Kuliah SEI
BUMN http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
1
Kuliah SEI
POLITICAL COST DAN BUMN
BUMN sebagai Badan Usaha Milik Negara sering ditafsirkan bahwa negara berkuasa penuh terhadap kinerja BUMN. Sehingga BUMN menjadi tergantung kepada siapa yang memerintah dan yang menjalankannya.
BUMN menjadi fokus perhatian masyarakat, karena adanya gap antara fasilitas yang dimiliki BUMN dengan harapan masyarakat.
BUMN beroperasi dengan dukungan fasilitas penuh (modal, perlakuan, sektoral). Sedangkan masyarakat sangat berharap mendapatkan manfaat dari keberadaan BUMN yang belum bisa terpenuhi secara optimal.
2
Kuliah SEI
BUMN dan Birokrasi : Dominannya peran negara menjadikan BUMN sebagai kepanjangan tangan penguasa yang sarat kepentingan politik merupakan salah satu sebab BUMN tidak bisa berkembang sebagaimana layaknya badan usaha.
3
Kuliah SEI
POLITICAL COST DAN BUMN
Struktur Organisasi BUMN :
Pemilik : Pemerintah RI yang diwakili Menteri Keuangan dan Menteri Negara Investasi dan BUMN Komisaris : Para pejabat Departemen Keuangan, Kementerian Negara Investasi dan BUMN dan departemen lainnya Direktur : Diisi orang-orang yang memiliki latar belakang beragam Dasar Hukum pembuatan struktur organisasi : Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
4
Kuliah SEI
Kekuatan BUMN : a. b. c.
d. e. f.
Jumlah Dan nilai aset yang besar Posisi Dan bidang usaha yang strategis Akses ke kekuasaan lebih besar Akses ke sumber pendanaan, khususnya Bank pemerintah lebih besar Perlakuan birokrasi berbeda dengan swasta Definisi negara sebagai pemilik dan pemerintah sebagai regulator sulit untuk dipisahkan dan melekat pada BUMN itu sendiri.
5
Kuliah SEI
POLITICAL COST DAN BUMN
Kelemahan BUMN : a.
Keterlibatan birokrasi dengan kepentingannya menimbulkan penyimpang-an policy direction yang merugikan BUMN sendiri
b.
Policy direction yang merugikan timbul karena adanya kepentingan elite BUMN yang ditampilkan melalui formal policy
c.
Birokrat di BUMN sulit membedakan dirinya sebagai birokrat atau profesional perusahaan, sehingga menimbulkan political cost yang sulit diukur
d.
Aset yang besar dan tidak disertai utilitas optimal berakibat over-investment dan pemborosan yang membebani BUMN itu sendiri
e.
Kemudahan dari negara adalah bentuk subsidi yang setara dengan cost bagi rakyat banyak
6
Kuliah SEI
POLITICAL COST DAN BUMN f.
Perlakuan istimewa negara kepada BUMN menjadikannya tidak peka terhadap lingkungan usahanya, lemah dalam persaingan, tidak lincah dalam bertindak, lamban mengambil keputusan, sehingga hilangnya momentum yang berakhir pada kerugian
g.
Privileges yang diberikan birokrasi harus dikompensasi dengan memberikan kemudahan kepada pihak lain melalui policy direction yang menjadi political cost bagi BUMN.
h.
Keterlibatan birokrasi dalam BUMN yang berlangsung lama sering menyulitkan direksi untuk bertindak objektif.
