setidaknya akan melakukan dua kegiatan pengelolaan utama usaha berupa ; 1) pelaksanaan ketentuan atau aturan pokok dalam koperasi (Hak dan Kewajiban Anggota), dan 2) pelaksanaan penatausahaan hasil hutan. Ketentuan atau aturan pokok koperasi salah satunya diarahkan agar terdapat batasan pohon yang boleh ditebang. Artinya seluruh anggota hanya akan menebang pohon pada batasan usia pohon atau berdasarkan batasan diameter minimal yang telah disepakati. Jika batasan pohon yang boleh ditebang dibatasi pada usia 5-6 tahun atau saat diameter minimal 25 cm (diameter tersebut umumnya tercapai pada saat pohon sudah berusia 5-6 tahun), maka selama itu pula pohon akan memberikan manfaat ekologi yang maksimal. Selanjutnya kegiatan utama lainnya yang akan dilakukan adalah pelaksanaan penatausahaan hasil hutan. Dari berbagai rangkaian kegiatan yang termasuk dalam rangkaian kegiatan penatausahaan hasil hutan, kegiatan administasi penebangan dan pengangkutan menjadi salah satu sumber informasi bagi terkelolanya hutan secara berkesinambungan. Data tebangan atau angkutan yang tertuang dalam Nota Angkutan (NA), Nota Angkutan Penggunaan Sendiri (NAPS) dan Surat Keterangan Asal Usul akan menjadi sumber informasi akurat dalam mengetahui jumlah pohon yang ditebang dalam wilayah pengelolaan koperasi.

13


Gambar 8. Ilustrasi Manfaat Pelaksanaan Penatausahaan Kayu Rakyat Informasi jumlah pohon yang ditebang akan menjadi data bagi distribusi ataupun pengadaan bibit oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Lembaga Usaha dan Masyarakat untuk membuat atau mendistribusikan segala bentuk partisipasi penyebaran sekaligus penanaman pohon. Jika demikian, maka setiap penebangan pohon akan selalu disertai kegiatan penanaman pohon, hal inilah yang akan menyebabkan bahwa manfaat ekologi pohon akan terus terjaga. Sementara itu, dari informasi tebangan yang didalamnya juga terdapat asal lokasi, maka untuk setiap penanaman akan lebih jelas dimana ditanam, berapa jumlah dan apa jenis pohon yang ditanam, dan siapa yang menanam. Dengan demikian, segala bentuk partisipasi ataupun kegiatan penanaman ini akan dengan mudah untuk dimonitoring dan dipertanggungjawabkan. 3.2.

Manfaat Ekonomi Selain manfaat ekologi yang akan meningkat, pengelolaan hutan

rakyat yang terintegrasi dan dikelola dalam satu unit managemen usaha, akan meningkatkan manfaat ekonomi yang langsung dirasakan oleh petani ataupun pemilik hutan rakyat. Skenario peningkatan manfaat bagi petani tersebut diperoleh melalui ; 14


a.

Adanya

pembatasan

pohon

yang

boleh

ditebang,

akan

menghasilkan pohon siap tebang sekurang-kurangnya dengan diameter 25 cm. Semakin besar diameter pohon yang akan ditebang maka pohon akan lebih mahal dibanding dengan pohon yang berdiameter kecil. b.

Setiap produksi kayu yang dihasilkan dari sub unit usaha hutan rakyat, hanya dijual kepada sub unit usaha penggergajian koperasi, tanpa melalui perantara atau pengepul. Dengan demikian, maka harga yang diterima oleh petani/pemilik pohon adalah harga pasaran kayu di industri/penggergajian yang tentunya akan lebih baik jika dibandingkan kayunya dijual kepada pengepul.

c.

