Kopperindag dan PP 2015

Kopperindag dan PP 2015

LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2015

i



ii


DAFTAR ISI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOPPERINDAG DAN PP KABUPATEN TEBO TAHUN 2015 KATA PENGANTAR ..................................................................................... DAFTAR ISI ..................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................... BAB. I. PENDAHULUAN .............................................................................. 1. GAMBARAN UMUM.............................................................. 2. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................ 3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................ 4. SISTIMATIKA PENYUSUNAN LAKIP .................................... BAB. II

i ii iii 1 1 2 2 17

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................ PERENCANAAN ........................................................................... RENCANA STRATEGIS .................................................................. 1) Visi ..................................................................................... 2) Misi ..................................................................................... 3) Tujuan dan Sasaran .............................................................. 4) Strategi dan Kebijakan .........................................................

19 19 19 20 21 21

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ A. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran ............................... B. Akuntabilitas Keuangan ........................................................

26 26 27

BAB. IV

PENUTUP ..................................................................................... A. Tinjauan Umum .................................................................... B. Strategis Pemecahan Masalah ...........................................

30 30 30

LAMPIRAN


iii


RINGKASAN EKSEKUTIF Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan setiap kegiatan kepada masyarakat / rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Pertanggungjawaban disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo memuat tentang pencapaian kinerja selama Tahun 2015 yang ditinjau dari realisasi atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang dimuat dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan. Dalam Rencana Kerja TahunanTahun 2015 telah ditetapkan 16 (enam belas) Program dan 47 Kegiatan yang diwijudkan melalui Penetapan Kinerja yang dilaksanakan dan harus dicapai selama Tahun 2015 oleh Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo, dari hasil Laporan menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan untuk setiap indikator kinerjanya. Capaian strategis yaitu: 1. Kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air 3. Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas operasional 4. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Kegiatan penyediaan alat Tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komp. Instalasi listrik/ penerangan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan bahan bacaan & Peraturan Perundang-undangan 11. Penyediaan makan dan minuman 12. Rapat-rapat konsultasi keluar daerah 13. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran 14. Pengadaan kendaraan dinas operasional 15. Pengadaan perlengkapan gedung kantor


iv


16. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 17. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas 18. Pemeliharaan rutin berkala meubeler 19. Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannnya 20. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu 21. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal 22. Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 23. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 24. Penyusunan laporan Tahunan 25. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 26. Fasilitasi pengembangan UKM 27. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil dan menengah sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) 28. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 29. Monitoring evaluasi dan pelaporan 30. Fasilitasi penyelesaian permsalahan-permasalahan pengaduan konsumen 31. Operasionalisasi dan pengembangan UTTP kemeterologian daerah 32. Pengembangn data base unggulan 33. Pengembangan pasar dan distribusi barang /Produk 34. Pengembangan pasar lelang daerah 35. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri 36. Monitoring evaluasi dan pelaporan 37. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan 38. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan 39. DAK bidang perdagangan 40. Pengembangan insfrastruktur kelembagaan standarisasi 41. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 42. Penguatan sistem informasi teknologi 43. Pelatihan packing/ kemasan pada produk makanan 44. Bazar produk IKM dalam rangka MTQ tingkat Provinsi 45. Pembinaan IKM dalam memperkuta klaster industri LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2015

v


46. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 47. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat.


vi


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Gambaran Umum Kabupaten Tebo sebagai daerah otonom terbentuk sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Tebo merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bungo dan menjadi salah satu dari lima daerah kabupaten pemekaran di Provinsi Jambi. Seiring dengan tujuan dan harapan masyarakat Kabupaten Tebo, pembentukan Kabupaten Tebo diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Tebo sampai dengan saat ini telah dirasakan peningkatan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Dengan terus berkembangnya dinamika pembangunan, kebutuhan masyarakat dan tantangan pada masa mendatang diperlukan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan sehingga tujuan dan harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tebo dapat tercapai. Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo No. 26 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar. Selanjutnya sebagai upaya untuk mengetahui ketercapaian pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyakat selama tahun anggaran 2015 pada Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar, diperlukan pengukuran kinerja dalam konteks Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP pada dasarnya mempunyai 2 makna, yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, maka sebagai bahan evaluasi dan implementasi amanat kebijakan peraturan perundangundangan, khususnya kebutuhan pembangunan, dalam laporan ini diperlukan gambaran rencana strategis Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo yang memuat visi, misi dan arah kebijakan sesuai kondisi dan karakteristik bidang kegiatan di lingkup Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar. Penyusunan Program Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo Tahun 2015 dilandasi oleh peraturan perundangundangan sebagai berikut: 1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Saraolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 3. Undang-Undang No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;


1


4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 7. Peraturan Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 22/ PER/M. KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi; 8. Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan TAPKIN dan LKJIP; 1.2. Maksud dan Tujuan. Penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo tahun 2015 ditujukan menjadi pedoman penyelenggaraan program yang mengacu pada tingkat pencapaian hasil dan sasaran program pembangunan dengan melakukan perbandingan antara indikator dan sasaran kinerja yang direncanakan dengan realisasinya. Adapun maksud dari penyusunan LKjIP pada anggaran tahun 2015 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah). Sedangkan tujuannya adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak yang memberikan mandat agar tercipta sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Penyusunan LKJIP akhirnya diharapkan dapat menciptakan kepemerintahan yang baik (good governance). 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo No. 26 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo, secara hirarkis susunan kepegawaian digambarkan sebagai berikut: 1.3.1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo terdiri dari : 1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat, membawahkan : a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Program. 3.

Bidang Koperasi, membawahkan : a.Seksi Koperasi;


2


b.Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan c. Seksi Fasilitasi, Pembiyaan dan Simpan Pinjam. 4.

