KPK Harus Ungkap Fakta Persidangan Nazaruddin

Pendiri BERLIN SIAHAAN

Surat Kabar Umum nEDISI: 028/Thn II/23 April - 6 Mei 2012 2012

Pemimpin Redaksi Jenri

1

nHarga: @Rp 3.500,-

Luar Jawa + Ongkos Kirim

Informasi Aspirasi Rakyat

E-mail: [email protected]

nEDISI: 028/Thn II/Senin 23 April - 6 Mei 2012

Hotline pasang iklan dan pengaduan kantor redaksi 021-3190 2301 / 0813 1533 8511

Awas Korupsi....! Jalan Raya Diaspal Tanpa Tender c Selengkapnya ........Hal 3

Selebritis Angelina Lee

Artis Porno Indonesia Beberapa hari lalu digegerkan dengan pemberitaan Angelina Lee, perempuan kelahiran Makassar yang menjadi pemain film bokep di negeri paman sam, Amerika. Angelina Lee yang kelahiran 12 Maret 1984 telah berakting film porno sejak tahun 2007. Foto-fotonya berpose panas tersebar luas di situs dewasa Amerika. Apakah Angelina Lee benar berasal dari Indonesia? Yang bersangkutan tidak bisa

a, ProI Jakart K D i t ja banidik Ke pengem sar Perlu dib lindungan dan e r jaan seb gram pe a ketenaga ker PBD tahun A bag gan lem 00.000,-dalam Up. k r .0 a 0 0 M Rp1.9 uga di a 2011, did stigasiny rita Inve e B u g g Tun

Terkait Kasus Korupsi

Yuswa KA Basri SH MH MM Belum Tahan Endang Kusuma Wardhani

c Selengkapnya ........Hal 10

KPK Jangan Tanggung Dosa Anas Urbaningrum

KPK Harus Ungkap Fakta Persidangan Nazaruddin Jakarta, Metropolitan Pos

Pasca Vonis Nazar, KPK Harus Terus Maju

A

VONIS: Terdakwa kasus suap proyek Wisma Atlet dengan terdakwa Nazaruddin divonis 4 Tahun 10 Bulan setelah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Jumat (20/4). Dengan vonisnya Nazaruddin, KPK diharapkan mengungkap fakta yang terdapat dalam sidang Nazzaruddin.

Bersambung Hal 11 ........Lee

Layak Ditinjau Ulang Ijin

Pengerjaan Proyek Perumahan PT Saipem Me ngganggu Pemukiman Masyarakat Karimun, Metropolitan Pos, Aktivitas proyek pematangan lahan untuk perumahan PT Saipem Karimun Yard (PT SKY) di Jelutung Kelurahan Darusalam Kecamatan Tebing, mendapat kecaman warga. Pasalnya, ketika hujan limbah berupa air dan lumpur proyek tersebut merendam sebagian rumah warga yang ada di sekitar proyek. “Tolong pak, kalau hujan rumah kami terendam lumpur semua. Setiap hujan kami harus bersihkan dalam rumah kaki yang tingginya sampai sebatas mata kaki,” kata salah satu warga yang rumahnya terkena dampak aktivitas proyek tersebut kepada Metropolitan Pos di kediamannya di Jelutung. Bersambung Hal 11........Proyek

Bantuan Rehap Rumah Tak Layak Diduga Menyimpang Aula Polres

Kubu Raya,Kalbar Metropolitan Pos Banyak warga mengeluh bahan material kayu jauh dari standar selayaknya untuk bangunan rumah stem pengawasan dan kebijakan terhadap program Pemerintah Kabupaten Kubu Raya khususnya di bidang program bantuan rehap rumah tak layak huni dibeberapa desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat semestinya harus lebih teliti dan transparan serta perlu dibenahi lagi profisionalisme, efektifitas dan efesiensi manfaatnya bagi warga terutama bagi warga miskin. Sedangkan untuk para petugas yang berkompeten dalam menjalankan kinerjanya juga harus lebih serius dan amanah dalam menjalankannya, secara realita masih sangat lemah dan ada dugaan terjadi penyimpangan terbukti setelah ditemukan beberapa rumah warga yang terbengkalai tidak terbangun sebagaimana mestinya sehingga terkesan mubazir, apalagi nilai toBersambung Hal 11........Bantuan

nggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Syarifudin Sudding meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti pasca vonis terdakwa kasus wisma atlet, Muhammad Nazaruddin. KPK harus terus mengejar fakta persidangan yang pernah diungkap Nazaruddin. “Yang lebih penting adalah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan pengadilan tersebut oleh pihak KPK harus ditindaklanjuti. Utamanya, beberapa pihak yang sering disebut namanya dalam peranannya dalam kasus tersebut,” ujar Sudding saat dihubungi, (Jumat), (20/4). Dia berharap, vonis Pengadilan Tindak Pi-

Bersambung Hal 11........KPK

Habis Dibagi Dana Reboisasi Rp. 5.500.000.000,00Bupati Sintang Kalbar Drs Milton Crosby Msi ATM Jaksa

Langgar Perda No 7 tahun 1991

Kalbar, Metropolitan Pos, APBD Kabupaten Sintang Kalimantan Barat untuk Dana reboisasi Rp5.500.000.000,habis dibagi bagi Bupati Sintang Kalimantan Barat, Drs Milton Crosby MSi ke Jaksa. Dana reboisasi tersebut sesuai nota yang dikeluarkan Bupati Sintang Kalimantan Barat tanggal 11 Februari 2002 yang ditarik dari BNI Capem Sintang sebesar Rp5.500.000.000,-. Namun hingga saat ini Bupati Sintang Kalbar Drs Milton Crosby Msi belum jadi tersangka terkait kasus tersebut. Drs Milton Crosby MSi diduga menjadi ATM Jaksa bertahun tahun. Hal ini disampaikan Ketua Umum LSM Aurel Citra Independent ( LSM-ACI) Silverius Naibaho SH, di Kantor Redaksi Surat Kabar Umum Metropolitan Pos. LSM ACI meminta KPK usut tuntas Bupati Sintang Kalimantan Barat, Drs Milton

Jakarta, Metropolitan Pos Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, H Burhanuddin diminta segera copot Ir Merbin Hutajulu, Kepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (Sudin P2B) Jakarta Barat, pasalnya tidak melaksanakan Perda No 7 tahun 1991 tentang kegiatan Ijin

LSM ACI Minta KPK Usut Tuntas

Crosby MSi bersama Jaksa. Kasus ini juga telah dilaporkan ke polisi, dengan Laporan Polisi, No Pol : LP/90/VIII / 2005 tanggal 4 Agustus 2005 terkait tindak pidana korupsi sesuai UU No 31 tahun 1999 yang diganti dengan UU No 20 tahun 2001. Bupati Sintang Drs Milton Crosby Msi, pada saat itu menjabat Kepala Bagian Ekonomi Kab.Sintang. Sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan ( BAP), Penyidik Komisaris Polisi Umar Sahid, AKP Azuwir, penyidik pembantu, Brigadir Harjanti, meneranagkan bahwa Drs.Minton Crosbi, Msi Jumat tanggal 25 Maret 2006, di Polda Kalbar, telah membagi bagikan kepada Drs Elyakim Simon Djalil ,MM, sebesar Rp.3 milyar yang diberikan beberapa kali dan digunakan untuk kepentingan membayar cicilan rumah. Bersambung Hal 11........Lsm Aci

Penertiban Reklame Liar Di Jakarta Pusat Lambat Jakarta, Metropolitan Pos Keberadaan reklame sebagai alat media promosi luar ruang, bagi sebagian kalangan dianggap sangat efektif. Namun sayangnya, banyak reklame yang berdiri di Jakarta keberadaannya justru tak memiliki izin, sehingga dianggap membuat kawasan terkesan kumuh dan semrawut. Seperti yang terjadi di wilayah Jakarta Pusat. Sayangnya, penertiban yang dilakukan Sudin Pelayanan Pajak I, Jakarta Pusat, terhadap keberadaan reklame liar tersebut berjalan sangat lambat.

Bersambung Hal 11........Reklame

Walikota Jakbar, H Burhanuddin Segera Copot Ir Merbin Hutajulu

Bersambung Hal 11........Langgar

Pakai Sabu, PNS Tidak Ditahan Bekasi, Metropolitan Pos, Satuan Reserse Narkoba dari Polresta Bekasi Kota menahan satu orang pengedar narkoba jenis sabu berinisial N. Sebelumnya pelaku merupakan residivis. Kasus tersebut terungkap setelah petugas menggerebek empat oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan satu orang berstatus TKK di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang bertugas di Dinas Pertamanan, dengan inisial J, AM, AS, dan ES. Mereka digerebek petugas di sebuah rumah di Jalan Agus Salim, Kelurahan Bekasjaya, Bekasi Timur. Namun keempatnya tidak ditahan, sebab tidak ditemukan barang bukti. Saat digeledah, Polisi hanya menemukan satu alat hisap sabu atau bong serta bekas bungkus sabu yang pernah mereka beli dari tersangka N. Kasat Narkoba Polresta Bekasi Kota, Kompol Sangadi mengatakan, ketiga okBersambung Hal 11........PNS

2

REDAKSI

„EDISI: 028/THN II/SENIN 23 APRIL - 6 MEI 2012

Sticker Atau Kartu Pintar Cegah Pelanggaran BBM Oleh: Illa Kartila

Diterbitkan Oleh PT Sukses Parna Sejahtera SK MENHUM & HAM RI : Nomor : AHU-0016178.AH.01.09. Tahun 2011

Penasehat Hukum Drs. Jatenangan Manalu SE MM H.Hum, Hotman Sitorus SH MH, Paulus Subandi SH MH, Poltak Siringoringo SH MH., Sabar Siahaan SH. Ferdinan Montorori SH.MH., Abang Nur Yasin SH, Pendiri Jenri, Berlin Siahaan, Robert N Pemimpin Umum Parel N SE.MM. Pemimpin Redaksi Jenri Redaktur Executive Peris Redaktur Pelaksana Hotdiman Redaktur Hasudungan Siregar, Silverius N, SH Manager Pemasaran L. Endarwanto Rendra Sekretaris Redaksi Hotdiman S.SE. Bagian Keuangan Rinaldi Josua N Dewan Redaksi Jenri, Peris, Robert N, Parel N, T. Jonggara, Tumbur. L, Pa’bona. M, Syahri, s. Staf Redaksi Jahuale, Nur Syamsu, Jhonni T. Tampubolon, Drs. A. Syahri S, Mangampu S, A. Hasiholan, Halomoan N. Husein Irawan, Bambang Sutaji, Bhenry Natal, Agung Mangaristua, Dewi K Putriani, Ekson H, Hermawan S, Mulyadi Litbang Onasis, Jonni, Robert N, Marlon N SE., Tony N SE., Anton. S STAF AHLI Wasinthon S, SE.MEc. (Ekonomi & Politik), Amistan P, SE.S.Si.MM. (Ekonomi, Sosial & Politik) William S. N, SH. (Budaya, Pariwisata & HAKI) Layout Tatema Marunduri Bagian Sirkulasi Mulatua, Rinaldi Josua Penasehat Andar Situmorang SH ML, Jack Monang Napitupulu, Perdi Sitanggang, Kol. (Pur) Drs. Lauasa M. Hutagalung, H. Sitanggang Alamat Redaksi : Jl. Kramat Raya No 1 Blok B Gedung Paseban, Jakarta Pusat 10450 Telp. 021-51393635, 31902301 Fax. 021- 31902301 E-mail: [email protected]

REKENING BANK : BANK BCA REK NO : 0948118320 BANK BRI REK NO 086201003057507 A.N: JENRI SITANGGANG

TARIF IKLAN Iklan Kuping Ukuran Standart Iklan Warna Ukuran 3R Iklan Warna Ukuran 4R Photo Iklan Kolom Ukuran Standart Iklan 1 Halaman Penuh Warna Iklan 1/2 Halaman Warna Iklan ¼ Halaman Warna Iklan 3/4 Halaman Warna

= = = = = = = =

RP 500.000,RP 1.000.000,RP 2.000.000,RP 50.000,RP 24.000.000,RP 12.000.000,RP 6.000.000,RP 3.000.000,-

DIBUTUHKAN PERWAKILAN, BIRO DAN WARTAWAN : 1. Depok 2. Ciamis 3. Tasikmalaya 4. Banjar 5. Sumedang 6. Majalengka 7. Cianjur 8. Subang 9. Provinsi Jabar 10. Provinsi Jawa Timur

11. Denpasar 12. Nusa Tenggara 13. Kalimantan Timur 14. Kalimantan Selatan 15. Sumatera Utara 16. Sumatera Barat 17. Sumatera Selatan 18. Lampung 19. Sulawesi

Bagi anda yang berminat Hubungi Kantor Redaksi JURISMAN SITANGGANG : 081315338511

Pemerintah terus mematangkan rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi mobil pribadi, yang akan mulai direalisasikan awal Mei 2012 dan diterapkan berdasarkan kapasitas silinder mesin mobil. Ada tiga opsi batas kapasitas mesin mobil yang kelak tak boleh memakai BBM bersubsidi, yakni mobil di atas 1.300 CC, di atas 1.500 CC, atau mobil berkapasitas mesin di atas 2.000 CC. Namun, hingga saat ini pemerintah belum

M

ENENTUKAN berapa kapasitas mesin (CC) mobil yang dilarang untuk mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ini karena pemerintah takut dianggap pilih kasih hanya berpihak kepada salah satu industri otimotif saja. Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng menyebutkan, “Pemerintah dan kami juga harus hati-hati (tentukan CC mobil yang dilarang membeli BBM bersubsidi).” Kehati-hatian membatasi kelas mobil yang mengonsumsi BBM bersubsidi dimaksudkan agar tidak ada prasangka bahwa pemerintah memihak salah satu industri otomotif tertentu. “Biasalah dalam dunia bisnis, suka ada suuzon.” Konon, mekanisme pembatasannya akan dilakukan dengan pemasangan stiker elektronik pada kendaraan pribadi yang boleh memakai BBM bersubsidi. Tujuannya, agar tak timbul kericuhan di stasiun pengisian bahan bakar umum dan kebingungan di kalangan petugas SPBU. Jika dengan stiker, maka mobil-mobil di bawah 1.300 CC atau 1.500 CC mendapatkan stiker. Tetapi, mobil yang tidak boleh membeli BBM bersubsidi tidak akan mendapatkan stiker. “Jika layout, jalur-jalur distribusi BBM subsidi dan non-subsidi sudah baik, maka antrean panjang akan dapat dihindari,” katanya. Pilihan lainnya adalah dengan memakai kartu pintar alias smart card. Opsi-opsi pembatasan BBM bersubsidi ini sebetulnya sudah pernah bergulir sejak 2008 silam. Toh, kemudian rencana itu padam dan belakangan dilirik lagi oleh pemerintah. Namun, Ibrahim Hasyim, anggota Komite BPH Migas lebih memilih penggunaan striker elektronik ketimbang kartu pintar sebagai instrumen untuk pembatasan BBM bersubsidi. Sebab, kartu pintar merupakan instrumen berbasis teknologi informasi (IT) sehingga butuh waktu lama untuk mewujudkannya. “Pengadaan teknologi itu harus melalui lelang yang membutuhkan waktu paling cepat enam bulan. Jika menggunakan stiker elektronik bisa dijalankan sesegera mungkin. Secara teknis, penggunaan stiker pun relatif mudah karena tinggal meminta data kendaraan pribadi kepada pihak kepolisian,” ujarnya. BPH Migas sendiri menurut dia, sudah pernah membahas soal data kendaraan tersebut dengan pihak Kepolisian. “Jadi teknisnya, mobil pribadi yang nanti tetap boleh menikmati BBM subsidi akan dipasangi stiker. Tapi itu tergantung pemerintah. Kami menunggu saja.” Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik pembatasan BBM bersubsidi ini mendesak untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tahun ini tetap 40 juta kiloliter (kl). Prediksi pemerintah, tanpa ada pembatasan