Pada saat petani/pemilik pohon membutuhkan dana sementara harta yang dimiliki hanya tinggal pohon, dan ternyata pohon yang dimiliki juga masih belum waktunya ditebang, maka petani/pemilik pohon dapat mengajukan pinjaman dengan jaminan pohon yang dimilikinya. Selanjutnya pohon tetap dipelihara dan akan dibayar dengan harga sesuai pasaran pada saat sudah memasuki daur tebang. Hal ini akan memberikan manfaat bahwa pohon dapat diagunkan tanpa harus kehilangan hak pada saat pohon besar dan manfaat ekologi akan tetap berjalan.

d.

Pemilik industri gergajian adalah koperasi dan setiap petani/pemilik pohon adalah anggota koperasi, maka setiap keuntungan yang diperoleh

dari

kegiatan

usaha

penggergajian

akan

menjadi

keuntungan koperasi yang melalui Rapat Anggota Tahunan akan didistribusikan kepada anggota (petani/pemilik kayu) dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU). Keuntungan dari usaha penggergajian selama ini, karena dimiliki oleh pebisnis yang bukan petani/pemilik pohon, keuntungannya hanya untuk pemilik penggergajian saja. e.

Penerimaan kayu bulat dari petani/pemilik pohon untuk bahan baku industri yang secara umum adalah kayu yang mempunyai diameter cukup besar, akan memberikan keuntungan yang lebih besar 15


karena akan lebih banyak menghasilkan sawn timber. Koperasi akan meningkat keuntungannya dan akan dinikmati oleh seluruh anggota. f.

Koperasi, selain memiliki industri penggergajian, juga akan memiliki industri pengolahan lanjutan limbah kayu yang dihasilkan dari hasil penggergajian baik berupa industri budidaya jamur ataupun bentuk pemanfaatan limbah lainnya. Segala keuntungan yang dihasilkan dari pengolahan lanjutan ini akan menjadi keuntungan koperasi dan tentunya anggota koperasi, yang juga sebagai petani/pemilik kayu.

3.3.

Manfaat Perencanaan Pembangunan Hutan Rakyat Proses

memberikan

pengelolaan manfaat

hutan

berarti

rakyat

dalam

terintegrasi

perencanaan

juga

akan

pembangunan

kehutanan, baik untuk perencanaan penanaman, perencanaan kebutuhan industri dan prediksi produksi. Ilustrasi perolehan manfaat perencanaan tersebut diperoleh melalui : a.

Berdasarkan hasil sertifikasi legalitas kayu, akan diketahui potensi pohon yang berada dalam wilayah pengelolaan koperasi dengan informasi

jenis dan jumlah pohon secara keseluruhan serta

diameter masing-masing pohon. b.

Dari data/informasi sebagaimana huruf a, akan dapat dipilah jumlah pohon yang memenuhi syarat (diameter atau umur) untuk ditebang setiap tahun (sangat penting guna perencanaan usaha penggergajian).

c.

Dari informasi jumlah pohon ditebang, akan menghasilkan jumlah kebutuhan bibit tanaman yang harus dipersiapkan guna proses penanaman kembali. Dengan data/informasi dimaksud, maka perencanaan penebangan (perencanaan kebutuhan bahan baku industry), perencanaan produksi sawn timber dan perencanaan penyediaan bibit tanaman hutan rakyat akan dapat dilakukan secara terukur.

16


Data Seluruh Jumlah, Jenis dan ukuran Pohon Hasil Sertifikasi

Perencanaan Pemeliharaan Tanaman

Data Pohon yang belum siap ditebang

Data Pohon yang siap ditebang

Perencanaan Produksi Kayu & Kebutuhan Bibit

Gambar 9. Ilustrasi Manfaat Perencanaan 3.4.

Manfaat Berkesinambungan Strategi pengelolaan terintegrasi dalam satu unit managemen

usaha akan memberikan manfaat ekologi dan ekonomi berkelanjutan. Kesinambungan manfaat ekologi diperoleh manakala setiap dilakukan kegiatan penebangan selalu diikuti dengan kegiatan penanaman kembali. Sementara

itu,

kesinambungan

kegiatan

penanaman

pada

setiap

penebangan, akan menjamin ketersediaan pasokan bahan baku bagi industri penggergajian. Artinya, selain petani/pemilik pohon akan selalu memiliki pohon yang dapat ditebang, ketersediaan pasokan bahan baku akan memberikan jaminan terus berjalannya proses produksi akhirnya akan menghasilkan keuntungan bagi petani.

