Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
93
STUDI ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA TERHADAP PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK DI KOTA MAKASSAR) Oleh: Taufiq Manji) ABSTRAK Taufiq Manji., “ Studi Analisis Peran Pemerintah Kota Terhadap Perkelahian Antar Kelompok Di Kota Makassar” Dibawah bimbingan : Prof.Dr.H.Faried Ali SH., MS dan Drs.Andi . M.Rusli MSi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi positif antara faktor-faktor penyebab perkelahian antar kelompok dengan peran pemerintah kota Makassar di dalam upaya peredaman yang dilakukan. Tujuan mana diuraikan ke dalam dua pencapaian yaitu untuk mengetahui kekuasaan pemerintah kota Makassar terhadap faktor-faktor penyebab perkelahian kelompok dan untuk mengetahui peran yang dibawakan pemerintah kota Makassar dalam menanggulagi perkelahian antar kelompok. Penelitian ini dilakukan dengan metode yang dirancang atas dasar penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi terhadap sejumlah informan yang ditetapkan secara relenasi profesionalitas. Hasil penelitian memberikan simpulan bahwa (1) Terhadap keempat faktor penyebab perkelahian antara kelompok yang dikuasai peristiwanya oleh Pemerintah Kota Makassar, utamanya oleh manusia-manusia pemerintah yang berada dalam satua-satuan kerja perangkat kota yang relevan serta instansi terkait tidak diikuti dengan upaya peredeman yang tuntas secara professional serta terkoordinasi yang efektif dengan pusat pada tindakan peredaman pada inti penyebabnya seperti perebutan lahan, ketersinggugan nilai dan kepentingan karena kepadatan penduduk, kemiskinan yang sudah berlangsung secara struktural dan hampir menjadi kemiskinan kultural serta tata ruang yang tidak terkelola dengan baik baik isi maupun kebutuhannya. (2) Manusia pemerintahan sebagai pelaku dalam hubungan pemerintahan antara pemerintah dengan pihak yang diperintah dalam berbagai status khususnya mereka yang memiliki tanggung jawab yang relevan dengan peristiwa perkelahian antara kelompok, tidak antisipatif dan kreatif sehingga penyelesaian yang dilakukan hanya sampai pada tingkat proforma karena keterikatan pada job deskripsi yang diemban serta selalu berada dalam jalur kepenegakkan prosedur bagi manusia pemerintah dengan atrubut kepolisian dan dalam jalur kepentingan politik bagi manusia pemerintah dengan atribut para politisi yang mewakili partai politik pada lembaga legislatif (DPRD). (3). Peran Pemerintah Kota Makassar terhadap perkelahian antar kelompok pada dasarnya berada pada peran sebagai penegakkan ketertiban dan keamanan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan oleh Pemerintah Kota yang dijabarkan kedalam tupoksi yang diperlakukan sehingga terkesan dari hasil penelitian diungkapkan adalah dalam peran yang berlangsung bersifat formal sehingga tidak nampak secara riil pada pelaksanaan fungsi pengayoman, pelayanan dan pembangunan yang diemban. Pemerintah Kota Makassar terkesan lebih menonjol pada pembangunan fisik dan pembangunan politik sehingga pembangunan manusia yang bermoral dan beretika serta dapat hidup bertetangga, berkeluarga yang baik terabaikan. Kata Kunci : Ilmu Pemerintahan Interdisipliner.
Hasil Penelitian yang Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Tahun 2011 Taufiq Manji S.IP
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
PENDAHULUAN
peran dan statusnya. Hubungan yang
Zaman kala masyarakat senantiasa tidaklah stagnan pada kondisi keseharian yang
dimiliki,
menjadikannya
sebuah
fenomena pantas untuk dikaji. Dinamika yang berkembang tersebut seringkali tidak terlepas dari peranan struktur makro yang mengatur sebuah masyarakat tertentu. Pemerintah dan aparatur penyokongnya merupakan
salah
satu
faktor
makro
tersebut yang wajib ditekankan sebagai salah satu faktor penyokong bergeraknya arus dinamika tersebut. Sejak terbukanya sejarah
mengenai
peerintahan
satu
persatu teori mengenai fungsi dan peran pemerintah
berjejal,
dinamikanya
ber-
langsung dengan mobilitas yang cepat. Masalah yang mendera juga satu per satu datang
pasca
kedatangan
sistem
pemerintahan. Sontak sistem tersebut mendapatkan tekanan sebagai institusi berwenang
menyelesaikan
setiap
persoalan. Manusia pemerintahan (Faried Ali, 2011) dalam sistem pemerintahan sebagai fokus
yang
melakukan kekuasaan
menarik
untuk
pengkajian yang
harus
diteliti terhadap
diembannya,
kekuasaan yang diberikan oleh Negara sesuai
dengan
94
ketentuan
konstitusi,
kekuasaan melakukan pengaturan atas
terjalin dalam kerangka kekuasaan yang diberikan oleh Negara di dalam rangka pelaksanaan terjabar
seluruh
pada
kehendak
yang
Negara
yang
tujuan
disepakati bersama dalam suatu konstitusi yang diperlakukan. Manusia-manusia pemerintahan di dalam pengembangan bidang tugasnya berlangsung dalam sistem pemerintahan yang
diperlakukan
berkenaan
pada
pemerintahan vertikal
baik
sistem
pengaturan
pusat
berkenan
yang tingkat
maupun
secara
dengan
sistem
pemerintahan daerah. Bekerjanya semua sistem adalah dilandasi pada tercapainya tujuan
negara
yang
diperankan
oleh
manusia-manusia pemerintahan di dalam semua sistem pemerintahan dalam satu kesatuan sistem pemerintahan negara yang diisyaratkan oleh konstitusi dan aturan-aturan perundangan yang mengikutinya. Kerusuhan massa dengan berbagai implikasinya diperankan untuk
adalah oleh
meredam
Berpedoman
ranah
manusia dan
pada
yang
pemerintah
mencegahnya.
katalog
massa di kota Makassar
kekerasan memberikan
gambaran, yang dapat disebutkan antara lain: kerusuhan April 1996 di kampus
hubungan pemerintah sebagai pihak yang
Universitas
Muslim
Indonesia
memerintah terhadap rakyat sebagai pihak
menewaskan
yang diperintah, rakyat di dalam berbagai
dengan target etnis China dalam kurun
mahasiswa,
yang
kerusuhan
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
95
waktu 1997-1998, Bentrokan berkali-kali
oleh sosiolog sekelas Soerjono Soekanto
antara aparat keamanan dan mahasiswa
maupun Selo Soemardjan, individu yang
yang
tak sedikit menimbulkan korban
terlibat dalam kekerasan massa secara
dalam kurun waktu 2007-hingga sekarang.
massif dipindahkan dari ruang kontak
Dalam pertarungan politik
sehari-hari
kecemasan
ke
dalam
suatu
ruang
akan kekerasan massa tak juga dapat
peleburan kolektif yang mengisap ciri-ciri
terhindarkan.
personalnya sebagai seorang individu.
