Kurikulum Prodi S2 PWD. PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UNIVERSITAS ANDALAS KURIKULUM. PRODI S2 PWD Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

Kurikulum Prodi S2 PWD

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

UNIVERSITAS ANDALAS

KURIKULUM PRODI S2 PWD

Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

Keputusan Rektor No. 1373/XIII/A/Unand-2013

i


Tim Penyusun: Dr.Ir. Endry Martius, M.Sc. Prof.Dr.Ir. Asdi Agustar, M.Sc. Dr.Ir. Osmet, M.Sc. Dr.Ir. Ifdal, M.Sc. Nara Sumber: Seluruh dosen Prodi S2 PWD Unand

ii


KATA PENGANTAR Program Studi Strata-2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD), Program Pascasarjana (PPs) Universitas Andalas, merupakan program magister interdisiplin yang menghasilkan kompetensi lulusan sebagai ilmuwan analis, perencana dan praktisi di bidang pembangunan wilayah dan pedesaan. Perubahan lingkungan strategis pembangunan, yang menuntut pergeseran paradigma dan praksis pembangunan yang inklusif dan adaptif, memerlukan dilakukannya penyesuaian kurikulum pada Prodi S2 PWD. Buku kecil ini adalah Buku Kurikulum dimaksud yang berguna sebagai acuan dalam proses pendidikan, bagi mahasiswa, staf pengajar ataupun tenaga kependidikan di Prodi S2 PWD. Berbeda dengan sebelumnya, buku kurikulum sekarang ini dirancang dengan format yang telah mengkombinasikan pembukaan pemusatan-pemusatan program yang relevan. Kepada seluruh staf pengajar Prodi S2 PWD dan semua pihak yang telah menyumbangkan gagasan dan sarannya, serta kepada tim yang telah bekerja keras merampungkan penyusunan buku ini, diaturkan terima kasih. Mudah-mudahan buku ini bisa dimanfaatkan dengan semestinya. Padang, Juli 2013 Ketua Prodi S2 PWD Dr.Ir. Endry Martius, M.Sc.

iii


DAFTAR ISI Hal. Kata Pengantar ......................................................................

iiii

Daftar Isi .................................................................................

iv

I.

PENDAHULUAN .....................................................

1

II.

KONSTRUKSI KEILMUAN PWD ......................

2

(a) Interdisiplineritas ................................................... (b) Tubuh Pengetahuan .............................................. III.

PROFIL, KOMPETENSI DAN CAPAIAN BELAJAR ..........................................................................

11

IV.

KURIKULUM ............................................................

12

(a) Tujuan .....................................................................

12

(b) Acuan Kurikulum ..................................................

13

(c) Proses Belajar .........................................................

13

(d) Mata Kuliah dan Sinopsis ....................................

14

(e) Tata Perkuliahan ....................................................

34

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................

38

TENAGA DOSEN PRODI S2 PWD ..............................

43

iv


I. PENDAHULUAN Kurikulum Program Studi (Prodi) S2 PWD Program Pascasarjana (PPs) Universitas Andalas telah beberapa kali mengalami perubahan dari aslinya tahun 1985 pada program aliansi antara Universitas Andalas (Unand) dan Institut Pertanian Bogor (IPB)— berupa Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK). Tahun 1995 dilakukan penyesuaian kurikulum dengan mewajibkan mata kuliah ‘Koperasi’ yang nomenklaturnya diubah jadi ‘Sistem Organisasi Ekonomi Sosial Pedesaan’ pada tahun 1996, dan bertahan hingga tahun 1999. Kurikulum PWD 1985-1999 ini merupakan kompilasi mata-mata kuliah disiplin ilmu ekonomi dan disiplin sosiologi-antropologi yang ke dalamnya diselipkan substansi kajian pembangunan. Perubahan kurikulum PWD yang signifikan terjadi tahun 1999. Substansi kajian pembangunan mendapat porsi yang semakin besar dan dieksplisitkan pada sejumlah mata kuliah. Penyesuaian terjadi lagi tahun 2005. Nomenklatur mata kuliah ‘Sosiologi Pedesaan’ diubah jadi ‘Perubahan Sosial’. Setelah itu, pengembangan kurikulum semakin penting seturut pertumbuhan prodi yang dimekarkan menjadi sejumlah konsentrasi/pemusatan. Sejak tahun 2007, Prodi PWD mulai mengembangkan dan mengoperasikan pemusatan selain PWD yang asli, yaitu: (i) ‘Pemusatan Politik Lokal dan Otonomi Daerah (POLOKDA)’; (ii) ‘Pemusatan Pembangunan Agribisnis’; dan (iii) ‘Pemusatan Managemen Pembangunan Masyarakat’ (MPM). Pengembangan prodi ini terus berlanjut dalam hal penambahan dan penyesuaian pemusatan. Banyak yang terjadi setelah itu, terutama konteks. Pengertian pembangunan pada tataran filsafat dan teori secara umum mungkin masih tetap terpakai, namun lingkungan dan cara-cara (konsep, model dan metoda preskriptif) dalam pembangunan jelas berubah atau sudah baru. Kompetensi yang dibutuhkan dalam pembangunan sudah harus dikembangkan agar sesuai dengan kebaruan tersebut. Konstruksi Kurikulum Prodi S2 PWD 2013 ini adalah untuk menjawab tantangan dimaksud. Ide dasar kurikulum ini diarsiteksikan berda1


sarkan sejumlah konsensus, yaitu tentang: (i) konstruksi keilmuan PWD; (ii) profil dan kompetensi lulusan Prodi S2 PWD; dan (iii) kurikulumnya. Buku kecil ini merupakan rangkuman arsiteksi dimaksud, berupa naskah kurikulum. II. KONSTRUKSI KEILMUAN PWD Konstruksi keilmuan pembangunan wilayah dan pedesaan bisa dilihat setidaknya dari dua hal, cara berpikir interdisiplineritas dan tubuh pengetahuan dari pembangunan wilayah dan pedesaan. (a) Interdisiplineritas Prodi S2 PWD merupakan lanjutan non-linear dari programprogram sarjana monodisiplin, khususnya yang berasal dari rumpun ilmu sosial. Prodi S2 PWD ini termasuk program interdisiplin lantaran cara ilmu pengetahuan yang dikembangkannya dalam dan untuk memahami realitas tidak terfragmentasi atau terspesialisasi secara monodisiplineritas. Eksistensi Prodi S2 PWD terhubung dengan keniscayaan globalisasi yang telah membawa kehidupan dan aksi pembangunan semakin kompleks dan saling terkait, sementara pengetahuan sebaliknya tumbuh dan berkembang seolah tak berelevansi dengan hal tersebut, berjalan dengan irama dan kemauannya sendiri. Secara bersamaan, kebiasaan para ilmuwan pembangunan tampaknya sedang bermasalah karena bukannya mereka menguasai (mastering) ilmunya dengan kebebasan penuh ketika memecahkan masalah, melainkan malah dengan mudah tertawan untuk mereduksi realitas demi membenarkan disiplin atau spesialisasi ilmunya masing-masing. Sehubungan dengan ini, Prodi S2 PWD menjadi wahana bagi tumbuh dan berkembangnya cara berpikir dan kompetensi interdisiplin (interdisiplineritas), tempat terjadinya pesemaian crossculture fertilization ilmu pengetahuan dan kajian pembangunan wilayah dan pedesaan, yang menopang kerjasama untuk mencapai situasi yang saling melengkapi “contraria sunt

2


complementa”.1 Lulusan Prodi S2 PWD bukan sekedar seorang yang secara mandiri menimbang fenomena dengan peralatan yang diyakininya super akurat, lalu mengambil kesimpulan dengan menafikan apa yang tak bisa dijangkau oleh peralatan yang dimilikinya. Fokus keilmuan Prodi S2 PWD adalah pada pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang pembangunan wilayah dan pedesaan untuk menguasai lebih banyak potensi alami sehingga lebih efektif lagi dalam memecahkan masalah hidup dan kehidupan manusia. Namun perlu dicatat bahwa upaya mendapatkan pengetahuan harus dibedakan dengan upaya memanfaatkan pengetahuan untuk maksud merumuskan suatu solusi. Implikasinya, kegiatan keilmuan di Prodi S2 PWD dalam hal memakai pengetahuan merupakan bagian dari berbagai proyek humanitarian dari berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politis secara saling bertalian. Hanya saja, dalam pendalaman pengetahuan, dan agar bisa bertindak semakin spesialistis, ilmuwan biasanya terpacu untuk mengusahakan pengetahuan menjadi suatu (mono)disiplin tersendiri yang mandiri. Akibatnya, metode keilmuan yang teramat teknis dan praktis yang berinduk pada ilmu fisika seringkali malah diakui sebagai “the generalized scientific method” yang semata-mata diterapkan saja pada pembangunan wilayah dan pedesaan, ketimbang diarahkan kepada inti masalah kehidupan sosial. Soalnya sekarang adalah bahwa masalah-masalah riil yang sedang dihadapi harus dipahami dan dipecahkan dalam keterkaitannya dengan keseluruhan yang meliputinyas (Joesoef, 2011). Pembidangan masalah bisa saja dilakukan melalui penalaran ilmiah, seperti yang umum dalam cara berpikir monodisiplineritas tertentu untuk pendalamannya. Tapi, pemecahan masalah itu tidak dengan sendirinya merupakan monopoli teknis dan idiil dari monodisiplin yang bersangkutan. Masalah-masalah pembangunan umumOleh Tim Editor buku “Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban” (2006), situasi macam ini pula yang sepertinya diperlukan dalam memahami realitas pertanian dan untuk memperoleh cara berpikir yang tepat bagi upaya pembangunan pertanian di Indonesia. 1

