GUBERNUR LAMPUNG KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 090 / III.07 / HK / 2009
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2009-2012PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2009-2012
GUBERNUR LAMPUNG,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik pada penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat perlu untuk mengoptimalkan pengelolaan
komunikasi
dan
informatika
hubungan
masyarakat dengan pemerintah; b. bahwa teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang besar dalam kelancaran pengelolaan informasi publik; c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan informasi publik perlu
mensinergikan
pengelolaan
informasi
dan (unsur
mengkoordinasikan humas/kehumasan,
unsur unsur
pengelola teknologi informasi dan data) dari seluruh SKPD serta
melibatkan
seluruh
pemangku
kepentingan
(stakeholders) dan masyarakat; d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c, tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Provinsi Lampung periode 2009-2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kominfo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 tahun 2007, Nomor 373/M.Kominfo/08/2007 dan Nomor KB/01/M.PAN/08/2007 tentang Revitalisasi Fungsi Hubungan Masyarakat
pada
Instansi
Pemerintah,
Kesekretariatan
Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor RER/12/M.PAN/18/TAHUN 2007 tentang Pedoman Umum
Hubungan
Masyarakat
di
Lingkungan
Instansi
Pemerintah; 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
: Membentuk
Badan
Koordinasi
Kehumasan
(BAKOHUMAS)
Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2009 - 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas : a. melakukan komunikasi dan informasi antar SKPD dan dari atau ke pusat data Provinsi Lampung dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi; b. melakukan pemuktahiran (updating) data dan informasi terkini di unit kerja masing-masing untuk kelancaran komunikasi dan informatika antar SKPD dan dari atau ke Pusat Data Provinsi Lampung dan Masyarakat; c. meningkatkan dan mengembangkan peran komunikasi dan informatika untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dilingkungan SKPD masing-masing; dan d. merencanakan serta melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi dan kehumasan.
KETIGA
: Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS)
bertanggungjawab
dan
melaporkan
hasil
pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung.
KEEMPAT
: Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber lain yang syah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
KEENAM
: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/146/B.IX/HK/2002 tentang Pembentukan Forum Kehumasan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
KETUJUH
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Telukbetung Pada tanggal 12 Februari 2009
GUBERNUR LAMPUNG
Dto
SYAMSURYA RYACUDU
Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Menteri KOMINFO di Jakarta; 3. Menteri Negara PAN di Jakarta; 4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; 6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung; 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung; 8. Masing-masing yang bersangkutan.
LAMPIRAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR
: G/ 090 / III.07 / HK / 2009
TANGGAL : 12 Februari 2009
SUSUNAN PERSONALIA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2009 – 2012
I. Penasehat
1. Gubernur Lampung 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung 3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung 5. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung 6. Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam 7. Komandan
Angkatan
Laut
(DANLANAL)
Panjang 8. Komandan Angkatan Udara (DANLANUD) Astra Ksetra 9. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
II. Ketua Umum
Assisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
III. Ketua Pelaksana
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
IV. Sekretariat a. Kepala Sekretariat b. Anggota
Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Lampung 1. Kasubag
Perencanaan
Diskominfo
Provinsi
Lampung 2. Kasi
Monitoring
dan
Evaluasi
Diskominfo
Provinsi Lampung 3. Syahriza, S.Sos (NSU Diskominfo Provinsi Lampung)
V. Bendahara
Kabag Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
VI. Wakil bendahara
Kasubbag Lampung
Keuangan
Dinas
Kominfo
Provinsi
VII Bidang-bidang a.
Bidang
Teknologi
Informasi : Ketua
Kabid Pengolahan Data dan Informatika Dinas KominfoProvinsi Lampung
Anggota
1. Penanggungjawab
pengelola
Teknologi
Informasi dari masing-masing SKPD/Unit Kerja, Kanwil, BUMN/BUMD di Provinsi Lampung 2. Kasi
Pengembangan Teknologi
Informatika
Dinas Kominfo Provinsi Lampung
b. Bidang
Sumber
Daya
Manusia Ketua
Kabid Pengkajian dan Pengembangan Informasi Dinas Kominfo Provinsi Lampung
Anggota
1. 1.
Kabid
Diklat
Teknis
Fungsional
BANDIKLATDA Provinsi Lampung 2. Kasi
Manajemen
Pengembangan
SDM
Pengkajian
Informasi
Dinas
dan
Kominfo
Provinsi Lampung c. Bidang Pengolahan Data dan Informasi: Ketua
Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung
Anggota
1. Penanggung jawab pengelola Data dari masingmasing SKPD/Unit Kerja, Kanwil, BUMN/BUMD di Provinsi Lampung 2. Kasi Statistik Dinas Kominfo Provinsi Lampung 3. Kasi
Pengolahan
Data
dan
Pelayanan
Informatika, Dinas Kominfo Provinsi Lampung d. Bidang Hubungan Masyarakat: Ketua
Kabid Humas Dinas Kominfo Provinsi Lampung
Anggota
1. Penanggung jawab pengelola Data dari masingmasing SKPD/Unit Kerja, Kanwil, BUMN/BUMD di Provinsi Lampung 2. Kasi Dokumentasi dan Pemberitaan Dinas Kominfo Provinsi Lampung 3. Kasi Hubungan Antar Lembaga Dinas Kominfo Provinsi Lampung. GUBERNUR LAMPUNG, DTO SYAMSURYA RYACUDU