1 INDIKATOR KINERJA DALAM RANGKA EKPPD TAHUN 2013 ASPEK PENGAMBIL KEBIJAKAN Lampiran II.1 Kota/Kab. : Kota Malang No ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DA...
Lampiran II.1 INDIKATOR KINERJA DALAM RANGKA EKPPD TAHUN 2013 ASPEK PENGAMBIL KEBIJAKAN
Kota/Kab. : Kota Malang No 1
ASPEK KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
FOKUS Peraturan ttg ketertiban penataan ruang
Peraturan ttg Kependudukan
Personil satpol PP
2
NO
Keberadaan PERDA IMB
2
Rasio Rumah yang memiliki Jumlah rumah ber-IMB dibagi IMB jumlah rumah seluruhnya
3
Keberadaan Perda RTRW
4
5 6
7
Peraturan tentang Kebersihan Kota Penyampaian laporan kepada pemerintah
8
Implementasi SPM
9
10
11
Ada/tidak ada perda
Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib berKTP Biaya KTP dalam Perda Biaya KTP Rasio personil Satpol PP Jumlah personil Satpol PP pada terhadap jumlah penduduk akhir tahun 2013 dibagi 10.000 penduduk Keberadaan Perda tentang Ada atau tidak Keberadaan Perda PSK, PKL atau PMKS tentang PSK, PKL
TAHUN 2013
Perda Nomor …. Tahun ….. tentang …….. -
Ada/tidak ada Perda RTRW
Pengurusan KTP
Keberadaan peraturan tentang kebersihan kota Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP No.3 Tahun 2007 Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP No.8 Tahun 2006
JENIS DATA
RUMUS
1
Kebijakan bidang PSK, PKL
KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM Penyampaian laporan RANGKA keuangan dan kinerja PENGEMABANGAN OTODA
IKK
-
Jumlah rumah ber-IMB sd. Akhir tahun 2013, sebanyak Jumlah seluruh rumah ber-IMB sd. Akhir tahun 2013, sebanyak Perda Nomor …. Tahun …… tentang ………. Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP, sebanyak Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP, sebanyak
Perda Nomor …… Tahun …….. Tentang ……………… - Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2013 sebanyak - Penduduk pada akhir Tahun 2013 sebanyak
Ada/tidak unit unit
…….%
Ada/tidak orang
…….%
orang
orang orang
Rp………. …….%
Perda Nomor ……. Tahun …… tentang ……………..
Ada/tidak
Ada atau tidak
Perda Nomor ……. Tahun …… tentang ……………..
Ada/tidak
Tepat/ tidak penyampaian sesuai jadual yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
LPPD tahun 2012 disampaikan sesuai surat pengantar Nomor ……….2013 tgl …… Maret 2013
Tepat/tidak
Tepat/ tidak penyampaian sesuai jadual yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
- Laporan keuangan tahun 2012 disampaikan sesuai surat pengantar Nomor ……………..2013 tgl ...Maret 2013
Tepat/tidak
Jumlah urusan wajib yang Jumlah urusan yang sudah sudah diterapkan SPM nya diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah
- Laporan kinerja tahun 2012 disampaikan sesuai surat pengantar Nomor ……………2013 tgl ……. Maret 2013 Urusan yang diterapkan SPMnya oleh Pemda sebanyak 9 urusan, terdiri dari : 1. Urusan ……… 2. Urusan ……… 3. Urusan ……… 4. Urusan ……… 5. Urusan ……… 6. Urusan ………
…. urusan
SUMBER DATA/ Ket.
diterbitkan oleh Pemerintah
Hubungan Antar Daerah
3
KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah
12
13
Kerjasama dengan daerah lain
Kesesuaian prioritas pembangunan
Jumlah MoU yang masih berlaku per tahun 2013
Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah prioritas pembangunan nasional
7. Urusan ……… 8. Urusan ……… 9. Urusan ……… Jumlah MoU yang masih berlaku pada tahun 2013, sebanyak ….. MoU yaitu : 1. Kerjasama dengan ………… tentang …………; 2. Kerjasama dengan ………… tentang …………; 3. Kerjasama dengan ………… tentang …………; 4. Kerjasama dengan ………… tentang …………; 5. Kerjasama dengan ………… tentang …………; 6. Kerjasama dengan ………… tentang …………; 7. Kerjasama dengan ………… tentang …………; 8. Kerjasama dengan ………… tentang …………; 9. Kerjasama dengan ………… tentang …………; - Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional sebanyak …….. program - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak …….. program prioritas Urusan wajib yang dilaksanakan pada tahun 2013 sejumlah …… urusan sesuai Perda Nomor …. tahun ….. tentang ………..