Bidang Perindustrian, membawahkan : a. Seksi industry Kecil dan Kerajinan; b. Seksi Industri Menengah dan Besar; dan c.Seksi Informasi Teknologi dan Pemasaran.

5.

Bidang Perdagangan, membawahkan : a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri; b. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan c.Seksi Promosi, Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian.

6.

Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan : a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pasar; b. Seksi Pengelolaan, Penertiban dan Keamanan Pasar; dan c. Seksi Penempatan Pedagang.

1.3.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

A. Kepala Dinas; (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan Daerah Kabupaten di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : a. perumusan Kebijakan teknis di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayangan umum di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar; c. pelaksanaan semua pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap tugas dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar; d. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar; e. pelaksanaan pembinaan terhadap staf; dan f. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. B. Sekretariat; (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas umum, mengelola kegiatan tata usaha, LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2015

3


(2)

kepegawaian, keuangan dan rumah tangga dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pembinaan pada pegawai, organisasi dan tata laksana dinas; b. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan perbendaharaan; c. melaksanakan tugas peyusunan program dan pelaporan kegiatan dinas; d. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, pemeliharaan gedung kantor, peralatan kantor, perlengkapan kantor, kendaraan dinas dan perasional, pengadaan kendaraan dinas dan operasional, protokoler dan kebutuhan rumah tangga, perlengkapan pegawai; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugasnya Sekretariat, membawahkan: a. subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Program dan Pelaporan. Dimana masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. a. subbagian Umum dan Kepegawaian; (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun, menatausahakan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, pembinaan dan pemberdayaan aparatur dan pengeloaan administrasi kepegawaian dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. melaksanakan semua urusan umum, inventaris dan perlengkapan dinas, menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang umum; b. pembinaan disiplin pegawai , pengembangan sumberdaya aparatur, penjenjangan karir, menyusun analisa kebutuhan tambahan pegawai’ mutasi pegawai, gaji berkala dan kepangkatan; c. membuat rencana kebutuhan pegawai dan peningkatan kesejahteraan pegawai; d. mempersiapkan dan melaksanakan evaluasi absensi pegawai (pagi dan sore); e. membuat surat teguran secara lisan dan tertulis kepada pegawai yang melanggar displin PNS; f. melakukan koordinasi dengan bidang dan bagian lain yang berkaitan dengan kepegawaian danumum; g. memberikan saran dan pertimbangan hasil telaah, laporan dan analisa kepada atasan sesua dengan tugas dan fungsinya; dan h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.


4


b. Subbagian Keuangan; (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengelola administrasi Keuangan dan perbendaharaan, menyusun anggaran dan pendapatan belanja dinas, pembukuan, penghitungan anggaran, verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan menyelenggaraan fungsi : a. menghimpun mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang keuangan; b. mengelola pembukuan, penerimaan, rencana dan laporan pelaksanaan anggaran, pembiayaan, gaji dan pengeluaran keuangan dinas; c. menyiapkan konsep usulan bendaharawan, bendahara gaji, bendahara penerima, bendahara barang, pemegang uang muka, PPK, Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK dinas; d. melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran, akuntansi keuangan dan dan laporan pertanggungjawaban; e. memberikan saran dan pertimbangan hasil telaah, laporan dan analisa kepada atasan sesua dengan tugas dan fungsinya; dan f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan. c. Subbagian Program; (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan data kepada instansi terkait, mengevaluasi, melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan, membuat laporan tahunan, LKjIP,LKPJ , dll. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program menyelenggarakan fungsi : a. menyiapkan koordinasi, menyusun rencana dan laporan program dan kegiatan Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar; b. menyiapkan bahan untuk kegiatan lintas sektoral, dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar dalm rangka promosi dan invertasi, pembangunan kawassan industri, kerjasama promosi perdagangan daerah, perkoperasian, pengelolaan pasar, dll. c. Mengumpulkan, mengolah, menyebarluaskan informasi data tentang dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasa; d. Melaksanakan evaluasi, monitoripada Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar; dan e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.


5


B. Bidang Koperasi (1) Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, fasilitasi, pembiayaan dan simpan pinjam. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi : a. menyusun, merumuskan rencana program operasional, dan pedoman penyuluhan tentang kebijakan kelembagaan, usaha, verifikasi dan advokasi terhadap pembinaan koperasi dan UMKM; b. membina koperasi dan UMKM melalui kegiatan sosialisasi, enyuluhan, pemagangan baik mengenai kelemabgaan maupun usaha serta kesadaran mengenai perkoperasian dan UMKM; c. menyusun dan mengajukan perangkaan koperasi dan UMKM (data statistik) d. melakukan verifikasi terhadap koperasi dan UMKM penerima bantuan dari pemerintah daerah, kementerian maupun lembaga keuangan lainnya; e. melakukan koordinasi dengan unit kerja baik didalam maupun diluar lingkungan dinas dalam rangka pembinaan koperasi dan usaha mikro, kecil menengah; f. mengevaluasi hasil verifikasi koperasi dan UMKM yang mengajukan permohonan bantuan koperasi dan UMKM untuk pengembangan usah; g. melaksanakan fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam serta kemitraan antar koperasi, koprasi dengan UMKM dan usaha besar; h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perkembangan pembinaan kelembagaan dan usaha serta verifikasi dan advokasi; i. menyelengarakan pameran dibidang koperasi dan UMKM baik didalam maupun diluar daerah; j. memimpin dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungannya; k. memantau dan mengusulkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan terhadap bawahan yang tidak disipllin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang koperasi; dan m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan. Dalam menjalankan tugasnya Bidang Kopersi, membawahkan :a. Seksi Koperasi; b. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan c. Seksi Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam. Dimana masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan dalam bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi. a. Seksi Pendataan; (1) Seksi Seksi Koperasi mempuyai tugas pokok menyusun, menyiapkan rencana program dan bimbingan kebijakan teknis kelembagaan serta usaha koperasi, melaksanakan inventarisasi, identifikasi terhadap peraturan dan ketentuan dibidang penyusunan, evaluasi anggaran dasar dan angaran rumah tangga koperasi, menyiapkan bahan proses pendirian koperasi, pembubaran koperasi dan pemantapan perangkat organisasi; LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2015

