KOPERASI & UKM
No. 03 - Mei.2017
KOPERASI PERIKANAN di Pentas Industrialisasi
H.03
H.12
H.18
Koperasi Perikanan di Pentas Industrialisasi
Membuka Peluang Koperasi Salurkan KUR
Nyoman Suwirta Hakikat Koperasi adalah Kerja Sama
@KemenkopUKM
Daftar isi 2 DAFTAR ISI 3 LIPUTAN KHUSUS 6 SEKRETARIAT 7 KELEMBAGAAN 8 PRODUKSI & PEMASARAN Jaringan Koperasi yang Bangkit dari Tidur Panjang 13 LPDB KUKM Asian Games 2018 Buka Peluang Pasar UKM INSPIRASI UKM: Gagal menggapai impian untuk menjadi bankir tak membuat Septian Jasiah Wijaya patah arang. Sebagai lulusan Diploma Teknologi Managemen Ternak Angkatan 48 IPB, ia langsung banting setir ke kandang sapi.
S
eiring cita-cita Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia, industrialisasi perikanan harus dibangun dan diperkuat. Di sisi lain, industrialisasi perikanan pun hendaknya memberikan rasa adil dan kesejahteraan yang merata. Itulah sebabnya, industrialisasi harus bertumpu pada usaha-usaha ekonomi kerakyatan, yaitu fokus pada nelayan, bukan sekadar pada usaha besar. Koperasi nelayan sebagai kekuatan ekonomi rakyat di pesisir dan kampung-kampung nelayan sangat penting untuk lebih diberdayakan. Hingga ke depan, nelayan tidak sekadar menangkap ikan setelah itu dijual tanpa memberikan nilai tambah apapun, tapi lebih dari itu nelayan melalui koperasi bisa turut serta mengambil bagian dalam industrialisasi perikanan. Oleh karena itu, pengembangan
16 INSPIRASI UKM Buah Sukses Bisnis Sapi Perah
koperasi nelayan hendaknya menjadi prioritas dan tujuan utama. Meski saat ini sejumlah koperasi nelayan sudah terbukti mampu menyejahterakan anggotanya. Tapi, butuh upaya lebih besar lagi untuk menghidupkan koperasi-koperasi nelayan yang lain. Dengan begitu, koperasi nelayan secara keseluruhan bisa ikut dalam proses industrialisasi mulai dari penangkapan, pengolahan dan produksi, hingga pemasaran. Memang disadari, bukan mudah dan butuh waktu untuk memperkuat koperasi nelayan. Sejumlah tantangan membentang, mulai dari tantangan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, menata manajemen pengelolaan koperasi, dan memperbesar komitmen untuk menjadikan koperasi nelayan sebagai kekuatan ekonomi di desa-desa. Sebab sejatinya sejalan dengan
KELEMBAGAAN: Kini, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Bisa Diurus Online
21 KABAR DAERAH Pemprov Kaltara: Mengejar Ketertinggalan dari Ujung Utara Indonesia 22 GALERI FOTO Galeri Foto
Program Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia akan sangat dahsyat jika didukung koperasi nelayan sebagai salah satu pilar kekuatan. Nelayan tidak hanya sebagai objek kebijakan semata, tapi turut memberi andil dalam pertumbuhan ekonomi. Berbagai ketimpangan, kemiskinan yang dialami nelayan selama ini akan dapat teratasi. Kampung nelayan tidak lagi menjadi kantong-kantong kemiskinan, tapi sebagai pusat-pusat kekuatan dan pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM melalui berbagai kebijakan telah turun memperkuat koperasi nelayan. Aksi ini tidak akan berhenti, terus dilakukan hingga koperasi nelayan kuat, mandiri, dan berkualitas. Salam
Kepala Biro Umum Penanggung Jawab: Hardiyanto, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat: Darmono, MM RedakturKepala Bagian Tata Usaha: Drs. Bambang Sunaryo, Penyunting/Editor-Kasubag Advokasi Hukum: M.Maulana, S.I.Kom, Penyunting/Editor: Edy Haryana, S.Sos, Desain: Muhammad Ali, Adhiguna Suryadi, Mulyadi, Fotografer: Timbul Priyono, Topik, Kurniawan, Sekretariat: Nurlailah, Fira Desiana Nasril, Suhandi, Imam Ahmad Al Hushori, Sutarsono. S.sos, Ali Imron Rasidi, Rr. Dwitya Suci, Pradityo Ariwibowo, Nur Sholeh, M. Kamal, Wira Suanda
2
2017
Liputan Khusus
Koperasi Perikanan di Pentas Industrialisasi
T
ak terlalu berlebihan rasanya bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Selain karena dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut, perekonomian global yang selama ini digerakkan oleh industri dan manufaktur sedang melambat. Potensi kelautan dan perikanan memamg masih begitu besar sayangnya hingga kini belum tergarap optimal. Tercatat kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah 30%. “Banyak potensi laut dan perikanan yang belum bisa kita maksimalkan,”
tegas Presiden. Namun, Presiden Jokowi mengakui, pemerintah tidak fokus dan sudah melewatkan potensi besar yang ada dalam industri kemaritiman. Jokowi menyebut, potensi industri kemaritiman dari sektor perikanan ini bernilai US$D1,33 triliun atau sekitar Rp19 ribu triliun. Tapi, potensi besar itu belum dimanfaatkan dengan baik. “Kalau pengelolaannya hanya rutinitas, monoton, tidak ada terobosan jangan harap angka ini bisa didapatkan, 10% saja sudah bagus, apalagi masuk Rp19 ribu triliun,” tandas Presiden. Buktinya, di dunia Indonesia masih kalah jauh dalam hal ekspor peri-
kanan dibanding Vietnam. Dimana Vietnam tercatat sebagai nomor dua, sementara Indonesia pada posisi nomor tujuh. Padahal, laut dan potensi perikanan Indonesia sangat luas dibanding Vietnam. Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementrian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta menegaskan bahwa pihaknya sudah sejak lama mendorong agar koperasi yang bergerak di sektor perikanan untuk menggeluti sektor olahan hasil laut atau industrialisasi sektor perikanan. “Bahkan, sejak Menteri Koperasi dan UKM dijabat oleh AAGN Puspayoga, kita lebih fokus lagi 2017
3
untuk memperkuat eksistensi koperasi perikanan di Indonesia,” kata Wayan. Dan untuk mewujudkan itu, lanjut Wayan, Kementerian Koperasi dan UKM sudah menjalin kerja sama dan koodinasi secara intensif dengan kementerian lain, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Dengan KKP, kami sudah melakukan MoU untuk memverifikasi database koperasi perikanan yang layak mendapat bantuan teknis dari KKP. Sementara dengan Kemendagri, kami sudah berkirim surat pada 2015 untuk melakukan sinergi dan koordinasi dalam mengembalikan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan atau TPI ke koperasi,” jelas Wayan. Selain TPI, koodinasi Kemenkop UKM dengan Kemendagri juga dalam bentuk pengadaan bahan bakar solar untuk nelayan melaut.“Karena, bagaimana pun juga bila nelayan akan melaut tapi bahan bakar tidak tersedia dan harganya mahal, ongkos produksinya menjadi semakin tinggi,” katanya. Menurut Wayan, bila TPI dikelola oleh koperasi perikanan, maka masalah-masalah seperti musim paceklik, dana sosial asuransi, tabungan kesehatan, dan sebagainya, tidak akan ada masalah. Tapi, sekarang, dana APBN yang dikeluarkan untuk anggaran asuransi, khususnya di sektor perikanan relatif belum efisien. “Dulu, ketika TPI dikelola koperasi, hal-hal seperti itu bukanlah masalah. Kita juga sudah membantu cooling unit, pengadaan kapal-kapal. Sudah banyak Kemenkop UKM membantu pengadaan kapal. Dan kita terus mendorong ke depan agar koperasi perikanan untuk memasuki kancah industri. Jadi, itu bukanlah sesuatu yang baru bagi kita,” kata Wayan. Data Kemenkop dan UKM menunjukkan, ada sejumlah koperasi perikanan yang sudah memiliki unit 4
2017
industri pengolahan ikan. Di antaranya, KSU Muara Baimbai di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang memiliki produk olahan kerupuk ikan dan kerupuk Mangrove; KSU Asap Indah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dengan produk olahan ikan asap; KUD Mina Jaya Kendal di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dengan produk olahan ikan Bandeng presto; dan KSU Sumber Makmur Sejahtera di Tulungagung, Jawa Timur, dengan produk olahan ikan lele. Selain itu ada KUD Mina Selat Bali di Situbondo, Jawa Timur, dengan produk olahan ikan segar dan ikan kering; KSU Putri Bahari di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan produk olahan hasil produksi ikan; serta KSU Warih Sejahtera Bayat di Klaten, Jawa Tengah, dengan produk olahan ikan Nila crispy. Bahkan, ada eberapa nama koperasi perikanan yang tergolong besar, baik dari sisi aset maupun omzet usaha. Di antaranya, KUD Mina Fajar Sidik, Koperasi Mina Bahari (Subang), Koperasi Mina Jaya (Jakarta Utara), Koperasi Mino Saroyo (Cilacap), Koperasi Sarono Mino (Pati), Koperasi Mina Sumitra (Indramayu), Koperasi Mina Tani Brondong (Lamongan), dan Koperasi Mino Blambangan (Banyuwangi). Selain koperasi perikanan, banyak juga UKM anggota koperasi perikanan yang sudah menekuni sektor industri pengolahan hasil ikan. Sebut saja, UKM Rizki Mulia di Surakarta, Jawa Tengah, dengan produk olahan abon ikan kakap dan lele; UKM Abon Lele Sangkuriang di Surakarta, Jawa Tengah, dengan produk olahan abon ikan lele; UKM pengolahan ikan bandeng di Surakarta, Jawa Tengah, dengan produk olahan bandeng presto; UKM Tri Budi Kuncoro di Nusukan, Solo, dengan produk olahan abon ikan lele; UKM Abon Listina di Kota Solo, Jawa Tengah, dengan produk olahan abon ikan tongkol.