Kewenangan
14
urusan wajib yang diselenggarakan daerah
Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (PP 38/2007) x 100%
Keuangan
15
Waktu penetapan Perda APBD 2013
Tepat/ tidaknya waktu penetapan Perda APBD 2013
16
Keberadaan Perda tentang Ada/ tidak ada Perda tentang pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan daerah daerah berdasarkan PP 58/2005
Perda Nomor …. Tahun ……. Tentang ……………..
17
Alokasi belanja untuk pelayanan dasar
Belanja pelayanan dasar APBD tahun 2013 1. Urusan pendidikan Rp……………………………. 2. Urusan kesehatan Rp.……………………………. 3. Urusan lingkungan hidup Rp…………………………….
Jumlah belanja pelayanan dasar dibagi jumlah total belanja x 100%
Perda Nomor ….. Tahun …. Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tanggal …….. Desember …….
4. Urusan PU Rp……………………………. 5. Urusan sosial Rp……………………………. 6. Urusan tenaga kerja Rp……………………………. 7. Urusan koperasi Rp……………………………. 8. Urusan Kesbangpol Rp……………………………. 9. Urusan kependudukan & Capil Rp.……………………….
Alokasi belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan
Pelayanan publik
19
Keberadaan Perda tentang Ada/ tidak ada Perda tentang Standar Pelayanan Publik Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepegawaian
20
Ratio PNS terhadap penduduk
Jumlah PNS kota dibagi jumlah penduduk
Jumlah PNS Kota tahun 2013 sebanyak ……. orang Jumlah penduduk Kota tahun 2013 sebanyak ………. orang
21
Sistem Informasi Kepegawaian Penataan SKPD
Ada/ tidak ada data base kepegawaian Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007
Apabila ada Sebutkan nama dari sistem kepegawaian
Jumlah perda yang ditetapkan
Jumlah Perda yang ditetapkan tahun 2013
22
4
EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD
Produk peraturan perundangan
23
Jumlah belanja untuk pendidikan dan kesehatan dibagi jumlah total belanja x 100%
Total belanja APBD 2013 Rp.……………………………. Belanja pendidikan dan kesehatan APBD tahun 2013 1. Urusan pendidikan Rp. ……………………………. 2. Urusan kesehatan Rp. ……………………………. Total belanja pendidikan dan kesehatan Rp……………………… Perda No. …….. Tahun ……… tentang Pelayanan Publik
18
Jumlah SKPD, sbb : 1. Bagian = … unit 2. Dinas = … unit 3. Badan = … unit 4. Kantor = … unit 5. Rumah sakit =… unit 6. Setwan =… unit 7. Inspektorat =… unit 8. Satpol PP =… unit 9. Kecamatan = … unit 10. Kelurahan = … unit Perda yang ditetapkan tahun 2013 ada ……….. Perda, yaitu :
………%
Ada
……..%
Ada … SKPD
……. Perda
1. Perda No. … Tahun … tentang … 2. Perda No. … Tahun … tentang …
Tanggal
3. Perda No. … Tahun … tentang …
..…-..…-…..
4. Perda No. … Tahun … tentang …
Tanggal
5. Perda No. … Tahun … tentang …
..…-..…-…..
6. Perda No. … Tahun … tentang …
Tanggal
7. Perda No. … Tahun … tentang …
..…-..…-…..
8. Perda No. … Tahun … tentang …
Tanggal ..…-..…-….. Tanggal ..…-..…-….. Tanggal ..…-..…-….. Tanggal ..…-..…-….. Tanggal
Raperda yang diajukan tahun berjalan
5
6
7
EFEKTIFITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti Pemda
Tindaklanjut keputusan Walikota
Tindaklanjut Peraturan Walikota
KETAATAN PELAKSANAAN Perda yang dibatalkan PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
24
25
26
27
28
Jumlah Raperda yang Raperda tahun berjalan yang disetujui DPRD tahun 2013 disetujui DPRD tahun 2013 dibagi jumlah Raperda yang diusulkan tahun 2013 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti
keputusan Walikota yang ditindaklanjuti
Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti
Jumlah perda yang dibatalkan
- Raperda tahun berjalan yang disetujui DPRD tahun 2013 sebanyak …. Raperda
..…-..…-….. …..%
- Raperda yang diusulkan tahun 2013 sebanyak …. Raperda
Jumlah keputusan DPRD yg ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yg dihasilkan dlm Th.2013 x 100%
- Keputusan DPRD yg ditindaklanjuti oleh DPRD th. 2013 sebanyak …….. keputusan
Jumlah keputusan yg ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Walikota dlm th.2013 x 100%
- Keputusan Walikota th. 2013 sebanyak …….. keputusan
Jumlah Peraturan Walikota yg ditindaklanjuti dibagi jumlah Peraturan Walikota dlm th.2013 x 100%
- Peraturan Walikota th. 2013 sebanyak …….. PerWalikota
Jumlah Perda yg dibatalkan dibagi jumlah Perda yg dikirim ke pemerintah utk dievaluasi