7
Kuliah SEI
PERUSAHAAN BUMN DI INDONESIA Perbankan PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) PT Bank Tabungan Negara (BTN) PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) PT Bank Mandiri Tbk Asuransi PT Asuransi ABRI (ASABRI) PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) PT Asuransi Jasa Raharja PT Asuransi Jiwasraya PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) PT Jamsostek PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI) PT Taspen
Jasa Pembiayaan PT Danareksa PT Kliring Berjangka Indonesia Perum Pegadaian PT Permodalan Nasional Madani PT PANN (Persero) Perum Sarana Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi PT Adhi Karya Tbk PT Brantas Abipraya PT Hutama Karya PT Istaka Karya PT Nindya Karya Perum Pengembangan Perumahan Nasional PT Pembangunan Perumahan PT Wijaya Karya Tbk. PT Waskita Karya 8
Kuliah SEI
Konsultan Konstruksi PT Bina Karya PT Indah Karya PT Indra Karya PT Virama Karya PT Yodya Karya
Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia I PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) PT Pelabuhan Indonesia III PT Pelabuhan Indonesia IV
Penunjang Konstruksi PT Amarta Karya PT Jasa Marga
Pelayaran PT ASDP Indonesia Ferry PT Bahtera Adhiguna PT Djakarta Lloyd PT Pelayaran Nasional Indonesia
Jasa Penilai PT Biro Klasifikasi Indonesia PT Surveyor Indonesia PT Sucofindo PT Survai Udara Penas
Kebandarudaraan PT Angkasa Pura I PT Angkasa Pura II (AP II)
Jasa Lainnya Perum Jasa Tirta I Perum Jasa Tirta II PT Perusahaan Pengelola Aset Telekomunikasi Perum Produksi Film Negara Logistik dan Pariwisata
Angkutan Darat Perum DAMRI PT Kereta Api Indonesia Perum PPD
Logistik PT Bhanda Ghara Reksa Perum Bulog PT Pos Indonesia PT Varuna Tirta Prakasya 9
Kuliah SEI
Perdagangan PT PP Berdikari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PT Sarinah
Pariwisata PT Hotel Indonesia Natour Bali Tourism Development Corporation (BTDC) PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
Pengerukan PT Pengerukan Indonesia
Usaha Penerbangan PT Garuda Indonesia PT Merpati Nusantara Airlines
Industri Farmasi PT Bio Farma PT Indofarma Tbk PT Kimia Farma Tbk
Dok dan Perkapalan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari PT Dok dan Perkapalan Surabaya PT Industri Kapal Indonesia
KAWASAN INDUSTRI PT Kawasan Berikat Nusantara PT Kawasan Industri Medan PT Kawasan Industri Makasar PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam) 10
Kuliah SEI
Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan Perkebunan PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) PT Perkebunan Nusantara IX PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) PT Perkebunan Nusantara XII PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Pertanian PT Pertani PT Sang Hyang Seri Perikanan PT Perikanan Samodra Besar PT Perikanan Nusantara Perum Prasarana Perikanan Samudra
Pupuk PT Asean Aceh Fertilizer PT Pupuk Sriwidjaja Kehutanan PT Inhutani I PT Inhutani II PT Inhutani III PT Inhutani IV PT Inhutani V Perum Perhutani Kertas PT Kertas Kraft Aceh PT Kertas Leces Percetakan dan Penerbitan PT Balai Pustaka Perum Percetakan Negara Indonesia PT Pradnya Paramita Perum Percetakan Uang RI Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi Dok dan Perkapalan PT PAL
11
Kuliah SEI
Pertambangan PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM) PT Pertamina PT Sarana Karya PT Timah Tbk Energi PT Energy Management Indonesia (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk PT PLN PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
Industri Pertahanan PT DAHANA PT PINDAD Semen PT Semen Baturaja PT Semen Gresik Tbk Industri Sandang PT Cambrics Primissima PT Ind. Sandang Nusantara
Industri Berbasis Teknologi PT Batan Teknologi PT Inka PT Inti PT LEN Industri
Aneka Industri PT Garam PT Iglas PT Industri Soda Indonesia Perusahaan Patungan Minoritas*
Baja dan Konstruksi Baja PT Barata Indonesia PT Boma Bisma Indra PT Krakatau Steel
KAWASAN INDUSTRI PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
Telekomunikasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 12
STRUKTUR REVENUE (PENDAPATAN) DAN EXPENSE (BEBAN) BUMN
Kuliah SEI
BUMN
sebagai development agent boleh boros atas nama pembangunan, sehingga manajemen memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi.
BUMN
memiliki strategic position atau natural monopoli, sehingga revenue bersumber dari captive market yang jarang dimiliki oleh swasta.
13
Kuliah SEI
Kebocoran 1. 2. 3.
4.
dan penyimpangan yang muncul di BUMN : Munculnya pos pengeluaran fiktif untuk menampung political cost Lahirnya biaya yang tidak relevan dengan core business BUMN Biaya-biaya yang dikeluarkan tidak mengandung kewajaran dari aspek bisnis normal yang berakibat BUMN terjebak bisnis berbiaya tinggi. Over investment yang terus menerus menimbulkan cost yang terus menerus ditanggung selama hidup BUMN.
