KORUPSI MERUPAKAN PERILAKU MENYIMPANG DARI PANCASILA
Disusun Oleh : Untuk memenuhi syarat nilai akhir pendidikan pancasila Nama NIM Kelompok Program Studi Jurusan Dosen
: Putu Tri Sabdojati : 11.11.5146 :D : Strata 1 : Teknik Informatika : Drs. Tahajudin Sudibyo
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA Tahun 2011/2012
KORUPSI MERUPAKAN PERILAKU MENYIMPANG DARI PANCASILA
Abstrak
Tindakan korupsi sangat merugikan Negara dan rakyat Indonesia, Tindakan korupsi sudah tidak sesuai dengan Pancasila. Sejak zaman dahulu korupsi di Indonesia sudah sangat berkembang. Mulai dari zaman penjajahan, zaman orde baru, sampai zaman revolusi. Penyimpangan wewenang pejabat harus ditindak dengan baik oleh penegak hokum. Korupsi merupakan tindakan suap menyuap untuk mengeruk keuntungan pribadi dan golongan. Kurangnya gaji, moral pejabat yang rendah, ketaatan beragama dan pancasila yang kurang merupakan penyebab pokok korupsi terjadi. Korupsi merugikan Negara mengacaukan seluruh cita-cita bangsa yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan PANCASILA. Cara terbaik menanggulangi dan memberantas korupsi adalah harus ada rasa bertanggung jawab dari seseorang yang mempunyai wewenagn, menanamkan rasa cinta terhadap Negara, memahami dan mengamalkan pancasila, beragam dengan baik. Dari pihak penegak hukum harus menindak setiap pelaku korupsi dengan hukuman yang setimpal dan tidak pandang bulu.
BAB I A. Latar Belakang Masalah
Korupsi di Indonesia berkembang pesat, korupsi meluas dimana mana. Sering kali korupsi dilakukan dengan rekayasa yang bagus, sehingga sulit untuk di ungkap. Korupsi memang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Para pelaku korupsi di indonmesia sudah tak terhitung lagi, dari tahun ketahun korupsi di Indonesia terus meningkat missal : Gayus Tambunan
(Gayus Tambunan Mengkorupsi uang pajak yang
seharusnya digunakan untuk pembangunan Negara agar lebih maju) dan masih banyak pejabat Negara lainnya yang terlibat praktek korupsi. Dan umumnya jika ada yang mengetahui praktek ini , banyak yang tidak mau bersaksi, dan jika ada yang mau bersaksi aparat penegak hokum tidak melakukan penegakan hokum sebagaimana mestinya. Pada tahun 2005, menurut data Pasific Economic and Risk Consultancy, Indonesia menempati urutan pertama sebagai Negara terkorup se-Asia Meningkatnya praktek korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak hanya pada perekonomian nasional, tapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua tindakan korupsi memang tidak sesuai dengan pancasila, korupsi menyimpang dari semua sila yang ada pada pancasila. Padahal padaumumnya pelaku korupsi merupakan aparatur Negara, ataupun para penegak hokum yang seharusnya mengerti dan mengamalkan pancasila.
B. Rumusan Masalah 1. Apa itu korupsi? 2. Apa penyebab korupsi terjadi? 3. Apa akibat terjadinya korupsi? 4. Bagaimana cara menanggulangi korupsi?
BAB II
C. Pendekatan
1. Pendekatan Historis Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi. namun hasilnya masih jauh dari harapan. 2. Pendekatan Yuridis .
Dari sisi yuridis akademis, suatu kebijakan itu, baik sebagai kebijakan yang
terikat maupun kebijakan yang aktif, bukan menjadi jalan penilaian dari Hukum Pidana.
Meskipun
suatu
kebijakan
terjadi
suatu
penyimpangan,
baik
penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang, maka penilaian terhadap penyimpangan harus dalam jalan Hukum Administrasi Negara, baik dilakukan koreksi oleh penerbit kebijakan, atasan maupun peradilan administrasi, bukan Hukum Pidana
yang melakukan judgement-nya .
Filosofi
pertama dari
ketentuan ini adalah dihindarinya suatu kriminalisasi kewenangan atau kebijakan yang sebenarnya menjadi jalan Hukum
D. Pembahasan
1. Pengertian Korupsi Korupsi berasal dari bahasa latin corruption atau corruptus. Menurut Andi Hamzah dalam bahasa Indonesia adalah suap menyuap, buruk, busuk, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan maupun Negara. Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari bahasa dan penyampaiannya berbeda, tapi memiliki makna yang sama Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang atau jabatan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Merugikan kepentingan umum dan Negara. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan korupsi apabila dia
menerima
hadiah dari
seseorang
yang
bertujuan
mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan si pemberi hadiah, kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk korupsi. Wertheim menambahkan balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya atau kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya juga bisa dianggap korupsi.
2. Penyebab Terjadinya Korupsi Ada beberapa sebab terjadinya praktek korupsi. Singh (1974) menemukan dalam penelitiannya bahwa penyebab terjadinya korupsi di India adalah kelemahan moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi (17,2%), hambatan struktur sosial (7,08 %). Sementara itu Merican (1971) menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi a. adalah sebagai berikut : b. Peninggalan pemerintahan kolonial. c. Kemiskinan dan ketidaksamaan.
d. Gaji yang rendah. e. Persepsi yang populer. f. Pengaturan yang bertele-tele. g. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.
Di sisi lain Ainan (1982) menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi yaitu :
a. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna. b. Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes. c. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap. d. Dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi. e. Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat dihindarkan. f. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria Tidak dapat menolak suapan dan korupsi, kecuali mengganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya. g. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.
Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab Terjadinya korupsi adalah sebagai berikut : 1. Gaji yang Rendah 2. Warisan pemerntahan kolonial 3. sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal.
Menurut saya pegawai harus memahami dan mengamalkan pancasila agar tidak melakukan praktek korupsi yang merugikan Negara dan orang lain.
3. Akibat terjadinya korupsi Akibat-akib adalah sebagai berikut : 1. Gangguan terhadap perusahaan 2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial. 3. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan. 4. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, 5. Hilangnya sumber-sumber negara, 6. Hilangnya bantuan luar negeri.
Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara mengacaukan seluruh tujuan Negara yang terdapat pada Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila
4. Upaya Penanggulangan korupsi a. Para calon pejabat harus memahami dan mengamalkan pancasila b. Yang paling penting taat beragama c. Sangat selektif dalam memimilh pemimpin. d. Biasakan diri sendiri untuk tidak melakukan tindakan yang menuju ke korupsi e. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu f. Selalu berdoa agar mendapat pemimpin yang baik
5. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan 1. Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya pribadi, keluaraga ataupun kelompok 2. Korupsi
menghambat
majunya
bangsa,
karena
merugikan
Negara,
menghianati panmcasila dan Undang-Undang dasar 1945 3. Cara pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara pencegahan, dan juga usaha untuk memberantas korupsi Saran Jadilah pejabat atau pegawai yang baik dan bijaksana, amalkan pancasila agar tidak menyalahgunakan wewenang.
Daftar Pustaka : Kartono, Kartini. 1983. Pathologi Sosial. Jakarta. Edisi Baru. CV. Rajawali Press. Makalah Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. Makalah Dra. Erika Revida, MS. Makalah Andreas Wibisono