- Perda yang dibatalkan, sebanyak …….. Perda. - Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak …….. Perda
…….. %
- Keputusan DPRD th. 2013 sebanyak …….. Keputusan …….. %
- Keputusan Walikota th. 2013 yg ditindaklanjuti sebanyak …….. Keputusan …….. %
- Peraturan Walikota th. 2013 yg ditindaklanjuti sebanyak …….. Peraturan Walikota Ada/ Tidak
7
8
9
10
11
12
KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL
INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBERSUMBER PAD DAN PINJAMAN/ OBLIGASI EFEKTIFITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN APBD
PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
Perda yang dibatalkan
28
Jumlah perda yang dibatalkan
Perda tentang konsultasi publik
29
Keberadaan perda tentang Ada atau tidak ada konsultasi publik Perda/Perwalikota
Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik Serapan dana
30
Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh (website,yang Danapublik perimbangan
Ada atau tidak ada media informasi yang ditetapkan dengan PerWalikota Jumlah dana perimbangan yg
terserap dibanding yang direncanakan
terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%
31
perimbangan
Jumlah Perda yg dibatalkan dibagi jumlah Perda yg dikirim ke pemerintah utk dievaluasi
Alokasi belanja pada APBD dari DAU
32
Belanja Langsung thd DAU Jumlah belanja langsung dibagi DAU x 100%
Alokasi belanja pada APBD
33
belanja Langsung thd total Total belanja langsung dibagi APBD APBD x 100%
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
34
% Besaran realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan dlm APBD
Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) x 100%
Ada/ Tidak
Perda No. …….. tahun …….. tentang Pelayanan Publik
Apa bila ada Sebutkan namanya - Dana perimbangan yg terserap tahun 2013 Rp……………………………..
- Dana perimbangan yg direncanakan sesuai dg APBD tahun 2013 Rp.…………………………….. - Belanja langsung APBD tahun 2013 Rp.…………………………….. - DAU tahun 2013 Rp.…………………………….. - Total belanja langsung APBD tahun 2013 Rp.…………………………….. - Total belanja APBD tahun 2013 Rp…………………………….. - PAD APBD (realisasi) th.2013 Rp…………………………….. - Total pendapatan dalam APBD (realisasi) th.2013 Rp…………………………….. - Laporan hasil pemeriksaan BPK RI th.2012, dg opini ……… - Laporan hasil pemeriksaan BPK RI th.2013, dg opini ……… - SILPA tahun 2013 Rp…………………………………. - Total pendapatan (realisasi) th.2013 Rp………………………………….
Ada/ Tidak
Ada/ Tidak …….%
…..%
….%
….%
Kewajaran Lapkeu
35
Opini BPK terhadap Jenis Opini BPK thd hasil Lapkeu Laporan Keuangan Daerah daerah untuk 2 tahun terakhir th 2013
Besaran SILPA
36
Rasio SILPA thdp total pendapatan
Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%
Realisasi belanja
37
Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja
Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD x 100%
Jumlah temuan BPK RI yg ditindaklanjuti dibagi dg temuan BPK RI s.d. akhir th 2013
- Temuan BPK RI s.d. akhir th.2012 sebanyak …. temuan
….%
- Temuan BPK RI yg ditindaklanjuti s.d. th.2013 sebanyak ….. temuan - Realisasi PAD th.2013 Rp………………………………….
…..%
Peta potensi daerah
39
Rasio realisasi PAD 2013 terhadap potensi PAD
Jumlah realisasi PAD 2013 dibagi dg potensi PAD x 100%
- Potensi PAD th.2013 Rp.………………………………….
Disclaimer/WDP/WT P
…..%
DPPKAD
12
PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
Peningkatan PAD
40
Peningkatan PAD
Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD th lalu x 100% (PAD 2013PAD 2012) : PAD 2012 x 100%
- Total PAD th.2013 Rp. ………………………………….
Penghargaan
41
Penghargaan dari pemerintah yang diterima Pemda dalam tahun 2013
Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh pemerintah daerah dalam tahun 2013
Pengadaan barang dan jasa
42
Keberadaan
Ada atau tidak ada
Daya saing daerah
43
Jumlah persetujuan investasi
Jumlah ijin investasi dalam Tahun 2013
Penghargaan yg diterima sebanyak …………, tdr dr : 1. Piala …………. 2. Piala ……… 3. Juara ………… 4. Juara ………… 5. Peringkat …. Nasional LPPD. Peraturan Walikota ………. Nomor ….. Tahun ….. tentang ……….. Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota ………… Data Profil Usaha