Hal yang pasti, kata Wayan, tugas dan fokus Kemenkop UKM di sektor perikanan ada tiga yakni dari sisi perkuatan kelembagaan koperasi perikanan di seluruh Indonesia, pengembangan SDM (baik peningkatan kapasitas nelayan dan juga anggota koperasi perikanan), serta program pembiayaan. “Tujuannya, mendorong koperasi perikanan untuk masuk ke sektor industri. Sehingga, potensi perikanan dari hulu hingga hilir bisa mereka kelola secara maksimal. Selama ini, yang menikmati potensi itu orang lain, bukan nelayan, bukan masyarakat, juga bukan anggota koperasi perikanan,” tegas Wayan. Sekali lagi, Wayan menegaskan bahwa koordinasi dan sinergi dengan KKP dan Kemendagri harus terus diintensifkan.“Kemenkop UKM akan terus memberikan bantuan berupa bimbingan teknis dan pendampingan khusus untuk produksi dan pemasaran. Sudah banyak juga kita mengajak mereka melakukan promosi di banyak pameran atau eksibisi, di dalam dan luar negeri,” papar Wayan. Pengelolaan TPI Sedangkan khusus terkait pengembalian pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ke koperasi, Wayan menyebut keberadaan UU Otonomi Daerah. “Artinya, ya UU itu harus diubah. Tapi, meski begitu, meski TPI diatur oleh Pergub, Perbup, atau Perwali, pada praktiknya TPI dikelola oleh koperasi. Hanya saja, sifatnya masih semi atau tidak full. Di banyak daerah, UPT-nya tidak bekerja maksimal, tapi dikelola dengan baik oleh orang-orang koperasi, bukan oleh koperasinya. Jadi, tidak maksimal dalam pengelolaannya,” ungkap Wayan. Oleh karena itu, kata Wayan, saat dirinya menghadiri milad Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), pihaknya sudah meminta semua
pihak untuk terus berjuang agar pengelolaan TPI dikelola koperasi perikanan. Sementara itu anggota DPR RI yang juga Ketua Umum Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI) Ono Surono mengamini hal itu. Ono menyebut bahwa TPI harus menjadi ‘core business’ koperasi perikanan. Selama ini, peran dan wewenang koperasi perikanan adalah melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan TPI berdasarkan izin bupati yang diatur oleh Perda. “Padahal, bila TPI dikelola koperasi, banyak memiliki keuntungan di antaranya yakni PAD atau retribusi naik, pembinaan dan pengawasan terhadap nelayan berjalan baik. Dan sebagai pusat penangkapan nelayan, harga ikan terkendali dengan baik yang mengarah pada keuntungan nelayan. Sedangkan bila dikelola Pemda, hanya target PAD dan retribusi saja yang terpenuhi,” kata Ono. Oleh karena, di mata Ono, peran koperasi idealnya masuk pada wilayah produksi, distribusi, dan konsumsi, sekaligus penguatan kelembagaan nelayan atau pelaku usaha perikanan. Hanya saja, dukungan pemerintah belum mengarah ke sana. “Misalnya, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) masih banyak yang mang-
krak dan dikelola Dinas Perikanan setempat. Koperasi nelayan belum menjadi koperasi penyalur KUR, serta KKP lebih mendorong pelaku usaha untuk membentuk PT/CV daripada koperasi untuk memperbaiki masalah perizinan kapal. Koperasi perikanan yang bisa menjadi lembaga usaha nelayan adalah mereka yang diberi hak untuk mengelola koperasi,” ungkap Ono. Ono mengakui bahwa masih ada beberapa kendala yang masih dihadapi koperasi perikanan dalam menuju industrialisasi sektor perikanan nasional. “Kita membutuhkan regulasi seperti UU dan Perda Pengelolaan TPI oleh koperasi perikanan, pembiayaaan KUR, mikro nelayan/perikanan oleh koperasi perikanan, hingga kelembagaan nelayan/badan usaha melalui koperasi perikanan,” papar Ono. Meski begitu, Ono menyebut sejumlah regulasi yang sudah berpihak ke koperasi. Seperti UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, sudah mewadahi peran koperasi dalam kelembagaan. Bahkan, Ketua Pelaksana Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Agung Sudjatmoko dengan tegas menyatakan bahwa TPI harus dikembalikan pengelolaannya
kepada koperasi. “Tetapi, karena regulasi, maka 90% lebih diambil alih oleh Pemprov atau Pemkab/Pemkot. Untuk itu, Kemenkop UKM harus mengeluarkan regulasi yang kuat, mungkin setingkat UU atau PP agar fungsi TPI dikembalikan pengelolanya pada koperasi,” jelas Agung. Agung menambahkan, TPI seharusnya dikelola koperasi perikanan karena itu wujud kedaulatan nelayan dalam membangun kesejahteraannya. Karena, penentuan harga dan hasil tangkap ikan ditentukan oleh pasar yang dikendalikan koperasi. Menurut Agung, banyak kelebihan TPI yang dikelola koperasi antara lain sebagai bentuk kedaulatan nelayan, meningkatkan pendapatan koperasi dan kesejahtetaan nelayan, dan fleksibilitas manajemen. Sedangkan kekurangannya antara lain kapasitas SDM, sarana prasarana, dan transparansi manajemen nelayan yang masih lemah. “Secara umum, sebenarnya masing-masing punya plus minusnya. Tetapi, TPI dikelola koperasi lebih baik dibanding ditangani Pemda. Idealnya, TPI dikembalikan ke koperasi, Pemda melakukan pengawasan terhadap tata kelola TPI, dan bangun sistem modernisasi TPI oleh sinergi Pemda dan koperasi,” pungkas Agung. • 2017
5
Sekretariat
Pentingnya Koperasi Segera Miliki NIK
K
ebutuhan terhadap basis data koperasi sangat besar. Tanpa data yang akurat dan lengkap, penyusunan kebijakan akan sulit dilakukan. Itu sebabnya, Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga membuat kebijakan penyusunan database koperasi sebagai program prioritas kementerian. Program yang mulai diluncurkan pertengahan 2015 itu direalisasikan salah satunya dengan mewajibkan koperasi untuk memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK). Sayangnya untuk menerapkan kebijakan tersebut tidak semudah yang diharapkan. Meski sudah berjalan hampir dua tahun hingga sekarang pendataan koperasi ternyata belum juga tuntas. Ketentuan seluruh koperasi harus memiliki sertifikat NIK belum tercapai seluruhnya. Bahkan faktanya, pelaporan data koperasi dari daerah berjalan lambat. Berdasarkan Online Data System Kemenkop UKM, secara nasional koperasi yang memiliki sertifikat NIK baru 10.241 unit per 16 Mei 2017. Padahal, data menggambarkan koperasi yang aktif 152.390 unit dari jumlah koperasi keseluruhan 208.659 unit. Dari data koperasi yang memiliki sertifikat NIK, perinciannya antara lain di Jawa Timur sebanyak 2.836 koperasi, JawaTengah 1.299 6
2017
koperasi, Jawa Barat 1.180 koperasi, dan Bali 1.126 koperasi. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram secara khusus meminta Dinas Koperasi dan UKM tingkat provinsi dan kabupaten kota agar segera menyukseskan program sertifikat NIK. “Saya mendapat informasi bahwa hal itu belum berjalan baik. Khususnya, NIK dari provinsi belum sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Saya mohon agar Kepala Dinas segera menyelesaikan masalah tersebut,” tegas Agus dalam Rakortas Kemenkop UKM yang dihadiri para kepala dinas kabupaten/ kota, pada Selasa (16/5). NIK merupakan identitas koperasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui pengajuan dan penilaian dinas koperasi di masing-masing kabupaten/kota. Sebuah koperasi yang ingin mendapat sertifikat NIK harus memenuhi persyaratan, yaitu Koperasi dalam ketegori sehat; koperasi menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam tiga tahun berturut-turut,
dan mengisi formulir profil koperasi. Kemenkop UKM sudah mengupayakan agar proses pengajuan sertifikat NIK semakin mudah dan tidak dikenakan biaya. Bahkan, sudah mulai diterapkan pencetakan NIK mandiri yakni koperasi dapat mencetak sendiri serifikat NIK setelah melalui verifikasi dari dinas koperasi setempat. Hanya saja hal yang menjadi tantangan dalam formulir profil koperasi, maka koperasi wajib mencantumkan laporan keuangan. Hal ini menurut Agus Muharram memang masih menjadi kendala bagi koperasi yang tidak melaksanakan sistem pelaporan keuangan dengan profesional. Jika koperasi yang menjalankan RAT secara konsisten, pasti laporan keuangannya tidak akan menjadi kendala. Setiap sertifikat NIK ditetapkan berlaku selama dua tahun dan dapat diperbaharui lagi. Masa pemberlakuan sertifikat NIK bertujuan agar setiap koperasi tetap menjalankan tata kelola koperasi dengan baik secara konsisten dan terus-menerus. Bahkan koperasi diharapkan akan menunju perkembangan pertumbuhan yang signifikan. •
Kelembagaan
Kini, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Bisa Diurus Online
K
ementerian Koperasi dan UKM kembali melakukan terobosan besar untuk mempermudah manajemen koperasi di Indonesia. Lihat saja, setelah satu tahun merilis pengurusan badan hukum (BH) koperasi melalui sistem online atau Sistem Administrasi Layanan Badan Hukum Koperasi (SISMINBHKOP), kini kementerian yang dipimpin oleh Menteri Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga itu telah merilis layanan perubahan Anggaran Dasar (AD) koperasi juga secara online. “SISMINBHKOP merupakan layanan online berbasis web yang kami sediakan. Sistem ini bertujuan untuk memberikan layanan terpadu kepada para penggiat koperasi di Indonesia. Ini merupakan hasil kerja sama tiga pihak antara Kemenkop UKM, dinas koperasi di daerah, dan Ikatan Notaris Indonesia (INI),” kata Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM Meliadi Sembiring, pada acara peresmian perubahan anggaran dasar koperasi dan akses dinas online SISMINBHKOP, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Di acara yang dihadiri para Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan kalangan notaris itu, Meliadi berharap, sistem ini dapat memberikan kemudahan untuk pengguna terutama notaris dalam pengajuan SK badan hukum koperasi sekaligus ketika melakukan proses perubahan anggaran dasar koperasi. “Dengan sistem ini juga diharapkan proses pengajuan yang berhubungan dengan badan hukum koperasi dapat diproses lebih cepat.
