Kredit. Kontributor : Nara Sumber : Dokumentasi : Notulis : Penyusun :

PROSIDING

Diskusi Terbuka ”Mencari Format Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana Indonesia”

MPBI (Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia) dan HFI (Humanitarian Forum Indonesia) 13 November 2008

Kredit

Diskusi Terbuka Kerjasama MPBI dan Humanitarium Forum Indonesia ”Mencari Format Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana Indonesia” 13 November 2008 Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta

Kontributor

:

Juniarto (JKLPK), Gabriel (JKLPK), Amin (MPBI), Avianto Amri (Plan), Yuli (UNESCO), Julia (UNESCO), Slamet (MKKM), Barry A (MKKM), Victor (YTBI), Lifter (YTBI), Titi Daulay (PMI), Nisha (PMI), Winarno (IIDP Jakarta), Moris Nuami (Bappenas), Denden (FASB), Koko (Mercy Corps), Kurniawan (SC-DRR), Hening Parlan (HFI), Azis (MKKM), Mieke, Fauzi, Reza Arfah, Umar Rahmat.

Nara Sumber

:

Puji Pujiono, Sudibyo Markus.

Dokumentasi

:

Umar Rahmat, Reza Arfah.

Notulis

:

Aditya R, Fauzi, Surya.

Penyusun Aditya Reffiyanto

:

Daftar Isi Daftar Isi............................................................................................ 1 Ringkasan .......................................................................................... 3 Pengantar .......................................................................................... 4 Paparan.............................................................................................. 5

Memposisikan Masyarakat Sipil dalam Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana ................................................................................................................ 5 Kesimpulan ........................................................................................................... 6 Catatan Penting.................................................................................................... 8

Forum Diskusi .................................................................................... 8 Hasil Diskusi ...................................................................................... 9 Alur Mekanisme Forum......................................................................................... 9 Kerangka / Syarat Civil Society Dalam Platform Nasional................................. 10

2

Prosiding Diskusi Terbuka Kerjasama MPBI dan Humanitarium Forum Indonesia (HFI) ”Mencari Format Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana Indonesia” 13 November 2008 Gedung Dakwah Muhammadiyah - Jakarta

Ringkasan Platform Nasional direkomendasikan dalam pertemuan 140 negara di Kobe Jepang yang kita tahu menghasilkan Kerangka Aksi Hyogo, sebuah dokumen rencana aksi untuk pengurangan risiko bencana. Secara singkat Platform Nasional untuk Penanggulangan Risiko Bencana adalah sebuah mekanisme Nasional multi pemangku kepentingan yang berfungsi sebagai penggalak Pengurangan Risiko Bencana di berbagai tataran. Ia melakukan koordinasi, memberikan analisis dan advis dalam bidang-bidang prioritas yang memerlukan aksi terpadu. Namur agar berhasil ia harus didasarkan pada sejumlah prinsip utama dan yang paling penting adalah kepemilikan dan kepemimpinan Nasional dalam proses Pengurangan Risiko Bencana.(MPBI,Pedoman Platform Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana) Pembahasan Platform Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia adalah hal baru dan baru akan digulirkan, walau telah ada beberapa inisiatif seperti DRR forum, Konsorsium Pendidikan, dan berbagai forum koordinasi lainnya yang diharapkan kedepan akan berintegrasi dalam pengurangan risiko bencana. (MPBI,Pedoman Platform Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana). Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana selayaknya tidak melupakan kepentingan dan manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat sipil. Kepentingan Masyarakat Menjamin hak masyarakat atas rasa aman dan terlindungi. Mendorong pelaksanaan mandat konstitusional negara sebagai “duty bearer”. Mengakses, arena, dan kesempatan diskursus kebijakan dan program Penanggulangan Bencana. Menghubungkan Hyogo Frame Action dalam tataran lokal, Nasional, regional dan global.

Manfaat Platform Nasional untuk Masyarakat Sipil Alignment agenda, kebijakan, dan program Pengurangan Risiko Bencana dengan nilai-nilai masyarakat sipil. Kesepakatan baseline dan benchmark. Proposisi, negosiasi, koreksi kebijakan, program, strategi, Pemanduan agenda masyarakat sipil kedalam Pengurangan Risiko Bencana dan Ren Bang (Rencana Pembangunan). Pemantauan dan dokumentasi Hyogo Frame Action.

Maka, dari diskusi ini diharapkan adanya : 1. 2. 3.

