KOPERASI dan KUD MASADEPAN: Penyempurnaan Prosedur Pemberian Status Hukum, Kepemilikan, Permodalan dan Struktur Menejemen

440

Hukum dan Pembangunan

KOPERASI dan KUD MASADEPAN: Penyempurnaan Prosedur Pemberian Status Hukum, Kepemilikan, Permodalan dan Struktur Menejemen

Oleh: Andjar PACIITA W. Pembentukan sUQ/u KoperasilKUD, di1llQna sebelumnya diawali dengan pembentukan KUDIBUUD (sesuai . Inpres No. 2 Tahun 1978), yang mengikut sertakan aparaJ teknis pemerintah , seeara hukum menempatkan kedudukan koperasi beradn di luar jalur UU No. 12 Tahun 1967. Sehingga dirasakan perundangan-undangan Koperasi dewasa ini sangat tidak efisien dan timbul kesan tumpang tindih. Dalam tulisan ini penulis mencoba menggambarkan sUQ/u Koperasi dan KUD Masa Depan, dengan beberapa pemikiran menyangkut penyempurnaan Prosedur Status Hukum, Permodalan, dan Struktur Menejemen Koperasi. SITUASI SEKARANG Peraturan Perundang-undangan Koperasi dewasa ini sangat tidak efisien dan tumpang tindih. Undang-undang No. 12 tabun 1967 ("UU No. 12f67") sudab tidak dapat mendukung perkembangan Koperasi yang semakin meluas baik di pedesaan maupun di perkotaan. Pembentukan KUD yang diawali dengan pembentukan KUDfBUUD yang dilandasi dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tabun 1978 ("Inpres No.2f78") merupakan "Iexspecialis" dari UU NO .12f67 secara hukum membawa dan menempatkan kedudukan pengaturan tentang Koperasi berada diluar jalur UU NO.12f67 itu sendiri. Kemudian Inpres NO.2f78 tersebut ditinjau kembali dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tabun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD), Inpres No.4f84 yang menjadi dasar keterlibatan langsung dari aparat teknis Pemerintab terhadap Koperasi khususnya KUD. Dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang pesat selama Nomor 5 Tahull XXII

Koperasi dan KUD

441

satu dekade belakangan ini, kedudukan Koperasi dewasa ini hams lebih maju lagi, karena itu tidak saja dari sudut kelembagaan tetapi lebih dari itu sudut kegiatannya harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan jaman. Untuk itu landasan hukum hams lebih mendukung kedudukan Koperasi masa depan. Gambaran peraturan perundang-undangan Koperasi yangdibahas berikut ini adalah hasil pengamatan langsung ke lapangan khususnya ke tingkat KUD di empat propinsi yang dipilih secara random. Kemudian dilengkapi dengan pengamatan dan wawancara lansung dengan para pengurus Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) di daerah yang bersangkutan dan pengurus Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) di Jakarta. Disamping itu wawancara mengenai masalah hukum Koperasi ini dilakukan pula dengan para pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah dan Wilayah (Dekopinda/wiJ), Balai Latihan Koperasi (Balatkop) di Denpasar, Bank Koperasi (BPR), BUKOPIN dan beberapa aktivis dan pengamat Koperasi di daerah yang di kunjungi maupun yang berada di Jakarta. Undang-Undang Koperasi YangBerlaku (UU No.12/67) dan PeraturanPeraturan Pelaksana untuk KUD Koperasi dewasa ini pada dasarnya diatur dibawah UU No. 12/67 , dan khususnya KUD diJengkapi dengan Inpres 4/84. Berikut ini adalah gambaran mengenai situasi tentang Koperasi itu sendiri umurnnya seperti Pend irian dan Status Hukurnnya, Bidang Usaha, Badan Usaha, Keanggotaan, Permodalan, Kepengurusan, Rapat Umum Anggota, Pembagian Keuntungan, Pembubaran, dan Peran Pemerintah.

