Liberalisasi Jasa Keuangan dalam Kerangka ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)
l.
Latar Belakang
1.1
Pembentukan ASEAN
-
Japan Comprehensive Economic partneship
lde Pembenlukan ASEAN - Japan CEP (AJCEP) pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi dalam pidato resminya pada kunjungannya ke lima Negara ASEAN pada bulan Januari tahun 2002. Dalam kesempatan tersebut pM Koizumi mengemukakan pemikirannya tentang pentingnya cEP bagi "platforn" untuk mempe*uat kemihaan ekonomi di kawasan. (Asean Jalin CEP dengan Jepang,Media Industri dan Perdagangan, Jakarta,2003)
lnisiatif tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dituangkannya dalam Joint Declantion paoa Pertemuan Tingkat ringgi para Kepala Negara pada tanggal 5 November 2002 di phnom penn, Kamboja. Namun secara resmi tramework mengenai pembentukan ASEAN Jaoan cEp baru
-
ditandatangani oleh Kepala Negara ASEAN dan Jepang pada KTT ASEAN tanggal g oktober 2003 di Bali, Indonesia. Pembentukan ASEAN
-
Japan CEP ini bertujuan untuk memperkuat integrasi ekonomi antara ASEAN dan Jepang, termasuk didalamnya pembentukan kawasan perdagangan bebas, meningkalkan daya
saing ASEAN dan Jepang di pasar dunia serta meliberalisasikan dan memfasilitasi perdagangan barang dan jasa termasuk investast. Pembentukan cEP telah dimulai sebelum Joint Declaration dengan tahap pra-implementasi, yaitu melalui pembentukan ASEAN Japan c/oser Economic paftnership Expei Group yang bertuluan
-
untuk menyusun studi kemungkinan pembentukan comprehensive Economic partnership (cEp) yang mengarah pada Free Trade Area. Hasil studi teBebut menyebutkan bahwa dengan ASEAN
-
-
Japan
closer Economic Paftnership (Embrio dari ASEAN Japan c;onprehensive Economic paftnership\, hingga tahun 2020, akan meningkatkan ekspor ASEAN ke Jepang sebesar 44.2%. sebaliknya ekspor Jepang ke ASEAN akan meningkat hingga 27,5o/o. Atau secara nominal, ekspor ASEAN ke Jepang akan meningkat hingga us$ 20,6 miliar dan sebaliknya ekspor Jepang ke ASEAN akan meningkat sebesar US$ 20,2 miliar. selain itu PDB ASEAN dapat meningkat dengan 1,99%, sedangkan pDB
Jepang akan meningkat sebesar 0,070/o.(Keterlibatan lndonersia dalam Forum ditjendkpi.kemendag.go.id, 28 Desember 2005, sebagaimana diunduh
.13
FTA,
September 2013)
Lebih lanjut, tahap implementasi CEP dijadwalkan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sejak Jolnt Declaration, Dalam kurun waktu tersebut, telah dimulai konsultasi liberalisasi perdagangan barang, jasa dan investasi pada tahun 2004, dan proses negosiasi untuk menyusun perjanjian kerjasama CEP pada tahun 2005. Perlanjian AJCEP telah ditandatangani secara ad-referendun oada bulan Maret 2008.
llPage
1,2
Peranan Sektor Jasa Keuangan
seoara umum sektor jasa memegang peranan penting dalam perekonomian negara-negara di dunia saat ini. Bahkan di negara maju, kontribusi jasa mencapai 70o/o dan PDB.Sedangkan di Indonesia saat ini kontribusi jasa saat mencapai kisaran hampir S0% dari total pDB.