3


nya tidak akan berurusan dengan disiplin ilmu tertentu saja, melainkan harus dipecahkan dengan pendekatan berbagai bidang ilmu atau secara interdisiplin. Bila pengkotak-kotakan pengetahuan tak terhindarkan demi menghormati kedaulatan dari penalaran khas setiap disiplin ilmiah, maka dalam memecahkan suatu masalah haruslah ditempuh cara pendekatan yang bebas dari pembatasan sekat-sekat spesialisasi keilmuan. Dengan kata lain, sikap ilmuwan harus lepas dari kurungan disiplin spesialistis yang fatalistik dan harus berani beralih ke cara berpikir interdisiplineritas. Interdisiplineritas yang tumbuh dan dikembangkan di Prodi S2 PWD bukan sekedar tahapan multidisiplineritas murni, melainkan pada tahapan krosdisiplineritas dan/atau bahkan sampai pada transdisiplineritas. Multidisiplineritas hanya merupakan tahapan cara berpikir yang menerapkan beberapa ilmu pengetahuan yang berbeda untuk menggarap berbagai aspek berlainan dari masalah praktis yang sama. Pertalian cara berpikirnya terjadi pada ruang aksiologi yang tipis, yaitu hanya untuk memecahkan masalah praktis yang sama. Krosdisiplineritas merupakan tahapan cara berpikir di mana salah satu disiplin ilmiah (antara ilmu sosial, ekonomi atau politik) mendominasi ilmu pengetahuan yang lainnya yang turut membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Selain pada ruang aksiologi, pertalian cara berpikirnya terjadi pula pada ruang epistemologi, yaitu dengan terjadinya pengakuan bahwa disiplin ilmiah yang dominan itu diakui lebih mendekati inti masalah. Selanjutnya, transdisiplineritas adalah tahapan cara berpikir yang meleburkan semua disiplin ilmiah. Peleburan itu terjadi secara keseluruhan pada semua ruang (ontologi, epistemologi dan aksiologi), yaitu menjadi satu keterpaduan pengertian ilmiah yang relatif sempurna untuk memecahkan masalah yang menjadi kepedulian. Namun, dengan peleburan semua disiplin ini bukan berarti Prodi S2 PWD menafikan spesialisasi. Spesialisasi yang spesifik justru semakin dibutuhkan, yaitu spesialis dalam konstruksi PWD secara keseluruhan, “a specialist in the construction of the whole” (lihat Joesoef, 2011).

4


(b) Tubuh Pengetahuan PWD Prodi S2 PWD dirancang untuk menumbuhkan kesadaran akademik lulusan (magister) terhadap isu-isu atau masalah-masalah kemiskinan, keterbelakangan dan eksklusi sosial di tengah masyarakat melalui kajian pembangunan wilayah dan pedesaan sehingga terinformasi dan sekaligus dapat mengambil peran positif dalam pembangunan di Indonesia. Kajian pembangunan wilayah dan pedesaan (PWD) merupakan aktivitas pengembangan tubuh pengetahuan (body of knowledge) tentang intervensi terkait dengan relasi-relasi subyektif umat manusia dalam pengelolaan sumberdaya dan lingkungan: untuk mencapai idealita (realitas idaman) kehidupan masyarakat tertentu, terutama yang di wilayah pedesaan, yang lebih baik dan layak; bebas dari aktualita (realitas aktual) kemiskinan, keterbelakangan dan penindasan; dan dengan transformer (realitas teknologi) yang ditentukan oleh itikad (good will) yang berbasis pada kesadaran moralitas (moral obligation and deliberation) dan bersarang pada sistem nilai dan budaya. Artinya, intervensi tersebut tidak boleh dibiarkan berbasis kepada kesadaran praktikal semata, namun mesti pada kesadaran diskursif (discursive consciousness) yang berlapis kesadaran praktikal (Giddens, 1984). Pembangunan berbasis kesadaran diskursif merupakan upaya sadar mengolah struktur—strukturasi, dan struktur di sini dipahami sebagai skemata praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu (Giddens, 1979).2 Ruang dan waktu bukanlah arena Herry-Priyono (2002) menegaskan bahwa struktur bagi Giddens bukan ‘peransosial’ dalam fungsionalisme Parsons, bukan ‘kode-tersembunyi’ strukturalisme Levi-Strauss, dan bukan ‘keunikan situasional interaksionisme-simbolis Goffman. Sementera itu, strukturasi merupakan kontrol terhadap struktur pembangunan yang berkenaan dengan tiga hal. Pertama adalah kontrol terhadap struktur penanda (signification) yang berhubungan dengan skemata simbolik, penyebutan dan wacana pembangunan wilayah dan pedesaan; kedua kontrol terhadap struktur penguasaan (domination) yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik pembangunan) dan penguasaan atas barang (ekonomi pembangunan); dan ketiga kontrol terhadap 2

5


atau panggung aksi pembangunan, melainkan harus menjadi unsur konstitutifnya (lihat Giddens, 1981). Tanpa ruang dan waktu, tidak ada tindakan dan karenanya akan menjadi bagian integral dalam pembangunan. Strukturasi berguna untuk mengatasi penjajahan objek sosial terhadap subjek—atau supaya tidak terjadi gagasan yang memberi prioritas pada struktur dengan merelativisir aktor. Harapannya bukan untuk menafikan bingkai struktural yang menggagas para pelaku dan tindakannya secara spontan (tanpa naskah), atau menisbikan kapasitas bebas para pelaku—seperti pada sosok ‘Menteri Penerangan’, di zaman orde baru, yang baru dapat dan selalu bertindak atas petunjuk Bapak (Herry-Priyono, 2002). Dalam kajian PWD, aktivitas pengembangan tubuh pengetahuan sesungguhnya merupakan turunan generik pembangunan yang diupayakan supaya bisa masuk ke konteks atau dimensi inklusif wilayah dan pedesaan. Konteks dan dimensi yang pertama, yaitu wilayah atau kawasan, menyangkut keperluan untuk mengakomodasi kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago) yang merupakan wilayah geografis (kawasan dan manusia), yang berada pada kawasan beriklim muson tropis dengan penduduk atau masyarakatnya yang amat majemuk dari segi etnis, adat dan budaya. Seharusnya kondisi demikian merupakan potensi dan nilai lebih bagi Indonesia untuk maju, namun nyatanya malah tidak atau belum ditemukan relevansinya. Konteks dan dimensi yang kedua, yaitu pedesaan, menyangkut keperluan untuk mengakomodasi fenomena dikotomi desa dan kota yang dinilai telah memperburuk fakta kemiskinan, keterbelakangan dan ketertindasan (warga) pedesaan.3 Dengan begitu, berdasarkan struktur pembenaran (legitimation) yang menyangkut skemata peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum pembangunan. 3 Taraf hidup warga desa umumnya masih rendah dan/atau memburuk. Gejala ini diiringi dengan kecenderungan bahwa sejumlah sumberdaya lokal dan modal sosial masyarakat belum terpakai atau diabaikan (under-utilization), sementara sumberdayasumberdaya tertentu yang langsung bernilai komersial malah terkuras (overexploitation) (Osmet, 2012).

6


konsepsi Sen (1999 dan 1987), pembangunan dalam hal ini bisa diartikan sebagai memerdekakan warga pedesaan (lihat juga Osmet, 2012). Lalu, secara keseluruhan, PWD sendiri bisa diartikan sebagai pembangunan inklusif dan sekaligus berkelanjutan yang akan mengakomodasi segala kemajemukan yang melekat pada dimensi wilayah dan pedesaan. Keilmuan PWD tidak boleh dikonstruksi secara spekulatif, baik dari segi fundamental tentang itikad yang menyangkut sistem, spirit atau paradigma dan nilai-nilainya ataupun dari segi fungsional tentang struktur.4 Itikad harus absah (valid) karena adanya kemungkinan terpengaruh oleh intersubjektivitas pembangunan—kepentingan dan preferensi dalam konteks yang digerakkan oleh kekuatan atau ekonomi pasar. Sementara itu, struktur harus teruji (verified) karena pembangunan sebagai skemata praktik sosial adalah suatu teknokrasi—atau tindakan rasional turunan dari itikad yang absah (lihat Habermas, 1981 dan 1979). Konstruksi PWD dengan tindakan rasional yang diturunkan dari itikad yang absah dinilai andal (reliable) dan berkekuatan (authoritative) secara keilmuan, dan ini bisa diraba secara ontologis, epistemologis dan aksiologis. Secara ontologis, konstruksi PWD akan bersifat komprehensif, utuh dan interdisiplin, baik dalam cakupan formal (minat kajian) ataupun dalam cakupan substansial (pokok kajian). Minat kajian PWD terletak pada perubahan wilayah dan masyarakat pedesaan pada tatanan komprehensif dan utuh, serta multi dan lintas sektor atau bidang, yang antara lain meliputi bidang pangan dan pertanian, kesehatan, pendidikan, teknologi, sumberdaya alam, Sistem di sini merujuk pada sub-subsistem pola pikir (budi), sosial-institusi dan lingkungan fisik-kebendaan (dan artifak). Subsistem budi menyangkut green paradigm yang mengandung nilai-nilai keadilan dan kerakyatan (holistik; humanistik; dan ekual/inklusif); Subsistem sosial-institusi menyangkut green institution yang mengandung nilai-nilai social innovation and entrepreneurship (mandiri/otonomi, efisien dan efektif; dan deliberative); Subsistem lingkungan fisik-kebendaan menyangkut green environment yang mengandung nilai-nilai keberlanjutan (integrated; reliable; dan resilient). 4

