kreditur, tidak mungkin kreditur mau memberikan pinjaman kepada debitur

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dana merupakan “oksigen” bagi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Seperti halnya manusia yang tidak mungkin hidup tanpa oksigen, perusahaan juga akan mati tanpa dana. Dana bagi perusahaan diperoleh dari berbagai sumber, baik dari modal (equity) dan utang (loan).1 Untuk masalah pendanaan, perusahaan seringkali meminjam uang yang dibutuhkan kepada pihak lain. Dalam hubungan ini, pihak yang memberikan pinjaman uang disebut kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut debitur atau si berutang. Pemberian pinjaman atau kredit yang diberikan kreditur kepada debitur dilakukan karena adanya kepercayaan bahwa debitur dapat mengembalikan pinjaman tersebut kepada kreditur tepat pada waktunya. Tanpa adanya kepercayan dari kreditur, tidak mungkin kreditur mau memberikan pinjaman kepada debitur. Apabila

debitur

tidak

dapat

mengembalikan

pinjaman

sebagaimana

diperjanjikan sebelumnya, maka harta debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada

maupun yang baru ada dikemudian hari dapat

digunakan sebagai tanggungan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya kepada kreditur2 sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. 1 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, (Jakarta: Grafiti, 2010), hal 295. 2 Lihat Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1131 KUHPerdata tersebut menentukan, harta kekayaan debitor bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditur yang diperoleh dari perjanjian utang piutang diantara mereka, tetapi untuk menjamin semua kewajiban yang timbul dari perikatan debitor.

1

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2

Pada umumnya, debitur tidak hanya meminjam utang kepada satu pihak saja, tetapi sering kepada beberapa pihak. Dalam hal ini Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masingmasing, kecuali antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”, Pasal ini memberikan jaminan kedudukan yang seimbang bagi krediturnya. Namun ketentuan ini dapat dikecualikan apabila ditentukan lain oleh undang-undang karena alasan yang sah untuk didahulukan oleh kreditur lainnya misalnya tagihan yang bersangkutan berupa hak hak istimewa, tagihan yang dijamin dengan hak gadai, dan tagihan yang dijamin dengan hipotik. Dalam Pasal 1133 KUH Perdata jelas menyatakan: “Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam Bab 20 dan 21 buku ini”. Hal ini berkaitan dengan ketentuan dalam hal hak jaminan khusus dan umum. Hak jaminan khusus seperti juga jaminan umum, tidak memberikan jaminan, bahwa tagihannya pasti dilunasi, tetapi hanya memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dalam penagihan, lebih baik daripada kreditur konkuren yang tak memegang hak jaminan khusus atau dengan perkataan lain ia relatif lebih terjamin dalam pemenuhan tagihannya.


3

Selain jaminan materiil (kebendaan), juga terdapat jaminan immaterial (personal). Jaminan immaterial telah dikenal pada hukum Romawi untuk mengenal orang sebagai penjamin utang debitur, konsekuensi dari orang yang mengajukan dirinya sebagai penjamin utang debitur sedangkan ternyata penjamin tersebut tidak mampu membayar utang debitur dari harta kekayaannya, maka penjamin tersebut akan menjadi budak dari kreditur. Dalam perkembangannya, jaminan berupa penjamin perorangan tersebut tidak lagi menyangkut jasmani dari penjamin tersebut, tetapi terbatas kepada harta kekayaannya saja.3 Istilah jaminan perorangan berasal dari kata borgtocht, dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah jaminan immateriil. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengartikan jaminan immateriil (perorangan) adalah “Jaminan yang menimbulkan

hubungan

dipertahankan

terhadap

langsung debitur

pada

tertentu,

perorangan terhadap

tertentu, harta

hanya

kekayaan

dapat debitur

seumumnya” 4. Pendapat yang lain disampaikan oleh Soebekti mengartikan jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) sepengetahuan si berhutang

3

Sutan Remy Sjahdeini, Op. cit., hal 302. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, ditulis dalam rangka kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional Berupa Proyek Penulisan Karya Ilmiah,Tahun 2001, hal.4. 4