6


(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Koperasi menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun bahan rencana dan program pembinaan usah koperasi; b. Menyiapkan bahan pedoman penyuluhan koperasi; c. Menyiapkan bahan perangkaan (data statistik) di sektor kelembagaan dan usaha koperasi; d. Menyiapkan bahan bimbingan dan advokasi kelembagaan dan usaha koperasi; e. Menyiapkan bahan dalam rangkaproses pendirian dan atau pembubaran koperasi; f. Menyiapkan bahan koordinasi mengenai usaha koperasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait; g. Menyiapkan, menyusun bahan dalam rangka pemberian rekomendasi pengembangan usaha koperasi, analisa dan evaluasi laporan kegiatan kelembagaan koperasi; h. Menyiapkan hasil penelaahan bidang koperasi tentang permohonan bantuan koperasi untuk pengembangan usaha; i. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungannya; j. Menyiapkan bahan laporan kepada pimpinan untuk diambil tindakan kepada bawahan yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas; k. Menyiapkan bahan verifikasi terhadapkoperasi penerima bantuan; l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi; m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; n. Menyiapkan semua data dan program kerjasama atara koperasi, koperasi dengan BUMN, lembaga keungan lainna serta melaksanakan pameran dibidang koperasi didalam dan diluar Kabupaten Tebo dalam rangka promosi dan pengembangan usaha koperasi sesuai petunjuk kedinasan; o. Melakukan monitoring ke koperasi dalam rangka menginventarisir permasalahan yang ada serta mencari alternatif pemecahan masalah; dan p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (1) Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempuyai tugas pokok melaksanakan rencana program, penyiapan bahan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis usaha mikro kecil dan menengah disektor kelembagaan, sektor kemitraan jaringan usaha, sektor promosi dan pemasaran. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggaraan fungsi : a. merencanakan, menyusun program operasional pemberdayaan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;


7


b. melaksanakan program dan kegiatan strategis pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan memanfaatkan potensi komoditas unggulan daerah; c. melakukan inventarisasi, penelaahan serta penyempurnaan berbagai peraturan dan kebijakssanaan yang berkaitan dengan penciptaan persaingan yang sehat; d. merumuskan dan melaksanakan program kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menguntungkan antara UMKM dengan koperasi, BUMN dan usaha-usaha lainnya; e. mengembangkan dan memantapkan jaringan usaha dan keterkaitan usaha antara UMKM dengan koperasi dan usaha swasta lainnya; f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain baik didalam maupun diluar lingkungan jajarannya; g. mengevaluasi hasil telaah permohonan bantuan untuk pengembangan usaha miro kecil menengah; h. memantau pelaksanaan perkembangan pembinaan pemberdayaan koperasi; i. mengevaluasi laporan kegiatan UMKM; j. menyusun dan mmenyajikan perangkaan keragaan data statistik UMKM; k. menilai UMKM berdasarkan kreteria yang telah ditetapkan untuk menjadi UMKM yang unggul dan berprestasi; l. memimpin dan memberikan petunjukteknis pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungannya; m. memantau dan mengusulkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan terhadap bawahan yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas; n. melaksanakan rapat koordinasi dengan unit-unit kerja dilingkungan kerjanya dalam rangka pelaksanaan tugas; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. c. Seksi Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam; (1) Seksi Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempuyai tugas pokok melaksanakan rencana program, penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pembiayaan, permodalan dan simpan pinjam. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam menyelenggarakan fungsi : a. merencanakan, menyusun program operasional pemberdayaan dan pembinaan Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam; b. mermuskan kebijakan teknis Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam dengan unit-unit kerja dilingkungan dinas koperasi, prindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar; c. menjabarkan hasil rumusandan melaksanakan kegiatan pembiayaan dan simpan pinjam; d. membina dan mengendalikan kegiatan pembiayaan dan simpan pinjam terutama pelayangan terhadap masyarakat; LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2015

8


e. mengkaji kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan sebagai bahan perbandingan dalam kelancaran tugas; f. membimbing dan mengarahkan pegawai seksi Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam agar bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; g. memantau dan mengusulkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan kepada bawahan yang tidak disiplindalam melaksanakan tugas; h. melaksanakan rapat koordinasi dengan unit-unit kerja lingkungan kerjanya dalam rangka pelaksanaan tugas. C. Bidang Perindustrian; (1) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Perindustrian. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan dan penganalisaan program kerja dibidang perindustrian; b. penghimpunan dan penganalisaan program bidang lain dilingkungan dinas; c. penyusunan petunjuk pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan, pengawasan dan evaluasi tentang Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang perindustrian; d. pemberian bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi terhadap sarana usaha, kualitas dan kuantitas serta kontinunitas hasil produksi, penerapan standar, diversifikasi produk dan inovasi teknologi di bidang perindustrian; e. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi penanggulangan dan pencegahan pencemaran akibat limbah industri; f. pelaksanaan evaluasi/pemeriksaan terhadap dokumen UKL/UPL yang disusun oleh Pengusaha Industri; g. memantau dan mengusulkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan terhadap bawahan yang tidak disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. pemberian saran dan pertimbangan hasil telaah, laporan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan. Dalam menjalankan tugasnya Bidang Perindustrian, membawahkan: a. Seksi Industri Kecil dan Kerajinan; b. Seksi Industri Menengah dan Besar; dan c. Seksi Informasi, Teknologi dan Pemasaran. Dimana masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.


