KOTA. Oleh. Zainab Ompu Zainah ABSTRAK

Zainab Ompu Zainah : Retribusi Terminal Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota

RETRIBUSI TERMINAL SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA Oleh Zainab Ompu Zainah ABSTRAK

_________________________________________________ Keywoods : Terminal, retribusi. PENDAHULUAN kepada Daerah secara porporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, Membicarakan Retribusi Terminal pembagian, dan pemanfaatan sumber sebagai salah satu Sumber Pendapatan daya nasional, serta Perimbangan Asli Daerah, berarti kita juga Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai membicarakan Sistem Pemerintahan dengan prinsip-prinsip demokrasi, Daerah yang memungkinkan Daerah peran serta masyarakat, pemerataan, Otonom memungut Retribusi Terminal. dan keadilan, serta potensi dan keaneka-ragaman Daerah yang Berdasarkan Undang-Undang dilaksanakan dalam kerangka Negara Pemerintahan Daerah terutama Kesatuan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1999. tentang Dalam rangka memahami materi Pemerintahan Daerah bahwa sistem bahasan yang tidak bisa terlepas dari Pemerintahan Negara Kesatuan sistem Pemerintahan Daerah, kita harus Republik Indonesia menurut Undangmemahami pengertian-pengertian yang Undang Dasar 1945 memberikan memungkinkan pemerintah daerah keleluasaan kepada Daerah untuk dalam rangka Otonomi Daerah menyelenggarakan Otonomi Daerah. mengadakan pungutan-pungutan berupa sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam penyelenggaraan Otonomi termasuk Retribusi Daerah. Daerah sebagai perwujudan sistem Desentralisasi , di pandang perlu untuk Pengertian-pengertian yang berupa lebih menekankan pada prinsip-prinsip istilah-istilah tersebut adalah : demokrasi, peran serta masyarakat, a. Pemerintah Daerah adalah Kepala pemerataan dan keadilan, serta Daerah beserta perangkat Daerah memperhatikan potensi keaneka Otonom yang lain sebagai Badan ragaman daerah. Eksekutif Daerah. b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dalam penyelengaraan Otonomi adalah Badan Legislatif Daerah. Daerah, diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung-jawab

Jurnal Sains dan Inovasi IV(1)65-74(2008

65


c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi. d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. e. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan / atau perangkat pusat di daerah. f. Tugas Perbantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskan. g. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. h. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan sejarah negara Republik Indonesia, membicarakan materi yang menjadi topik yang kita lakukan ini, yaitu Retribusi Terminal, maka sebaiknya saya mengetengahkan terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang pernah ada tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dimuat ketentuan salah satu sumber pendapatan daerah yaitu : “ RETRIBUSI “

I. UMUM

Dalam peraturan perundangundangan tersebut diatas yang memuat


Peraturan perundang-undangan tersebut adalah : 1. Undang-Undang No.1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. 2. Undang-Undang No.22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah. 3. Undang-Undang No.1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 4. Undang-Undang No.6 Tahum 1959 tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya Kepada Pemerintah Daerah. 5. Penetapan Presiden R.I. No. 6 Tahun 1959 (disempurnakan) tentang Pemerintah Daerah. 6. Penetapan Presiden RI No. 5 Tahum1960 (disempurnakan) tentang DPRD-GR dan Sekretariat Daerah. 7. Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 8. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah. 9. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

66


ketentuan Sumber Pendapatan Daerah adalah : 1. Undang - Undang No. 22 Tahun 1948 Pasal 37 yang menyebutkan Pendapatan Daerah adalah : a. Pajak Daerah termasuk Retribusi. b. Hasil Perusahaan Daerah. c. Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah. d. Dan lain-lain. 2. Undang - Undang No. 1 Tahun 1957 pasal 56, 57, dan 58 yang menyebutkan Sumber Pendapatan Daerah adalah : a. Pajak Daerah. b. Retribusi Daerah. c. Pajak Negara yang diserahkan pada daerah d. Ganjaran. e. Subsidi. f. Sumbangan. g. Hasil Perusahan Daerah. 3. Undang 1965 pasal sebagai berikut : Ayat 1 : Daerah ialah : a. b. c. d. e. f.