Gambar 10. Ilustrasi Manfaat yang Berkesinambungan 17


IV. PROSFEK PENGELOLAAN USAHA KAYU RAKYAT Berbeda dengan produk-produk pertanian, dimana seringkali keberhasilan program peningkatan produktifitas hasil pertanian tidak berbanding lurus dengan pemasaran yang baik, prosfek usaha kayu rakyat relative lebih baik. Upaya-upaya peningkatan produktifitas masih akan sejalan dengan terbukanya pasar mengingat masih terdapat gap antara kebutuhan

pasokan

bahan

baku

dengan

produksi

kayu

secara

keseluruhan. Hal tersebut tentunya juga akan memberikan keuntungan dan prosfek yang baik bagi pengelolaan usaha kayu raakyat di Kabupaten Bogor. Adanya peluang pasar yang begitu besar, didukung dengan berbagai keunggulan pengelolaan usaha kayu rakyat, maka usaha hutan rakyat di Kabupaten Bogor akan menjadi pendukung pemenuhan bahan baku ataupun produk kayu olahan yang sangat menjanjikan bahkan tidak tertutup kemungkinan akan menjadi salah satu penghasil kayu rakyat paling kompetitif dari sisi perolehan pasar di Indonesia. Keunggulankeunggulan tersebut disebabkan oleh keunggulan-keunggulan diantaranya sebagai berikut : a.

Potensi hutan rakyat di Kabupaten Bogor (termasuk yang berasal dari lahan kebun rakyat dan lahan kering) sangat besar dengan luasan + 20.000 Ha.).

b.

Produk kayu yang berasal dari hutan rakyat di Kabupaten Bogor adalah kayu yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga akan dibutuhkan oleh para pelaku industri lanjutan yang berorientasi eksport.

c.

Letak Kabupaten Bogor yang berada dan atau berbatasan dengan ibukota Negara RI, DKI Jakarta, yang juga sebagai pusat perekonomian nasional, akan mempunyai keunggulan kompetitif yang akan menyebabkan produk kayu hutan rakyat di Kabupaten

18


Bogor lebih murah dibanding kayu sejenis yang berasal dari luar Kabupaten Bogor. Selain adanya keunggulan-keunggulan tersebut, bahwa dalam rangka melaksanakan strategi pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Bogor terdapat berbagai program yang sudah ada dan berkembang, yang pada dasarnya akan menjadi pendukung dalam pelaksanaan langkahlangkah strategi pengelolaan hutan rakyat yang terintegrasi di Kabupaten Bogor. Program-program tersebut antara lain : 1.

Berbagai program penanaman dan pemeliharaan tanaman ataupun kegiatan agroforestry dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;

2.

Program pembentukan wirausahawan bidang kehutanan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

3.

Berbagai program pengelolaan lingkungan yang berbasis kegiatan tanam menaman serta kegiatan ikutannya yang berasal dari anggaran Corporate Social Responsibillity (CSR) perusahaan di Kabupaten Bogor dan Sekitarnya serta berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat baik local dan luar negeri yang berbasis pengelolaan lingkungan;

4.

Program bantuan modal ataupun bantuan keuangan dari lembaga keuangan

nasional

termasuk

dari

Badan

Layanan

Usaha

Kementerian Kehutanan dan bantuan permodalan dari organisasi dunia seperti ITTO dan MFP untuk usaha hutan rakyat; serta 5.

Berbagai program ataupun kebijakan lainnya yang sudah ada. Dengan beberapa keunggulan tersebut, maka diyakini usaha hutan

rakyat di Kabupaten Bogor akan dapat terus berkembang, dan dapat memberikan keuntungan secara ekologi, ekonomi dan sosial guna meningkatkan

kesejahteraan

petani

pada

khususnya

masyarakat

Kabupaten Bogor pada umumnya.