Kesepahaman antar peserta diskusi mengenai Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana Indonesia. Terpetakan kepentingan masyarakat sipil dalam Platform Nasional yang akan terbentuk. Term of Reference sebagai hasil diskusi yang berisi rancangan format Platform Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia,


3

Pengantar Diskusi diselenggarakan dengan mengundang NGO Lokal maupun Internasional pemerintah.

serta

Tujuan diselenggarakannya diskusi ini adalah : 1. 2. 3.

Adanya kesepahaman antar peserta diskusi mengenai Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana Indonesia. Terpetakan kepentingan masyarakat sipil dalam Platform Nasional yang akan terbentuk. Adanya Term of Reference sebagai hasil diskusi yang berisi rancangan format Platform Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia,

Hasil dari diskusi akan dirumuskan dan akan dibawa pada pertemuan selanjutnya (Tanggal 20 November 2008).

4

Secara singkat Platform Nasional untuk Penanggulangan Risiko Bencana adalah sebuah mekanisme Nasional multi pemangku kepentingan yang berfungsi sebagai penggalak Pengurangan Risiko Bencana di berbagai tataran. Ia melakukan koordinasi, memberikan analisis dan advis dalam bidang-bidang prioritas yang memerlukan aksi terpadu. Namur agar berhasil ia harus didasarkan pada sejumlah prinsip utama dan yang paling penting adalah kepemilikan dan kepemimpinan Nasional dalam proses Pengurangan Risiko Bencana.(MPBI,Pedoman Platform Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana) Penyusun


Paparan Sesi pertama diskusi diisi dengan paparan dari dua nara sumber yaitu Dr. Puji Pujiono, MSW (MPBI-Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia), dr. Sudibyo Markus (HFIHumanitarian Forum Indonesia).

Puji Pujiono

Memposisikan Masyarakat Sipil dalam Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana a. Terminologi adalah :

Penanggulangan/Pengurangan

Risiko

Bencana

“Kerangka kerja konseptual tentang unsur-unsur yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka menghindari (pencegahan), mengurangi (mitigasi dan kesiapsiagaan), mengatasi (respons), dan/atau memulihkan dari (rehab/rekons) dampak buruk dari ancaman dalam mendukung pembangunan berkelanjutan” Walau untuk negara maju hanya untuk menghindari dan mengurangi, tapi di Indonesia dan Negara berkembang lainnya semua unsur dalam siklus bencana merupakan hal yang harus dilakukan dalam Pengurangan Risiko Bencana. b. Platform Nasional Adalah mekanisme resmi forum multisektoral untuk mengadvokasikan Penanggulangan Bencana, untuk mengkoordinasi, analisis, advis tentang tindakan bersama melalui proses partisipatoris dan terkoordinasi kearah pengarusutamaan Penanggulangan Bencana dalam pembangunan. Dasar pijakan Platform ini adalah hasil pertemuan Konferensi Dunia tentang Penanganan Bencana di Kobe tahun 2005. “mendukung pembentukan dan penguatan mekanisme terintegrasi”. c. Properti Platform Nasional Tujuannya ada mekanisme interaksi yang terkoordinasi, advokasi dan penyadaran yang efektif serta Penanggulangan Bencana yang terintegrasi dalam pembangunan. Prinsip yang harus dipunyai adalah : 1. 2. 3.

Pengarusutamaan Penanggulangan Bencana. Majemuk dan proses-proses partisipatoris. Terencana, transparan dan terukur.

Dan mempunyai unsur nilai, politik, teknikal dan sumberdaya. Civil Society mempunyai nilainilai yang sama di setiap belahan dunia seperti martabat manusia, kelayakan hidup dan lainnya. Sedangkan Negara punya batasan begitupun pasar. d. Titik Rawan Kesenjangan antara semangat, tulisan, dan penerapan UU Penanggulangan Bencana dengan turunannya. Konsep RUU Penanggulangan Bencana sampai masuk ke Senayan sudah ada kesenjangan, negosiasi pemerintah dan DPR (Kompromi Politik) membuat kesenjangan bertambah lebar. Contoh : dalam UU Penanggulangan Bencana disyaratkan semua unsur dalam pemerintah harus melakukan Penanganan Bencana termasuk di daerah. Akan tetapi keputusan Mendagri Pemda dapat membentuk Badan Penanggulangan Bencana jadi optional, boleh dibentuk atau tidak. Proliferasi praktik yang tidak koheren dan “Keterlibatan” masyarakat sipil yang memberikan legitimasi Penanggulangan Bencana sebagai semata-mata urusan “Negara”.

