Kus Indarto Mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang. Abstract

IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA BONTANG SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN POTENSI WILAYAH PESISIR DAN LAUT KOTA BONTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN Kus Indarto Mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang Abstract Regional autonomy gave authority to local government to perform marine area resources. This provide an opportunity for region to be able to utilize the resources of marine area to improve local economic growth. But, behind the authority, of course there is a responsibility for protecting the environment. In this regard, Bontang Municipality (in this case conducted by The Fisheries, Marine and Agriculture Department) as having the resources of coastal and marine are seeks to manage the existing potentials/resources environmentally insightfully. This study sought to describe and analyze the implementation of the Strategic Plan as a public policy that has been set. The purposes of this study are to describe and analyze: (1) Implementation of the Fisheries, Marine and Agriculture Department Strategic Plan of Bontang Municipal as effort to realize potential management of coastal and marine of Bontang Municipal environmentally insightfully; (2) The supporting and inhibiting factors in implementation of Fisheries, Marine and Agriculture Department Strategic Plan of Bontang Municipality. The findings in the field showed that the implementation of the Fisheries, Marine and Agriculture Department Strategic Plan of Bontang Municipal include: a. scanning, b. the mission,; c. strategy, and d. program, design or blueprint for implementation of the strategy. This study found that the implementation of strategic plan the Fisheries, Marine and Agriculture Department has been running very well or very successful. There are factors that influence the implementation of the Fisheries, Marine and Agriculture Department Strategic Plan of Bontang Municipal. Supporting factors are: a. the existence of qualified human resources; b. the commitment of Bontang Municipality; c. resources of coastal and marine areas are abundant. While the inhibiting factors are: the absence of City Spatial Plan (City Spatial); and b. lack of public awareness that influence their participation. Keywords: strategic plan, public policy, environmentally insightful development, coastal community, management of coastal area. untuk menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan pasal 18 ayat (3) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan tersebut antara lain meliputi: Eksplorasi, (a) eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut; (b) Pengaturan administratif; (c) Pengaturan tata ruang; (d) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh

I. Pendahuluan Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumberdaya wilayah laut. Hal ini memberikan peluang bagi daerah untuk dapat memanfaatkan sumberdaya wilayah laut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Namun dibalik kewenangan tersebut, tentu saja terdapat tanggung jawab 141

142 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. XIII, No. 1, Juni 2012

pemerintah; (e) Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; (f) Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Kota Bontang sebagai daerah yang memiliki wilayah pesisir dan laut sangat luas, jika dibandingkan dengan luas daratannya, perlu lebih serius dalam melakukan pengelolaannya, hal ini mengingat penggunaan yang sangat intensif dari ruang di wilayah pesisir dan laut tersebut. Penggunaan di daratan misalnya untuk budidaya tambak, pembangunan industri besar (PT Badak NGL dan PT Pupuk Kaltim) dan juga pemukiman. Sementara penggunaan di laut antara lain adalah untuk budidaya rumput laut, budidaya karamba dan perikanan tangkap. Permasalahan yang ada di wilayah pesisir dan lautan Kota Bontang secara umum adalah adanya kerusakan terumbu karang, berkembangnya pemukiman di perairan yang tidak terkendali, dan penebangan mangrove. Selain itu juga adanya transportasi laut yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup (Mursidi, 2002). Sebagai bentuk keseriusan adalah untuk dapat mengelola potensi wilayah pesisir dan laut Kota Bontang berwawasan lingkungan atau berkelanjutan. Tentunya hal tersebut merupakan langkah yang sangat tepat, di mana dengan Renstra itu, diharapkan potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal, namun dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan adanya Renstra Dinas tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimanakah implementasi dari Renstra Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, sebagai upaya mewujudkan pengelolaan potensi wilayah pesisir dan laut Kota Bontang berwawasan lingkungan. Hal ini mengingat bahwa Dinas (SKPD) tersebut merupakan Dinas yang paling banyak bersentuhan dengan wilayah pesisir dan laut Kota Bontang. Peneliti ingin mengetahui

apakah implementasi Renstra Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian (DPKP) sudah berjalan dengan baik ataukah masih jauh dari yang diharapkan. Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka dengan ini peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimanakah implementasi Renstra (rencana strategis) Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, sebagai upaya mewujudkan pengelolaan potensi wilayah pesisir dan laut Kota Bontang berwawasan lingkungan? 2. Faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi Renstra Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang sebagai upaya mewujudkan pengelolaan potensi wilayah pesisir dan laut Kota Bontang berwawasan lingkungan? II. Metode Penelitian Penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bungin (2001 h.29)adalah merupakan penelitian yang mempunyai sasaran penelitian yang terbatas. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2007 h.16-21) yang mengatakan bahwa analisis terdiri daritiga alur kegiatan yang bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan confirmability (objektivitas).