4

tersebut.5 Menurut Soebekti juga, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.6 Jaminan perorangan tersebut terbagi atas dua jenis, yaitu jaminan yang dilakukan oleh pribadi (personal guarantee) dan pemberian garansi yang dilakukan oleh badan hukum (corporate guarantee). Pada dasarnya keduanya memiliki prinsip yang sama dimana hak dan kewajiban yang dimiliki pemberi garansi (penjamin) pada kedua jenis penanggungan tersebut identik, hanya saja subjek pelakunya berbeda. 7 Keberadaan penjamin disini personal guarantee maupun corporate guarantee berupa pernyataan8 oleh seorang pihak ketiga (penjamin), bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan dan penjamin bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur tersebut bila debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya garansi/jaminan ini, pihak kreditur dapat menuntut kepada penjamin untuk untuk membayar utang debitur bila debitur lalai atau tidak mampu untuk membayar utangnya tersebut.9 Dalam hal debitur sudah tidak memiliki kemampuan lagi dalam membayar utangnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah permohonan 5 Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1989, hal. 15. 6 Ibid. 7 Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal.151. 8 Suatu Pernyataan adalah “menyatakan sesuatu” dengan tujuan mengungkapkan kehandak yang bertujuan. Pernyataan merupakan landasan dari kekuatan mengikat. Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bahti, 2006), hal 406. 9 Ibid.


5

pailit sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Pemilihan mekanisme kepailitan melalui Pengadilan Niaga diambil pelaku usaha mengingat waktu penyelesaian yang relatif lebih cepat daripada mekanisme gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri. Selain itu, setiap tahapan dari permohonan hingga pengurusan dan pemberesan harta pailit sudah diatur sangat ketat oleh UUK-PKPU sehingga setiap proses dapat berjalan sesuai dengan waktu yang diperkirakan. Walaupun banyak memiliki kelebihan, penyelesaian hutang piutang melalui mekanisme pailit sering mengalami kendala. Salah satunya terkait dengan corporate guarantee.

Di

satu

sisi,

corporate

guarantor

hanya

dapat

dimintakan

pertanggungjawabannya apabila debitur utama sudah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya. Hal ini tentunya akan membutuhkan waktu yang lama dan tidak sejalan dengan semangat peradilan cepat yang diusung oleh Pengadilan Niaga. Selain itu, corporate guarantee yang tidak beritikad baik juga dapat berlindung dibalik kewajiban menagih kepada debitur utama tersebut. Kendala yang lainnya adalah terkait dengan permohonan pailit yang dapat diajukan kepada corporate guarantee yang telah melepaskan hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1832 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi : “Pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang penjamin atau penanggung telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya bendabenda atau harta kekayaan debitur disita dan dijual terlebih dahulu.”10 10

Selain karena telah melepaskan hak istimewanya, Pasal 1832 ayat 2,3,4,dan 5 KUH Perdata menyatakan bahwa penjamin dapat diajukan permohonan pernyataan pailit apabila: a. Penjamin telah bersama-sama debitor mengikatkan dirinya secara tanggung renteng.


6

Di satu sisi, permohonan pailit yang diajukan kepada corporate guarantor yang telah melepaskan hak istimewanya bersamaan dengan debitur dianggap dapat memberikan perlindungan kepada kreditur.11 Namun di sisi lainnya, perusahaan yang beritikad baik sebagai corporate guarantor juga perlu dilindungi. Permohonan pailit yang diajukan terhadap perusahaan tentunya akan berdampak buruk pada kegiatan bisnis perusahaan karena rekan bisnis dan investor perusahaan akan mengantisipasi bila perusahaan dinyatakan pailit, seperti investor menarik asset dari perusahaan, rekan bisnis membatalkan perjanjian/kontrak dengan perusahaan. Disamping itu, iklim kerja juga akan terganggu karena keresahan tenaga kerja yang dibayangbayangi pemutusan hubungan kerja. Melalui pembahasan ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha untuk mengetahui bagaimana kedudukan corporate guarantor, bila corporate guarantor secara sukarela telah mencabut hak istimewanya untuk bertindak sebagai corporate guaranteee, dan selain itu juga untuk mengetahui bagaimana perlindungan kepada corporate guarantor dan kreditur pemegang corporate guarantee dalam proses kepailitan. Dengan demikian kemudahan verifikasi dapat berjalan dengan lancar karena verifikasi merupakan prosedur untuk menetapkan hak menagih.12

a. Debitor dapat mengajukan tangkisan yang hanya menyangkut dirinya secara pribadi. b. Debitor berada dalam keadaan pailit. c. Penjaminan (penanggungan) tersebut telah diberikan berdasarkan perintah pengadilan. 11 Sunarmi, Hukum Kepailitan, (Jakarta:Sofmedia, 2010 ), hal.196. 12 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penudaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia, (Jakarta: Radjawali Pers, 1991), hal.71.


