Kota Malang, perlu dilakukan perubahan

1_

PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS KESEIIATAN Jl. Simpang L.A.Sucipto No.45 Telp. (0341) 406878 Fax. (0341) 406879 www.dinkes.malangkota. go.id email : dinkes@malangkota. go.id Kode Pos 65124 Malang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG NOMOR : t88.47 I 2s I 35.73.3021 2oI7 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR L88.471 95 I 35.73.3061 2Ot5 TENTANG PENETAPAN INDII(ATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2013 - 2018 KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG Menimbang

a)

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas

pencapaian sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (SAKIP) di Dinas Kesehatan Kota Malang, perlu dilakukan perubahan indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan; b) bahwa berdasarkan konsideran huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Perubahan Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2OI4 - 2018. Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang 2. 3.

4. 5.

6.

Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dareah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 200B tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun

tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

2008 Pen5rusunan, Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah; 9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Oll;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OLO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan

Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor

2016 tentang Pembentukan dan

Rencana

7

Tahun Susunan

Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2OL4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 24rc 13.

2018; Peraturan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan; 14.

15.

Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2Ol5 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2Ol3 - 2OL8. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun

2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama MEMUTUSI(AN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA

MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 1.88.47 I 95/ 35. 73. 3 06 I 20 1 5 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2OI3 - 2OI8

KESATU

Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2OI4 - 2018.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota

KETIGA

Malang Tahun 2Ol4 - 2018, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun.

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

ini

berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal

: Malang : 5 Januafi

2OI7

KEPALA DINAS KESEHATAN

uda 198903 2 005 Tembusan disampaikan kepada yth : 1. Inspektur Kota Malang; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang; 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.

mulai

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Nomor :188.47125 /35.73.3021 2or7

INDIKATOR KINER^IA UTAMA DINAS I{ESEHATAI{ KOTA MALANG 20L4 -20L4

Kinerja Utama/ Tujuan/ Sasaran Terwujudnya pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya yang memenuhi standar mutu

Terwujudnya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan yang memenuhi standar mutu

Formulasi Penghitungan

Indikator Kinerja Utama 1

Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)

kelompok masyarakat resiko tinggr dari penyakit

/

:5

Januari 2017

Penjelasan Jumlah dokter puskesmas x 1.OOO dibagi jumlah penduduk

Penanggung Jawab Bidang Pelayanan Kesehatan

Sumber Data Profil Kesehatan

2

Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)

Jumlah tenaga paramedis x 1.000 dibagi jumlah penduduk

Bidang Pelayanan Kesehatan

Profil Kesehatan

3

Jumlah puskesmas yang bersatandar ISO 9OO1 : 2OO8 atau terakreditasi

Jumlah puskesmas yang bersatandar ISO 9OO1 : 2OO8 atau terakreditasi


4

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang terakreditasi sesuai standar

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar mutu melalui lulus akreditasi dan lulus kredensialing dibagi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang ada


Laporan Hasil Pelaksanaan akreditasi puskesmas Laporan Rumah Sakit

/

x

Terlindungnya setiap bayr, aniilr, ibu hamil dan

Tangal

5

Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani

100%

Jumlah komplikasi kebidananan yang mendapat penanganan definitive dibagi jumlah ibu dengan komolikasi kebidanan x IOO%o

Bidang Kesehatan Masvarakat

LB3, SIRS, Laporan AMP

Kinerja Utama/ Tujuan/

Indikator Kinerja Utama

Sasaran 6

Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan


/

Penjelasan Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dibagi jumlah seluruh sasarzrn ibu bersalin

x

Penanggung Jawab Bidang Kesehatan Masyarakat

Sumber Data LB3, SIRS

1OO%

7

Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dibagi jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada x lOOo/o

Bidang Kesehatan Masyarakat

LB3, SIRS, Laporan AMP

8

Persentase balita gizi buruk

Jumlah seluruh balira gpzi buruk dibagi jumlah semua balita yang ada x lOO%


Laporan KLB Gizi Buruk Puskesmas dan RS, LB3 SIMPUS. SIRS-

w1 Menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit

9

Persentase penderita DBD yang ditangani dan sembuh

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP dan sembuh dibagi jumlah penderita DBD yang ditemukan x 100%

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penvakit

10

Persentase penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani

Jumlah penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani sesuai SOP dibagi jumlah penderita HIV/AIS yang ditemukan x 1OO%

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

SIMPUS, SIRS

SIHA (Sistem

Informasi HIV AIDS)



Sasaran

1l Persentase desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

t2 Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, dan peran serta aktif masyarakat di bidang kesehatan

13

T4

Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat

Rasio posyandu per satuan

balita

15

Persentase kelurahan siaga

aktif


/

Penjelasan Jumlah desa / kelurahan UCI dibagi jumlah / desa kelurahan x 1OO%

Penanggung Jawab Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jarrr dibagi jumlah kelurahan yang mengalami KLB x IOOo/o

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penvakit

Laporan KLB 24 jam (w1), Laporan Hasil Penyelidikan dan Penanggulangan KLB

Jumlah penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat dibagi jumlah penduduk x 1OO%


Laporan semesteran kesehatan

Jumlah posyandu x 1.000 dibagi jumlah balita


Profil Kesehatan Kota Malang, Laporan Kinerja Posyandu

Jumlah kelurahan siaga yang aktif dibagi jumlah kelurahan siaga yang dibentuk x 100%


Hasil pencatatan kegiatan puskesmas

Sumber Data SIMPUS, SIRS dan Klinik

lingkungan



Sasaran 16

Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar


/

Penjelasan Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 dibagi jumlah seluruh masyarakat miskin x 100%

Penanggung Jawab Bidang Kesehatan Masvarakat

Malang, 5 Januari 2OI7

uda 198903 2 005

Sumber Data Laporan Puskesmas, Laporan Dinas Kesehatan, Laporan Dinas Sosial

Kota Malang, perlu dilakukan perubahan

Recommend Documents