L 2018

REPUBLIK INDONESIA

TINDAK LANJUT RAKORBANGPUS 2017 : PENYELESAIAN PAGU INDIKATIF K/L 2018

Oleh: Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D Direktur Daerah tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Jakarta, 21 April 2017

1

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN EKONOMI PERDESAAN Faktor Produksi

PAPUA

MALUKU

NUSA TENGGARA

SULAWESI

KALIMANTAN

JAWA

SUMATERA

Lahan Benih/ Bibit Bahan Baku Peralatan Modal Pengetahuan/ Teknologi Informasi Manajemen Usaha Pendamping Prasarana dan Sarana (listrik, air bersih, transportasi) Sangat kurang

Cukup

Baik

2

FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH PAPUA

Penyebab ketertinggalan di Papua: ➢ SDM ➢ Prasarana dan Sarana Dasar ➢ Aksesibilitas ➢ Ekonomi

Indikator jumlah desa tertinggal ke berkembang jumlah desa berkembang ke mandiri

Baseline

Target 2019

6.139

280

601

33

o Masih adanya kampung dan distrik yang terisolasi khususnya di PEGUNUNGAN TENGAH disebabkan oleh terbatasnya akses transportasi darat dan tingginya biaya transportasi udara sehingga menyebabkan DISPARITAS HARGA sangat tinggi. o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK dan TELEKOMUNIKASI. o Terbatasnya pola budidaya masyarakat yang masih bersifat SUBSISTEN o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT, terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN TEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGA PENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya hilirisasi PENGOLAHAN produk unggulan, terbatasnya akses PASAR o Konflik LAHAN dan TANAH ULAYAT o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di wilayah pegunungan tengah o tingginya angka KEMATIAN IBU melahirkan dan ANAK; angka PENYAKIT MENULAR (malaria, HIV/AIDS, kolera); dan GIZI BURUK, dan lainnya o Terbatasnya dan tidak meratanya DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan

Isu Strategis 1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja. 2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat masyarakat kampung. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari kampungkampung dan distrik ke pusat kegiatan ekonomi. 4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti 3 koperasi dan BUMDesa.

FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH MALUKU

Penyebab ketertinggalan di Maluku: ➢ SDM ➢ Prasarana dan Sarana Dasar ➢ Aksesibilitas ➢ Ekonomi

Indikator

Baseline

jumlah desa tertinggal ke berkembang

1.358

jumlah desa berkembang ke mandiri

878

Target 2019 351 43

o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya di PULAU-PULAU KECIL yang disebabkan oleh terbatasnya transportasi laut dan tingginya kerentanan pada perubahan cuaca laut sehingga mengakibatkan tingginya HARGA PANGAN dan BEBAN BIAYA HIDUP (DISPARITAS HARGA). o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK dan TELEKOMUNIKASI

o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT, terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN TEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGA PENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya hilirisasi PENGOLAHAN produk unggulan, terbatasnya akses PASAR o Rentan terhadap KONFLIK sosial o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di PULAU-PULAU KECIL o tingginya angka KEMATIAN IBU melahirkan dan ANAK; dan GIZI BURUK, dan lainnya o Terbatasnya dan tidak meratanya DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan

Isu Strategis 1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja. 2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa-desa ke pusat kegiatan ekonomi. 4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti 4 koperasi dan BUMDesa.

FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH NUSA TENGGARA

Penyebab ketertinggalan di Maluku: ➢ SDM ➢ Prasarana dan Sarana Dasar ➢ Aksesibilitas ➢ Ekonomi

Baseline

Target 2019

jumlah desa tertinggal ke berkembang

1.582

460

jumlah desa berkembang ke mandiri

2.319

74

Indikator

o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya di PULAU-PULAU KECIL yang disebabkan oleh terbatasnya transportasi laut dan tingginya kerentanan pada perubahan kondisi cuaca laut sehingga mengakibatkan tingginya HARGA PANGAN dan BEBAN BIAYA HIDUP (DISPARITAS HARGA). o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK dan TELEKOMUNIKASI

o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT, terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN TEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGA PENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya hilirisasi PENGOLAHAN produk unggulan, terbatasnya akses PASAR o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di PULAU-PULAU KECIL o tingginya angka KEMATIAN IBU melahirkan dan ANAK; dan GIZI BURUK, dan lainnya o Terbatasnya dan tidak meratanya DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan

Isu Strategis 1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja. 2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa-desa ke pusat kegiatan ekonomi. 4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti 5 koperasi dan BUMDesa.

FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH SULAWESI Penyebab ketertinggalan di Sulawesi: ➢ SDM ➢ Prasarana dan Sarana Dasar ➢ Aksesibilitas ➢ Ekonomi

Indikator

Baseline

Target 2019

jumlah desa tertinggal ke berkembang

2.063

723

jumlah desa berkembang ke mandiri

6.506

173

o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya di PULAU-PULAU KECIL terluar yang disebabkan oleh terbatasnya transportasi laut dan tingginya kerentanan pada perubahan kondisi cuaca laut sehingga mengakibatkan tingginya HARGA PANGAN dan BEBAN BIAYA HIDUP (DISPARITAS HARGA). o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK dan TELEKOMUNIKASI o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT, terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN TEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGA PENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya hilirisasi PENGOLAHAN produk unggulan, dan terbatasnya akses PASAR o Rentan terhadap KONFLIK sosial o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di PULAU-PULAU KECIL o Terbatasnya dan kurang meratanya DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan o Sering terjadinya BENCANA ALAM seperti tanah longsor dan banjir yang menyebabkan terhambatnya aksesibilitas masyarakat

Isu Strategis 1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja. 2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa-desa ke pusat kegiatan ekonomi. 4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti 6 koperasi dan BUMDesa.

FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH KALIMANTAN

Penyebab ketertinggalan di Kalimantan: ➢ SDM ➢ Prasarana dan Sarana Dasar ➢ Aksesibilitas ➢ Ekonomi

Indikator

Baseline

Target 2019

jumlah desa tertinggal ke berkembang

2.452

707

jumlah desa berkembang ke mandiri

3.960

146

o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya di KAWASAN PERBATASAN yang disebabkan oleh terbatasnya transportasi darat dan udara, dan tingginya biaya transportasi udara sehingga mengakibatkan tingginya HARGA PANGAN dan BEBAN BIAYA HIDUP (DISPARITAS HARGA). o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK dan TELEKOMUNIKASI o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT, terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN TEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGA PENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya hilirisasi PENGOLAHAN produk unggulan, dan terbatasnya akses PASAR o Rentan terhadap KONFLIK sosial o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di KAWASAN PERBATASAN o Terbatasnya dan kurang meratanya DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan o Sering terjadinya BENCANA ALAM kebakaran hutan yang menyebabkan terhambatnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat

Isu Strategis 1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja. 2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat masyarakat desa perbatasan. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa dan kecamatan ke pusat kegiatan ekonomi. 4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti koperasi 7 dan BUMDesa.

FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH SUMATERA

Penyebab ketertinggalan di Sumatera: ➢ Prasarana dan Sarana Dasar ➢ Aksesibilitas ➢ Ekonomi

Indikator jumlah desa tertinggal ke berkembang jumlah desa berkembang ke mandiri

Baseline

Target 2019

5.982

2.119

16.476

416

o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya di PULAU-PULAU KECIL dan PEGUNUNGAN yang disebabkan oleh terbatasnya transportasi laut dan darat sehingga mengakibatkan tingginya HARGA PANGAN dan BEBAN BIAYA HIDUP (DISPARITAS HARGA). o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK dan TELEKOMUNIKASI

o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN TEKNOLOGI, kurangnya TENAGA PENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya PENGOLAHAN produk, dan terbatasnya akses PASAR. o Kurangnya MANFAAT Perkebunan dan Pertambangan bagi masyarakat desa. o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di PULAU-PULAU KECIL dan PEGUNUNGAN o Terbatasnya dan kurang meratanya DISTRIBUUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan o Sering terjadinya BENCANA ALAM gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran hutan yang menyebabkan terhambatnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat

Isu Strategis 1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena rendahnya kualitas belanja. 2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa/nagari. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa-desa dan kecamatan ke pusat kegiatan ekonomi. 4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti 8 koperasi dan BUMDesa.

FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH JAWA-BALI o Belum optimalnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya hilirisasi PENGOLAHAN produk unggulan, dan terbatasnya akses PASAR

Penyebab Ketertinggalan di Jawa-Bali: ➢ Akses pasar

Indikator

Baseline

Target 2019

jumlah desa tertinggal ke berkembang

591

360

20.282

1.115

jumlah desa berkembang ke mandiri

o Sering terjadinya BENCANA ALAM seperti tanah longsor dan banjir yang menyebabkan terhambatnya aksesibilitas masyarakat

Isu Strategis 1. Dana Desa: Tingkat penyerapan dan kualitas belanja baik. 2. Pendampingan: Pendampingan sudah berjalan dengan baik karena keterlibatan lembaga penggerak dan pengembangan masyarkat desa dari LSM dan perguruan tinggi. 3. Prasarana: Belum optimalnya transportasi dari desa ke pusat kegiatan ekonomi. 4. Ekonomi: lembaga ekonomi seperti koperasi dan BUMDesa sudah berkembang. 9

REPUBLIK INDONESIA

KONDISI ANGGARAN

1. Rancangan Pagu Indikatif per K/L telah disepakati, namun Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif 2018 belum dapat ditetapkan 2. Pending issue : KemenKeu menyusun alokasi per Program (non operasional) yang berbeda dengan exercise Bappenas  dapat berpengaruh pada prioritas di K/L yang bersangkut

3. Sambil menunggu SB ditetapkan dan menjaga agenda RKP selanjutnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas telah menyampaikan Indikasi Proyek Prioritas Rancangan Awal RKP tahun 2018 ▪ Per Kementerian/Lembaga kepada K/L (penugasan) ▪ Per daerah kepada pemerintah provinsi 3. Bappenas melakukan finalisasi program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan khususnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2015-2019. 4. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 harus benar-benar siap, terukur dan berkualitas. 10 10

RANGKAIAN PELAKSANAAN FORUM PENYUSUNAN RKP 2018 REPUBLIK INDONESIA

BILATERAL MEETING 19 Januari 2017

➢ PEMBAHASAN: 1. Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan Arah kebijakan dan sasaran RKP 2018, PN, PP, KP, dan Kebijakan Presiden dalam sektor terkait, kepada Kementerian/Lembaga. 2. Melakukan pembahasan terkait Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas Nasional, proyek K/L yang mendukung, serta program, kegiatan, output dan indikator K/L termasuk target, lokasi dan alokasi. ➢ OUTPUT : Daftar usulan proyek K/L yang mendukung Prioritas nasional

KBI: 21 Feb 2017 KTI: 28 Feb 2017

➢ PEMBAHASAN: 1. Memastikan bahwa pemerintah daerah memahami penjabaran sasaran Prioritas Nasional RKP 2018 di masingmasing daerah. 2. Melakukan pengendalian perencanaan (dan pelaksanaan) Prioritas Nasional di daerah dengan memastikan kesiapan daerah terhadap penjabaran sasaran agenda Prioritas Nasional RKP 2018.

RAKORBANGPUS 11 April 2017

➢ PEMBAHASAN: 1. Menyampaikan rancangan awal RKP 2018 2. Menyampaikan indikasi Proyek Prioritas Nasional dan Proyek K/L per provinsi

MULTILATERAL MEETING 17-20 April 2017

➢ PEMBAHASAN: 1. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur. 2. Menyepakati Proyek Prioritas K/L pasca Multilateral Meeting

PRA TRILATERAL MEETING 21 April 2017

➢ PEMBAHASAN: 1. Menyepakati distribusi indikasi alokasi per program 2. Menyepakati Proyek Prioritas K/L pasca Multilateral Meeting

RAKORTEK K/L-PEMDA

Slide - 11

11

REPUBLIK INDONESIA

LANJUTAN...

