Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-36431/PP/M.II/15/2012
Jenis Pajak
: Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak
: 2006
Pokok Sengketa
: bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah, koreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak 2006 sebesar Rp. 13.277.864.908,00 yang terdiri dari : Koreksi Harga Pokok Penjualan 1. Entertainment Expense Non Deductible 2. Telephone Mobile 3. Other Expense – Donation
Koreksi Penghasilan Rp.155.257.324,00
Neto
Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto 1. Promotion 2. Medical Exhibition/Symposia 3. Promotion Through Medical TeamRegistration PM Jumlah Koreksi
Rp. 96.205.975,00 Rp. 14.903.893,00 Rp. 12.848.660,00 Rp.123.958.528,00 dari
Luar
Usaha
Rp. 4.337.670.909,00 Rp. 8.093.648.998,00 Rp. 567.329.387,00 Rp. 12.998.649.294,00 Rp.13.277.865.146,00
bahwa terdapat selisih antara jumlah rincian koreksi yang disengketakan dengan nilai sengketa menurut perkembangan sengketa sebesar Rp. 238,00 yaitu antara dari rincian pokok sengketa sebesar Rp 13.277.865.146,00 dengan nilai sengketa sebesar Rp.13.277.864.908,00, Majelis berpendapat besarnya perbedaaan tidak material, dengan demikian jumlah pokok sengketa Penghasilan Neto menurut Majelis adalah sebesar Rp.13.277.865.146,00. Koreksi Harga Pokok Penjualan yang terdiri dari : Koreksi Entertainment Expense Non Deductible sebesar Rp. 96.205.975,00 Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan Trial Balance Audit Balance jumlah sebesar Rp.651.778.703,00 tersebut dipindah/direklas sebagian ke COGS, yaitu akun 6400340 Entertainment Expense Non Deductible sebesar Rp.96.205.975,00 sehingga jumlah Audit Balance atas akun 6400340 Entertainment Expense Non Deductible sebesar Rp.555.572.728,00. Menurut Pemohon : bahwa dari Lampiran I SPT 1771 Tahun 2006 tersebut telah dapat diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal atas Entertainment Expense Non Deductible sebesar Rp.651.778.703,00 jumlah tersebut berasal dari perhitungan 100% x (Rp.96.205.975,00 + Rp.555.572.728,00) = Rp.651.778.703,00 yang sudah termasuk dalam koreksi fiskal yang dilakukan, yang tercantum dalam Lampiran I SPT 1771 Tahun 2006 sebesar Rp.10.025.500.129,00.
Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LHPSL289/WPJ.07/ KP.02.05/2008 tanggal 13 Mei 2008 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Harga Pokok Penjualan atas Entertainment Expense Non Deductible sebesar Rp.96.205.975,00 karena Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran atas transaksi dan bukti yang menunjukkan telah terjadi pembebanan biaya atas Entertainment Expense. bahwa menurut Terbanding pembebanan atas biaya ini bukan merupakan biaya yang digolongkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000. bahwa Pemohon Banding tidak setuju Terbanding melakukan koreksi Harga Pokok Penjualan atas Entertainment Expense Non Deductible sebesar Rp.96.205.975,00 karena Pemohon Banding telah melakukan koreksi penuh atas seluruh biaya perjamuan (Entertainment Expense Non Deductible) sebesar Rp.651.778.703,00 dari total nilai Trial Balance. bahwa menurut Pemohon Banding Entertainment Expense Non Deductible berhubungan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti dan dokumen yang meliputi: • Kertas kerja koreksi fiskal, • List adjustment/reclasification journal entries (audit adjustments), • Detail koreksi Lampiran I SPT 1771 Tahun 2006, • Detail Lampiran II SPT 1771 Tahun 2006. bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam berkas banding serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang, Majelis berpendapat bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan atas Entertainment Expense Non Deductible sebesar Rp.96.205.975,00 yang dikarenakan Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran atas transaksi dan bukti yang menunjukkan telah terjadi pembebanan biaya atas Entertainment Expense adalah tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup, dilain pihak Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung yang menyatakan atas seluruh biaya perjamuan (Entertainment Expense Non Deductible) telah dilakukan koreksi fiskal positif yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006, dengan demikian maka Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti yang mendukung alasan banding Pemohon Banding, sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan berupa Entertainment Expense Non Deductible sebesar Rp.96.205.975,00 tidak dapat dipertahankan.