Ingat
saja
kasus
pengrusakan show room milik mantan
Penulis
menyebutnya
wakil
karena
ruang
Presiden
Jusuf
Kalla
dalam
“ruang
ini
kolektif’
diproduksi
momentum PILGUB Sulawesi Selatan.
kebersamaan
Hingga maraknya penghakiman massa
bergeraknya
maupun
kelompok
walaupun dalam beberapa analisis ada
kemudian
juga yang menyebutnya sebagai ruang
warga
perkelahian membuat
antar
kota
ini
termasyhur dengan konflik fisik yang melibatkan
banyak
individu
dan
menjadi
oleh tempat
tindakan-tindakan
kolektif
massa.
yang
Ada kecenderungan yang kemudian
tergabung dalam beberapa kelompok atau
terjadi, bahwa perkelahian antar kelompok
yang biasa disebut dengan kekerasan
dalam beberapa penelitian ternyata tidak
massa.
terlepas
Yang ganjil dalam perilaku massa
dari
heterogennya
sebuah
masyarakat. Masyarakat perkotaan seperti
adalah ciri psikologis yang ditimbulkan,
di
para pelaku mengalami penumpulan rasa
kecenderungan tingkat kekerasan massa
salah atas tindakan kekerasan mereka.
yang tinggi ketimbang dengan daerah lain
Akal sehat disingkirkan dan digantikan
yang
dengan moralitas lemah yang menjauhi
modernisasi. Semuanya itu menjadi kajian
konteks budaya dimana moralitas tersebut
kompetensi
sosiologi,
dibangun. Berjarak dari peristiwa itu,
sosiologi
yang
beberapa analis yang ahli dalam bidang ini
jawaban tuntas, namun jawaban yang
maupun
akan
masyarakat
biasa
pemerhati
kota
Makassar
belum
diperoleh
pun
begitu
memiliki
terjejal
hanya
dapat
karena
arus
disiplin
memberikan
kompotensi
persoalan sosial lalu mengatakan bahwa
sosiologi belumlah dapat dijadikan solusi
individu
pemecahannya.
terseret
oleh
desakan
kebersamaan mereka sehingga tak bisa lain
kecuali
dilakukan
melakukan
orang
yang
seperti lain.
yang Seperti
kesadaran in group yang diungkapkan
Berbagai fakta menunjukkan bahwa berbagai teori sosiologi dicoba untuk menjawab
akar
persolaan
kerusuhan
massa seperti teori konflik namun fakta
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
sosial pun menampakkan bukti hasil yang
Pemerintah Kota
tidak secara otomatis dapat meredamnya.
Bagaimana
Kerusuhan
Makassar
semakin
terjadi
dimana
Makassar?
peran
dan (2)
Pemerintah
dalam
96
Kota
menanggulangi
dengan berbagai dampak seakan negara
persoalan perkelahian antar kelompok
kehilangan
kepenegakan
yang kerap terjadi? Dengan demikian,
ketertiban, apalagi ketika arus demokrasi
maka tujuan penelitian ini adalah untuk
bersama-sama dengan arus globalisasi
mengetahui korelasi positif antara faktor-
menghantam negara-negara berkembang
faktor
sebagaimana Indonesia.
kelompok dengan peran pemerintah kota
fungsi
Realitas atas fakta sosial terjadinya kerusuhan massa adalah
yang menjadi-jadi,
merupakan
fenomena
penyebab
perkelahian
antar
Makassar di dalam upaya peredaman yang dilakukan. Tujuan mana diuraikan
yang
kedalam dua pencapaian yaitu untuk
menarik bagi bidang kompotensi ilmu
mengetahui kekuasaan pemerintah kota
pemerintahan untuk mengkajinya lewat
Makassar terhadap faktor-faktor penyebab
penelitian ilmiah, bidang kompetensi yang
perkelahian
menempatkan
pemerintah
mengetahui
peran
yang
sebagai sesuatu kekuatan yang dapat
pemerintah
kota
Makssar
mengatasi,
menanggulagi
manusia
kekuatan
yang
lahir
dari
kekuasaan yang diemban di dalam rangka melaksanakan berbagai kehendak negara
kelompok
dan
untuk
dibawakan
perkelahian
dalam antar
kelompok. Untuk
menjawab
permasalahan
sesuai kehendak konstitusi yang berlaku.
yang diajukan, penulis membuat suatu
Fenomena yang memperlihatkan tidak
kerangka pemikiran yang menggambarkan
berkorelasinya
manusia
hubungan variabel-variabel yang diteliti
pemerintahan dalam meredam kerusuhan
dalam satu kesatuan fokus dengan lokus
dengan berbagai implikasinya dengan
pada wilayah Kota Makassar. Adapun
faktor-faktor sebagai penyebab terjadinya
fokus penelitian sebagaimana dijelaskan
kerusuhan
dengan
diatas adalah peran pemerintah kota yang
perkelahian
antar
peran
memilih kelompok
kasus di
kota
Makassar. Berdasarkan fenomena disebutkan,
dibawakan
oleh
manusia-manusia
pemerintah yang berada dalam satuan kerja pemerintahan kota yang terdiri dari
maka permasalahan penelitian dirumus-
mereka
para
aparat
pada
instansi
kan kedalam dua hal yaitu : (1) Apakah
Kesatuan Bangsa Kota Makassar, Dewan
faktor-faktor penyebab perkelahian antar
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar
kelompok di Kota Makassar dipahami oleh
dan Dinas Sosial Kota Makassar di dalam
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
menanggulangi
atau
meredam
97
per-
umpulan data melalui wawancara serta
kelahian antar kelompok dengan jalan
didukung oleh observasi yang mendalam,
mengantisipasi dan memecahkan faktor-
maka populasi penelitian adalah seluruh
faktor penyebab perkelahian yang terdiri
informan yang ditetapkan dengan sengaja,
perubahan sosial yang cepat, populasi
yaitu
yang padat, kondisi perkampungan yang
Makassar dalam satuan perangkat kota
buruk dan perekonomian penduduk yang
kantor
rendah.
POLRESTABES
(1)
Pejabat
KESBANG
pemerintah
dan
Dinas
Makassar,
Kota
Sosial,
komisi
A
Adapun hubungan variabel dalam
DPRD bidang pemerintahan, Masyarakat
kerangka pemikiran penelitian dijelaskan
sekitar areal perkelahian antar kelompok
diatas dapat digambarkan dalam pola
yang pernah terjadi, beberapa pelaku
sebagai berikut :
perkelahian antar kelompok . Pemilihan informan berkembang dan berubah
sesuai
dengan
kebutuhan
penelitian dalam memperoleh data yang akurat. Peneliti juga menggunakan cara pemilihan informan yang didasarkan atas petunjuk informan I (pertama) ke informan II (kedua) dan seterusnya dan tidak METODE PENELITIAN
terencana sebelumnya akhirnya diperoleh
Penelitian ini didesain atas dasar
data yang lebih lengkap dan mendalam
penelitian kualitatif dengan tipe penelitian
berkenaan dengan masalah perkelahian
deskriptif
antar kelompok. Jadi meskipun telah
analisis
yaitu
suatu
tipe
penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diselidiki di mana hasil eksplorasi merupakan jawaban dari pertanyaan
yang
telah
ditetapkan
sebelumnya,
beberapa informan lain didapatkan dari sejumlah informasi selama berada di lokasi penelitian. Kaitan varibel dalam satu kesatuan
dirumuskan
dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci
informan
fokus
penelitian
didefinisikan
secara
dan mendetail tentang situasi perkelahian
berturut-turut sebagai berikut :
antar kelompok dan strategi peran yang
1. Peran pemerintah kota ialah segala tindakan baik dalam bentuk kebijakan
diterapkan. Oleh karena penelitian kualitatif dengan
mengandalkan
teknik
peng-
strategis
maupun
kebijakan
teknis
ataupun peran dalam bentuk kerja
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
98
sama dengan institusi negara yang
dimaksudkan agar tetap berada dalam
lain.