Mengingat begitu besarnya kontribusi jasa ini dalam perekonomian, maka berbagai upaya di6kukan dalam rangka meningkatkan kinerja sektor jasa antara lain melalui liberalisasi perdagangan di bidang jasa secara umum dan Jasa keuangan secara khususnya. Sektor keuangan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peran intermediasinya. Se6or keuangan yang efisien dan sehat mengalokasikan sumber daya secara efisien di dalam perekonomian dengan memobilisasi dana. BuKi empiris menunjukan bahwa perbaikan sektor keuangan memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan suatu negarEl, dan semakin maju sektor keuangan, semakin mampu pula sektor keuangan dapat membantu mendorong perlumbuhan ekonomi (King dan
Levine,1993, Khan dan sebhadji, 2000 dalam 'Kepntingan ldonesia di Behagai perundingan Perdagangan lntemasianal Bidang Jasa : Jasa Keuangan', Kementerian perdagangan, Jakar+a, 2012). Namun demikian ketidakstabilan (volatitity) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sektor ini. Untuk ifu menjadi calatan adalah bahwa semakin majunya sektor keuangan dunia, maka peraturanperaturannya juga dibuat menjadi lebih terperinci.
Dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi melalui liberalisasi perdagangan di bidang jasa, Negara-negara ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan ASEAIV Fnmework Agreentent on serwces (AFAS) pada tanggal 15 Desemb€r 1995 di Bangkok, Thailand. selanjutnya
untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, telah dibentuk Coordinating Conniftee on Servlbes (CCS) yang memiliki tugas menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS
yang mencakup
8
(delapan) sektor, yaitu: Jasa Angkutan Udara dan Laut, Jasa Bisnis, Jasa Konstruksi' Jasa Telekomunikasi, Jasa Pariwisata, Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Jasa Logistik. Sedangkan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan bersama sama dengan Bank lndonesia (Bl) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlibat dalam perundingan liberalisasi sektor jasa keuangan dalam forum Working Conitte on Financial Selices Libentizat on (WCFSL), yaitu suatu komite yang bertugas untuk melakukan liberalisasijasa keuangan pada forum Asean.
lndonesia sendiri telah menyelesaikan beberapa perjanjian jasa seperti
:
lndonesia-Japan Economrc Agreement rrade rn seMces (AOFTA-
Paftnership Agrcenent (lJEpA), AseaHKorea Free Tnde TlsA), dan Asean-Auslralia-New zealand Free Trade Agreement-Trade in services (MNZFTA-T|SA).
Pembahasan tema Asean-Japan cEpA dipilih dengan alasan bahwa sejalan dengan keingrnan Indonesia untuk meninjau kembali perianiian IJEpA yang dianggap kurang mengunfungkan posisi lndonesia, disaat yang sama Indonesia dalam kerangka Asean,lapan hmprehensive Economic Paftnership (AJCEP) iuga sedang dalam proses melakukan perundingan. oleh karenanya kami berfiarap tulisan singkat ini merupakan sosialisasi bagi semua pihak guna mengelahui sepintas lintas tentang proses dimaksud.
ll.
Cunent lssue Il,1 Genenl Agreenent on Trade in Senices (GAIS,I
sebagai mana dalam General Agrcenent on Taiffs and rrade (GA rr), Indonesia merupakan penandatangan dan General Agreenent on Trade in serulces (GA rs), oleh karenanya, GATS manjadi kerangka acuan dalam setiap perundingan di bidang jasa pada umumnya.
secara umum GATS terdiri dari: (Euslness Guide to The world rrading sysfem, ITC uNTACMTo and Comnonwe afth Secreta iat, 20031 1
.
A Framework of General Rules and Diciplines
Franewo* lerdiri dari konsep umum, prinsip-prinsip, dan aturan-aturan yang berlaku dalam perdagangan jasa. sebagai contoh: scope and main obligation (transparancy, Mutual recognation of the qualification required for the supply of serylces, MFN, Nationat treatnent. Market acces, dll).
2.
.Annex addressing special conditions relating to individual sector Terdiri dari lampiran dari perianjian yang membangun prinsip dan ketentuan bagi sektor tertentu
Misalnya yang terkait dengan Movement
of
Natura! person (MNp), financia! senices. oan
telecomunications.