7

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas tesis yang berjudul “Kedudukan Corporate Guarantor Sebagai Pihak Penjamin Debitur Utama Dalam Proses kepailitan”. B. Rumusan Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1.

Bagaimana kedudukan corporate guarantor yang telah secara sukarela melepaskan hak istimewanya untuk bertindak sebagai corporate guarantee dalam perkara kepailitan ?

2.

Bagaimana perlindungan terhadap corporate guarantor yang dimohonkan pailit dalam hal debitur utama tidak mampu melaksanakan kewajibanya ?

3.

Bagaimanakah perlindungan terhadap kreditur pemegang corporate guarantee dalam hal debitur utama pailit?

C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1.

Untuk mengetahui kedudukan corporate guarantor yang telah secara sukarela melepaskan hak istimewanya untuk bertindak sebagai corporate guarantee.

2.

Untuk mengetahui perlindungan terhadap corporate guarantee yang dimohonkan pailit dalam hal debitur utama wanprestasi.

3.

Untuk mengetahui perlindungan terhadap kreditur pemegang corporate guarantee dalam hal debitur utama pailit .


8

D. Manfaat Penelitian Selain tujuan tersebut di atas, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal di antaranya: 1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum kepailitan. 2. Secara Praktis Penelitian diharapkan bermanfaat untuk : a. Memberikan

sumbangan

kepada

penegak

hukum

terutama

dalam

menyelesaikan masalah hukum yang berkenaan dengan hukum dengan hukum kepailitan. b. Dengan adanya penelitian ini maka Penulis dapat memberikan gambaran hukum tentang bagaimana hak istimewa dalam perjanjian pemberian garansi oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan dalam kepailitan. c. memberikan

pemahaman

kepada

insan

perbankan

terkait

dengan

dimungkinkanya corporate guarantee dapat ikut serta dimohonkan pailit. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan informasi yang ada dan dari penelusuran yang telah dilakukan di kepustakaan Universitas Sumatera Utara dan kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

oleh peneliti, maka penelitian dengan judul

“Kedudukan Corporate Guarantor Sebagai Pihak Penjamin Debitur Utama


9

Dalam Proses Kepailitan” belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya, namun ada beberapa tesis terdahulu yang menyangkut dengan masalah kepailitan yaitu: 1. Satria Braja Hariandja, Tesis pada tahun 2011 dengan judul “Analisis Yuridis Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 65/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST)”. 2. Atmawati, Tesis pada tahun 2003 dengan judul “Penyelesaian Utang Piutang Melalui Hukum Kepailitan Suatu Antisipasi Terhadap Kredit Bermasalah”. 3. Halida Rahardini, Tesis pada tahun 2002 dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Tanggung jawab direktur Dalam Hal Terjadi Kepailitan Perseroan”. Meskipun demikian, permasalahan dan penyajian dari penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian di atas. Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif, dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun. Apabila di kemudian hari ternyata penelitian ini telah melanggar asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif, dan terbuka, maka Peneliti bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. F. Kerangka Teori dan Konsepsional 1.

Kerangka Teori Teori yang digunakan dalam membahas permasalahan yang dirumuskan

dalam penelitian ini adalah teori hukum keadilan yang dikemukakan oleh Adam


10

Smith (1723-1790).13 Adam Smith hanya menerima satu konsep atas teori keadilan yaitu keadilan komutatif. Alasannya, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak lain. Adam Smith menggambarkan keadilan komutatif tersebut dalam 3 (tiga) prinsip yaitu:14 1.