1. PENDIRIAN DAN STATUS HUKUM Pend irian dan' Status Badan Hukum Koperasi prosesnya dibuat sedemikian . simpel sekalil. Ini ditujukan agar anggota masyarakat yang ingin membentuk Koperasi tidak mengalami kesulitan baik pada tingkat pentubuhan maupun menghadapi aparat birokrasi di lapangan. Pendirian

1.

Pentubuhan suatu Koperasi cuL"Up dilakukan oleh minimal 20 orang, lihat UU No.12/67 Pasal 14 ayat (1), Selanjutnya pembcrian status badan hukum cUkup dilakukan (dalam pralctek) oleh pejabat yang dilunjuk untuk itu,lihat juga Passl Pasa141.42,43.44,dan 45 dari UU tersebut.

Oktober 1992

Hukum dan Pemhangunan

442

Koperasi dapat didirikan oleh minimal 20 orang dan andaikata jumlah ini belum memungkinkan Menteri (dalam hal ini Menteri Koperasi) dapat memberikan pengecualian2 . Ini menunjukkan bahwa begitu gampangnya prosedur untuk mendirikan suatu Koperasi. Namun demikian karena pada umumnya para pendiri Koperasi itu terdiri dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi yang terbatas maka sangat sulit bagi mereka menumbuhkan suatu Koperasi, ditambah kesulitan mengumpulkan modal kerja yang cukup untuk suatu usaha tertentu. Disamping itu, adanya pandangan dari umum masyarakat Koperasi yang juga ditunjang oleh UU yang menganggap bahwa Koperasi itu bukan merupakan suatu lembaga yang berdasarkan kekuatan modal dan lebih bertumpuan kepada perigertian kumpulan orang-oran~. Hal ini membuat pandangan umum terhadap kaIangan yang disebut di atas tersebut seolah-olah mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi yang harus dianut oleh suatu badan usaha. Untuk itu anggapan seperti demikian patut dirobah ke arah pengertian bahwa Koperasi itu didirikan bukan hanya untuk menampung kumpulan orang-orang belaka, tetapi merupakan suatu kumpulan orang-orang yang menggunakan suatu modal tertentu yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang murni dalam menjalankan misinya melaksanakan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan kondisi ekonomi para anggotanya4 . Dari faJcta di atas dapat kita simpulkan bahwa badan hukum Koperasi itu tidak merupakan suatu lembaga sosial, namun harus merupakan suatu badan usaha yang dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi yang mumi. Yang membedakan badan hukum Koperasi dan badan-badan usaha lainnya hanya tujuan dari pentubuhannya yang dapat digambarkan sebagai berikut:

2.

Lih.t UU No. 12/67 Pasal 14 jo. Pasal 10.

3.

Idem. Pasel 3.

4.

Pendapat ini scjalan dengan pendapat Ketua Umum INKUD. Tuan I Made Merta yang dilontarkan pada saal wawancara dan diskusi dengan penulis pad. hari Rabu, 24 Maret

1992.

Nomor 5 Tahun XXII

443

Koperasi dan KUD

1 Badan

HukUm. Koperasi

1 Badan

H ulcum . pdrseroaii

'/'''1

1.

Badan Usaha

1.

Badan Usaha

2.

Kumpulan Orang-orang yang mengelola sedikit demi sedikit

2.

Kumpulan Modal yang dikelola oleh orang · profesional

3.

Dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya

3.

Dibentuk untuk mencari keuntungan bagi pemilik modal (pemodal)

4.

Keuntungan bukan tujuail utama, tetapi pengelolaan harus berdasarkan prinsip ekonomi murni.

4.

Keuntungan merupakan tujuan utama dalam setiap kegiatannya.

5.

Keuntungan yang didapat untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

5.

Keuntungan. yang didapat untuk kemanfaatan para pemodal Perseroan.