9


a. Seksi Industri Kecil dan Kerajinan; (1) Seksi Seksi Industri Kecil dan Kerajinan mempuyai tugas pokok melaksanaan bimbingan teknis kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana produksi, teknologi pemassaran/permodalan, kemitraan, promosi pemasaran industri kecil dan kerajinan serta memfasilitasi kemudahan investasi industri, analisa iklim usaha, pengendalian lingkungan dan kerjasama bidang industri. (2) Untuk melaksanakan tugasnya dimaksud pada ayat (1) Seksi Seksi Industri Kecil dan Kerajinan menyelenggarakan fungsi : a. menyusun juknis, pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengendalian industri kecil dan kerajinan; b. fasilitasi promosi pameran industri kecil dan kerajinan didalan dan luar kabupaten tebo yang bersinergi dengan instansi terkait; c. fasilitasi bantuan Teknis Teknolgi (proses produksi), pemasaran, modal peralatan dan kemitraan bagi industri kecil dan kerajinan; d. melaksanakan bimbingan dan pemantauan penanganan lingkungan industri kecil dan kerajinan; e. mensosialisasikan kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan mengenai industri kecil dan kerajinan; f. bekerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan industri kecil dan kerajinan; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Seksi Industri Menengah dan Besar; (1) Seksi Industri Menengah dan Besar mempuyai tugas pokok melaksanakan dan menyiapkan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana usaha, produksi, analisis iklim usaha, peningkatan kerjasama, pemantauan serta evaluasi terhadap kebijasanaan teknis industri menengah dan besar. (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Industri Menengah dan Besar menyelenggarakan fungsi : a. menyusun petunjuk teknis pembinaan serta pedoman kegiatan usaha industri menengah dan besar; b. menyiapkan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha, dan produksi industri menengah dan besar; c. menyiapkan bahan pembinaan industri menengah dan besar; d. menganalisis iklim usaha dan peningkatan kejasama dengan dunia usaha industri menengah dan besar; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; c. Seksi Informasi, Teknologi dan Pemasaran; (1) Seksi Informasi, Teknologi dan Pemasaran mempuyai tugas pokok melaksanakan dan menyiapkan bahan informasi, sistem teknologi dan pemasaran dibidang industri. LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2015

10


(2)

Untuk melaksanakan tugasnya dimaksud pada ayat (1) Seksi Informasi, Teknologi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi : a. promosi produk industri kabupaten; b. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri; c. fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri; d. sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknolgi dibidang industri; e. kerjasama dibidang standarisasi tingkat kabupaten; f. pengumpulan, analisis dan desiminasi data bidang industri tingkat nkabupaten dan pelaporan kepada provinsi; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberian atasan.

D. Bidang Perdagangan (1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang perdagangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perdagangan ini menyelenggarakan fungsi : a. menyusun, merumuskan rencana program operasional, dan pedoman penyuluhan dibidang perdagangan; b. penyusunan petunjuk, bimbingan teknis dan penyiapan surat izin usaha perorangan (SIUP), izin pergudangan (IP), tanda daftar perusahaan (TDP) dan tanda daftar gudang (TDG) serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang perdagangan; c. penyusunan petunjuk pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan pengawasan dan evaluasi dibidang surat izin usaha perorangan (SIUP), izin pergudangan (IP), tanda daftar perusahaan (TDP) dan tanda daftar gudang (TDG) serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang perdagangan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha, sarana, perdagangan, penyaluran barang dan jasa serta promosi dibidang usaha perdagangan; e. menyiapkan bimbingan teknis, pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan konsumen, eksport, import dan kemeterologian dibidang perdagangan; f. peningkatan koordinasi dengan pihak terkait tentang perlindungan konsumen dan kemeterologian dibidang perdagangan; g. menganalisa iklim usaha dan eningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang perdagangan; h. memimpin dan memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan dibidang perdagangan;


11


i.

memantau dan mengusulkan kepada pimpinan untuk diambil tidakan kepada bawahan yang tidak disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; j. menyusun laporan mengenai pelaksanaan tugas dibidang perdagangan; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Dalam menjalankan tugasnya Bidang Perdagangan, membawahkan :a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri; b. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan c. Seksi Promosi, Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian. Dimana masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Perdagangan. a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri; (1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempuyai tugas pokok melaksanakan bimbingan teknis terhadap kebijakan pembinaan dan pengembangan saran usaha dan perlindungan konsuen, promosi dan pengembangan perdagangan dalam negeri, analisa iklim usaha perdagangan, untuk kelancaran pengadaan, distribusi dan stabilitas harga bahan pokok serta pengawasan terhadap barang beredar. (2) Untuk melaksanakan tugasnya dimaksud pada ayat (1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri menyelenggaran fungsi : a. menyusun juknis, pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha perdagangan dalam negeri; b. menyiapkan bahan dan pemberian bimbingan kebijaksanaan pengembangan sarana usaha perdagangan dalam negeri; c. memproses izin dan rekomendasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perdagangan dalam negeri; e. bekerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan perdagangan dalam negeri; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Seksi Perdagangan Luar Negeri; (1) Seksi Perdagangan Luar Negeri mempuyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan eksport, import, kerjasama luar negeri dan iklim usaha serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijaksanaan teknis perdagangan luar negeri dan memberikan masukan kepadda instansi terkait sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan eksport dan import. (2) Untuk melaksanakan tugasnya dimaksud pada ayat (1) Seksi Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun petunjuk teknis pembinaan serta pedoman kegiatan usaha perdagangan luar negeri; LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2015