Prinsip No Harm Prinsip keadilan komutatif menurut Adam Smith adalah no harm, yaitu tidak merugikan dan melukai orang lain baik sebagai manusia, anggota keluarga atau anggota masyarakat baik menyangkut pribadinya, miliknya atau reputasinya. Pertama, keadilan tidak hanya menyangkut pemulihan kerugian, tetapi juga menyangkut pencegahan terhadap pelanggaran hak dan kepentingan pihak lain. Kedua, pemerintah dan rakyat sama-sama mempunyai hak sesuai dengan status sosialnya yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Pemerintah wajib menahan diri untuk tidak melanggar hak rakyat dan rakyat sendiri wajib menaati pemerintah selama pemerintah berlaku adil, maka hanya dengan inilah dapat diharapkan akan tercipta dan terjamin suatu tatanan sosial yang harmonis. Ketiga, keadilan berkaitan dengan prinsip ketidakberpihakan (impartiality), yaitu prinsip perlakuan yang sama didepan hukum bagi setiap anggota masyarakat.

13 Bismar Nasution, Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi, Pidato pada Pengukuhan sebagai Guru Besar, (Medan: USU , 17 April 2004), hal. 4-5. 14 http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-adamsmith.html, di unduh tanggal 27 Desember 2012, Pukul 10.48.


11

2.

Prinsip Non-Intervention Disamping prinsip no harm, juga terdapat prinsip no intervention atau tidak ikut campur dan prinsip perdagangan yang adil dalam kehidupan ekonomi. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorangpun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Campur tangan dalam bentuk apapun akan merupakan pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu harm (kerugian) dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan.

3.

Prinsip Keadilan Tukar Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Dalam keadilan tukar ini, Adam Smith membedakan antara harga alamiah dan harga pasar atau harga aktual. Harga alamiah adalah harga yang mencerminkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh produsen, yaitu terdiri dari tiga komponen biaya produksi berupa upah buruh, keuntungan untuk pemilik modal, dan sewa. Sedangkan harga pasar atau harga aktual adalah harga yang aktual ditawarkan dan dibayar dalam transaksi dagang didalam pasar. Guru Besar dalam bidang filosofi moral dan sebagai ahli teori hukum Adam

Smith,

mengatakan bahwa : Tujuan keadilan adalah untuk melindungi diri dari

kerugian (the goal of justice is to secure from injury).15

15

Ibid, sebagaimana dikutip dari R.L.Merk, D.D.Raphael dan P.G.Stein,e.d, Lecture of Jurisprudence, (Indianapolis: Liberty Fund, 1982), hal. 9.


12

Menurut Satjipto Rahardjo, Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadannya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan kekuasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang. Salah satu filosofi hukum kepailitan ialah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yaitu memberi manfaat, kegunaan dan kepastian hukum.16 Keadilan menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa saja yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya. Aristoteles menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah bahwa : a. Seorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti “lawfull” yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti, dan ; b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak.17 Untuk memperjelas ukuran keadilan sebagaimana yang diutarakan dari pendapat Aristoteles di atas, maka debitur utama menuangkan ketentuan hak dan

16 17

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal.53. Ibid.


13

kewajiban pemberi garansi/penjaminan dalam bentuk perjanjian yang dinamakan dengan Perjanjian Pemberi Garansi/Penjaminan yang memuat persetujuan dimana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatanya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya (Pasal 1820 KUHPer). Dalam hal ini seorang pihak ketiga yang dimaksud disini adalah corporate guarantee yang secara sukarela mengikatkan diri sebagai penjamin yang akan memenuhi kewajiban debitur utama apabila si debitur utama lalai atau tidak mampu lagi melaksanakan kewajibanya kepada kreditur. Perjanjian Pemberian Garansi/Penjaminan ini berlaku mengikat dan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.18 Dengan kata lain antara debitur utama dengan CG memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur. Aristoteles juga mengemukakan dua macam keadilan yaitu:19 a. Keadilan Disitributif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya, ia tidak dibenarkan menuntut bagian yang sama banyaknya. b. Keadilan Komutatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya tanpa mengingat jasa-jasa perorangan. Menurut W. Friedman, suatu undang-undang haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan di antara pribadipribadi tersebut.20 Hal ini menjadi dasar pertimbangan bagi CG dan debitur utama untuk mengetahui lebih jelas hak dan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam 18