Yang jelas, pelayanan kepada koperasi akan jauh lebih efisien dan moderen karena sudah dilakukan secara online,” ujar Meliadi. Dia menjelaskan, SISMINBHKOP dapat diakses secara online dengan menggunakan komputer yang terhubung ke dalam jaringan internet. Alamat utama situs SISMINBHKOP adalah sisminbhkop.id. Alamat cadangannya adalah sisminbhkop.depkop.go.id. “Sebelum dapat menggunakan sistem ini, pengguna sistem yaitu notaris harus melakukan proses registrasi melalui alamat situs SISMINBHKOP. Pengguna harus menyiapkan alamat email yang aktif untuk melakukan proses registrasi karena sistem akan mengirimkan email verifikasi ke alamat email pengguna,” kata Meliadi. Kirim Email Sementara itu Asisten Deputi Bidang Organisasi dan Badan Hukum Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM Niniek Agustini menambahkan
untuk mengakses SISMINBHKOP, pengguna hanya lerlu melakukan verifikasi melalui tautan yang dikirim ke email. Selain itu pengguna bisa memakai akun tersebut untuk login ke sistem dan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk proses verifikasi oleh petugas Kemenkop dan UKM. “Setelah permohonan notaris disetujui, notaris baru dapat melakukan aktifitas yang berhubungan dengan fungsi terkait badan hukum koperasi,” kata Niniek. Hanya saja, Niniek mengingatkan, untuk keamanan, seluruh dokumen dalam bentuk soft file yang perlu diunggah atau diupload harus dipersiapkan dalam bentuk PDF, baik satu halaman maupun beberapa halaman. “Bagi koperasi yang belum menyiapkan AD dan ART, bisa mengunduh template AD dan ART pada tautan yang sudah disediakan. Bagi pemohon yang telah mempunyai AD dan ART yang telah disahkan dapat melanjutkan proses pengajuan ke langkah selanjutnya,” pungkas Niniek. • 2017
7
Produksi & Pemasaran
Jaringan Koperasi yang Bangkit dari Tidur Panjang
J
ika diibaratkan sapu lidi, koperasi akan semakin kuat jika membentuk jaringan yang saling terkonsolidasi baik dalam usaha maupun pemasarannya. Oleh karena itulah, Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi koperasi di Indonesia untuk membentuk jaringan usaha agar semakin luas jaringan pemasarannya sekaligus kian mudah dalam memenuhi pasokan bahan baku dalam proses produksi. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM I Wayan Dipta mengatakan di tengah semakin ketatnya persaingan usaha saat ini, peningkatan daya saing produk dan usaha koperasi melalui perluasan jaringan pemasaran antarkoperasi serta kemudahan dalam pemenuhan bahan baku proses produksi masing-masing Koperasi, perlu diintensifkan. Untuk kepentingan itulah pihaknya menggelar Temu Konsultasi Pengembangan Kerja sama Usaha Koperasi secara rutin. Tercatat acara serupa pernah digelar di Jakarta, pada Februari 2017 yang kemudian berlanjut pada 8 Mei 2017 di Sanur Paradise Hotel, Denpasar-Bali. “Dalam dua ajang temu konsultasi ini, dilakukan penandatanganan kesepakatan oleh beberapa koperasi yang telah bernegoisasi untuk melakukan kerja sama,” kata Wayan. Jika di Jakarta pada Februari lalu ditandatangani 50 perjanjian kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU), di Bali ditandatangani 40 perjanjian kerja sama antarkoperasi. “Model kerja sama ini dapat digalakkan di daerah masing-masing maupun lintas daerah,” katanya. 8
2017
Pihaknya mencatat kegiatan temu konsultasi di Bali diikuti oleh ± 250 orang dari 62 koperasi yang berasal dari delapan provinsi, yaitu Jawa Tengah, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Adapun bentuk penandatanganan kerja sama jaringan koperasi, di antaranya penjualan beras dan jagung (12 koperasi), saprodi (6 koperasi), pembelian beras dan obat-obatan pertanian (2 koperasi), penjualan kakao dan pemasaran produk cokelat ( 2 koperasi), pemasaran jeruk (4 koperasi), serta pemanfaatan lahan hutan untuk agrowisata (2 koperasi). Selanjutnya kerja sama pembelian itik pedaging dan pengolahan sampah (2 koperasi), pembibitan sapi perah (2 koperasi), pengadaan pakan ternak, sapi perah penampungan susu segar (2 koperasi), serta distribusi dan pengolahan daging sapi (2 koperasi). Ada pula koperasi yang bekerja sama dalam hal penjualan rumput laut (6 koperasi), distribusi air mineral dan pembelian jamur tiram (2 koperasi), jasa keuangan untuk USP Unit Simpan Pinjam) sebanyak 5 koperasi, peningkatan kapasitas SDM (2 koperasi), penyaluran dupa (4 koperasi), serta kerja sama ritel sebanyak 7 koperasi.
Prinsip Koperasi Wayan mengatakan pelaksanaan kerja sama antarkoperasi secara berjaringan merupakan pengejawantahan dari tujuh prinsip koperasi. Prinsip koperasi meliputi keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, serta pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Selanjutnya kemandirian, pendidikan perkoperasian, serta kerja sama antarkoperasi. “Kerja sama ini bisa menjadi embrio terciptanya koperasi yang lebih besar baik dalam skala usaha maupun jaringan bisnis,” kata Wayan. Dengan demikian ia menambahkan, mereka akan mampu bersaing di wilayahnya masing-masing melalaui penguatan jaringan koperasi ini. Ia mengatakan, dalam sejarahnya kerja sama antara koperasi ini sudah ada dengan nama JUK (Jaringan Usaha Koperasi). Namun sayangnya karena tidak terkawal dengan baik, lama-kelamaan kerja sama itu hilang begitu saja. “Kini dengan kerja sama jaringan koperasi model terbaru ini, kita akan kawal terus sampai ke seluruh koperasi di Indonesia khususnya untuk koperasi produksi,” kata Wayan. •
Restrukturasi Usaha
PLUT-KUMKM Kini Dalam Aplikasi Berbasis Android
K
ementerian Koperasi dan UKM meluncurkan Aplikasi Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM (PLUT-KUMKM) atau CIS SMEsCO. Aplikasi tersebut akan menjadi pusat layanan informasi bagi pelaku KUKM di Tanah Air. Peluncuran pertama kali dilakukan saat diseminasi kerja sama pendampingan KUMKM di Yogyakarta baru-baru ini, yang diikuti 40 peserta dari PLUT KUMKM seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kotabaru Kalimantan Selatan, Banjarbaru Kalimantan Selatan, dan Bulungan Kalimantan Utara. Peluncuran ini ditandai dengan penyerahan Mock-Up kepada Konsultan Pendamping PLUTKUMKM di Yogyakarta. Berikutnya peluncuran dilakukan bersamaan dengan diseminasi kerja sama pendampingan usaha KUMKM Regional II di Makassar. Acara itu diikuti 30 orang Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM, dari 11 provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat, Kalimantan Timur, Bali, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bantaeng, dan Kota Palopo. Diseminasi pendampingan usaha ini juga menghadirkan narasumber dari PT Angkasa Pura dan Asosiasi BDS Indonesia. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Kemenkop UKM, Yuana Sutyowati, mengatakan dengan adanya aplikasi ini, diharapkan para Konsultan Pendamping PLUTKUMKM dapat aktif menginput data
perkembangan UKM yang didampingi. “Sehingga memudahkan pihak terkait seperti Kemenkop dan UKM, Dinas yang membidangi koperasi dan UKM, maupun stakeholder lain dalam mengakses data,” ujar Yuana. Aplikasi dapat diunduh melalui Google Play ataupun bisa diakses langsung melalui www.manajemen. cis-nasional.id. Beberapa layanan yang tersedia di aplikasi tersebut adalah konsultasi online dan informasi pasar. Melalui ponsel pintar, KUMKM di seluruh penjuru Tanah Air pun bisa melakukan konsultasi langsung dengan PLUT–KUMKM terdekat. KUMKM juga bisa melakukan promosi produk-produk mereka melalui layanan informasi pasar yang tersedia pada aplikasi tersebut sekaligus menyediakan layanan database KUMKM online, dengan format sesuai Peraturan Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 02/Per/DEP.4/ I/2017.