12


b. Melaksanakan fasilitas kemudahan penerapan kebijakan peraturan eksport dan import; c. Melakukan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha; d. Melakukan dorongan peningkatan eksport komoditi industri nperdagangan; e. Melakukan promosi dagang pasar luar negeri; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Seksi Promosi, Perlindungan Konsumen dan Kemeterologian; (1) Seksi Promosi, Perlindungan Konsumen dan Kemeterologian mempuyai tugas pokok melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi kegiatan perlindungan konsumen dan kemetrologian. (2) Untuk melaksanakan tugasnya dimaksud pada ayat (1) Seksi Promosi, Perlindungan Konsumen dan Kemeterologian menyelenggarakan fungsi : a. fasilitasi dan pelaksanaan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari Pemerintah yang didasarkan rekomendasi Provinsi; b. fasilitasi pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala Kabupaten; c. fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal; d. pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh Pemerintah; e. fasilitasi penyelengraan kerja sama metrologi legal skala Kabupaten; f. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI; g. pembinaan operasional reparatir UTTP; h. pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML; i. sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen; j. pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala Kabupaten; k. pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala Kabupaten; l. koordinasi dan kerja sama dengan intansi terkait skala Kabupaten dalam menyelengarakan perlindungan konsumen; m. penyusunan rencana program kerja, penyiapan petunjuk pembinanan dan bimbingan teknis, pengembangan, pengawasan, evaluasi dibidang perlindungan konsumen dan metrologi; n. penganalisaan kegiatan perlindungan konsumen dan metrologi dalam upaya meningkatkan usaha perdagangan; o. penyusunan rencana program kerja, penyiapan petunjuk pembinanan dan bimbingan teknis, pengembangan, pengawasan, evaluasi dibidang perlindungan konsumen dan metrologi; p. membuat laporan, memberikan pertimbangan hasil telaah dan analisa kepada atasan; q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2015

13


E. Bidang Pengelolaan Pasar (1) Bidang Pengeloaan Pasar dipimpin oleh seoarang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengeloaan pasar. (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi : a. menyusun, merumuskan rencana program pengembangan sumber daya pasar; b. pengelolaan pasar, penertiban dan keamanan pasar; c. pengaturan pedagang dan penempatan pedagang; d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja baik di dalam maupun di luar lingkungan dinas dalam pengeloaan pasar dan pembinaan pedagang; e. memimpin dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungannya; f. memantau dan mengusulkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan terhadap bawahan yang tidak disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. menyusun laporan tugas bidang pengelolaan pasar; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Dalam menjalakan tugasnya Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan: a. Seksi Pengembangan Sumberdaya Pasar; b. Seksi Pengelolaan pasar, Penertiban dan Keamanan Pasar; dan c. Seksi Penempatan Pedagang. Dimana masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan pasar. a. Seksi Pengembangan Sumberdaya Pasar; (1) Seksi Pengembangan Sumberdaya Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan sumberdaya pasar. (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Sumberdaya Pasar menyelenggarakan fungsi : a. menyusun juknis, pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengembangan sumberdaya pasar; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan sumberdaya pasar; c. bekerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan dan pengembangan sumberdaya pasar diantaranya dengan mengurus asosiasi pedagang; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Seksi Pengelolaan, Penertiban dan Keamanan Pasar; (1) Seksi Pengelolaan, Penertiban dan Keamanan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan, Penertiban dan Keamanan Pasar.


14


(2)

Untuk menyelengarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan, Penertiban dan Keamanan Pasar menyelenggarakan fungsi : a. menyusun juknis, pedoman, bimbingan, pembinaan mengenai Pengelolaan, Penertiban dan Keamanan Pasar; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengelolaan, Penertiban dan Keamanan Pasar; c. melakukan pembinaan kepada pengurus asosiasi pasar; d. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait dan aparat babinkamtibmas dalam rangka keamanan dan ketertiban; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Penempatan Pedagang; (1) Seksi Penempatan Pedagang mempunyai tugas pokok melakukan pengaturan dan penempatan peagang. (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Penempatan Pedagang menyelenggarakan fungsi : a. menyusun juknis, pedoman, bimbingan, pembinaan mengenai prosedur pengaturan dalam penempatan pedagang; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Penempatan Pedagang; c. melakukan pengaturan dan penempatan pedagang; d. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengaturan dan Penempatan Pedagang; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. F. Kelompok Jabatan Fungsional (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan. (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang disepakati oleh anggota kelompok lainnya. (4) Penggangkatan seluruh tenaga fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati, seangkan pengangkatan ketua kelompok tenaga fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. (5) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. H. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja di beberapa Kecamatan. LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2015

15


(2) (3) (4)

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas operasionalnya dilapangan UPTD berkoordinasi dengan Camat dan Instansi terkait. Susunan organisasi UPTD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1.3.2. Sumber Daya Manusia Dalam menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM, maka perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai yang diantaranya adalah sumber daya manusia. Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo berdasarkan Peraturan Bupati Tebo No. 11 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi, organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo, memiliki personalia/pegawai yang terdiri dari : 1 Orang Kepala Dinas - Eselon II b 1 Orang Sekretaris - Eselon III a 4 Orang Kepala Bidang - Eselon III b 5 Orang Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi - Eselon IV a 16 Orang Staf/Pelaksana 26 Orang Tenaga Kontrak Jumlah keseluruhan pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan PasarKabupaten Tebo sebanyak 49 orang dengan jumlah PNS sebagai berikut : Jumlah PNS Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan PasarKabupaten Tebo Menurut Tingkat Pendidikan STRATA 2 - Orang STRATA 1 15 Orang D.III - Orang SLTA 12 Orang SLTP - Orang SD - Orang Jumlah 27 Orang