Koreksi Telephone Mobile sebesar Rp. 14.903.893,00 Menurut Terbanding: bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan atas Telephone Mobile sebesar Rp.14.903.893,00 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan dimana Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran atas transaksi dan bukti yang menunjukkan telah terjadi pembebanan biaya atas Telephone Mobile dan Pemohon Banding terlalu besar menghitung biaya pemakaian Telephone Mobile. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa telepon selular hanya boleh dibebankan sebesar 50%.. Menurut Pemohon : bahwa dari Lampiran I SPT 1771 Tahun 2006 tersebut telah dapat diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal atas Telephone Mobile sebesar Rp.250.411.714,00 jumlah tersebut berasal dari perhitungan 50% x (Rp.14.903.893,00 + 471.015.642,00) = Rp.250.411.714,00 yang sudah termasuk dalam koreksi fiskal yang dilakukan, yang tercantum dalam Lampiran I SPT 1771 Tahun 2006 sebesar Rp.10.025.500.129,00. Menurut Majelis
: bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LHPSL289/WPJ.07/ KP.02.05/2008 tanggal 13 Mei 2008 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Harga Pokok Penjualan atas Telephone Mobile sebesar Rp.14.903.893,00 karena Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran atas transaksi dan bukti yang menunjukkan telah terjadi pembebanan biaya atas Telephone Mobile dan Pemohon Banding terlalu besar menghitung biaya pemakaian Telephone Mobile. bahwa menurut Terbanding berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa telepon selular hanya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen). bahwa Pemohon Banding tidak setuju Terbanding melakukan koreksi Harga Pokok Penjualan atas Telephone Mobile sebesar Rp.14.903.893,00 karena Pemohon Banding telah melakukan koreksi sebagian (50%) atas seluruh biaya pemakaian telepon selular sebesar Rp.250.411.714,00 dari total nilai Trial Balance sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler tanggal 18 April 2002. bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti dan dokumen yang meliputi: • Kertas kerja koreksi fiskal, • List adjustment/reclasification journal entries (audit adjustments), • Detail koreksi Lampiran I SPT 1771 Tahun 2006, • Detail Lampiran II SPT 1771 Tahun 2006. bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam berkas banding serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang, Majelis berpendapat bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan atas Telephone Mobile sebesar Rp.14.903.893,00 yang dikarenakan Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran atas transaksi dan bukti yang
menunjukkan telah terjadi pembebanan biaya atas Telephone Mobile adalah tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup, dilain pihak Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung yang menyatakan atas biaya Telephone Mobile telah dilakukan koreksi fiskal positif sebagian (50%) yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006, dengan demikian maka Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti yang mendukung alasan banding Pemohon Banding, sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan berupa Telephone Mobile sebesar Rp.14.903.893,00 tidak dapat dipertahankan. 3. Koreksi Other Expense – Donation sebesar Rp. 12.848.660,00 Menurut Terbanding: bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan atas Other Expense-Donation sebesar Rp.12.848.660,00 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan dimana Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran atas transaksi dan bukti yang menunjukkan telah terjadi pembebanan biaya atas Other Expense-Donation, dengan demikian Other Expense-Donation adalah merupakan biaya yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000. Menurut Pemohon : bahwa dari Lampiran I SPT 1771 Tahun 2006 tersebut telah dapat diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal atas Other Expense-Donation sebesar Rp.59.495.361,00 jumlah tersebut berasal dari perhitungan 100% x (Rp.12.848.660,00 + 46.646.701,00) = Rp.59.495.361,00 yang sudah termasuk dalam koreksi fiskal yang dilakukan, yang tercantum dalam Lampiran I SPT 1771 Tahun 2006 sebesar Rp.10.025.500.129,00. Menurut Majelis
: bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LHPSL289/WPJ.07/ KP.02.05/2008 tanggal 13 Mei 2008 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Harga Pokok Penjualan atas Other Expense-Donation sebesar Rp.12.848.660,00 karena Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran atas transaksi dan bukti yang menunjukkan telah terjadi pembebanan biaya atas Other Expense-Donation. bahwa menurut Terbanding atas Other Expense-Donation adalah merupakan biaya yang yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000. bahwa Pemohon Banding tidak setuju Terbanding melakukan koreksi Harga Pokok Penjualan atas Other Expense-Donation sebesar Rp.12.848.660,00 karena Pemohon Banding telah melakukan koreksi penuh atas seluruh biaya sumbangan (Other Expense-Donation) sebesar Rp.59.495.361,00 dari total nilai Trial Balance. bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti dan dokumen yang meliputi: • Kertas kerja koreksi fiskal, • List adjustment/reclasification journal entries (audit adjustments), • Detail koreksi Lampiran I SPT 1771 Tahun 2006,
• Detail Lampiran II SPT 1771 Tahun 2006/ bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam berkas banding serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang, Majelis berpendapat bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan atas Other Expense-Donation sebesar Rp.12.848.660,00 yang dikarenakan Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran atas transaksi dan bukti yang menunjukkan telah terjadi pembebanan biaya atas Other Expense-Donation adalah tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup, dilain pihak Pemohon Banding dapat menunjukkan buktibukti pendukung yang menyatakan atas seluruh biaya sumbangan (Other Expense-Donation) telah dilakukan koreksi fiskal positif yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006, dengan demikian maka Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti yang mendukung alasan banding Pemohon Banding, sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan berupa Other Expense-Donation sebesar Rp.12.848.660,00 tidak dapat dipertahankan. II Koreksi Penghasilan Neto dari Luar Usaha (Other Income) sebesar Rp.155.257.324,00 Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan pengujian antara jumlah other income yang dilaporkan di GL/ audit report Rp.356.257.331,00 setelah dikurangi dengan penghasilan bunga final cfm SPT Rp.201.993.121,00 adalah Rp.154.264.210,00. Jumlah ini jika dibandingkan dengan jumlah koreksi pendapatan bunga Rp.155.257.324,00 masih ada selisih Rp.993.114,00. Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak dapat memahami maksud Terbanding bahwa tidak ada kesesuaian tanggal dan nilai transaksi dari masingmasing bukti pendukung, berdasarkan General Ledger jelas terlihat bahwa Pemohon Banding telah mencatat biaya bunga sebesar Rp. 155.257.324,00 di bulan Juli dan Agustus tahun 2006. Menurut Majelis
: bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LHPSL289/WPJ.07/ KP.02.05/2008 tanggal 13 Mei 2008 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Penghasilan Neto dari Luar Usaha sebesar Rp.155.257.324,00 dikarenakan Pemohon Banding belum memperhitungkan penghasilan luar usaha yang berasal dari pendapatan bunga dari PT. DKSH Tunggal berdasarkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23. bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Penghasilan Neto dari Luar Usaha sebesar Rp.155.257.324,00 dikarenakan menurut Pemohon Banding telah mencatat pendapatan bunga dari PT DKSH sebesar Rp. 155.257.324,00 di Akun No. 75500000 “Other Interest Income. Pendapatan bunga tersebut berasal dari denda keterlambatan pembayaran piutang usaha yang diterima oleh Pemohon Banding dari PT DKSH Tunggal. bahwa menurut Pemohon Banding pendapatan bunga bukan objek Pajak Penghasilan (PPh) Final, sedangkan Terbanding membandingkan pendapatan bunga cfm GL/Audit Report dengan objek PPh Final yang Pemohon Banding laporkan di SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 (Formulir 1771-IV).
bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti dan dokumen yang meliputi: - GL 75500000 Other Interest Income. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding dan buktibukti yang diajukan serta penjelasan dari Pemohon Banding dan Terbanding, diketahui bahwa Penghasilan Neto dari Luar Usaha sebesar Rp.155.257.324,00 berasal dari denda keterlambatan pembayaran piutang usaha yang diterima oleh Pemohon Banding dari PT DKSH Tunggal. Pendapatan bunga yang diterima dari PT.DKSH Tunggal telah dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23 dengan nomor bukti potong 00018/PPH23-26/DKSH/VII /2006 tanggal 1 Juli 2006 sebesar Rp.1.593.792,00 dengan nilai DPP sebesar Rp.10.625.280,00 dan 00004/PPH23-26/DKSH/X/2006 tanggal 1 Oktober 2006 sebesar Rp.21.694.806,00 dengan nilai DPP sebesar Rp.144.632.044,00. bahwa berdasarkan GL 75500000 Other Interest Income sebesar Rp.356.257.331,00, diketahui bahwa Other Interest Income yang dilaporkan Pemohon Banding terdiri dari penghasilan bunga yang merupakan obyek PPh Final menurut SPT Tahunan PPh Badan dan pendapatan bunga yang diterima dari PT. DKSH Tunggal sebesar Rp.155.257.324,00. Pemohon Banding melakukan koreksi negatif sebesar Rp.356.257.331,00 yang merupakan Permanent Fiscal Adjustment. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d No. 17 Tahun 2000 dijelaskan bahwa atas penghasilan berupa bunga wajib dipotong sebesar 15% dari jumlah bruto dan atas penghasilan bunga tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan sebagai Objek Pajak yang penghasilan tersebut harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Pemohon Banding bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding dan buktibukti yang diajukan serta penjelasan dari Pemohon Banding dan Terbanding diketahui bahwa Pemohon Banding telah membuktikan bahwa pendapatan bunga yang diterima dari PT. DKSH Tunggal telah dicatat sebagai Other Interest Income, tetapi oleh Pemohon Banding dilakukan koreksi negatif sehingga Other Interest Income yang tercatat sebagai Fiscal Balance adalah nihil, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pendapatan bunga yang diterima dari PT. DKSH Tunggal belum dilaporkan sebagai Penghasilan Luar Usaha sehingga Majelis memutuskan koreksi Penghasilan Neto dari Luar Usaha sebesar Rp.155.257.324,00 tetap dipertahankan. III Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto yang terdiri dari : Koreksi Biaya Promotion sebesar Rp.4.337.670.909,00 Menurut Terbanding: bahwa koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas Biaya Promotion sebesar Rp.4.337.670.909,00 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan dimana Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran atas transaksi dan bukti yang menunjukkan telah terjadi pembebanan biaya, dengan demikian biaya promotion adalah bukan merupakan biaya yang digolongkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas Biaya Promotion sebesar Rp.4.337.670.909,00 dikarenakan biaya ini merupakan bagian dari kegiatan perusahaan untuk memperkenalkan dan meningkatkan penjualan produk-produk perusahaan yang antara lain berupa biaya seminar, sponsorship, produk champaign, dan lain-lain. Menurut Majelis
: bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LHPSL289/WPJ.07/ KP.02.05/2008 tanggal 13 Mei 2008 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas Biaya Promotion sebesar Rp.4.337.670.909,00 karena Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran atas transaksi dan bukti yang menunjukkan telah terjadi pembebanan biaya atas Biaya Promotion. bahwa menurut Terbanding pembebanan atas biaya ini sebahagian besar adalah pengeluaran untuk sponsorship para dokter dan juga terdapat pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha perusahaan. Dengan demikian atas Biaya Promotion, Terbanding tidak dapat meyakini biaya tersebut benar-benar dikeluarkan dalam rangka kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. bahwa Pemohon Banding tidak setuju Terbanding melakukan koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas Biaya Promotion sebesar Rp.4.337.670.909,00 karena menurut Pemohon Banding biaya ini merupakan bagian dari kegiatan perusahaan untuk memperkenalkan dan meningkatkan penjualan produk-produk perusahaan yang antara lain berupa biaya seminar, sponsorship, produk champaign, dan lainlain. bahwa menurut Pemohon Banding Biaya Promotion berhubungan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. bahwa menurut Pemohon Banding di dalam industri farmasi, berdasarkan kode etik, untuk obat-obat yang tergolong dalam kategori prescription product (obat resep), pemasarannya tidak boleh dilakukan secara terbuka atau secara umum, seperti melalui media cetak dan elektronik. Dengan demikian, maka proses pemasaran untuk obat-obat tersebut adalah melalui media yang bersifat ilmiah seperti melalui simposium dan kongres. bahwa menurut Pemohon Banding melalui berbagai seminar medis, para dokter dapat mengetahui perkembangan terakhir dari suatu
penyakit atau bahan-bahan yang diperlukan untuk mengobati penyakit tersebut. Di samping itu, perusahaan Pemohon Banding juga perlu mengadakan seminar bagi para dokter untuk memberikan pemahaman yang baik bagi para dokter mengenai obat-obat yang Pemohon Banding jual dan tentunya manfaat dari obat-obat yang Pemohon Banding jual tersebut. bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti dan dokumen yang meliputi: • Detail GL, • Voucher-voucher terkait yang dikoreksi, • Ledger promotion, • Debit Note 160000779, • Receipt pembayaran 0068/CMB/III/200, • Debit Note 00431/12/2006. bahwa dari jumlah Biaya Promotion sebesar Rp. 4.337.670.909,00 yang menjadi pokok sengketa, dalam penelitian bersama Pemohon Banding hanya dapat menyampaikan bukti Biaya Promotion sebesar Rp.2.112.568.067,00 yang terdiri dari: • Tagihan dari Combiphar sebesar Rp.116.534.526,00, • Biaya reimbursement for additional disc, XXX yang merupakan tagihan dari PT. DKSH sebesar Rp.521.894.506,00, • Biaya reimbursement fo additional disc XXX ke antara lain : PT. Acacia Mitra Abadi, Rezkindo Jaya Farma, Combi