Undang No. 18 Tahun 69 yang menyebutkan Sumber-Sumber Keuangan Hasil Perusahaan Daerah dan sebagian dari hasil Perusahaan Negara, Pajak-Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Negara yang diserahkan pada daerah, Bagian dari hasil pajak pemerintah pusat, Pinjaman,


g. Dan lain-lain hasil usaha yang sesuai dengan kepribadian nasional Ayat 2 : Dengan Undang-Undang kepada daerah dapat : a. Diserahkan Pajak Negara. b. Diberikan sebagian atau seluruh penerimaan pajak negara. c. Diberikan sebagian dari pendapatan bea dan cukai d. Diberikan sebagian dari hasil perusahaan negara e. Diberikan ganjaran, subsidi, dan sumbangan. 4. Undang - Undang No. 5 Tahun 1974 pasal 55 menyebutkan SumberSumber Pendapatan Daerah adalah : a. Pendapatan Asli Daerah sendiri yang terdiri dari : 1. Hasil Pajak Daerah. 2. Hasil Retribusi Daerah. 3. Hasil Perusahaan Daerah. 4. Lain-lain usaha daerah yang sah. b. Pendapatan Berasal dari Pemberian Pemerintah terdiri dari : 1. Sumbangan dari pemerintah 2. Sumbangan– sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang – undangan. c. Lain – lain pendapatan yang sah. 5. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 pasal 79 menyebutkan Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : 1. Hasil Pajak Daerah 2. Hasil Retribusi Daerah

67


3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. b. Dana Perimbangan, c. Pinjaman Daerah dan d. Lain – lain pendapatan daerah yang sah. 6. Pasal 80 ayat (1) Dana Perimbangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 terdiri atas : a. Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam, b. Dana Alokasi Umum dan c. Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 104 tahun 2000. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka Pelaksanaan Desentralisasi . Dana Perimbangan terdiri dari : 1. Bagian dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 2. Bagian dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah ). 16 % untuk daerah propinsi dan 64% untuk daerah Kabupaten / Kota. 3. Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam meliputi sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan ( 20%


untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah). a. Bagian Daerah dari Sektor Kehutanan terdiri dari : a.1. Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan a.2. Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan. Bagian daerah dari sektor Kehutanan 1 HH dibagi dengan perincian, 16 % untuk propinsi dan 64% untuk Kabupaten / Kota penghasil. Bagian Daerah sektor kehutanan, Provisi Sumber Daya Hutan dibagi dengan perincian 16% untuk propinsi, 32% untuk daerah Kabupaten / Kota penghasil dan 32% untuk daerah Kabupaten / Kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan. b. Bagian Daerah dari Sumber

Daya Alam Sektor Pertambangan Umum terdiri dari :

b.1 Penerimaan Iuran Tetap ( Land-Rent ). b.2 Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi ( Royalty).

Adapun pembagian untuk Iuran Tetap, 16% untuk propinsi , 64% untuk Kabupaten / Kota penghasil, untuk Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi ( Royalty ), 16% untuk propinsi 32% untuk Kabupaten / Kota penghasil dan 32% untuk Kabupaten / Kota lainya dalam propinsi yang bersangkutan.

c. Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Sektor Perikanan terdiri dari : c.1 Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan.

c.2 Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan.

68


Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada Kabupaten / Kota diseluruh Indonesia.

d. Penerimaan negara dari Sumber Daya Alam Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Alam dibagi sebagai berikut : d.1 Penerimaan dari Pertambangan Minyak Bumi dibagi dengan imbangan 85 % untuk pemerintah pusat dan 15 % untuk daerah. d.2 Penerimaan dari Pertambangan Gas Alam dibagi dengan imbangan 70 % untuk Pemerintah Pusat dan 30 % untuk daerah. Bagian Daerah dari Minyak Bumi sebesar 15% dibagi dengan rincian : - 3% untuk propinsi yang bersangkutan. - 6% untuk Kabupaten / Kota penghasil - 6% untuk Kabupaten / Kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan. Bagian Daerah dari Gas Alam sebesar 30% dibagi dengan rincian : - 6% untuk propinsi yang bersangkutan. - 12 % untuk Kabupaten / Kota pengahasil. - 12% untuk Kabupaten / Kota lainya dalam propinsi yang bersangkutan. 4. Dana Alokasi Umum ( DAU) Dana Alokasi Umum, adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi.


5. Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Dana Alokasi Khusus, adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dalam rangka membicarakan sumber – sumber keuangan daerah perlu diperhatikan penjelasan umum dari Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah butir 8 Keuangan Daerah, yang menyatakan : 1. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten / Kota yang merupakan prasyarat dalam Sistim Pemerintahan Daerah. 2. Dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan Pemerintahan menjadi kewenangan Daerah. Penegasan diatas mengandung makna yang sangat strategis yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap aparat yang bertanggung jawab dibidang keuangan daerah, baik dari segi Policy maupun dari segi management pengelolaan keuangan daerah, artinya harus dapat dipertanggung-jawabkan dari segi hukum, fakta dan ketentuan – ketentuan yang berlaku lainnya. Secara khusus peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah adalah : 1. Undang-Undang Darurat No.11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

69


2. Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. 3. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. 4. Undang-Undang No.34 Tahun

2000 tentang Perubahan UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. II. KEDUDUKAN, PERANAN DAN PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL Didalam peraturan perundang – undangan tentang Pemerintahan Daerah yang di ketengahkan dalam butir I. Umum diatas, terutama dalam Undang – Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesiat Tahun 1999 No. 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3839 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2001 salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah hasil : Retribusi Daerah ( pasal 79). Dalam Undang – Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 4 disebutkan pula bahwa hasil Retribusi Daerah adalah salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Pasal 1 memberikan pengertian tentang Retribusi Daerah : 1. Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.


2. Golongan Retribusi, adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. 3. Retribusi Jasa Umum, adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 4. Retribusi Jasa Usaha, adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 5. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis – Jenis Retribusi Jasa Umum adalah : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan b. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum f. Retribusi Pelayanan Pasar

70


g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan Jenis – Jenis Retribusi Usaha adalah : a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah b. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan c. Retribusi Tempat Pelelangan d. Retribusi Terminal e. Retribusi Tempat Khusus Parkir f. Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan / villa g. Retribusi Penyedotan Kakus h. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga j. Retribusi Penyeberangan di Atas Air k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair l. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. m. Retribusi Rumah Potong Hewan. Jenis – Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah : a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol c. Retribusi Izin Gangguan d. Retribusi Izin Trayek

Dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Kedudukan Retribusi Terminal adalah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah dibidang Retribusi jenis Retribusi Jasa Usaha . Retribusi Terminal, adalah salah satu jenis Retribusi Daerah, artinya dalam pengenaan Retribusi Terminal harus


ada jasa pelayanan dari pemerintah daerah.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2001 pasal 3 ayat 2 huruf (d) disebutkan pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan ini pelayanan peron tidak dipungut Retribusi. Untuk mengkaji lebih dalam tentang Retribusi Terminal perlu dipahami lebih jauh apa yang dimaksud dengan Terminal, khususnya Terminal Penumpang, Tipe Terminal Penumpang, Fasilitas Terminal Penumpang dan pengertian – pengertian istilah yang berkaitan dengan Terminal. Dalam pasal 1 Keputusan Menteri Perhubungan No 31 tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan, dijelaskan tentang istilah – istilah yang berhubungan dengan terminal sebagai berikut : 1. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. 2. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang. 3. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.