• CAKUPAN pembahasan antara lain : − Program, kegiatan prioritas dan Proyek Prioritas K/L − Memastikan kesiapan pelaksanaan proyek prioritas • KORIDOR terkait Pagu − Pagu indikatif merupakan batas yang tidak dapat dilampaui dan dapat berkurang berdasarkan hasil kesepakatan − Pemutakhiran pagu program, pagu dan keluaran kegiatan serta proyek prioritas dimungkinkan dengan mempertimbangkan pencapaian sasaran RJMN 2015-2019, serta kesiapan pelaksanaan. − Pergeseran pagu antar sumber pendanaan tidak dapat dilakukan (misal: rupiah murni ke PHLN atau sebaliknya, PNBP ke rupiah murni atau sebaliknya).

12 12

PN PEMBANGUNAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Berkurangnya kesenajangan antarwilayah Pembangunan Wilayah

Berkurangnya risiko bencana

Meningkatnya keserasian pemanfaatan ruang dan pertanahan

13

RANCANGAN PROGRAM PRIORITAS: PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara PROYEK PRIORITAS Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan jalan & jembatan

Pembangunan dermaga

Pembangunan dan rehabilitasi bandara Pelayanan angkutan keperintisan Penyediaan Akses Telekomunikasi Penyediaan Moda Transportasi Penyediaan akses ketenagalistrikan Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara

KEGIATAN PRIORITAS Pelayanan Dasar di Daerah tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

KEGIATAN PRIORITAS Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Bersih Pembangunan/rehabilitasi Ruang Kelas Baru

Distribusi tenaga pendidik

Pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah Pembangunan/rehabilitasi Puskesmas/Pustu Pengadaan alat kesehatan Penyediaan akses ketenagalistrikan

Distribusi tenaga kesehatan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Aparatur Pemda Penguatan kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha

KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara PROYEK PRIORITAS Penyediaan Bahan Baku dan Input Produksi Peningkatan Kapasitas Nelayan/Petani/ Pelaku Ekonomi Kreatif Pemberian Bantuan peralatan pengolahan pasca panen Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif / UMKM Fasilitasi Pemasaran dan Pengendalian Harga Komoditas Lokal Perijinan, Kemitraan dan Penguatan Kelembagaan Usaha

KEGIATAN PRIORITAS Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas

PROYEK PRIORITAS Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kawasan PLBN Patroli Pengamanan Batas dan Tanda Batas Wilayah Penyelesaian Segmen Batas Pengelolaan Kawasan Maritim Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan Operasionalisasi Unit Pengelola Teknis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu

Urusan Wajib dan Kewenangan Pemerintah Pusat

KEGIATAN PRIORITAS Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan

PROYEK PRIORITAS Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, Database Regulasi dan Dokumen Teknis Pengelolaan Perbatasan Penataan Kelembagaan Diplomasi Perundingan

Kerjasama Multilateral Regulasi Eksport Import Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Peraturan tentang Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Harmonisasi Peraturan Perundangan Pengelolaan Wilayah Negara dan 14 Kawasan Perbatasan

RANCANGAN PROGRAM PRIORITAS: PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PERDESAAN Kegiatan Prioritas Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi

Kegiatan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman (Perumahan, Sanitasi, dan Air Bersih)

Pembentukan dan Penataan BUMDesa, serta Penguatan Kelembagaan BUMDesa

Penyediaan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan

Pembinaan, Pendampingan dalam Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan teruatama UMKM

Penyediaan Sarana Prasarana Listrik dan Komunikasi Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai Kondisi Geografis Wilayah Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Sosial dan Ekonomi

Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas Masyarakat Desa dalam Pemanfataan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Penguatan Permodalan dan Akses Pasar

Kegiatan Prioritas Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi Proyek Prioritas Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Desa Adat dalam Seluruh Tahapan Pembangunan Desa Pendidikan di Desa

Berbasis Keterampilan dan Kewirausahaan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Desa sebagai Tenaga Pendidikan dan Kader Kesehatan Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat dalam Kebudayaan dan Kearifan Lokal Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa, termasuk Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Akses Internet Desa untuk Interaksi Masyarakat Desa, serta antar desa

Kegiatan Prioritas Penguatan Pemerintahan Desa

Kegiatan Prioritas Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota

Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa

Supervisi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sistem Informasi Hasil Pembangunan Desa serta Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Penataan Kawasan Sentra Nelayan

Redistribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan

Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa

Pengembangan dan Penguatan Destinasi Wisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jalan, Jembatan sebagai penghubung kawasan perdesaan dengan pusatpusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah Pengembangan Kerjasama Pengembangan Kawasan termasuk Pengembangan BUMDes bersama Peningkatan Fungsi Pasar Antar Desa dan Pusat Pemasaran Penerapan Teknologi dan inovasi termasuk Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing

Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penataan dan Perencanaan Kawasan Hutan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan Penetapan, penataan, dan pengelolaan kawasan perdesaan

15

RANCANGAN PROGRAM PRIORITAS: PENCEGAHAN DAN PENANGGULAN BENCANA: PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Kegiatan Prioritas Pemberdayaan Masyarakat

Proyek Prioritas Pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana pada daerah risiko bencana tinggi

Kegiatan Prioritas Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana

Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas Sarana dan Prasarana Kebencanaan

Proyek Prioritas

Sosialisasi dan Simulasi Bencana

Penyediaan Sistem Peringatan dini

Pembentukan dan pelatihan SDM Penanggulangan Bencana

Pembangunan pusat logistik kebencanaan Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana Pengembangan teknologi kebencanaan

Kegiatan Prioritas Pelayanan Dasar Kebencanaan

Proyek Prioritas Pemulihan pelayanan dasar di daerah pascabencana Penyediaan layanan data dan informasi bencana

Kegiatan Prioritas Pengembangan Ekonomi di Daerah Pascabencana

Proyek Prioritas Pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah pascabencana

Kegiatan Prioritas Pengelolaan SDA dan LH Berkelanjutan

Proyek Prioritas Penataan ruang kawasan rawan bencana untuk meningkatkan kapasitas kawasan Rehabilitasi pesisir Pencegahan dan Penanggulangan Karhutlan

Rehabilitasi DAS

Kegiatan Prioritas Penguatan Kelembagan dan Regulasi

Proyek Prioritas Penyusunan kajian dan peta risiko Penguatan koordinasi penanggulangan bencana Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana

16

RANCANGAN PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN DESA PDTT 2018

17

REPUBLIK INDONESIA

DISTRIBUSI ALOKASI BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Alokasi (Juta Rupiah)

No.

Program

1

4

Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

5

Bappenas (5 April 2017) 160,044.3

Kemenkeu (11 April 2017)

Selisih

Usulan (20 April 2017) 160,044.3

33,667.2

33,667.2

110,147.3

110,147.3

2,532,034.3

2,532,034.3

Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

273,275.7

273,275.7

6

Program Pengembangan Daerah Tertentu

257,406.3

257,406.3

7

Program Pembangunan Daerah Tertinggal

304,208.9

304,208.9

8

Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

257,398.3

257,398.3

2 3

9

Total

293,429.5

4,221,611.8

297,346.2

4,225,528.6

3,916.7

4,225,528.6

Penambahan anggaran digunakan untuk Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dalam rangka mendukung Program Prioritas Reforma Agraria untuk Proyek KL Fasilitasi Sertifikasi Lahan Transmigrasi Alokasi Rupiah Murni Belum Termasuk : 1. Belanja Operasional Pegawai (komponen 001) : 2. Belanja Operasional Barang (komponen 002) :

296.714,0 180.370,5

18

Proyek Prioritas K/L dalam

Program Pengembangan Daerah Tertentu

REPUBLIK INDONESIA

Kode Kegiatan

5494

5495

5496

5497

5498

Indikator Output Program Pengembangan Daerah Tertentu Penanganan Daerah Rawan Pangan Bantuan Input Produksi Pertanian dan diversifikasi pangan di Daerah Rawan Pangan Pembangunan Embung dan Bangunan Air lainnya Pembangunan Gudang Pangan Lokal Pengembangan Daerah Perbatasan Pengembangan Investasi Kawasan Perbatasan Negara di daerah tertinggal Pembangunan Jalan Sirip Perbatasan di daerah tertinggal