fokus penelitian, penulis menggambarkan
2. Pemerintah kota yang dimaksud ialah
masalah
yang
terjadi
menggunakan
pemerintahan daerah yang melingkupi
argumen yang jelas dan memfokuskan
wilayah kota Makassar. Dalam makna
perhatian pada pengumpulan data serta
umum
informasi
pemerintah
mencakup
tiga
melalui
observasi
dan
unsur dalam trias politica (ekskutif,
wawancara mendalam. Selanjutnya data
legislatif dan yudikatif). Penelitian ini
dan informasi tersebut dianalisa secara
mengambil konsep pemerintah tadi
kualitatif. Proses analisa data dimulai
dalam tiga unsur tersebut. Eksekutif
dengan menelaah terlebih dahulu seluruh
diperankan oleh pemerintah kota dan
data
dinas
dilakukan penarikan kesimpulan secara
terkait
yakni
dinas
sosial,
legislatif diperankan oleh DPRD kota
yang
tersedia,
kemudian
akan
induktif.
Makassar namun pada unsur yudikatif
Penganalisaan dilakukan terhadap
penelitian ini tidak mengikutkan peran
manusia pemerintahan yang teraktualisasi
lembaga
melainkan
pada sistem pemerintahan kota Makassar
sebagai
sebagai fokus atau obyek materia dengan
peradilan
mengikutkan
kepolisian
pengadil di lapangan..
menggunakan berbagai aspek
3. Penanggulangan ialah semua tindakan pencegahan
untuk
disiplin
yang dirangkum dalam satu kesatuan
memutus mata
integral keperluan kekuasaan pemerintah
rantai sebuah masalah. Hal ini sangat
di dalam menjalankan kehendak negara
berbeda dengan istilah penanganan
sesuai konstitusi yang menjadi obyek
yang cenderung lebih dekat pada
forma dari analisa hasil penelitian ini.
pengertian ketika sebuah masalah itu sedang terjadi, penanggulangan dapat berupa kebijakan atau upaya tertentu
HASIL PENELITIAN A. Faktor-faktor penyebab perkelahian antar kelompok yang
yang bisa dilakukan. 4. Perkelahian antar kelompok adalah
oleh pemerintah Kota Makassar Jika perkelahian antara kelompok
perihal berkelahi atau pertengkaran yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan kelompok secara
Analisis metode
data
deskriptif
dilakukan kualitatif.
dalam konteks ilmu pemerintahan sebagai ilmu interdisipliner dapat menjelaskannya dari
langsung yang beradu tenaga. dengan Hal
ini
dikuasai
obyek
forma
yang
tidak
saja
menggunakan satu-satunya aspek akan tetapi semua aspek yang dibutuhkan oleh
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
obyek
materialnya
pemerintahan
yaitu
untuk
manusia
menjalankan
yang
diembannya.
berdasarkan
Oleh
hasil
karena
penelitian
99
itu, yang
kekuasaannya dalam rangka memenuhi
dilakukan oleh penulis, terbukti bahwa
kehendak negara yang diisyaratkan oleh
keempat
konstitusi. Dengan aspek aspek sosiologi,
kerangka pemikiran adalah sebagai 4
manusia pemerintahan dapat memahami
penyebab utama.
dan dapat menjelaskan sebab perkelahian
faktor
Keempat
kelompok karena konsekuensi kehidupan
penelitian
berkelompok
berikut :
terjadinya
yang
memungkinkan
ketersinggungan
kelompok,
pun
dapat
dipahami
faktor
dapat
dalam
sebagai
dijelaskan
1. Kekuasaan
Dalam
hasil
sebagai
Melakukan
Perubahan sosial
unjuk rasa dan bentuk lainnya. Aspek antroplogi
disebutkan
dan
Faktor ini didapatkan atas pemikiran
dijelaskan oleh manusia pemerintahan
induktif
bahwa
banyak data yang didapatkan, mulai dari
sebab
perkelahian
kelompok
penulis
setelah
disebabkan oleh terganggunya nilai-nilai
jumlah
budaya seperti siri, pacce dan berbagai
kecamatan hingga tingkat
nilai lainnya, demikian pula aspek ekonomi
Mobilitas
karena
penulis gunakan untuk menjelaskan faktor
disebabkan
perebutan
lahan,
penduduk
sebuah
pembangunan
pendidikan.
kota
kriminologi bahwa sebab itu dilihat dari
pemerintah
motif perbuatan yang bias mungkin karena
Makassar sebagai salah satu kota dunia di
dendam, minuman keras, perselisihan,
wilayah bagian timur Indonesia maka
penganiayaan
pembangunan
motif
kota
dengan
kembali
ini.
berbagai
dilihat
wilayah
apalagi berkenaan dengan aspek hukum/
dan
Bisa
di
mengawinkan
untuk
keinginan menjadikan
infrastruktur
modern
perbuatan yang melawan hukum lainnnya.
menjadi salah satu kunci untuk mendapat-
Namun bagi aspek yang harus dipahami
kan predikat tersebut. Dalam beberapa
oleh
terhadap
penelitian membuktikan bahwa beberapa
obyek forma yang harus digunakan dalam
perubahan sosial yang cepat di sebuah
menjawab faktor-faktor penyebab terjadi-
wilayah akan menimbulkan shock dalam
nya perekelahian antar kelompok dalam
diri masyarakat ketika percepatan tersebut
kerangka hubungan pemerintah dengan
tidak dapat diimbangi. Hasil penelitian
pihak yang diperintah agar terciptanya
terhadap shock yang terjadi akibat dari
tertib pemerintahan dalam artian seluas-
pembangunan
luasnya,
penyebab
adanya perubahan yang yang sangat
harus dilihat dalam kontek kekuasaan
cepat dalam kehidupan bermasyarakat
manusia
maka
pemerintahan
faktor-faktor
yang
membawa
pada
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
100
adalah perkelahian kelompok yang pada
dilakukan untuk mempertahankan hidup.
awalnya di picu oleh perebutan lahan.
Kebutuhan akan tempat tinggal menjadi
Dari beberapa data yang ditemukan
sangat urgen. Kejadian di pandang raya
oleh intelijen baik dari Kodam maupun
begitu gampang tersulut sebab yang
kepolisian, perebutan lahan menjadi salah
terlibat hampir semua penduduk yang
satu faktor perkelahian antar kelompok
bermukim di wilayah kumuh tersebut.
dari dari segi awal terjadinya sebuah
Persatuan untuk bersama-sama mem-
kasus
pertahankan
perkelahian.