Dengan format yang telah distandarkan itu maka database KUMKM online yang dikelola PLUT KUMKM bisa digunakan sebagai baseline bagi program #UMKMnaikkelas. Database tersebut juga bermanfaat untuk keperluan akses pembiayaan dan “credit rating”. Data perkembangan UKM yang akan menjadi target diinput oleh pendamping PLUT-KUMKM seluruh Indonesia sebanyak 37.463 UKM. Untuk Regional II di Makassar ditargetkan sebanyak 16.700 UKM dengan rincian dari masing-masing PLUT-KUMKM Provinsi/Kabupaten/ Kota yakni Provinsi Sulsel 325 UKM, Kota Palopo 1.206 UKM, Kabupaten Bantaeng 2.569 UKM, Kabupaten Wakatobi 45 UKM, Provinsi Sulbar 851 UKM, Provinsi Sulut 400 UKM, Provinsi Sulteng 31 UKM, Provinsi Gorontalo, 4.709 UKM, Provinsi Bali 800 UKM, Provinsi Kaltim 430 UKM, Provinsi Maluku 800 UKM, Provinsi Malut 720 UKM, Provinsi NTT 3.573, dan Provinsi Papua Barat 241. • 2017
9
Sumber Daya Manusia
Lembaga Sertifikasi Profesi Ditargetkan Berdiri di Tiap Provinsi
K
eharusan bagi setiap manajer atau pengelola koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) untuk bekerja berdasarkan standar kompetensi menuntut lebih banyak keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Hal tersebut sejalan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.133/MEN/ III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Bidang Koperasi Jasa Keuangan. Berikut Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Hal yang sama juga diatur dalam draf revisi UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM, Prakoso BS, mengatakan saat ini di Indonesia baru ada lima LSP, yakni tiga di DKI Jakarta, satu di Semarang, Jawa Tengah, dan satu di Surabaya, Jawa Timur. Padahal, pengurus dan pengelola koperasi yang harus disertifikasi jumlahnya mencapai ratusan ribu orang dan tersebar di hampir 34 provinsi. Dengan begitu jika hanya mengandalkan lima LSP yang ada, maka peningkatan standar kompetensi pengurus koperasi akan menghabiskan waktu yang sangat 10
2017
lama. “Karena itu, kami (Kementerian Koperasi dan UKM) menargetkan setiap satu provinsi minimal berdiri satu LSP,” Prakoso. Untuk itu, Prakoso telah mengirim surat ke semua provinsi agar mendirikan LSP serta mendorong pihak swasta untuk memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan LSP di Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk membantu upaya percepatan pendirian LSP, salah satunya dalam hal pembiayaan. Untuk itu, Kemenkop dan UKM akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sebab, BNSP yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin terhadap pendirian LSP. Bahkan, ke depan, pihaknya menargetkan seluruh koperasi dari semua jenis koperasi di Indonesia harus memenuhi standar kompetensi. Perlu Pelatihan Prakoso mengatakan, di samping mendesaknya kebutuhan LSP,
untuk menghasilkan SDM koperasi yang andal, juga perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi ketua atau manajer KSP. Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan kualitas manajer melalui transformasi pengetahuan dan keterampilan yang didukung sikap kerja yang profesional. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja manajer dalam mengelola KSP berdasarkan standar kompetensi kerja nasional. “Pelatihan juga untuk mengantarkan peserta mengikuti uji kompetensi untuk menjadi pengelola KSP yang bersertifikat kompetensi,” katanya. Apalagi saat ini Kementerian Koperasi dan UKM lebih mengutamakan pada upaya peningkatan kualitas koperasi, bukan kuantitas. “Koperasi memang tidak perlu dalam jumlah banyak, tetapi hal t erpenting bisa membawa manfaat bagi anggota dan masyarakat. Salah satu cara untuk mendorong peningkatan kualitas koperasi adalah melalui berbagai pelatihan,” kata Prakoso. •
Pengawasan
Bersinergi Dalam Satgas Pengawasan Koperasi
U
ntuk menciptakan pengelolaan koperasi yang sesuai dengan jati diri koperasi, pengawasan terhadap koperasi di seluruh Tanah Air mesti ditingkatkan atau diperketat. Sinergi antara pengawas koperasi di daerah dan pusat menjadi salah satu hal yang mutlak untuk dilakukan. Saat ini, jumlah koperasi aktif di Tanah Air mencapai 150.223 dan tersebar hampir di seluruh pelosok provinsi. Sayangnya, sumber daya manusia (SDM) pengawas sangat terbatas. Ini merupakan tantangan dan tugas berat yang mesti diemban oleh Deputi Pengawasan Kemenkop dan UKM. Untuk itu, dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengawasan memerlukan dukungan bersama dari berbagai pihak, termasuk membentuk Satuan Tugas Pengawasan Koperasi dengan dukungan anggaran dana dekonsentrasi. Data Kemenkop dan UKM men-
catat jumlah koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas provinsi sebanyak 1.236 unit, koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas kabupaten sebesar 7.998 unit, dan koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam kabupaten sebanyak 194.270. Pengawasan terhadap koperasikoperasi tersebut berada di bawah koordinasi Deputi Pengawasan bersama satgas-satgasnya. Tugas satgas tak hanya mengawasi, tetapi juga mendorong koperasi menjadi berkualitas, kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan akuntabel. Untuk itu, satgas pengawas harus dapat meningkatkan pengawasan dengan rajin melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Menurut Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM, Suparno, hingga saat ini jumlah anggota satgas mencapai 1.712 orang, dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 150.223 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
Satgas-satgas tersebut telah bersinergi dengan instansi lain termasuk staf kepresidenan, dan unit lainnya untuk melakukan pengawasan dan meningkatkan kualitas pelayanan. “Pak Presiden sudah mengimbau agar pesan dan pengaduan dari masyarakat itu tidak diabaikan. Kita ini setiap hari memang harus melayani, baik itu masyarakat maupun anggota. Maka kami buka pelayanan,” paparnya. Pemerintah sendiri telah memiliki beberapa peraturan yang dapat menjadi pedoman bagi para satgas pengawas. Pengawasan koperasi merupakan ujung tombak dari keberhasilan koperasi. Karena itu dibutuhkan sinergitas pengawasan koperasi baik di tingkat pusat dan daerah. Sinergitas itu di antaranya dalam bidang pengawasan koperasi hingga meningkatkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien sesuai dengan wilayah keanggotaannya. • 2017
11
Layanan Pembiayaan
Menanti Koperasi Terbaik Salurkan KUR
K
redit Usaha Rakyat (KUR) yang kian populer dalam hampir satu dasawarsa terakhir mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk melibatkan koperasi dalam penyaluran KUR. Sayangnya untuk mendaulat koperasi sebagai bagian dari pihak yang menyalurkan KUR bukan sesuatu yang sederhana. Bahkan, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Braman Setyo mengakui bahwa proses untuk menjadikan koperasi sebagai penyalur KUR sangat panjang. “Pemerintah terus mendorong hal ini, karena kami menginginkan kesetaraan antara perbankan dan koperasi dalam memaksimalkan peluang menyalurkan suku bunga kredit satu digit,” kata Braman. Oleh karena itu, Braman berharap kepada seluruh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia agar segera mengusulkan paling tidak satu koperasi terbaik di provinsinya masing-masing untuk didaulat menjadi penyalur KUR. 12
2017
