KOTA PROVINSI JAWA TENGAH

Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No.1, Juni 2009, hal. 103 - 124

PERAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH Hadi Sasana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang Jalan Erlangga Tengah No. 17 Semarang 50241 Telp. (024) 8449211, Fax (024)8449212 E-mail: [email protected]

ABSTRACT This research is intended to examine the influence of fiscal decentralization on economic growth, poverty, employment, and welfare at regencies/municipalities level in Central Java Province. Research population consist of 29 regencies and 6 municipalities, employing secondary data from Central Bureau of Statistic of Central Java Province and regencies/municipalities level in Central Java Province within the period of 2001 up to 2005. Data analysis is conducted by using path analysis with AMOS program software. The results of this study indicate that, first fiscal decentralization has a positive and significant effect on economic growth. Second, economic growth has a positive and significant effect on employment rate. Third, economic growth has a negative and significant effect on poverty. Forth, economic growth has a positive and significant effect on welfare. Fifth, employment rate has a negative and significant effect on welfare. Sixth, poverty has a negative and significant effect on welfare at regencies/municipalities level in Central Java Province. Keywords: fiscal decentralization, economic growth, poverty, employment rate PENDAHULUAN Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih memeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing.

Desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah terhadap kondisi makro ekonomi dan sosial menunjukkan hasil yang relatif baik

104

Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No. 1, Juni 2009

meskipun belum optimal. Terdapat beberapa indikator untuk melihat kinerja pembangunan daerah. Pertama, dilihat dari hasil output pembangunan daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data realisasi menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB riil di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan selalu meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2003 sampai 2005 mengalami pertumbuhan positif, tetapi belum mampu memecahkan permasalahan dasar di masingmasing daerah, yaitu besarnya angka pengangguran dan kemiskinan. Hampir di semua daerah di Jawa Tengah perekonomian cenderung meningkat, tetapi pertumbuhan tersebut belum mampu menyerap jumlah pengangguran yang cukup besar di wilayah ini, sehingga diperlukan laju pertumbuhan yang lebih besar lagi untuk mendorong kinerja ekonomi makro daerah. Kedua, dilihat dari aspek kemiskinan menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih cukup besar. Data disajikan dalam Tabel 1. Kemiskinan akan berpengaruh terhadap penurunan indikator-indikator yang ada dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti pendidikan, kesehatan dan pendapatan, karena dengan kemiskinan maka seseorang akan mengeluarkan pendapatannya hanya untuk kebutuhan pangan atau makanan saja dan akan mengabaikan kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga tidak akan merasakan kehidupan yang layak. Ketiga, dilihat dari indikator sosial (tenaga kerja), pada tahun 2003 jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah

adalah sebanyak 912.513 orang, mengalami peningkatan menjadi sebanyak 1.044.573 orang tahun 2004, dan menjadi lebih besar lagi pada tahun 2005 yaitu sebanyak 9.698.112 orang (Jawa Tengah Dalam Angka, 2006). Keempat, dilihat dari kesejahteraan masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Berdasarkan hasil penghitungan indeks pembangunan manusia, di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya peningkatan perbaikan kinerja (lihat Lampiran). Dilihat dari variabel-variabel makro ekonomi dan sosial, selama pelaksanaan desentralisasi fiskal belum mampu mengatasi permasalahan mendasar yang dihadapi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu, pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, besarnya jumlah pengangguran, rendahnya pendapatan masyarakat, besarnya jumlah penduduk miskin, serta kinerja pembangunan manusia yang belum optimal, sehingga proses pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini sebagai berikut: 1.

Otonomi Fiskal

Daerah dan Desentralisasi

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri

Hadi Sasana – Peran Desentralisasi Fiskal

105

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2005 No

Kabupaten/Kota

Pertumbuhan Ekonomi (%) 2003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal

6,56 4,78 4,46 2,94 3,70 5,08 2,27 4,73 4,86 4,91 4,14 1,69 5,67 3,62 4,50 4,84 3,12 2,13 1,68 3,85 2,85 -2,96 4,52 2,91 2,14 3,69 3,81 5,56 4,77 3,74 6,11 5,19 4,91 3,78 5,20

2004 6,88 4,02 3,99 3,82 1,97 4,17 2,29 4,27 2,04 4,95 4,31 3,31 6,79 4,60 3,56 4,45 3,88 4,13 3,24 3,78 3,40 1,13 3,69 2,80 2,00 4,10 3,94 5,31 4,81 3,00 5,80 3,13 4,37 4,80 6,25

2005 7,99 3,21 4,18 4,32 3,21 4,85 3,19 4,62 4,08 4,66 4,11 4,14 5,49 5,16 4,74 4,32 3,15 4,01 4,23 4,23 3,86 3,18 3,99 2,69 2,80 3,72 4,15 4,90 4,83 5,71 5,15 4,23 5,50 3,82 4,87

Penduduk Miskin (Jiwa 2003

2004

2005

343.100 322.800 264.800 237.700 370.100 175.900 250.200 199.300 171.100 267.100 122.500 242.000 141.700 232.300 379.200 193.300 184.800 245.400 91.100 104.600 250.400 123.500 109.000 201.400 143.200 196.400 316.300 306.200 549.900 17.700 72.800 18.300 91.800 20.700 23.100

346.200 325.200 266.500 240.300 371.500 167.100 254.700 185.800 172.300 263.900 118.100 246.100 132.600 225.100 385.100 191.200 186.300 247.900 85.500 104.000 260.600 121.300 107.200 185.500 133.300 181.100 299.100 297.200 519.600 17.400 69.500 16.000 79.000 18.600 23.100

343.900 322.100 255.500 230.700 350.500 161.700 233.600 182.400 171.800 262.500 117.800 238.000 133.400 221.700 391.300 191.800 186.400 248.000 83.300 103.400 260.700 119.600 106.800 183.700 125.600 171.200 289.200 297.300 503.100 16.900 68.100 14.800 77.100 16.900 21.300

Sumber:BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2006 (diolah)

berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu (Barzelay, 1991): a.

Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah

b. c.

Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari lima tahun di negara kita diharapkan bukan hanya pelimpahan wewenang dari

106


pusat kepada daerah untuk menggeser kekuasaan. Hal itu ditegaskan oleh Kaloh (2002: 7), bahwa otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbagai manfaat dan argumen yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah tidak langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalah sistem yang terbaik. Berbagai kelemahan masih menyertai pelaksanaan otonomi yang harus diwaspadai dalam pelaksanaanya. Prud’homme (1995) mencatat beberapa kelemahan dan dilema dalam otonomi daerah, antara lain: a. b.

c.

d.

Menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin Mengancam stabilisasi ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal. Mengurangi efisiensi akibat kurang representatifnya lembaga perwakilan rakyat dengan indikator masih lemahnya public hearing. Perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah.

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (rules) money should follow function merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl,2000:19). Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu (Barzelay,1991): a. b. c.

Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal diperlukan untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas dan peningkatan mobilisasi dana. Desentralisasi fiskal tidak bisa diadopsi begitu saja, namun di sesuaikan dengan latar belakang sejarah dan kebudayaan, kondisi-kondisi lembaga, politik, dan ekonomi yang melekat pada negara itu. 2.

Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisensi alokasi. Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Desentralisasi fiskal memungkinkan untuk melakukan korupsi pada level lokal karena memberikan pertimbangan politikus lokal dan birokrat yang dapat di akses dan peka terhadap kelompok bunga lokal. Oates juga

Hadi Sasana – Peran Desentralisasi Fiskal menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya. Bahl (2000:25-26) mengemukakan dalam aturan yang keduabelas, bahwa desentralisasi harus memacu adanya persaingan di antara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (there must be a champion for fiscal decentralization). Hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan publik. Pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami benar dan memberikan apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran masyarakat yang semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain-lain. Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas dinyatakan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Namun, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal. 3.

Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikapsikap masyarakat, dan institusi-institusi

107 nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatru kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2003:21) Menurut Kuznet dalam Todaro (2003: 99) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada. Todaro (2003: 92) menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah: a.

b.

c.

Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhimya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.

Distribusi pendapatan yang baik adalah yang makin merata. Tetapi tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan perbaikan


108

distribusi pendapatan bila memenuhi setidaktidaknya dua syarat, yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses rakyat untuk memperoleh penghasilan makin besar.

kan pada konsumsi (consumption-based poverty line) terdiri dari dua elemen (Kuncoro, 1997): a.

Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan

4.

b.

Jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Kemiskinan dan Kesejahteraan

Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hukum dan keadilan, terancamnya bargaining (posisi tawar) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian itu merupakan pengertian kemiskinan secara luas. Telah dikatakan di atas bahwa kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup, artinya bahwa orang yang miskin itu hidupnya hampir selalu dan sering tidak nyaman. Dalam segala bidang mereka selalu menjadi kaum tersingkir, karena mereka tidak dapat menyamakan kondisi mereka dengan kondisi masyarakat sekelilingnya. (Esmara, 1988) Banyak ukuran untuk menentukan angka kemiskinan, salah satunya adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dalam pengertian umum adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan (BPS, 2001), atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin, bila dipandang sudut konsumsi. Garis kemiskinan digunakan untuk mengetahui batas seseorang dikatakan miskin atau tidak atau garis kemiskinan dapat digunakan mengukur dan menentukan jumlah kemiskinan absolut. Garis kemiskinan yang didasar-

Menurut Todaro (2004:236) terdapat adanya hubungan yang negatif antara kemiskinan dan kesejahteraan, karena kemiskinan mempuyai aspek yaitu miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan, miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi yang termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah, maka akan berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan. 5.

Teori Ekonomi Kesejahteraan

Teori ekonomi kesejahteraan menurut Pigou (1960:11) adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Sedangkan pengertian kesejahteraan sosial menurut Whithaker dan Federico (1997:361) merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera.


109

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Tengah Tahun 2003-2005 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten/Kota Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal

2003

2004

2005

64,8 68,2 65,9 65,2 65,7 65,9 65,7 66,7 65,9 67,9 66,1 65,5 68,9 64,6 65,4 64,4 64,6 68,4 67,4 67,7 66,0 68,8 68,8 63,3 65,4 64,5 63,4 63,5 61,6 71,7 72,5 72,9 72,8 69,0 69,1

68,8 70,3 68,7 66,9 68,0 68,7 66,9 69,1 68,5 71,0 70,7 68,4 70,5 66,1 67,3 66,5 67,5 70,6 69,4 69,1 69,0 71,4 71,4 67,3 67,0 67,6 65,6 66,8 63,4 74,5 75,8 74,4 74,9 71,4 71,2

69,5 70,7 69,3 67,3 68,9 69,1 67,6 69,9 69,0 71,4 71,2 69,0 70,7 66,6 68,2 67,9 69,0 70,9 70,0 69,6 69,4 71,9 71,8 67,5 67,6 68,2 66,3 67,5 64,3 74,7 76,0 74,8 75,3 71,9 71,4

Sumber:BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2006.