16


Jumlah PNS Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan PasarKabupaten Tebo Menurut Tingkat Pangkat Golongan/Ruang Pembina Tk I Pembina Penata TK I Penata Penata Muda Tk I Penata Muda Pengatur Pengatur Muda Pengatur Muda Tk.I Pengatur Muda Jumlah

IV.b IV.a III.d III.c III.b III.a II.d II.c II.b II.a

1 Orang 3 Orang 4 Orang 2 Orang 3 Orang 5 Orang 1 Orang 4 Orang 1 Orang 3 Orang 27 Orang

1.4. Sistematika Penyusunan LKJIP Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo Tahun 2015, sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Gambaran Umum, menjelaskan latar belakang dan landasan hukum Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasardalam penyusunan LKJIP 1.2. Maksud dan Tujuan, menerangkan maksud dan tujuannya serta perlunya disusun LKJIP 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi, meenguraikan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan PasarKabupaten Tebo 1.4. Sistematika Penyusunan, menjelaskan tahapan serta isi ringkas dari LKJIP BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA 2.1. Perencanaan Strategis, menjelaskan Visi, Misi serta Kebijakan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo 2.2. Rencana Kinerja, menguraikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Analisis Capaian Kinerja, menjelaskan pengukuran dan evaluasi capaian program dan kegiatan


17


3.2. Akuntabilitas Keuangan, berisi uraian perbandingan antara rencana dan realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan 4.2. Saran LAMPIRAN


18


BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA 2.1. Rencana Strategis 2.1.1. Visi Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antipatif, dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik merupakan langkah penting dalam perjalanan organisasi. Karena Visi merupakan suatu pedoman sebagai pendorong organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Mengingat pentingnya pernyataan visi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah maka Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo menetapkan visi tahun 2011-2016 sebagai berikut : “Terwujudnya sektor Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada potensi daerah serta mampu bersaing di pasar global. “ Maksud dari visi diatas adalah suatu kondisi yang diharapkan bahwa kegiatan usaha bidang koperasi, industri kecil dan menengah, pedagang kecil dan menengah serta pengelolaan pasar di Kabupaten Tebo dapat produktif, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Sedangkan makna dari visi terdapat makna yaitu Koperasi, Industri Kecil dan Menengah, Pedagang Kecil dan Menengah, Pengelolaan Pasar dan Produktif. Koperasi pengertianya adalah suatu lembaga usaha yang dibentuk oleh masyarakat/anggota untuk kepentingan masyarakat/anggota yang berazaskan gotongroyong dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Sehingga keberadaan koperasi agar betul-betul produktif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara tepat dan terarah dengan tetap berorientasi pada pasar dan modal. Berdasarkan dari data, jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Tebo per tahun 2015 adalah sebanyak 348 Unit terdiri dari 121 unit Koperasi Aktif dan sebanyak 227 Unit Koperasi yang tidak aktif,bila dibandingkan pada tahun 2014 pertumbuhan Koperasi mengalami peningkatan sebesar 3,1 Persen, yang mana pada tahun koperasi pada tahun 2014 berjumlag 337 unit, terdiri dari koperasi aktif sebanyak 228 dan yang tidak aktif sebanyak 109 Unit. Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah perusahaan Industri yang terdiri dari industri kecil dan industri menengah. Industri Kecil dan Menengah yang berada di wilayah Kabupaten Tebo terdiri dari 745 unit usaha data tahun 2015. Meningkat sebesar 17 % dibandingkan tahun 2014 sebanyak 638 Unit, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


19


NO

Cabang Insustri

1. 2.

Jumlah Perusahaan ( Unit) 2014 2015 153 172 257 260

Persentase (%)

Kerajinan 12 Kimia dan Bahan 1 Bangunan 3. Logam dan Elektronika 15 17 13 4. Pangan 194 272 40 5. Sandang 19 24 26 Total 638 745 17 Data Laporan Data Base IKM Kabupaten Tebo Tahun 2015 Perusahaan Industri Kecil adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling banyak Rp. 5 juta sampai dengan 200 juta, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan perusahan Industri Menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 200 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 milyar tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Pedagang Kecil Dan Menengah adalah pedagang kecil yang terdiri dari pedagang Kaki lima dan usaha menengah yang terdiri dari pedagang toko modern (mini market) yang perlu mendapatkan perhatian terhadap akses pelayananya sehingga produktivitas usahanya meningkat secara berkesinambungan. Pengelolaan Pasar adalah kegiatan yang meliputi perencanaan dan pengembangan sumberdaya pasar, penataan dan penertiban pedangan, dan penempatan pedagang yang bertujuan untuk menciptakan pasar yang tertata rapi, tertib dan aman, nyaman bagi seluruh pengguna pasar dan konsumen. Produktif adalah kegiatan usaha dari usaha pedagang kecil dan menengah, usaha industri kecil dan menengah serta koperasi yang menghasilkan dan menguntungkan secara berkesinambungan. 2.1.2. Misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif mengenai tujuan suatu daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Misi merupakan pernyataan yang mendukung tercapainya visi yang telah ditetapkan, dan misi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo adalah : 1. Meningkatkan pencapian kinerja dengan didukung tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk pencapaian kegiatan dibidang Koperasi, industri, perdagangan, dan Pengelolaan Pasar


20


2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, persaingan yang sehat dibidang Koperasi,