BBM, konsumsi BBM subsidi tahun ini bisa mencapai 47 juta kl. Pembatasan ini juga dilakukan agar dana subsidi BBM tak dinikmati oleh orang kaya. “Selama ini sekitar 70 persen BBM bersubsidi dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas,” kata Menteri ESDM. Menko Perekonomian Hatta Rajasa juga menyebutkan, pegendalian BBM bersubsidi harus dilakukan untuk menjaga kuota volume pada kisaran 40 juta kl. “Kita ingin kuota itu tetap, kalau tidak akan terjadi over kira-kira 7 sampai 10 persen,” katanya. Hatta berpendapat, bila pemerintah tidak melakukan penghematan dan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sementara ratarata harga minyak dunia 119 dolar AS, maka anggaran subsidi energi akan meningkat hingga Rp300 triliun. Dia menambahkan, jika terjadi peningkatan kuota volume BBM bersubsidi hingga 3 juta-4 juta kl, maka anggaran dapat terdorong hingga Rp20 triliun. “Kita akan menekan agar tidak terjadi over dari angka tersebut,” katanya. Siapkan Rp400 miliar Namun, rencana pemerintah untuk memberlakukan pembatasan BBM bersubsidi itu itu pada Mei mendatang tampaknya masih ada kendala mengigat infrastruktur pendukung masih belum siap 100 persen. Menurut Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Bumi (Hiswana Migas) Ery Purnomahadi, baru sekitar 70 persen SPBU di Jawa-Bali yang siap melaksanakan program pemerintah itu. Di Jabodetabek sudah sekitar 85 persen SPBU yang siap. Selebihnya masih belum siap karena belum memiliki tangki pendam maupun dispenser Pertamax. Kesiapan petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) juga masih menjadi kendala. “Perlu ada pelatihan bagi petugas operasional SPBU, sebab, bukan tidak mungkin terjadi perdebatan di SPBU antara pengendara dengan pegawai SPBU. Ada sekitar 120.000 petugas operasional yang harus di-training dan itu butuh waktu minimal sekitar tiga bulan,” kata Ery. Larangan konsumsi BBM bersubsidi untuk kendaraan jenis CC tertentu juga dinilai Muhammad Iswahyudi, Sales Representatif Pertamina Wilayah VII Makassar akan membingungkan pekerja lapangan di SPBU. “Bagaimana petugas SPBU bisa melihat dengan cepat jenis CC kendaraan yang akan diisi bahan bakar? Penandanya apa?” Menurut Iswahyudi, aturan itu harus disertai dengan mekanisme yang jelas. Misalnya penggunaan kartu kendali dengan sistem elektronik, atau e-BBM. Karena kartu itu dapat berfungsi secara otomatis dan terintegrasi ke seluruh SPBU. “Meski pengadaan kartu ini akan membutuhkan anggaran

besar, tapi akan lebih efektif daripada stiker.” Sebelum pembatasan BBM bersubsidi diberlakuklan, pemerintah diminta mempersiapkan secara matang rencana itu baik dari sisi landasan hukum maupun operasionalisasinya. Tujuannya, agar rencana tersebut bisa terealisasi dan tidak dimentahkan lagi. Pengamat energi Pri Agung Rakhmanto berpendapat, “Pemerintah sudah untuk kesekian kalinya merencanakan pembatasan, dan selalu tidak jadi diimplementasikan. Karena itu, kali ini segala sesuatunya harus benarbenar dipersiapkan dengan matang supaya tidak hanya sebatas wacana saja.” Persiapan itu menurut dia meliputi payung hukum, argumentasi, kajian dampak ekonomi sosial politiknya, teknis operasionalisasi di lapangan dan sosialisasi. Sementara itu Dirjen Migas Evita Hernawati Legowo mengatakan, pemerintah siap mengucurkan Rp400 miliar kepada BPH Migas untuk menyiapkan dan melaksanakan pengawasan terhadap pembatasan konsumsi BBM bersubsidi mobil CC tertentu. “Kami alokasikan dana itu untuk pengawasan dan menyiapkan infrastruktur untuk adaptasi pembatasan BBM bagi kendaraan pribadi atau masyarakat umum,” ujarnya sambil menambahkan bahwa dana itu berasal dari diversifikasi BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang dialokasikan Rp964 miliar. Dia juga menyebutkan, Mei nanti aturan pembatasan BBM bersubsidi sudah berjalan. “Tapi Perpresnya nanti untuk kami (pemerintah) dulu, seperti kendaraan BUMN, BUMD dan lainnya. Targetnya 10 ribu kendaraan. Sedangkan untuk masyarakat umum akan dikasih waktu 60 hari sejak Perpres turun. Pembatasan BBM tersebut nantinya akan diberlakukan untuk wilayah Jabodetabek dulu, katanya, kemudian berlanjut ke wilayah JawaBali, lalu ke daerah-daerah lain yang ada pertamaxnya. “Tetapi ini belum selesai kami bahas. Namun demikian, Pertamina mengaku sudah siap melakukan pembatasan BBM besubsidi bagi kendaraan pemerintah di Jabodetabek. “Untuk pembatasan kendaraan pribadi, kami serahkan ke BPH Migas,” katanya. Rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan BBM bersubsidi sudah beberapa kali diulur-ulur dan menurut mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kali ini pemerintah harus berani melakukannya. “Jangan sampai mundur sebelum pelaksanaan,” katanya. Mungkin ada juga benarnya apa yang dikatakan Kalla, dalam negara itu yang penting rencana dilaksanakan, bukan diwacanakan. “Laksanakan sajalah, nanti kemudian di dalam prosesnya, kekurangan-kekurangannya diperbaiki,” katanya. ‰

DPR/MPR: Silverius N Koordinator Liputan Polda Metro Jaya: Mulyawan, Korlip Departemen Hukum & HAM: T Jonggara, Mabes Polri: Binsar SG Biro Jakarta Pusat: Surya, Nadjib B Pengadilan Jakarta Pusat: Lambok Gurning, SH, DPRD DKI Jakarta: Nur Mochammad Biro Jakarta Barat: Prayogo, Juli Ostar H, SH Biro Jakarta Selatan: Nopiadi, Yasir Hans Biro Jakarta Utara: Biro Jakarta Timur: Maruli S Perwakilan Bekasi: Raja S Ginting (Kepala), Simson Paranginangin, Biro Depok : Sudarmo (Kepala) Perwakilan Banten: Biro Kabupaten Tangerang: Tumbur Limbong (Kepala), G. Harry Simbolon, Alden Robertus Simbolon. Biro Kotamadya Tangerang: Erwin Sinaga (Koordinator). Biro Kotamadya Tangerang Selatan: Pa’bona Marbun (Kepala). Perwakilan Sumatera Utara: Happy Silalahi (Kepala) Biro Samosir: Sahat Sitanggang. Biro Pekanbaru: Biro Batam: Junael Marbun Biro Karimun: Rahotan Siahaan Perwakilan Jawa Barat: TM. Harianja SH. (Kepala), M. Saragih. Biro Kabupaten Bandung : Barmen Sigalingging Biro Bandung : Faozanolo Laia (Kepala), Dedi Silalahi Biro Bandung Barat : S. Sitanggang (Kepala). Biro Bandung Cimahi : Antonius SE. (Kepala). Perwakilan Kalimantan Barat: A. Rahman HS. (Kepala), Suparto. PERCETAKAN : CV. Grazia Indah (Isi diluar tanggungjawab percetakan).

METROPOLITAN

„EDISI: 028/THN II/23 APRIL - 6 MEI 2012 2012

3

LINTAS BERITA

Akbar Lubis: Jangan Biarkan Oknum Pemerintah Merajalela

Tidak Sesuai Mekanisme

Awas Korupsi …! Jalan Raya Diaspal Tanpa Tender Jakarta, Metropolitan Pos, Jalan raya mulai di aspal tanpa prosedur tender, ini terbukti makin maraknya korupsi, pejabat dan rekanan terancam di penjara. Seperti, di jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, sudah selesai dikerjakan tanpa prosedur tender, jalan raya Pondok Gede, Jakarta Timur, sudah selesai dikerjakan tanpa tender.

Dinkes DKI Catat 1.108 Kasus DBD Jakarta, Metropolitan Pos Memasuki musim penghujan dan setelahnya, bahaya penyakit demam berdarah dengue (DBD) terus mengintai dan mengancam warga. Dalam kurun waktu Januari-Februari 2012 saja, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat sebanyak 1.108 kasus DBD terjadi di wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo meminta agar warga terus meningkatkan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) setiap Jumat selama 30 menit. “Saat ini memasuki musim hujan. Ada kecenderungan nyamuk penebar DBD tidak hanya berkembangbiak di genangan air bersih, tetapi juga di genangan air kotor. Oleh karena itu, saya minta warga dan kader jumantik menggiatkan kegiatan PSN,” ujar Fauzi Bowo, di sela-sela kegiatan PSN di RW 05, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (2/3). Meski DBD tidak mewabah, namun Fauzi

meminta, warga Jakarta tetap waspada. Sebab, menurutnya, paska musim hujan prevalensi penderita DBD cenderung meningkat. Dikatakan Fauzi, PSN sangat efektif untuk menekan jumlah penderita DBD di DKI Jakarta. Selain mengandalkan jumantik dan aparat kelurahan setempat, ia juga berharap kader PKK terus meningkatkan peran membantu Pemprov DKI Jakarta untuk menggalakkan PSN. Sehingga, keterlibatan stakeholder untuk menggerakan masyarakat semakin luas. “Peran kader PKK dan pengurus RW selama ini memang tidak bisa dipungkiri dalam membantu kinerja Pemprov DKI. Terlebih, peran PKK sebagai telah menghasilkan manfaat bagi masyarakat, salah satunya dalam penanggulangan DBD,” ujarnya. Kepala Dinkes DKI Jakarta, Dien Emawati menjelaskan, saat musim hujan seperti saat ini, memang ada kecenderungan penderita DBD mengalami peningkatan. “Kecenderungan

53 Puskesmas di DKI Akan Direhab Jakarta, Metropolitan Pos Kondisi 53 puskesmas di DKI yang sudah tidak memadai karena faktor usia dan adanya penambahan fasilitas, membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta akan merehabilitasi 53 bangunan puskesmas tersebut. Ke-53 puskesmas yang akan direhab tahun 2012 ini, terutama puskesmas kecamatan yang berfasilitas rawat inap dan spesialis penyakit tertentu. Salah satunya, Puskesmas Tambora yang memiliki spesialis katarak. Secara keseluruhan anggaran yang dialokasikan untuk membeli tanah bagi puskesmas hingga perencanaan pembangunan fisik adalah Rp 195,2 miliar.

Anggaran tersebut sudah ada dalam pos anggaran suku dinas kesehatan di enam wilayah DKI Jakarta. “Sudin kesehatan wilayah hanya merehab yang berat saja. Sedangkan untuk rehab kecil seperti genteng bocor dan pengecatan, puskesmas sudah dapat melakukannya sendiri karena sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga tidak perlu menunggu anggaran dari Dinas Kesehatan lagi,” ujar Dien Emmawati, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Selasa (13/3). Diungkapkannya, setiap tahun selalu diadakan renovasi atau rehab 7 puskesmas, terdiri dari 5 puskesmas kelurahan

meningkatnya penderita DBD itu disebabkan saat ini memang sedang berlangsung musim hujan. Selain itu, bisa dikatakan faktor cuaca yang tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas,” ucapnya. Dikatakannya, dalam kurun waktu dua bulan terakhir, yakni Januari-Februari, pihaknya mencatat telah terjadi sebanyak 1.108 kasus DBD di DKI Jakarta. Meski begitu, ia menyatakan, kasus penderita DBD tahun ini masih lebih rendah dibanding tahun lalu dalam kurun waktu yang sama, yang jumlahnya mencapai hingga 1.898 kasus. Secara rinci ia menjelaskan, diwilayah Jakarta Selatan tercatat sebanyak 292 kasus DBD, Jakarta Timur sebanyak 282 kasus DBD, Jakarta Barat sebanyak 291 kasus DBD, Jakarta Utara sebanyak 160 kasus DBD, dan Jakarta Pusat sebanyak 83 kasus DBD. “Selain DBD, wabah penyakit yang rentan terjadi pada saat musim hujan adalah batuk dan pilek,” tandasnya. ‰ Jenry

dan 2 puskesmas kecamatan. Saat ini, di DKI Jakarta sendiri sudah memiliki 296 puskesmas kelurahan dan 44 puskesmas kecamatan. Dengan kemampuan merenovasi 7 puskesmas per tahun, berarti renovasi gedung puskesmas dapat terselesaikan selama 7 tahun. “Kalau di tingkat kecamatan, kondisi eksisting bangunan puskesmasnya sudah bagus, dan rata-rata bangunan baru semua. Sedangkan di kelurahan ada sebagian kecil yang masih perbaikan, relokasi dan bersifat berkelanjutan. Misalnya, puskesmas di tahun pertama diperbaiki, pasti akan rusak. Nah itu akan diperbaiki lagi,” jelasnya. ‰ Hotdiman

Jakarta, Metropolitan Pos Pelanggaran tanpa izin untuk membangunan masih sering terjadi, baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha, karena lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak pemda. Bahkan okmun aparat pemerintah sering bermain. Maraknya bangunan liar di Jakarta Pusat mendapat tanggapan serius Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ruddin Akbar Lubis,SH, penyakit unsur pembiaran tidak hanya terjadi di aparat kepolisian, tetapi terjadi pula di aparat pemda, kalau kata bahasa Sunda ‘kumaha engke’ (Gimana nanti) seperti polisi sudah tahu geng motor yang tumbauh dimananama untuk ugal-ugalan dan membuat resah warga, tetapi dibiarkan. Akhirnya kelamaan akan btural, begitu pula bangunan tanpa izin dibiarkan, seperti bangunan Tanpa IMB di Jl. DI.Panjaitan, Rawa Sari, Jakarta Pusat, akhirnya oknum ngobyek,”proses pembiaran yang membuat kecamatan melakukannya, karena Dinas P2Bmelakukan pembiaran,” kata Aklbar. Menurut Akbar, pembiaran bisa terjadi pada oknum tertentu yang bermain, selain dilingkungan Pemda, tetapi tidak tertutup kemungkinan bangunan liar dibeckingi oknum dari luar pemerintahan, karena unsur di tingkat Walikota sudah terjadi proses pembiaran. Akbar mengatakan pedagang kaki lima yang dibiarkan akan menjamur, padahal setiap wilayah kecamatan sudah ada aparat Satpol PP yang bisa diperdayakan sesuai Perda,”bukan karena tingkat walikota tidak mempunyai kemampuan, tetapi tidak adanya kemauan untuk menertibkan,” tambah Akbar. Lebih lanjut Akbar Lubis menegaskan tingkat walikota dapat memanggilaparat kepolisian untuk membantu, tetapi kemauan untuk itu tidak dilakukan, bila perlu nanti walikota harus memberikan penjelasan di hadapan Komisi A masalah yang sering terjadi keresahan warga di Jakarta Pusat. ‰ Nur Mochammad

Jokowi Tinjau RS MRCCC Siloam

Jakarta ,Metropolitan Pos Di Indonesia memang belum begitu maju dibidang medical center hospital bidang kesehatan, namun pada saat sekarang, sudah banyak mengalami kemajuan yang pesat dibidang tehnologi per rumah sakitan. Tehnologi sudah serba modern membuat para investor mulai melirik dibidang kesehatan di tanah air. RS MRCCC Siloam, Jakarta merupakan salah satu rumah sakit terbesar nomor 3 diseluruh dunia. Dulu pejabat masih banyak berobat keluar negeri, namun sekarang rumah sakit MRCCC Siloam ini tergolong terbesar diseluruh dunia nomor 3 urutan rumah sakit termewah yang berkelas dunia dan Internasional. Peralatan yang ada serba canggih dan super mewah dan super canggil dengan perlengkapan kapasitas alat-alat medical yang termewah. Rumah Sakit MRCCC semua penyakit dapat disembuhkan didukung oleh para dokter yang cukup professional dan berpengalaman dan pelayanaannya cukup ramah. RS MRCCC tempat berobat artis dan pelawak kawakan Kris Biantoro yang dirawat rumah sakit terkena kanker /jantung. Kris artis tiga zaman itu akhirnya sudah menjadi anggota veteran RI yang juga beliau sekaligus sebagai anggota Duta Kanker Indonesia, ia dirawat di MRCCC. Kris dirumah sakit itu diberi gelar oleh Direktur dan para Dokter yang sudah berpengalaman , seperti halnya Dr Eko. Pada saat yang bersamaan bertepatan kunjungan Jokowi calon Gubernur DKI Jakarta dalam mengadakan investigasi dan kunjungan kerumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya dan sekaligus mengadakan peninjauan langsung. Joko, mengakui bahwa RS Siloam memang canggih,rumah sakit termewah. RS MRCCC masih terjangkau perkamar yang termurah untuk satu hari nginap sebesar Rp250.000,-. ‰ Yasir Hans

4

METROPOLITAN

„EDISI: 028/THN II/SENIN 23 APRIL - 6 MEI 2012

LINTAS BERITA

Terlalu Dini Perkirakan Hasil Akhir Pilkada DKI Jakarta, Metropolitan Pos,

Peneliti LIPI Wawan Ichwan menilai masih terlalu dini memperkirakan hasil akhir Pilkada DKI Jakarta hanya dengan hasil jajak pendapat sejumlah lembaga survei, karena persaingan antarkandidat makin ketat. “Meski menurut hasil survei popularitas mereka meningkat, tapi pada saat menjelang hari pemilihan, publik masih akan menguji siapakah yang betul-betul layak memimpin Jakarta lima tahun ke depan,” ujarnya di Jakarta, Kamis. Dikatakannya, sampai sekarang semua calon memang belum maksimal menggerakkan mesin partai masing-masing. Wawan berpendapat, persaingan ketat mungkin akan terjadi antara tiga pasangan, yaitu pasangan incumbent Fuzi Bowo-Nachrowi Ramli dengan pasangan dari PDI-P Joko Widodo-Basuki Purnama (Ahok) dan pasangan yang diusung PKS Hidayat Nur Wahid (HNW)-Didik Rachbini. Popularitas Jokowi akan dibayangi HNW dengan mesin partai PKS yang diyakininya terus bekerja untuk saling menyaingi. “Popularitas Jokowi, lebih banyak dibantu pencitraan yang diciptakan melalui media massa. Namun secara kualitas dan kinerja, Jokowi masih perlu diperdebatkan,” ujarnya. Peran media massa tentunya tidak bisa dilepaskan di sini. “Tapi masih bisa diperdebatkan apakah kinerjanya di Solo juga bisa berhasil di Jakarta,” katanya. Wawan menggambarkan selama ini Jokowi mengurus Kota Surakarta dengan tatangan hanya melayani sekitar 400.000 penduduk dan itu pun cenderung homogen. Sementara untuk Jakarta, menurutnya, penduduknya sudah lebih sembilan juta orang serta sangat heterogen. “Di samping itu dilihat dari tingkat sosial ekonomi, aspirasi penduduk Surakarta dengan pendapatan per kapita sekitar Rp7 juta per tahun, mungkin relatif jauh lebih sederhana. Sementara Jakarta lebih complicated dengan penduduk berpenghasilan rata-rata Rp100 juta per tahun,” ujarnya. Namun demikian, Wawan mengakui peningkatan popularitas Jokowi cukup menganggumkan. “Dan bersama pasangannya, Jokowi berhasil melakukan sejumlah terobosan dalam meraih suara publik serta media media,” tuturnya. Sementara mengenai calon yang diusung PKS, Wawan mengatakan, meskipun suara partai itu cukup besar di Jakarta, tapi belum tentu juga menjadi cermin dukungan dalam Pilkada nanti. “Pertanyaannya adalah apakah suara PKS selama ini adalah pemilih yang loyal atau pemilih labil yang mencari alternatif,” katanya. Pasangan incumbent Foke-Nara, Wawan menilai, meski dalam sejumlah survei mereka berada di posisi teratas, tetapi jalan untuk meraih kemenangan masih tidak mudah. “Selain media, mesin partai pesaing harus mendapat perhatian pasangan Foke-Nara,” tuturnya. Sementara itu, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS, Surahman Hidayat mengakui, saat ini potensi pemilih pasangan HNWDidik belum tergarap semua karena mesin partai belum mengoptimakan kinerjanya. “Insya Allah, nanti elektabilitas HNW akan terus naik,” kata Surahman. ‰ Jenry

Antara Geng Motor dan Tragedi Kerusuhan 1998 K

Geng motor kini sedang menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat. Hal ini karena geng motor sudah membuat keresahan ditengah masyarakat karena telah mengusik rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat. Depok, Metropolitan Pos, Yang sedang ramai dimedia masa adalah Geng motor yang telah membuat resah masyarakat dan telah menimbulkan korban jiwa.. Siapa sebenarnya orang-orang yang berada di balik geng motor? Sampai saat ini belum terungkap atau bahkan mungkin tidak pernah terungkap.