Pada 2017 langkah itu diawali oleh salah satu koperasi terbaik yakni Kospin Jasa di Pekalongan Provinsi Jawa Tengah yang sedang terus merintis upaya menjadi koperasi pertama yang menyalurkan KUR. Mempermudah Syarat Braman menambahkan, Pemerintah tak tinggal diam untuk mendorong koperasi menjadi penyalur KUR. Dari sisi persyaratan koperasi yang ingin menjadi penyalur KUR pun sudah dipermudah. “Secara umum cukup ada empat persyaratan yang harus dipenuhi. Diantaranya, memenuhi kriteria koperasi sehat dan berkinerja baik sesuai Permenkop Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Koperasi Penyalur KUR,” katanya. Selain itu, lanjut Braman, koperasi harus berkriteria sehat. “Sebagaimana ketentuan tentang penilaian kesehatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, yaitu koperasi dengan predikat sehat, koperasi dengan predikat cukup sehat,” katanya. Sementara untuk syarat
berkinerja baik, disesuaikan dengan kinerja keuangan koperasi yakni kondisi permodalan (setidaknya rasio CAR) minimum 8%, kondisi likuiditas (LDR) minimum 80% dan maksimum 90%, kondisi rentabilitas (BOPO) maksimum 95%, serta NPL koperasi kurang dari 5% (kepada usaha mikro dan kecil). “Di samping itu, koperasi sebagai penyalur KUR harus mendapatkan persetujuan rapat anggota,” kata Braman. Syarat berikutnya adalah koperasi harus memiliki ketersediaan dan karakteristik sumber daya manusia yang tersertifikasi, kemampuan teknologi dan sistem informasi dalam mendukung penyaluran kredit anggota, hingga keandalan dalam sistem pengendalian internal untuk memastikan berjalannya sistem dan prosedur koperasi. Sebab sistem pengendalian itulah yang nantinya akan mampu mencegah terjadinya fraud/penyimpangan di samping juga syarat kecukupan jaringan pelayanan dalam mendukung penyaluran kredit anggota. Hal yang tak kalah penting, kata Braman, adalah memenuhi persyaratan untuk mampu melakukan kerja sama dengan perusahaan penjamin, memiliki sistem online data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan mengikuti persyaratan SID dari Bank Indonesia, serta melakukan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Hal-hal itulah yang akan mendorong koperasi untuk dapat turut serta menyalurkan KUR. •
LPDB KUKM
Asian Games 2018 Buka Peluang Pasar UKM
P
alembang akan menjadi tuan rumah perhelatan Asian Games ke-XVIII bersama Jakarta dan beberapa tempat pendukung lainnya seperti Lampung, Jawa Barat, dan Banten. Salah satu event internasional yang akan dimulai 2018 itu dipercaya dapat membuka peluang pasar bagi produk UKM. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) melirik Palembang sebagai tempat diadakannya Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai persiapan menyambut Asian Games. Kegiatan Bimtek LPDB ini diikuti sekitar 300-an pengurus koperasi dan UKM se-provinsi Sumatera Selatan. Direktur Utama LPDB KUMKM, Kemas Danial, mengatakan bimtek digelar agar masyarakat terutama pelaku koperasi dan UKM mendapat pemahaman yang baik tentang cara mendapatkan bantuan dana bergulir termasuk pengelolaannya. Di samping itu, dukungan terhadap pengembangan koperasi dan UKM di Sumsel juga dilakukan melalui kebijakan pemangkasan suku bunga pinjaman. Kemas mengatakan tingkat suku bunga kredit dana bergulir relatif rendah dibandingkan perbankan komersial yakni cuma 7 persen pertahun (sliding) atau 0,3 persen perbulan untuk segmen Koperasi
Simpan Pinjam (KSP). Sedangkan untuk sektor rill disiapkan dengan bunga kredit 4,5 persen pertahun (sliding) atau 0,2 persen perbulan. “Palembang ini penyerapan dana bergulirnya masih sangat kecil atau hanya sekitar Rp 211 miliar. Maka kami melakukan ‘roadshow’ dengan harapan Sumsel dapat meningkatkan pertumbuhan UKM di daerahnya, mengingat pertumbuhan ekonomi di Sumsel ini cukup positif terlebih akan menjadi tuan rumah event olahraga se-Asia,” ujarnya. Siapkan Dana Demi mendorong lebih banyak para pelaku KUMKM di Sumsel agar mengakses dana bergulir, LPDB KUMKM mengalokasikan dana khusus untuk para pelaku KUKM di wilayah itu. Kemas menjelaskan, total dana pinjaman yang disiapkan Pemerintah mencapai Rp 1,5 triliun. Dengan jumlah plafon pinjaman untuk koperasi minimal Rp 150 juta dan minimal Rp 250 juta untuk UKM. Untuk mendapatkan dana LPDB tidak sembarangan, pelaku usaha harus memenuhi kriteria pengajuan pinjaman diantaranya, besar lapangan kerja yang bisa diciptakan, merupakan usaha yang produktif, minimal usaha dua tahun, sudah berbadan hukum, dan menguntungkan atau bukan untuk membiayai usaha yang sedang mengalami kerugian. Kemas juga mengatakan bahwa tata cara peminjaman modal di LPDB memiliki standar internasional. Pertama, pengajuan proposal dengan standar yang diajarkan dalam bimbingan teknis tersebut, kedua dilakukan peninjauan atau survei yang
akan dikerjakan langsung oleh tim dari LPDB KUKM, ketiga kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, dan kemudian pencairan modal. “Dalam pengajuan pinjaman modal tersebut, pelaku koperasi dan UKM juga tidak akan dikenakan biaya apapun,” tegas dia. Pemprov Sumatera Selatan akan terus mendorong pertumbuhan koperasi demi kehidupan masyarakat yang lebih baik, karena Sumatera Selatan salah satu Provinsi yang memiliki banyak destinasi wisata yang sangat baik apalagi menyongsong penyelenggaraan Asian Games 2018. Provinsi Sumatera Selatan sebagai tuan rumah pun dituntut untuk bisa menunjukkan potensi yang baik dalam hal perekonomian, sosial, budaya, dan keberagaman. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Dirut LPDB-KUMKM Kemenkop dan UKM RI melalui penyaluran dana bergulir ini. Kami mendorong koperasi untuk memanfaatkan peluang yang ada,” kata Walikota Palembang Harnojoyo. Ia berharap setelah masyarakat mengetahui semua yang disyaratkan oleh LPDB KUKM untuk mengakses dana bergulir, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk dapat mengakses pinjaman modal berbunga rendah, dengan catatan harus bisa mengembalikannya secara baik dan lancar. Ia mengajak kepada masyarakat Palembang dan sekitarnya, agar bersama-sama memberikan dukungan atas diselenggarakannya Asian Games 2018 dan memanfaatkan event itu sebagai peluang peningkatan perekonomian. • 2017
13
LLP-KUKM
Berharap pada Smesco Indonesia Go Online
K
ombinasi bisnis offline dan online seakan menjadi keharusan di era digital marketing yang perkembangannya semakin pesat dalam beberapa waktu terakhir. Hal itulah yang mendorong Smesco Indonesia untuk go online di samping terus mengembangkan offlinenya agar semakin diminati. Smesco Indonesia yang dikelola oleh Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM merintis platform digital terbarunya untuk mendukung ecommerce para KUKM mitranya. Direktur Bisnis dan Marketing LLP-KUKM Bagus Rachman mengatakan Smesco Indonesia membangun sarana penjualan online (online shopping) atau e-commerce bagi seluruh produk yang didisplay di gedung SMESCO RumahKU dengan alamat www.smescotrade.com. “Sampai saat ini sudah sekitar 70 ribuan item produk dijual secara online dari duaribuan UMKM,” kata Bagus. Bagus mengakui jumlah ini belum terlalu besar dibandingkan dengan market place lain, namun ia yakin seiring waktu angka itu akan terus bertambah dengan semakin teredukasinya pelaku KUKM dengan digital marketing. 14
2017
Pihaknya juga menggandeng beberapa platform online yang telah lebih dahulu bergerak di bidang itu di antaranya berbagai marketplace di tanah air, seperti Blibli.com, Bhinneka.com, Bukalapak.com, Lazada, dan Elevania.co.id. Menurut Bagus, Smesco go online juga merupakan respon LLPKUKM terhadap paket kebijakan ekonomi XIV tentang Peta Jalan E-Commerce, yang salah satunya terkandung pesan untuk mendigitalisasikan para pelaku bisnis di Indonesia, khususnya UMKM. Platform marketplace smescotrade.com dalam praktiknya menyediakan tempat berjualan online, yang khusus diperuntukkan bagi produk karya anak bangsa khususnya para pelaku KUKM yang memiliki produk unggulan terbaik. Gairahkan KUKM Senada dengan Direktur Utama LLP KUKM Ahmad Zabadi, mengatakan smescotrade.com diharapkan akan menggairahkan pelaku Koperasi dan UMKM untuk bertransformasi dari bisnis yang sehari-hari dijalankan secara offline menuju ke bisnis online. “Dengan marketplace smescotrade.com, para pelaku