Industri, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi masyarakat 3. Meningkatkan kualitas SDM dibidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar 4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan promosi bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar. 5. Meningkatkan peluang usaha dibidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar. 2.1.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran misi adalah merupakan tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo, dimana;  Tujuan dari misi yang telah ditetapkan adalah : - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo dalam bidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar. - Meningkatkan produktivitas usaha dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Koperasi,Perindustrian, Perdagangan dan pengelolaan Pasar. - Meningkatnya Citra Pasar Pedesaan Sebagai Pusat pengembangan Ekonomi - Meningkatnya Perkembangan Dunia Usaha yang Kuat Aturan  Sasaran dari misi yang telah ditetapkan adalah : - Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur terhadap masyarakat - Berkembangnya Lembaga Ekonomi Koperasi dan UKM - Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah - Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pasar Pedesaan - Berkembangnya Usaha Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah 2.1.4. Strategi dan Kebijakan Strategi merupakan suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan umumnya adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, misi dan visi, adapun strategi serta kebijakan berdasarkan sasaran misi adalah:


21


Misi 1 Meningkatkan pencapian kinerja dengan didukung tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk pencapaian kegiatan dibidang Koperasi, industri, perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Indikator Sasaran Strategi Kebijakan Uraian Target Meningkatkan Tingkat 100% Mengikuti pendidikan dan Menyediakan dana kinerja capaian pelatihan bagi aparatur untuk mengikuti pelayanan kinerja baik di dalam maupun di pendidikan dan pelatihan aparatur aparatur luar Kabupaten serta dan pemenuhan sarana terhadap pemenuhan sarana dan dan prasarana masyarakat prasarana pendukung pendukung. Berdasarkan uraian tabel pada misi satu, dengan sasaran Meningkat kinerja pelayanan aparatur terhadap masyarakat dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya aparatur pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar. Misi 2 Menciptakan iklim usaha yang kondusif, persaingan yang sehat dibidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi masyarakat Indikator Sasaran Strategi Kebijakan Uraian Target Berkembangnya Meningkatnya 100% Melaksanakan Menyediakan dana Lembaga Jumlah Koperasi Pembinaan Pembinaan Ekonomi Koperasi berprestasi dan pengawasan terhadap pengawasan dan UKM UKM yang di bina kegiatan kualitas terhadap kegiatan pemerintah daerah Kelembagaan kualitas Koperasi Kelembagaan Koperasi Berdasarkan tabel pada Misi dua dengan sasaran berkembangnya lembaga Ekonomi Koperasi dan UKM, adapun kegiatan pada sasaran ini adalah Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menilai, melihat dan memonitoring kesehatan dari Koperasi- koperasi yang ada dikabupaten tebo sehingga diharapkan pengusurus dan anggota koperasi dapat melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari pembentukan Koperasi, yaitu mensejahterakan para anggotanya.


22


Misi 3 Meningkatkan kualitas SDM dibidang Koperasi, Industri, Pengelolaan Pasar Indikator Sasaran Strategi Uraian Target Berkembangnya Terciptanya 100% Menyelenggarakan Industri Kecil dan produk / hasil Pameran Produk Menengah kerajinan yang di Kerajinan bina dekranasda Kab. Tebo

Perdagangan, dan Kebijakan Menyediakan dana dalam penyelenggaraan Pameran Produk Kerajinan

Misi 4 Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan promosi bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar. Indikator Sasaran Strategi Kebijakan Uraian Target Mengembangk Terciptanya Fasilitas 100% Pembangunan Menyediakan Dana an Sarana dan Pasar Tradisional Sarana dan Dalam Pembangunan Prasarana dan Terciptanya Prasarana Pasar Sarana dan Prasarana Pasar Pedagang Kaki Lima Pedesaan dan Pasar Pedesaan dan Pedesaan dan Asongan yang Pembinaan Pedagang Pembinaan Pedagang tertib Kaki Lima dan Kaki Lima dan Asongan Asongan Misi 5 Meningkatkan peluang usaha dibidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar. Indikator Sasaran Strategi Kebijakan Uraian Target Meningkatnya Berkembangny 100% Pembinaan pelaku Menyediakan dana Perkembangan a Usaha usaha kecil dan pembinaan usaha kecil Dunia Usaha yang Perdagangan menengah, dan dan menengah, dan Kuat Aturan Usaha Kecil Pembengunan membangun fasilitas dan Menengah fasilitas pasar pasar tradisional tradisional 2.2. Rencana Kinerja. Adapun rencana kinerja yang dimaksudkan adalah untuk untuk memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, maka rencana kinerja disusun kedalam program-program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.2. Penyediaan Jasa Komunukasi, Sumber Daya Air dan Listrik


23


1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.8. Penyediaan Komp. Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor 1.9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.10. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan 1.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.13. Penyediaaan Jasa administrasi Teknis Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 2.3. Pengadaan Peralatan Gedung kantor 2.4. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 2.5. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas 2.6. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor 2.7. Pemeliharaan Rutin Berkala Meubeleur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3.2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari Tertentu 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.1. BimTek Implementasi Peraturan Perundang-undangan 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 5.1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 6. Program Pembangunan Infastruktur Pedesaan 6.1. Pembangunan Pasar Pedesaan 7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang kondusif 7.1. Fasilitasi Pengembangan UKM 8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 8.1. Peningkatan & Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi 9. Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan 9.1. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 9.2. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah 10. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 10.1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang dan Produk 10.2. Peningkatan sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 10.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 11. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 11.1. Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan 12. Program DAK Bidang Perdagangan LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2015

24


12.1. DAK Bidang Perdagangan 13. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 13.1. Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi 14. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 14.1. Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri 15. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 15.1. Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat di Akses Masyarakat