3.
Liberalization ammitment speciftc
to fhe servlces sector and sub secfors listed in
each
country's schedule. Berisi tentang speciftc conmitnenf yang diliberalisasi dalam sektor jasa dan sub sektor yang ada dalam skedul dari anggota yang bersangkutan.
ll.2
The
lF
Meeting
ol the ASEAN-Japan Comprehensive Economic patuterchip
Pada The 1vn Meeting
of the ASEAN-Japan
comprehensive Eanonic paftnership yang
diselenggarakan pada tangal 9 Juli sd 12 Juli 2013, Tokyo, telah berlangsung pembahasan antara lain tenlang tentang The Main Tert on Trade ln Servrces (teks induk perjanjian perdagangan liberalisasi jasa) dan Annex on Financial Selices (lampiran dari text induk perjanjian liberalisasi perdagangan Jasa untuk iasa keuangan).
11.2.1 Annex on Hnancial Seryices Dalam lampiran untuk Jasa Keuangan (Financiat Servlces) posisi di September 2013 belum secara final memutuskan pasal-pasal yang masuk dalam perjanjian dan isi pasal-pasalnya. Berdasarkan proposal Jepang ditambah dengan usulan Asean, secara umum dan sementara perjanjian dibagi antara rarn vattu :
,lJ*rnoo"un^n Pada butk ini memberikan definisi dan ruang lingkup dari beberapa hal yang secara prinsip dibanas dalam perianjian ini. Sebagai contoh membahas tentang definisi financial services serta memberikan batasan atau ruang ringkup dari direct insurance yaitu terdiri dari Lffe dan Non Life lnsurance.
3lPage
2.
Domestic Regulations Dalam Domesfic Regu/aflons dibahas tentang tentang kebebasan dari setiap anggota (partyl untuk
melakukan atau mempertahankan
aturan demi suatu alasan kehati-hatian (prudential reason\ proteksi seperti untuk investor, serta kebijakan yang diambil dalam rangka stabilitas sistem keuangan.
2.
Transparancy
Pada pasal (aficle) ini membahas tentang keharusan setiap anggota untuk memberikan transparansi peraturan yang berlaku dalam jasa keuangan kepada anggota yang lain.
3.
Expeditious Application Prwedures
Pada pasal ini dibahas tentang keharusan setiap palty untuk mempercepat proses yang diajukan oleh pemasokan jasa keuangan pafty lainnya, memberikan pemberitahuan atas hasilnya yang
disertai dengan alasannya apabila permohonan yang bersangkutan ditolak, serta memberikan jaminan kepada pengaju aplikasi yang bersangkutan dalam hal telah terpenuhinya seluruh ketentuan berdasarkan ketentuan yang berlaku (transparansi stalus).
4.
Tnnsfer of Information and Processing of Information Pada pasal ini diatur bahwa parfy tidak diperbolehkan untuk membuat aturan-aturan guna mencegah
hansfer informasi, termasuk hansfer data melalui elektronik, yang biasa digunakan untuk melaksanakan bisnis dari sebuah pemasok jasa keuangan, namun demikian hal ini tidak dimaksudkan untuk melanggar hak suatu
pafty guna melindungi data personal dan
hal-hal
konfidensial lainnya sesuai dengan peraturan domestik yang berlaku.
5. NationalTreatnent Jepang mengaiukan pasal ini yaitu pasal yang berkaitan dengan keharusan suatu parly intuk menjamin pemasok jasa keuangan dari pihak ketiga (another party) yang telah dibangun di area party untuk dapat mengakses sistem pembayaran dan kliring sistem yang dioperasikan oleh entitas publik.
6.
Dispute Setlenent
Pasal ini menetapkan lentang perlunya pengadilan arbitrasi yang dibentuk memiliki lenaga ahli dalam permasalahan jasa keuangan.