Pasal 1338 KUHPerdata. M.Solly Lubis, Diktat Teori Hukum, (Medan: USU, 2010), hal.24. 20 W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum Dalam buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhammad Arifin, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal.7. 19


14

Perjanjian Pemberian Garansi/Penjaminan. Perjanjian ini dapat memberikan keadilan yang sama terhadap CG dan debitur utama walaupun terdapat perbedaan-perbedaan pemenuhan kewajiban-kewajiban antara pribadi-pribadi dalam memenuhi kewajiban terhadap kreditur sebagaimana yang dimaksud oleh pendapat Friedmann di atas. Dengan adanya perjanjian pemberian garansi/jaminan tersebut maka sebagaimana ketentuan dari Pasal 1832 ayat 1 KUHPer yang menyatakan “Pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang penjamin atau penanggung telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda atau harta kekayaan debitur disita dan dijual terlebih dahulu”. Telah berlaku bagi CG oleh karena CG telah melepaskan hak istimewanya dengan adanya perjanjian pemberian garansi/penjaminan tersebut. Dengan kata lain antara CG dan debitur utama telah memiliki kedudukan yang sama. Teori keadilan digunakan untuk menganalisis apakah perjanjian pemberian garansi telah memberikan keadilan bagi Kreditur, Debitur dan Corporate Guarantor. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) Nomor 37 Tahun 2004 lahir bertujuan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.21 Bila debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua hutang kepada kreditur, maka para kreditur akan

21

Imran Nating, Hukum Kepailitan, http//artikelhukumku.blogspot.com//, diakses tanggal 15 Juni 2012.


15

berlomba dengan segala cara baik yang halal maupun tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditur yang datang belakangan mungkin sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis, hal ini sangat tidak adil dan merugikan. Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan UUK-PKPU22. Dengan lahirnya UUK-PKPU diharapkan antara debitur dan kreditur dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka masingmasing sehingga terwujudlah keadilan diantara mereka, karena salah satu filosofi hukum kepailitan tersebut adanya nilai keadilan. Dengan Lahirnya UUK-PKPU, pertanyaan berapa besar pembagian piutang kepada kreditur telah diatur yaitu antara lain: a. Asset disusun sedemikian sehingga mereka dapat dialokasikan diantara pemegang klaim melawan debitur atau kekayaan debitur. b. Tagihan ditentukan sedemikian sehingga peserta-peserta di dalam proses pembagian mungkin dipertemukan. c. Peraturan

menentukan

siapa

yang

diprioritaskan,

diantara

penagih-penagih, akan mendapatkan apa dan dalam kedudukan sebagai apa. 23 Ketiga pertimbangan yang telah diuraikan di atas memungkinkan bahwa kreditur tak terjamin pada umumnya akan setuju kepada sistem kolektif sebagai pengganti rencana pemulihan piutang individu karena tidak ada kreditur tunggal. Bagaimanapun para kreditur akan setuju kepada sistem kolektif kecuali jika ada suatu

22

Rudhy A. Lontoh, et.al., Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Alumni, 2001), hal.75-76. 23 Ibid.


16

sistem yang mengikat semua kreditur lain. Untuk mengijinkan debitur membuat perjanjian dengan kreditur lain yang akan memilih ke luar daripada kerangka penyelesaian. Hal ini sesuai dengan asas yang terkandung dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berisi antara lain adalah : a. Asas Keseimbangan Undang-undang

ini

mengatur

beberapa

ketentuan

yang

merupakan

perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik. b. Asas Kelangsungan Usaha. Dalam Undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan kelangsungan usahan bagi perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. c. Asas Keadilan. Dalam Kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangan-


17

wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masingmasing terhadap debitur dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya. d. Asas Integrasi Asas integrasi dalam Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.24 Sutan Remy Sjahdeini menyatakan untuk memantapkan keyakinan kreditur bahwa debitur akan secara nyata mengembalikan pinjamanya setelah jangka waktu pinjaman berakhir, dalam hukum terdapat beberapa asas menyangkut jaminan. Asas yang pertama menentukan apabila debitur ternyata pada waktunya tidak melunasi utangnya kepada kreditur karena suatu alasan tertentu, maka harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi agunan atau jaminan utangnya yang dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang itu. Asas ini dituangkan dalam Pasal 1131 KUHPerdata (KUHPer) yang berbunyi: “segala harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan debitur”.25 Pasal 1131 KUH Perdata menentukan harta kekayaan debitur bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditur yang diperoleh dari perjanjian kredit diantara mereka, tetapi untuk menjamin semua kewajiban yang

24 25

Penjelasan Umum UUK-PKPU. Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, hal.4-5.