7


sumberdaya manusia dan seterusnya. Pokok kajian PWD menyangkut rumusan interdisiplin pembangunan (sosial, ekonomi, politik, budaya dan seterusnya) untuk mencapai tujuan-tujuannya. Secara epistemologis, konstruksi PWD langsung merupakan pengendalian supaya PWD itu absah itikadnya dan teruji strukturnya—sehingga dengan begitu akan bersangkut paut dengan dimensi ideologi, teori dan metoda preskriptif yang harus menampung kemajemukan nilai-nilai budaya, kepentingan, preferensi, opini dan aspirasi masyarakat dalam arti seluas-luasnya (lihat Habermas, 2007). Selanjutnya, secara aksiologis, konstruksi PWD merupakan gagasan untuk menciptakan PWD yang bernilaiguna ilmu dan bernilaiguna praksis. Supaya bernilaiguna ilmu, PWD harus bisa ditampilkan sebagai konsep yang berbasis pada kesadaran unitas bersifat epistemologis yang menyangkut asumsi atau pandangan tentang sistemsistem realitas, ideasionalitas, teleologis, adaptabilitas dan akuntabilitas (al-Faruqi, 1997 dan 1995). Sebagai sistem realitas, PWD harus tampil sebagai konsep yang bisa dijelaskan dalam rumusan terpisah antara dua kategori generik, yaitu manusia (dan ling-kungannya) serta Pencipta (lihat al-Faruqi, 1995). PWD ditentukan oleh keyakinan tentang posisi manusia dalam kategorikal sebagai makhluk ‘predestinasi’ (sudah mempunyai nasib tetapi diberi pilihan untuk menyikapi), dan sekaligus juga ‘providensi’ (mempunyai rencana) terhadap kehendak Pencipta; Sebagai sistem ideasionalitas, PWD merupakan konsep yang mengandung asumsi-asumsi posisional dari realitas-realitas. Konsep tersebut harus bisa menjelaskan secara baik tentang posisi realitas aktual (aktualita) sebagai titik berangkat (titik-tolak), realitas idaman (idealita) sebagai arah orientasi (titik-tarik), dan realitas teknologi (trasformer) sebagai mesin pengubah aktualita jadi idealita (al-Faruqi, 1995); Sebagai sistem teleologis, PWD merupakan konsep yang harus bisa menunjukkan adanya tujuan setiap tindakan—dalam pengertian bersifat purposif, bergerak dan berperilaku sebagaimana rancangan yang ditetapkan padanya (al-Faruqi, 1995). Dengan demikian, konsep tersebut tidak boleh sebagai sebuah ‘spekulasi’ (kebetulan dan acak),

8


diciptakan secara “sempurna” dengan ukuran yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu. Atau, ini berarti bahwa PWD harus bisa dipahami sebagai sebuah kosmos, suatu ciptaan yang bertatanan, bukan sebuah khaos (lihat von Bertanlanffy, 1988); Sebagai sistem adaptabiitas, PWD merupakan konsep yang harus bisa dijelaskan dapat terjadi, sebagai penserasian realitas, dalam ruang dan waktu; mengandung asumsi-asumsi tentang kemampuan manusia dan keterolahan alamlingkungan (al-Faruqi, 1995). Oleh sebab itu, sebagai subyek, manusia harus mempunyai kapasitas, kapabilitas dan oportunitas mengubah diri, orang sekitar, alam dan lingkungannya, untuk mencapai tujuantujuan pembangun-an. Sebaliknya, sebagai obyek, maka manusia dan lingkungan harus memiliki kapasitas dan oportunitas keterolahan (malleability) atau untuk menerima tindakan mengubah manusia. Sifat keterolahan ini mesti bisa ditransformasi untuk dapat menerima perubahan secara esensi, struktur, kondisi maupun relasi, sesuai dengan kehendak dan tujuan PWD; Sebagai sistem akuntabilitas, PWD adalah konsep yang harus bisa menjelaskan adanya kandungan inheren tanggungjawab dan peng-adil-an. Manusia harus bertang-gungjawab karena menjadi subyek yang mengubah alam-lingkungan (al-Faruqi, 1995). Dan pertanggungjawaban itu hanya mungkin apabila dilengkapi dengan peng-adil-an (perhitungan) yang menjadi syarat imperatif moral dalam PWD (lihat juga Rawls, 1972 dan Rasuanto, 2005). Supaya bernilaiguna praksis, konteks ruang (spasial) dan waktu (temporal) yang tepat tidak hanya diletakkan pada PWD—namun sekalian harus menjadi unsur konstitutifnya (lihat Giddens, 1981). Dalam konteks ruang, sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya Indonesia adalah negara kepulauan muson-tropis dengan karakter geografis dan klimatologis yang bervariasi antar kawasan dan dihuni oleh penduduk atau etnik yang majemuk secara sosial, ekonomi dan budaya.5 Dalam konteks waktu, Indonesia adalah negara merdeka Kondisi ini lain dibandingkan dengan di negara-negara kontinental ataupun negara kepulauan di kawasan subtropis yang karakter geografis dan klimatologisnya relatif uniform dan dihuni oleh komunitas uniter dari segi sosial, ekonomi dan budaya. 5

9


yang tumbuh dari perjalanan sejarah terkolonisai yang panjang dan unik. Dalam hal tersebut misalnya tumbuh proses format demokrasi yang merupakan unifikasi atau sebaliknya juga ketegangan antara modernitas dan tradisi, atau antara teori-teori besar dalam pembangunan6, yang semuanya secara umum berpengaruh pada jatidiri dan kearifan masyarakat. Semua yang bersangkut-paut dengan konteks ruang dan waktu ini haruslah terakomodasikan dalam paradigma, perspektif, konsep dan metoda preskriptif pembangunan dan kebijakan publik tersendiri yang mungkin bersifat unik tanpa harus menghilangkan ciri generic sebagai pijakan untuk mengembangkan teoriteori yang relevan.7 III. PROFIL, KOMPETENSI DAN CAPAIAN BELAJAR Sesuai UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dan PerPres 8/2012 tentang KKNI, telah ditetapkan profil, kompetensi dan capaian belajar pada Prodi S2 PWD. Profil lulusan Prodi S2 PWD Teori-teori besar itu antara lain teori Negara Kesejahteraan yang mengedepankan bahwa Negara berperan besar serta dianggap bertanggungjawab untuk menjamin standar hidup minimum setiap warga; teori Pasar (khususnya yang Neoliberal) yang mengasumsikan perlunya pengurangan peran/intervensi negara dan membiarkan mekanisme pasar bekerja secara sempurna untuk mendistribusikan manfaat pembangunan; dan teori Partisipasi dan Pemberdayaan, yang meyakini kemampuan masyarakat sipil untuk mentransformasi diri untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya (Triwibowo dan Bahagijo, 2006). 7 Setiap setting sosio-ekonomi-politik-budaya mengandung benefits (b), costs (c), opportunities (o) dan risks (r). Kelembagaan tersedia untuk mengatur bagaimana b dihasilkan dan didistribusikan dan bagaimana o, c dan r yang diperlukan untuk menghasilkan b dan/atau menentukannya didistribusikan. Perubahan akan memicu perubahan kelembagaan dan akan berlanjut dengan perubahan pola distribusi b dan c, termasuk juga o dan r. Transformasi perekonomian (produksi, konsumsi dan perdagangan) akan mengubah distribusi b, c, o dan r. Pembangunan wilayah dan pedesaan adalah perubahan terencana. Bagaimana pembangunan sejauh ini merubah distribusi b dan c, dan bagaimana pula sebaiknya b dan c didistribusikan? Basic assumption: wealth (economic) and power (politic) are inseparable. Oleh sebab itu, politik akan menentukan bentuk-bentuk kelembagaan distribusi b, c, o dan r. 6

10


adalah sebagai ilmuwan yang secara kategoris meliputi ilmuwan analis, ilmuwan praktisi dan ilmuwan perencana di bidang PWD.8 Dengan begitu maka lulusan diharapkan berkompetensi: (1) menganalisis perkembangan (pengembangan konsep) ilmu pengetahuan ataupun teknologi yang konvergen yang bermakna bagi pembangunan wilayah dan pedesaan di Indonesia; (2) memecahkan permasalahan wilayah dan pedesaan secara interdisiplin melalui riset dan pengembangan berdasarkan kaidah keilmuan; dan (3) mengembangkan kinerja dalam karir sebagai ilmuwan PWD dengan menunjukkan ketajaman analisis permasalahan secara komprehensif, utuh dan bertanggungjawab. Sejalan dengan itu, performa lulusan diharapkan bisa pula langsung terpakai bagi implementasi program-program pembangunan yang sudah terbagi dalam tiga pengelompokan (kluster): (1) kluster berbasis pasar, bagi komunitas produktif yang mandiri dan berkapasitas sebagai pemain pasar; (2) kluster berbasis pemberdayaan, bagi komunitas produktif tetapi masih memerlukan pendampingan dalam menuju kemandirian; (3) kluster berbasis perlindungan dan jaminan sosial, bagi komunitas miskin yang secara sosial juga amat rentan sehingga membutuhkan kebijakan-kebijakan sosial. Selanjutnya, capaian belajar dari Prodi S2 PWD terbagi dalam hal kemampuan kerja dan penguasaan pengetahuan. Dalam hal kemampuan kerja, capaian belajar yang diharapkan adalah: 1. Mampu melakukan pendalaman keilmuan dalam bidang pembangunan wilayah dan pedesaan melalui kontribusi saintifik dalam bentuk karya ilmiah dan publikasi yang teruji, original dan diakui atau terakreditasi;

Sebagai ilmuwan analis, lulusan diharapkan bisa terlibat dalam melakukan assessment, evaluasi dan audit terhadap pembangunan wilayah dan pedesaan; Sebagai ilmuwan praktisi, lulusan diharapkan bisa bekerjasama (bermitra) dan ikut melakukan advokasi dan pendampingan dalam pembangunan wilayah dan pedesaan; Sebagai ilmuwan perancang (perencana), lulusan diharapkan akan berinovasi dan aktif melalukan riset dan menyusun perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan. 8