Prosiding Diskusi Terbuka Kerjasama MPBI dan Humanitarium Forum Indonesia (HFI) ”Mencari Format Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana Indonesia”

13 November 2008 Gedung Dakwah Muhammadiyah - Jakarta

5

e. Kepentingan Masyarakat Sipil di Platform Nasional

4.

Menjamin hak masyarakat atas rasa aman dan terlindungi. Mendorong pelaksanaan mandat konstitusional negara sebagai “duty bearer”. Mengakses, arena, dan kesempatan diskursus kebijakan dan program Penanggulangan Bencana. Menghubungkan Hyogo Frame Action dalam tataran lokal, Nasional, regional dan global.

f.

Manfaat Platform Nasional untuk Masyarakat Sipil

1. 2. 3.

Alignment agenda, kebijakan, dan program Pengurangan Risiko Bencana dengan nilai-nilai masyarakat sipil. Kesepakatan baseline (masyarakat aman seperti apa?) dan benchmark (pemerintah daerah yang siap seperti apa?). Proposisi, negosiasi, koreksi kebijakan, program, strategi, Pemanduan agenda masyarakat sipil kedalam Pengurangan Risiko Bencana dan Ren Bang (Rencana Pembangunan). Idealnya memang masuk ke dalam agenda perencanaan Nasional. Pemantauan dan dokumentasi Hyogo Frame Action. g. Strategi yang Harus Dilakukan Menegosisasi “niche’ atau relung yang hanya bisa diisi oleh masyarakat sipil, Meningkatkan kompetensi, Membuat dan melanjutkan momentum yang sudah dikerjakan karena banyak yang sudah dikerjakan tetapi sulit untuk menjaganya, Mengembangkan jajaran (jejaring, perwakilan konstituensi, aliansi) terutama kepada “pasar” untuk kampanye Pengurangan Risiko Bencana dan Merangsang diskursus publik. h. Langkah-Langkah yang Ditawarkan 1.

6

2. 3. 4.

Tawaran: MPBI sebagai “Wadah berhimpun”. Membuat momentum bersama, terutama diantara masyarakat sipil. Mendorong “profesionalisasi” praktik Penanggulangan Bencana. Langkah Lain?

Kesimpulan Ada banyak cara terlibat dalam Penanggulangan Bencana di lapangan maupun di kebijakan salahsatunya adalah Platform Nasional pengurangan risiko bencana Nasional Indonesia. Penawaran langkah-langkah di atas untuk semua peserta diskusi.


Sudibyo Markus Secara garis besar paparan yang disampaikan menyoroti masalah Platform yang diba gi-bagi menjadi beberapa forum seperti forum Akademisi, forum NGO dan lainnya. Diharapkan dalam pertemuan tanggal 20 November 2008 nanti Platform menjadi sesuatu yang utuh tidak terbagi dalam forum-forum kecil. Platform Nasional selain sebagai mekanisme koordinasi juga harus bisa menjadi payung untuk mendorong kebijakan dalam perencanaan Nasional atau rencana strategis pemerintah. Penting juga untuk mengumpulkan NGO dan lembaga lain yang bersifat Karitatif, Development, Lingkungan dan Advokasi untuk mengembangkan Civil Society secara lebih serius. Forum global terkait dengan Pengurangan Risiko Bencana memang banyak menciptakan kebijakan global, pemerintah dan pihak lain harus bisa menjadi filter terutama dalam sisi ideologi, budaya dan lainnya sesuai dengan kondisi Nasional Jadi poin-poin yang harus diperhatikan dalam Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia adalah : Platform Nasional selain sebagai mekanisme koordinasi juga harus bisa menjadi payung untuk mendorong kebijakan dalam perencanaan Nasional atau rencana strategis pemerintah Perencanaan strategis berdasarkan UU perencanaan Nasional. Pendekatan yang lebih holistik. Peranan Civil Society baik dalam bidang pelayanan maupun advokatif Harus ada hubungan anatara Civil Society di tingkat basis, Nasional dan internasional. Mengukur Community Society dapat mempergunakan teori “Tiga Tungku Sajarangan” (Three Legs Stools)


7

Catatan Penting Untuk keseluruhan pemaparan maka didapat beberapa catatan penting : 1. 2. 3. 4.

UU Penanggulangan Bencana dianggap menyimpang dari proses perjuangan sebelumnya maka Platform Nasional bisa menjadi ”Tunggangan” untuk memperbaikinya. Perlu ada kesepahaman diantara pes erta diskusi mengenai Platform Nasional, sebagai forum atau menjadi sebuah Perencanaan strategis. Ada beberapa titik rawan yang harus dicarikan solusinya sehingga menjadi titik aman. Penting bagi Community Society untuk mengisi ruang yang tidak bisa diisi oleh Negara maupun Pasar.