18

timbul dari perikatan debitur. Oleh karena Pasal 1131 KUH Perdata menentukan semua harta kekayaan (asset) debitur menjadi agunan bagi pelaksanaan kewajibannya bukan kepada kreditur tertentu saja tetapi juga semua kreditur lainya, maka perlu ada aturan main tentang cara membagi aset debitur itu kepada para krediturnya apabila aset itu dijual karena tidak dapat membayar utang-utangnya. Aturan main itu ditentukan oleh Pasal 1132 KUH Perdata yang merupakan asas kedua yang menyangkut jaminan.26 Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan : “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, secara garis besar dikenal 2 (dua) macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan tersebut terbagi atas dua jenis, yaitu jaminan yang dilakukan oleh pribadi (personal guarantee) dan pemberian garansi yang dilakukan oleh badan hukum (corporate guarantee/CG). Pada dasarnya keduanya memiliki prinsip yang sama dimana hak dan kewajiban yang dimiliki pemberi garansi (penjamin) pada kedua jenis penanggungan tersebut identik, hanya saja subjek pelakunya berbeda.27 Bila CG subjeknya berupa badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum.

26 27

Ibid, hal.4-5. Adrian Sutedi, Op.cit, hal.151.


19

Keberadaan penjamin disini personal guarantee maupun corporate guarantee (CG) berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin), bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan dan penjamin bersedia untuk melaksankan kewajiban debitur tersebut bila debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya garansi/jaminan ini, pihak kreditur dapat menuntut kepada penjamin untuk membayar utang debitur bila debitur lalai atau tidak mampu untuk membayar utangnya tersebut.28 Jadi CG berperan sebagai penjamin/guarantor bagi debitur pailit yang apabila debitur pailit tidak membayar utangnya pada saat jatuh tempo maka pihak kreditur dapat menuntut eksekusi atas benda yang telah dijaminkan oleh debitur pailit tersebut untuk melunasi utangnya, sedangkan dalam hal penjaminnya/guarantornya adalah CG, maka apabila debitur pailitnya tidak mampu melaksanakan kewajibanya maka guarantor tersebut bersedia melaksanakan kewajiban dari debitur pailit tersebut. Dengan adanya jaminan tersebut maka pihak kreditur dapat menuntut kepada penjamin/guarantor untuk membayar utang debitur pailit bila debitur pailit lalai atau tidak mampu lagi membayar utangnya tersebut.29 Berkaitan dengan pemberian garansi/jaminan dalam perusahaan yang biasanya dilakukan oleh penjamin/guarantor dalam perjanjian pemberian kredit, maka dengan adanya perjanjian pemberian garansi/jaminan, penjamin/guarantor dapat melakukan kewajiban debitur apabila debitur tidak dapat melakukan kewajibannya terhadap kreditur dan apabila penjamin tidak dapat melakukan kewajibanya maka penjamin 28

Ibid. http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/06/09/kedudukan-guarantor-dalam-kepailitan, diakses tanggal 16 Juni 2012. 29


20

dapat pailit oleh kreditur. Jadi kepailitan perusahaan sebagai debitur utama sangat berpengaruh kepada penjamin/guarantor. Namun penjamin/guarantor dalam hal ini mempunyai hak istimewa sehingga hak istimewa penjamin/guarantor ini membawa akibat hukum bahwa penjamin/guarantor tidak diwajibkan untuk melunasi kewajiban debitur kepada kreditur sebelum harta kekayaan debitur pailit disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Apabila hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi hutangnya debitur, berarti penjamin/guarantor hanya akan melunasi sisa kewajiban debitur yang belum dipenuhinya kepada kreditur.30 Dengan adanya perjanjian pemberian kredit yang termasuk dengan perjanjian pemberian jaminan maka penjamin/guarantor dalam hal ini CG memiliki peran yang sama dengan debitur pailit bila sewaktu-waktu debitur pailit lalai dalam melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran utang, dan dengan demikian ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 UUK-PKPU telah berlaku, dimana Dalam Pasal 24 UUK-PKPU telah memuat dengan jelas bahwa dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan

hak untuk menguasai kekayaanya yang

dimasukkan dalam harta pailit terhitung sejak hari pernyataan pailit diputuskan. Dengan kata lain penjamin dalam hal ini corporate guarantor yang dinyatakan pailit tidak lagi dapat melakukan bisnis untuk dan atas nama pribadinya. Dalam KUHPerdata dalam Pasal 1831 sampai dengan Pasal 1850, dari ketentuan Pasal dalam KUHPerdata tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang penjamin atau

30

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.24.


21

penanggung adalah juga seorang debitur yang berkewajiban melunasi utang debitur kepada krediturnya apabila tidak membayar utang apabila sudah jatuh waktu. 31 dan sama demikian halnya dengan teori keadilan dengan adanya perjanjian pemberian jaminan, kedudukan antara CG dan debitur pailit memiliki kedudukan yang sama, dan guarator haruslah bertindak sebagai pihak yang melunasi kewajiban debitur bila si debitur gagal dalam melunasi hutangnya. Dengan demikian para pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan merupakan persamaan hak dan seseorang tidak boleh melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti “lawfull” yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti seperti yang tertulis dalam perjanjian pemberian jaminan yang mana ketentuan ini merupakan pernyataan Aristoteles dengan teori keadilannya. Berdasarkan asas yang terdapat dalam kepailitan, dapat dimaknai bahwa penggunaan Pasal 1831 ayat 1,2,3,4 dan ayat 5 KUH Perdata dalam hal pemberian jaminan adalah berlaku oleh karena adanya asas dalam kepailitan yaitu asas integrasi yang menyatakan terkait hukum materiilnya, hukum perdata merupakan satu kesatuan dengan

UUK-PKPU,

sehingga

guarantoor

wajib

melaksanakan

ketentuan

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang jo.Pasal 1831 ayat 1,2,3,4, dan ayat 5 KUH Perdata.

31

Sutan Remi Sjahdeini, Op.cit, hal.98.


22

2.

Konsepsi Bagian kerangka konsepsional ini akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan

dengan konsep yang digunakan dalam tesis ini, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan sesuai dengan judul penelitian ini yang berjudul “Kedudukan Corporate Guarantor Sebagai Pihak Penjamin Debitur Utama Dalam Proses kepailitan”. Penjelasan konsespsional tersebut yaitu : a. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.32 Suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya berdasarkan putusan hakim (sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 2 UUK-PKPU). b. Pailit berasal dari bahasa Perancis “failite” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.33 c. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan rekstrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren dan pada akhirnya jika dapat terlaksana dengan baik debitur akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibanya dan meneruskan usahanya.34

32

Pasal 1 Ayat (1) UUK-PKPU. Lee Aweng, Hukum Kepailitan (Faillisement) dan Penundaan Pembayaran (Surseance Van Betalling), (Medan: Bahan Ceramah Pelatihan Hakim Pengadilan Tinggi, 10 April 1998). 34 Rudhy.A.Lontoh, Op.cit, hal.173. 33


23

d. Corporate Guarantor adalah Perusahaan yang bertindak sebagai penjamin. e. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undangundang yang pelunasannya dapat ditagih di muka umum.35 f. Hak istimewa adalah hak yang dimiliki seorang penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan milik si berutang utama (debitur) terlebih dahulu disita dan dijual/dilelang, jika hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi hutangnya, kemudian baru harta kekayaan penjamin,36 hak untuk meminta pemecahan uang,37 dan hak untuk dibebaskan dari penjaminan bilamana karena salahnya kreditur.38 g. Jaminan adalah tanggungan atau boroh.39 h. Jaminan Perusahaan (corporate guarantee) adalah jaminan oleh perusahaan yang

ada

hubungan

penjamin/guarantor

kepentingan

tersebut.