11


2. Mampu berkontribusi menyusun rancangan atau perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan berdasarkan identifikasi dan pemetaan masalah sosial kemasyarakatan—kemiskinan, keterbelakangan dan eksklusi ataupun kesenjangan sosial— yang muncul sebagai fenomena lokal, nasional ataupun global; 3. Mampu berkontribusi menyusun peta jalan riset interdisiplin pembangunan wilayah dan pedesaan, mengelola dan mendiseminasikan manfaat risetnya hingga mempunyai manfaat keilmuan dan praksis. Dalam hal penguasaan pengetahuan, capaian belajar yang diharapkan adalah: 1. Menguasai teori dan konsep pembangunan wilayah dan pedesaan serta mampu memetakan manifestasinya dalam praktik implementasinya; 2. Menguasai perkembangan sistem pengetahuan, otoritas dan aspekaspek yang mempengaruhi pembangunan wilayah dan pedesaan sehingga dapat berperan sebagai ilmuwan analis, ilmuwan praktisi dan/atau ilmuwan perencana yang andal di bidangnya. IV. KURIKULUM (a) Tujuan Tujuan kurikulum versi baru ini adalah untuk: 1. Meningkatkan laju angka lulusan magister PWD yang lebih relevan dan berkompeten bagi kemaslahatan masyarakat dan daya saing bangsa; 2. Menyerap potensi dosen berbagai bidang ilmu (multi disiplin), khususnya yang berasal dari internal Universitas Andalas, serta meningkatkan pendayagunaan aset-aset fisik dan sumberdaya akademik PWD; 3. Mengakomodasi pemekaran Prodi S2 PWD agar tumbuh berkembang dengan lebih banyak pemusatan (konsentrasi) sesuai dengan kebutuhan;

12


4. Menjadi dasar bagi fasilitasi penyelenggaraan pelayanan prima akademik di PPs Universitas Andalas secara umum dan di Prodi S2 PWD khususnya secara transparan dan bertanggungjawab. (b) Acuan Kurikulum 1. 2. 3. 4. 5.

Kurikulum Prodi S2 PWD ini mengacu pada hal berikut: UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi; Kualifikasi pendidikan berdasarkan Peraturan Presiden 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); Konsep KBK yang diatur oleh regulasi perundang-undangan yang sudah ada; Kedudukan dan orientasi Prodi S2 PWD sebagai prodi interdisiplin; Kedudukan dan orientasi setiap Pemusatan pada Prodi S2 PWD (berdasarkan hasil diskusi, gagasan, Direktur PPs Unand tentang pengembangan Pemusatan-Pemusatan di Prodi S2 PWD).

(c) Proses Belajar Proses belajar di Prodi S2 PWD diretas melalui jalur konvensional dan jalur khusus (yang akan dirancang terpisah). Proses belajar ini dijalankan selama 4 (empat) semester dengan tahapan: (1) seleksi, (2) perkuliahan matrikulasi, kelas dan studio, (3) kolokium, (4) riset, (5) seminar, dan (6) ujian akhir. Seleksi mahasiswa diselenggarakan sebelum memasuki awal semester-1 belajar. Kandidat mahasiswa diterima setelah memenuhi syarat akademik dan administratif dan lulus tes penilaian akademik dan tes tofl. Proses seleksi dan penetapan lulus seleksi calon mahasiswa dilakukan oleh kepanitian yang dibentuk secara khusus untuk tujuan dimaksud. Proses berikutnya, mulai perkuliahan sampai ujian akhir, direncanakan diselesaikan dalam periode waktu 4 semester, selama 2 tahun untuk periode normal dan/atau bisa selama 18 bulan untuk periode yang diakselerasi. Proses belajar ini sepenuh di bawah kendali prodi

13


dan difasilitasi oleh instansi PPs dengan fasilitas perpustakaan universitas, ruang kelas, ruang studio dan jaringan internet. Administrasi akademik untuk kelangsungan proses belajar dilayani oleh Prodi dan Peminatan sesuai dengan tatakelola yang berlaku. (d) Mata Kuliah dan Sinopsis Kuliah Prodi S2 PWD berbobot setara dengan 42 sks setelah program sarjana, di luar kuliah matrikulasi. Taksonomi mata kuliah terbagi ke dalam 2 (dua) ranah, yaitu pada prodi 21 SKS dan pada pemusatan 21 SKS. Mulai tahun ajaran baru pada Semester Gasal 2013/2014 telah dijalankan 4 (empat) pemusatan, yaitu: (i) Pemusatan Pengembangan Ekonomi Pedesaan (PEP), hasil rekonstruksi dari Pemusatan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD); (ii) Pemusatan Pembangunan Masyarakat (PM), hasil rekonstruksi dari Pemusatan Manajemen Pembangunan Masyarakat (MPM); (iii) Pemusatan Otonomi Daerah dan Pelayanan Publik (ODPP), hasil rekonstruksi dari Pemusatan Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Polokda); dan (iv) Pemusatan Penyuluhan Pembangunan (PP) yang benar-benar baru. Masing-masing Pemusatan mempunyai ciri sendiri-sendiri. Pemusatan PEP berorientasi pada pengembangan kapasitas lokal dalam (1) mendayagunakan sumberdaya lokal untuk pengembangan perekonomian pedesaan yang saling bertautan dan saling mendukung sambil (2) menangkap peluang-peluang ekonomi ekstra lokal yang dimungkinkan oleh proses integrasi pasar yang dipicu pembangunan infrastruktur. Integrasi pasar dianggap tidak terhindarkan dan penting guna menjamin kesinambungan, terutama pada tahap lanjut, proses pembangunan desa. Pada tahap-tahap awal proses pembangunan, penguatan kapasitas lokal yang didukung langkah-langkah protektif penting agar integrasi pasar tidak malah menghambat atau menghancurkan perekonomian desa. Pemusatan PM berorientasi pada pengembangan manajemen intervensi dalam memperbaiki situasi sosial-ekonomi masyarakat yang

14


berbasis pada upaya penguatan civic leaders, aktivis, dan formasi modal sosial. Kompleksitas dalam masyarakat tidak bisa ditangani dalam dimensi manajerial melalui pembangunan yang berpusat pada birokrasi, melainkan harus berpusat pada komunitas atau masyarakat sendiri melalui penguatan kapasistas dan sistem kepemimpinannya. Hak, nilai dan keyakinan dalam masyarakat harus dihormati karena menentukan keputusan, kapasitas, proses pembelajaran mereka. Dengan begitu, lingkungan strategis bagi pembangunan ekonomi, pengembangan kapasitas, pengelolaan aset dan daya juang masyarakat (komunitas) lebih mungkin diharapkan. Pemusatan ODPP dilatari oleh masalah: (a) konsep dan pemahaman tentang otonomi daerah yang masih simpang siur; (b) perkembangan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan; (c) efektivitas dan efisiensi institusi pemerintah (birokrasi) dalam pelayanan publik masih rendah; (d) provisi layanan pokok seperti pangan, pendidikan, kesehatan, akses terhadap air bersih dan sanitasi masih menjadi soal serius; (e) pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lokal masih belum optimal untuk mencapai tujuan pembangunan; (f) keterlibatan masyarakat masih rendah. Otonomi daerah pada hakikatnya untuk mempercepat tercapainya tujuan-tujuan pembangunan dan demokrasi dengan cara mendekatkan pemerintah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan akan lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemberian, pelimpahan dan penyerahan sebagian tugas-tugas kepada pemerintah daerah akan lebih mendekati tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih adil dan makmur. Pemusatan ODPP berorientasi pada perbaikan performa pelayanan publik oleh pemerintah daerah yang berbasis pada prinsip demokrasi, kemandirian (otonomi) dan tatakelola yang prima. Orientasi ini penting mengingat manajemen pelayanan publik yang cenderung diwarnai oleh kebijakan, dan khususnya tentang proses pengambilan keputusannya yang memperlihatkan gejala yang masih

15


diskriminatif, dominatif, eksploitatif dan bahkan dependent. Asumsi: dinamika politik sumberdaya lokal mempengaruhi pembangunan. Pemusatan PP amat perlu sehubungan dengan pergeseran paradigma ke pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Pergeseran paradigma ini berimplikasi pada perubahan konsepsi dan praktek penyuluhan yang semakin mengutamakan pendekatan pembelajaran dan pendidikan orang dewasa. Pemusatan PP ini berorientasi pada perbaikan dan pengembangan proses pembelajaran masyarakat yang bersinergis (konvergen) dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat untuk pembangunan. Orientasi ini diharapkan akan mendorong berlangsungnya humanitarian learning; teaching for social justice; convergent learning and extension. Rekonstruksi kurikulum Prodi S2 PWD mengkombinasikan muatan keilmuan PWD dan muatan untuk memenuhi orientasi setiap Pemusatan, serta sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. Muatan keilmuan PWD itu merupakan kombinasi kompetensi yang kategorinya sebagai berikut: (i) basis dan kaidah ilmiah atau keilmuan PWD (A); (ii) analisis—identifikasi dan pemetaan—masalah pembangunan wilayah dan pedesaan (B); (iii) solusi teoritis dan konseptual—perancangan dan/atau perencanaan— untuk menjawab masalah wilayah dan pedesaan (C); dan (iv) instrumentasi ilmiah bagi pembangunan wilayah dan pembangunan (D). Sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), seluruh muatan keilmuan itu dibagi ke dalam mata kuliah (MK) di PWD yang meliputi MK Umum dan MK Utama (termasuk tesis dan kewajiban menulis artikel “terakreditasi” yang diolah dari hasil penelitian tesis), serta MK Matrikulasi. MK Umum merupakan mata kuliah yang dirancang di ranah prodi. MK Utama terbagi menjadi yang dirancang dalam ranah prodi dan yang dirancang dalam ranah pemusatan. MK Matrikulasi merupakan mata kuliah yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang tidak sebidang. Struktur MK disusun untuk memenuhi semua kategori kompetensi dengan muatan keilmuan yang

16


relevan, yang diambil dan merujuk pada berbagai sumber sekunder (kepustakaan), sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 1 berikut. Tabel 1. Struktur mata kuliah pada Prodi S2 PWD KODE NAMA MK 1 2 MK Matrikulasi

SKS 3 6

KONTEN MK 4

PWD 501

PERUBAHAN SOSIAL (pengantar untuk memahami social development)

2

B+C

PWD 502

DASAR-DASAR ILMU EKONOMI (pengantar untuk memahami economic development)