United Nations Development Programe (UNDP) mulai tahun 1990 telah menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Laporan ini menganggap bahwa pembangunan manusia pada hakekatnya

adalah suatu proses memperbesar pilihanpilihan manusia. Indikator kesejahteraan masyarakat yang disusun oleh UNDP dikenal dengan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (UNDP, 1994:94). Human Development Index (HDI) merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar

110


negara maupun antar daerah (Todaro, 2003: 70). Indikator HDI jauh melebihi pertumbuhan konvensional. Pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya, namun pertumbuhan bukan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan hanyalah salah satu alat, yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya tersebut. Salah satu keuntungan HDI adalah, indeks ini mengungkapkan bahwa sebuah negara/ daerah dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar hanya berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia (Todaro, 2003:71). Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori, dan penelitian sebelumnya maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 1.

2.

Desentralisasi fiskal (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Pertumbuhan ekonomi (Y1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja terserap (Y2) di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

3.

Pertumbuhan ekonomi (Y1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (Y3) di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

4.

Pertumbuhan ekonomi (Y1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y4) di kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah

5.

Tenaga kerja terserap (Y2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejah-

teraan masyarakat (Y4) di kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah 6.

Jumlah penduduk miskin (Y3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y4) di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah METODE PENELITIAN

Populasi dan Pengumpulan Data Penelitian menggunakan data populasi, di mana populasi, yaitu seluruh daerah kabupaten/kota (29 kabupaten dan 6 kota) di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data sekunder berbentuk time series dari tahun 2001 sampai dengan 2005, dan data cross section yang terdiri atas 35 kabupaten/kota, sehingga merupakan pooled the data yaitu gabungan antara data time series (tahun 2001-2005: 5 tahun) dengan data cross section 35 kabupaten/kota. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, dan instansi terkait lainnya. Definisi Operasional Variabel 1.

Desentralisasi Fiskal (X1)

Dalam studi ini, desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah kabupaten/kota dalam satuan desimal. Penggunaan variabel desentralisasi fiskal ini mengacu pada Zang dan Zou (1998), Mahi (2000) Tim LPEM-UI (Halim, 2001:28), dan Mursinto (2004:170).

Hadi Sasana – Peran Desentralisasi Fiskal 2.

Pertumbuhan Ekonomi (Y1)

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun menurut harga konstan tahun 2000, yang dinyatakan dalam satuan persen. 3.

Tenaga Kerja Terserap (Y2)

Tenaga kerja terserap dalam data ini adalah jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, dengan lama bekerja paling sedikit satu jam secara kontinyu dalam seminggu yang lalu saat pendataan dilakukan, di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dalam satuan orang. 4.

Penduduk Miskin (Y3)

Penduduk miskin dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin absolut dengan menggunakan kriteria dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk miskin merupakan total penduduk miskin absolut yang berada di setiap kabupaten/kota dalam satuan orang/jiwa. 5.

Kesejahteraan Masyarakat (Y4)

Kesejahteraan masyarakat adalah tingkat layak hidup masyarakat yang diindikasikan oleh kondisi ekonomi dan keadaan sosial masyarakat. Dalam studi ini variabel kesejahteraan masyarakat diproksi dengan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Analisis Data Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis jalur (path analysis), yang dikem-

111 bangkan sebagai model untuk mempelajari pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Model persamaan sebagai berikut: Y1 Y2 Y3 Y4

= = = =

β X1 + μ1 δ1 X1 + δ2Y1 + μ2 γ1 X1 + γ2 Y1+ μ3 φ1 X1 + φ2 Y1 + φ3 Y2 + φ4 Y3 + μ4

dimana: X1 Y1 Y2 Y3 Y4 μ

adalah desentralisasi fiskal adalah pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja terserap adalah Jumlah penduduk miskin adalah kesejahteraan adalah disturbance term HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rasio Pendapatan Asli Daerah ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Realisasi Total Pengeluaran Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, dan pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota memerlukan dana yang semakin besar, sementara daerah dihadapkan pada sumber dana yang terbatas. Pada tahun 2005 kemampuan pembiayaan terhadap realisasi pengeluaran yang paling besar adalah Kota Semarang (0,48), sedangkan yang paling kecil di Kabupaten Sragen (0,06). Pertumbuhan Ekonomi Pada tahun 2001 Kota Tegal mempunyai laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 8,06 persen. Pada tahun 2005 Kabupaten Kendal mempunyai laju pertumbuhan ekonomi

112


terendah (2,69 persen), yang tertinggi pertumbuhan ekonominya adalah Cilacap (7,99 persen). Tenaga Kerja Terserap Jumlah tenaga kerja yang terserap pada berbagai sektor/lapangan usaha setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang memasuki dunia kerja selalu meningkat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir daerah yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Kabupaten Brebes, sedangkan yang paling sedikit penyerapan tenaga kerjanya adalah Kota Magelang. Jumlah Penduduk Miskin Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, atau sebuah komunitas, yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Jumlah penduduk miskin absolut, selama lima tahun terakhir daerah yang paling besar jumlah penduduk miskinnya adalah Brebes, sedangkan yang paling sedikit adalah Salatiga.