Serupa
dengan
hidup
terjalin
dengan
oleh
membangun berbagai upaya perlawanan.
perselisihan. Perebutan lahan merupakan
Ketika jalur litigasi yang diupayakan tidak
wujud dari perselisihan tersebut. Namun
berhasil maka. Upaya fisik melalui jalur
yang
perselisihan
kekerasan pun dilakukan demi mem-
menyentuh sumber persoalan yang lain di
pertahankan tempat tinggal yang telah
luar dari sengketa tanah yang biasa terjadi
didiami sejak puluhan tahun.
perkelahian
yang
disebabkan
membedakan,
pada masyarakat Makassar. Maraknya
Terhadap perebutan lahan yang
pembangunan menurut penulis disinyalir
disebabkan karena perubahan sosial yang
menjadi faktor utama terjadinya sengketa
cepat akibat dari pembangunan yang
lahan
dilakukan
di
masyarakat.
pembangunan
harga
tanah
Seiring kemudian
oleh
pemerintahan,
secara
persentase memperlihatkan besaran yang
melonjak tinggi terlebih lagi bila tanah
tidak
tersebut mendekati areal pembangunan
lainnya sebagai penyebab perkelahian
sarana umum ataupun sarana umum yang
antar kelompok sebagaimana nampak
telah ada sebelumnya. Di jalan pandang
pada gambar disajikan berikut :
terlalu
besar
ketimbang
faktor
raya kecamatan Panakukang misalnya, wilayah yang kemudian menjadi areal pusat
perbelanjaan
tersohor
di
kota
Makassar. Selama 2010 sudah tiga kali terjadi perkelahian besar antara pihak tergugat yakni warga yang bermukim di areal pemukiman kumuh Jalan pandang raya
dengan
biasanya
pihak
datang
penggugat bersama
yang aparat
kepolisian. Hal yang sangat masuk akal,
2. Kekuasaan
Dalam
Pengendalian
Populasi Wilayah
kecamatan
di
kota
ketika berkaitan dengan keberlangsungan
Makassar yang memiliki angka jumlah
hidup maka serta merta segala upaya pun
penduduk yang tinggi ditunjukkan oleh
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
kecamatan
seperti
Tamalate
101
dengan
puluhan ribu pendatang untuk menempuh
154.454 jiwa penduduk, diikuti Rappocini,
pendidikan pada beberapa kampus yang
Makassar,
dan
tersebar. Belum lagi dengan beberapa
Panakukang. Namun jumlah penduduk
wilayah lain yang juga demikian, mereka
bukan berarti serta merta memicu angka
menerima
para
kriminalitas.
Luas
sebuah
kemudian
berpotensi
kecamatan
menjadi
untung
penyakit sosial baru di kota.
Tallo,
Biringkanaya
wilayah variabel
menghitung kepadatan sebuah wilayah.
pencari
kerja
menjadi
yang embrio
Sebuah pandangan pejabat teras
Wilayah kecamatan Makassar yang hanya
pemerintah
memiliki luas wilayah 2,52 km2 bisa dilihat
primordialisme yang tumbuh subur hingga
bagaimana tingkat kepadatan penduduk
menjadi pertarungan fisik antar kelompok.
pada wilayah tersebut.
Dari data menunjukkan bahwa sebagian
Sebagai kota metropolitan angka
kota
tentang
deraan
besar pertarungan fisik antar mahasiswa
urbanisasi meningkat seiring daya pikat
dilandasi
karena
yang
Kadang
diantara
mereka
melebihi
pembangunan. Memang benar bahwa
tindakan
mereka
dengan
tindakan
perputaran uang
akan terjadi sangat
penghargaan terhadap siri’ atau jargon
banyak di kota namun belum tentu sebuah
kebudayaan daerah yang lain. Anggota
kota kemudian memberikan kesempatan
komisi A dari fraksi partai demokrasi
pada setiap orang untuk menyentuh uang
kebangsaan
kemudian
berujar
tersebut. Memang kota besar memiliki
tentang fenomena siri’ yang
disalah-
tingkat
yang
gunakan. Menurutnya dalam kitab lontara
sangat tinggi. Wajar bila hal itu terjadi,
dan kisah kepahlawanan daerah yang lain
daya pikat membuat segala penduduk
sama sekali tidak pernah ada ajaran yang
segala
wilayah
menganjurkan kita untuk saling berseteru.
mengarahkan
Melainkan siri’ itu bermakna untuk malu
perhatiannya pada kota ini. Bayangkan
berbuat untuk saling menyakiti satu sama
saja kota Makassar merupakan kota ikon
lain, singkatnya siri’ menurutnya telah
bagian timur Indonesia, maka jangan
disalahkaprahkan.
dipoles
tiap
harinya
kemajemukan
penjuru
perkotaan
di
akan
melalui
penduduk
sekitar
(PDK)
pertarungan
etnis.
heran bila puluhan etnis berkumpul dalam
Terlepas dari peran para pendatang
satu kota dengan kelompoknya masing-
yang membawa ego kedaerahan kota juga
masing. Kecamatan Tamalanrea misalnya,
menciptakan
setiap
kawasan
berbagai kategori seperti kelompok hobby
pendidikan kawasan ini akan menerima
maupun ikatan persatuan dengan tujuan
tahunnya
sebagai
kemajemukan
dalam
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
beragam. Pada awalnya kemajemukan tersebut
sangatlah
berguna
untuk
Tingkat terpinggirkan
kekerabatan akan
sangat
102
kaum gampang
memperkaya khasanah kebudayaan dan
terbentuk dan menjadi sebuah ikatan
pencapaian
solidaritas
tujuan
yang
tidak
bisa
bila
dibandingkan
dengan
diperoleh secara personal. Namun lambat
mereka pemilik ekonomi mapan karena
laun perselisihan terjadi akibat adanya
dengan cukup mengandalkan kemampuan
kepentingan yang sama dan sangat sedikit
pribadi dari kekayaannya, seorang kaya
ketersediaannya.
kepadatan
sudah bisa membeli apapun. Ketimbang
pada suatu wilayah mem-
kaum terpinggir yakni mereka para miskin
penduduk
Intinya
berikan jaminan persinggungan antara
kota
satu sama lain dengan beragam cara dan
memobilisasi
alasan. Disinilah terlihat faktor penyebab
dimobilisasi
dasar
terjadinya
Beberapa wadah pemanusiaan diri tidak
persinggungan antar satu sama lainnya
dapat diraih karena keterbatasan ekonomi
yang
antar
seperti sekolah, bahkan untuk beribadah
kelompok adalah disebabkan kepadatan
karena waktu telah habis digunakan untuk
penduduk, hal itu nampak pada gambar
memenuhi kebutuhan hidup. Pada tahun
yang tersajikan di atas.
2010 dari data dinas sosial kota Makassar
dari
kemungkinan
memicu
pertengkaran
akan
sangat diri oleh
gampang
baik
sendiri
maupun
kelompok
tertentu.
menunjukkan bahwa angka kemiskinan di 3. Kekuasaan
Dalam
Pengendalian
Status Sosial Ekonomi Penduduk Dalam
ketidakberdayaan
untuk
memenuhi kebutuhan setiap orang akan berfikir untuk menggunakan cara apapun. Bila kesempatan dengan jalur yang telah disediakan telah tertutup maka seseorang tidak akan segan untuk membuka jalur pemenuhan
kebutuhan
yang
lain.
Kemiskinan
merupakan
faktor
yang
memicu
tingkat
kekerasan
dalam
masyarakat dan bila kondisi itu dialami bersama
maka
kelompok
akan
sendirinya.
tingkat terbentuk
kekerasan dengan
kecamatan Panakukang sebagai kawasan pusat
perbelanjaan
menjadi
wilayah
modern
ternyata
dengan
angka
kemiskinan yang sangat tinggi, 8233 KK di kecamatan ini tercatat sebagai keluarga fakir miskin. Alhasil anak terlantar yang biasa menjadi biang kerok perkelahian melebihi
angka
1000
anak.