2

B+C

PWD 503

STATISTIKA (penerapan statistika pada kajian pembangunan)

2

D

3

A

MK Umum PWD 511

FILSAFAT ILMU (basis berpikir ilmiah dan keilmuan dan kaidah-kaidah kerjanya)

1) Struktur sosial 2) Kultur masyarakat 3) Perubahan sosial 4) endogenous dan exogenous factors dlm perubaan 1) Ekonomi mikro 2) Ekonomi makro 3) Pembangunan ekonomi (pertumbuhan: pendapatan dan disparitas ekonomi) 1) Deskriptif 2) Bi dan multivariate analyses 3) Penerapan dan penggunaan software

6

17

1) Hakikat ilmu 2) Struktur dan anatomi ilmu 3) Landasan dan paradigma keilmuan 4) Perspektif dan pendekatan utama keilmuan 5) Taksonomi kerangka kerja ilmiah: deduktifinduktif; tesis-antitesissintesis; dekonstruksirekonstruksi 6) Paradigma penelitian


Tabel 1 (sambungan-1) 1 PWD 512

2

3

METODE PENELITIAN (bagaimana penelitian ilmiah untuk tesis kajian pembangunan wilayah dan pedesaan harus dilakukan)

MK Utama (Prodi S2 PWD)

4 3

A

5 1) Metode penelitian: perumusan masalah, desain dan proses penelitian dan analisis 2) Protokol dan nstrumentasi penelitian 3) Konstruksi dan kualifikasi Tesis S2 (Master) 1) Grand theories of development (inclusive mainstream, radical, sustainable and inclusive development 2) Pembangunan pertanian 3) Exogenous, endogenous, and neo-endogenous rural development 3) Kasus-kasus pembangunan desa berbasis pertanian 1) Ekonomi politik: rational choice 2) Pasar (mekanisme pasar) dan negara (etatisme) 3) Menilai kinerja ekonomi: bagaimana B, C, O, R didistribusikan dan dampak lingkungannya 4) Analisis ekonomi politik pembangunan desa 5) Kasus-kasus ekonomi politik pembangunan desa

15

PWD 521

TEORI PEMBANGUNAN DESA INKLUSIF (pemahaman teori dan konsep pembangunan, pembangunan pertanian dan pembangunan desa)

3

B+C

PWD 522

EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN PEDESAAN (identifikasi masalah dan implikasi pembangunan di pedesaan)

3

B

18


Tabel 1 (sambungan-2) 1

2

3

4

PWD 523

MANAJEMEN PEMBANGUNAN (bagaimana stakeholders pwd berperan dalam teknokrasi blueprint pembangunan desa)

3

B

PWD 524

KEBIJAKAN PUBLIK (pemahaman tentang bagaimana tangan negara dalam mempengaruhi proses pembangunan)

3

B

PWD 525

PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN (menjauhkan praktek pembangunan wilayah dan pedesaan dari spekulasi, dengan berdasar pengetahuan preskriptif)

3

19

5 1) Sistem dan manajemen pengetahuan (blueprint) 2) Teknokrasi 3) Kelembagaan pembangunan wilayah dan pedesaan (bagaimana stakeholders berperan): masyarakat dan organisasi lokal; pemerintah dan birokrasi; lembaga parastatal; LSM

C

1) Normativitas dalam kebijakan publik (efisiensi, keadilan, fairness, dan keberlanjutan) 2) Lingkup: provisi, produksi dan konsumsi 3) Tipologi: distributive, regulatory, constituent,and miscellaneous policies 4) Policy processes 5) Kasus-kasus kebijakan publik relevan 1) Teori dan konsep perencanaan (blueprint planning; synoptic planning; incrementalism; mixed scanning model; transactive planning; advocacy planning; bargaining model; communicative approach) 2) Sinergisitas wilayah —dark side of planning 3) Teknik Perencanaan 4) Ide dasar dan praktik perencanaan Indonesia


Tabel 1 (sambungan-3) 1 2 MK Utama (Pemusatan PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN)

3

4

5

21

PWD 531

PENGEMBANGAN KAPASITAS LOKAL (dan developing an enabling setting) (strategi pengembangan ekonomi desa)

3

C

PWD 532

PENGELOLAAN SUMBERDAYA LOKAL (pengembangan kelembagaan lokal untuk pengelolaan sumberdaya lokal yang berkelanjutan)

3

C

PWD 533

EKONOMI REGIONAL (pengembangan peralatan untuk menilai ekonomi kewilayahan)

3

B+C

20

1) Strategi pengembangan ekonomi desa (pertanian+non pertanian) 2) Pemberdayaan dan pengorganisasian 4) Pengembangan enabling setting 5) Kasus-kasus kontemporer 1) Konsep sumberdaya dan pengelolaannya 2) Market-Govt-LocOrg 3) Traditional local management 4) Community based resource management 5) Cultural approach to sustainable management 6) Masalah collective action: free riding, rent seeking, prisoners’ dilemma, tragedy of the commons 1) Dimesi ruang dan waktu (organisasi tata ruang) perekonomian 2) Teori lokasi 3) Konsep ruang dan wilayah perencanaan: homogen, nodal dan aglomerasi, administrasi 4) Model: ekonomi basis; input-output; analisis shift-share



2

3

4

PWD 534

MANAJEMEN RISIKO EKONOMI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL (pemahaman terhadap mitigasi dan ameliorasi risiko dan perlindungan sosial—lokal dan nasional)

3

C+D

PWD 535

STUDIO PERENCANAAN & INSTRUMENTASI ANALISIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN

3

C+D

21

5 5) Landuse (rural and urban) development 6) Analisis: policy impact (interindustry; ecological; spacial data) 3) Liberalisasi pasar: integrasi ekonomi 1) Manajemen risiko: a. Tipe risiko: pasar dan non-pasar b. Analisis, penilaian/ pengukuran risiko c. Penanganan risiko 2) Sistem perlindungan dan jaminan sosial 3) Kebijakan social 1) Peralatan analisis dan perencanaan: a. musyawarah: FGD b. RRA, PRA, Logframe, Stakeholder analysis, SWOT, ZOPP c. Analisis usaha/ kelayakan 2) Analisis kebijakan pembangunan desa 3) Tinjauan terhadap rencana tata ruang, pembangunan dan lingkungan hidup 4) Manajeman data ekonomi pedesaan 5) Studium general (seminar, pameran dan eksebisi) perencanaan pengembangan ekonomi desa


Tabel 1 (sambungan-5) 1 PWD 526

2 TESIS

3

4

5

A+B+ C+D

1) Pemilihan kasuskasus pengembangan ekonomi desa (kebijakan, program, proyek): exo-, endo-, dan neoendogenous development 2) Pembahasan teoritis dan konseptual mengenai pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi (program dan proyek) pengembangan ekonomi desa 3) Observasi lapangan terbimbing praktekpraktek pengembangan ekonomi desa (pembangunan inklusif) 4) Analisis studio terbimbing tentang kasuskasus atau praktekpraktek pengembangan ekonomi desa dan sektor primer

6

(PWD 526) GLADIKARYA (Pengembangan Ekonomi Pedesaan)

2

Kolokium

1 C+D

Riset dan Artikel

2 C+D

Seminar Hasil Penelitian

1 C+D

Ujian Akhir

- C+D

A+B+ A+B+ A+B+ A+B+

22

-



2

MK Utama (Pemusatan PEMBANGUNAN MASYARAKAT)

3

4

5

21

PWD 541

TEORI PEMBANGUNAN MASYARAKAT (teori dan pemahaman dasar tentang pembangunan masyarakat dan kaitannya dengan pembangunan secara luas)

3

C

1) Filosofi, teori, pendekatan dan model pemb. masyarakat a. Teori Negara (Welfare State) b. Teori pasar (liberalisme dan neoliberalisme) c. Pendekatan pembangunan (berpusat) masyarakat: Consensus building (social contract and deliberation); Capacity building (knowledge, network, social capital) 2) Keterkaitan pembangunan masy. dengan pembangunan wilayah, daerah dan nasional 3) Kasus pembangunan masyarakat agraris (tinjauan analisis model pembangunan)

PWD 542

KELEMBAGAAN DAN KEPEMIMPINAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT (teori dan konsep kelembagaan masyarakat dan pengembangannya)

3

C

1) Teori kelembagaan dan kepemimpinan 2) Prinsip, tipologi, peran dan kinerja bbg kelembagaan masy., khususnya pada masy. agraris (akuntabilitas, fairness, effectivity, efficiency, sustainability)

23



2

3

4

5 3) Pengembangan kelembagaan masyarakat 4) Tipologi (kepemimpinan) dalam masyarakat a. Kepemimpinan efektif dan desentralisasi otoritas b. Kerjasama 5) Koperasi dalam pembangunan masyarakat

PWD 543

MANAJEMEN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT (konsep, manajemen dan strategi dan teknik pembangunan berbasis sumberdaya masyarakat)

3

B+C

1) Konsep, manajemen dan strategi pembangunan berbasis (sumberdaya) masyarakat 2) Kerjasama masyarakat dan dinamika kelompok 3) Program pembangunan masyarakat 4) Strategi dan metoda pengendalian sosial 5) Pengukuran kinerja kegiatan pembangunan masyarakat 6) Pendampingan dan advokasi

PWD 544

PERLINDUNGAN WARGA DAN KERJA SOSIAL (konsep, strategi dan teknik perlindungan warga dan kerja sosial)

3

C+D

1) Hak-hak warga dan kewajiban negara 2) Sistem dan mekanisme perlindungan warga, kerja sosial dan CSR 3) Strategi perlindungan warga, kerja sosial dan CSR sebagai pendekatan pembangunan masyarakat

24



2

PWD 545

STUDIO PERENCA-NAAN & INSTRU-MENTASI ANALISIS PEMBANGUNAN MASYARAKAT

PWD 526

TESIS (PWD 526) GLADIKARYA (Pembangunan Masyarakat Desa)

3

4

5 4) Proses dan metoda perlindungan warga, kerja sosial dan CSR 7) Pengukuran kinerja pemberdayaan, bantuan sosial dan CSR 8) Analisis praktek

3

D

1) Peralatan analisis dan perencanaan a. Musyawarah dan FGD b. RRA, PRA, Logframe, Stakeholder analysis, SWOT, ZOPP, dll. c. Analisis usaha/ kelayakan 2) Analisis kebijakan pembangunan masy. 3) Manajemen data pembangunan masy. 4) Studium general perencanaan pembangunan masy.