Putra sebesar Rp.1.474.139.135,00. bahwa Majelis telah meneliti bukti-bukti pendukung yang disampaikan Pemohon Banding dan Majelis dapat memahami bahwa Biaya Promotion merupakan biaya untuk mempromosikan obatobatan yang tergolong dalam kategori prescription product (obat resep), pemasarannya tidak boleh dilakukan secara terbuka atau secara umum, seperti melalui media cetak dan elektronik melainkan melalui media yang bersifat ilmiah seperti simposium dan kongres. bahwa Majelis berpendapat karena berdasarkan kode etik, Pemohon Banding tidak dapat melakukan promosi obat yang termasuk dalam obat resep melalui iklan sebagaimana produk lainnya (obat bebas/obat tanpa resep), maka cukup wajar bahwa promosi obat demikian itu dalam kenyataannya dilakukan melalui dokter dalam bentuk simposium dan kongres. bahwa menurut Majelis Biaya Promotion yang digunakan dalam rangka untuk membiayai seminar medis dalam bentuk simposium dan kongres yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang baik bagi para dokter untuk dapat mengetahui dan mempergunakan produk Pemohon Banding, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Biaya Promotion merupakan biaya yang digolongkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding dan buktibukti yang diajukan serta penjelasan dari Pemohon Banding dan Terbanding diketahui bahwa dari Biaya Promotion yang menjadi sengketa sebesar Rp.4.337.670.909,00, Pemohon Banding hanya dapat membuktikan sebesar Rp.2.112.568.167,00. Berdasarkan bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding atas tagihan dari combiphar senilai Rp.116.534.526,00 tersebut Majelis berpendapat bahwa pengeluaran tersebut tidak terkait dengan kegiatan usaha yang digolongkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Dengan demikian Majelis berkesimpulan dari jumlah koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas Biaya Promotion sebesar Rp.4.337.670.909,00 untuk jumlah koreksi sebesar Rp.1.996.033.641,00 terdapat cukup bukti pendukungnya sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisanya sebesar Rp.2.341.637.268,00 yang dikarenakan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pendukung dan biaya tersebut tidak terkait dengan kegiatan usaha yang digolongkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000, maka atas koreksi sebesar Rp.2.341.637.268,00 tersebut tetap dipertahankan. 2.
Koreksi Biaya Medical Rp.8.093.648.998,00
Exhibition/Symposia
sebesar
Menurut Terbanding: bahwa koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas Biaya Medical Exhibition/Symposia sebesar Rp.8.093.648.998,00 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan dimana Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran atas transaksi dan bukti yang menunjukkan telah terjadi pembebanan biaya, dengan demikian biaya medical exhibition/symposia adalah bukan merupakan biaya yang digolongkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas Biaya Medical Exhibition/Symposia sebesar Rp.8.093.648..998,00 dikarenakan biaya ini merupakan bagian dari kegiatan perusahaan untuk memperkenalkan dan meningkatkan penjualan produk-produk perusahaan yang antara lain berupa biaya penyelenggaraan simposium, pameran, mensponsori dokter untuk mengikuti suatu simposium, dan lain-lain. Menurut Majelis
: bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LHPSL289/WPJ.07/ KP.02.05/2008 tanggal 13 Mei 2008 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas Biaya Medical Exhibition/ Symposia sebesar Rp.8.093.648.998,00 karena Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran atas transaksi dan bukti yang
menunjukkan telah terjadi pembebanan biaya atas Biaya Medical Exhibition/ Symposia. bahwa menurut Terbanding pembebanan atas biaya ini sebahagian besar adalah pengeluaran untuk sponsorship penyelenggaraan symposium, pameran, kerjasama dengan fakultas kedokteran universitas, mensponsori dokter untuk mengikuti suatu symposia. Dengan demikian atas Biaya Medical Exhibition/ Symposia, Terbanding tidak dapat meyakini biaya tersebut benar-benar dikeluarkan dalam rangka kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. bahwa Pemohon Banding tidak setuju Terbanding melakukan koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas Biaya Medical Exhibition/Symposia sebesar Rp.8.093.648.998,00 karena menurut Pemohon Banding biaya ini merupakan bagian dari kegiatan perusahaan untuk memperkenalkan dan meningkatkan penjualan produk-produk perusahaan yang antara lain berupa biaya penyelenggaraan simposium, pameran, mensponsori dokter untuk mengikuti suatu simposium. bahwa menurut Pemohon Banding Biaya Medical Exhibition/Symposia berhubungan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. bahwa menurut Pemohon Banding di dalam industri farmasi, berdasarkan kode etik, untuk