Indarto,Implementasi Rencana Strategis Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian … 143

III. Hasil dan Pembahasan 3.1.Implementasi Renstra Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang sebagai upaya mewujudkan pengelolaan potensi wilayah pesisir dan laut Kota Bontang berwawasan lingkungan Berdasarkan hasil penelitian, implementasi renstra Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang dilaksanakan melalui: 1 Scanning, di mana posisi kita sekarang (where we ae now); Berdasarkan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari analisis SWOT diperoleh titik posisi pada 0,75 : 1,2 yang terdapat pada kuadran I ataupada posisi agresif. Hal ini merupakan posisi yang menguntungkan di mana Dinas Perikanan, Kelautan dan PertanianKota Bontang mempunyai peluang dan kekuatan untuk pendukung strategi pertumbuhan yang agresif. Bryson (2000 h.137-139) menyatakan bahwa menilai lingkungan internal (kemampuan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) adalah menyediakan informasi tentang kekuatan dan kelemahn internal organisasi, sehubungan dengan peluang dan ancaman eksternal yang dihadapinya. Penilaian lingkungan eksternal dan internal tersebut akan berguna sebagai wahana untuk mengidentifikasi isu-isu strategis. Tujuan utama dari perencanaan strategis adalah untuk mempersiapkan orgranisasi untuk merespon secara efektif kepada dunia luar sebelum terjadi krisis. Riyadi dan Bratakusumah (2004 h.303) menyebut scanning sebagai analisis lingkungan strategis. Di mana analisis lingkungan strategis tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal 2. Misi, ke mana kita akan pergi (where are we going);

Misi yang ada tentunya tidak terlepas dari adanya Visi. Visi Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang yang Sejahtera melalui Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan dan Pertanian yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi, yaitu: a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan pertanian; b. Meningkatkan pelestarian hutan, lahan dan ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; c. Meningkatkan penyediaan bangan pangan yang bersumber dari protein hewani dan nabati’ d. Meningkatkan sarana dan prasarana kelautan, perikanan dan pertanian; e. Mendorong peningkatan usaha dan kualitas hasil perikanan dan pertanian. Bryson (2000 h.112) menyatakan bahwa misi menjelaskan tujuan organisasi atau mengapa organisasi harus melakukan apa yang dilakukannya. Sedangkan visi memperjelas harus menyerupai apa tujuan itu dan bagaimana tujuan harus berjalan agar bisa memenuhi visinya Riyadi dan Bratakusumah (2004 h.302) menyatakan bahwa misi adalah sesuatu yang dirumuskan untuk menggerakkan organisasi. Misi menggambarkan arah ke mana suatu organisasi akan dibawa. Di mana pergerakan misi harus mengarah pada pencapaian visi, sehinggamenggambarkan apa yang sebenarnya ingin dicapai, bagaimana mencapainya, dengan apa melakukannya dan siapa yang bertanggung jawab. Rumusan misi hendaknya merupakan strategi atau tindakan yang akan dilakukan, namun masih bersifat umum, belum spesifik dan belum operasional. 3. Strategi, bagaimana kita pergi ke sana (how do we get there); Langkah selanjutnya untuk menentukan strategi adalah juga dengan