Uji Normalitas, Multikolinearitas, dan Outlier Beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam analisis jalur adalah asumsi multivariate normal, tidak adanya multikolinearitas atau singularitas dan outlier. 1.

Normalitas dari data merupakan salah satu syarat dalam pemodelan Analisis Jalur. Pengujian normalitas ditekankan pada data multivariat dengan melihat nilai skewness, kurtosis, dan secara statistik dapat dilihat dari nilai Critical Rasio (CR). Jika digunakan tingkat signifikansi sebesar 5 persen, maka nilai CR yang berada di antara -1,96 sampai dengan 1,96 (-1,96 ≤ CR ≤ 1,96) dikatakan data berdistribusi normal, baik secara univariat maupun multivariat. Hasil secara lengkap mengenai pengujian normalitas data pada seluruh variabel penelitian dapat dilihat pada Lampiran. Pada Lampiran, nilai CR multivariat sebesar 1,420 dan nilai ini terletak didalam range antara -1,96 sampai dengan 1,96, sehingga dapat dikatakan bahwa data multivariat normal. 2.

Indeks Pembangunan Manusia Nilai indeks pembangunan manusia di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Nilai Indeks Pembangunan Manusia di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang tertinggi pada tahun 2001 adalah Kota Magelang (74,7), tahun 2002 adalah di Kota Semarang (73,6), tahun 2003 adalah Kota Salatiga (72,9), pada tahun 2004 dan 2005 adalah Kota Surakarta (75,8 dan 76,0).

Uji Normalitas

Uji multikolinearitas atau singularitas

Multikolinearitas dapat dilihat melalui determinan matriks kovarians. Nilai determinan yang sangat kecil atau mendekati nol menunjukkan indikasi terdapatnya masalah multikolinearitas atau singularitas, sehingga tidak dapat digunakan untuk penelitian. Hasil penelitian memberikan nilai Determinant of sample covariance matrix sebesar 587,178. Nilai ini jauh dari angka nol sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dan singularitas pada data yang dianalisis.


113 karena masih di bawah 5 persen dari observasi yaitu minimal 9 data (0.05 x 175 = 9), maka dapat dikatakan tidak terjadi oulier.

Outlier

Outlier adalah observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim secara uniariate maupun multivariate, yaitu yang muncul karena kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh dari observasi-observasi yang lainnya. Apabila terjadi outlier dapat dilakukan treatment khusus pada outlier nya asal diketahui bagaimana munculnya outlier tersebut.Hasil uji outlier pada penelitian ini disajikan pada Mahalanobis distance atau Mahalanobis dsquared. Nilai Mahalanobis yang lebih besar dari Chi-square tabel atau nilai p1<0,01 dikatakan observasi yang outlier. Pada penelitian ini ada enam yang observasinya outlier,

Hasil Estimasi Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk Miskin, dan Kesejahteraan Masyarakat Hasil pengujian koefisien jalur secara rinci disajikan pada tabel 3. Sedangkan hasil pengujian model lengkap di atas dengan program AMOS secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4, menunjukkan bahwa 8 (delapan) kriteria yang digunakan untuk menilai layak/tidaknya suatu model ternyata semua kriteria terpenuhi, dengan demikian

Tabel 3. Hasil Pengujian Koefisien Jalur Variabel

Koefisien

C.R.

Prob.

Keterangan

Desentralisasi Fiskal (X1) Æ Pertumbuhan Ekonomi (Y1)

0,905

27,981

0,000

Signifikan

Pertumbuhan Ekonomi (Y1) Æ Tenaga Kerja Terserap (Y2)

0,935

34,743

0,000

Signifikan

Pertumbuhan Ekonomi (Y1) Æ Jumlah Penduduk Miskin (Y3)

-0,936

-35,117

0,000

Signifikan

Pertumbuhan Ekonomi (Y1) Æ Kesejahteraan Masyarakat (Y4)

0,301

4,757

0,000

Signifikan

Tenaga Kerja Terserap (Y2) Æ Kesejahteraan Masyarakat (Y4)

0,237

5,143

0,000

Signifikan

Jumlah Penduduk Miskin (Y3) Æ Kesejahteraan Masyarakat (Y4)

-0,466

-10,037

0,000

Signifikan

Sumber: Lampiran diolah

Tabel 4. Hasil Pengujian Variabel Eksogen terhadap Variabel Endogen Kriteria

Nilai Cut – Off

Hasil Perhitungan

Keterangan

Chi – Square

Diharapkan kecil

6,492

χ2 dengan df = 4 adalah 9,488

≥ 0,05

0,063

Cukup Baik

≤ 0,08 ≥ 0,90 ≥ 0,90 ≤ 2,00 ≥ 0,95 ≥ 0,95

0,072 0,953 0,929 1,623 0,973 0,989

Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Significance Probability RMSEA GFI AGFI CMIN/DF TLI CFI


114

tidak perlu dilakukan modifikasi. Hal ini dapat dikatakan bahwa model dapat diterima, yang berarti ada kesesuaian antara model dengan data. Pengaruh Antarvariabel Penelitian 1.