Target

9 Kab 10 unit 8 unit

12 pelaku usaha 50 Km di 10 Kab

Pembangunan PLTS 15 kWp di Kawasan Perbatasan di daerah tertinggal 5 Unit di 5 Kab Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kawasan Perbatasan di daerah tertinggal 500 KK di 5 Kab Penanganan Daerah Rawan Bencana Masyarakat dan pemerintah yang dilatih dalam menghadapi bencana 50 orang di 20 kab Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Pengadaan Kapal Barang di Pulau Kecil dan Terluar 4 unit Pengadaan Kapal Penumpang di Pulau Kecil dan Terluar 4 unit Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Pulau Kecil 400 KK di 4 Kab Pembangunan PLTS 4 unit Pengembangan Potensi Kelautan dan Perikanan di Pulau Kecil dan Terluar (Aquaculture) 3 kab Penanganan Daerah Pasca Konflik Pelatihan Aparatur Pemerintah terkait perencanaan dan penganggaran sensitif konflik

Pagu Indikatif 2018 **) 257.406,3 29.000,0 7.650,0 12.500,0 4.800,0 134.265,4 2.000,0 89.000,0 20.000,0 15.000,0 11.500,0 3.750,0 60.000,0 8.520,0 15.000,0 8.000,0 8.000,0 15.000,0 8.000,0 4.000,0

19

PERSIAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANGNAS 2017

20

REPUBLIK INDONESIA

11 April

12-21 April (6 hari kerja)

Rakorbangpus • Multilateral Meeting (dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab PN)

26 April

27-28 April

2-3 Mei

4-5 Mei

8-9 Mei

Pembukaan Musrenbangnas

Forum Pembahasan bagi Provinsi: • Maluku • Maluku Utara • Papua • Papua Barat

Forum Pembahasan bagi Provinsi: • Kaltara • Kaltim • Sulut • Gorontalo • Sulteng • Sulbar • Sulsel • Sultra • NTB • NTT

Forum Pembahasan bagi Provinsi: • Aceh • Sumut • Riau • Sumbar • Kepri • Jambi • Bengkulu • Kep. Babel • Sumsel • Lampung

Forum Pembahasan bagi Provinsi: • Banten • Jabar • DKI Jakarta • DI Yogyakarta • Jateng • Jatim • Bali • Kalbar • Kalteng • Kalsel

• Bilateral Meeting (dilaksanakan oleh masing-masing direktorat sektor Bappenas)

Pembahasan Desk Papua

Pembahasan Desk per Prioritas Nasional

AGENDA RANGKAIAN MUSRENBANGNAS 2017 21 21

REPUBLIK INDONESIA

PEMBAHASAN DESK PER PRIORITAS NASIONAL PESERTA Kementerian PPN/Bappenas Direktur Penanggung Jawab PN Direktorat Sektor Bappenas Kementerian/Lembaga Kepala Biro Perencanaan K/L Pemerintah Daerah Kepala Bappeda Provinsi

WAKTU DAN TEMPAT Waktu Pelaksanaan 8 (delapan) hari kerja Kamis tanggal 27 April 2017 sampai dengan hari Selasa tanggal 9 Mei 2017

KONSEP MEKANISME PENYELENGGARAAN

• Pembahasan akan dilakukan dalam bentuk forum multilateral antara penanggung jawab PN, K/L, dan Bappeda Provinsi. • Teknis pelaksanaan: • Setiap provinsi diberikan waktu pembahasan selama 1,5 jam untuk masing-masing PN. • Masing-masing provinsi membahas 5 PN dalam 1 hari. • Untuk PN besar (Pro-KL yang dibahas banyak) dipecah kedalam beberapa desk pada satu ruangan. • Khusus untuk Papua dan Papua Barat terdapat sesi pembahasan desk Papua. • Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, DJA dan DJPK Kemenkeu dapat turut hadir dalam setiap desk pembahasan.

Tempat Pelaksanaan Hotel Bidakara

224

SUBSTANSI PEMBAHASAN PER DESK

REPUBLIK INDONESIA

1

Pembahasan yang akan dilakukan dibagi per Prioritas Nasional dengan mempertimbangkan jumlah Program Prioritas sampai dengan Proyek K/L. PN dengan jumlah PP dan Pro K/L banyak dapat dipecah kedalam beberapa desk.