19


V. KOMITMEN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DALAM PENGELOLAAN KAYU RAKYAT Pola pengelolaan hutan rakyat yang terintegrasi dalam satu unit managemen usaha diharapkan akan memperkuat Visi dan Misi Kabupaten Bogor 2014-2018 yaitu menjadi “Kabupaten Termaju di Indonesia”, khususnya dalam mendukung prioritas pembangunan ke-2 (peningkatan daya saing perekonomian daerah) dan fokus peningkatan produk daerah berorientasi agribisnis. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor, yang dijabarkan dalam Rencana Strategi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, pada tahun 2014 – 2018 direncanakan akan dibentuk 20 unit usaha dimaksud. Lokasi unit usaha yang akan dibentuk diprioritaskan di wilayah kecamatan

yang

berbatasan

dengan

kawasan

hutan,

sehingga

keberadaannya unit usaha ini juga diharapkan akan menjadi salah satu solusi penyelesaian permasalahan hutan khususnya dalam rangka mengurangi interaksi yang negatif dari masyarakat terhadap kawasan hutan. Kecamatan yang akan menjadi wilayah terbentuknya unit usaha kayu rakyat prioritas adalah Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cariu, Keacamatan

Jonggol,

Megamendung,

Kecamatan

Kecamatan

Ciawi,

Cijeruk, Kecamatan Cigombong,

Sukamakmur,

Kecamatan

Caringin,

Kecamatan Kecamatan

Kecamatan Tamansari, Kecamatan

Pamijahan, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung,

Kecamatan

Sukajaya

Kecamatan

Cigudeug,

Kecamatan

Jasinga, Kecamatan Parungpanjang dan Kecamatan Tenjo. Sebaran 20 (dua puluh) unit usaha yang akan dibentuk, terlihat sebagaimana pada Gambar 11.

20


Gambar 11. Peta Sebaran Calon Lokasi Usaha Kayu Rakyat Mengingat bahwa pengelolaan usaha kayu rakyat yang terintegrasi tersebut memerlukan segala sumber daya yang ada termasuk dukungan anggaran. Pada tahun 2014 telah terbentuk 1 (satu) unit usaha di Kecamatan Tanjungsari dan pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bogor memfasilitasi terbentuknya 4 (empat) Unit usaha hutan rakyat di 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Cariu, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Leuwiliang dan Kecamatan Jasinga. Bentuk kegiatan fasilitasi usaha tersebut adalah sebagai berikut : a.

Fasilitasi pembentukan kelembagaan usaha hutan rakyat dalam bentuk koperasi yang memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan;

b.

Fasilitasi sertifikasi legalitas kayu untuk hutan rakyat berdasarkan Standar Verikfikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada luasan awal minimal 200 Ha (selanjutnya diharapkan dalam setiap unit usaha akan tersertifikasi seluas minimal 1.000 Ha, guna menjamin ketersediaan

21


bahan baku bagi industri primer hasil hutan yang akan dimiliki oleh unit usaha); c.

Fasilitasi alat penggergajian kayu;

d.

Fasilitasi Perizinan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;

e.

Fasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu berdasarkan Standar Verikfikasi Legalitas Kayu (SVLK);

f.

Fasilitasi alat pengolahan kayu lanjutan; serta

g.

Fasilitasi untuk mendapatkan bantuan dan sinergitas program dan kegiatan dari para pihak (Pemerintah, Pemerintah Provinsi, OPD Kabupaten Bogor, Lembaga Keuangan, Lembaga Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan Para Pihak Lainnya). Pada Tahun 2014, Koperasi yang sudah terbentuk adalah Koperasi

Sinar Sugih Mukti. Selain sudah terbentuk, koperasi ini sudah mendapat fasilitasi/bantuan alat penggergajian kayu dari Pemerintah Kabupaten Bogor dan telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) melalui anggaran Kementerian Kehutanan. Pada Tahun 2015 Koperasi usaha hutan rakyat yang telah adalah : Koperasi Sukamaju (Desa Karya Mekar Kecamatan Cariu); Koperasi Tani Jaya (Desa Pabuaran – Kecamatan Sukamakmur);

Koperasi

Jaya

Raya

(Desa

Karacak

–

Kecamatan

Luwiliang); dan Koperasi Wana Alam Lesatari (Desa Pangradin – Kecamatan Jasinga).