2

A+B+ C+D

1) Pemilihan kasus pemb. berbasis masy. (kebijakandan program) 2) Pembahasan pelaksanaan dan monev (program dan proyek) pembangunan masy. 3) Observasi lapangan terbimbing 4) Analisis studio terbimbing

6

25



2

4 A+B+ C+D

5

Kolokium

1

Riset dan artikel

2

A+B+ C+D


1

A+B+ C+D

-

Ujian Akhir

-

A+B+ C+D

-

MK Utama (Pemusatan ODPP) PWD 551

3

21 3 C

DEVOLUSI PEMERINTAHAN DAN OTDA (pemahaman dasar tentang otonomi daerah dan lembaga serta jaringan penyelenggaran pelayanan publik yang paralel dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang terdesentralisasi dan otonom)

26

1) Konsep (dan sistem) devolusi pemerintahan dan otda a. Desentralisasi-subsidiaritas; dekonsentrasi; medebewind b. Reformasi birokrasi, good governance and clean government 2) Tata pemerintahan lokal dalam otda a. Konsep pemerintahan lokal: (i) province, region, department, county, prefecture, district, city, township, town, borough, parish, municipality, shire, village; (ii) nagari, banjar, desa, kejrueng, dusun, dst. b. Instansi parastatal: Perum Bulog, PT ASKES, dll.



2

3

4

5 3) Otda dan konflik: kerangka teori dan pemahaman konflik; dan manajemen konflik dalam otda

PWD 552

SISTEM PELAYANAN PUBLIK (teori dan konsep pelayan publik serta pelaku utama pembangunan (pemerintah, pasar dan masyarakat sipil) dalam pelayanan publik

3

C

1) Sistem (dan model) pelayanan publik 2) Pandangan politik tentang peran pasar, negara dan masyarakat 3) Perubahan paradigma pelayan publik: a. Paradigma monopoli ke paradigma kompetisi b. Pardigma “no public choice” ke paradigma “public choice” 4) Perubahan peran sektor publik dan swasta pelayanan publik (privatisasi, nasionalisasi) 5) Partisipasi publik dan birokratisme pembangunan 6) Standar dan optimalisasi pelayanan public

PWD 553

POLITIK LOKAL DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PUBLIK (konsep dan teknik optimalisasi tatakelola sumberdaya publik berbasis stabilitas tatanan politik lokal)

3

B+C

1) Tatanan politik penguasaan sumberdaya publik (signifikasi, dominasi, legitimasi) 2) Struktur hak dan kewajiban dalam masy. 3) Kebijakan, regulasi dan pemanfaatan sumberdaya lokal

27



PWD 554

2

MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK (konsep dan teknik penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien, efektif dan sekaligus berkeadilan dan akuntabel)

3

4

3

28

C+D

5 4) Kearifan dan tatakelola sumberdaya lokal 5) Ekses dan resolusi (mediasi, advokasi dan pendampingan) 6) Kasus-kasus 1) Sektor pelayanan publik: pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan 2) Karakteristik barang dan sumberdaya publik (non-rivalrous, non-excludable) 3) Tipologi pelayanan: a. Cakupan dan bidang pelayanan b. Mekanisme pelayanan c. Model pelayanan (universal; korporasi; residual; minimal) d. Bantuan sosial 4) Analisis mekanisme pelayanan a. Relasi pasar dan politik b. Relasi sektor privat-publik 3) Manajemen pelayanan dalam Traditional Public Adm 4) Manajemen pelayanan dalam New Public Administration (NPA) 5) Praktek pelalayan publik: kasus-kasus



2

3

4

5

3

D

1) Peralatan analisis dan perencanaan a. Musyawarah dan FGD b. RRA, PRA, Logframe, Stakeholder analysis, SWOT, ZOPP, dll. 2) Analisis usaha/kelayakan 3) Analisis kebijakan pelayanan publik 4) Manajemen data pelayanan publik 5) Studium general (seminar, pameran, eksabisi) perencanaan pelayanan public

(PWD 526) GLADIKARYA (Optimalisasi Pelayanan Publik)

2

A+B+ C+D

1) Pemilihan kasus pelayanan publik (kebijakan, program, proyek) 2) Pembahasan pelaksanaan dan monev (program dan proyek) pelayanan publik 3) Observasi lapangan terbimbing 4) Analisis studio terbimbing

Kolokium

1

A+B+ C+D

-

Riset dan Artikel

2

A+B+ C+D

-

PWD 555

STUDIO PERENCANAAN & INSTRUMENTASI ANALISIS PELAYANAN PUBLIK

PWD 526

TESIS

6

29



2

4

5


1

A+B+ C+D

-

Ujian Akhir

-

A+B+ C+D

-

3

C

MK Utama (Pemusatan PENYULUHAN PEMBANGUNAN) PWD 561

3

PENYULUHAN PEMBANGUNAN (teori dan pemahaman dasar tentang penyuluhan pembangunan dan kaitannya dengan pertanian dan pedesaan)

21

30

1) Paradigma, teori dan sistem penyuluhan a. Pergeseran paradigma pembangunan masy. dan konsepsi penyuluhan pemb. b. Teori komunikasi; Teori Belajar; Teori perilaku 2) Kemandirian masyarakat pedesaan sebagai tujuan penyuluhan a. Konsep pemberdayaan masyarakat b. Pembelajaran dan pengembangan kapasitas 3) Strategi, pendekatan dan metode pegajaran dan pelatihan vs. manajemen pengetahuan 4) Pengalaman dan praktek penyuluhan a. Tinjauan thd metode tetesan minyak b. Dari pendeka-an individu ke kelompok



2

3

4

5 1) Paradigma dan teori pembelajaran dan pendidikan orang dewasa 2) Manajemen pengetahuan dan penyadaran masyarakat 3) Proses pembelajaran sinergis dan partisipatif (konvergen) a. Konsepsi manajemen pengetahuan: siklus penciptaan, berbagi dan aplikasi pengetahuan b. Model belajar individual dan organisasional c. Manajemen pengetahuan organisasi pembelajaran 4) Kurikulum pembelajaran partisipatif 5) Kasus-kasus pembelajaran masyarakat pertanian dan pedesaan 1) Wahana dan manajemen pembelajaran masy. 2) Tipologi dan analisis dinamika kelompok dan organisasi-sosial a. Kerjasama sebagai inti kelembagaan b. Kinerja kelembagaan/organisasi 3) Penguatan solidaritas dan voluntarisme masy.

PWD 562

PEMBELAJARAN MASYARAKAT PEDESAAN PARTISIPATIF (teori dan pemahaman dasar tentang pembelajaran masyarakat pedesaan yang partisipatif dan konvergen)

3

C

PWD 563

MANAJEMEN KELOMPOK DAN ORGANISASI-SOSIAL (teori dan pemahaman dinamika kelompok dan organisasi-sosial untuk penyuluhan dan pembelajaran masyarakat)

3

B+C

31



2

3

4

5 4) Kepemimpinan kelompok dan organisasi sosial 5) Pendampingan dan advokasi

PWD 564

PENGELOLAAN SUMBERDAYA PENYULUHAN (efisiensi, efektifitas pendayagunaan sumberdaya untuk keberlanjutan penyuluhan di pedesaan)

3

C+D

1) Perubahan peran dan fungsi penyuluh dalam pembangunan (pendamping) 2) Tatanan sumberdaya publik (signifikasi, dominasi, legitimasi) untuk penyuluhan 3) Kebijakan dan pemanfaatan sumberdaya penyuluhan (sumberdaya manusia, saranaprasarana dan keuangan) 4) Kearifan dan tatakelola sumberdaya untuk keberlanjutan penyuluhan 5) Kasus-kasus: praktek pendayagunaan sumberdaya dalam program penyuluhan (LaKuBimas; SLPHT; FEATI; PRIMATANI; dst.)

PWD 565

STUDIO PERENCA-NAAN & INSTRU-MENTASI ANALI- SIS PENYULUHAN PEMBANGUNAN DI PEDESAAN

3

D

1) Peralatan analisis dan perencanaan dan programa penyuluhan a. Musyawarah dan FGD b. RRA, PRA, Log-frame, Stakeholder analysis, SWOT, ZOPP, dll.