71


4. Tempat Tunggu Kendaraan Umum, adalah pelataran didalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan. 5. Tempat Istirahat Kendaraan, adalah pelataran didalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan. 6. Tempat Tunggu Penumpang, adalah bangunan berupa ruang tunggu didalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan. 7. Kendaraan Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Tipe Terminal Penumpang terdiri dari : a. Terminal Penumpang Tipe A : “ Berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan / atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan “ b. Terminal Penumpang Tipe B : “ Berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan atau angkutan pedesaan “ c. Terminal Penumpang Tipe C : “ Berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan “. Fasilitas Terminal Penumpang terdiri dari Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang. 1 . Fasilitas Utama terdiri dari :


a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum b. Jalur kedatangan kendaraan umum c. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum d. Bangunan kantor terminal e. Tempat tunggu penumpang dan / atau pengantar f. Menara pengawas g. Loket penjualan karcis h. Rambu – rambu dan papan informasi yang sekurangkurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan. i. Pelataran parkir kendaraan pengantar dan / atau taksi. 2. Adapun Fasilitas Penunjang berupa : a. Kamar kecil / toilet b. Mushola c. Kios atau kantin d. Ruang pengobatan e. Ruang informasi dan pengaduan f. Telepon umum g. Tempat penitipan barang h. Taman Setelah memahami persyaratan terminal atau fasilitas terminal tersebut diatas penggenaan Retribusi Terminal obyeknya adalah kendaraan penumpang umum , sedangkan subyeknya adalah orang pribadi atau badan hukum. Karena Retribusi Terminal merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah maka peranannya bersama – sama Sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya merupakan dana yang dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk

72


menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah.

fasilitas penunjang yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah

Hal – hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Retribusi Terminal adalah : 1. Adanya Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal 2. Adanya Terminal yang disediakan oleh dan / atau dikelola oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan dan memenuhi fasilitas utama dan fasilitas penunjang. 3. Kupon Retribusi Terminal yang terjamin keabsahannya 4. Petugas pemungut retribusi yang disiplin dan jujur 5. Penyetoran ke kas daerah teratur 6. Sanksi yang tegas terhadap aparat yang melanggar peraturan daerah.

Retribusi Terminal, adalah salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota dibidang Retribusi, jenis Retribusi Jasa Usaha. Retribusi Terminal sebagai salah satu bidang retribusi jenis Retribusi Jasa Usaha ada karena adanya Sistem Pemerintahan Daerah yang berasaskan Desentralisasi yang mewujudkan Daerah Otonom dengan Hak Otonomi Daerah. Retribusi Terminal harus diatur dengan Peraturan Daerah dan tidak boleh berlaku surut.

Menurut pengamatan saya, pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal di daerah Lampung banyak yang belum memenuhi hal – hal yang tersebut pada butir 2 sampai dengan butir 6 diatas. SIMPULAN DAN SARAN Dari uraian diatasdapat disimpulkanbeberapa hal yang berhubungan dengan Retribusi Terminal sebagai berikut : Retribusi Terminal adalah pungutan pembayaran yang dikenakan terhadap setiap kendaraan umum yang memasuki Terminal dan menikmati jasa pelayanan dalam Terminal berupa tempat parkir, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal berupa jalur kedatangan, jalur pemberangkatan, tempat tunggu kendaraan, tempat istirahat kendaraan, tempat tunggu penumpang serta tersedianya fasilitas utama lainnya dan


Retribusi Terminal di Lampung dalam pelaksanaannya ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena tidak disediakannya sarana transportasi terminal sebagaimana ditentukan dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terminal Angkutan Penumpang, artinya tidak ada jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Karena keterbatasan dana, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota belum dapat membangun Terminal ditempat-tempat yang seharusnya sudah ada Terminal. Pemungutan Retribusi Terminal di luar Terminal bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena tidak ada jasa usaha yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Penertiban terhadap pemungutan Retribusi Terminal pada tempat-tempat di luar Terminal sudah seharusnya dilakukan.

73


DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang No.1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah.

Penyerahan Keuangannya Kepada Pemerintah Daerah. Penetapan Presiden R.I No.6 Tahun 1959 (disempurnakan) tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No.22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah.

Penetapan Presiden R.I No.5 Tahun 1960 (disempurnakan) tentang DPRD-GR dan Sekretariat Daerah.

Undang-Undang No.1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.6 Tahun 1959 tentang Penyerahan TugasTugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan

Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.


Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah.

74

KOTA. Oleh. Zainab Ompu Zainah ABSTRAK

Recommend Documents