Masih ingat kerusuhan tahun 1998? Kerusuhan waktu itu hampir serentak terjadi dibeberapa wilayah Ibukota. Dalam logika berfikir saya, tidaklah mungkin massa dapat bergerak secara serentak jika tidak ada yang memprovokasi, dan uniknya kejadian tersebut seperti ada yang memberi komando, yang mungkin dibagi beberapa group untuk disebar ke beberapa wilayah. Group_group inilah yang kemudian dibagi menjadi kolompok-kelompok kecil yang bertugas memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan anarkis dan kerusuhan pada Bulan Mei 1998. Kalau memang kerusuhan tahun 1998 adalah spontanitas masyarakat sepertinya hal yang mungkin prosentasinya kecil, sedangkan yang berperan besar adalah provokator terorganisir, sehingga kerusuhan waktu itu cepat sekali terjadi dan menyebar hampir diseluruh wilayah ibukota dan

wilayah lainnya. Lalu apa hubungannya dengan Geng Motor? Apabila fenomena geng motor saat ini juga menyebar secara serentak ke berbagai wilayah di Jakarta atau kota lain selain Jakarta, maka ada kemungkinan bahwa geng motor ini bukanlah tindakan kriminal biasa, melainkan dilakukan orang-orang yang terorganisir dan dikendalikan oleh satu komando. Kita lihat saja perkembangan ke depan, jika geng motor ini berkembang secara serentak dikota-kota lain dan melakukan hal yang sama maka sudah dipastikan bahwa model dan pola yang dipergunakan adalah sama dengan kasus kerusuhan tahun 1998. Tulisan ini hanyalah pemikiran dan opini pribadi, bukan untuk mencurigai dan memojokan siapapun, namun hanya untuk kewaspadaan kita semua sebagai anggota masyarakat bahwa Jangan mudah terprovokasi apalagi terpengaruh oleh siapapun juga untuk melakukan hal-hal yang anarkis yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan masyarakat secara luas. Semoga Fenomena geng motor ini segera bisa diredam dan ditangani oleh pihak yang berwajib sehingga ketenangan dan ketenteraman masyarakat bisa pulih kembali. ‰ Sudarmo

Warga Gugat Tujuh Instansi Pemkot Bekasi Bekasi, Metropolitan Pos, tujuh instansi milik Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, digugat oleh warganya yang merasa kesulitan mengakses informasi publik seputar laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Penggugat atas nama M Hidayat (40) di Bekasi, Rabu, mengatakan telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah merasa tidak puas atas hasil sidang ajudikasi yang dipimpin majelis dari Komisi Informasi Jawa Barat. Ketujuh instansi tersebut antara lain Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU), Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Komisi Pemilihan Umum, Dinas Kebersihan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Badan Perencana Pembangunan

Normalisasi Kali Blencong Rp2,5 M

Daerah. Menurut dia, instansi tersebut telah gagal mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang 14 Tahun 2008. “Upaya menutup-nutupi informasi yang dilakukan instansi tersebut merugikan publik yang berhak mengakses informasi dengan cepat dan tepat waktu. Undang-undang menjamin hak publik mengetahui informasi supaya dapat berpartisipasi memantau kinerja pemerintahan,” katanya. Semua informasi yang dimohon itu, kata dia, semula akan ditelaah lelaki yang sehari-hari mengabdikan diri sebagai pekerja masyarakat di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Muslim Indonesia. Hasilnya, akan dijadikan ba-

Bekasi, Metropolitan Pos, Rencananya Kali Blencong sepanjang empat kilometer bakal dinormalisasi. Nilainya mencapai Rp2,5 miliar dari APBD 2012. Ini dilakukan untuk mencegah kelancaran air dari hulu dan mengantisipasi banjir. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Jamaludin. Menurutnya, kali yang menjadi pengairan sawah yang membentang dari Desa Pantaimakmur sampai Segarajaya tersebut sudah perlu dinormalisasi. Selain banyak ditumbuhi eceng gondok, dasar kali juga sudah mendangkal. ’’Kali ini sangat dibutuhkan oleh sejumlah desa yang ada di Tarumajaya. Jika air kali ini kering, otomatis pertanian juga kekurangan air,” papar mantan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran ini. Dia mengakui kalau anggaran normalisasi cukup besar. Untuk itu, menurutnya selama pelaksanaan normalisasi akan dilakukan pengawasan ketat mengingat kebutuhan memperdalam dasar kali menjadi prioritas agar saluran air lancar dan tak mudah menguap penyebab banjir. ‰ Raja/Simson

han evaluasi atas kinerja birokrat. “Masyarakat lain yang ingin mengaksesnya juga akan saya diperbolehkan dan dimudahkan,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Anton Minardi, mengatakan hasil sidang dugaan kasus tersebut di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (17/4), menghasilkan keputusan beragam. Mulai dari menugaskan instansi memberikan laporan yang dimohon Hidayat sampai menolak permintaan pemohon akan sejumlah laporan tertentu. “Tidak semua laporan keuangan pemerintah bisa diakses publik. Laporan yang belum selesai diaudit BPK termasuk yang tidak boleh beredar di publik, sehingga tidak bisa diminta begitu saja,” katanya. ‰ Raja/Simson

Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Digoyang Bekasi, Metropolitan Pos, PDAM Tirta Bhagasasi kembali didemo. Kemarin, mahasiswa mengkritik keberadaan sejumlah dewan pengawas yang dinilai ’impoten’ sekaligus tidak kompeten lantaran beberapa di antaranya berasal dari partai politik. Karena tidak kompeten itulah, kinerja dewan pengawas patut dipertanyakan. Pasalnya, layanan PDAM kepada pelanggan hingga kini tak kunjung optimal. Keluhan distribusi air hingga kualitas air, masih terus berdatangan dari para pelanggan. Buruknya pelayanan air bersih di PDAM Tirta Bhagasasi, menurut koordinator aksi, Philipus Helen, diduga lantaran dewan pengawas yang seharusnya bekerja sebagai pengontrol dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja, tidak berfungsi maksimal. ’’Percuma ada dewan pengawas kalau seperti ini. Ini akibat dewan pengawas ditunjuk langsung oleh kepala daerah tanpa proses seleksi,” tuturnya sembari mengatakan, penunjukan dewan pengawas sarat akan nepotisme. Keberadaan lima orang dewan pengawas juga lebih menggambarkan bagi-bagi ’jatah’ kepada partai politik. Terbukti beberapa di antara mereka berasal dari parpol. Kelima dewan pengawas itu, Slamet Supriyadi, Riad Ascha Cholik, Harun Alrasyid, Maulana Hafidz, dan Pudin Rapiudin. ’’Karena itu kami meminta segera melakukan reorganisasi dalam tubuh dewan penga-

was PDAM Tirta Bhagasasi, serta mengganti dewan pengawas yang berasal dari parpol maupun kerabat kepala daerah,” tegasnya. Aksi mahasiswa mendemo kantor PDAM Jalan KH Noer Alie, berlangsung dua kali. Pagi hari massa gabungan tiga BEM menuntut PDAM mencopot direktur umum (dirum) dan direktur teknik (dirtek). Sementara desakan pencopotan dewan pengawas disuarakan massa mengatasnamakan Forum Komunikasi Mahasiswa Bekasi (Forkombi). Pekan lalu, sejumlah mahasiswa juga menuntut Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, Wahyu Prihantono dicopot dari jabatannya karena alasan kinerja dan buruknya layanan kepada pelanggan PDAM. Humas PDAM Tirta Bhagasasi, Endang Kurnaen kepada Radar Bekasimembantah berbagai tudingan pendemo itu. Menurutnya, selama ini pihaknya sudah berupaya maksimal meningkatkan pelayanan. Meski diakuinya masih banyak kekurangan. ’’Kalau masalah pelayanan kami selalu berupaya memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Kami juga sudah membuka layanan langsung mengenai keluhan masyarakat. Kalau mengenai dewan pengawas maupun dirum dan dirtek, saya pribadi tidak bisa menjawab, karena itu kewenangan pimpinan dan kepala daerah,” tandasnya. ‰ Raja/Simson

EKONOMI & BISNIS Kapitalisasi BUMN Publik Kuartal I Rp852,94 triliun Jakarta, Metropolitan Pos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) publik memberikan kontribusi kepada kapitalisasi pasar modal di Bursa Efek Indonesia sekitar 22,38 persen, setara Rp852,94 triliun pada kuartal I 2012. “Per Maret 2012 saja, BUMN publik sudah memberikan kontribusi sekitar 22,38 persen,” kata Sekretaris Kementerian BUMN Wahyu Hidayat dalam paparan kinerja BUMN 2011-2012 di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, kapitalisasi pasar modal per Maret 2012 mencapai Rp3.877 triliun. Ia menambahkan bahwa kapitalisasi BUMN publik per Maret 2012 dibandingkan dengan Desember 2011 jauh lebih besar. “Per 30 Desember 2011, kapitalisasi BUMN publik sebesar Rp814,39 triliun,” kata Wahyu. Kapitalisasi BUMN publik per Maret 2012 disumbangkan oleh PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebesar Rp1,441 triliun, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Rp17,169 triliun, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Rp73,848 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp169,736 triliun, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Rp10,497 triliun, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp159,234 triliun. Selanjutnya adalah PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Rp14,037 triliun, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) Rp35,020 triliun, PT Indofarma Tbk (INAF) Rp588,860 miliar, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Rp13,566 triliun, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) Rp2,443 triliun, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) Rp92,117 triliun, PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) Rp47,234 triliun. Kemudian diikuti dengan PT PP Tbk (PTPP) sebesar Rp3,050 triliun, PT Semen Gresik Tbk (SMGR) Rp72,661 triliun, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Rp141,119 triliun, PT Timah Tbk (TINS) Rp9,361 triliun dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) Rp5,484 triliun. ‰ Hotdiman

Trikomsel Targetkan Laba Bersih 2012 Rp385 miliar Jakarta, Metropolitan Pos

PT Trikomsel Oke, Tbk (TRIO) menargetkan perolehan laba bersih tahun buku 2012 sebesar Rp385 miliar atau naik 27,06 persen. “Kami optimis dengan pertumbuhan permintaan domestik terhadap berbagai jenis telepon seluler (ponsel) pintar,” kata Presiden Direktur PT Trikomsel Oke, Sugiono Wiyono, selepas paparan publik perusahaan di Jakarta, Jumat. Trikomsel mencatat laba bersih tahun buku 2011 sebesar Rp303 miliar dan Rp204 miliar pada 2010. Sugiono mengatakan penjualan produk ponsel pintar (smartphone) didominasi merek-merek yang dipegang Trikomsel melalui gerai OkeShop. “Trikomsel tidak didesain hanya untuk satu merek ponsel tapi berbagai merek seperti Nokia, Sony Ericsson yang sekarang menjadi Sony, BlackBerry, Samsung, HTC serta mereka Hewlett-Packard dan Lenovo,” kata Sugiono. Trikomsel memprediksi pertumbuhan penjualan telepon seluluar sebesar 55,6 juta unit sepanjang 2012 atau meningkat 34,3 persen dari penjualan ponsel 41,4 juta unit. Penjualan telepon seluler memberikan konstribusi 84,17 persen (Rp5,982 triliun) terhadap pendapatan neto Trikomsel pada 2011 sebesar Rp7,107 triliun. ‰ Hotdiman/Jenry

„EDISI: 028/THN II/23 APRIL - 6 MEI 2012 2012

HUT ke 51 Bank DKI

Masyarakat Percaya Bank DKI Jakarta, Metropolitan Pos

S

ekarang telah banyakmengalami kemajuan dan benar-benar sukses, sebab Bank DKI pada saat sekarang ini merupakan salah satu Bank yang dapat diharapkan oleh masyarakatnya sehingga para nasabah benar-benar puas atas pelayanan yang diberikan oleh Bank tersebut. Itulah sebabnya bahwa Dalam usiannya yang ke 51 tahun mulai saat ini Bank tersebut mulai dewasa dalam menjalankan managementnya di bidang perbankan. BANK yang pada saaat ini baru melaksanakan Hari Ulang Tahunnya itu semoga akan menjadikan Bank DKI aakan lebih Profesional didalam menjalankan fungsi pelayanannya kepada masyarakatnya dimanapun mereka berada.HUT Bank DKi dilaksanakan dikantor Pusat di kawasan Pecenongan Jakarta benar-benar meriah, banyak para Undangan yang hadir , seperti Gubernur KDKI Jakarta tak luput turut hadir dalam pelaksanaan Bank DKI, sebelum acara Gubernur , itupun Oleh Direktur Utama Bank DKI beserta para segenap jajaran Karyawannya mengadakan acara syukuran ,sebagai pertanda ucapan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, itulah sebabnya Syukuran dilakukan untuk memohon doa kepada yang maha pencipta agar Bank DKI berkembang dengan baik dimasa-masaa mendatang Dalam acara HUT ke 51 dihadiri oleh para wartawan dari berbagai media massa ibu kota , dalam kata sambutan yang tertera di pres release disebutkan bahwa kepada para nasabah Bank DKI menggelar penarikan hadiah tabungan Bank DKI , disela-sela peringatan HUT tersebut yang berlangsung belum lama ini , maka Bank DKI memberikan semacam hadiah kepada para nasabah , bagi mereka yang me-

menangkan , akan menerima satu unit Toyota Alphard, juga 2 unit Toyota altis ,4 unit Toyota yaris 5O unit Honda beat,serta emas murni 500 gram untuk 1 pemenang emas 5O gram untuk 5O nasabah dan beragam lainnya. Dalam makalah yang ada bahwa Maret 2OO2 portopolio tabungan Simpeda mencapai lebih dari RP 1,61 triliun tumbuh 17,31 persen jika dibandingkan Maret 2O11 yang sebesar 1,37 triliun portopolio tabungan Monas mencapai lebih dari 92Oiliar sedangkan pada Maret 2O11 tumbuh 45,47 persen menjadi 1,34 triliun pada periode tabungan Simpeda BPD SI yang berkisar diatas 29 triliun untuk keseluruhan portopolio tabungan Bank DKI meningkat 29,22 persen menjadi 2,98 triliun per Maret 2O12 dibandingkan 2,31 triliun per Maret 2O11 Dalam tabungan Simpedes maka disediakan semacam tabungan rezeki , atau panen rezeki dengan total hadiah 6 miliar pertahun yang akan diundi dua kali atau dua periode dalam setahun yakni masing-masing 3 miliar . Sebagai informasi Bank DKI merupakan Bank pertama yang menggelar undian lokal untuk tahun 2OO7 Dalam kata sambutan Direktur Bank DKI Eko Budwiyono , mengatakan optimis jumlah nasabah tabungan Monas dan tabungan Simpeda juga diselenggarakan ATM Bank DKI yang kini tergabung dengan jaringan ATM Prima pada tahun lalu melengkapi jaringan ATM bersama , katanya Direktur juga mengatakan bahwa ATM Bank DKI akan llebih ditingkatkan . Selanjutnya Direktur Bank DKI mengemukakan bahwa selain tabungan Monas akan juga diadakan tabungan Rejeki Umroh tabungan IB taharoh Bank DKI yang berhadiah Umroh untuk 5 orang pemenang nasabah Portopolio , dikatakan bahwa tabunganb B taharoh meningkat 24,25 persen dari 11,76 miliar pada Maret 2O11 Menjadi 14,62 miliar pada Maret 2O11 jumlah nasabah per Maret 2O12 nasabah per Maret 2O12. ‰ Yasir Hans