KUMKM dapat menjual produknya secara langsung di smescotrade. com atau sebagai merchant,” katanya. Potensi itu, kata Zabadi, merujuk kepada data yang dirilis Statista. com bahwa 40% warga dunia maya atau netizen berbelanja online melalui desktop, smartphone atau tablet. “Hal ini berarti ada sekitar 1 miliar orang sebagai pembelanja online. Sejalan dengan itu, data yang dirilis APJII pada Oktober 2016 menyebutkan bahwa pengguna internet (internet user) di Indonesia sudah mencapai 132,7 juta orang. Fakta ini yang memberikan peluang besar bagi pelaku KUMKM untuk bersiap diri menuju era digital economy,” kata Zabadi. Zabadi mengharapkan marketplace smescotrade.com dapat mewarnai perjalanan bangsa Indonesia yang sudah semestinya bangga terhadap karya buatan bangsa sendiri. Smescotrade sekaligus diharapkan mampu memperluas jaringan pemasaran para pelaku Koperasi dan UKM di Tanah Air sebab pemasaran melalui online mampu menembus batas wilayah negara bahkan yang paling jauh. •
Inspirasi Koperasi
KAN JABUNG, Gemilang Setelah Terpuruk
J
ika di Jepang ada koperasi pertanian terbesar Zen Noh boleh jadi di Indonesia ada Koperasi Agro Niaga Jabung (KAN Jabung). KAN Jabung tercatat sebagai salah satu koperasi agro terbesar di Indonesia dengan jumlah anggotanya mencapai 2.200 orang yang mayoritas peternak sapi dan petani tebu. Pencapaian itu diperoleh tidak mudah, KAN Jabang setidaknya harus melalui masa kelam yang tak sebentar. Koperasi yang berdiri di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 27 Mei 1979, dengan nama KUD Jabung itu sempat mengalami salah urus manajemen yang lama. Awalnya koperasi ini mayoritas anggotanya adalah petani tebu. Hutang-hutang ke bank tidak mampu dibayar, hingga kewajiban pada anggota tidak terpenuhi. Jadi meski berkali-kali dilakukan pergantian manajemen, koperasi tetap saja terpuruk. Aset koperasi bahkan hampir ludes. Barulah pada 1985, manajemen baru mengadakan pembenahan besar-besaran. Kepercayaan anggota dan bank berupaya dipulihkan. Semua tunggakan kredit ke bank disusun kembali tahapan pembayarannya secara realistis sesuai dengan kemampuan yang ada. Unit tebu rakyat, sebagai satu-satunya usaha yang bisa dibangun kembali, sekuat tenaga diberdayakan. Koperasi kemudian mengembangkan usaha sapi perah yang menjadi titik balik perjalanan koperasi tersebut. Maka usaha sapi perah kemudian menjadi bisnis inti koperasi, di samping unit simpan pinjam dan pertokoan yang mulai dirintis. Komitmen kuat dan kerja keras pengurus perlahan membawa pertumbuhan koperasi yang sangat
Menteri Puspayoga Meresmikan Pusat Produksi Pakan Ternak Koperasi Agro Niaga Jabung dengan kapasitas 200 ton per hari serta menyerahkan program-program strategis Kementerian Koperasi dan UKM kepada beberapa koperasi dan UKM Kabupaten Malang. Turut mendampingi Bupati Malang H. Rendra Krisna serta Ketua Koperasi Kan Jabung Achmad Ali Suhadi. Malang (24/5/17)
signifikan. Pada 1998, KUD Jabung resmi berubah nama menjadi Koperasi Agro Niaga Jabung setelah melalui proses penggodokan dengan anggota dan tokoh masyarakat. Dari berbagai perubahan yang dilakukan, KAN Jabung berhasil meraih penghargaan sebagai Koperasi Produsen berprestasi terbaik tingkat Nasional pada 2007 dan 2013. KAN Jabung pun mengembangkan visi untuk menjadi koperasi agribisnis yang kompetitif dan tumbuh berkelanjutan. Susu Sapi Bisnis Utama KAN Jabung pun difokuskan memproduksi susu sapi. Terlebih karena sebagian besar anggota KAN Jabung adalah peternak sapi perah yang diyakini bahwa bidang ini sangat prospektif untuk dijadikan ladang bisnis yang menguntungkan. Jabung memang terkenal dengan penduduk yang sebagian besar peternak sapi dengan produksi 30 ton susu per hari. Dalam perkembangannya KAN Jabung memiliki beberapa unit dalam mendukung usahanya antara lain, Unit Quality Control yang memastikan kualitas produksi susu segar dari peternak hingga sampai ke tangan konsumen tetap baik.
KAN Jabung juga memiliki unit peningkatan produksi dan penyelamatan populasi (P4) yang melakukan peningkatkan kompetensi dan skala usaha peternak, meningkatkan produktivitas sapi perah, peningkatan jumlah populasi sapi perah, hingga melakukan riset dan pengembangan baik dalam manajemen pemeliharaan sapi perah maupun pakan. Selain itu, dibentuk Unit Kesehatan Hewan yang bertujuan memberikan pelayanan sapi perah agar kesehatan dan produktifitas sapi perah berada dalam kondisi optimal. Pada 2008, KAN Jabung mulai melakukan pengembangan unit pengolahan susu susu segar dengan merk JAB MILK yang memproduksi dua jenis produk yakni susu pasteurisasi dan yoghurt. Bahkan, KAN Jabung membentuk unit khusus untuk menangani limbah secara signifikan agar menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat bagi anggota. Kegiatan pengefektifan pemanfaatan limbah kotoran ternak yang dilakukan meliputi pembuatan biogas dan pengolahan pupuk organik. Hingga saat ini, KAN Jabung menjalankan misi untuk selalu berpegang teguh terhadap jati diri koperasi demi meningkatkan kualitas hidup anggota, karyawan, dan masyarakat, serta berorientasi global dan berwawasan lingkungan. • 2017
15
Inspirasi UKM
Buah Sukses Bisnis Sapi Perah
G
agal menggapai impian untuk menjadi bankir tak membuat Septian Jasiah Wijaya patah arang. Sebagai lulusan Diploma Teknologi Managemen Ternak Angkatan 48 IPB, ia langsung banting setir ke kandang sapi. Pria kelahiran Jakarta, 16 September 1993 itu tak peduli apa kata orang yang menganggap profesi peternak kumuh, kotor, dan tidak menjanjikan. Dari awal anak muda yang akrab disapa Tian itu ingin membuktikan bahwa bisnis sapi perah sangat prospektif.
16
2017
Maka sejak April 2014, Tian semakin tekun menggarap peternakan sapi perah di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jabar, sebagai daerah asalnya. Awalnya usaha itu hanyalah hobi orang tua dan dua rekan bisnisnya sampai akhirnya digarap serius oleh Tian dengan diberinya nama Waluya Wijaya Farm. Orang tuanya sempat mengalami kerugian bisnis dari usaha yang tak ditangani serius itu. Tak ayal investasi yang sudah ditanamkan tak
membuahkan hasil justru merugi. Hal itulah yang membuat Tian prihatin dan bertekad mengambil alih untuk membangkitkan kembali usaha yang dirintis orang tuanya itu. “Awalnya dari hobi tapi karena ayah tidak punya background peternakan jadi tidak berkembang. Pas awal memang banyak susunya, tapi lama-lama sapi performanya turun karena pakannya asal-asalan,” ucapnya. Langkah pertama yang ia jalankan yakni dengan mengurangi jumlah sapi betina yang sudah tidak produk-
tif. Dari semula sekitar 100 ekor, kini populasi dirampingkan hingga berjumlah 75 ekor. Bahkan bisa dikatakan sapi yang dipelihara hidup berkat penjualan sapi yang lain. “Saat April itu sapi makan sapi, modal kami sudah habis. Jadi ada anak sapi sekitar 20 ekor kami jual untuk menghidupi usaha ini,” katanya. Hal lain yang kemudian dilakukan Tian yakni meningkatkan adalah kualitas pakan. Dengan formula rumput gajah 35 kg/ekor/hari, konsentrat 7 kg/ekor/hari plus ampas tahu 10 kg/ekor/hari, ia sukses mendongkrak produktivitas 13 ekor sapi laktasinya hingga rata-rata menghasilkan 15-20 liter/hari. Setelah pakan ditingkatkan kualitasnya, dalam sehari sapi-sapinya mampu memproduksi 150 liter. “Dengan perbaikan pakan, sekarang sapi sanggup menghasilkan susu 20 liter/hari, padahal daerah kami juga tidak terlalu dingin,” kata Tian. Tian juga menggandeng beberapa peternak di daerah Bogor untuk mengirimkan susu langsung ke pabrik susu. Langkah Tian selanjutnya yakni merancang ulang jarak kelahiran sapinya yang sudah semrawut.