Status Hukum Dewasa ini undang-undang Koperasi -UU No. 12/67- menyatakan bahwa status badan hulcum Koperasi diberikan oleh yang berwenang jika anggaran dasar Koperasi itu didaftarkan dan disetujui oleh yang berwenang5 . Namun demikian tanggal pendaftaran kepada lembaga Pemerintah yang ditunjuk tersebut sudah merupakan angg::pan bahwa Koperasi itu tercatat sebagai berdirinya badan hulcum. Hal ini menunjukkan bahwa betapa simpelnya pemberian status bad an hulcum terhadap suatu Koperasi. Dengan melihat simpelnya cara pend irian dan pemberian status hulcum tersebut, membawa pandangan umum bahwa status hulcum badan Koperasi tidaklah sarna dengan badan usaha lain yang berbadan hulcum

5.

UU No 12/67, Pasal 44.

6.

Idem, lihat P8S8.i 44 ayat 4.

Oktober 1992

444


terutarna badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas ("PT"). Hal ini menimbulkan anggapan masyarakat- bisnis melihat badan hukum Koperasi itu baik statusnya maupun keberadaannya kurang kokoh. Dalam praktek, anggapan ini terlihat ·pada kenyataan dimana pada umumnya yang menjadi penghambat badan hukum Koperasi melakukan inleraksi bisnis dengan badan usaha yang namanya disebut PT. Tambahan lagi struktur kepengurusan Koperasi dianggap tidak kokoh dan sulit untuk dipertanggung jawabkan dalam memberikan keputusan bisnis yang sifatnya jangka panjang. 2. BIDANG USAHA Koperasi khususnya KUD mempunyai bidang usaha sangat beragam7 . Keragaman bidang usaha ini membuat banyak KUD tidak dapat melaksanakan kepengurusan dengan baik. Dari kenyataan, KUD yang berjalan dengan baik pada umumnya KUD yang mempunyai bidang usaha yang terbatas, bahkan ada indikasi bahwa Koperasi yang hanya menangani satu bidang us aha saja merupakan Koperasi yang sukses dan besar. Berbeda dengan Koperasi yang umumnya mempunyai atau menjalankan. satu bidang usaha satu jenis saja, KUD mempunyai misi yang cukup luas dalam suatu wilayah usahanya8 . Boleh dikatakan bahwa misi KUD mencakup segala aspek kebutuhan ekonomi para anggotanya dan wilayah kerjanya. Karena itu, ditinjau dari segi yang kepengurusan KUD tersebut membutuhkan kepengurusan mempunyai kecakapan mengelola bisnis KUD yang bermacam ragam tadi. Dari kenyataan yang ada pada empat propinsi yang dikunjungi dengan pilihan secara randon9 , kedudukan menejer dan keragaman bidang usaha membutuhkan peninjauan kembali , karena sudah sangat kompleks sekali. Dari gambaran dibawah ini terlihat betapa kompleksnya usaha KUD yang membutuhkan menejer-menejer yang tangguh, berpengetahuan yang cukup, serta berpengalaman dalam bidangnya.

1.

Lihat Instruksi Presiden (Inpres) No.4 tabun 1984,khususnya Paul 4 jo Pasal 3.

8.

Idem, lihat pasal 3

9.

Nusa Tcnggara Baret, Bali, law! Timur. lawa Tengah.

Namar 5 Tahun XXII

445

Koperasi dan KUD

USAHAKUD

1. 2

3 4

5

Perdagangan Umum Perkebunan dan Perikanan Pertambangan Garment Angkutan

. /. .ii·iiI··• ·•·• ·/·/· · .·.•t;C I

Gula Pasir, Terigu, Toko dll Panili, Kopi/Coklat, Kedele, Rumput dll Kapur Bukit, Pasir/Tanah, Batu dll Kota, Antar Kota Air