2

Substansi yang dibahas adalah hal-hal yang masih dispute (residu) dari hasil pembahasan secara virtual dalam aplikasi e-planning

3

Inti pembahasan dalam desk yaitu Program Prioritas PN yang ada dalam e-planning yang ada dilaksanakan di daerah (top-down)

4

Selain itu, pembahasan secara cepat terkait meliputi : • Usulan dari SIMU yang dibiayai oleh APBN yang mendukung PN • Usulan dari Daerah yang dibiayai oleh APBD yang mendukung PN • Usulan dari Daerah yang dibiayai oleh Pihak Lain (Swasta, BUMN, KPBU dll) yang mendukung PN • Usulan dari Daerah ke K/L yang dibiayai oleh DAK (menunggu arahan Rapim)

5

Kesepakatan akan dituangkan kedalam berita acara kesepakatan yang ditandangani oleh K/L, Bappeda Provinsi dan Penanggungjawab Program Prioritas 23 23

PEMBAHASAN DESK PER PRIORITAS NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Pembagian Desk per Prioritas Nasional KODE PN 1 PENDIDIKAN

PRIORITAS NASIONAL

JUMLAH DESK 1 desk

2

KESEHATAN

2 desk

3

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1 desk

4

PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

1 desk

5

KETAHANAN ENERGI

1 desk

6

KETAHANAN PANGAN

2 desk

7

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1 desk

8

INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN

1 desk

9

PEMBANGUNAN WILAYAH

3 desk

10

POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

1 desk

JUMLAH DESK

14 desk

• Kebutuhan Pembahas dari Kementerian/Lembaga adalah 2 orang di setiap Desk terkait (Pemetaan lihat Lampiran). • Biro Perencanaan dapat mengirimkan Pejabat/Staf dari unit Eselon I/II yang dapat mengambil keputusan (sebagai Pembahas) di setiap desk tersebut (Pemetaan Program K/L terkait di setiap desk sesuai dengan Lampiran Surat Undangan acara ini). • Setiap Pejabat yang menjadi Pembahas diharapkan diberikan Surat Tugas untuk pembahasan tersebut serta memberikan nomor kontak (handphone) ke Panitia. • Surat Tugas paling lambat diserahkan kepada Panitia pada hari Jumat, 21 April 2017 melalui email [email protected] 24 24

PEMBAHASAN DESK PER PRIORITAS NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Pembagian Provinsi untuk Pembahasan Desk Musrenbangnas Tahun 2017 No 1

2

3

4

Hari Kamis dan Jum’at Selasa dan Rabu

Kamis dan Jum’at

Senin dan Selasa

Tanggal 27 dan 28 April 2017 (4 provinsi) 2 dan 3 Mei 2017 (10 provinsi)

4 dan 5 Mei 2017 (10 provinsi)

8 dan 9 Mei 2016 (10 provinsi)

Provinsi

Maluku

Papua

Maluku Utara

Papua Barat

Kalimantan Utara Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Aceh Sumatera Utara

Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara NTB NTT Jambi Bengkulu Kep. Bangka Belitung Sumatera Selatan Lampung Jawa Timur Bali Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan

Riau Sumatera Barat Kepulauan Riau Banten Jawa Barat DKI Jakarta DI Yogyakarta Jawa Tengah

• Dalam 2 hari terdapat 10 provinsi dengan pembagian provinsi di wilayah paling timur Indonesia berada di hari pertama pembahasan, serta wilayah Jawa, Bali dan sebagian Kalimantan di hari terakhir. • Khusus untuk Papua dan Papua Barat terdapat pembahasan desk Papua yang direncanakan akan dilaksanakan setelah pembukaan Musrenbangnas (26 April 2017)

25 25

REPUBLIK INDONESIA

•

•

•

PERAN KEMENDES PDTT Melakukan PENAJAMAN program dan kegiatan terutama volume, pagu dan lokasi dengan indikator yang benar-benar terukur, nyata dan dapat dicapai; Memastikan KESIAPAN pelaksanaan program dan kegiatan dengan melakukan langkah sebagai berikut: • Rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk mendapat dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran; • Rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendapat dukungan lokasi program dan kegiatan terutama kesiapan lahan, kesesuaian RTRW, kesiapan lembaga/organisasi, kesiapan aparat, dan kesiapan masyarakat; Mengikuti pelaksanaan MUSRENBANGNAS secara aktif dalam setiap program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan yang relevan.

26 26

TERIMA KASIH

27