14
Kuliah SEI
ASSESSMENT TERHADAP PUBLIC ACCOUNTABILITY
Rekontruksi BUMN : 1. 2. 3.
berbagai bentuk, praktik dan pola-pola yang menimbulkan political cost harus dihilangkan atau diminimumkan Political will dari pemerintah untuk mengatasi sunguhsungguh dan terencana Pemerintah harus menetapkan pola rekruitmen yang baku karena hingga saat ini belum ada pola rekruitmen yang jelas
15
Kuliah SEI
Pembenahan BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa : 1. 2.
3.
4.
Meminimalkan keterlibatan birokrasi di BUMN Redefinisi BUMN menjadi Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) sehingga pertanggungjawaban pengelola BUMN kepada rakyat. Budaya mundur bagi direksi-komisaris BUMN harus mulai ditanamkan sehingga ada kejelasan hubungan antara performance dan punishment. Pengelola yang berprestasi dipertahankan dan dipromosikan sedangkan yang bermasalah diberhentikan berdasarkan kriteria yang objektif
16
Kuliah SEI
ASSESSMENT TERHADAP PUBLIC ACCOUNTABILITY Melakukan review terhadap keberadaan BUMN melalui : a. BUMN yang bergerak dalam bidang usaha yang telah dilaksanakan masyarakat atau swasta tidak perlu lagi ada BUMN. b. Prioritas utama adalah bank-bank BUMN dan perusahaan sekuritas diswastakan 100% karena menjadi beban negara c. BUMN yang memiliki posisi strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak dan bidang usahanya tidak dilaksanakan swasta, perlu dipertahankan.
17
Kuliah SEI
Hilangkan political cost dengan public accountability dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Keterlibatan pemerintah melalui : a. Pola rekruitmen yang objektif dan terukur b. Perencanaan anggaran, misi dan sisi perusahaan c. Evaluasi kerja BUMN melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS)
18
Kuliah SEI
PRIVATISASI BUMN
Tujuan dari privatisasi BUMN antara lain : Memberikan kesempatan kepada BUMN untuk melakukan direct placement dan go public Meningkatkan efisiensi dan efektivitas BUMN dalam rangka menghadapi persaingan di pasar global dan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan serta dalam pemilikan saham BUMN.
19
Kuliah SEI
Pasar Modal dan Democratization of Capital Pasar modal bertujuan menunjang pembangunan nasional dalam rangka pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Pasar modal berfungsi menghimpun dana yang dapat digunakan untuk sumber pembiayaaan bagi dunia usaha. Keberadaan pasar modal dapat dimanfaatkan oleh perusahaan berskala besar, menengah maupun kecil baik swasta maupun BUMN.
20
Kuliah SEI
PRIVATISASI BUMN
Pasar modal juga sebagai wahana penyebarluasan pemilikan saham (democratization of capital) Pasar modal juga memberikan manfaat dalam peningkatan efisiensi perusahaan
21
Kuliah SEI
Peran BUMN dalam Pasar Modal Tahun 1977, BUMN dipercaya untuk membantu pengembangan pasar modal , yaitu melalui PT Danareksa. Partisipasi BUMN diharapkan lebih ditingkatkan lagi dengan aktivitas BUMN sebagai emiten. Partisipasi emiten di pasar modal akan meningkat Dan terus meningkat sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka privatisasi BUMN. Sejalan dengan kebijakan privatisasi, khusunya melalui pasar modal peranan yang lebih besar bagi BUMN sebagai emiten dalam pengembangan pasar modal di masa datang, merupakan suatu kenyataan yang tidak sulit dicapai. 22
Kuliah SEI
PRIVATISASI BUMN
BUMN sebagai badan usaha mempunyai peranan yang sangat besar dalam menciptakan likuiditas pasar mengingat pada umumnya BUMN memiliki asset yang besar.
BUMN dapat pula mempengaruhi perkembangan pasar modal karena faktor daya tarik BUMN bagi masyarakat.
Dengan masuknya BUMN ke pasar modal diharapkan akan berdampak positif terhadap pengembangan pasar modal di Indonesia
Semakin banyak BUMN yang Go Public, diharapkan akan menciptakan iklim yang semakin baik bagi pengembangan pasar modal yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.