menggunakan analisis SWOT. Analisis terhadap lingkungan yangmeliputi lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal menggunakan analisis SWOT adalah untuk mencari faktor kunci keberhasilan. Menurut Bryson (2000 h.68-69), strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan atau alokasi sumberdayayang menegaskan bagaimana organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, mengapa organisasi harus mengerjakan hal itu. Bryson menyatakan bahwa strategi yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah bahwa: 1. Strategi yang efektif harus dapat bekerja, secara politik dapatditerima oleh stakeholder kunci, dan harus sesuai dengan filosofi dan nilai organisasi; 2. Strategi yang efektif harus menjadietika, moral dan hukum organisasi; 3. Strategi yang efektif harus menghadapi isu strategis yang harus diselesaikan. Riyadi dan Bratakusumah (2004 h.305) menyatakan bahwa strategi operasional adalah merupakan strategi yang dibuat dalam bentuk rencana tindakan yang akandilakukan untuk mengimplementasikan renstra. Rencana tindakan tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Rencana tindakan tersebut harus sudah operasional, di mana sudah mencerminkan kegiatan/aktivitas yang akan dilakukan dalam periode tertentu. 4. Program, apakah desain untuk pelaksanaan strategi (what is our blueprint for action); Widodo (2001 h.141-142) menyebut program sebagai program operasional organisasi, adalah merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional adalah penjabaran secara rinci

rentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, di mana penjabaran tersebut harus mempunyai tingkat kerincian yang sesuai dengan kebutuhan seperti yang telah diuraikan di dalam kebijakan. Kegiatan atau aktivitas organisasiadalah penjabaran dari program kerjaoperasional organisasi.Aktivitas/kegiatan adalah penjabaran dari kebijakan sebagai arahpencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagipencapaian visi dan misi organisasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa program dalam Renstra Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang yangberkaitan dengan pengelolaan potensiwilayah pesisir dan laut Kota Bontang Berwawasan Lingkungan antara lain adalah: a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; b. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan; c. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut; d. Program Pengembangan Budidaya Perikanan; e. Program Pengembangan Perikanan Tangkap; f. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; g. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar. Pedoman AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dikeluarkan oleh LAN-RI seperti yang dikutip oleh Riyadi dan Bratakusumah(2004 h.305) menyatakan bahwa rencana tindakan terbagi dalam tiga komponen, yaitu kebijakan organisasi; program dan kegiatan. Suatu kebijakan dijabarkan dalam program dan setiap program dijabarkan dalam beberapa kegiatan.


Mengenai program, Widodo (2001 h.141142) yang menyebutnya sebagai program operasional organisasi, adalah merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Secara umum implementasi Renstrasi DPKP Kota Bontang sudah sangat berhasil. Atau dengan kata lain berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut berdasarkan pada criteria akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh LAN (2000), seperti yang dikutip oleh Hasiara(2011 h.41) mengatakan bahwa capaian antara 85%100% dikatakansangat baik atau sangat berhasil. 3.2.Faktor Pendukung dan faktor Penghambat Implementasi Renstra Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang sebagai Upaya Mewujudkan Pengelolaan Potensi Wilayah Pesisir dan Laut Kota Bontang Berwawasan Lingkungan 3.2.1. Faktor Pendukung 1. Adanya sumberdaya manusia yang handal Sumberdaya manusia sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Bahkan Asep dan Tanjung (2004 h1-3) mengatakan bahwa manusia adalah merupakan modal terpenting dari suatu organisasi. Di samping investasi dalam segala bidang organisasi, investasi terpenting yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi adalah investasi manusia. Sementara itu Lin (2000) dalam bukunya yang berjudul “Human Resources Book” yang diterjemahkan oleh Sugiri (2006 h.1) mengatakan bahwa sumberdaya manusia adalah investasi substansial bagi sebagaian besar perusahaan. Sumberdaya manusia mewakili porsi signifikan dari biaya overhead (biaya eksploitasi). Bertambahnya biaya overhead, berarti berkurangnya keuntungan.

2. Adanya komitmen dari Pemerintah Kota Bontang; Menurut Buchanan (1974) seperti dikutip oleh Bennett (2002) komitmen adalah sebuah kecenderungan partisan untuk mengikatkan diri pada tujuan dan nilainilai dari sebuah organisasi, pada sebuah peranan yang berhubungan dengan tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari sebuah organisasi. Sementara itu menurut Mowday (1982) seperti yang dikutip oleh Nijhof, (1998) komitmen adalah kekuatan relatif identifikasi individu, untuk telibat dalam sebuah organisasi tertentu. Ada tiga karakteristik komitmen, yaitu adanya kepercayaan dan penerimaan atas nilai-nilai organisasi, adanya keinginan yang kuat untuk berupaya bagi organisasi dan hasrat tinggal dalam organisasi. Selanjutnya, Santoso dan Arifin (1994) dalam Praningrum (2002 h.160) menyatakan bahwa komitmen adalah tanggung jawab atau kemauan yang tinggi untuk menjalankan tugas atau pekerjaan. Dari adanya komitmen pemerintah Kota Bontang tersebut, maka akhirnya mendapatkan dukungan dana dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga dukungan dari swasta di Bontang melalui program CSR. 3. Adanya potensi/sumberdaya pesisir dan Laut Kota Bontang yang melimpah Di dalam perencanaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu antara lain (LAN dan Deutsche Stiftung fur Internationale Entwicklung (1999) dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004 h.15): 1.Kestabilan politik dan keamanan dalam negeri; 2.Dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya; 3.Realistis, sesuai dengan kemampuan sumberdaya dan dana; 4.Koordinasi yang baik; 5.Top-down dan bottom-up planning; 6.Sistem pemantauan dan pengawasan yang terus-menerus; 7.Transparansi dan dapat diterima oleh masyarakat.