3. BADAN USAHA Koperasi itu adalah suatu Badan Usaha, karen a melalui lembaga Koperasi itu dikehendaki kumpulan orang-orang dengan memanfaatkan modal yang sedikit secara maksimal dengan tujuan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya secara gotong royong. Kalau kita melihat UU No. 12/67 khususnya yang mengatur tentang: azas, peranan dan tugas Koperasi dewasa inilO, maka lerilbaga Koperasi mempunyai pengertian yang sangat luas. Sehingga sulit untuk dijabarkan ke dalam pengertian yang kongkrit. Ini terlihat pada pelaksanaan, dimana misi Koperasi sangatlah sarat dengan idealisme yang jauh dari kenyataan. Sehingga misi berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya menjadi tidak jelas. Ambil saja contah pada pengertian "peranan dan tugas" Koperasi seperti disebut di atas ll , maka disitu disebut, "... Koperasi Indonesia

dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berperan dan bertugas untuk: 1.

mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata.

10.

UU No. 12/67 , khususnya Pasa!-pasal 3,4,5, dan 7.

11.

Ibid, Bab V. Pasa l 7 dan 8.

O/(tober 1992

446

2. 3.


mempertinggi taraf hidup dan tingkatan kecerdasan rakyat. membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi" . .

Selanjutnya, Pasal 8 menyebut sebagai berikut:

"Di dolam melakukan peranan dan tugas dimaksud di atas, Koperasi Indonesia dapat bekerjasama dengan sektor-sektor Perusahaan-perusahaan Negara dan Swasta". lsi Pasal-pasal di atas menunjukkan betapa berat misi yang di emban oleh lembaga Koperai berdasarkan UU No. 12/67. Maka dari itu misi Koperasi untuk mensejahterakan dan meningkatkan kehidupan dan kemampuan ekonomi anggotanya, seperti telah saya sebutkan menjadi kabur. 4. KEANGGOTAAN

Jumlah orang-orang yang dapat menjadi anggota Koperasi dan KUD khususnya, dewasa ini tidak dibatasi, bahkan ada kesan bahwa suatu KUD baru dapat mandiri jika dapat menghimpun jumlah anggota sekitar 4000 (empat ribu) lebih. Untuk ukuran suatu desa atau kecamatan berarti seluruh warga dari suatu desa atau suatu kecamatan harus menjadi anggota suatu KUD. Mengingat bahwa hak-hak anggota dalam suatu Koperasi baik dalam mendapat pelayanan maupun hak suara, maka khusus mengenai hak suara atau mengeluarkan pendapat dalam suatu Rapat Anggota ("RA" atau "RAT") diperkirakan akan mendapat kesulitan; terutama mengenai meneari temp at yang cukup untuk menampung dan mengumpulkan anggota memilih kebijaksanaan agar suatu Koperasi ata KUD dapat menarik jumlah anggota sebanyakbanyaknya memang merupakan ide yang bagus baik dalam rangka untuk menghimpun jumlah modal Koperasi maupun dalam hal memberikan pelayanan kepada anggota sebaik mungkin, akan tetapi perlu dipikirkan dua masalah pokok yaitu pertama ten tang eara pember ian suara dengan suatu sistem yang coeok dan kedua tentang sistem menejemen yang layak dan eukup untuk melayani kebutuhan para anggota . Namun demikian struktur permodalan yang dikumpulkan berdasarkan jumlah anggota yang banyak, belum berarti dapat membawa kemanfaatan yang banyak terhadap kenaikan taraf kekuatan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi para anggota suatu Koperasi.

Nomor 5 Tahun XXII

447

Koperasi dan KUD

Hal ini disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut: . a.

b. c. d. e.

f.

keanggotaan Koperasi itu mempunyai azas keanggotaan yang bebas keluar masuk, sehingga pemupukan modal yang kuat agak sulit. jumlah anggota yang banyak bukan berarti serta merta dapat mengumpulkan modal kerja dan modal yang banyak pula. harus diikuti oleh team menejemen yang kuat dan berpengalaman dalam mengelola uang orang banyak. umumnya para anggota KUD itu mempunyai kemampuan keuangan yang lemah. sifat masing-masing individu para anggota yang umumnya belum menyadari betul arti keberadaannya dan menjadi anggota dari suatu Koperasi. pengalaman beberapa KUD yang dikunjungi yang mengeluh bahwa sulit untuk menarik simpanan yang kontinue dari para anggotanya.