Dengan begitu ia berharap dari Januari sampai April sebanyak 54 ekor sapi keringnya yang tengah bunting akan melahirkan lantas memproduksi susu. Demi mengoptimalkan produksi, ia pun tidak ragu mengeluarkan biaya lebih dari peternak biasanya. Untuk itu perlu ada strategi matang yakni dengan memahami siklus produksi susu. Ia menjelaskan, sapi laktasi akan mencapai produksi maksimal pada umur 4 bulan. Selanjutnya grafik produksi akan bergerak turun hingga memasuki masa kering. Karena itu ia membagi porsi makan sesuai dengan masa produktif sapi itu. Pada masa puncak ia memberikan pakan nomor satu dan begitu mulai terlihat menurun secara bertahap kualitas pakan pun diturunkan. “Sapi ini dari umur 0-4 bulan laktasi diberi pakan mahal. Terus begitu kurvanya turun, ampas tahu dikurangi 5 kg dan biaya berkurang menjadi Rp45.800 sehari. Ketika sapi kering, ampas distop, dan konsentrat jadi 5 kg. Rumput tetap 35 kg, kalau bisa jangan dikurangi karena itu makanan pokoknya,” kata penggemar motor bermesin besar ini.
Bermitra dengan Warga Menyadari pentingnya pasokan hijauan berkualitas, Tian pun menjatahkan 6 hektar lahan miliknya untuk ditanami rumput gajah. Kendati produktivitas rumput gajah di daerahnya mencapai 37 ton/hektar, jumlah itu masih dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan sapinya yang berkisar 3 ton/hari. Menjawab persoalan itu, anak pertama dari dua bersaudara ini mengajak warga sekitar untuk bermitra menanam rumput gajah. Sistem yang ia kembangkan dengan memberikan bibit serta pupuk kandang gratis, kemudian warga tinggal menanam dan merawat di lahannya masing-masing. Setelah 40 hari dibeli lagi dan rumput dipatok Rp100/ kg. “Warga di sini biasa menanam singkong dengan pendapatan Rp12 juta per 9 bulan, setelah itu harus bayar utang Rp11 juta, bagaimana bisa hidup? Akhirnya kita tawarkan untuk menanam rumput gajah, dalam 9 bulan dia bepenghasilan Rp14 juta, tapi dia dapat penghasilan per 40 hari, tidak ada utang, pendapatan naik. Sekarang yang ikut anggota kita sudah bisa membeli motor meskipun secara kredit,” katanya. • 2017
17
Wawancara Tokoh Nyoman Suwirta
Hakikat Koperasi adalah Kerja Sama
M
ereka yang ingin menjadi pemimpin, belajarlah untuk mengindahkan koperasi sebagai badan usaha yang berhakikat kerja sama. Hal itulah yang coba diterapkan oleh Bupati Kabupaten Klungkung Bali Nyoman Suwirta yang berupaya mengembangkan jaringan koperasi di daerahnya. Upaya Nyoman itu jugalah yang membuat Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengapresiasi langkah dan ketekunan Nyoman Suwirta. “Bagi para pelaku koperasi yang ingin jadi Bupati, maka belajarlah dari pak Nyoman Suwirta, yang saya undang khusus untuk berbagi ilmu pada peserta temu konsultasi dan kerjsama usaha koperasi ini mengenai bagaimana cara mengembangkan dan membangun jaringan koperasi,” kata Menkop dan UKM Puspayoga. Nyoman Suwirta yang secara demokratis terpilih sebagai Bupati Klungkung periode 2013-2018 awalnya berkiprah sebagai anggota dan karyawan koperasi. Ia meniti karier dari jenjang terbawah di Koperasi Pasar Srinadi Klungkung, yang kini menjadi koperasi nomor satu di provinsi Bali, Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional, dan meraih Koperasi Award dari Kemenkop dan UKM pada 2016. Koppas Srinadi sendiri dalam perkembangannya kini memiliki 12 ribu anggota. Bahkan dalam RAT 2016 mencatatkan sisa hasil usaha
18
2017
sebesar Rp2,9 miliar dengan aset Rp208 miliar. Berikut kutipan wawancara dengan Bupati Nyoman Suwirta disela acara bangun jaring koperasi di Denpasar, 8 Mei 2017. Apa sajakah tantangan yang dihadapi saat maju menjadi calon Bupati Klungkung? Sebelum maju di Pilkada Klungkung pada 23 Agustus 2013, jabatan terakhir saya adalah Manager Umum Koperasi Pasar Srinadi, dan saat itu saya tegaskan bahwa Koppas Srinadi adalah milik masyrakat Klungkung khususnya anggota koperasi, karena saat itu ada isu koppas ini milik saya. Bahkan yang lebih ektsrem ada sekelompok orang yang menyuruh pedagang-pedagang pasar yang menjadi anggota Koperasi Pasar Srinadi untuk menarik uangnya di Koppas karena Koppas akan bangkrut begitu saya menjadi Calon Bupati Klungkung. Bagaimana reaksi masyarakat Klungkung saat itu? Untung sana masyarakat Klungkung sudah cerdas dan paham tentang makna berkoperasi. Mereka paham bahwa koperasi adalah sebuah usaha bersama yang beranggotakan orang-orang dari masyarakat Klungkung dan merekalah sesungguhnya pemilik koperasi tersebut, demikian pula Koperasi Pasar Srinadi. Keberadaan koperasi merupakan milik masyarakat Klungkung khususnya mereka yang menjadi anggota koperasi. Namun dalam pelaksanaannya usaha koperasi dijalankan oleh pengurus sesuai tugasnya masingmasing sebagai mandat dari anggota agar memperoleh keuntungan yang akan dibagikan kembali keanggota melalui sisa hasil usaha (SHU). Melalui kerja keras pengurus, pengelola, dan anggota yang selalu bahu-membahu membesarkan Koperasi Pasar Srinadi yang anggotanya sebagian besar masyarakat Klungkung dapat
tumbuh berkembang dengan pesat. Apa alasan Anda bersaing menjadi Klungkung satu? Niat saya didasari atas keinginan mengabdi pada masyarakat Klungkung, karena saya melihat kesejahteraan masyarakat Klungkung yang masih memprihatinkan. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung sangat kecil dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Bali yang menjadi salah satu indikator mengapa Klungkung tidak bisa berkembang dengan baik. Padahal Klungkung mempunyai potensi yang sangat besar baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, tidak kalah dengan Kabupaten lain di Bali. Filosofi apa yang Anda usung dalam membangun Klungkung? Saya mengajak seluruh elemen masyarakat Klungkung untuk bersamasama mengusung Paket Suwasta (Suwirta-Kasta) baik petani, nelayan, pedagang, maupun pegawai tanpa terkecuali. Dengan slogan “Suwasta menang, Klungkung Sejahtera” memberikan harapan baru bagi masyarakat Klungkung untuk menggapai kesejahteraan. Dalam hal pengembangan koperasi, bagaimana Anda memulai karier dari koperasi? Pertama kali saya masuk menjadi karyawan Koppas sebagai kolektor yang bertugas memungut tabungan simpan pinjam anggota Koppas yang sebagian besar waktu itu adalah pedagang. Saat itu, 27 tahun lalu, saya harus sabar merayu ibu-ibu, nenek-nenek agar ikut menjadi anggota Koppas untuk menabung secara harian ataupun meminjam sebagai modal usaha. Setelah beberapa tahun selanjutnya Kopas Pasar Srinadi mulai mendapat kepercayaan dari para pedagang pasar. Hal itu terjadi setelah masyarakat mulai menikmati manfaat dari ikut menjadi anggota
koperasi dan ini menyebar dari mulut kemulut sehingga sekarang tumbuh sebagai koperasi nomor 1 di Bali dan peringkat ke-33 di Indonesia. Koperasi ini juga memiliki 9 jenis unit usaha yang dimilikinya meliputi Unit Simpan Pinjam yang merupakan unit tertua dan terbesar dibandingkan unit lainnya, Unit Grosir, Unit Swalayan Mini, Unit Percetakan & Konveksi, Unit Swalayan Rama (toko bangunan), Unit Supermarket Inti, Unit Wisata Tirta (Waterboom), Unit Bengkel, dan Unit Radio Srinadi FM. Dari situ kemudian saya menjadi sekretaris koperasi hingga terakhir menjadi manager umum Koppas. Apa pesan Anda agar koperasi bisa berkembang? Pengurus Koperasi harus mampu menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah, dekopinwil, dekopinda dan instansi terkait, serta memanfaatkan kesempatan yang ada. Kepada pengawas diminta agar membekali diri dengan teknik-teknik pengawasan yang baik dan benar, menguasai tentang administrasi keuangan, memeriksa, serta menyampaikan analisis terkait dengan perkembangan usaha. Kepada manager koperasi, diharapkan agar bisa mencari terobosan-terobosan yang inovatif untuk dapat bersaing pada zaman modern. Manfaatkan peluang sebaik-baiknya, dimana pemerintah sudah memberikan jaminan dan perlindungan seluas-luasnya terhadap seluruh gerakan ekonomi kerakyatan. Masyarakat tidak usah khawatir dengan koperasi karena koperasi merupakan satu-satunya wadah ekonomi yang dilindungi oleh pemerintah dan membagikan kembali keuntungan yang diperoleh kepada masyarakat. Bagaimana Anda melihat gerakan koperasi saat ini? Gerakan koperasi saat ini memliki dua tantangan yaitu internal dan eksternal. Tantangan internal 2017
19
struktur penunjang bisnis yang tidak mendukung, kemiskinan dan disparitas yang tinggi dalam strata sosial ekonomi masyarakat, ketimpangan yang lebar terkait kemampuan ekonomi antarpelaku ekonomi (BUMN), swasta, dan koperasi. Apakah hakikat berkoperasi menurut Anda? Bagi saya, hakikat koperasi adalah berkumpul dan berkerja sama untuk mencapai tujuan yang didefenisikan secara bersama-sama. Kemudian, di dalam pencapaiannya saling bahu-membahu dengan menyatukan segala potensi yang ada. Logika inilah kemudian yang mendukung bahwa hakikat koperasi adalah “kerja sama”.