obat-obat yang tergolong dalam kategori prescription product (obat resep), pemasarannya tidak boleh dilakukan secara terbuka atau secara umum, seperti melalui media cetak dan elektronik. Dengan demikian, maka proses pemasaran untuk obat-obat tersebut adalah melalui media yang bersifat ilmiah seperti melalui simposium dan kongres. bahwa menurut Pemohon Banding melalui berbagai seminar medis, para dokter dapat mengetahui perkembangan terakhir dari suatu penyakit atau bahan-bahan yang diperlukan untuk mengobati penyakit tersebut. Di samping itu, perusahaan Pemohon Banding juga perlu mengadakan seminar bagi para dokter untuk memberikan pemahaman yang baik bagi para dokter mengenai obat-obat yang Pemohon Banding jual dan tentunya manfaat dari obat-obat yang Pemohon Banding jual tersebut. bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti dan dokumen yang meliputi : • Invoice, • Request form. bahwa dari jumlah Biaya Medical Exhibition/Symposia sebesar Rp.8.093.648.998,00 yang menjadi pokok sengketa, dalam penelitian
bersama Pemohon Banding hanya dapat menyampaikan bukti Biaya Medical Exhibition/Symposia sebesar Rp.3.914.145.445. bahwa Majelis telah meneliti bukti-bukti pendukung yang disampaikan Pemohon Banding dan Majelis dapat memahami bahwa Biaya Medical Exhibition/Symposia merupakan biaya untuk mempromosikan obat-obatan yang tergolong dalam kategori prescription product (obat resep), pemasarannya tidak boleh dilakukan secara terbuka atau secara umum, seperti melalui media cetak dan elektronik melainkan melalui media yang bersifat ilmiah seperti simposium dan kongres. bahwa Majelis berpendapat berdasarkan kode etik, Pemohon Banding tidak dapat melakukan promosi obat yang termasuk dalam obat resep melalui iklan sebagaimana produk lainnya (obat bebas/obat tanpa resep), dan bahwa promosi obat demikian itu dalam kenyataannya dilakukan melalui dokter dalam bentuk simposium dan kongres. bahwa menurut Majelis Biaya Medical Exhibition/Symposia yang digunakan dalam rangka untuk membiayai sponsorship penyelenggaraan simposium, pameran, kerjasama dengan fakultas kedokteran universitas, mensponsori dokter untuk mengikuti suatu symposia yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang baik bagi para dokter untuk dapat mengetahui dan mempergunakan produk Pemohon Banding, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Biaya Medical Exhibition/Symposia merupakan biaya yang digolongkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding dan buktibukti yang diajukan serta penjelasan dari Pemohon Banding dan Terbanding diketahui bahwa dari Biaya Medical Exhibition/ Symposia yang menjadi sengketa sebesar Rp.8.093.648.998,00, Pemohon Banding hanya dapat membuktikan sebesar Rp.3.914.145.445,00. bahwa dalam kenyataannya, manfaat yang diperoleh dari upaya pemasaran produk secara tidak langsung melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan para dokter, tidak sepenuhnya dinikmati oleh Pemohon Banding, karena para dokter tersebut secara pribadi baik langsung maupun tidak langsung juga memperoleh manfaat dari segi pengetahuan mengenai kedokteran pada umumnya maupun mengenai perkembangan obat-obatan pada khususnya. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, data yang ada dalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan mengenai perolehan manfaat yang tidak sepenuhnya dinikmati oleh Pemohon Banding, melainkan juga dinikmati oleh pihak lain yang terlibat, untuk koreksi Biaya Medical Exhibition/Symposia, Majelis mengambil sikap dari jumlah bukti
yang disampaikan sejumlah Rp.3.914.145.445,00 mengabulkan 50% (lima puluh persen) koreksi tidak dapat dipertahankan. bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas koreksi Pengurang Penghasilan Bruto berupa Biaya Medical Exhibition/ Symposia sebesar Rp.8.093.648.998,00 dari jumlah tersebut Pemohon Banding hanya dapat membuktikan sebesar Rp.3.914.145.445,00 yang tidak dapat dipertahankan sebesar 50% x Rp.3.914.145.445,00 atau sebesar Rp.1.957.072.723,00, sedangkan sisanya sebesar Rp.6.136.576.275,00 yang dikarenakan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pendukung dan biaya tersebut tidak terkait dengan kegiatan usaha yang digolongkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, maka atas koreksi sebesar Rp.6.136.576.275,00 tersebut tetap dipertahankan. 3. Koreksi Biaya Promotion Through Medical Team-Registration PM sebesar Rp.567.329.387,00 Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan ledger Promotion Through Medical TeamRegistration PM sebesar Rp.1.134.658.774,00, Pemohon Banding membebankan dalam SPT Rp.567.329.387,00 yang berisikan pembayaran kepada dokter-dokter untuk mengikuti seminar medis sebagai biaya registrasi/symposium. Terbanding mengkoreksi karena tidak ada bukti langsung bahwa seminar yang diikuti dokter-dokter tersebut berhubungan dengan produk yang dipasarkan oleh Pemohon Banding atau produk yang dihasilakn Pemohon Banding. Menurut Pemohon : bahwa biaya promotion through medical team-registration pm dalam ledger adalah sebesar Rp.1.134.658.774,00. Oleh karena di dalam jumlah tersebut terdapat biaya akomodasi yang sulit dipisahkan dengan biaya registrasi, maka Pemohon Banding sudah mengkoreksi 50% x Rp.1.134.658.774,00 = Rp.567.329.387,00. Menurut Majelis
: bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LHPSL289/WPJ.07/ KP.02.05/2008 tanggal 13 Mei 2008 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas Biaya Promotion Through Medical Team-Registration PM sebesar Rp.567.329.387,00 karena Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran atas transaksi dan bukti yang menunjukkan telah terjadi pembebanan biaya atas Biaya Promotion Through Medical Team-Registration PM. bahwa menurut Terbanding berdasarkan Ledger Promotion Through Medical Team-Registration PM sebesar Rp.1.134.658.774,00 yang oleh Pemohon Banding dilakukan koreksi fiskal sebesar 50% dan membebankan dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 sebesar Rp.567.329.387,00 yang berisikan pembayaran kepada dokter-dokter untuk mengikuti seminar medis sebagai biaya registrasi/simposium. bahwa menurut Terbanding pembebanan atas biaya ini sebahagian besar adalah pengeluaran untuk sponsorship biaya registrasi seminar medis bagi dokter, yang sesuai dengan produk-produk perusahaan. Kenyataannya pemberian sponsorship kepada para dokter tersebut
lebih bersifat pemberian kenikmatan dan entertainment. Dengan demikian atas Biaya Promotion Through Medical Team-Registration PM, Terbanding tidak dapat meyakini biaya tersebut benar-benar dikeluarkan dalam rangka kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. bahwa Pemohon Banding tidak setuju Terbanding melakukan koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas Biaya Promotion Through Medical Team-Registration PM sebesar Rp.567.329.387,00 karena menurut Pemohon Banding biaya ini merupakan bagian dari kegiatan promosi perusahaan berupa sponsorship biaya registrasi seminar medis bagi dokter, yang sesuai dengan produk-produk Pemohon Banding. Oleh karena di dalam jumlah Rp.1.134.658.774,00 terdapat biaya akomodasi yang sulit dipisahkan dengan biaya registrasi, maka Pemohon Banding sudah melakukan koreksi sebesar 50% x Rp.1.134.658.774,00 = Rp.567.329.387. bahwa menurut Pemohon Banding Biaya Promotion Through Medical Team-Registration PM berhubungan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. bahwa menurut Pemohon Banding di dalam industri farmasi, berdasarkan kode etik, untuk obat-obat yang tergolong dalam kategori prescription product (obat resep), pemasarannya tidak boleh dilakukan secara terbuka atau secara umum, seperti melalui media cetak dan elektronik. Dengan demikian, maka proses pemasaran untuk obat-obat tersebut adalah melalui media yang bersifat ilmiah seperti melalui simposium dan kongres. bahwa menurut Pemohon Banding melalui berbagai seminar medis, para dokter dapat mengetahui perkembangan terakhir dari suatu penyakit atau bahan-bahan yang diperlukan untuk mengobati penyakit tersebut. Di samping itu, perusahaan Pemohon Banding juga perlu mengadakan seminar bagi para dokter untuk memberikan pemahaman yang baik bagi para dokter mengenai obat-obat yang Pemohon Banding jual dan tentunya manfaat dari obat-obat yang Pemohon Banding jual tersebut. bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam berkas banding serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang, Majelis berpendapat bahwa koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas Biaya Promotion Through Medical Team-Registration PM sebesar Rp.567.329.387,00 yang dikarenakan Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran atas transaksi dan bukti yang menunjukkan telah terjadi pembebanan biaya atas Biaya Promotion Through Medical Team-Registration PM adalah tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup, dilain pihak Pemohon Banding dapat menunjukkan buktibukti pendukung yang menyatakan atas Biaya Promotion Through Medical Team-Registration PM telah dilakukan koreksi fiskal positif
sebagian (50%) yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006, dengan demikian maka Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti yang mendukung alasan banding Pemohon Banding, sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pengurang Penghasilan Bruto atas Biaya Promotion Through Medical TeamRegistration PM sebesar Rp.567.329.387,00 tidak dapat dipertahankan. Menimbang
: bahwa selain koreksi Penghasilan Neto dalam pokok sengketa ini juga terdapat koreksi Kredit Pajak sebesar Rp. 125.500.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.