Dari sebab-sebab yang antara lain disebut di atas yang kami saksikan sendiri bahwa suatu Koperasi yang sudah mendapat predikat mandiripun, sebagian diantara mereka n yaris tidak mempunyai transaksi usaha. Hal ini dikarenakan bukan saja para pengurusnya yang masih amatiran, tetapi kesadaran dari anggota Koperasi KUD mandiri tersebut yang belum tinggi. Sehingga banyak diantara mereka hanya menjadi anggota yang pasif, bahkan tidak jarang yang sudah tidak menggunakan jasa Koperasinya lagi.

S.MO D AL Dewasa ini struktur permodalan suatu Koperasi termasuk KUD terdiri dari: i. simpanan pokok ("SP") , ii. simpanan wajib ("SW"), iii. simpanan sukarela ("SS"). Dalam kenyataan, simpanan jenis SP, SW dan SS tidak membawa nilai kumulatif apapun terhadap perobahan nilai mata uang dari simpanan yang dimasukkan kepada suatu Koperasi, termasuk devaluasi ' atau akibat perubahan bentuk apapun terhadap nilai mata uang. Hal ini disebabkan tidak ada aturan main tentang status dan nilai tambah dari simpanan terhadap "good will"Koperasi. Sedangkan SS hanya dikenakan bung a yang kecil yang besarnya tergantung dari kehendak para anggota suatu Koperasi. O/aober 1992

448


Sehingga· nilai bunga atau kenaikan nilai tambah dari simpanan jenis ini kalau dibandingkan dengan bunga uang yang ditawarkan suatu bank misalnya, simpanan pada Koperasi menjadi kurang menarik. Hal ini sulit untuk menarik Pihak Ketiga atau Investor untuk menyimpan uangnya pada Koperasi demikian juga halnya bagi anggota. Hal ini terlihat dari kecilnya SS pada hampir di setiap KUD. Kalau dihubungkan dengan prinsip Koperasi yang memberi kebebasan terhadap seorang anggota atau an~gota dari suatu Koperasi untuk keluar dan masuk menjadi anggota . 1 Maka untuk menjaga keutuhan Modal Koperasi atau Koperasi itu sendiri maka hal tersebut perlu ditinjau kembali. 6. K E PEN G U R USA N Kepengurusan suatu Koperasi khususnya KUD dewasa ini pada umumnya sangatlah kabur dalam praktek sehari-hari.Kedudukan dan kekuasaan Pengurus yang sejogyanya sebagai wakil anggota dan sebagai pengarah usaha dan pengawas jalannya Koperasi atau suatu KUD, tidak selalu jelas. Fungsi dan kedudukan Menejer KUD yang seharusnya bertanggung jawab untuk kegiatan dan aktivitas suatu KUD banyak dikendalikan atau dibawah naungan instruksi Pengurus. Hal ini terlihat dalam daftar dibawah ini:

I

}fo; 1-

2.

3.

I

I

. NIUm I Tempst lCUD

. Fung.i Menejer

I

'FunBli PengUnlI

····1

BAll

- KUD Mina

Kurang

Dominan

· KUD Suiahan

- KUD Singapadu

BaUc Kurang

Balk BIUc

- Kop. Bank - Puakud Balj Dwip.

Baile

Baik

Kurang

Bolk

Kurang

Baile

XUraJl,

Baik

Bail::

Baile

Balk

Bolk Balk Balk

LOMBOK - KUD Wajar/Mataram - KUD Sadar/Mlltaram

MAIANGIKEDlRJ

.

- KPB Swu

• KBPR - Kwaserda

Daik Balk.

• KJUB

.w:nIler: penellhan Team -ILV lee Prop. NH, Hall, Jahm, d an hteng, pada ' priode April - Juni 1992. ~

t:!..