32


Tabel 1 (sambungan 16) 1

PWD (526)

2

TESIS

3

4

5 c. Analisis usaha/kelayakan 2) Analisis kebijakan dan programa penyuluhan 3) Manajemen data penyuluhan 4) Studium general perencanaan dan programa penyuluhan 1) Pemilihan kasus pe nyuluhan di pedesaan (kebijakan, program, programa, kegiatan) 2) Pembahasan tentang pelaksanaan dan monev (berbagai tipe dan program) penyuluhan di pedesaan 3) Observasi lapangan terbimbing 4) Analisis studio terbimbing

6

(PWD 526) GLADIKARYA (Penyuluhan Pembangunan di Pedesaan)

2

A+B+ C+D

Kolokium

1

A+B+ C+D

-

Riset dan artikel

2

A+B+ C+D

-


1

A+B+ C+D

-

Ujian Akhir

-

A+B+ C+D

-

33


(e) Tata Perkuliahan Perkuliahan Prodi S2 PWD berlangsung secara reguler selama 4 (empat) semester. Susunan mata kuliahnya dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 2 berikut. Tabel 2. Tata Perkuliahan Prodi S2 PWD No 1

Kode 2

Mata kuliah 3

SKS 4

Ket. 5

P R A S E M E S T E R (MATRIKULASI) 1

PWD 501

PERUBAHAN SOSIAL

2

B+C

2

PWD 502

DASAR-DASAR ILMU EKONOMI

2

B+C

3

PWD 503

STATISTIKA

2

B+C

SEMESTER I 1

PWD 511

FILSAFAT ILMU

3

A

2

PWD 521

TEORI PEMBANGUNAN DESA INKLUSIF

3

B+C

3

PWD 522

EKONOMI POLITIK PEDESAAN

3

B

4

PWD 523

MANAJEMEN PEMBANGUNAN

3

C

SEMESTER

II

1

PWD 512

METODE PENELITIAN

3

A

2

PWD 524

KEBIJAKAN PUBLIK

3

B

3

PWD 525

PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN

3

C

34



2

3

4

4

PWD 531

PENGEMBANGAN KAPASITAS LOKAL

3

C

PWD 541

PEMBANGUNAN MASYARAKAT

3

C

PWD 551

DEVOLUSI PEMERINTAHAN DAN OTDA

3

C

PWD 561

PENYULUHAN PEMBANGUNAN

3

C

SEMESTER

5

III

Pemusatan PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN 1

PWD 532

PENGELOLAAN SUMBERDAYA LOKAL

3

C

2

PWD 533

EKONOMI REGIONAL

3

B+C

3

PWD 534

MANAJEMEN RESIKO EKONOMI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

3

C+D

4

PWD 535

STUDIO PERENCANAAN & INSTRUMENTASI ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN

3

D

5

PWD 526

GLADIKARYA (PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN)

2

A+B+C+ D

Pemusatan PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1

PWD 542

KELEMBAGAAN DAN KEPEMIMPINAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

3

C

2

PWD 543

MANAJEMEN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT

3

B+C

35



2

3

4

5

3

PWD 544

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KERJA SOSIAL

3

C+D

4

PWD 545

STUDIO PERENCANAAN & INSTRUMENTASI ANALISIS PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

3

D

5

PWD 526

GLADIKARYA (PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA)

2

A+B+C+ D

Pemusatan OTONOMI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK 1

PWD 552

SISTEM PELAYANAN PUBLIK

3

C

2

PWD 553

POLITIK LOKAL DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PUBLIK

3

B+C

3

PWD 554

MANAJAMEN DAN ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK

3

C+D

4

PWD 555

STUDIO PERENCANAAN & INSTRUMENTASI ANALISIS PELAYANAN PUBLIK

3

D

5

PWD 526

GLADIKARYA (OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK)

2

A+B+C+ D

Pemusatan PENYULUHAN PEMBANGUNAN 1

PWD 562

PEMBELAJARAN MASYARAKAT PEDESAAN PARTISIPATIF

3

C

2

PWD 563

MANAJEMEN KELOMPOK DAN ORGANISASI-SOSIAL

3

B+C

3

PWD 564

PENGELOLAAN SUMBERDAYA PENYULUHAN

3

C+D

36



2

3

4

4

PWD 565

STUDIO PERENCANAAN & INSTRUMENTASI ANALISIS PENYULUHAN PEMBANGUNAN DI PEDESAAN

3

D

5

PWD 526

GLADIKARYA (PENYULUHAN PEMBANGUNAN DI PEDESAAN)

2

A+B+C+ D

KOLOKIUM

1

A+B+C+ D

RISET DAN ARTIKEL

2

A+B+C+ D

SEMINAR

1

A+B+C+ D

UJIAN AKHIR

-

A+B+C+ D

SEMESTER 1

PWD 526

5

IV

Catatan: Dengan seizin Ketua Prodi S2 PWD dan difasilitasi oleh Pembimbing, mahasiswa bisa menyelesaikan tugas-tugas kolokium, riset, artikel dan seminar pada Semester III.

37


KEPUSTAKAAN ______(Tim Editor). 2006. Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. al-Faruqi, Ismail Raji. 1997. The Cultural Atlas of Islam. New York: Macmillan, 1986, Chapter 14: “The Essence of Islamic Civilization,” (terjemahan oleh Lintang Lazuardi, UNISIA, No. 35/XX/III/1997, hal. 24-42). al-Faruqi. Ismail Raji. 1995. Al Tawhid: Its Implications for Thought and Life. Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought. Arifin, Bustanul. 2007. Diagonosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Arifin, Bustanul. 2001. Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia: Telaah Struktur, Kasus, dan Alternatif Strategi. Jakarta: Penerbit Erlangga. Babu, Suresh C. dan Sanyal, Prabuddha. 2009. Food Security, Poverty and Nutrition Policy Analysis: Statistical Methods and Applications. New York: Academic Press. Buchanan, M. James. 1990. “The Domain of Constitutional Economics.” Constitutional Political Economy, Vo. 1., No., 1. 1990. Burian, Richard M. 2005. The Epistemology of Development, Evolution and Genetics (Selected Essays). Cambrige-New York-Melbourne-Madrid-Cape Town-Singapore-Sao Paulo: Cambridge University Press. Christenson, James A dan Robinson, JR., Jerry W. 1989. Community Development in Perspective. Iowa: Iowa State University Press. Crocker, David A. 2008. Ethics of Global Development: Agency, Capability, and Deliberative Democracy. Cambrige-New York-Melbourne-Madrid-Cape Town-Singapore-Sao Paulo: Cambridge University Press. Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna S—eds. 1994. Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks-London-New Delhi: SAGE Publications. Ellis, Frank dan Freeman, H. Ade—eds. 2005. Rural Livelihoods and Poverty Reduction Policies. London-New York: Routledge.

38


Fischer, Frank; Miller, Gerald J.; Sidney, Mara S.—eds. 2007. Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods. Boca Raton-LondonNew York: CRC Press. Friedmann, John. 1987. Planning in the Public Domain, from Knowledge to Action. Princeton-New Jersey: Princeton University Press. Giddens, Anthony. 1979. Central Problems in Social Theory. London: Macmillan. Giddens, Anthony. 1981. Contemporary Critique of Historical Materialism. London: Macmillan. Giddens, Anthony. 1998. The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press. Giddens, Anthony. 1998. The Third Way: The Renewal of Social Democracy. Cambridge: Polity Press. Guha-Khasnobis dkk.—eds. 2007. Food Security: Indicators, Measurements, and the Impact of Trade Openness. Oxford: Oxford University Press. Harris, Jonathan M., dkk.—eds. 2001. A Survey of Sustainable Development: Social and Economic Dimensions. Washington-Covelo-London: Island Press. Habermas, Jurgen. 2007. Ruang Publik, Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis (terjemahan: The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society). Yogyakarta: Penerbit Kreasi Wacana. Habermas, Jurgen. 1981. The Theory of Communicative Action, Vol. 1 & 2. Boston: Beacon Press. Habermas, Jurgen. 1979. Communication and the Evolution of Society. Boston: Beacon Press. Hausman, Daniel M., dan McPherson, Michael S. 2006. Economic Analysis, Moral Philosophy and Public Policy. Cambirdge-New York-MelbourneMadrid-Cape Town-Singapore-Sao Paulo: Cambridge University Press. Healey, Patsy. 1997. Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies. Hamspire, England: Plagrave Macmillan. Herry-Priyono. B. 2001. Anthony Giddens: Suatu Pengantar. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hill, Michael dan Hupe, Peter. 2002. Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice. London-Thousand Oaks-New Delhi. SAGE Publications.

39


Ife, Jim. 1995. Community Development: Creating community alternatives—vision, analysis and practice. Melbourne: Longman Australia Pty Ltd. Joesoef, Daoed. 2011. 10 Wacana tentang Aneka Masalah Kehidupan Bersama. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Johnson, Glenn L. 1986. Research Methodology for Economists: Philosophy and Practice. New York: Macmillan Publishing Company. Kuhn, Thomas S. 1996. The Structure of Scientific Revolution, 3 rd Ed. Chicago and London: University of Chicago Press. Kuntowijoyo, 1997. Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Penerbit Mizan. Kuntowijoyo. 1991. Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi. Bandung: Penerbit Mizan Levi-Faur, David dan Vigoda-Gadot, Eran. 2004. International Public Policy and Managemant: Policy Learning Beyond Regional, Cultural, and Political Boundaries. New York: Marcel Dekker. McGregor, Andrew. 2008. Southeast Asian Development. London-New York: Earthscan. Moran, Michael; Rein, Martin; Goodin, Rebert E.—eds. 2006. The Oxford Handbook of Public Policy. Oxford: Oxford University Press. Morse, Stephen. 2004. Indices and Indicators in Development: An Unhealthy Obsession with Numbers? London-Stirling, VA.: Earthscan Publications Ltd. Norton, Roger D. 2004. Agricultural Development Policy: Concepts and Experiences. West Sussex: FAO and John Wiley & Sons, Ltd. Nussbaum, Martha. 2001. Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions. Cambridge University Press. Nussbaum, Martha. 2000. Women and Human Development. Cambridge: Cambridge University Press. Nussbaum, Martha dan Sen, Amartya (eds.). 1993. The Quality of Life. Oxford: Clarendon Press. Olson, Jr., Mancur. 1975. The Logic of Collective Action: Public Goods and The Theory of Groups. Harvard Economic Studies 124. Osmet. 2012. “Langkah afirmatif pro-petani.” Seminar Dwimingguan Prodi Agribisnis, Fak. Pertanian Unand, 31 Maret 2011. Ostrom, Elinor; Schroeder, Larry; Wynne, Susan. 1993. Institutional Incentives and Sustainable Development: Infrastructure Policies in Perspective. Boulder-San Fransisco-Oxford: Westview Press.