Untuk
melengkapi argumen penulis beriku kami cukupkan
dengan
pernyataan
Kasi
LINMAS KESBANG Kota Makassar : bahwa “Ketika kondisi sosial sangat labil maka potensi konflik gampang terbentuk, Ketidakadilan atau kemiskinan juga itu menjadi potensi besar konflik”.
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
4. Kekuasaan Menata Perkampungan Banyak pembeda antara pemukiman kumuh
dan
pemukiman
Makassar.
elit
Kesibukan
di
kota
sehari-hari
penduduk di pemukiman elit membuat
103
anak terlantar yang juga lumayan tinggi dari
ketiga
kecamatan
tersebut,
sebagaimana data faktualnya terlihat pada gambar di atas. B. Peran Pemerintah Kota Makassar
interkasi dengan tetangga sangat jarang
Terhadap
terjadi, walhasil solidaritas di dalamnya
Kelompok
tidak begitu erat. Berbeda dengan apa
Perkelahian
Pemerintah
dalam
penelitian
dibagi
dengan pola interaksi terbuka satu sama
pemerintahan dalam skala besar yakni
lain. Rumah yang kadang tidak memiliki
Eksekutif dan Legislatif. Penulis tidak
pagar halaman menjadi penjelas bahwa
memasukkan lembaga peradilan sebagai
tidak ada sekat antara rumah yang satu
representasi
dengan yang lainnya. Berarti interkasi
mengingat perkelahian antar kelompok
antara satu sama lain menjadi erat.
sangat
Kesamaan
dialami
banyaknya jumlah orang yang terlibat.
tersebut.
Oleh karena itu penulis menggantikan
mewujudkan
yang
solidaritas
dua
yudikasi
sulit
untuk
di
yaitu
negeri
diadili
karena
peran
melihat kondisi sekitar kanal besar yang
kepolisian kota yakni Polrestabes dalam
memotong jalan M.Yamin, Pelita Raya,
upayanya menangani tidak kekerasan
Landak baru, Maccini dan beberapa jalan
massa namun tidak penjabaran mengenai
lainnya yang dilalui. Dari situ terlihat jelas
perannya
pemukiman
pembahasan
sangat
buruk
areal
kanal
bahkan bisa
yang
dikatakan
dengan
ini
Pengamatan penulis membawanya untuk
sekitar
tersebut
bagian
ini
yang terjadi pada pemukiman kumuh
penderitaan
kedalam
Antar
hanya
memasukkan
dimasukkan
diantara
dalam
dua
bagian
pemerintah dalam skala besar tadi. Selain
sebagian besar rumah masih bersifat semi
itu
permanen dengan konstruksi seadanya.
jalinan kerjasama antar pemerintah kota
Kecamatan Panakukang, Makassar dan
Tallo
secara
kecamatan
berurutan
tersebut
tiga
merupakan
kecamatan dengan angka rumah tidak layak
huni
dibuktikan
di
kota
bahwa
Makassar.
kondisi
penulis
dengan
juga
pihak
menemukan
kepolisian
adanya
untuk
bahu
membahu menangani kasus perkelahian antar kelompok ini. Peran Ekeskutif di Kota Makassar
Bisa
Sesuai lokus penelitian terdapat dua
pemukiman
lembaga dalam lingkup pemerintahan kota
yang buruk juga menjadi faktor timbulnya
Makassar
yang
berhubungan
tentang
tindak kriminal dengan melihat jumlah
perilaku sosial yang dicap buruk oleh
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Dua
lembaga
tersebut
ialah
kantor
104
Namun selain dari program pelatihan dan
sosialisasi,
Kesbang
juga
kesatuan bangsa (KESBANG) dan dinas
mengadakan kerjasama dengan beberapa
sosial. Berikut adalah uraian upaya yang
pihak untuk mewaspadai terjadinya tindak
dilakukan oleh dua lembaga tersebut
perkelahian sebelum konflik itu terjadi.
dalam
Oleh
menangani
perkelahian
antar
karena
itu
Kesbang
bersama
kelompok.
lembaga kepolisian (Polrestabes), TNI
1. Kantor Kesatuan Bangsa
(Kodam
VII
Wirabuana)
dan
Badan
Tugas dan fungsi Kesbang, tentunya
Intelijen Negara (BIN) bahu membahu
segala program menjaga ketertiban dan
mengupayakan cara penanganan kasus
keamanan dalam masyarakat. Menurut
perkelahian antar kelompok dan bentuk
kepala
Rompegading
kekerasan massa yang lain. Walaupun
Patiroy, tugas Kesbang ialah menjaga
pihak Kesbang sama sekali tidak memberi
keamanan
kategorisasi
kantor
Kesbang
dan
ketertiban
kota.
mengenai
program
yang
Sedangkan pola tindakan yang dilakukan
dilaksanakan, namun penulis mencoba
lebih dalam dijelaskan oleh beliau bahwa
memberi kategorisasi peran pemerintah
kantor yang dipimpinnya itu lebih bersifat
terhadap perkelahian antar kelompok dari
konsep dan preventif selanjutnya dalam
segi waktu pelaksanaan yang diukur dari
penerapan
kejadian sebuah kasus. Kategorisasinya
di
lapangan
terkait
bila
peristiwa perkelahian berlangsung maka
terbagi
itu
pascakejadian,
merupakan
tugas dari
kepolisian.
atas
upaya
preventif
sosialisasi
regulasi.
Kesbang hanya melakukan pendekatan
pembinaan
sosialisasi aturan seperti aturan tentang
Sedangkan pelibatan unsur lain di luar
terorisme, agama dan aturan mengenai
LSM
ketertiban dan keamanan.
pemateri pada kegiatan ini diantaranya
Lembaga naungan
pemerintah
Pemkot
Makassar
di
bawah
ini
lebih
dan
komando
teknis
dan
tokoh
resolusi
konflik.
masyarakat
distrik
militer
sebagai
(KODIM)
Makassar, POLRESTABES, BIN, kantor
mengutamakan pola penyampaian konsep
KESBANG
masyarakat
serta beberapa akademisi dari berbagai
damai
kepada
berbagai
provinsi
elemen serta bersifat investigatif terhadap
kampus di Makassar.
potensi konflik yang akan terjadi. Selain
Kategori
itu,
program
juga
dikhususkan
kedua
Sulawesi
program
Selatan
yang
pada
dilaksanakan oleh KESBANG ini merupa-
beberapa wilayah yang memang dekat
kan program kerja sama yang melibatkan
dengan siklus perkelahian antar kelompok.
tiga institusi di luar KESBANG itu sendiri.