22


VI. DUKUNGAN PARA PIHAK 6.1.

Kegiatan Utama Dalam Pengelolaan Unit Usaha Kegiatan-kegiatan yang akan terkait dalam pengelolaan di setiap

sub unit usaha dalam

unit

usaha ini

sekurang-kurangnya telah

teridentifikasi sebagai berikut : a.

Sub Unit Usaha Hutan Rakyat -

Penguatan Kelembagaan (diarahkan dalam bentuk Koperasi).

-

Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK).

-

Pemeliharaan Tanaman, termasuk kegiatan-kegiatan terkait dalam pengelolaan hutan rakyat yang dapat menjadi alternatif tambahan pendapatan petani agar tidak menebang pohon sebelum waktunya (tumpangsari, ternak, madu, dll)

-

Fasilitasi permodalan dalam rangka tunda tebang.

-

Penyediaan bibit tanaman dalam rangka kegiatan penanaman pasca tebang.

b.

-

Pelatihan managemen usaha dan tata usaha kayu.

-

Bimbingan Teknis penanaman, pemeliharaan dan pemanenan.

Sub Unit Usaha Penggergajian / Industri Primer Hasil Hutan -

Fasilitasi Alat Pengolahan Kayu

-

Fasilitasi Perizinan Usaha

-

Fasilitasi S-LK untuk Industri

-

Fasilitasi penyediaan Tenaga Teknis (Ganis)

-

Permodalan awal (Untuk membayar bahan baku)

-

Informasi Pasar dan Harga Pasar

-

Bimbingan Managemen Usaha, Tata Usaha Kayu dan Teknis Penggergajian

c.

Sub Unit Usaha Lanjutan -

Fasilitasi Alat Pengolahan Kayu Lanjutan (Meubel, Flooring, Budidaya Jamur, briket arang, dll)

23


-

Fasilitasi Izin Usaha

-

Fasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu

-

Fasilitasi Tenaga Teknis (Ganis)

-

Permodalan Usaha

-

Bimtek/Pelatihan

Managemen

Usaha,

Pengembangan

Pemanfaatan dan Pengembangan Usaha 6.2.

Peran Para Pihak Pengelolaan hutan rakyat yang terintegrasi dalam satu unit

managemen merupakan pengelolaan yang komplek, yang membutuhkan dukungan dan segala sumber daya yang memadai. Pengelolaan yang begitu kompleks tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupten Bogor, kalaulah dipaksakan mungkin capaian targetnya akan begitu lama, sementara dampak negatif dari pengelolaan hutan rakyat mungkin lebih cepat daripada solusi penyelesaiannya. Untuk itu, sangat diperlukan peran para pihak baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, OPD Lingkup Kabupaten Bogor, lembaga swadaya yang bergerak dalam lingkungan, pelaku Usaha, masyarakat umum dan para pihak lainnya. Peran para pihak dapat berupa kontribusi dari berbagai kegiatan yang akan terjadi langsung dalam setiap tahap unit pengelolaan sebagaimana diurai pada angka 5.1. Kontribusi-kontribusi para pihak dapat berupa ; a.

Sinergi/Sinkronisasi atas berbagai program terkait yang sudah ada dan dilaksanakan/dikembangkan oleh para pihak.

b.

Membentuk program/kegiatan baru yang dibuat khusus untuk mendukung pengelolaan usaha kayu rakyat sebagaimana uraian kegiatan yang telah teridentifikasi

c.