Kadin Jakarta Akan Gelar “Muslim World Biz 2012” Jakarta, Metropolitan Pos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta akan menggelar pameran dan konferensi “The 3rd Muslim World Business and Investment Zone (MWBIZ) 2012” di Jakarta Convention Centre, pada 1216 September. “Dengan tema ‘Memperkuat Aliansi Ekonomi’, acara ini diharapkan dapat menjadi peluang investasi yang luas dan membentuk integrasi ekonomi yang lebih kuat dalam komunitas bisnis muslim dunia serta negara-negara Islam di tengah krisis global saat ini,” kata Ketua Kadin Jakarta Edi Kuntadi di Jakarta, Jumat. MWBIZ 2012, lanjut Edi, merupakan sarana interaksi sinergis antara pemerintah dengan pemimpin perusahaan dan bisnis yang akan menjadi katalis yang efektif bagi kemajuan pembangunan ekonomi. “Sehingga nantinya di dalam acara tersebut dapat menciptakan transaksi bisnis patungan baru, kemitraan di berbagai bidang industri sekaligus memberikan kontribusi terhadap evolusi dari ekonomi islam global,” kata Edi. Menurut Edi, Jakarta dipilih sebagai tempat penyelenggaraan MWBIZ 2012 karena selain sebagai ibukota Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, juga telah menjadi pintu gerbang ekonomi regional di Asia Tenggara. “Selain itu, Jakarta juga merupakan pasar

LINTAS BERITA

Bank BTN Kucurkan Dana Kredit Rumah Jakarta, Metropolitan Pos Bank BTN merupakan Bank yang cukup terbilang besar, memberikan respon kepada masyarakat. Bank BTN mengangkat kehidupan masyarakat untuk kelas atas menengah dan kelas ekonomi, sekalipun kesemuanya itu untuk memberikan kemudahan dibidang kredit perumahan. Bank Tabungan Negara, masyarakat dapat menikmatinya , contohnya, memberikan kemudahan untuk memperoleh Kredit Rumah yang terdiri berbagai macam tipe tergantung dari pada kantong masyarakat. Jangka waktu yang tidak begitu memberatkan masyarakatnya, itulah sebabnya bahwa Pemerintah memang telah begitu memperhatikan kemajuan BTN. BTN untuk dimasa-masa yang akan datang akan lebih meningkatkan lagi kualitas dan segi pelayanan per kreditan kepada masyarakatnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di gedung mewah BTN , seluruh para Dewan Komisaris Utama dan seluruh Direksi, juga para Direktur serta beberapa tokoh serta para pemegang saham hadir. Bank BTN, akan mendirikan senuah Bank, bahwa sudah didukung oleh beberapa Perusahaan Asuransi terkenal, dalam menyelenggarakan dunia per Bankan di Indonesia . RUPS Bank BTN adalah dikatakan untuk mengikuti pelaksanaan keputusan Departemen Keuangan RI Undang-Undang No 40 Tahun 2007. Sampai dengan 31 Desember 2O11 Bank BTN dimiliki oleh 9332 pemegang saham yang kesemuanya rata-rata khususnya Pemerintah Republik Indonsia. 71,91 persen sementara sisanya 28,O9 persen dimiliki oleh publik dan 1,62 persen oleh karyawan dan direksi Bank BTN melalui program alokasi saham Management dan karyawan adapun setiap saham yang dijual sebesar Rp 121O,-/saham RUPS menghasilkan beberapa-kesimpulan, yaitu laporan mngenai pertanggung jawaban Perusahaan ,tugas Dewan Komisaris serta diadakan pula pengesahan laporan keuangan program kemitraan dan bina Lingkungan Tahun 2O12. ‰ Yasir Hans

Mobil 1.500cc ke Atas Wajib NonPremium Jakarta, Metropolitan Pos

yang perkembangannya paling cepat di Asia, sehingga acara itu bisa menjadi sarana ideal guna mendorong dan memperkuat hubungan perdagangan dan bisnis muslim dunia,” kata Edi. Edi memperkirakan, sekitar 600 pebisnis muslim dari 35 negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan 70 ribu pengunjung akan menghadiri acara pameran dan konferensi tersebut. “Dalam MWBIZ 2012, akan digelar juga berbagai konferensi untuk membahas perkembangan perdagangan dan bisnis anggota OKI, membentuk bursa efek islam dan lembaga perbankan islam,” kata Edi. Sebagai informasi, acara MWBIZ sebelumnya telah diselenggarakan sebanyak dua kali di Malaysia, yaitu pada 2010 dan 2011. MWBIZ merupakan ajang kegiatan untuk tujuan promosi, bisnis dan investasi diantara 57 negara anggota OKI. ‰ Hotdiman/Jenry

5

Pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mobil dengan kapasitas mesin 1.500cc ke atas mulai 1 Mei 2012. “Pembatasan BBM dikenakan pada mobil 1.500cc ke atas. Realisasinya akan dimulai pada 1 Mei 2012 dan peraturannya akan diumumkan melalui Peraturan pemerintah (PP) yang terdiri dari Permen ESDM, Perindustrian, Perhubungan,” kata Menteri Perindustrian M.S Hidayat di Jakarta, Jumat. Menurut Hidayat, untuk mobilmobil pribadi di atas 1.500cc otomatis harus menggunakan BBM non-subsidi. “Untuk mobil yang diproduksi sejak 2008, mesinnya sudah mengonsumsi bahan bakar minyak (premium) dengan RON 92,” katanya. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Sudirman Maman Rusdi mengatakan jika kebijakan pembatasan BBM akan dimulai pada awal bulan depan, sosialisasinya harus dimulai dari sekarang. “Tidak mudah untuk menyosialisasikan peraturan tersebut. Selain itu, pengawasan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan sangat sulit,” katanya. ‰ Hotdiman/Jenry

6

PENDIDIKAN & IPTEK

„EDISI: 028/THN II/SENIN 23 APRIL - 6 MEI 2012

DKI Siap Gelar UN Tingkat SMP Jakarta, Metropolitan Pos

S

ebanyak 132.906 pelajar SMP, MTs dan SMPLB di Jakarta siap mengikuti Ujian Nasional (UN) yang akan diselenggarakan, Senin (23/4) mendatang. Sore ini, naskah soal ujian telah dikirim dari daerah pencetakan di Kudus, Jawa Tengah ke Jakarta. Nantinya, naskah langsung diterima lima gudang transit provinsi, sebelum didistribusikan ke-22 sub rayon yang ada di Jakarta. SEKRETARIS 2 Panitia UN Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Sulistono mengatakan, naskah soal mulai diberangkatkan ke Jakarta sejak pukul 15.00 sore ini. Dijadwalkan naskah akan tiba di Jakarta pukul 05.00, Sabtu (21/4) besok. “Naskah langsung tiba di gudang transit provinsi di lima kota dengan pengawalan ketat dari kepolisian,” ujar Budi, Jumat (20/4). Ia merinci, sebanyak 132.906 peserta UN terdiri dari 117.288 siswa SMP dari 1.051 sekolah, 15.521 siswa MTS dari 288 sekolah, dan 97 siswa SMPLB

LINTAS BERITA Pungli Rp350.000,- per siswa

Kepala SMP Yadika 1 Cicalengka Segera Dicopot Bandung,Metropolitan Pos, Sehubungan dengan informasi siswa, SMP Yadika 1 Cicalengka melakukan pungutan liar sebesar Rp350.000,- per siswa. Dalam hal ini Kepala Sekolah segera dicopot oleh Kepala Dinas Pendidikan Bandung. Keluhan ini dilontarkan siswa kepada wartawan Metropolitan Pos saat ditemui di sekolah tersebut. Ketika Kepala Sekolah SMP Yadika 1 Cicalengka, Asep, ditemui, belum bisa menjelaskan tentang adanya pungutan liar tersebut. ‰ M.Saragi ST

Kepala SD N Rancaloa dan SMP N 9 Cimahi Pungli Siswa

Bandung, Metropolitan Pos, Sehubungan adanya pungutan-pungutan disekolah,sangat membuat gerah para orang tua siswa juga sangat membebani para orang tua siswa,walaupun adanya dana BOS yang dikucurkan pemerintah untuk tingkat SD dan SMP. Tetapi tetap saja masih ada pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah, seperti informasi yang diterima oleh Metropolitan Pos, menyebutkan bahwa SD N Rancaloa dan SMP N 9 Cimahi masih melakukan pungutan liar kepada siswa dengan berbagai alasan. SD N Rancaloa dan SMPN 9 Cimahi telah melakukan pungutan sebesar Rp500.000,per siswa, dengan alasan pemantapan sekolah dan perpisahan sekolah. Sebelum hal ini dilakukan terlebih dulu dirapatkan dengan orang tua siswa sehingga pungutan tersebut direstui oleh semua fihak, ‰ M.Saragi ST

Pembanguna Gedung Training Centre UPI Kampus Serang, Sarang Korupsi

Bandung, Metropolitan Pos, Pekerjaan pembangunan gedung training centre UPI Kampus Serang, sarang korupsi, layak pejabat dan rekanan di usut tuntas. Ketika dikonfirmasi, Endang, Divisi hukum, mengatakan setelah kenarah hukum baru kami mendampingi. Pembangunan gedung training centre UPI Kampus Serang, Bandung, anggarannya dari Dana DIPA Tahun 2011. ‰ M.Saragi ST

dari 15 sekolah. Sementara gudang transit provinsi yang digunakan untuk pemilahan naskah, yakni untuk Jakarta Timur di SMPN 255, Jakarta Pusat di SMPN 1, Jakarta Selatan di SMPN 19, Jakarta Barat di SMPN 45, serta di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu di SMPN 30. Dikatakan Budi, naskah soal UN untuk Kepulauan Seribu akan didistribusikan pada Minggu, 22 April. Nantinya, naskah didistribusikan ke enam pulau, yakni Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau Lancang, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, dan Pulau Tidung. “Sehingga pada Seninnya tidak ada lagi pendistribusian soal dari darat,” ujarnya. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto menambahkan, setelah tiba di Jakarta, soal akan langsung dipilah untuk segera didistribusikan ke-22 sub rayon di hari yang sama. Sehingga pada pelaksanaannya, soal bisa langsung diambil oleh sekolah saat pelaksana UN. “Tempat penyimpanan soal juga tetap dijaga oleh pihak kepolisian, untuk menjamin keamanan soal,” kata Taufik. Ia berharap, pelaksanaan UN kali ini bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, tinggkat kelulusan diharapkan bisa melebihi yang telah dicapai tahun sebelumnya yakni mencapai 99,95 persen. “Paling tidak bisa mempertahankan tingkat kelulusan pada tahun 2011,” tandasnya. ‰ Hotdiman/Jenry

Kemdikbud Terima 837 Pengaduan UN Jakarta, Metropolitan Pos Posko pengaduan Ujian Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menerima 837 laporan tentang pelaksanaan UN Sekolah Menengah Atas (SMA) dan kejuruan 2012. “Jumlah laporan yang diterima mencapai 837 melalui berbagai sarana dan laporan terbanyak terjadi pada hari kedua UN,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di Jakarta, Jumat. Ia memaparkan, delapan laporan diterima melalui call center Kemdikbud, 14 melalui telepon, 656 laporan lewat pesan singkat (SMS), 63 melalui surat elektronik, dan satu laporan melalui faksimile. Materi yang dilaporkan pun beragam yakni tentang isu kecurangan sebanyak 213 laporan, kunci jawaban palsu 73 laporan, 71 laporan tentang isu kebocoran

soal, 98 laporan berisi informasi, dan 323 laporan yang dikategorikan lain-lain. Mendikbud menegaskan setiap laporan wajib ditindaklanjuti dengan mengecek ke lapangan. Ia mencontohkan untuk laporan kebocoran naskah UN, pihaknya langsung turun ke lokasi untuk memastikan. Setelah dilakukan pengecekan, tidak terbukti telah terjadi kebocoran naskah ujian. “Alhamdulillah tidak terbukti terjadi kebocoran naskah UN. Sampai sekarang saya belum menemukan lembar naskah yang bocor, tapi kalau yang beredar kunci jawaban, siapa saja bisa membuat itu,” katanya. Sementara, jumlah laporan yang diterima Kemdikbud ini lebih tinggi dibandingkan 2011 yang hanya 109 laporan dan menurun dibandingkan 2010 yang mencapai 896 laporan. ‰ Jenry

Puluhan Siswa Siswa Tawuran Bukan Gagal UN Tanggung Jawab Sekolah di Palangka Raya Palangka Raya, Metropolitan Pos Sebanyak 47 siswa SMA sederajat dari berbagai sekolah di Kota Palangka Raya tidak mengikuti ujian nasional (UN) 2012 selama ujian tersebut dilaksanakan. “Murid yang tidak hadir itu akumulasi dari penyelenggaran hari pertama hingga hari ini,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Ikhwanuddin di Palangka Raya, Rabu. Kendati belum jelas apa penyebabnya, tapi pihaknya berusaha menelusuri ketidakhadiran ke-47 siswa itu, agar bisa mengikuti ujian susulan sehingga tidak kehilangan haknya sebagai anak didik. Andai tidak bisa ikut ujian susulan akan dimasukkan namanya ke dalam ujian kesetaraan paket C, yang ijazahnya bisa dipergunakan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi. Jumlah siswa yang tidak ikut UN pada 2012 lebih banyak dibanding sebelumnya, dan memang sangat disayangkannya, padahal hanya selangkah lagi bisa menyelesaikan jenjang pendidikan SMA. “Tapi inilah yang akan kita antisipasi di masa mendatang agar siswa yang tidak ikut UN dapat ditekan sekecil-kecilnya. Ini sebagai bukti perhatian pihak sekolah kepada anak didik,” ujarnya.

Jakarta, Metropolitan Pos Pihak SMA 3 Setiabudi, Jakarta, menyatakan tidak tahu persis mengenai tawuran yang mengakibatkan dua siswanya terluka serius. Perkelahian itu di luar tanggung jawab sekolah karena terjadi setelah kegiatan sekolah. Sikap sekolah itu disampaikan Kepala SMA 3 Setiabudi Edi Sumarto di Jakarta, Jumat (20/4/2012). Tawuran yang dimaksud terjadi pada Kamis pukul 20.00 di sekitar Taman Mataram, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan. Adapun aktivitas SMA 3 Setiabudi berakhir pukul 13.00 ketika siswa telah menyelesaikan ujian. Menurut Edi, siswa sempat berkerumun di depan area sekolah. Lalu, pihak sekolah men-

gumpulkan para siswa di area dalam sekolah dan kemudian membubarkannya. “Proses selanjutnya kami serahkan kepada kepolisian. Semoga mereka yang menjadi korban lekas sembuh sehingga dapat mengikuti seleksi masuk ke perguruan tinggi,” katanya. Siswa yang menjadi korban perkelahian itu adalah Guntur (17) dan Harza Saparta (17). Keduanya menjalani perawatan di RS Pusat Pertamina, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kepolisian Sektor Kebayoran Baru yang menangani perkara itu belum dapat memeriksa kedua korban karena kondisinya tidak memungkinkan. Mereka merupakan saksi penting peristiwa ini. ‰ Hotdiman/Jenry

POLITIK & HUKUM

„EDISI: 028/THN II/23 APRIL - 6 MEI 2012 2012

Nazaruddin, Dari Kursi Dewan Hingga Meja Hijau negara dengan menyewa jet pribadi. Ia mengaku kalau perjalanannya itu dalam rangka urusan bisnis. Pihak Nazaruddin juga mengklaim kalau jaksa penuntut umum tidak dapat menunjukkan barang bukti berupa uang Rp 4,6 miliar yang diterima Nazaruddin. Menurut pihak kuasa hukum, uang tersebut tidak mengalir ke kantong pribadi Nazaruddin, tetapi ke kas Grup Permai yang dikuasai Anas dan tangan kanannya, Yulianis.

Jakarta, Metropolitan Pos

S

emula, Muhammad Nazaruddin adalah salah satu kader muda terbaik yang dimiliki Partai Demokrat. Di usianya yang baru 33 tahun itu Nazaruddin memegang kendali puluhan perusahaan di bawah naungan induk perusahaan Grup Permai. Dia pun menempati jabatan struktural penting di Partai Demokrat. SEBELUM menjabat Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin yang juga mantan anggota DPR itu sempat menjadi bendahara Fraksi Partai Demokrat. Petaka bagi Nazaruddin dimulai saat namanya disebut terlibat kasus suap wisma atlet SEA Games 2011 yang menjerat anak buahnya, Mindo Rosalina Manulang. Pada 21 April 2011, Mindo tertangkap tangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi seusai serah terima suap bersama Mohamad El Idris (Manajer PT Duta Graha Indah/ PT DGI) serta Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Kuasa hukum Mindo (sekarang bukan lagi), Kamaruddin Simanjuntak, menyebut kalau Mindo hanya mengikuti perintah atasannya, Muhammad Nazaruddin, untuk mengawal pemenangan PT DGI sebagai pelaksana proyek wisma atlet SEA Games. Usut diusut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka kasus yang sama dengan Mindo. Nazaruddin diduga menerima pemberian berupa cek senilai Rp 4,6 miliar dari PT DGI, pemenang tender wisma atlet. Uang ini merupakan upaya pemenangan tender yang dilakukan Nazaruddin melalui salah satu perusahaannya, PT Anak Negeri. Buron ke luar negeri Sayangnya, KPK terlambat mencegah Nazaruddin bepergian ke luar negeri. Sehari sebelum dicegah ke luar negeri, atau 23 Mei 2011, Nazaruddin bertolak ke Singapura dengan alasan berobat. Saat itu, KPK belum menetapkan Nazar sebagai tersangka. Nazaruddin yang pergi bersama istrinya, Neneng Sri Wahyuni, itu tidak juga kembali hingga tertangkap di Cartagena, Kolombia, pada 7 Agustus 2011. Terkait buronnya Nazaruddin ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi agar aparat penegak hukum berkoordinasi menangkap Nazaruddin. Menuding Anas Urbaningrum

Dalam perlariannya, Nazaruddin sempat mengadakan komunikasi jarak jauh dengan pewarta warga, Iwan Piliang. Melalui Skype, Nazar menuding sejumlah pihak termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Wakil Pemimpin KPK Chandra M Hamzah (sekarang mantan) merekayasa kasusnya. Nazaruddin mengancam akan membeberkan aliran dana Partai Demokrat yang menurut dia dari hasil korupsi. Tudingan terhadap Anas dan sejumlah petinggi Partai Demokrat lainnya berlanjut hingga Nazaruddin duduk di kursi persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kepada media, Nazaruddin menuding Anas terlibat kasus Hambalang yang tengah diselidiki KPK. Nazaruddin menyebut uang suap dialirkan untuk pemenangan Anas menjadi ketua umum dalam Kongres II Partai Demokrat di Bandung pada Mei 2010. Dalam berita acara pemeriksaan Nazaruddin, Anas disebut sebagai pihak yang mengatur proyek pembangunan Hambalang. Selain Anas, Nazaruddin juga menuding pejabat Demokrat lainnya, yakni Angelina Sondakh, Mirwan Amir, dan Djafar Hafsah menerima uang wisma atlet. Angelina ditetapkan sebagai tersangka korupsi wisma atlet pada awal Februari lalu. Dituntut tujuh tahun Dalam kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games 2011, Nazaruddin dituntut hukuman tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta yang dapat diganti enam bulan kurungan. Tim jaksa penuntut umum dalam persidangan yang berlangsung beberapa waktu lalu menilai Nazaruddin terbukti menerima suap Rp 4,6 miliar dari PT DGI. Selaku penyelenggara negara, Nazaruddin terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan dakwaan

primer. Pasal ini menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancaman hukuman maksimalnya 20 tahun penjara. Jaksa pun menilai, buronnya Nazaruddin menjadi hal yang memberatkan Nazaruddin. “Akibatnya, negara mengeluarkan uang cukup besar untuk mengembalikan terdakwa ke Indonesia,” kata jaksa Anang Supriyatna, membacakan tuntutan beberapa waktu lalu. Dalam surat tuntutannya, tim jaksa penuntut umum KPK juga meminta majelis hakim menyita sejumlah barang bukti yang berguna bagi KPK mengusut kasus lain Nazaruddin. Salah satunya adalah catatan pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia. Kasus pembelian saham PT Garuda ini tengah disidik KPK. Selain terjerat kasus suap wisma atlet, Nazaruddin ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia. Ia diduga membeli saham perdana Garuda dengan menggunakan uang suap wisma atlet.