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
Tiga institusi tersebut adalah Kodam VII
namun
DINSOS
Wirabuana
pelaku
tindak
Makassar,
POLRESTABES
ternyata kriminal
mengurusi yang
merupakan
(BIN). Bersama tiga institusi ini KESBANG
antar kelompok di masyarakat. Pada
mengadakan pola investigasi ketika konflik
petunjuk
telah terdapat di permukaan. Dengan kerja
sosial anak nakal yang menjadi bahan
intelijen konflik yang terlihat di lapangan
rujukan DINSOS kota Makassar dalam
itu sebisa mungkin dikendalikan sebelum
pembuatan program pembinaan terhadap
meledak pada perkelahian.
anak nakal, dinyatakan bahwa anak nakal
keempat
lembaga
ini
pun
teknis
tindak
juga
Makassar dan Badan Intelijen Negara
Dari
pelaku
105
perkelahian
pelaksanaan
masalah
ialah anak yang berperilaku menyimpang
melalui KESBANG mampu mengumpul-
dari
kan data kekerasan yang terjadi di kota
ganggu ketertiban namun masih dibawah
Makassar dilengkapi dengan motif serta
kategori
dalang
hukum.
perkelahian.
Dalam
proses
norma-norma masyarakat,
yang
dapat
dituntut
meng-
secara
pengerjaannya bagi tiga institusi selain
Dalam menangani biang masalah
KESBANG yang lebih dulu menemukan
sosial ini DINSOS hanya memiliki satu
potensi
konflik
maka
akan
segera
melaporkannya kepada PEMKOT dalam hal ini KESBANG. Selanjutnya bila potensi kasus tersebut meledak maka PEMKOT membawa kepolisian
laporan untuk
penangkapan
kepada
segera
atau
pun
pihak
program yang dilaksanakan tiap tahunnya dan mereka sebut dengan PELAYANAN REHABILITASI
SOSIAL
KENAKALAN
ANAK DAN REMAJA. Rehabilitasi sosial
mengadakan
sendiri dalam pengertiannya merupakan
pengamanan.
proses pemulihan harga diri, kesadaran,
Seperti yang diakui oleh KASI LINMAS
serta
KESBANG, program ini baru terbilang
kenakalan
sehingga
terbebas
efektif
perbuatan
kenakalan
secara
pada
tahun
2010,
di
tahun
sebelumnya belum ada pengolahan data dari
bahan
intelijen
yang
sudah
didapatkan. Barulah pada tahun 2010 KESBANG memiliki data perkelahian antar kelompok untuk kemudian dijadikan bahan
tanggung
Sedangkan
jawab
kenakalan
sosial
remaja
pelaku dari wajar. ialah
perilaku remaja yang menyimpang atau melanggar nilai-nilai atau norma-norma masyarakat. DINSOS dengan kegiatan ini
acuan pembuatan program berikutnya.
bertujuan
untuk
memulihkan
kondisi
2. Dinas Sosial
psikologi dan kondisi sosial serta pulihnya
Secara tidak langsung menangani
fungsi kualitas sosial remaja sehingga
persoalan perkelahian antar kelompok
mereka dapat hidup wajar di masyarakat
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
106
serta menjadi sumber daya manusia yang
Tabel : Jumlah Anak Terlantar dan
berguna produktif dan berkualitas tinggi.
Anak Nakal di Kota Makassar 2010
Jadi pada dasarnya kegiatan ini dibuat
No.
untuk mereka anak nakal dan remaja yang
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Belum diketahui 1 5 151 Belum diketahui 7 99 4 Belum diketahui Belum diketahui 10 Belum diketahui
Anak Terlantar 38 359 204 167 27 1994 1024 724 673 2149 2694 206
Belum diketahui Belum diketahui 277
1239 593 12091
Kecamatan
Anak Nakal
sekolah atau pekerjaan dan keluarga serta
Bontoala Biringkanaya Mamajang Makassar Mariso Manggala Panakukang Rappocini Tamalate Tamalanrea Tallo Ujung Pandang 13. Ujung Tanah 14. Wajo Jumlah
tetangga. Untuk mereka anak nakal dan
Sedangkan
remaja yang dilibatkan dalam proram ini
menangulangi
lebih sering disebut dengan istilah korban.
adalah membuat aturan dalam bentuk
Oleh karena itu bisa dianalisa bahwa ada
Peraturan
yang menjadi penyebab kerusakan nilai
wawancara yang dilakukan
sosial dan mental mereka. Keseluruhan
komisi A bidang pemerintahan, ternyata
rangkaian proses rehablitasi ini terdiri atas
DPRD belum membuatnya. Selanjutnya
6 tahapan yang harus dilalui mulai dari
untuk
mengetahui
peran
DPRD
dianggap berpotensi melakukan atau telah melakukan tindakan kriminal termasuk salah satunya tindak perkelahian antar kelompok yag sering mereka lakukan. Orang tua serta lingkungan sosial mereka juga diikutkan dalam program ini seperti lingkungan sebaya, lingkungan
tahap
pendekatan
awal,
tahap
penerimaan, tahap assessment, tahap pembinaan dan bimbingan sosial, tahap resosialisasi / integrasi, tahapan tahap rujukan dan pembinaan lanjut. Terhadap jumlah anak terlantar dan anak nakal. Hasil
penelitian
memperlihatkan
kasus
peran
legislatif
perkelahian
Daerah,
dalam kelompok
dimana
dengan
bagaimana
dalam
perkelahian
hasil
bentuk
penanggulangan antar
kelompok,
penulis mempertanyakan bentuk peran yang
dimainkan
oleh
DPRD.
Belum
banyak jumlah reses yang dilakukan di beberapa sebagai
kecamatan kecamatan
yang dengan
dianggap angka
data
tawuran yang tinggi. Terbukti selama
sebagaimana Nampak pada tabel berikut :
masa jabatan DPRD 2009-2014 hanya 2 kali reses dilakukan ke wilayah konflik. Mengenai kemiskinan yang juga diakui oleh Mustagfyr Syabri sebagai pemicu terjadinya tindak perkelahian di
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
masyarakat
sudah
menanganinya.
ada
Bentuk
107
upaya
untuk
berkewajiban untuk dikuasai dalam arti
program
yang
diatur
dan
ditata
dalam
tertib
dirancang oleh DPRD yaitu pembuatan
pemerintahan yang diinginkan. Jalinan
bengekel
tiap
hubungan fungsional itu yang secara teori
kecamatan di kota ini. Bengkel ekonomi
normatif berlangsung dalam kepenegakan
yang dimaksud ialah tempat dimana para
aturan
pemuda akan dibimbing untuk bagaimana
dalam teori kebijakan adalah merupakan
berwirausaha
aktualisasi
ekonomi
pemuda
demi
di
mendapati
peng-
hidupan yang layak. Penulis
hukum yang diperlakukan yang
Pengaturan
pun
mempertanyakan
yang
untuk
pemerintah
kolektif.