Pengaruh Penelitian

Langsung

Antarvariabel

Hubungan langsung terjadi antara variabel eksogen (Desentralisasi (X1)) dengan variabel endogen penengah (Pertumbuhan Ekonomi (Y1), Tenaga Kerja Terserap (Y2), Jumlah Penduduk Miskin (Y3)) dan variabel endogen (Kesejahteraan Masyarakat (Y4)). Tabel 5 menyajikan hasil standardized direct mengenai hubungan langsung yang terjadi di antara variabel-variabel laten eksogen dan endogen: Dari tabel 5, dapat dijelaskan besar pengaruh langsung (standardized direct effects) dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Pengaruh langsung terbesar yaitu antara pertumbuhan ekonomi (Y1) terhadap jumlah penduduk miskin (-0,936), selanjutnya antara pertumbuhan ekonomi (Y1) terhadap tenaga kerja terserap (0,935). Sedangkan pengaruh desentralisasi fiskal

(X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) adalah sebesar 0,905. 2.

Pengaruh Tidak Langsung Antarvariabel Penelitian

Hubungan tidak langsung terjadi antara variabel eksogen (Desentralisasi Fiskal) dengan variabel endogen penengah (Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja Terserap, Jumlah Penduduk Miskin) dan variabel endogen (Kesejahteraan Masyarakat). Tabel berikut ini menyajikan hasil standardized indirect mengenai hubungan tidak langsung yang terjadi di antara variabel-variabel eksogen dan endogen: Dari tabel 6, dapat dijelaskan besar pengaruh tidak langsung (indirect effects) dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Efek tidak langsung terbesar adalah desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu sebesar 0,867. Desentralisasi secara tidak langsung akan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja (0,846), serta mengurangi jumlah penduduk miskin (-0,847). Pengaruh tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu sebesar 0,658.

Tabel 5. Pengaruh Langsung Antarvariabel Penelitian Variabel Endogen Pengaruh Langsung

Variabel Eksogen






0,905

0,000

0,000

0,000


0,000

0,935

-0,936

0,301


0,000

0,000

0,000

0,237

Jumlah Penduduk Miskin (Y3)

0,000

0,000

0,000

-0,466


115

Tabel 6. Pengaruh Tidak Langsung Variabel Penelitian Variabel Endogen Pertumbuhan Ekonomi (Y1)





0,000

0,846

-0,847

0,867


0,000

0,000

0,000

0,658


0,000

0,000

0,000

0,000


0,000

0,000

0,000

0,000

Pengaruh Tidak Langsung

Variabel Eksogen

3.

Pengaruh Total Antarvariabel Penelitian

Pengaruh total merupakan penjumlahan pengaruh langsung dan tidak langsung variabel, yaitu variabel dan variabel endogen. Tabel 7 menyajikan hasil standardized total effect yang terjadi di antara variabel- variabel laten eksogen dan endogen. Dari Tabel 7, dapat dijelaskan variabel eksogen (Desentralisasi Fiskal) melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta penurunan jumlah penduduk miskin akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan total efek 0,867. Efek total terbesar pada variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat (0,959), selanjutnya pada jumlah penduduk miskin (-0,936), dan tenaga kerja terserap (0,935).

Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk Miskin, dan Kesejahteraan Masyarakat 1.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil studi ini mendukung temuan empiris Martinez and Robert Mc.Nab (2001), Mahi (2000), Brodjonegoro (2002), Dartanto dan Brodjonegoro (2003). Desentralisasi mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/pembelanjaan publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dalam era desentralisasi fiskal dengan transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang


116

Tabel 7. Pengaruh Total Variabel Penelitian Variabel Endogen Pertumbuhan Ekonomi (Y1)





0,905

0,846

-0,847

0,867


0,000

0,935

-0,936

0,959


0,000

0,000

0,000

0,237


0,000

0,000

0,000

-0,466

Pengaruh Total

Variabel Eksogen

luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan studi ini juga mendukung hasil studi Mursinto di Jawa Timur (2004). Hasil studi disimpulkan bahwa, pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil itu di ketahui bahwa pengeluaran pemerintah daerah yang semakin besar akan mendorong pertumbuhan ekonomi (PDRB) daerah. Untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (pertumbuhan ekonomi) tidak hanya peran pemerintah saja, tetapi diperlukan peran serta swasta dan masyarakat yang semakin besar. Dalam hitungan statistik peran swasta dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mencapai 46,20 persen. Hasil studi ini sesuai dengan teori desentralisasi fiskal Oates (1993). Menurut

Oates desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisensi alokasi. Desentralisasi fiskal di negaranegara berkembang apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Desentralisasi fiskal memungkinkan untuk melakukan korupsi pada level lokal karena memberikan pertimbangan politikus lokal dan birokrat yang dapat di akses dan peka terhadap kelompok bunga lokal. Oates juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerin-

Hadi Sasana – Peran Desentralisasi Fiskal tah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya. 2.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tenaga Kerja Terserap

Berdasarkan hasil estimasi antara pertumbuhan ekonomi terhadap tenaga kerja terserap di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tenaga kerja terserap. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin banyak tenaga kerja terserap di berbagai sektor/lapangan usaha. Hal ini didukung oleh data, data pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positip tiap tahunnya, diikuti dengan meningkatnya tenaga kerja terserap selama tahun 20012005. Hasil studi ini mendukung studi Rumbiak (2000) dan Astry (2004). Hasil studi mereka disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi, baik oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta. Sehingga diperlukan kerja keras oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, untuk menekan angka pengangguran yang masih cukup besar. Hasil studi ini juga mendukung temuan studi Kemu dan Nurhidayat (2005), tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap

117 penciptaan kesempatan kerja di Indonesia. Hasil studi ini mendukung teori HarrodDomar (1946) dalam Subri (2002:8), menurut teori ini investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas produksi yang membesar tidak diikuti dengan permintaan yang lebih besar pula, surplus akan muncul diikuti oleh penurunan jumlah produksi. Peranan modal fisik dalam model pertumbuhan amat besar. Tetapi kapasitas hanya dapat meningkat bila sumber daya lain membesar. Disamping itu dalam model pertumbuhan, jumlah penduduk yang besar tidak mengurangi pendapatan per kapita asalkan modal fisiknya meningkat. 3.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil estimasi antara pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan “ pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah” dapat diterima, karena secara statistik terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Hasil studi ini mendukung temuan studi yang dilakukan oleh Strauss, et al. (2002) yang disponsori oleh World Bank dengan menggunakan Indonesian Family Life Surveys (IFLS) untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyara-

118


kat Indonesia dengan menggunakan survei panel terhadap 13 provinsi di Indonesia. Dimana IFLS mencakup data upah, tenaga kerja dan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, program jaring pengaman sosial. Hasil studi menyimpulkan bahwa setelah tiga tahun krisis melanda Indonesia kesejahteraan individu dalam data IFLS tidak lebih memburuk/meningkat, dibandingkan dengan sebelum krisis pada akhir tahun 1997 dilihat dari berbagai dimensi standar hidup masyarakat. Sebagian masyarakat justru lebih baik, paling tidak terlihat bahwa tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan tingkat pengeluaran per kapita yang lebih tinggi. Penawaran tenaga kerja khususnya wanita meningkat, dan tingkat kesehatan anak dalam jangka panjang tidak menjadi lebih buruk selama krisis. 4.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan

Berdasarkan hasil estimasi antara pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan “pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan di daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah” dapat diterima, karena secara statistik terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteran masyarakat. Hasil estimasi ini didukung oleh data, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positip tiap tahunnya seiring dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat yang diproksi dengan IPM.

Hasil studi ini mendukung studi Suharto (2005:48), bahwa secara global dan khususnya di negara-negara maju, pertumbuhan ekonomi telah memperkuat integrasi dan solidaritas sosial, serta memperluas kemampuan akses orang terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan perlindungan sosial. Banyak fakta menunjukkan bahwa dalam 30-40 tahun terakhir telah terjadi peningkatan standar hidup manusia secara spektakuler: usia harapan hidup semakin panjang, kematian ibu dan bayi semakin menurun, kemampuan membaca dan angka partisipasi sekolah juga semakin membaik. Meskipun di banyak negara berkembang, globalisasi dan ekonomi pasar bebas telah memperbesar kesenjangan, menimbulkan kerusakan lingkungan, menggerus budaya dan bahasa lokal, serta memperparah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan bila memenuhi setidaktidaknya dua syarat, yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses rakyat untuk memperoleh penghasilan makin besar. Dalam jangka panjang, kesempatan kerja yang tersedia memaksa orang untuk menentukan spesialisasi, yang akan meningkatkan produktivitas. Meningkatnya produktivitas, maka uang yang dihasilkan untuk jam kerja yang sama akan lebih besar. Uang tersebut digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM generasi berikutnya. Begitu seterusnya, sehingga dalam beberapa generasi kemudian, distribusi pendapatan makin membaik serta kesejahteraan makin meningkat (Papanek and Oldrich, 1986). Hasil studi ini sejalan dengan pendapat Ramirez et al. (1998), bahwa terdapat hubu-

Hadi Sasana – Peran Desentralisasi Fiskal ngan positif antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang diukur dengan pembangunan manusia (human development). Kinerja ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah, selain adanya peran civil society seperti melalui organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. 5.

Pengaruh Tenaga Kerja Terserap terhadap Kesejahteraan

Berdasarkan hasil estimasi antara tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa tenaga kerja terserap berpengaruh positif terhadap kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh yang menyatakan “tenaga kerja terserap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan di daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah” dapat diterima, karena secara statistik terbukti. Hasil studi ini sesuai dengan studi Lee di Korea (1993), hasil studi menunjukkan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang kuat antara pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Korea selama tahun 1945-1992. Korea mempunyai strategi yang cukup baik dalam membangun dan memajukan negaranya. Melalui pendidikan yang baik dan berkualitas bagi seluruh penduduk (sumber daya manusia), menjadikan Korea sebagai salah macan asia pada dekade 1960-1990. Korea mampu menjadi negara dengan pembangunan dan teknologi yang maju dengan mengandalkan sektor industri yang berbasis teknologi modern selain Jepang. Batasan kesejahteraan memang masih banyak diperdebatkan, terlalu banyak batas-

119 batas kesejahteraan yang telah dikemukakan para ahli. Namun secara umum kesejahteraan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya (basic needs) berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Tetapi definisi kesejahteraan dapat juga merupakan tingkat aksesibilitas seseorang dalam kepemilikan faktor-faktor produksi yang dapat ia manfaatkan dalam suatu proses produksi dan ia memperoleh imbalan bayaran (compensations) dari penggunaan faktorfaktor produksi tersebut. Semakin tinggi seseorang mampu meningkatkan pemakaian faktor-faktor produksi yang ia kuasai maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang diraihnya. Demikian pula sebaliknya, orang menjadi miskin karena tidak punya akses yang luas dalam memiliki faktor-faktor produksi walaupun faktor produksi itu adalah dirinya sendiri. Kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak terlepas di mana pun diletakkan. Hasil studi ini mendukung teori Smith (1729-1790) dalam Subri (2002:2) bahwa manusia merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan kemakmuran bangsabangsa. Alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengelola sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. 6.

Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Kesejahteraan

Berdasarkan hasil estimasi antara jumlah penduduk miskin terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa jumlah penduduk mis-

120


kin berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh yang menyatakan “jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan di daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah” dapat diterima, karena secara statistik terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkurang jumlah penduduk miskin akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil studi ini sekaligus menjelaskan bahwa kondisi lingkaran setan antara kemiskinan dan pembangunan akan terus saling terkait. Dalam kondisi banyaknya angka kemiskinan di suatu daerah maka ketidakberdayaan masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi akan semakin sulit, sehingga kemiskinan itu sendiri pada akhirnya akan menciptakan kualitas manusia yang rendah. Namun demikian kondisi sebaliknya nampaknya juga akan terjadi, dimana kualitas sumber daya manusia yang rendah akan berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Idzaa Marfuah (2000). Secara umum diyakini bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini dilandasi oleh pandangan yang menyatakan kebutuhan masyarakat daerah terhadap pendidikan, kesehatan, barang-barang publik pada umumnya akan terpenuhi dengan baik dibandingkan apabila langsung diatur oleh pemerintah pusat (Isdijoso dan Tri Wibowo, 2002).

KESIMPULAN Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin serta penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1.

Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

2.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap tenaga kerja terserap di kabupaten/kota di Jawa Tengah.

3.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah.

4.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah.

5.

Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah.

6.

Jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam studi ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna untuk kepentingan praktis dan penelitiaan selanjutnya, yaitu:


2.

Dalam era desentralisasi fiskal di mana daerah dituntut untuk bisa melakukan fungsinya secara efektif dan efisien, maka harus didukung dengan sumbersumber keuangan yang memadai. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya, melalui: pengembangan aktivitas ekonomi berbasis komoditi unggulan daerah, dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan, dapat dilakukan dengan: a.

b.

c.

d.

Revitalisasi pertanian dari hulu sampai hilir untuk membantu daerah kabupaten/kota yang berbasis sektor primer (pertanian). Apabila program ini bisa efektif berjalan, secara tidak langsung growth pole-growth pole menyebar ke desa-desa, sehingga mampu menumbuhkan ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Membantu pemasaran produk UMKM maupun produk pertanian, antara lain melalui penyediaan fasilitas tempat pemasaran, informasi dan telekomunikasi pemasaran UMKM di masing-masing daerah. Bantuan modal meliputi: kredit lunak perbankan dengan syarat yang mudah, dana bergulir bagi UMKM yang tepat sasaran berujud natura seperti sapi, kambing dan sebagainya yang bisa mengakselerasi ekonomi Pemerintah daerah memfasilitasi program linkage maupun program

121 kemitraan dengan konsep “win-win solution” antara UMKM dengan industri besar, baik di bidang bahan baku maupun output sehingga mampu mendorong perekonomian antar daerah. 3.

Pemerintah daerah tidak hanya mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi diharapkan lebih intensif melakukan pembangunan dengan berbasis manusia (human development) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui: a.

Peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ada dengan menambah alokasi anggaran (20 persen dari APBD).

b.

Di bidang kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat berperilaku sehat, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

c.

Peningkatan pemenuhan kebutuhan primer, pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar warganya. Seperti jalan, irigasi, listrik, telekomunikasi, BBM, dan sebagainya.

Peneliti labih lanjut terkait dengan tema ini, diharapkan dapat memperluas skope/daerah penelitian serta periode waktu yang lebih lama, serta teori-teori yang lebih baru, sehingga akan memper-


122

dalam kajian analisis dan ketajaman implikasinya. DAFTAR PUSTAKA Astri A, 2004. Analisis Kesempatan Kerja di Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Thesis. Semarang: FE Undip. Bahl, Roy W., 2000. China: Evaluating the Impact of Intergovernmental Fiscal Reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, United Kingdom: Cambridge University Press.

Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN. Haryo Kuncoro, 2000. Ekspansi Pengeluaran Pemerintah dan Responsitivitas Sektor Swasta. Jumal Ekonomi Pembangunan. Vol. 5 No. 1 Hal.:53-59, Surakarta: Penerbit BPPE FE-UMS. Isdijoso, Brahmantio, dan Tri Wibowo, 2002, Analisis Kebijakan Fiskal Pada Otonomi Daerah, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6 No.1.Hal.15-25. Kaloh, J, 2002. Mencari bentuk Otonomi Daerah, Jakarta: PT Rineka Cipta

Badan Pusat Statistik, 2004. Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 2004. Semarang: BPS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.

Kemu, Suparman Zen dan R. Nurhidayat, 2005, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja”, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 3.

Badan Pusat Statistik, 2006. Jawa Tengah dalam Angka. Semarang: BPS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.