Peran serta untuk terlibat dalam salah satu atau beberapa bagian kegiatan-kegiatan yang ada (sudah teridentifikasi) atau kontribusi terhadap 1

(satu) paket pengelolaan hutan rakyat secara

keseluruhan.

24


Segala bentuk partisifasi para pihak terkait bantuan kegiatan dapat langsung disalurkan kepada unit usaha (koperasi) atau melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. 6.3

Penghargaan / Reward Kepada Para Pihak Setiap

bentuk

kontribusi

ataupun

partisipasi

para

pihak,

dimungkinkan untuk mendapat apresiasi/penghargaan diantaranya berupa piagam dari Pemerintah Kabupaten Bogor atau Dinas Pertanian dan Kehutanan ataupun dalam bentuk kesempatan untuk mendapatkan visualisasi guna kepentingan publikasi atas segala pelaksanaan program yang diberikan sebagai wujud pelaksanaan kepedulian lingkungan (terutama untuk coorporate) ataupun dalam bentuk lain sesuai kebutuhan. Sebagai ilustrasi, jika coorporate bermaksud membantu salah satu kegiatan di dalam pemeliharaan hutan rakyat dalam bentuk apapun (agroforestry, pemberian pinjaman modal, pembinaan/pelatihan, dll), maka perusahaan dapat memasang plank ataupun bukti bantuan di walayah

unit

usaha

yang

mendapat

bantuan

(contoh

ilustrasi

sebagaimana Gambar 12.

Hutan Rakyat Binaan PT./ Dinas ABCD

Gambar 12. Ilustrasi Model Reward / Penghargaan

25


VII. PENUTUP Demikian uraian tentang Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Bogor untuk Tahun 2014-2018. Strategi ini tentunya sulit untuk segera terealisasi apabila hanya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan saja. Untuk itu sinergi program ataupun kegiatan dari para pihak yang sudah ada ataupun dibuatnya program/kegiatan baru untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Bogor akan sangat berarti dan mempermudah pencapaian target yang ingin dicapai. Akhirnya, semoga melalui penyampaian strategi pengelolaan hutan rakyat ini akan segera diikuti dengan sinergi program/kegiatan yang sudah ada dan dilaksanakan para pihak sehingga tujuan dan hasil dapat segera tercapai dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

26


CONTAK PERSON Dalam rangka pelaksanaan strategi pengelolaan usaha

hutan

rakyat di Kabupaten Bogor, para pihak dapat berkoordinasi tentang kegiatan yang akan disinergikan ataupun mengetahui kebutuhan koperasi dalam pengelolaan hutan rakyat, melalui : 1.

Seksi Pelayanan Usaha pada Bidang Kehutanan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Jl. Bersih Komplek Pemda – Cibinong, Telp. 021 8760050, Fax. 021 87917411. (Judi Rachmat Sulaeli, Hp 08569098291 atau Yatna Permana, Hp 081389839836).

2.

Koperasi Sinar Sugih Mukti, Kp. Parung Gede Desa Pasir Tanjung Kecamatan Tanjungsari ( Ahmad Royani, Hp 081389671422).

3.

Koperasi Sukamaju, Kp. Babakan Pasangrahan RT.11 RW.03 Desa Karyamekar Kecamatan Cariu (Eman Kosim, Hp 085714267272).

4.

Koperasi Tani Jaya, Kp. Leuwicatang RT.05 RW.03 Desa Pabuaran Kecamatan

Sukamakmur

(H.

Asep

Ismatullah,

S.Pd,

Hp

085959927027). 5.

Koperasi Jaya Raya, Kp. Kebonteh RT 04/06 Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang (Adung, Hp 085715961283).

6.

Koperasi Wana Alam Lestari, Kp. Pangradin RT.02 RW.04 Desa Pangradin

Kecamatan

Jasinga

(Mohamad

Ridwan,

Hp

085711169394).

27

laminated veneer lumber, veneer, penggergajian kayu, serpih kayu dan

Recommend Documents