setidaknya ada tujuh, yaitu rendahnya idiologisasi koperasi pada anggota, lemahnya kelembagaan koperasi (instabilisasi kepemimpinan), lemahnya modal internal koperasi, hingga kurangnya inovasi dan kreativitas dalam bisnis koperasi. Selanjutnya dalam hal lemahnya kualitas SDM dan kurangnya profesionalisme di koperasi, lambannya implementasi dan pemanfaatan IT pada bisnis koperasi, dan terakhir rendahnya nilai bisnis koperasi. Sementara tantangan eksternal, juga ada tujuh yaitu, instabilitas kondisi ekonomi, politik dan keamanan, kurang berpihaknyanpemerintah pada koperasi, perundangan yang kurang memberikan ruang gerak pada koperasi, dan praktik KKN yang masih tinggi. Selanjutnya, infra20
2017
Hakikat kerja sama sendiri itu apa? Setiap orang memiliki potensi positif (keunggulan) sebagaimana setiap orang mempunyai keterbatasan (kekurangan). Pada titik dimana seseorang ingin mewujudkan keinginannya tetapi terbentur oleh keterbatasan, pada titik itulah kemudian orang tersebut dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mengubur mimpinya karena merasa penuh keterbatasan atau mewujudkan mimpinya dengan mengatasi keterbatasan lewat kerja sama dengan pihak yang berada di luar dirinya. Demikian juga halnya sebuah koperasi, ketika sebuah koperasi memiliki keterbatasan dalam mewujudkan tujuan-tujuan, maka salah satu solusinya adalah membangun kerja sama saling menguntungkan dengan pihak-pihak lain, dalam hal ini wujudnya adalah kemitraan mutualisme atau kerja sama yang saling menguntungkan. Bagaimana menakar keberhasilan pola kerja sama koperasi? Cara menakarnya adalah dengan mengukur sejauh mana potensi kerja sama yang dibangun koperasi itu bisa diwujudkan, baik dengan koperasi lain maupun dengan nonkop-
erasi, antara lain melalui kerja sama manajemen, kerja sama pemasaran, kerja sama permodalan, kerja sama dalam hal kualitas output dan kontinuitas produksi, dan lain sebagainya atau sesuai dengan kebutuhan internal koperasi. Apa saja hal yang harus diantisipasi agar tidak terjadi keretakan kerja sama ? Semua berharap kelanggengan dalam sebuah kerja sama. Namun demikian, terkadang kenyataan tak seperti harapan. Ada beberapa hal yang sering menjadi faktor retaknya sebuah kerja sama, antara lain konsistensi, permasalahan transparansi, permasalahan berbagi, dan lain sebagainya. Sementara kembali harus ditekankan bahwa hakikat koperasi adalah mengembangkan kerja sama. Dengan demikian, dalam perspektif koperasi yang benar-benar berjalan sesuai konsepnya, maka koperasi semestinya sangat terlatih dalam hal kerja sama dan dalam menjembatani setiap perbedaan. Atas dasar itulah, peluang koperasi untuk membentuk dan mengembangkan tujuan-tujuannya melalui kemitraan mutualisme dengan berbagai pihak sangat terbuka lebar, karena ketika koperasi melakukan itu sesungguhnya koperasi hanya sekadar memperluas kerja sama dan bukan membentuk jaringan kerja sama. Apakah pesan Anda kepada gerakan koperasi di Indonesia? Teruslah bekerja sama, karena kerja sama inilah yang menjadi hakikat dalam berkoperasi. Semoga pemikiran sederhana ini menginspirasi kebaikan bagi koperasi-koperasi, khususnya bagi koperasi yang ingin menempuh “kerja sama” sebagai model solusi dalam memperluas kebermanfaatan dan kebermaknaan berkoperasi bagi segenap unsur organisasinya dan masyarakat luas pada umumnya. •
Kabar Daerah
B
ukan mudah menjadi provinsi paling bungsu di sebuah negara yang amat besar, setidaknya ia harus mengejar ketertinggalan dalam banyak hal dengan provinsi lain yang telah lama membangun wilayahnya. Kerja keras itulah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam beberapa tahun terakhir sejak terbentuknya. Sebagai provinsi termuda, Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) yang terdiri 1 kota (Tarakan) dan 4 kabupaten (Nunukan, Malinau, Bulungan, Tana Tidung), Pemprov Kaltara sadar betul betapa tidak mudahnya mengejar ketertinggalan tersebut. Oleh karena itulah, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mencari cara untuk dapat mengejar ketertinggalan itu. Irianto pun menemukan bahwa koperasi dan UMKM merupakan cara terbaik untuk mengakselerasi denyut perekonomian provinsi yang dipimpinnya itu. Bersama Ir H Rita Ratina Irianto MP yang juga ketua Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) Kaltara, Penasehat Dharmawanita, ketua TP PKK, dibantu aparat Pemprov, pun bertekad mengembangkan UMKM dan Koperasi di Kaltara yang saat ini terbilang masih tertinggal dibanding provinsi lain. “Kaltara boleh jadi provinsi termuda, namun kami berusaha menjadi terdepan dalam pengembangan koperasi dan UMKM maupun perajin yang umumnya UMKM. Kedatangan Ibu Bintang Puspayoga selaku Ketua Biang Manajemen Usaha Dekranas
Pemprov Kaltara: Mengejar Ketertinggalan dari Ujung Utara Indonesia sekaligus istri Menkop dan UKM, memberikan semangat pada kami untuk mengejar ketertinggalan,” ujar Rita Ratina. Oleh karena itu, ia menyambut baik, program pelatihan hasil kerja sama Dekranas dengan Kemenkop dan UKM. Terlebih pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, manajemen, permodalan, sampai pemasaran hasil UMKM di Kaltara. Rita yang juga Bunda PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Kaltara, sadar peningkatan kualitas SDM harus dimulai sedini mungkin. Tak salah, kalau Rita memperoleh penghargaan sebagai Bunda PAUD berprestasi tingkat nasional 2016 atas kinerjanya sebagai Bunda PAUD yang peduli terhadap pendidikan anak usia dini di Kaltara. Pendampingan UMKM Sementara itu Plt Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperidagkop UMKM) Kaltara, Hartono, mengatakan pihaknya memberikan pendampingan dan pelatihan dalam rangka menumbuhkembangkan wirausaha baru di lima kabupaten/kota di provinsi tersebut. Sasaran dari pelatihan ini yakni masyarakat yang belum memiliki penghasilan seperti anak-anak putus sekolah atau mereka yang belum memiliki pekerjaan. Para pelaku usaha baru ini nantinya juga dapat mengakses pinjaman melalui perbankan. “Karena perbankan bisa memberikan pinjaman dana dengan bunga kecil pertahunnya
melalui program KUR,” katanya. Terkait koperasi, Hartono menjelaskan, pihaknya juga menertibkan koperasi di Kaltara dengan menyaratkan koperasi wajib memiliki NIK (Nomor Induk Koperasi) dan barcode. Sementara, salah satu syarat untuk memperoleh NIK ini adalah telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal satu kali dalam setahun dan RAT tersebut dilaksanakan rutin dua tahun secara berturut-turut. Saat ini dari sekitar 762 koperasi di Kaltara namun hanya satu yang memiliki NIK dan barcode. “Kalau mau barcode dan NIK itu diurus saja, sekarang baru satu pemilik yang melengkapi izin tersebut yakni Koperasi Simpan Pinjam Jaya Bersama yang ada di Bulungan,” tuturnya. Berdasarkan angka terdapat 762 koperasi di Kaltara, namun hanya 70 yang aktif dan baru 30 persen yang sudah pernah melakukan RAT. “Untuk menerapkan NIK dan barcode maka pihak Disperindagkop UMKM Kaltara telah mendata koperasi mana saja yang telah memenuhi syarat untuk diajukan mendapatkan NIK dan barcode,” tuturnya. Kini sejumlah koperasi siap mengurus perizinan, seperti Bulungan ada 10 koperasi, untuk Kota Tarakan sekitar 10 koperasi, Nunukan 24 koperasi, Malinau 10 koperasi, dan KTT (Tana Tidung) 1 koperasi. Total ada sekitar 55 koperasi yang akan diajukan untuk mendapatkan NIK. •
2017
21
Galeri Foto
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL ( Laporan Keuangan Kementerian Lembaga ) dengan opini, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara di Gedung BPK RI. Jakarta ,Jumat (26/05/2017)
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA
Mengucapkan Selamat Menunaikan IBADAH PUASA 1438 HIJRIYAH
22
2017