Khusaini, Muhamad, 2006, Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah, Malang: BPFE Unbraw.

Barzelay, M. 1991. Managing Local Development, Lesson from Spain. Policy Sciences, 24, 271 – 290

Kuncoro, Mudrajad, 2003. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: AMP YKPN.

Bird, Richard M., 1990. Intergovernmental Finance and Local Taxation in Developing Countries Some Basic Consideration for Reformers. Public Administration and Development.

Kuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Davey, KJ., 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Intemasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga. Terjemahan: Amanullah dkk. Jakarta: Penerbit UI-Press. Gujarati, Damodar N., 2005. Basic Econometrics, New York: McGraw-Hill. Halim, Abdul, 2001, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta:

Mahi, Raksaka, 2001. Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar daerah dan Peningkatan Efisiensi. Analisa CSIS XXIX, Hal. 5466, Jakarta: Indonesia Project, Jakarta. Martinez-Vasquez, Jorge and Robert M. McNab.2001. Fiscal Decentralization and Economic Growth. International Studies Program Working Paper. Atlanta: Andre Young School of Policy Studies, Georgia State University.

Hadi Sasana – Peran Desentralisasi Fiskal Mursinto, Djoko, 2004, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Pada Era Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, Disertasi, tidak dipublikasikan. Surabaya: Pascasarjana Unair Musgrave, Richard A., and Peggy B. Musgrave. 1989. Public Finance: In Theory and Practice. Mc-Graw Hill. Tokyo: Kogakhusa Ltd. Mutasya, Tata, 2005, Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel: Tepatkah Untuk Indonesia Saat Ini?, The Indonesian Institute. www.theindonesianinstitute. com Oates, W, 1993, Fiscal Decentralization and Economic Development, National Tax Journal, XLVI. 237-243. Pigou, A.C M.A., 1960. The Economic of Welfare. Fourth Edition,. London; Mac Millan & CO LTD.

123 Spechler, Martin C., 1990, Perspectives in Economic Thought, Singapore: McGraw-Hill Publishing Company, Subri, Mulyadi, 2002, Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Rajawali Persada Sugiyanto, 2000. Kemandirian dan Otonomi Daerah. Media Ekonomi dan Bisnis, Vol. XII, No.1 Hal.: 1-7, Semarang: FE UNDIP. Suharto, Edi, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama. Sukirno, Sadono, 2000, Makro Ekonomi Modem: Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ramirez, A., G.Rannis, and F. Stewart, 1998, Economic Growth and Human Capital, QEH Working Paper No.18.

Strauss, John, Kathleen Beegle, Agus Dwianto, Yulia Herawati, Daan Pattinasarany, Elan Setiawan, Bondan Sikoki, Sukamdi, dan Firman Witular, 2002. Indonesian Living Standards Three Years after the Crisis: Evidence from the Indonesia Family Life Survey, Laporan Penelitian yang Dibiayai oleh Partnership on Economic growth (PEG) - Usaid dan World Bank, Yogyakarta.

Riwu Kaho, Josef, 1997. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tarigan, Robinson, 2005. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Simanjuntak, Payaman J, 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: LPFE-UI.

Teguh Dartanto dan Bambang PS Brodjonegoro, 2003. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Daerah: Analisa Model Makro Ekonometrik Simultan, Indonesian Journal of Economics and

Prud'homme, Remy, (1995). On the Danger of Decentralization, Washington D.C., The World Bank, Policy Research Working Paper, 1252.

Smoke, Paul, 2001. Fiscal Decentralization in East and Southern Africa. New York: New York University.

124

Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No. 1, Juni 2009 Development, Vol.4 No.1 Juli 2003. Hal. 17-37. Jakarta: FE UI

Today’s World, Second Edition. New York: the McGraw-Hill Companies.

Todaro, Michael P. and Smith Stephen C., 2003, Economic Development, Eighth Edition, United Kingdom: Pearson Education Limited.

World Bank, 1990. World Development Report 1990: Poverty, Oxford University Press, Oxford.

Tulus TH Tambunan, 2001, Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris, Jakarta: Ghalia Indonesia.. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbanagan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan UNSFIRS, 2000. Indonesia: the National Human Development Report, 2000. Jakarta: United Nations Support Facility for Indonesia Recovery (UNSFIRS) and UNDP. UNDP, 1994. Human Development Report. New York: Oxford University Press Waud, N.R., 1992, Macroeconomics, Fifth Edition, New York: Harper Collins Publisher. Wenny Ana A, 2004. Analisis Kesempatan Kerja Pada Sektor Industri Tekstil di Jawa Tengah, Thesis, Semarang: Pascasarjana Undip, Wibowo, Arif, 2005. Pengantar Analisis Jalur, Surabaya: LPPM Unair Surabaya. Winarna Surya Adisubrata, 2002. Otonomi Daerah di Era Reformasi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Whithaker, William H. and Ronald C. Frederico, 1997. Social welfare in

World Bank, 1993, the East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy, Oxford: Oxford University Press. World Bank, 1997. On Line Source Book on Decentralization and Rural Development, Decentralization Thematic Team, SDA. Zhang Tao and Zou Heng-Fu, 1998, Fiscal Decentralization, Public Spending and Economic Growth in China, Journal of Public Economics 67, 221-240

KOTA PROVINSI JAWA TENGAH

Recommend Documents