Forum Diskusi Di dalam forum diskusi ada beberapa pertanyaan yang terlontar akan tetapi semua mengarah kepada bentuk Platform nasional, nilainilai civil society yang seringkali berbenturan dengan kepentingan “Donor” harus ada posisi tawar yang sama, mekanisme Platform lalu nilai-nilai atau ciri yang dimiliki oleh NGO’s itu sendiri. Mengenai bagaimana menaikkan posisi tawar narasumber mengemukakan bahwasanya donor driven memang analog dengan keputusan internasional sehingga peran NGO yang harus menjadi filter. Sedangkan ciri sebuah Civil Society diantaranya : Statis/Positioning; Ruang publik bagi keluarga dan masyarakat- NGO, Media, Perguruan Tinggi bisa dibilang bagian dari ruang publik itu. Dinamika; Dinamika dalam kelompok-kelompok dan interaksi antar Community group

8

Untuk landasan pada Platform Nasional adalah simplikasi dari hajat hidup orang banyak (diwakili oleh tiga pilar yaitu : State-Family-Market). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di bawah ini:

UU No 24 memberikan ruang bagi Media, NGO, Akademisi dan lainnya. Panduan Platform telah disusun, dan Civil Society punya legitimate claim dalam penanggulangan bencana. Tinggal menyusun satu format interaksi serta mendefinisikannya bersama.


Hasil Diskusi Hasil diskusi yang dilakukan menghasilkan kerangka syarat Civil Society dalam Platform Nasional serta dibuatkan Term of Reference-nya oleh tim perumus ditunjuk forum. Tim perumus terdiri dari tiga orang yaitu (MPBI), Barry (Muhammadiyah) dan Victor (YTBI).

atau akan yang Amin

Alur Mekanisme Forum

9


Kerangka / Syarat Civil Society Dalam Platform Nasional Ada tujuh syarat yang disepakati dan masuk ke dalam TOR (Term of Reference). NO 1

SYARAT TUJUAN

SUBSTANSI Analisa situasi : Kondisi Riil kebencanaan Indonesia (latarbelakangnya) Pelaksanaan Hyogo Framework Action dan Perangkat hukum Nasional Menghasilkan Renstra dan Rencana Penanggulangan Bencana sebagai Output Platform Nasional Ada interaksi yang dinamis diantara civil society

2

ANGGOTA

Masyarakat Ilmiah, peneliti, Akademisi Masyarakat agama (Faith Based Organization) Organisasi Kemasyarakatan Media Kelompok Sektoral CSR Organisasi Profesi Masyarakat terkena bencana/berisiko

10

PMI 3

NILAI_NILAI / PRINSIP

Integrasi Inklusif Solidaritas Kemitraan Akuntability Non Diskriminasi

4

STRATEGI

Partisipatoris Kebijakan Lokal Subjective Dialogis

5

KEGIATAN / PROSES

Policy Dialog Pengawasan/pemantauan tentang nilai/prinsip Networking Sharing pengalaman Diskursus Publik Kajian ilmiah

6

KELUARAN / PRODUK

Rekomendasi Advis Masukan pada kebijakan tentang Penanggulangan Bencana/ Pengurangan


Risiko Bencana Networking Lesson Learn Informasi Publik 7

PENGATURAN KELEMBAGAAN

Ada perwakilan Pertemuan secara berkala Sekber yang ditunjuk (MPBI. HFI, PMI) Ada PO Up date kegiatan

1 1


Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana selayaknya tidak melupakan kepentingan dan manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat sipil.

Kepentingan Masyarakat Menjamin hak masyarakat atas rasa aman dan terlindungi. Mendorong pelaksanaan mandat konstitusional negara sebagai “duty bearer”. Mengakses, arena, dan kesempatan diskursus kebijakan dan program Penanggulangan Bencana. Menghubungkan Hyogo Frame Action dalam tataran lokal, Nasional, regional dan global.

Manfaat Platform Nasional untuk Masyarakat Sipil Alignment agenda, kebijakan, dan program Pengurangan Risiko Bencana dengan nilainilai masyarakat sipil. Kesepakatan baseline dan benchmark. Proposisi, negosiasi, koreksi kebijakan, program, strategi, Pemanduan agenda masyarakat sipil kedalam Pengurangan Risiko Bencana dan Ren Bang (Rencana Pembangunan). Pemantauan dan dokumentasi Hyogo Frame Action.

Kredit. Kontributor : Nara Sumber : Dokumentasi : Notulis : Penyusun :

Recommend Documents