Priosip ini me rupakan penerapan dari alAS demokrasi yang dianut pada suatu Koperasi; Az:as ini mcnunjukkan betapa Jabilnya keanggolaan suatu lembaga Koperasi itu. Anggota bcbu UDlU.k keluar dan masuk .

Nomer 5 Tahun XXII

Koperasi dan KUD

449

Dari daftar tersebut terlihat bahwa pada Koperasi yang memberikan wewenang penuh pada urusan bisnis Koperasi sehari-hari kepada Menejernya adalah merupakan Koperasi yang tergolong baik dalam mengeiola bisnisnya. Dalam kenyataan sekarang ini Pengurus suatu Koperasi ditekankan berasal dari anggota yang dipilih dalan suatil Rapat Anggota ("RA")13 . Hal ini tidaklah sulit dijalankan dalam pelaksanaannya jika suatu Koperasi itu mempunyai angota-angota yang terampil dan berwawasan bisnis serta berpengetahuan organisasi. N amun akan menjadi penghambat yang utama jika persyaratan ini tidak bisa dipenuhi oleh para anggota yang terpilih atau ditunjuk duduk sebagai Pengurus suatu Koperasi.

7. RAPATUMUM ANGGOTA Azas keanggotaan suatu Koperasi adalah: adanya kepentingan ekonomi yang sarna, mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi secara bersama , saling kenai mengenal, dan dapat bekerjasama secara demokratis. Hal ini yang disebut sebagai azas persyaratan untuk kokohnya suatu Koperasi . Namun demikian untuk KUD yang mempunyai suatu target menghimpun anggota sebanyak-banyaknya agar dapat mendapat suatu status mandiri 14, dapat ide untuk mendirikan Koperasi yang kokoh menjadi bias. Dimana penghimpunan anggota dalam jumlah yang banyak sangat sulit dilakukan oleh suatu Koperasi dewasa ini. Dilain pihak Undang-undang Koperasi dewasa ini menjadi sulit untuk diterapkan l5 . Bagaimana cara suatu KUD mengadakan Rapat, jika misalnya anggotanya mencapai jumlah 4000 orang lebih. Betapa sulitnya jika masing masing anggota itu mengeluarkan pendapatnya, dan bagaimana jika terjadi beda pendapat dari berbagai-bagai macam pendapat yang berbeda. Rasanya sui it untuk mengorganisirnya, jika benar-benar Pasai tersebut hendak dipatuhi. Perobahan yang mendasar

13.

Lihat Ibid, Pasal 23 sId Pasal 26.

14.

Salah satu syarat suntu KUD mcndapat sustu status Mandin adalah mcnghimpun anggota mencapai jumlnh 2000 sId 4000 anggota, !ihnt: PClunjuk Teknis Sistim Penilaian KUD mandin, Dep.Kop. Oil. Jen BLK, 1991,hal. 2.

IS .

Ibid, lihnt Pasal 20, dimana ayat (3) bahwa , •... nap-nap onggOio mempllnyai hak suara sama / saw", ScJanjUinya ayat (5) menycbutkan bahwa "Untukmenghadiri Rapol Anggota seseorang tidak dopa' mewakilkan kepada orang lain",

Ok/ober 1992

450


terhadap PasaJ ini menyangkut perkembangan jumlah anggota KUD di masa mendatang haruslah segera dilakukan.

8. K E U N TUN G A N Pada Koperasi Indonesia Keuntungan tidak disebut seeara eicsplisit, namun Undang-Undang Koperasi menyebutnya sebagai "Sisa Hasil Usaha" alau SHU 16 . Namun demikian peruntukan SHU ini tidak semuanya dapat dibagikan kepada anggota. Banyak pos-pos yang harns diisi dari SHU suatu Koperasi!7. Untuk inilah misi suatu Koperasi kelihatannya Iebih diberatkan kepada penekanan dan pelaksanaan fungsi sosiaI ketimbang meningkatan struktur dan kemampuan ekonomi para anggotanya. Kalau memang benar suatu Koperasi itu didirikan untuk sepenuhnya demi kepentingan peningkatan taraf ekonomi para anggotanya, agakuya fungsi sosiaJ tersebut perlu diadakan peninjauan kembaJi. Fungsi sosiaI dapat tetap diberikan · porsi asaJkan menganut azas kewajaran dan keadilan dari tujuan para anggota Koperasi untuk berkoperasi dan mendidirkan Koperasi.

9. PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN Dewasa ini Pembubaran suatu Koperasi dapat dilakukan dengan dua eara; pertama pembubaran .atas keputusan Rapat Anggota, dan sedangkan mengenai Pembubaran atas keputusan Pejabat 18 19 Penyelesaian harus dipertanggung jawabkan kepada Pejabat .

16.

Ibid, Pasa134. Undaog-undang membedd:an SHU menjadi dUB; SHU bernal dan kegiatan pe\ayanan kepada anggota dan SHU berasal dari traksi pelayanan Jeepada bubo anggota.

17.

Ibid, Pasal 34 ayat (3), dikatakan bahwa. · Sisa Hasil Usaha yang bernal dari usaha yang diseJenggarakan untuk anggots d,ibagi untuk.: a. Cadangan Koperasi; h. Anggola sebanding dengan jasa yang dibcrikan; c. DaM Pengurus; d. Dana Pegawai I oryawan; c. Dana Pendidikan Koperasij f. Dana Sosial; g. Dana Pembangunan Daerah Kerja ". Sedangbn untuk yang berasal dan transaksi dengsn bubo anggota disebutkan pada ayal (4) sebagai berikut, • Sisa Hasil Usaha yang berasal dati usaha yang berasa1 dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota dibagi unluk: a. Cadangan Koperasi; b. Dana Pengurus; c. Dana Pegawai I Karyawan; d . Dana Pendidikan Koperasi.

18.

Ibid, Pasal-pasal 49,50, dan 51.

19.

Ibid. lihat Pasal 52 ayat (3). Untuk mengerti masalah ini lihat sclanjutnya secara lengkap pasal-pasal 52 dan 53.

'ClIIIDr

5 TahIln XXII

Koperasi dan KUD

451

Disini kelihatan ada kerancuan, karena pelaporan terhadap penyelesaian dari pembubaran suatu Koperasi tidak diwajibkan dilaporkan kepada anggota. Undang-undang hanya mengatur tentang laporan tersebut kepada Pejabat. Mengingat bahwa Koperasi itu adalah milik dari para anggotanya maka ada baiknya pelaporan tersebut diutamakan kepada para anggotanya. Pejabat (yang ditunjuk) adalah pembina dan sekaligus pengawas dari suatu Koperasi, jadi cukup pemberitahuan.

10. PERAN PEMERINTAH

Dewasa ini peran Pemerintah besar sekali dalam pengembangan Sedangkan keterlibatan langsung pembinaan aparat Pemerintah terhadap Pembinaan dan Penfembangan Koperasi didasari oleh berbagai Petunjuk Operasionalnya2 . Hal diatas menunjukkan kepada kita betapa besarnya perhatian Pemerintah dan tanggung jawab terhadap pengembangan Koperasi dan berkoperasi di negeri ini. Disamping itu Pemerintah juga mempunyai cara dal am memberikan status dari KUD Mandiri dengan menyiapkan Petunjuk Teknis Sistim Penilaian KUD Mandiri22. KUD 20 .

20.

Hal ini didasari olch Instuksi Presiden (lnpres) R.I. No . 4 tabuo 1984tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa. dengan Peraturan Pelaksana berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi No. 84/MIKPTS/vU1984. tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD). Kedua Inpres dan Kepmen tersebut ditunjang pula oleh Instruksi Mentcri Koperasi Nomor 051M1INST/1984, teotang Pembinaan dan Pengembangan KUD dan Instruksi Menleri Koperasi Nomor

O4IMIINSTIVI/1988 . 21.