Menurut Terbanding: bahwa atas biaya Fiskal Luar Negeri tersebut tidak ditemukan bukti pendukung yang memadai yang menyatakan adanya hubungan antara perjalanan keluar negeri yang dilakukan oleh orang-orang tersebut dengan kegiatan usaha Pemohon Banding. Misalnya adanya kontrak/project yang melatarbelakangi perjalanan keluar negeri tersebut, dengan demikian Terbanding tidak bisa meyakini apakah biaya perjalanan tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan perusahaan ataukah untuk kepentingan pribadi karyawan. Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan lampiran daftar pegawai yang dilaporkan dalam SPT PPh 1721 dan daftar SKFLN serta photo copy SKFLN sebanyak 126 lembar yang terdiri dari 125 x Rp.1.000.000,00 = Rp.125.000.000,00 dan 1 x Rp.500.000,00 = Rp.500.000,00. Menurut Majelis
: bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LHPSL289/WPJ.07/ KP.02.05/2008 tanggal 13 Mei 2008 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Kredit Pajak PPh Badan berupa Fiskal Luar Negeri sebesar Rp.125.500.000,00 karena dalam form Fiskal Luar Negeri nama penanggung pajak diisi sendiri oleh Pemohon Banding serta Terbanding tidak memperoleh bukti pendukung yang memadai yang menyatakan bahwa nama-nama yang tercantum dalam Fiskal Luar Negeri tersebut benar-benar merupakan karyawan dari Pemohon Banding. bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas koreksi positif Kredit Pajak PPh Badan berupa Fiskal Luar Negeri sebesar Rp.125.500.000,00 karena Fiskal Luar Negeri yang Pemohon Banding bayarkan berhubungan dengan perjalanan dinas karyawan Pemohon Banding ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan. bahwa menurut Pemohon Banding form Fiskal Luar Negeri tersebut tidak ditulis lengkap oleh pihak keimigrasian dikarenakan keterbatasan waktu untuk mengisi secara lengkap form Fiskal Luar Negeri tersebut. bahwa dalam penelitian bersama atas bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding yang terdiri dari : • SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2006, • Daftar Pembayaran SKFLN, • Foto copy tanda bukti pembayaran SKFLN, • GL No akun 26600303 SKFLN senilai Rp.147.500.000,00.
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding serta datadata yang dikemukakan oleh Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis berpendapat dari bukti-bukti yang dikemukakan oleh Pemohon Banding dapat diyakinkan bahwa form Fiskal Luar Negeri telah ditulis dengan benar dan menyangkut karyawan Pemohon Banding dengan demikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang mendukung untuk dapat diperhitungkan sebagai Kredit Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2000, sehingga atas Bukti Fiskal Luar Negeri sebesar Rp.125.500.000,00 yang dapat dikreditkan sebesar Rp.109.500.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp.16.000.000,00 tidak dapat dikreditkan sehubungan dengan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa nama yang tercantum dalam form Fiskal Luar Negeri termasuk dalam daftar karyawan Pemohon Banding. bahwa berdasarkan data dan keterangan yang ada didalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa dari jumlah koreksi Kredit Pajak PPh Badan berupa Fiskal Luar Negeri sebesar Rp.125.500.000,00 untuk jumlah koreksi sebesar Rp.109.500.000,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisanya sebesar Rp.16.000.000,00 tetap dipertahankan. bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Penghasilan Neto tahun 2006 menjadi sebagai berikut : Penghasilan Neto cfm. Keputusan Terbanding Koreksi yang tidak dapat dipertahankan I Koreksi Harga Pokok Penjualan 1. Entertainment Expense Non Deductible 2. Telephone Mobile 3. Other Expense – Donation
II Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto 1. Promotion 2. Medical Exhibition/Symposia 3. Promotion Through Medical TeamRegistration PM
Rp.71.395.682.167,00
Rp. Rp. Rp. Rp.
96.205.975,00 14.903.893,00 12.848.660,00 123.958.528,00
Rp. 1.996.033.641,00 Rp. 1.957.072.723,00 Rp. 567.329.387,00 Rp. 4.520.435.751,00
Penghasilan Neto seharusnya
Rp.66.751.287.888,00
Kredit Pajak cfm. Keputusan Terbanding Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Kredit Pajak seharusnya
Rp.28.620.986.826,00 Rp. 109.500.000,00 Rp.28.730.486.826,00
Memperhatikan
:
Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan tersebut diatas.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
Memutuskan
:
Menyatakan Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP389/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 2 April 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00148/406/06/052/08 tanggal 13 Mei 2008, sehingga jumlah yang lebih dibayar menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan yang terutang Kredit Pajak Pajak yang kurang (lebih) dibayar
Rp.66.751.287.888,00 Rp.66.751.287.888,00 Rp.20.007.886.100,00 Rp.28.730.486.826,00 (Rp. 8.722.600.726,00)