Dengan demikian, perencanaan strategis DPKP Kota Bontang dapat dikatakan realistis. Poppe (1995) seperti dikutip oleh Riyadi dan Bratakusumah (2004 h.26) menyatakan bahwa ada tiga bidang utama dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu: perencanaan sumberdaya alam; perencanaan sosial ekonomi; dan perencanaan fisik dan infrastruktur. 3.2.2. Faktor Penghambat 1.Belum adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Siagian (1983) seperti yang dikutip oleh Riyadi dan Bratakusumah (2004 h.24) menyatakan bahwa kesuksesan proses pembangunan tersebut berlangsung sangat tergantung pada kemampuan administratifnya. Tanpa adanya pembangunan administrasi (administration development), maka administrasi pembangunan (development administration) akan kacau. Aspek legalisasi kebijakan menjadi penting, ketika hasil perencanaan pembangunan daerah dipandang sebagai suatu keputusan dari suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Di mana pelanggaran terhadap hasil perencanaan dapat dipandang sebagai tindakan penyelewengan yang dapat mengakibatkan diambilnya tindakan hukum bagi pelanggarnya. Dengan adanya legalisasi kebijakan terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah, implementasinya harus lebih sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan. (Riyadi dan Bratakusumah, 2004: h.14). 2. Kurangnya kesadaran masyarakat yang berimbas pada kurangnya partisipasi. Penerapan partisipasi yang berkaitan dengan masalah pembangunan, khususnya penanggulangan kemiskinan, dilatarbelakangi oleh gagasan pentingnya perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up planning). Sebagai konsekuensinya, kebijakankebijakan pembangunan yang

dahulu dirancang oleh pemerintah pusat melalui perencanaan nasional, diubah melalui mekanisme partisipasi dari masyarakat dari bawah. (Chandra, et. al, 2004: h.2-5). Oleh karenanya kemudian muncul perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan semua stakeholder yang ada. Di mana masyarakat dan stakeholder yang lain ikut berpartisipasi dalam perencanaan tersebut. Nurcholis, et al, (2009:12-13) mengatakan bahwa perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat dikenal dengan perencanaan pembangunan partisipatif. IV. Penutup Implementasi Renstra Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang sebagai upaya mewujudkan pengelolaan potensi wilayah pesisir dan laut Kota Bontang berwawasan lingkungan adalah melalui scanning, misi, strategi dan program Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian (DPKP) Kota Bontang telahmelakukan scanning untuk mengetahui posisi yang sebenarnya dari Dinas tersebut. Dari adanya scanning tersebut, diketahui bahwa posisi DPKP Kota Bontang adalahberada pada titik 0,75 : 1,2 yang terdapat pada kuadran I atau pada posisi yang agresif. Di mana hal tersebut merupakan posisi yang menguntungkan bagi DPKP Kota Bontang yang mempunyai kekuatan dan peluang untuk mendukung strategi pembangunan yang agresif. Dengan scanning tersebut juga telah membantu untuk mengetahui kekuatan (strength) kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan juga ancaman (threat) yang dihadapi oleh DPKP Kota Bontang. Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang telah menetapkan misi sebagai upaya untuk mencapai visi yang ada. Atau dengan kata lain, misi yang telah ditetapkan tersebut mengarah pada