23
Kuliah SEI
PRIVATISASI BUMN
Hambatan Privatisasi : Menyangkut kultur dalam BUMN itu sendiri. Hampir di semua lini dan level dalam BUMN, mulai dari tingkat menteri hingga jajaran direksi berperilaku sebagai pemegang saham di samping fungsi-fungsi lain yang dimiliki pemerintah sebagai regulator BUMN terlalu banyak menggunakan tenaga konsultan yang tidak jelas peranan dan fungsinya.
Privatisasi memang tidak selalu go public (initial public offering – IPO) melalui pasar modal. Privatisasi juga bisa dilakukan secara langsung (private placement) dengan mengundang investor strategis (strategic partners) Di Indonesia program privatisasi dilakukan dalam wacana reformasi, demokrasi dan penegakan hukum (law enforcement). Dari sisi ini pelaksanaan privatisasi juga harus dipertanggung jawabkan kepada publik
24
Kuliah SEI
MASALAH POKOK BUMN
Kekayaan negara bisa diklasifikasikan menjadi 4 kategori : 1. Kekayaan yang diperoleh melalui APBN 2. Yang dipisahkan dan masuk dalam BUMN 3. Yang dikelola BPPN akibat krisis moneter 4. Anugrah Yang Maha Esa diwariskan oleh nenek moyang (SDA)
Masalah pokok yang terkait dengan kekayaan negara adalah : pencatatan dan pengadministrasian, utilitas dan aspek pengelolaannya dan akuntabilitas para pengelola kekayaan negara
25
Kuliah SEI
ADMINISTRASI KEKAYAAN NEGARA
Kenyataan di lapangan masih sering menunjukkan : a.
b. c.
Akurasi pencatatan dan adminitrasi kekayaan negara yang berasal dari APBN masih diragukan mengingat banyaknya kasus-kasus yg menyelimuti keberadaan kekayaan negara Nilai kekayaan negara di BUMN masih tidak jelas Nilai kekayaan yang dikelola BPPN juga penuh dengan kontroversi yang sampai dengan saat ini membingungkan masyarakat
Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) tidak cuma mencatat aset-aset milik negara, tapi juga mencatat hutang negara secara akurat dan tepat waktu.
Kemajuan teknologi mengharuskan setiap negara untuk menerapkan Fund Accounting yang baik
26
Kuliah SEI
AKUNTABILITAS KEKAYAAN NEGARA
Akuntabilitas kekayaan negara sangat terkait dengan sistem dan budaya politik yang dianut, landasan hukum, SAP, profesionalitas dan integritas dari para penyelenggara negara
Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban politik dan hukum penyelenggara negara terhadap kewenangan dan mandat yang diberikan rakyat. Lemahnya SAP, lemahnya landasan hukum serta rendahnya integritas pengelola kekayaan negara akan menjadikan kekayaan negara bukan sebagai sumber daya yg optimal melainkan sebagai pemborosan.
27
Kuliah SEI
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG SEHAT
Reformasi di bidang pengelolaan kekayaan negara melalui penyusunan SAP yang sehat akan memberikan manfaat : a. b.
c. d. e. f.
Memungkinkan pengelolaan kekayaan negara yang transparan, akurat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan Mencegah dan meminimumkan kebocoran Mempermudah ditemukannya adanya penyimpangan dan dapat dipakai untuk pengukuran efisiensi Membantu apabila pemerintah ingin memperoleh sumbersumber pembiayaan dari masyarakat melalui obligasi Membantu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat Memberi contoh kepada masyarakat atau swasta tentang good public government dan tidak hanya menuntut good corporate government dari mereka 28
Kuliah SEI
PERAN BUMN DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA 1.
2.
3.
4.
5.
Badan usaha milik negara (BUMN), memiliki wewenang dan peran yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian suatu negara BUMN berperan sebagai lokomotif, motor penggerak, trainer, fasilitator, motivator, mentor dan mitra strategis bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). BUMN diharapkan bisa sekaligus sebagai trainer, mentor bisnis, fasilitator, motivator, dan mitra strategis yang saling menguntungkan dengan kegiatan ekonomi rakyat yang unit usaha rakyat rata-rata masih tergolong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) BUMN berfungsi untuk mengelola segala sumber daya dan faktor-faktor produksi yang ada di dalam negara, untuk kesejahteraan ekonomi rakyatnya. BUMN dan UMKM, dirancang dalam bentuk kerjasama profesional, bukan bersifat sosial
29
Kuliah SEI
~ Fin ~
30
Kuliah SEI
1. Jelaskan
31