Nazaruddin minta dibebaskan Menanggapi tuntutan jaksa, pihak Nazaruddin mengajukan pleidoi atau nota pembelaan. Dalam pleidoi pribadinya yang dibacakan di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu, Nazaruddin mengaku hanya menjalankan perintah Anas Urbaningrum. Dia buron ke luar negeri pun atas perintah Anas. Nazaruddin mengaku tidak tahu-menahu soal proyek wisma atlet hingga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dia mengaku hanya diminta Anas mengurus proyek Hambalang. Bahkan, Nazaruddin juga tidak merasa jadi buronan selama berpindah-pindah

Kasus lain Nazaruddin Pagi ini, Nazaruddin dijadwalkan mendengarkan pembacaan vonis atas perkara suap wisma atlet yang didakwakan kepadanya. Tim kuasa hukum Nazaruddin berharap kliennya itu divonis bebas lantaran, menurut mereka, tidak ada saksi ataupun bukti yang mendukung dakwaan jaksa. Sementara itu, tim jaksa penuntut umum KPK yakin tuntutannya akan dikabulkan majelis hakim. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kemarin mengatakan, putusan Nazaruddin ini akan menjadi bahan KPK dalam mengusut kasus lain Nazaruddin. “KPK akan menggunakannya secara optimal bagi kepentingan proses pemeriksaan yang kini tengah dilakukan,” katanya. Menurut Bambang, pemeriksaan dan pengembangan kasus Nazaruddin yang lain terus berlangsung di KPK. Seperti diketahui, ada lebih dari 30 kasus korupsi proyek pemerintah lain yang diduga berkaitaan dengan perusahaan Nazaruddin. KPK butuh sekitar 10 tahun untuk menuntaskan seluruh kasus Nazaruddin itu. Kasus-kasus itu, di antaranya, kasus TPPU saham Garuda (penyidikan), kasus Hambalang (penyelidikan), kasus pengadaan proyek wisma atlet (penyelidikan), kasus korupsi wisma atlet yang menjerat Angelina Sondakh (penyidikan), pengadaan alat laboratorium di sejumlah universitas (penyidikan), dan kasus proyek Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) di Kementerian Pendidikan Nasional tahun anggaran 2007 (penyelidikan). Ini bukan final Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, saat dihubungiKompas.com kemarin, mengatakan, KPK harus mengusut semua kasus yang diduga melibatkan Nazaruddin itu. Setidaknya, kata dia, jika dalam kasus dugaan suap wisma atlet, majelis hakim menghukum ringan Nazaruddin, mantan anggota DPR itu dapat dihukum berat dalam kasus lainnya. “Ini bukan proses final untuk Nazaruddin,” katanya. ‰ Jenry

Popularitas Dahlan Iskan Dipantau Partai Penguasa Jakarta, Metropolitan Pos Partai Demokrat akan memantau perkembangan dan popularitas Menteri Negara Badan Urusan Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan hingga awal 2014. “Biarkan semua mengalir hingga awal 2014. Partai Demokrat akan pantau terus,” kata anggota Dewan Pem-

bina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok di Jakarta, Jumat. Menurut Mubarok, sikap Demokrat itu berdasarkan pengalaman yang selama ini terjadi di Indonesia. “Dalam sejarah, presiden di Indonesia muncul di akhir-akhir atau menjelang Pemilu Presiden, selalu dadakan,” katanya. Ia mengakui, Partai

Demokrat membutuhkan sosok dan figur seperti Dahlan Iskan. “Dia kan tokoh nyentrik, memiliki kinerja baik, kadangkadang diperlukan. Partai Demokrat perlu itu. Tapi kalau terus-terusan nyentrik, tak baik juga,” kata Mubarok. Ketika ditanya bagaimana sikap Partai Demokrat bila Dahlan Iskan bergabung den-

gan Demokrat, Mubarok menyatakan, partainya akan selalu membuka diri kepada siapapun, termasuk Dahlan Iskan. “Partai Demokrat sangat terbuka kepada siapapun untuk bergabung. Tapi saat ini, Partai Demokrat belum mempertimbangkannya, belum membahasnya sama sekali,” kata Mubarok. ‰ Hotdiman/Jenry

7

LINTAS BERITA

Istri Anas Mangkir Dari Panggilan KPK Jakarta, Metropolitan Pos Athiyyah Laila, istri Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (20/4/2012), dengan alasan orangtuanya sedang sakit. “Athiyyah Laila hari ini tidak hadir karena orangtuanya sakit. Sudah disampaikan kepada penyelidik,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Jumat. KPK pun, kata Johan, menjadwalkan ulang pemeriksaan Athiyyah menjadi minggu depan. Sedianya Athiyyah diperiksa terkait penyelidikan kasus pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat. Athiyyah diperiksa terkait posisinya sebagai mantan pengurus di PT Dutasari Citralaras. Berdasarkan informasi yang dihimpun, PT Dutasari Citralaras merupakan salah satu perusahaan yang menjadi subkontraktor PT Adhi Karya dalam proyek Hambalang senilai Rp 1,52 triliun itu. Perusahaan itu dipimpin Mahfud Suroso, orang dekat Anas. Kemarin, KPK memeriksa Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat, Munadi Herlambang, yang diketahui sebagai pendiri sekaligus Direktur Utama PT MSons Capital. Perusahaan milik Munadi tersebut memiliki saham di PT Dutasari Citralaras. Sejauh ini KPK belum menemukan indikasi korupsi dalam proyek Hambalang. Belum ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus ini. “Masih dalam tahap penyelidikan,” ungkap Johan. Penyelidikan kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat melakukan penggeledahan di kantor Grup Permai (perusahaan Muhammad Nazaruddin) beberapa waktu lalu terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games. Nazaruddin menyebut keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang. Nazaruddin menyebut uang suap dialirkan untuk pemenangan Anas menjadi ketua umum dalam Kongres II Partai Demokrat di Bandung pada Mei 2010. Dalam berita acara pemeriksaan Nazaruddin, Anas disebut sebagai pihak yang mengatur proyek pembangunan Hambalang. Tudingan Nazaruddin itu pun dibantah Anas. Belakangan, KPK intensif melakukan pemeriksaan sejumlah pihak terkait penyelidikan proyek Hambalang. KPK mengusut indikasi dugaan korupsi, baik terkait sengketa lahan Hambalang maupun terkait pembangunan proyek. Hingga saat ini, lebih dari 50 orang telah diperiksa. Mereka antara lain Direktur Utama PT Duta Graha Indah (PT DGI) Dudung Purwadi; Manajer Pemasaran PT DGI Mohamad El Idris; mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam; Kepala Badan Pertahanan Nasional Joyo Winoto; anggota Komisi II DPR asal Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono; serta pejabat PT Adhi Karya, Mahfud Suroso. Rencananya, KPK juga akan memeriksa Anas. ‰ Hotdiman/Jenry

8

INVESTIGASI

„EDISI: 028/THN II/SENIN 23 APRIL - 6 MEI 2012

LINTAS BERITA

Empat Tersangka Suap Riau Ditahan di Jakarta Jakarta, Metropolitan Pos Komisi Pemberantasan Korupsi memindahkan penahanan empat tersangka dugaan suap pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak Pembangunan Venue Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 di Riau. Empat tersangka itu dipindah dari Riau ke Jakarta. Mereka adalah dua anggota DPRD Riau, yakni MFA dan MD, Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau EDP, serta pegawai PT Pembangunan Perumahan (PT PP) berinisial RS. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, keempat tersangka itu diterbangkan ke Jakarta dari Riau dengan menggunakan pesawat komersil. Setibanya di Jakarta sore ini, mereka langsung ditempatkan di rumah tahanan yang berbeda. “MFA di Rutan Salemba, MD di Rutan Cipinang, ED di Rutan Polda Metro Jaya, dan RS di Rutan Polres Jaksel,” kata Johan, Jumat (20/4/2012) di Jakarta. Johan mengatakan, keempatnya dibawa ke Jakarta untuk memperlancar proses penyidikan. Ia membantah anggapan yang mengatakan pemindahan ini dilakukan karena ada intervensi dari Gubernur Riau Rusli Zainal. “KPK tidak bisa diintervensi dan tidak mau,” kata Johan. Sebagian pemeriksaan terhadap saksi-saksi perkara empat tersangka ini juga akan dilakukan di Jakarta. Terkait penyidikan kasus ini, KPK juga mencegah Rusli bepergian ke luar negeri. KPK berencana memeriksa Rusli dalam waktu yang belum dapat diungkapkan Johan saat itu. Dalam kasus ini, keempat tersangka di atas diduga terlibat suap dengan alat bukti Rp 900 miliar. Suap itu diduga diberikan kepada anggota DPRD agar mereka menyetujui rencana menaikkan anggaran pembangunan fasilitas PON. Belakangan KPK memperluas penyidikan kasus ini, termasuk mengusut pembahasan Perda Nomor 5 tentang PON. ‰ Hotdiman

DPO Koruptor Politekes Ditangkap di Riau

Riau, Metropolitan Pos Terpidana yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus korupsi pembangunan Gedung Politeknik Kesehatan Medan Sumatra Utara, Daulat Tampubolon, diringkus tim Kejaksaan Agung di Provinsi Riau, Jumat siang. “Terdakwa DPO ini ditangkap saat berada di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru,” kata Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau Heru Chairudin dalam keterangan resminya di Pekanbaru. Heru menjelaskan, DPO kasus korupsi itu diringkus ketika hendak kabur ke luar negeri (Malaysia) sekitar pukul 15.30 WIB. “Saat ini Daulat disinggahi sementara di Kejati Riau untuk kemudian di kirim ke Medan,” katanya. Heru menjelaskan, Daulat sebelumnya dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Politeknik Kesehatan (Poltekes) Medan dengan kerugian negara mencapai Rp1,4 miliar. Daulat merupakan konsultan pembangunan atas proyek bermasalah itu. Sebelumnya, Daulat Tampubolon dituduh terlibat dalam tindak pidana korupsi pada anggaran pembangunan Gedung Politekes Medan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2007 senilai Rp9,3 miliar bersama dua rekannya, yakni Koesman Wisohudiono dan Young Aye Nehe. Bentuk korupsi yang dilakukan terdakwa adalah membuat laporan palsu terhadap pembangunan. Pengerjaan proyek yang dilakukan hanya 75 persen, sementara laporan dinyatakan telah selesai 100 persen.

Polri: Biaya Inafis Card Untungkan Negara Batam, Metropolitan Pos epala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution menyatakan hasil dari proyek produk Inafis Card yang dikeluarkan Kepolisian RI akan dimasukkan ke kas negara. Untuk setiap pembuatan kartu tersebut, Polri menarik biaya sebesar Rp 35 ribu sebagai ganti administrasi kartu. Bentuk Inafis card ini sendiri menyerupai chip kartu telepon seluler. “Siapa yang membutuhkan tinggal dikasih kartu itu. Misalnya masyarakat mengurus SIM tinggal dikasih kartu, sudah. Ini bagian dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” kata Saud di Batam, Jumat (20/4/2012). Inafis Card atau kartu Indonesia Automatic Fingerprint Identification System adalah kartu berbasis sidik cari dan akan menjadi data penduduk yang terpusat di Mabes Polri. Kartu ber-chip yang terhubung dengan database Polri ini nantinya akan digunakan untuk berbagai kebutuhan identifikasi, seperti pembuatan surat izin mengemudi (SIM). Kartu ini tidak saja bertujuan untuk memudahkan pengidentifikasian pelaku kejahatan tapi sekaligus sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai bentuk penyimpangan dalam pelayanan aparat. Mengenai pengembangan kartu ini, Saud membantah adanya pemborosan anggaran. Pasalnya, melalui Inafis Card ini justru akan mempermudah masyarakat dalam proses administrasi. Terlebih di dalam sistem kartu tersebut juga

K

dimuat dokumen-dokumen lain pemilik kartu. Ia yakin, program ini akan berhasil. “Sidik jari itu setiap orang cuma satu. Tidak ada yang sama. Jadi tidak bisa ada orang yang memalsukan data,” jelas Saud. Saud menjamin fungsi Inafis Card tidak akan tumpang tindih dengan program e-KTP yang dicanangkan pemerintah. Alasannya, Inafis Card tidak hanya menampil-

kan identitas seseorang tapi juga menganalisa data pemiliknya. Polri juga memanfaatkan Inafis Card ini untuk kepentingan penyelidikan sehingga dengan mudah mencari identitas seseorang dengan data yang telah masuk dalam sistem komputerisasi. “Kita kan dalam rangka identifikasi lengkap. Misalnya kalau di eKTP kan hanya ambil, tidak merumus. Kita kan merumus lengkap.

Kalau orang ambil SIM atau STNK, dia harus ambil sidik jari. Kalau dia ada di kartu itu, tinggal kasih nomor akan muncul. Kita koneksi online keseluruhan,” tutur Saud. Saat ini Polri baru melakukan pelayanan di wilayah Polda Metro Jaya, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Polri berharap ke depannya seluruh Polda dapat memberikan pelayanan pembuatan Inafis Card tersebut. ‰ Junael

KPK Tahan Direktur RS Dharmais Jakarta, Metropolitan Pos Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (20/4/2012), menahan mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan (kini Kementerian Kesehatan), Rustam Syarifuddin Pakaya. Rustam adalah tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan 2007. Seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Rustam yang juga Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta itu dibawa dengan mobil tahanan ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang. “Ditahan selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta. Johan mengatakan, Rustam ditahan demi

kelancaran proses penyidikan kasusnya. KPK menetapkan Rustam sebagai tersangka atas dugaan menyalahgunakan kewenangannya terkait pengadaan alkes. Penyalahgunaan itu dilakukan dengan memberi perintah untuk menyusun spesifikasi alkes yang mengarah pada produk tertentu, kemudian Rustam melakukan evaluasi teknik yang bukan merupakan tugasnya. “Seharusnya tugas dari panitia pengadaan,” ujar Johan. Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp 6,8 miliar. Sebelum dibawa ke Rutan Cipinang, Rustam mengatakan bahwa apa yang dilakukannya berdasarkan arahan dari Menteri Kesehatan (Menkes) saat itu. Ia tidak memiliki otoritas terkait proyek pengadaan itu. “Otoritas itu bukan ada di saya,” ucapnya. Menkes saat itu adalah Siti Fadilah Supari. ‰ Hotdiman/Jenry

Korupsi Kepala Daerah Cermin Kegagalan Kaderisasi Partai Jakarta, Metropolitan Pos Banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi mencerminkan kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi pemimpin lokal yang punya integritas tinggi. Untuk itu, partai-partai politik diminta untuk secara serius menyiapkan calon pemimpin daerah yang punya kemampuan, bersih, dan bervisi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Harapan itu disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Parahyangan Bandung, Mangadar Situmorang, Kamis (19/4/2012) di Jakarta. Pusat Penerangan Kemente-

rian Dalam Negeri mencatat, sudah 173 kepala daerah selama periode 2004-2012 yang menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa. Sebanyak 70 persen dari jumlah itu sudah dijatuhi vonis berkekuatan hukum tetap dan menjadi terpidana. Mangadar menjelaskan, korupsi yang melibatkan banyak kepala daerah disebabkan banyak faktor. Selain politik biaya tinggi dalam pemilihan kepala daerah, korupsi juga akibat mental dan integritas kepala daerah yang lemah terhadap godaan korupsi. Itu terjadi karena kepala daerah yang diajukan partai politik bukan kader terbaik, me-

lainkan sosok yang populer dan punya modal besar. “Partai politik cenderung mengajukan calon kepala daerah yang populer dan punya modal besar karena dianggap lebih mudah terpilih dalam pilkada secara instan dalam jangka pendek,” katanya. Menurut dia, partai politik harus ikut bertanggung jawab atas maraknya korupsi di kalangan kepala daerah. Untuk mengantisipasinya, partai diminta lebih serius melakukan rekrutmen dan kaderisasi dalam tubuh internal partai. Calon yang diajukan sebagai kepala daerah semestinya kader terbaik yang punya kemampuan

kepemimpinan, berintegritas bersih, dan bervisi memajukan daerah. “Partai harus dikembalikan sebagai lembaga kaderisasi dan agen perbaikan bangsa. Partai harus memberi kesempatan kepada kader-kader berkualitas untuk maju dalam pencalonan kepala daerah,” tuturnya. Partai sangat berperan karena merupakan lembaga yang berhak mengajukan calon kepala daerah. Partai juga menjadi tulang punggung demokrasi. “Dari partailah, perbaikan kondisi politik dimulai. Ini jadi salah satu kunci perubahan,” kata Mangadar. ‰ Hotdiman