pencapain visi, menggambarkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, dengan apa melakukannya dan siapa yang bertanggung jawab. Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang telah menetapkan strategi dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemana, kesempatan dan juga ancaman yang ada. Di mana strategi tersebut merupakan cara untukmencapai tujuan dan sasaran serta sangat membantu dalam mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Program dan kegiatan telah disusun oleh Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang dengan baik. Di mana kegiatantersebut telah disusun secara spesifik, measurable (dapat diukur); aggressive but attainable, menantang tetapi masih dalam batas kemampuan untuk mencapainya. Result oriented, yaitu bahwa kegiatan tersebut berorientasi pada hasil; dan juga time bound, artinya ada batasan waktu untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan berdasarkan hasil penelitian, programdan kegiatan tersebut telah diimplementasikan oleh DinasPerikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang dengan sangat baik atau sangat berhasil. Faktor pendukung terdiri dari sumber daya manusia yang handal, adanya komitmen dari Pemerintah Kota Bontang, adanya potensi/sumberdaya wilayah pesisir dan laut Kota Bontang yang melimpah. Sedangkan faktor penghambat meliputi: belum adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Kurangnya kesadaran masyarakat yang berimbas pada kurangnya partisipasi masyarakat. DPKP Kota Bontang untuk selalu memberikan motivasi dan tetapuntuk memonitoring kegiatan masing-masing kelompok sehingga kelompok tersebut tidak vakum dan dapat terus berkembang. Masyarakat terus dilibatkan,

meskipun tidak harus menempati posisi yang strategis,tetapi membuat masyarakat merasa bahwa mereka diperlukan dan mempunyai andil dalam kegiatan tersebut, sehingga memberikan stimulan kepada masyarakat untuk aktif dan tidakapatis. Mengenai kurangnya partispasi masyarakat, perlu adanya pelaksanaan demokrasi deliberative secara nyata, dalam hal ini adanya musyawarah agar masingmasingstakeholder, termasuk masyarakat sepakat dan melaksanakan apa sudah menjadi kesepakatan bersama; Daftar Pustaka Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Pustaka Jogja Mandiri. Yogyakarta. Abubakar. 2010. Strategi Pengembangan Pengelolaan Berkelanjutan pada KawasanKonservasi Laut Gili Sulat: Suatu Pendekatan Stakeholder. Jurnal Bumi Lestari, Volume 10 no.2: 256262. Abul-Azm, A.G.;Abdel-Gelil, Ibrahim dan Trumbic, Ivicia. 2003. “Integrated Coastal Management in Egypt”: The Fuka-Matrouh Project. Opulus Press Uppsala. Journal of Coastal Conservation 9: 5-12. Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan. Graha Ilmu. Yogyakarta. -----------------------------. 2008. Ekonomi Archipelago. Graha Ilmu. Yogyakarta. Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung. Arifin, Bustanul. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia: Perspektif Ekonomi, Etika dan Praksis Kebijakan. Penerbit Erlangga. Jakarta. Asep, Ishak dan Tanjung, Hendri. 2004. Pengembangan Sumberdaya Manusia. Penerbit Universitas Trisakti. Jakarta. Azis Iwan J, dkk Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi


Emil Salim. Gramedia. Jakarta. H. 116. Azwar, Saifuddin. 2004. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Bappeda Bontang. 2007. Laporan Akhir Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Potensi Kawasan Pesisir dan Laut Kota Bontang Berwawasan Lingkungan. Hal 14-63. Bappenas. 2005. Materi Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Jakarta. Bennett, Hadyn. 2002. Employee Commitment: The key to Absence Management in Local Government. Leadership and Organization Development Journal. 23/8/2002. 430441. Budiharsono, Sugeng. 2005. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Pradnya Paramita. Jakarta. Bungin, Burhan. 2001. Metodoligi Penelitian Sosial: Formatformat Kuantitatif dan Kualitatif. Airlangga University Press. Surabaya. Bryson, John M. Strategic Planning for Public and Non Profit Organization: A Guide Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. Miftahuddin (Penerjemah). 2000. Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Cassar, Michelle. 2003. A Project for Integrated Management of Protected Coastal Areas in Malta. Oppulus Press Uppsala. Journal of Coastal Conservation 9: 73-80. Chandra, Eka, et al. 2003. Membangun Forum Warga: Implementasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil. Yayasan AKATIGA. Bandung. Dahuri, Rokhmin. 2008. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan

Lautan secara Terpadu. Pradnya Paramita. Bogor. Dartoyo, A.Ari. 2004. Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Berbasis Digital (Studi Kasus: KabupatenCilacap Jawa tengah). Disampaikan dalam Temu Alumni MKPD 9-11 September 2004. Diposaptono, Subandono; Budiman dan Agung, Firdaus. 2009. Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil. PT. Sarana Komunikasi Utama. Bogor. Dronkers, Job dan Vries, Ies. 1999. “Integrated Coastal Management: The Challenge of Transdisciplinarity”. Opulus Press. Journal of coastal Conservation 5: 97-102. Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. Kebijakan Publik untuk NegaraNegara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi. Elex Media Komputindo. Jakarta. Gomes, Fernando Veloso, et al 2008. Basis for a National Strategy for Integrated Coastal Zone Management in Portugal. Journal of Coastal Conservation 12: 3-9. Hardiman, F.Budi. 2009. Demokrasi Liberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. Hasiara, La Ode. 2011. Sikap dan Perilaku Aparatur dalam Melaksanakan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Idrus, Muhammad Rijal. 2009. Hard Habits to Break, InvestigatingCoastal Resource Utilisations and Management System in Sulawesi, Indonesia. Tesis. Irmawati, Waryubah dan Lasiyo, H. 2003. Dimensi Etis Taoisme dan Manfaatnya


bagi Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Islamy, Irfan. 2003. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta. Jhingan, M.L. 2004. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. PT Raja Grafindo. Jakarta. Kartasasmita, Ginandjar. 1996.Kebijaksanaan Perencanaan Pembangunan Memasuki Abad ke21.Disampaikan pada Lustrum ke VI Universitas Pancasila. Jakarta, 21 Oktober1996 Keraf, A.Sonny. 2010. Etika Lingkungan Hidup. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta. Khor, Martin. 2001. Globalisation and The Crisis of Sustainable Development. Third World Network. Penang. Widyanta, AB (penerjemah). 2002. Globalisasi dan Krisis Pembangunan Berkelanjutan. Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas. Yogyakarta. Kunarjo. 2002. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. UI-Press. Jakarta. Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah:Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Penerbit Erlangga. Jakarta. Kusnadi, 2006. Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Humaniora, Bandung. Lestari, Santi Wahyu. 2010. Impelementasi Program Kebijakan Penataan Kawasan Kumuh Pesisir Perkotaan (Studi di Kelurahan Kroman dan Lumpur Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik). Lin, Grensing Pophal. 2000. Human Resources Book. International Self Counsel. Sugiri (Penerjemah). Manajemen Sumberdaya Manusia untuk Bisnis. 2006. Percetakan Prenada Media. Jakarta.

Mitchell, Bruce. 1997. Resorce and Environmental Management. First Edition, Addison Wesley Longman Limited. Miles, Matthew B. and Huberman A. Michael. Qualitative Data Analysis. Rohidi, Tjejep Rohendi (penerjemah). 2007. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. UI Press. Jakarta. Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriady. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujdukan Otonomi Daerah. Edisi ke-2. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Stanis, Stefanus; Supriharyono dan Bambang, Aziz Nur. 2007. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggra Timur. Jurnal Pasir Laut. Volume 2. No. 2: 67-82. Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2004. Kebijakan dan Manajemen Lingkungan Hidup. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAI). Yogyakarta. Tulungen, J.Johannes; Devi, Bernadette Puspita dan Rotinsulu, Christovel. 2000. Pengembangan, Persetujuan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara.Makalah dipresentasikan pada Konferensi Nasional II: Pengelolaan Sumberdaya Oesusur dan Lautan di Makassar, Sulawesi Selatan. 15-17 Mei 2000. Wahab, Solichin Abdul. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UMM Press. Malang. ...................................... 2005. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.


Wahyudi. 2006. Metodologi Perencanaan Partisipatif: Best Practise untuk Pelaksanaan Musrenbang. Malang Corruption Watch dan Yappika. Malang. Widodo, Joko. 2001. Good governance. Telaah dari dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cendekia. Surabaya. Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan. PT. Elex Media Kompatindo. Jakarta. UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembanguan Nasional. UU No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Permendagri No.30 Tahun 2010 Tentang PedomanPengelolaan Sumberdaya di Wilayah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentangPedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu.

Kus Indarto Mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang. Abstract

Recommend Documents