25


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Analisis Capaian Kinerja Wittaker (1995, dalam Tim FE UAD, 2002) mendifinisikan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini menjadi penting karena masyarakat membutuhkan pemerintah yang responsive dan cakap. Selain itu khususnya dalam masa transisi dari sistem sentralisasi ke desentralisasi, daerah cenderung memiliki pendapatan yang terbatas, sementara harapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sangat tinggi. Sehingga tanpa adanya indicator kinerja, akan sulit untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja. Dengan demikian kinerja program mengacu pada tingkat pencapaian hasil tujuan dan sasaran program pembangunan dengan melakukan perbandingan antara indikator dan sasaran kinerja yang direncanakan dengan realisasinya. Pengukuran kinerja dalam konteks Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) mempunyai makna ganda yaitu pengukuran kinerja itu sendiri dan evaluasi kinerja. Evaluasi terahadap kinerja program pembangunan sangat penting dilakukan, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya. Evaluasi terhadap kinerja program pembangunan dibagi dalam 2 tahapan, yaitu (1) tahap perencanaan yang dilakukan dengan menyusun indikator dan sasaran kinerja program pembangunan, sebagai wujud pada laporan ini adalah rencana berupa program kegiatan di atas. (2) tahap pasca proyek/program kegiatan, yang dilakukan dengan pelaksanaan studi evaluasi kinerja program pembangunan.


26


3.2. Akuntabilitas Keuangan Jika dilihat dari segi anggaran, perbandingan rencana dan realisasinya adalah sebagai berikut : RP NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

I 1 1.1. 1.2. 1.3. I 1

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Daerah Retribusi Pelayanan Pasar-LRA Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunukasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komp. Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Belanja Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaaan Jasa administrasi Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.6.

%

PAGU ANGGARAN 855.000.000 855.000.000 855.000.000 228.000.000 627.000.000 4.390.276.800 803.066.000

518.813.000 518.813.000 518.813.000 130.000.000 388.813.000 4.161.744.719 785.292.619

60,68 60,68 60,68 60,68 60,68 94.79 97.79

4.650.000

4.650.000

100.00

27.224.500

23.871.269

87.68

4.776.000

4.644.100

97.24

98.400.000 30.500.000 32.437.500 14.678.000

89.400.000 30.270.500 32.412.000 14.362.500

90.85 99.25 100 99.63

3.850.000

3.835.000

99.61

38.600.000

38.600.000

100.00

12.000.000

11.940.000

99.50

13.000.000

12.980.000

99.85

186.950.000

186.926.250

99.99

336.000.000

331.140.000

98.55

101.800.000

101.678.100

99.88

17.300.000 18.000.000 63.000.000

17.287.100 17.945.000 62.946.000

99.93 99.69 99.91

REALISASI


27


2.7. 3 3.1. 3.2. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 7. 7.1 7.2 8. 8.1. 9 9.1 9.2 9.3

Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Meubeleur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan laporan tahunan Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengahm sertifikasi hak atas tanah (SHAT) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan Fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Pengembangan data base informasi potensi unggulan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk Pengambangan pasar lelang daerah Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam Negri

3.500.000 31.350.000

3.500.000 31.350.000

100.00 100.00

23.850.000

23.850.000

100.00

7.500.000

7.500.000

100.00

9.350.000

9.350.000

100.00

3.450.000

3.450.000

100.00

3.150.000 2.750.000

3.150.000 2.750.000

100.00 100.00

92.050.000

87.595.000

95.16

36.550.000

35.220.000

96.36

39.500.000

36.375.000

92.09

16.000.000

16.000.000

100.00

54.050.000

53.926.800

99.77

27.250.000

27.126.800

99.55

26.800.000

26.800.000

100.00

100.431.000

98.085.400

97.66

21.209.000

20.497.200

96.64

79.222.000

77.588.200

97.94

29.075.000

29.059.200

99.95

29.075.000

29.059.200

99.95

142.390.000

142.096.000

99.79

115.575.000

115.438.000

99.88


28


9.4

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan 10. Asongan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki 10.1. Lima dan Asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi 10.2 pedagang kakilima dan asongan 11. Program DAK Bidang Perdagangan 11.1. DAK Bidang Perdagangan Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem 12. Produksi Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan 12.1 Standarisasi 12.2 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 12.3 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi Pelatihan packing / kemasan pada produk 12.4 makanan Bazar produk IKM dalam rangka MTQ tingkat 12.5 provinsi Program Pengembangan Industri Kecil dan 13. Menengah Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah 13.1 terhadap pemanfaatan sumber daya Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan 13.2 klaster industri Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil 13.3 dan Menengah Program Pengembangan Sentra-sentra Industri 14 Potensial Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat di Akses 14.1. Masyarakat

26.815.000

26.658.000

99.41

97.500.000

90.000.700

92.31

42.700.000

37.180.000

87.07

54.800.000

52.820.700

96.39

1.925.376.800

1.580.657.000

82.10

1.925.376.800

1.580.657.000

82.10

605.493.000

494.056.900

81.60

338.898.000

228.609.500

67.46

49.450.000

49.145.700

99.38

33.050.000

32.911.700

99.58

184.095.000

183.390.000

99.62

156.125.000

142.138.500

91.04

149.125.000

135.138.500

90.62

206,226,700

205,530,100

99.66

7.000.000

7.000.000

100.00

242.220.000

240.840.500

99.43

242.220.000

240.840.500

99.43

Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada : 1. Lampiran Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK), dan 2. Lampiran Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Berdasarkan persentase capaian kinerja kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1 maupun Lampiran 2, dapat dilihat bahwa, meskipun masih ada beberapa kegiatan yang belum mencapai keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan, secara keseluruhan keluaran maupun hasil yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik.


29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53

Kopperindag dan PP 2015

Recommend Documents