DAERAH

„EDISI: 028/THN II/23 APRIL - 6 MEI 2012 2012

Stasiun Karantina Kls II Tanjung Balai Karimun Musnahkan Barang Ilegal Karimun, Metropolitan Pos

T

indak lanjut yang dilakukan Stasiun Karantina Kls II Karimun pada hasil tangkapan barang barang ilegal tanggal 04/04/2012 adalah melakukan pemusnahan. PEMUSNAHAN dilakukan tanggal 18/04/2012 dengan dua cara, dibakar lalu ditimbun untuk barang jenis buah-buahan,daging sapi, daging unggas, ikan salmon, gurita, sayuran, dimusnahkan disamping Kantor Stasiun Karantina Kls II Jalan poros Karimun, dan khusus daging babi dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin incinerator dilakukan dikantor wilayah kerja Karantina jalan Kapling Tanjung Balai Karimun. Semua barang barang yang dimusnahkan adalah barang-barang yang tidak dilengkapi dengan dokumen kesehatan karantina juga tidak dimasukkan melalui tempat tempat pemasukan yang di tetapkan dan pemasukanya tidak dilaporkan ter-

lebih dahulu kepada petugas Stasiun Karantina Kls II Karimun. Pemusnahan ini menurut petugas Karantina Tanjung Balai Karimun sudah sesuai dengan undangundang no 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan PP No. 14 tahun 2002, PP No 82 tahun 2000 dan Peraturan Menteri No 20/Permentan/OT.140/4/2009 tentang persyaratan dan pengawasan peredaran karkas daging jerohan dari luar negeri. Yoeyoen, Kepala Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kls II Tanjung Balai Karimun, dalam kata sambutanya mengharapkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi sangat kami butuhkan demi usaha menjaga negeri ini dari pemasukan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Penggangu Tumbuhan Karantina ( OPTK) yang berbahaya dari luar negeri. Kami sadari dengan banyaknya pintu pemasukan hampir disepanjang pantai akan mustahil jika kami bekerja sendiri dan menjaga negeri ini .oleh karena itu kami harapkan peran serta masyarakat untuk turut seta ambil bagian dalam upaya menjaga Kabupaten Karimun dari pemasukan HPHK dan OPTK yang

berbahaya bagi kelestarian hayati dan kesehatan manusia. Kabupaten Karimun yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Malasya dan Singapore merupakan salah satu daerah transit barang maupun penumpang dari luar negeri merupakan resiko tinggi terhadap pemasukan HPHK dan OPTK yang merupakan sebagai ancaman bagi negara kita. Sementara negara kita masih bebas dari penyakit seperti penyakit sapi gila mulut dan kuku,dan Kabupaten Karimun masih bebas terhadap penyakit rabies dan flu burung, untuk itulah marilah kiita bersama sama menjaga Karimun yang kita cintai ini. Yuyun, panggilannya, berharap, pada bapak bapak perwakilan instansi terkait bersedia menyulutkan api pada kayu yang sudah disiapkan untuk melakukan pembakaran. ditempat terpisah ketika metro politan pos berwawancara dengan kepala stasiun karantina batam Bambang hesti yang pada saat itu hadir untuk mengikuti acara pemusnahan media pembawah organisme penggangu tumbuhan,hewan dan ikan . Hesti, kepada Metropolitan Pos,

mengenai tindakan hukum yang harus dilakukan kepada pelaku pemasok barang barang ilegal ke Karimun beliau menjawab karantina parameternya makin banyak yang dipenjarakan, itu adalah bukan suatu keberhasilan dan bukan suatu kebanggaan nanti akan kita lihat apakah kegiatan itu masih tetap dilakukan. Kalau kita lihat kegiatan itu dilakukan lagi saya pikir kita harus tindak jadi tidak seperti animo yang bapak pikir tadi ada yang melegalkan. Kami tidak melihat seperti itu makannya kalau berulang ulang lagi dilakukan kenapa tidak apalagi pelakunya yang sama dalam hal penindakan kata beliau petugas karantina bisa menindak sendiri sipelaku karena ada petugas untuk itu yang dinamakan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) dan didampingi oleh korwas PPNS yang ada di Kepolisian. Acara pemusnahan dihadiri dan disaksikan oleh instansi, Dinas pertanian dan kehutanan karimun, Kejaksaan Karimun,Kodim 0317 Karimun,Dinas kesehatan pelabuhan, Polres karimun, Dinas pelayanan bea dan cukai Karimun, Adpel Karimun dan KP3 Karimun, ‰ Rahotan

TKBM Sambangi DPRD Minta Persetujuan Kenaikan Harga Buruh Ketapang,Metropolitan Pos epakati bersama dengan penguSEJUMLAH enam orang Persaha pasar dimana harga jasa wakilan Serta pengurus Tenaga buruh sebelumnya Rp80.000.-/ Buruh Bongkar Muat (TKBM) truk ,dinaikan berkisar 10% Pelabuhan Sukabangun,sambangi dari harga lama itu berarti DPRD Ketapang,Senin(16/04/12). yang akan diterima oleh buTujuan mereka datang KeDPRD ruh sebesar Rp90.000.-/Truk Ketapang guna meminta pengabdan Rp10.000.- untuk adminsahan Keanggota Dewan tentang istrasi koperasai dimana jika kenaikan harga jasa Buruh Bongdihargakan per tonnya sekitar kar Muat (TKBM)yang telah dis- KONI Taha Ketua TKBM Sukabangun Rp.25.000,-/ton yang mereka epakati bersama pengusaha pasar. terima dan Rp.2.500.-/perton Menurut Koni taha selaku Ketua Kopera- jatah koperasi ‘’.ungkap. Koni, kepada Metrosi TKBM Sukabangun,ada sekitar 104 orang politan Pos, mengatakan, kenaikan harga jasa tenaga buruh yang termasuk TKBM dimana buruh, kini sudah disetujui oleh DPRD Ketaberoperasi diarea pelabuhan Sukabangun yang pang, dan akan berlaku mulai 1 Mei mendatang diperjuangkan haknya. dimana tadinya kita beraudensi diruangan ra‘’kesepakatan kenaikan harga ini telah dis- pat komisi yang dihadiri oleh enam orang per-

BB Narkoba Berlabel Kejaksaan Diperjualbelikan

wakilan pengurus dari TKBM. Sejumlah Ketua, Komisi, Dinas Koperasi Ketapang , Dinas Tenaga Kerja , Adpel serta Perwakilan utusan dari Pengusaha, Ucap, Ketua TKBM. “Meskipun demikian adanya kenaikan harga untuk TKBM kami juga memperjuangkan kenaikan harga Buruh harian lepas dimana kenaikan itu sebesar Rp5.000.- yang jumlah perton mereka terima Rp14.000,- tegas, Koni. Ketua Koprasi TKBM, juga berharap nantinya agar para pengusaha pasar tiap tahunnya dapat menaikan tarif upah jasa buruh, guna menunjang kesejahteraan mereka,tentu hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara TKBM,Pengusaha Pasar serta DPRD untuk mendengarkan Aspirasi dari mereka guna menunjang kesejahteraan para buruh, jelasnya. ‰ Suparto

Office Boy Kejari Kota Tangerang Ditangkap BNN Tangerang,Metropolitan Pos, Oknum Office Boy ( OB ) Kejaksaan Negeri Kota Tangerang yang bernama Rafel alias Paul (25), Jumat, (23/3/2011), yang lalu dibekuk Badan Narkotika Nasional (BNN) di Rumah kontrakannya di daerah Sewan,Kecamatan Neglasari,Kota Tangerang. Berdasarkan Informasi yang diperoleh Metropolitan di lapangan,dari tangan tersangka,BNN berhasil menyita barang bukti Narkoba seberat 750 gr yang terbungkus plastik berlebel Kejaksaan Negeri Tangerang yang disimpan tersangka dibelakang rumah kontrakannya.penangkapan Rafel alias Paul ini adalah hasil pengembangan dari dua orang tersangka Narkoba lainnya yang sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BNN di Tangerang ujar sumber Metropolitan Pos di BNN. Kajari Kota Tangerang Djaja Subagja SH.MH ketika akan konfirmasi oleh Wartawan Metropolitan Pos tidak bisa ditemui,tertahan di pintu masuk keruangan Kajari dan bagian staf Kajari mengatakan beliau tidak dapat di hubungi dengan alasan sibuk,sudah kami coba berkali kali tetapi tidak berhasil di temui. Dari keterangan Kasi Intel Kejari Kota Tangerang,Hermon Kristo SH membantah kalau berat narkoba yang ditangkap BNN,bukan 750 gr hanya 200 gr dan saya sudah besuk terdakwa yang benar barang buktinya 200 gr,begitu juga mengenai berlebel kejaksaan itu tidak benar membela Kejaksaan.tidak benar

yang menangkap Rafel adalah BNN yang menangkap Rafel adalah Mabes Polri,bantah Hermon Kristo SH lagi. tersangka Rafel sudah lama bekerja di Kejaksaan Negeri Tangerang Kota sebagai OB,juga pernah bermasalah karena kedapatan akan membongkar laci meja kerja salah satu Jaksa diruangannya,seharusnya karyawan seperti tersangka ini tidak layak lagi bekerja sebagai OB di lingkungan Kejaksaan karena telah melanggar hukum,maka timbul pertanyaan siapakah sebenarnya Rafel alias Paul ini? mungkinkah ada terlibat selain Paul,kita tunggu hasil penyedikan dan pengembangan petugas BNN. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang sudah beberapa kali tercoreng nama baik Institusinya, beberapa tahun yang lalu pernah terjadi juga kasus oknum Jaksa bermasalah yang ditangkap KPK dimana terbukti melanggar hukum. Dalam menyikapi kejadian ini tentu dapat dikategorikan kegagalan Kajari Kota Tangerang tidak mampu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya sehingga terjadi penyalahgunaan barang bukti bisa diperjualbelikan oleh Office Boy dan termasuk juga keteledoran Jaksa,seharusnya barang bukti di tempatkan disuatu wadah yang aman dan terkuci. Untuk mengungkap lebih luas kasus ini Jaksa Agung dan Kajati Banten harus turun tangan memeriksa Kajari kota Tangerang dan mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam pe-

nyalah gunaan barang bukti Narkotika tersebut selain OB. ‰ Erwin

Kejari Bale Bandung Terima Berkas Perkara Dari Kejagung

Bandung, Metropolitan Pos, Limpahan berkas dari Kejaksaan Agung dengan tersangka Direktur Utama, CV GPHI (Gabungan Pengusaha Home Industry), H Dede Sutardi 58 tahun, (13/4), diterima Kejari Bale Bandung, bersama barang bukti. Menurut Kasi Pidum, Kejari Bale Bandung, Rully SH, bahwa berkas dari Kejagung itu adalah tentang lingkungan hidup dan sebagai jaksa penuntut umumnya (jpu) yaitu Wignyo SH, tersangka H Dede selaku Direktur Utama CV GPHI yang bertempat di Nanjung Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung pihak CV tersebut diduga melakukan membuang limbah yang mengandung B3 dan tersangka dijerat dengan pasal 116 tentang lingkungan hidup dengan ancaman 3 tahun penjara dan denda Rp1 Miliar rupiah tandas Wignyo. ‰ Barmen

9

LINTAS BERITA

Pengusaha Naikkan Upah TKBM 10 Persen Ketapang,Kalbar Metropolitan Pos Kenaikan upah Tenaga buruh Bongkar Muat (TKBM) mulai 1 Mei 2012 mendatang pada kenyataannya tidakdikeluhkan HARTONO Ketua Pengusaha Pasar. oleh para pengusaha pasar. Menurut, Hartono, Ketua Pengusaha Pasar, adanya kenaikan tarif upah sebesar 10% dari tahun sebelumnya sudah diketahui oleh instansi terkait, dimana sebelum disahkan DPRD Ketapang, maka dari itu kami selaku pengusaha tidak keberatan. Memang ditahun ini mereka meminta naikkan upah buruhnya, maka kami selaku pengusaha bersepakat atas keputusan bersama hanya mampu menaikan berkisar 10% aja,namun jika tiap tahunnya para TKBM meminta kenaikan upah , kami juga selaku pengusaha perdagangan tidak bisa semenamena memutuskannya’’.tegas.Hartono Jika mereka meminta naikan tarip upah setiap tahunnya kami juga selaku pengusaha sangat keberatan ,ini akan berdampak pada masyarakat luas secara otomatis tidak terlepas akan dibebankan juga,kendati demikian boleh juga naik namun haruslah ditinjau lagi UMR/UMKnya,serta tidak terlepas dari tinjauan instansi terkait, paparnya. ‰ Suparto

Hatta “Ada Proyek Masuk, Dishub Sintang Terbuka” SINTANG, Kalbar Metropolitan pos

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten SintangDrs.Hatta,M. Si (16/4) mengatakan” semua hal yang berhubungan dengan pembangunan Perhubungan di KADIS Perhubungan Sintang Drs. Hatta,M.Si Kabupaten Sintang telah disampaikan ke Perhubungan Provinsi dan Pusat. Seperti misalnya bantuan dari segi transportasi kapal motor, speed Boat, tambatan perahu dan Steher. “ Untuk Tahun 2012 ini, kita belum dapat informasi tentang dana bantuan tersebut, tapi kita sudah berusaha memasukkan semua pengajuan baik yang formal maupun non formal guna mendapatkan bantuan tersebut,” kata Hatta. Dikatakannya” kalau ada paket yang masuk ke Dinas perhubungan Sintang, kita akan buka dan umumkan , karena ini era reformasi dan ditambah lagi ada sistem lelang elektronik sekarang, kita selalu terbuka selama, yang dilelang itu ada. “ Kita juga mencari bantuan ke pemerintah pusat, tentang pekerjaan-pekerjaan kita yang belum rampung seperti Dermaga Sungai Durian, Terminal Sungai Durian, Terminal Sungai Ukoi, dan saya pernah memaparkan hal tersebut di depan Direktur RSDP terkait masalah yang dihadapi Dinas Perhubungan di Kabupaten Sintang ini, dan respon mereka positif akan hal ini” jelasnya. Ditanya tentang Bandara Tebelian Hatta mengatakan” Bandara Tebelian sekarang masih tahap pengerjaan, dari sisi darat akan dikerjakan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah Provinsi sementara untuk sisi Udaranya akan dikerjakan oleh Pemerintah Pusat. itu jelas disampaikan didalam SK Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2004, dijelaskan bahwa pemberikan ijin kepada Kabupaten Sintang untuk membangun bandara skala nasional di Kecamatan Sungai Tebelian. Dalam hal ini kita sediakan lokasi, serta sarana prasarana penunjang seperti jalan masuk, dalam rencana kerja kita juga akan buat halaman parkir, dalam SK tersebut juga ditegaskan, bahwa pembangunan tersebut dikerjakan dibawah SKPD teknis yaitu Dinas Perhubungan Sintang,” beber Hatta. ‰ A.Rahman

10

DAERAH

„EDISI: 028/THN II/SENIN 23 APRIL - 6 MEI 2012

LINTAS BERITA

KPK Akan Jemput Paksa Wakil DPRD Riau Riau, Metropolitan Pos

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau Topan Andoso Yakin berpotensi dijemput paksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi kasus gratifikasi proyek Pekan Olahraga Nasional (PON). “Kami akan melayangkan surat pemanggilan. Jika dalam pemanggilan kedua hingga ketiga tidak juga datang, maka mau tidak mau harus dijemput paksa,” kata seorang penyidik KPK seusai memeriksa tiga saksi terkait kasus yang sama, Selasa malam. Wakil Ketua DPRD Riau Topan Andoso Yakin pada pemeriksaan lanjutan kasus gratifikasi pengesahan Peraturan Daerah (Perda) No.6/2010 tentang Penambahan Anggaran Arena (Venue) Menembak PON ke XVIII/2012 di Riau kali ini dinyatakan mangkir dari jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan. Namun tim penyidik KPK tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lainnya, yakni Khairul Rizal seorang staf bagian Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau, Yudi Priadi dan Anton dari PT Pembangunan Perumahan (PT PP) di ruang Catur Prasetya Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau di Jalan Patimura, Pekanbaru. “Pemeriksaan tetap harus berlanjut meski saksi lainnya mangkir,” kata penyidik KPK yang enggan dituliskan namanya. Rekonstruksi Usai pemeriksaan saksi malam ini, demikian penyidik, pada Rabu (18/4) KPK akan melanjutkan pengungkapan kasus dengan menggelar rekonstruksi dari empat tersangka yang saat ini dikurung dalam sel tahanan Polda Riau. Empat orang tersangka yang dimaksud yakni FA dan MD anggota DPRD Riau sesama Komisi D dan ED pegawai Dispora Riau serta R dari PT PP yang merupakan perusahaan pemegang proyek arena menembak PON Riau. ‰ Rahotan