40


Pieterse, Jan Nederveen. 2001. Development Theory, Deconstructions/Reconstructions. London-Thousand Oaks-New Delhi: SAGE Publications. Rao, Vijayendra dan Walton, Michael—eds. 2004. Culture and Public Action. California: Stanford Social Science. Rasuanto, Bur. 2005. Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Rawls, John. 2007. Lecturers on the History of Political Philosophy. CambridgeMassachusetts: Harvard University Press. Rawls, John. 1972. A Theory of Justice. Oxford: Clarendon Press. Ruttan, Vernon W.—ed. 1994. Agriculture, Environment, and Health: Sustainable Development in the 21st Century. London: University of Minnesota Press. Salkind, Neil J., dkk.—eds. 2006. Encyclopedia of Human Development. Thousand Oaks-London-New Delhi: SAGE Publications. Sen, Amartya. 1999. Development as Freedom. New York: Oxford University Press. Sen, Amartya. 1987. On Ethics and Economics. Oxford: Blackwell. Sen, Amartya; Muellbauer, Kanbur, Ravi; Hart, Keith; dan Williams, Bernard. 1987. The Standard of Living, ed. Geoffrey Hawthorn. Cambridge: Cambridge University Press. Shaw, D. John. 2007. World Food Security: A History since 1945. New York: Palgrave Macmillan. Simon, David—ed. 2006. Fifty Key Thinkers on Development. London-New York. Routledge. Skocpol, Theda. 1977. “Wallerstein’s World Capitalist System: A Theoretical and Historical Critique”, dalam The American Journal of Sociology. March. Stiglitz, Joseph E. 2002. Globalization and Its Discontents. New York-London: W.W. Norton and Company. Stiglitz, Joseph E. 2000. Economics of the Public Sector (3th edition). New YorkLondon: W.W. Norton & Company. Thomas, Alan dan Mohan, Giles—eds. 2007. Reserach Skills for Policy and Development: How to find out fast. Los Angeles-London-New DelhiSingapore: The Open University and SAGE Publications. Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo, Sugeng. 2006. Mimpi Negara Kesejahteraan: Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan Sosial. Jakarta: LP3ES dan Perkumpulan PraKarsa.

41


Tropman, John E.; Erlich, John L.; Rothman, Jack. 1994. Strategies of Community Intervention. Ul Haq, Mahbub. 1999. “Human Rights, Security and Governance,” dalam World Apart: Human Security and Global Governance. London: IB Tauris. Ul Haq, Mahbub. 1995. Reflection on Human Development. New York-Oxford: Oxford University Press. Ul Haq, Mahbub dan Burki, S.J. 1980. Meeting Basic Needs: An Overview. Washington, DC.: World Bank. von Bertalanffy, Ludwig. 1988. General System Theory: Foundations, Development, Applications (revised edition). New York: George Braziller. von Mises, Ludwig. 2002 (First Published 1933). Epistemological Problems of Economics (3th edition). Alburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute. Watoly, Aholiab. 2013. Sosio-Epistemologi: Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Willis, Katie. 2005. Theories and Practices of Development. London-New York: Routledge. Yustika, Ahmad Erani. 2006. Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi. Malang: Bayumedia Publishing.

*****

42


TENAGA DOSEN PRODI S2 PWD No

Nama

Bidang Studi

1 1

2

3 Ekonomi Pembangunan; Perencanaan Pembangunan

Adrimas, SE., MA., Ph.D., Prof.

2

Afrizal, M.A., Ph.D., Prof.

3

Ardinis Arbain, M.Sc., Ph.D.

4

Asdi Agustar, Ir., M.Sc., Ph.D., Prof.

5

Asmawi, M.Si., Dr.

6 7 8 9

Asrinaldi, S.Sos., M.Si., Ph.D. Azwar, S.Sos., M.Si., Dr. Djaswir Zein, Ir., Dr. Elfindri, SE., M.A., Ph.D., Prof.

10

Edi Indrizal, S.Sos., M.Si.

11

Endry Martius, Ir., M.Sc., Dr.

12

Eri Gas Ekaputra, Ir., MS., Dr.

13

Erwin, M.Si., Dr.

Sosiologi; Manajemen Konflik; Kajian Desentralisasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah; Konflik Agraria Kebijakan dan Pengelolaan Lingkungan; Ekologi Pedesaan; AMDAL Filsafat Ilmu; Pembangunan Masyarakat; Pengelolaan Lingkungan; Sinergisitas Perencanaan Pedesaan; Studium General Perencanaan dan Pembangunan Pendidikan Masyarakat; Penyuluhan Pembangunan Ilmu Politik; Kebijakan Publik Sosiologi; Analisis Kebijakan Publik Ekonomi Pertanian; Koperasi Ekonomi Sumberdaya Manusia; Kajian Galciltas; Pembangunan Komunitas Nelayan; Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Kajian Aspirasi dan Opini Sosial; Politik Lokal; Local Governance Filsafat Sosial; Kajian Interdisiplin; Kebi-jakan Publik; Sistem Perencanaan Publik; Teknologi dan Pembangunan Inklusif; Perlindungan Sosial Sistem dan Teknologi Pertanian; Kajian Teknologi Tepat Guna Antropologi Budaya; Perubahan Sosial; Kajian Kebencanaan; Perencanaan Sosial

43


1 14

2 Faidil Tanjung, Ir., M.Si., Dr.

3 Ekonomi Regional; Ekonomi Pembangunan; Ekonomi Infrastruktur Ekonomi Wilayah dan Kota; Perencanaan Wilayah dan Kota; Pembangunan Perkotaan; Pembangunan Perumahan Rakyat Penyuluhan Pertanian; Manajemen Inovasi; Studium General Penyuluhan Pertanian Pembangunan Pertanian; Kebijakan Pembangunan; Manajemen Pembangunan Daerah; Technopreneurship Penyuluhan Pertanian; Pengelolaan Organisasi Masyarakat; Dinamika Kelompok dan Pembelajaran Masyarakat Manajemen Pembangunan; Manajemen Aset dan Pengetahuan; Social Enterpreneurship; Otonomi Daerah dan Pelayanan Publik; Filsafat Ilmu

15

Fasbir M. Noor Sidin, SE., M.SP., Dr., Prof.

16

Fuad Madarisa, Ir., M.Sc.

17

Helmi, Ir., M.Sc. Dr., Prof.

18

Heri Bachrizal Tanjung, Ir., M.Si.

19

Ifdal, Ir., M.Sc., Dr.

20

Ira Wahyuni Syarfi, Ir., M.Si., Dr.

Perubahan Sosial; Pembangunan Perkebunan; Politik Pertanian

21

Jafrinur, Ir., M.SP., Dr.

22

Jhon Farlis, Ir., M.Sc.

Ekonomi Pangan; Perencanaan Wilayah; Studium General Perencanaan dan Pembangunan Daerah Konsolidasi Pembangunan Investigatif; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Masyarakat; Konflik Masyarakat

23

Kardiman, Ir., MS., Dr.

Perdagangan Internasional; Pembangunan Agribisnis

24

Mahdi, SP., M.Si., Ph.D.

Analisis Kelembagaan Lokal; Pengelolaan Sumberdaya Alam; Livelihood dan Agribisnis

44


1 25

2 Mayestri, M.Si., Ph.D.

26

Melinda Noer, Ir., M.Sc., Dr., Prof.

27

Nofialdi, Ir., M.Si., Dr.

28

Nursyirwan Effendi, Dr.rer.soz., Prof. Osmet, Ir., M.Sc. Dr.

29 30 31

Rahmat Syahni, Ir., MS., M.Sc., Ph.D., Prof. Rudi Febriamansyah, Ir., M.Sc., Ph.D., Prof.

32 33

Rusda Khairati, Ir., M.Si., Dr. Santosa, Ir., M.Si., Dr., Prof.

34 35

Sri Zulchairiyah, M.Si., Dr. Syafrizal, SE., MA., Ph.D., Prof.

36

38

Syafruddin Karimi, SE., M.A., Ph.D., Prof. Werry Darta Taifur, SE., M.A., Ph.D. Yonariza, Ir., M.Sc., Ph.D., Prof.

39

Yuerlita, S.Si, M.Si., Ph.D.

37

3 Statistika Terapan; Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Perencanaan Partisipatif; Pembangunan Daerah; Studium General Perencanaan dan Instrumentasi Pembangunan Nagari (Desa) Teknologi Industri; Manajemen Agribis-nis; Ekonomi Manajerial; Perencanaan Strategik; Technopreneurship Antropologi Ekonomi; Kajian Pasar; Kajian Gender Pembangunan Pertanian Inklusif; Ekonomi Politik; Kebijakan Pertanian; Pengelolaan Sumberdaya Publik Statistika Sosial-Ekonomi; Pembangunan Daerah Pembangunan Wilayah dam Pedesaan; Capacity Building; Perubahan Iklim; Kajian Gender Ekonomi Pertanian; Statistika Statistika Terapan; Teknologi Pertanian Ilmu Politik; Administrasi Publik Ekonomi Regional; Pembangunan Wilayah Ekonomi Internasional; Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Pembangunan; Kajian Kemiskinan Pengelolaan Sumberdaya Alam (Kehutanan); Ekologi Manusia; Land tenure; Pembangunan Sosial Manajemen Sumberdaya Alam; Kajian Gender dalam Pembangunan

45


ORGANISASI PENGELOLA PRODI S2 PWD K etua Prodi

: D r.Ir. Endry Martius, M.Sc.

Sekretaris Prodi

: D r.Ir. Faidil Tanjung, M.Si.

K oordinator Pemusatan Pengembangan Ekonomi Pedesaan

: D r.Ir. O smet, M.Sc.

K oordinator Pemusatan Pembangunan Masyarakat

: Prof.D r.Ir. Asdi Agustar, M.Sc.

K oordinator Pemusatan O tonomi D aerah dan Pelayanan Publik

: D r. Erwin, M.Si.

K oordinator Pemusatan Penyuluhan Pembangunan

: D r. Asmawi, MS.

K oordinator Studio Perencanaan dan Pembangunan

: D r.Ir. Endry Martius, M.Sc.

K oordinator Jurnal

: D r.Ir. O smet, M.Sc.

43

Kurikulum Prodi S2 PWD. PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UNIVERSITAS ANDALAS KURIKULUM. PRODI S2 PWD Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

Recommend Documents