1/.2.2
The Main Text on Trade in $ervices
sebagai mana dalam Annex on Financial services, belum ada kesepakatan final atas pasal.pasal dan isi pasaf-pasalnya yang dimasukan dalam rhe Main Text on rrade in seryjces namun secata ,
unun
isi
dai perjanjian yang bersangkutan sebagaimana beikut
:
1. Definition and scope Pada bagian ini dibahas tentang definisi istilah-istilah dalam perjanjian dan ruang lingkupnya. Sebagai
contoh adalah definisi tentang "area', 'commercial presence' dan
'
computer reservation system
4lpage
seryices'serta 'juridical person". Sedangkan ruang lingkup perjanjian mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan jasa namun perjanjian ini (chapterl ini tidak termasuk antara lain cabotage pada marifim transport seryices, dan tidak berlaku bagi ketentuan atau aturan yang berkaitan dengan keimigrasian.
2.
Obligation and diciplines
Pada bagian ini dibahas tentang kewaliban dan hal-hal yang perlu diterapkan oleh setiap party yailt antara fain terkait dengan penerapan Most Favoured Nation (MFN) Treatrnent, Transparancy, Domestic Regulation, Administrative guidance, Recoognition, Monopolies Exclusive Seryices Supp/ie4 Busrness
Practices, Safeguard, payment trasfer, Restiction
to
Safeguard the Balance
of
Payments, General
Exceptions, Subsidy, Cooperallons, serfa lncreasing Pafticipation of Newer Asean Member States.
3.
Specific Comnitment
Dalam bagian komitmen spesifik yang diperjanjikan dimasukan butir-buth yang terkait dengan antara lain : Market acces, National Treatment, Schedule of Specific Commitments (Standstill Commitment -
SS, Application and Extension
of hmmitment,
Progressive Libenlization, sefta Modifrcation of
Scedule.
4.
Other Provisions
Pada bagian ini dimasukan butir tentang adanya kemungkinan renegosiasi dikemudian tentang format
dari schedule yang dimasukan dalam butir'Riyiew', kemudian memasukan butir tentang" Dlspufe Settle,nent' serla Denial of Benetfits. Perkembangan brakhir negosiasi adalah proposal Jepang yang dikemas dalam'Package
Deal dan
'Counter Proposal' dari Asean serta permintaan Jepang atas pengajuan initial offer tanpa harus menunggu selesainya kesepakalan atas perianjian yang bersangkulan.
lll,
Simpulan
Secara umum dapat disimpulkan bahwa negosiasi tentang prinsip-prinsip yang dianut dalam perjanjian masih dalam taraf negosiasi dan belum final, tentu sala diharapkan dalam proses ini akan telah secara hati-hati memperhitungkan tingkal perkembangan jasa keuangan diantara negara asean (lndonesia, Singapore, Malaysia, Philipina, Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Brunei) yang sangat beragam dan dengan mernpertimbangkan tingkat perkembangan jasa keuangan Jepang yang telah
jauh lebih maju dibandingkan negara-negara Asean. Semoga hasil perundingan menghasilkan sesuatu yang dapat membawa kemajuan bagi sektor jasa keuangan Indonesia serta dan dapat berdampak pada peningkatan perkembangan ekonomi lndonesia.
5lPage
Daftar Pustaka
1.
"Busrness Guide
:
to The World Trading System', ITC UNTACMTO and
Commonweafth
Secrefanbf, 2003.
2.
'Kepentingan ldonesia di Berbagai Perundingan Perdagangan lnternasional Bidang Jasa : J a sa Keu angan',
3. 4,
Kementerian Perdagangan, Jakqla, 2012
"Asean Jalin CEP dengan Jepang', Media Industri dan Perdagangan, Jakarta, 2003)
"Keterlibatan lndonercia dalam Forum
FIA',
ditjendkpi.kemendag.go.id, 28 Desember 2005,
sebagaimana diunduh 13 September 2013)
6lPage