masalah
Menurutnya,
kekerasan
telah
ada
kebijakan
inilah
yang
pemerintah. dimaksudkan
penulis sebagai suatu kerangka pemikiran
mengenai kerjasama tiga institusi negara menangani
dari
ditawarkan dalam
terhadap
peran
penyelesaian
perkelahian kelompok di Kota Makassar
pembicaraan yang melibatkan pemerintah
sebagaimana
kota, kepolisian dan DPRD itu sendiri
sebagai berikut :
dalam tinjauan pustaka
untuk membicarakan mengenai prilaku perkelahian antar kelompok. PEMBAHASAN Terdapatnya 4 faktor penyebab perkelahian
antar
kelompok
yang
dipahami oleh pemerintah atau lebih khusus lagi oleh mereka para manusia pemerintahan
yang
diberi
kekuasaan
untuk melaksanakan kehendak negara, secara teori kausalitas sangatlah disadari adanya
perkelahian
antara
sebagai faktor akibat. sebab
akibat
kerangka
ini
kelompok
Jika hubungan
diletakkan
pemerintahan
yang
secara
konseptual
terdapat
fungsional
antara pemerintah sebagai
fihak
yang
memerintah berbagai
jalinan
dalam
memiliki dengan
hubungan
kekuasaan
rakyat
status sebagai
dalam
pihak yang
Dimana
perkelahian
antara
kelompok di perkotaan sebagai focus penyelesaian
berada
dalam
peran
berbagai pihak dimana pemerintah kota adalah sebagai salah satu pemegang peran diantara lima peran lainnya yaitu tokoh masyarakat, DPRD, Polisi dan pelaku tindak perkelahian, dengan dasar pengaturan sebagaimana terlihat pada pola sebagai berikut :
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
108
dasar tindakan oleh pemerintah tidak didasarkan pada pertimbangan lingkungan sosial dan budaya dan lebih banyak diwarnai oleh kemauan politik (eksekutif dan
legislatif)
dengan
kepentingan rakyat
mengabaikan
sebagai kelompok
Dalam pola terlihat bahwa penyelesaian
sasaran
perkelahian kelompok adalah bagian dari
dilakukan. Pengabaikan faktor lingkungan
peran pemerintah kota
sosial
ketertiban
dan
untuk menjaga
pembangunan
melahirkan
tindakan
yang
perebutan
masyarakat
lahan yang seyogianya pembangunan
pemerintahan
diawali dengan penataan lahan secara
atas dasar
pasti kepemilikannya dilain sisi terabaikan
lehendak undang-undang nomor 32 tahun
pula pertimbangan lingkungan budaya
2004.
yang
berdasarkan
keamanan
dari
tupoksi
service dan development
Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang
mempelajari
kekuasaan
yang
manusia
dengan
dimiliki
untuk
mengabaikan
nilai-nilai
budaya
seperti siri dan semacamnya. Kepadatan wilayah-wilayah
penduduk terjadinya
pada
perkelahian
melaksanakan kehendak negara (Faried
antara kelompok dalam frekuensi yang
Ali, 2011), memberikan pembenaran untuk
tinggi
dapat melakukan berbagai tindakan yang
adalah sebagai akibat dari kebijakan
didasarkan pada kekuasaan yang dimiliki
pembagunan kota yang dilakukan tidak
dan oleh karena itulah ilmu pemerintahan
atas perencanaan yang bersifat holistik
pun dapat disebut dengan ilmu kebijakan
serta
(Hogerwerf,1988).
masyarakat. Akibatnya terjadinya banyak
juga
sebagai
beroriontasi
faktor
pada
penyebab
kebutuhan
Berdasarkan pemikiran atas ruang
kepersinggungan antar manusia karena
lingkup ilmu pemerintahan, maka faktor
pemenuhan kebutuhan yang membawa
perubahan sosial yang cepat sebagai
pada kepersinggungan antara warga dan
faktor penyebab terjadinya perkelahian
disitulah
kelompok memberikan indikator bahwa
perkelahian
pembangunan
oleh
sebagai
yang
pembangun
Pemerintah
yang Kota
dilakukan Makassar
dimungkinkan kelompok.
pengayom tidak
terjadinya Pemerintah
sekaligus
sebagai
semestinya
berpikir
membawa perubahan sosial yang cepat
hanya secara parsial dalam pengertian
dari segi teori kebijakan memberikan
hanya atas dasar kehendak kekuasaan
isyarat bahwa kebijakan yang dijadikan
yang
diembannnya
akan
tetai
harus
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
109
berpikir dalam suatu keseluruhan yang
berbagai fasilitas lapangan kerja sehingga
terbaku dalam sistem pemerintahan dan
rakyat sebagai pihak yang diperintah dan
pembangunan.
dilayani dapat mempotensikan fasilitas
Di dalam alam demokrasi dewasa
yang
disediakan
yang
akan
dapat
ini, kehendak pemerintah tidak cukup
membawa mereka ke tingkat perbaikan
terwakilkan
eksekutif
kondisi sosial ekonomi yang meningkat
dengan lembaga legislatif akan tetapi
atau berbagai kebijakan lainnya. Namun,
secara substansial harus diimbangi oleh
terjadinya perkelahian antar kelompok
kehadiran ruang publik sebagai tempat
yang terpicu dari kondisi sosial ekonomi
penciptaan solusi
ataupun berbagai perbuatan kriminal yang
oleh
lembaga
antara pemerintah
sebagai pihak yang memerintah dan
terjadi
publik sebagai pihak yang diperintah.
akibat dari kondisi yang rendah, adalah
Solusi yang lahir dari ruang publik inilah
realitas tidaknya adanya kebijakan yang
yang
diperlakukan
akan
dapat
pemerintahan seperti
menciptakan
sehingga
perkelahian
tertib
yang
ditimbulkannnya
oleh
sebagai
Pemerintah
gejolak
sosial
Makassar
kelompok
dapat
pertumbuhan pembangunan fisik semakin
terhindarkan.
meningkat
Kondisi sosial ekonomi yang rendah
walaupun
yang
secara
Kota fisik
diikuti oleh semakin
meningkatnya kesenjangan antara yang
adalah realitas sosial yang dipahami oleh
berpunya
Pemerintah dan terkait dengan realitas
berpunya. Oleh karena itu, secara teori
nasional dan akibat perlakuan kebijakan
fungsional, pemahaman Pemerintah Kota
makro,
terhadap faktor kondisi sosial ekonomi
namun
Makassar,
bagi
pemerintah kota
kebijakan
makro
harus
diantisipasi dengan kewenangan otonomi
dengan
yang
yang
tidak
masyarakat yang rendah dapat dikatakan rendah.
yang dimiliki yang mengharuskan bagi
Faktor perkampungan yang kumuh
pemerintah kota untuk membuat dan
yang merupakan penyebab keempat dari
memperlakukan kebijakan stratejik tingkat
terjadinya perkelahian antar kelompok
pemerintah
dalam
kota
pengentasan
dengan
kemiskinan
komitmen
ini,
secara
teori
upaya
fungsional dimana Pemerintah berperan
peningkatan dan perbaikan kondisi sosial
sebagai pembangun masyarakat tidak
ekonomi masyarakat.
saja
Pemerintah adalah
secara
berkewajiban
dan
penelitian
fungsional memberikan
pelayanan dengan melakukan penyediaan
dalam
mencakupi
artian
fisik
pengertian
akan
tetapi
manusiannya,
memberikan indikator tidak dilakukan oleh Pemerintah
Kota
dengan
baik
dan
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
perkelahian,
Komisi
terencana walaupun itu secara tehnis
pelaku
adalah menjadi tanggung jawab Badan
belum sempat membuat peraturan daerah
Perencana Pembangunan Kota dan Dinas
yang berkaitan dengan upaya pencegahan
Pekerjaan Umum serta Dinas lain yang
perkelahian kelompok dan peran nyata
terkait. Tidak adanya konsep dasar yang
yang nyata baru pada tingkat peran
diinginkan oleh pemegang kekuasaan
observasi, sedangkan kepolisian tetap
tertinggi dalam pemerintahan kota serta
berada pada peran penegakkan hukum
tidaknya ada koordinasi yang mantap
ketika
dilakukan pada satuan perangkat daerah
membawa akibat-akibat yang melawan
yang terkait dengan pemukiman adalah
hukum seperti penganiyaan, pembakaran,
penyebab terjadinya faktor ini.
hingga pembunuhan.
perkelahian
A
110
antara
DPRD
kelompok
Keempat faktor yang dipahami oleh
Peran-peran dari instansi teknis ini
Pemerintah Kota Makassar yang dalam
layaknya tidak dapat dapat meredam
realitasnya melahirkan per-ekelahian antar
perkelahian dan ketika Walikoat bersama
kelompok, secara umum telah terungkap
DPRD belum dapat berperan semaksimal
pada peran stratejik yang seharusnya
mungkin melalui kebijakan strategis yang
dibawakan oleh Walikota dan Dewan
dapat diperlakukan.