Terkait Kasus Korupsi

Yuswa KA Basri SH MH MM Belum Tahan Endang Kusuma Wardhani Bandung, METROPOLITAN POS, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Yuswa KA Basri SH MH MM belum tahan Endang Kusuma Wardhani sebagai Direktur Utama RSUD Cibabat Kota Cimahi terkait kasus korupsi. Pasalnya, anggaran APBD tahun 2010 yang tidak terealisasi, Kepala RSUD Cibabat, seperti, pelaksanaan Cimahi Bandung, Hj.Endang program kegiatan Kesuma Wardani peningkatan fasilitas, Instalasi Gawat Darurat” (IGD) dengan anggaran Rp3.887.910.000,pelaksanaan program kegiatan pengadaan bet said monitor, defibsi (ator neonature) anak dan dewasa suction pump, emergenci troly, minset, sringepub mobil, infus pump, dengan laporan anggaran sebesar Rp550.000.000.Pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan pembangunan IGD beserta pendamping APBD Cimahi sebesar Rp450.000.000,- pelaksanaan program dan pelaksanaan pembangunan IGD dengan luas kurang lebih 630 meter persegi, ruangan yang dibutuhkan terdiri dari, Ruang triage, resusitasi, tindakan bedah medic, depo apotik, ruang administrasi dan kasir, radiologi, sterilisasi, alat mandi petugas tunggu pasien dan kamar mandi, untuk pengunjung di mana laporan anggarannya sebesar Rp3.337.910.000,- Dalam hal ini pelaksanaan program kegiatan peningkatan fasilitasi IGD, pelaksanaan program pengadaan barang, pelaksanaan kegiatan pembangunan IGD di duga Fiktif, laporan pertanggungjawaban dan surat pertanggungjawaban direkayasa dan dimanipulasi, sehingga seolah olah dilaksanakan seratus persen sesusi volume dan kualitas yang ada di data billy quantity. Tim

Gelapkan Dana Dp Rumah Konsumen

Sales Marketing Property Masuk Bui Tangerang, Metropolitan Pos,

TERDAKWA menjabat sebagai Sales Marketing di perusahaan tersebut yang bertugas melayani konsumen untuk urusan pembelian rumah dan pembayaran biaya uang muka rumah dan sudah bekerja selama dua tahun diperusahaan tersebut. Dalam fakta persidangan terdakwa mengakui perbuatan nya berdasarkan bukti – bukti dan saksi yang dihadirkan di persidangan,mengakui keselahannya bahwa benar telah menggelapkan uang setoran pembayaran Boking Fee dan uang muka rumah dari 15 konsumen yang merugikan perusahaan PT.Puri Cipta Selaras sebesar Rp.295 juta. Cara yang dilakukan terdakwa untuk meng-

gelapkan setoran uang muka rumah,setelah konsumen membayar Boking Fee dan melengkapi persyaratan kredit rumah. konsumen diwajibkan membayar biaya Boking Fee dan uang muka rumah sesuai Type dan jumlah angsuran harga rumah,setelah konsumen melunasi semuan kewajibannya ke perusahaan lalu mempertanyakan kapan rumah yang tersebut akad kredit dan bisa di huni jawaban terdakwa masih dalam proses begitu terus jawabannya tiap kali konsumen bertanya. Karena jawaban terdakwa tidak ada kepastian,akhirnya Konsumen langsung menemui bagian Accounting perusahaan dan menanyakan status akad kredit rumah dan kapan bisa dihuni sambil menunjukkan bukti – bukti pembayaran kredit rumah yang dipesannya,pihak perusahaan langsung menanggapi dan mengecek data konsumen terse-

but setelah dicek data pembayaran kredit rumah tidak terdaftar di pembukuan Accounting beserta uang muka atau boking Fee. Dalam keterangan salah satu konsumen yang dirugikan menerangkan di persidangan sudah melunasi biaya – biaya kredit rumah mulai tanggal.10 Oktober 2010 sebesar Rp.23.300.000 dengan type rumah 29/60 dibayarkan melalui Novi atau terdakwa dilengkapi dengan Kwetansi diatas materai cap perusahaan,mendengar keterangan dari pihak Accounting,konsumen kecewa dan membatalkan mengambil rumah dan meminta untuk mengembalikan uang nya yang sudah disetor ke PT.Puri Cipta Selaras dan permohonan konsumen tersebut di penuhi perusahaan dan mengembalikan uangnya. pihak perusahaan miminta pertanggung jawaban terdakwa Novi atas perbuatannya tidak menyetor dana kredit rumah konsumen sebesar Rp.295 juta terdakwa tidak bisa memenuhi atau mengganti uang yang digelapkan tersebut lalu melaporkan ke pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terdakwa sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan pasal yang di kenakan pasal 374 penggelapan dan penyalahgunaan jabatan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. ‰ Erwin

Tangerang, Metropolitan Pos, IR H Ahmad Marju Kodri yang sekarang menjabat sebagai Kepala PDAM Kota Tangerang, ternyata sangat peduli dengan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dengan pemberian santunan kepada sekitar 2000 orang fakir miskin bekerja sama dengan Yayasan Ziqir Al-Akbar pimpinan Kiyai Endang Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Selain itu pada hari Senin tanggal 9 April tahun 2012 telah melakukan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis kepada kaum ibu, untuk mendeteksi secara dini penyakit kanker serviks , (kanker rahim dan kandungan). Memang angka kematian bagi ibu-ibu akibat penyakit jenis ini masih tinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Kegiatan amal ini diadakan bekerja-sama dengan dr Hj Ira Simatupang SpOG seorang dokter ahli kanker kandungan di Tangerang, RS Hermina Tangerang, dan Udin Ginting Ketua sekaligus pendiri Forum komunitas asal Sumatra Utara (Forkasu). Tidak kurang dari 130 orang ibu memperoleh pemeriksaan gratis. Beberapa orang yang memerlukan tindakan medis lanjutan bahkan diberikan kupon untuk berobat secara gratis di

RS HERMINA. Sebelum diadakan pemeriksaan terhadap ibu-ibu dimaksud, dr Hj Ira Simatupang SpOG terlebih dahulu memaparkan bahwa selain dapat menimbulkan kematian yang angkanya sangat tinggi, penyakit rahim dan kandungan bagi kaum ibu yang disebut kanker serviks sering pula mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan suami istri Sebelumnya Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis semacam ini telah beberapa kali diadakan di beberapa tempat. Seperti di Kelurahan Gembor Kecamatan Priuk, tidak kurang dari 280 orang ibu-ibu mendapatkan pelayanan pemeriksaan gratis. Di Kelurahan Cibodas Baru Kecamatan Cibodas sebanyak 145 orang ibu. Di Kelurahan Cimone Jaya Kecamatan Karawaci telah dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 180 orang pasien. Selanjutnya di Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci tidak kurang dari 170 orang ibu mendapat pelayanan pemeriksaan secara gratis pula. Ir H Ahmad Marju Kodri yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Forkasu dalam sambutannya memaparkan betapa pentingnya kesehatan kaum ibu sebagai sosok yang sangat berperan dalam keharmonisan keluarga.

Terkait dengan pembangunan di Kota Tangerang, Ir H Ahmad Marju Kodri dengan tegas menyatakan bahwa selama dalam kepemimpinan H Wahidin Halim sebagai walikota telah mengalami banyak peningkatan dan kemajuan. Baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan maupun dalam bidang yang lain. Sebab itu beliau mengkhawatirkan apabila sosok penggantinya nanti sebagai walikota pada periode yang akan datang tidak dapat meneruskan atau bahkan meningkatkan apa yamg telah dilakukan Walikota H Wahidin Halim sekarang. Dapat diketahui bahwa kegiatan amal berupa Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis seperti ini telah sering dilakukan di beberapa wilayah di Kota Tangerang. ‰ A. Syahri

P

erkara penggelapan dana Uang muka rumah konsumen digelar di Pengadilan Negeri Tangerang dengan nama terdakwa, Novi karyawan salah satu perusahaan PT.Puri Cipta Selaras yang bergerak di bidang Property yang berlokasi di Pamulang, Tangsel.

Ir H Ahmad Marju Kodri Peduli Masyarakat Tangerang

Pembukaan Border Bakal Dongkrak Kesejahteraan Masyarakat Kalbar, Meropolitan pos

Dalam rangka percepatan pembangunan wilayah perbatasan, sejumlah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara tentangga, saat ini sedang berbenah diri, terutama sejumlah daerah yang akan segera mebuka border, sebagai pintu keluarmasuk perbatasan. Salah satu kabupaten yang sedang bersiap diri adalah Kabupaten Sambas. Ketika ditemui oleh sejumlah wartawan, usai malam ramah tamah Musrembang Provinsi Kalbar, di Aula Kantor Walikota Singkawang,

minggu (08/04/2012), Sekretaris Bappeda Kabupaten Sambas, Agus Supardan menuturkan, berkenaan dengan persiapan, dan hal yang sangat perlu untuk segera dibenahi di wilayah pintu keluar-masuk perbataan adalah terutama menyangkut masalah karantina, bea cukai dan hal lainnya yang berkaitan dengan pos lintas batas. “ Secara kelembagaan kemungkinan akan dibentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) seperti yang ada di Border Entikong, Kab. Sanggau, yang fungsinya bisa mengatur lintas sector,” kata Agus. Menurut Agus, apabila tidak ada ken-

dala, Insyaalah pada bulan April 2013 bisa kelar, sementara untuk saat sekarang ini sedang dalam proses tender.

Lebih lanjut Agus mengatakan, sesuai perjanjian SOSEKMALINDO, rencana peresmikan dalam hal layanan Border akan dilakukan pada hari dan tanggal yang telah disepakati, yakni pada 12 desember 2012. “Namun untuk pembangunan infrastruktur bisa sambil bejalan, mudah- mudahan bisa segera terealisasi,” harap Agus. Terhadap keberadaan Border Aruk, Agus juga berharap agar secepatnya bisa segera di buka, hal ini

guna untuk membuka keterisolasian terhadap Sambas. “ Karena sat ini jarang sekali yang pergi ke Sambas, kecuali kalau ada urusan tugas dan urusan keluarga saja,” ungkap Agus. “ Nah.. dengan terbukanya Border Aruk nantinya yang ada di Kabupaten Sambas, maka arus lalu lintas pasti akan lancar, dengan demikian masyarakat juga akan banyak melewati Sambas, sehingga ke depan Kabupaten Sambas akan bisa lebih cepat berkembang, dan masyarakatnya pun mudah-mudahan bisa lebih sejahtera,” harap Agus. ‰ A. Rahman

SAMBUNGAN

„EDISI: 028/THN II/23 APRIL - 6 MEI 2012 2012

Dari halaman 1........................................................................KPK dana Korupsi (Tipikor) harus dihargai semua pihak. Sebab, hal itu sudah didasari atas berbagai pertimbangan yang ada. “Putusan pengadilan itu kita hargai sebagai bentuk penghargaan terhadap undang-undang yang memberikan amanah kepada institusi pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Tentunya putusan hakim didasari atas berbagai pertimbangan hukum baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa,” kata Sudding. Sebagaimana diberitakan, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Nazaruddin divonis 4,10 tahun dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan

tindak pidana korupsi. Ditempat terpisah, Ketua Umum LSM ACI, Silverius Naibaho SH, mengatakan, KPK harus terus mengejar fakta dari ungkapan Nazaruddin, “KPK jangan mau tanggung dosa Anas Urbaningrum diakhirat,” bila direkayasa adalah dosa besar, tegasnya. Koalisi LSM telah menilai hukum di Indonesia tidak independent lagi , buktinya berita terkait ungkapan Nazaruddin dipersidangan menyangkut Anas Urbaningrum hilang dari pemberitaan. Hal ini sangat dipertanyakan apakah sudah terima suap, LSM akan mendesak KPK untuk mengusut tuntas serta jujur dan adil mengungkapnya siapa saja yang terlibat kasus Wisma Atlet tersebut, ungkap, Silverius SH. ‰ Jenri/Hotdiman/Peris

num PNS dan satu TKK tersebut hanya diinterogasi di Unit Narkoba Polresta Bekasi Kota selama 1X24 jam. ’’Keempatnya mengaku pernah memakai dan membeli barang (sabu-red) dari tersangka N. Namun, mereka tidak ditahan karena kurang cukup barang bukti,” ujarnya kepada wartawan di ruangan kerjanya, kemarin.

Lebih lanjut, menurutnya, petugas tidak bisa menahan karena tidak cukup bukti. Bahkan, alat hisap sabu atau bong tersebut ditemukan petugas di dalam gudang. ’’Usai dilakukan penyelidikan, kami kemudian mengembangkan kasus tersebut sehingga menangkap N berikut barang bukti sabu satu jie (satu klip),” terang Sangadi. ‰ Raja/Simson

Kasudin Pelayanan Pajak I, Jakarta Pusat, Iwan Djumhana mengungkapkan, di kawasan sepanjang Jl Sudirman-Thamrin ada 16 lokasi reklame liar atau yang masa izinnya sudah habis. Namun, dari jumlah tersebut pihaknya baru menertibkan sebanyak 12 reklame. “Sisanya baru akan ditertibkan kemudian. Tapi waktunya belum tahu kapan,” ujar Iwan, Selasa (17/4). Dikatakan Iwan, awalnya pelaksanaan penertiban reklame tersebut direncanakan berlangsung selama tiga hari, yaitu dari 13-15 April. Diungkapkan Iwan, dari 16 lokasi reklame liar diantaranya berada di wilayah Kecamatan Menteng sebanyak 6 titik dan sebagian besar diantaranya berada di halaman gedung Sarinah. Sementara itu, 10 lokasi lainnya berada diwilayah Kecamatan Tanahabang. “Sebagian besar reklame juga terdapat di jembatan penyebrangan orang (JPO). Untuk penertiban di JPO tidak begitu sulit, karena reklamenya bisa langsung di copot beserta lampunya,” kata Iwan. Ditambahkan Iwan, dalam penertiban reklame milik salah satu produk elektronik yang terletak di halaman Sarinah membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab, sambungnya, ada beberapa bagian yang harus di potong secara bertahap. Pada malam pertama penertiban, reklame

Mendirikan Bangunan (IMB), dilapangan, dimana bangunan lokasi di jalan Panjang Arteri Kedoya No 45 RT011/ Rw06 atas nama Andri Cahyadi, telah melanggar IMB, tidak sesuai ijin rumah tinggal 2 lapis, melainkan dibangun 3 lapis, hingga sekarang belum dibongkar pada hal sudah dikeluarkan SPB. Hal ini disampaikan Ketua Umum LSM Pakar (Pemantau Kinerja Aparatur dan Rekanan), Jimmy Simanjuntak, kepada Metropolitan Pos, dikantor redaksi, kamis, (12/4). Menurut, Jimmy, bangunan tersebut ijinnya hanya 2 lapis, tapi sampai sekarang masih dibangun 3 lapis, sehingga melanggar Perda

Dari halaman 1...................................PNS

Dari halaman 1.........................................................................Lee dikonfirmasi mengenai hal ini. Namun semua sepakat bahwa wajah melayu-nya memang menunjukkan ciri khas Indonesia. Berdasarkan kabar yang beredar, Angelina Lee mendapat bayaran miliaran rupiah untuk bermain film porno. Namun hal ini belum tentu benar karena bisa jadi hanya akal-akalan media untuk membuat berita ini semakin panas. Pencarian singkat di internet menunjukkan beberapa foto An-

gelina Lee yang berpose cukup hot bersama pria bule, yang membuktikan bahwa profesinya memang artis film porno. Menurut profil yang ada pada salah satu situs, saat ini Angelina Lee bertempat tinggal di Hawaii, AS. Situs tersebut juga menampilkan foto sensual Angelina Lee bersebelahan dengan bendera Merah Putih. Apabila benar Angelina Lee adalah artis film bokep asal Indonesia, tentunya hal ini akan merusak

citra Indonesia di mata dunia. Namun jika tidak terbukti, maka bisa jadi kabar ini hanya hoax untuk memperburuk nama bangsa kita. Tapi tidak bisa dipungkiri, perkembangan internet yang begitu cepat dan tanpa batas selain berdampak positif juga cukup meresahkan. Penggunaan internet harus diimbangi dengan pengetahuan yang cukup dalam tentang cara penggunaan internet yang baik dan bermanfaat bagi penggunanya. ‰ Jenry