Bahwa

bisnis debitur

antara dapat

debitur

dengan

dipercaya

akan

melaksanakan kewajiban yang dapat diperjanjikan dengan syarat bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka penjamin tersebut bersedia untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Dengan adanya jaminan tersebut maka pihak kreditur dapat menuntut kepada penjamin untuk membayar utang debitur bila debitur lalai atau tidak mampu untuk membayar utangnya tersebut.40

35

Pasal 1 ayat (3) UUK-PKPU. Pasal 1831 KUHPerdata. 37 Pasal 1837 KUHPerdata. 38 Pasal 1848 dan Pasal 1849 KUHPerdata. 39 J.C.T.simorangkir.dkk, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.21. 40 http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/06/09/kedudukan-guarantoor-dalam kepailitan, diakses tgl .17 april 2012. 36


24

i. Jaminan Perorangan (personal guarantee) adalah jaminan oleh pihak ketiga yang berisi pernyataan bahwa pihak ketiga tersebut bersedia menanggung utang debitur utama kepada kreditur dalam jumlah tertentu. j. Kedudukan Corporate Guarantee adalah kedudukan perusahaan pemberi jaminan berkenaan dengan hal dan tanggung jawabnya dalam kedudukanya sebagai penjamin utang debitur pailit. k. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undangundang yang pelunasanya dapat ditagih di muka umum.41 l. Kreditur Preferen adalah adalah kreditur yang memiliki hak preferensi atau hak untuk lebih diutamakan pemenuhan piutangnya. m. Kreditur Separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan kebendaan tertentu sehingga memiliki hak diutamakan dalam pemenuhan piutang yang berasal dari benda yang dijaminkan tersebut. n. Kreditur Konkuren adalah kreditur yang tidak memiliki hak preferensi, sehingga pemenuhan piutangnya dilakukan bersama dengan kreditur konkuren lainnya. o. Kreditur Pemegang Corporate Guarantee adalah kreditur yang memegang jaminan perusahaan. p. Perjanjian Pemberi Garansi adalah suatu persetujuan dimana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatanya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.42 41

Dedi Harianto, Bahan Kuliah Hukum kepailitan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hal.4.


25

q. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor43. G. Metode Penelitian Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan kaena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.44 Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, maka metodolaogi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.45 1.

Jenis dan Sifat Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian

yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-

42

Pasal 1820 KUHPerdata. Pasal 1 angka 6 UUK dan PKPU . 44 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2005), hal.5-6. 45 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal.64. 43


26

kaedah atau norma-norma hukum positif.46 Dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian untuk menganalisis hak istimewa dalam perjanjian pemberian garansi yang diberikan Corporate Guarantor (CG) sebagai pihak penjamin dalam kepailitan. Sifat penelitian dari tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.47 Dalam hal ini peraturan hukum terkait dengan penelitian tesis ini adalah UUK-PKPU dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terkait dengan jaminan yang tidak dapat dipisahkan dari kepailitan. 2.

Sumber Data/Bahan Hukum Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu: a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangundangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan di bidang hukum jaminan dan hukum kepailitan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium 46

Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2008),

hal.282. 47

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.6.


27

mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, khusunya yang berkaitan dengan hukum jaminan dan hukum kepailitan.48 Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan. c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.49 Berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet. 3. Tehnik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik studi pustaka dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilih guna memperoleh asas, kaidah, norma, konsep dan doktrin hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dihadapi dan disistematisasikan

sehingga

menghasilkan

klasifikasi

yang

selaras

dengan

permasalahan dalam penelitian ini. 4.

Analisis Data Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dianalisis

secara normatif kualitatif, analisis tersebut dilakukan dengan memilih peraturanperaturan hukum tentang hak istimewa dalam perjanjian pemberian garansi perusahaan dalam kepailitan. Langkah selanjutnya membuat sistematika kaidah48 49

Johny Ibrahim, Op.cit, hal.296. Ibid.


28

kaidah hukum dalam peraturan tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi yang relevan dengan objek permasalahan yang dibahas dalam peneltian ini. Kemudian analisis dilanjutkan dengan metode deduktif, yakni postulat-postulat umum sebagaimana terdapat atas norma yang terkandung dalam kaidah hukum untuk digunakan menganalisis peristiwa yang lebih khusus yakni kedudukan corporate guarantor dalam proses kepailitan.


kreditur, tidak mungkin kreditur mau memberikan pinjaman kepada debitur

Recommend Documents