Perwakilan Rakyat selaku Pemerintah Kota, namun secara teknis dimungkinkan
PENUTUP DAN RANGKUMAN
peran-peran itu harus dapat memberikan pencegahan
walaupun
dalam
hasil
Dari hasil analisa secara kualitatif atas hasil dan pembahasan dari penelitian
penelitian memberikan gambaran bahwa
ini,
kurangnya peran Pemerintah Kota secara
beberapa rangkuman sebagai simpulan
umum
dalam
sebagai berikut :
sesuai
tupoksi,
penegakkan service
ketertiban
pada
akhirnya
dapat
disajikan
development,
(1). Terhadap keempat faktor penyebab
diperlukan pengungkapakan peran-peran
perkelahian antara kelompok yang
instansi secara teknis.
dikuasai
peristiwanya
Pemerintah
Kota
Hasil penelitian atas peran instansi tehnis
terhadap
perkelahian
antar
utamanya
oleh
oleh
Makassar,
manusia-manusia
kelompok memberikan isyarat bahwa bagi
pemerintah yang berada dalam satua-
instansi kesbang, peran yang dibawakan
satuan kerja perangkat kota yang
hanya
relevan serta instansi terkait tidak
pada
tataran
sosialisasi
atas
ketertiban yang diharapkan, sosialisasi
diikuti
dengan
kepada tokoh-tokoh masyarakat dan para
yang
tuntas
upaya secara
peredeman professional
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
terkoordinasi
yang
efektif
dengan
keamanan
yang
diisyaratkan
111
oleh
pusat pada tindakan peredeman pada
Undang-Undang No. 32 tahun 2004
inti penyebabnya seperti perebutan
dan
lahan,
dijabarkan
ketersinggugan
kepentingan
nilai
karena
dan
oleh
Pemerintah kedalam
Kota
yang
tupoksi
yang
kepadatan
diperlakukan sehingga terkesan dari
penduduk, kemiskinan yang sudah
hasil penelitian diungkapkan adalah
berlangsung secara structural dan
dalam peran yang berlangsung secara
hampir menjadi kemiskinan cultural
formal sehingga tidak nampak secara
serta tata ruang yang tidak terkelola
riil
dengan
pengayoman,
pelayanan
pembangunan
yang
baik
baik
isi
maupun
kebutuhannya.
pada
pelaksanaan
fungsi dan diemban.
(2). Manusia pemerintahan sebagai pelaku
Pemerintah Kota Makassar terkesan
dalam hubungan pemerintahan antara
lebih menonjol pada pembangunan
pemerintah
fisik
pihak
yang
berbagai
status
sehingga pemabngunan manusia yang
memiliki
bermoral dan beretika serta dapat
tanggung jawab yang relean dengan
hidup bertetatangga, berkeluarga yang
peristiwa
baik terabaikan.
diperintah khususnya
dengan dalam mereka
yang
perkelahian
antara
dan
pembangunan
politik
kelompok, tidak antisipatif dan kreatif sehingga penyelesaian yang dilakukan hanya sampai pada tingkat proforma karena keterttikatan pada job deskripsi yang diemban serta selalu berada dalam jalur kepenegakkan prosedur bagi
manusia
pemerintah
dengan
DAFTAR PUSTAKA Althusser,Louis. Tentang Ideologi (Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies).Terjemahan Essay on Ideology 1984. Jalasutra.Yogyakarta Anonim.,. Makassar dalam Angka 2010
atrubut kepolisian dan dalam jalur kepentingan
politik
bagi
manusia
pemerintah dengan atribut para politisi yang
mewakili
partai
politik
pada
lembaga legislative (DPRD). (4). Peran Pemerintah Kota Makassar terhadap perkelahian antar kelompok pada dasarnya berada pada peran sebagai penegakkan ketertiban dan
Anonim,. Kamus Bahasa DEPDIKBUD, 1996
Indonesia,
Anonim.,. Petunjuk Teknis Penanganan Masalah Sosial Anak Nakal, DEPSOS RI, 1997 Dom Helder. Spiral Kekerasan .Resist Book. Yogyakarta.2005 Froom, Akar Kekerasan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
112
Jacques, Jean Rousseau, Kontrak Sosial, Terjemahan Sumarjo, Erlangga, Jakarta. 1986
Suharto, Edy. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Refika Aditama. Bandung 2009.
Anonim,. Kamus Bahasa DEPDIKBUD, 1996
Sukriansyah S.Latif dan Tomi Lebang, Amuk Makassar, Institute studi arus informasi, Makassar, 1998
Indonesia,
Kartini,Kartono. Kenakalan Remaja (Patologi sosial 2). Rajawali Press. Jakarta.2010 Kencana,Inu. Ilmu Politik.Penerbit Rineka Cipta.Jakarta. 1997 Koentjaraningrat. Pengantar Antropologi I, Rieneka Cipta, Jakarta, 2003 Lawang, Robert M Z. Pengantar Sosiologi, PT. Karunika Universitas terbuka, Jakarta, 1985 Lexy,
J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991
Ndraha,Talidziduhu. Kybernology 1 dan 2 (ilmu pemerintahan baru). Penerbit Rineka Cipta. 2000 Anonim.,. Petunjuk Teknis Penanganan Masalah Sosial Anak Nakal, DEPSOS RI, 1997 Rasyid, Ryaas. Makna Pemerintahan ditinjau dari Segi Etika dan Kepemimpinan, PT. Yarsif Watampone
Sunardi, Keselamatan kapitalisme dan kekerasan, LKIS, Yogyakarta, 1996 Suryaningrat, Bayu. Mengenal Ilmu Pemerintahan. PT. Rineka Cipta. Jakarta.1992 Tadie, Jerome. Wilayah kekerasan Jakarta. Masup. Jakarta.2009 Wahid, Sugira. Manusia Makassar Artikel/Jurnal Anonim.,. Warta Titian Damai, Februari 2009 Budi
Hardiman, Memahami akar-akar kekerasan massa, 28 Juli 2008
Anonim.,. Warta Titian Damai, Februari 2009 Situs Situs resmi pemerintah kota Makassar Situs resmi POLRI
Ritzer dan Goodman. Teori Sosiologi Modern. Kencana. Jakarta. 2010
Peraturan/Perundang-undangan KEPMENSOS Nomor 25/huk/2003
Sabari, Yunus. Manajemen Kota. Pustaka Pelajar.Yogyakarta.2008
Perda No. 3 Tahun 2009 Kota Makassar Tentang Kantor KESBANG
Soekanto,
Soerjono, Memperkenalkan Sosiologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982
Perda Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Makassar.
Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