Dari halaman 1.....................................................................................................Lsm ACI Selain itu, kepada M. Toyib Saman , SH, ketika itu menjabat Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, sebesar Rp 4.750.000.000.- yang diberikan dua tahap. Tahap pertama Rp. 2.250.000.000,dan tahap dua Rp.2.500.000.000,- . proses pemberian, Drs. Milton Crosby Msi dan M Toyib Saman , SH bersama-sama pergi ke Bandung kemudian mereka berdua pergi ke BNI Cabang Bangdung di jalan Asia Afrika kemudian membuka dua rekening atas nama Drs. Milton Crosbi, Msi, yaitu nomor: 002.001143738.901 dan nomor Rekening, 002.001143738.902, selanjutnya uang Pemda Sintang yang diambil dari dana Reboisasi di transefer kekedua rekening tersebut sejumlah Rp. 4.750.000.000,- kemudian Drs.Minton Crosbi, Msi mengambil uang tersebut dari kedua rekening dan langsung

diserahkan kepada M. Toyib Saman , SH. Penyerahan uang tersebut diduga ada kaitanya dengan pemeriksaan perkara dugaan penyelewengan dana reboisasi di Kabupaten Sintang yang perkaranya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Diberikan kepada Drs. Wasbir Martha yang saat itu menjabat sebagai Sekda Kab. Sintang yang jumlahnya milyaran rupiah dan digunakan oleh Drs. Wasbir Martha untuk berbagai kepentingan. Diserahkan kepada Syukur Efendi,SH, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sintang sebesar Rp.600.000.000,- Diserahkan kepada DPRD Kabupaten Sintang yang jumlahnya Milyaran rupiah dan juga kepada beberapa pejabat lainya, sihingga puluhan Miyard uang Negara/Pemda Sintang telah diserahkan atau dikorupsi oleh Drs. Milton Crosby, Msi ketika

dia menjabat Kabag Ekonomi Pemda Sintang. Bahwa perkara penyelewengan (korupsi) uang Negera /Pemda Sintang tersebut sebetulnya telah di proses Polda Kalbar tapi entah karena apa hingga saat ini tidak ada kejelasan kasus tersebut bahkan Drs. Milton Crosby,Msi masih tetap menjabat Bupati Sintang sampai sekarang walaupun telah merampok uang Negara. Indikasi salah satu petinggi aparat Hukum yang membekingi sdr Drs Milton Crosby Msi maka dianya tidak dapat dijamah oleh Hukum. Padahal sudah jelas jelas semuanya ada pengakuan ketika diperiksa di Polda Kalimantan Barat. Kami meminta kepada KPK agar segera mengusut nama nama yang disebut saudara Drs Milton Crosby Msi yang terlibat menerima uang Negara tersebut. ‰ Very

Dari halaman 1....................................................................................................Bantuan

tersebut petugas hanya berhasil membongkar bagian atasnya saja. Selanjutnya, pada malam kedua dan ketiga baru dilakukan pemotongan gelagar dan tiang dibagi menjadi 4 potongan untuk selanjutnya dirobohkan. Sementara itu pantauan Metropolitan Pos di halaman pusat perbelanjaan Sarinah, hingga saat ini, tiang reklame berdiameter 1 meter dengan tinggi sekitar 6 meter itu masih belum selesai di potong oleh beberapa petugas tim gabungan Pemkot Jakarta Pusat. Tiang reklame tersebut terlihat masih tergeletak di halaman parkir mobil gedung Sarinah dan baru sebagian kecil saja yang sudah berhasil dipotong dan dimasukkan ke dalam satu unit truk yang dibawa petugas. Sementara itu, dalam pembongkaran yang berlangsung Selasa (17/4) siang , sekitar 10 pekerja yang bertugas memotong tiang reklame itu tampak duduk dan beristirahat dekat reklame tersebut. Para pekerja itu terpaksa menghentikan aktifitasnya memotong tiang reklame, karena tabung gas yang mereka bawa untuk mengelas dan memotong tiang reklame tersebut habis. “Gas untuk ngelas dan motong tiang reklame ini habis. Jadi terpaksa berhenti dulu kerjanya,” ujar salah satu pekerja yang enggan disebut namanya. ‰ Hotdiman

tal anggaran program tersebut tidak sedikit yang diperkirakan milyaran rupiah. Hal tersebut menimbulkan tanggapan dan berbagai alasan dari beberapa warga selaku penerima kenapa sampai tidak membangunnya. Dalam wawancara,kepada Koran ini, kepada salah satu penerima bantuan bahan-bahan material bangunan yang hingga sekarang masih belum dibangunya yaitu Salmawati warga Desa Ambawang Kuala RT. 02/RW 01 mengatakan, alasannya sehingga belum membangun selama tiga bulan ini karena bahannya tidak cukup alias nanggung antara lain tongkat hanya diberikan 2 batang, seng 42 keping, semen 12 sak, dan kayu jenang 20an batang dan lainnya. Sementara itu semen sudah banyak yang membeku dan begitu pula kayu sudah bayak yang di makan rayap padahal sudah tersimpan secara baik entah kenapa begitu mudah di makan rayap, alasan lain Ia untuk tidak membangunnya karena khususnya bahan kayu sangat tidak standar untuk dipergunakan selayaknya bangunan rumah yang tentunya harus digunakan untuk bermukim tegasnya kayu lempung sehingga mengkwatirkan akan ketahanannya tak heran sampai sekarang bahan-bahan material tersebut masih utuh tersimpan tidak berani saya bangun ujarnya. Penerima yang lain di RT yang sama dikeluhkan juga oleh Johan yang hingga sekarang belum mempergunakannya, menurutnya bahan-bahan ini belum saya pergunakan karena saya tidak punya uang untuk mengupah tukang sedangkan saya sudah tua tentu-

nya mustahil mampu untuk membangunnya namun barang-barang tersebut masih utuh sampai sekarang terkecuali kayu yang sudah di makan rayap tuturnya. Lain lagi yang diungkapkan penerima lain, Saidi Yakob Ketua RT. 06/RW. 01 Desa Ambawang Kuala KKR ketika diwawancarai dikediamannya mengatakan, pada prinsifnya sangat bersyukur akan bantuan yang diberikan Pemerintah KKR tersebut. Namun sayang jumlahnya begitu nanggung dan khususnya kayu kwalitasnya jauh dari standar untuk kelayakan bangunan sebuah rumah, ironisnya lagi perincian akan jumlah bahanbahan material yang diberikan tersebut tidak dilihatkan secara terbuka, oleh karena saya sebagai warga biasa tentunya hanya bisa pasrah untuk menerimanya dan menandatangani penerimaan bantuan tersebut, namun Ia berharap kepada Pemerintah KKR sedapatnya meninjau ulang lagi efesiensi bantuan tersebut khususnya bagi kami penduduk miskin yang tentunya tidak mampu untuk mengeluarkan upah kepada tukang dalam hal membangunnya selain itu pula untuk bahan material kayu Ia juga menganjurkan agar diberikan kayu yang layak untuk bangunan rumah jangan asal kayu karena tentunya berdampak kepada keamanan kami selaku penghuninya apalagi bangunan itu untuk selamanya kami bermukim pungkasnya. Hal yang sama di pertegas Bustamin Ketua RT 02./RW. 01 Desa Ambawang Kuala, menurutnya program rehap rumah ini sungguh sangat mengkwatirkan dan betul-betul syarat penyimpangan karena tidak jelas besar

No 7 tahun 1991, tindakan inilah yang tidak dijalankan Kasudin P2B Jakarta Barat, Ir Merbin Hutajulu hingga diduga melakukan Pungli kepada setiap pemilik bangunan. Perda No 7 tahun 1991 telah dilanggar pejabat Sudin P2B Jakarta Barat dengan melakukan pungli dimana ada bangunan. Peraturan daerah No 7 tahun 1991 ini menjadi acuan Pejabat P2B DKI Jakarta untuk Pungli kepada setiap pemilik bangunan yang ada di Jakarta. Setiap pemilik bangunan yang berurusan dengan IMB pasti resah kalau tidak ada biaya besar untuk mengurusnya, karena fakta dilapangan dikantor Sudin P2B Jakarta Barat hanya mengurus ijin

rumah toko pasti berbelit belit. Dalam tahun 2011 data Sudin P2B Jakarta Barat harus jelas berapa ijin yang dikeluarkan untuk setiap bangunan yang di berikan ijin mendirikan bangunan, dan berapa target retribusi yang terkumpul selama tahun tersebut. Hasil pantauan dilapangan, ribuan bangunan setiap tahun di Jakarta harus di berikan ijin mendirikan bangunan (IMB), berapa biaya yang harus dikeluarkan pemilik bangunan untuk setiap mengurus IMB khususnya di Sudin Jakarta Barat, cetus, Jimmy. Ketua Umum LSM Pakar, Jimmy, mengatakan, Sudin P2B Kecamatan, Kebun Jeruk, sudah

mengeluarkan, segel, dan surat perintah bongkar (SPB) kepada pemilik bangunan yang melanggar ijin. ‰ Prayogo/ Juliostar

Dari halaman 1............................Reklame

11

Dari halaman 1.....................................................................................................Langgar

Bangunan tidak sesuai IMB, lokasi di Jalan Panjang Arteri Kedoya N045 Rt 011/ Rw 06, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, SPB sudah dikeluarkan, tapi belum dibongkar.

BUPATI KKR H. Muda Mahendeawan ketika meninjau rumah warga miskin. Minta Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas Bantuan Rehab Rumah di KKR

dan jumlah perincian bahan materialnya, sebetulnya dalam program ini selayaknyalah pengurus RT diberdayakan terutama sebagai social control namun sayang hal itu tidak diberlakukannya,oleh karena itu Ia meminta kepada Bupati KKR agar menindak tegas jajarannya yang tentunya besar kemungkinan terjadi juga di desa-

desa lain dan khususnya kepada pihak penegak hukum baik itu kepolisian maupun kejaksaan agar mengusut tuntas permasalaham ini agar KKR tidak akan tumbuh dan berkembang aparatur yang tidak amanah yang selalu merenggut kepentingan masyarakat demi kepentingan pribadi tindasnya. ‰ A. Rahman

Dari pantauan Metropolitan Pos , beberapa rumah warga tersebut memang menjadi lebih rendah dari pada lokasi proyek perumahan tersebut. Sehingga lumpur dari tanah yang dikeruk alat berat itu jatuh tepat ke rumah-rumah warga. Apalagi jalan di kawasan itu tidak dilengkapi drainase yang memadai. Sebenarnya masyarakat yang terkena dampak langsung proyek tersebut sudah pernah menjumpai pihak perusahaan PT Nusalink Mitra Sukses. Hanya saja, setelah sekian lama ditunggu atas kompensasi yang dijanjikan tak kunjung terealisasi. “Kita sudah bicarakan baikbaik waktu banjir pertama, katanya mau ada kompensasi, tapi sampai banjir kedua yang lebih besar, nyatanya tidak ada juga. Makanya kami adukan ini ke tokoh masyarakat dan pak RT kami,” jelas warga Perihal pengaduan ini dibenarkan tokoh masyarakat setempat Afriandi dan Ketua RT-nya Darmanto. Keduanya mengatakan kalau warganya merasa sangat terganggu atas aktivitas perusa-

haan tersebut. “Perusahaan itu Memang harus ditertibkan dulu izinya sebelum berlanjut,” kata Afiandi atau kerap disapa Adi. Darmanto yang ditemui Metropolitan Pos di kediamannya mengakui kalau warganya menemui dirinya untuk meminta penyelesaian masalah tersebut. “Saya pernah tengahi, tapi tak ditanggapi. Makanya kita akan surati DPRD dan pihak terkait lainnya terkait masalah ini,” kata Darmanto. Humas PT Nusalink Mitra Sukses, Abdul Rachman mengatakan kalau kompensasi atas adanya aktivitas perusahaannya tersebut sudah pernah diberikan. “Kita sudah pernah berikan kompenasi Rp 11,5 juta untuk tiga rumah di sana,” kata Rachman dalam sambungan telepon, kemarin. Untuk masalah gangguan lainnya, Rachman mengaku belum mendapatkan informasi lanjutannya. Dia mengatakan akan mengambil langkah kekeluargaan atas masalah yang terjadi tersebut. “Kalau nanti ada tuntutan lagi kita bicarakan dengan cara kekeluargaan saja,” katanya. ‰ Rahotan

Sambungan Dari halaman 1..........Proyek

12

ANDA PUNYA BAKAT JURNALIS?

nEDISI: 028/Thn II/Senin 23 April - 6 Mei 2012

Informasi Aspirasi Rakyat

Hal 12

Senin 23 April - 6 Mei 2012

membuka peluang anda menjadi jurnalis sejati. kirimkan biodata anda ke Alamat Redaksi atau hubungi Telp: 021-3190 2301, 0813 1533 8511

Pengadaan Sheet File BKT Rugikan Negara Miliaran

LSM ACI Desak KPK Periksa Djoko Kirmanto

Silverius Naibaho SH Ketua Umum LSM Aurel Citra Independen (ACI).

Djoko Kirmanto

Johan Budi SP

Lembaran pancang (Sheet File) BKT, anggarannya di “rampok” rame rame pejabat Departemen PU, untuk proyek BKT tahun 2003-2010, sebesar Rp2,5 triliun

Jakarta, Metropolitan Pos, Anggaran untuk pembangunan fisik BKT sejak tahun 2003 ñ 2010 menelan biaya sebesar Rp2,5 triliun, sedangkan pengerjaan Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) selesai tahun 2010 yang lalu, yang diperuntukkan untuk pengendalian banjir Jakarta. Pelaksanaan proyek BKT tersebut, di mulai dari pembebasan tanah, pengerukan tanah, pembuangan tanah, pemasangan Lembaran Pancang (Sheet File), hingga pembuatan jembatan akses penyebrangan BKT tersebut. Namun proyek tersebut merugikan Negara miliaran rupiah, berdasarkan bukti dilapangan, adalah pengadaan Lembaran Pancang (Sheet File) BKT. Pengadaan Lembaran Pancang BKT sejak awal proyek sudah terlihat aneh dan tidak terkontrol dengan benar, kenyataan dilapangan setelah proyek selesai banyak Lembaran Pancang yang terbuang sia-sia di pinggiran BKT, seperti, BKT di sepanjang Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung, yang meliputi wilayah seluas kurang lebih, 160 Km persegi. LSM ACI ( Aurel Citra Independen ) desak KPK periksa Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum RI, dan pejabat Departemen Peker-

jaan Umum bersama rekanan pelaksananya, diduga merampok uang negara miliaran rupiah. Hal ini di sampaikan, Ketua Umum, LSM ACI ( Aurel Citra Independen , Silverius Naibaho SH, kepada Metropolitan Pos, di gedung KPK. Ketua Umum, LSM ACI ( Aurel Citra Independent) , Silverius Naibaho SH, mengatakan, pembangunan Banjir Kanal Timur telah merugikan Negara miliaran rupiah, Pasalnya, lembaran pancang (Sheet File) banyak yang terbuang sia-sia, setelah proyek berakhir, ini merupakan kesalahan Departemen Pekerjaan Umum khususnya pengguna anggaran. “Lembaran Pancang bukan barang murah, dimana harga per meter kurang lebih Rp 390.000,sedangkan satu unit lembaran pancang, panjangya 12 meter, bisa se nilai kurang lebih Rp 4.680.000,-.per unit, jika jumlahnya 100 sheet file saja nilainya Rp 468.000.000,-” tegas, Silverius. Dijelaskan lagi, lembaran pancang yang terbuang sia-sia, sudah tidak dapat digunakan lagi, karena setelah diproduksi penggunaannya paling lama lima tahun, lebih lima tahun kualitasnya sudah menurun dan tidak layak pakai lagi. Sheet File sudah rusak, proses pemindahan sudah sering terjadi dilapangan, sehingga benturan dan gesekan dengan alat ñalat berat di

lapangan, cetus,Silverius Naibaho SH. Menurut, Silverius, jika biayanya dialokasikan untuk sub pekerjaan lain seperti pembuatan jembatan tambahan, sangat memungkinkan sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak, terutama untuk masyarakat yang tinggal disekitar BKT. Ketua LSM ACI (Aurel Citra Independen), Silverius Naibaho SH, juga mempertanyakan tanah hasil pengerukan, dialokasikan kemana tanah hasil pengerukan BKT? hasil pengerukan BKT mencapai puluhan ribu kubik selama pengerjaan BKT tersebut, kemana tanahnnya? nilai tanah tersebut juga kan sangat besar, kemana anggarannya dan terjual berapa tanahnya, kata, Ketua LSM ACI. Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, harus bertanggung jawab atas semua pengerjaan BKT sebagai pemberi anggaran, Dinas Pekerjaan Umum DKI dan pejabat lain sebagai pengguna anggaran, juga harus bertanggung jawab, Sheet file (Lembaran Pancang) nilainya sangat besar, dalam hal ini Negara telah dirugikan, oleh karena itu pejabat ñ pejabat yang terlibat korupsi uang Negara harus di usut, mengapa Sheet File (Lembaran Pancang) jumlahnya mengalami sisa (over ) yang sangat besar, kata, Ketua LSM ACI, kepada Metropolitan Pos. q Hotdiman/ Jenri

Diserang Nazar, Andi Mallarangeng: Kita Serahkan ke Proses Hukum Jakarta, Metropolitan Pos, M Nazaruddin protes divonis 4 tahun 10 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor. Ia lagi-lagi meminta KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng sebagai tersangka suap Wisma Atlet. Andi enggan mengomentari ocehan Nazar. Dia menyerahkan proses hukum Wisma Atlet ke KPK. “Pokoknya kita serahkan semua kepada proses hukum, begitu ya,” kata Andi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/4/2012). Selain itu, Andi membantah semua tudingan Nazar yang menyebut dirinya ikut menikmati uang suap dari proyek perhelatan SEA Games tersebut. “Ah itu tidak benar. Itu sama sekali tidak benar. Tapi kita serahkan saja semua kepada proses hukum,” Ujarnya. Usai persidangan vonis di Pengadilan Tipikor, Nazar berkicau soal tebang pilih KPK dalam menetapkan status tersangka terhadap orang yang diduga terlibat. “Kan begini, sebenarnya yang terlibat dalam masalah ini yang bertanggung jawab kan Menpora. Saya bingung kenapa Menpora tidak di-TSK,” ujarnya. Nazar divonis 4 tahun 10 bulan penjara karena terbukti bersalah dalam kasus suap wisma atlet lantaran menerima suap dari Manajer Marketing PT Duta Graha Indah (DGI), Mohammad El Idris. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta Nazar dihukum 7 tahun penjara.

STOP PERS Surat Kabar Umum

Bersama ini kami informasikan bahwa nama-nama dibawah ini sudah tidak lagi Wartawan Metropolitan Pos.

1. Ardiansyah, Jakarta 2. Bobby AF, Jakarta 3. Mariam Lestari, Jakarta