Petunjuk-petunjuk Operasional tersc:but dikenai dengo nama _ntara lain: Pctunjuk Operasional Institusionalisasi Aparatur Departemen Koperasi dalam Pembinaan dan Pengembangan KeJembagaan KUD Mandiri; Petunjuk: Operasional Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan KUD Mandiri; Petunjuk: Operasional Pembinaan dan Pengembngan Usah. KUD Mandiri; Petunjuk Operasional Pengawasan dan Pembinaan dan Pengembangan KUD Mandiri; dan Petunjuk Operasional Penelitian dan Pengembangan daiam Pembinaan KUD Mandiri .

22.

Lihat Surat Direktur lenderal Bina Lembaga Koperasi (Diljen BLK) No . 359/BLKIV/l991 . kepada seluruh Kakanwil Depkop Propinsi / OJ. dan seJuruh Kak.andepkop Kabupaten dan Kota Madya di Indonesia. tertanggal 23 Mei 1991.

Oktober 1992


452

Fungsi dan Peran Pemerintah 1. DALAM PENGEMBANGAN KUD 1.1. Bimbingan

Dalam Memberikan bimbingan dewasa ini Pemerintah R.I. melalui Departemen Koperasi serta seluruh aparatnya di seluruh negeri berperan aktip dengan dasar hukum seperti disebutkan terdahulu. Pemerintah mempunyai akses terhadap melibatkan diri dalam memberikan bimbingan kepada Koperasi, ini terlihat dari dibukanya Badan Latihan Koperasi (Balatkop) hampir diseluruh daerah atau propinsi23 •

1.1.2.Pembinaan Pembinaan pengembangan usaha maupun lembaga KUD berada pada Depkop melalui Direktorat Bina Lembaga dan Direktorat Bina Usaha. 2.

STRATEGIYANGDIUSULKAN

2.1.

Pengajaran Pengetahuan ten tang Hukum Koperasi, Dasar-Dasar Hukum Perjanjian, Kontrak Dagang, dan Hukum Dagang Indonesia:

Kepada Para Pengurus Koperasi Dari fakta yang diketemukan pada saat mengunjungi KUD dan BPR, PUSKUD dan BALA TKOP di empat propinsi yang dipilih seeara random (Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah) bahwa hanya beberapa orang aktivis Koperasi saja di daerah tersebut yang mengerti fungsi keberadaan Hukum Koperasi. Sedangkan di tingkat nasional (Dekopin, INKUD, GKBI, GKSI) 100 persen dari aktivis Koperasi dilingkungan ini mengerti dengan baik tentang apa itu Hukum Koperasi, Peraturan Pelaksanaannya, serta fungsi dan keberadaannya.

23

Dasar Hul-um Pembentukan Balatkop·Balatkop ini tertuang pada SK Menteri Koperasi. Repuhlik: Indonesia No. 122/M/KPTSNI1U84 Bunga Rampru Per3turan-peraturan Perkoperasian. Dept. Kop. 1984,hal. 210-235.

Norrwr 5 Tahun XXII

453

Koperasi dan KUD

Tingkat Kesadaran Akan Perlu dan Adanya Pendidikan I Pengetahuan Hukum Tentang Koperasi Kondisi Pada Bulan April - Juli 1992 di Jakarta, NTB, Bali, Jatim, Jateng

1-ritJ} 1.

2.

3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10. 11.

..

.

Tingkat

Mengerti

••••

Dekopin Inkud GKBI GKSI Dekopin WillDa Puskud Balatkop Balatkop DalWil KUD KPB Susu KJUBI BPR

. Menyadari

'.

.....

......~..•.••••.•• Tidak

.•• .'

M~~~~~~~~

··Perlu ········

Ya Ya YA Ya

Ya Ya Ya Ya

-

Sangat Sangat Sangat Sangat

Ya Ya Ya

Ya Ya Ya

-

Sangat Ya Sangat

Ya Tidak

Ya Tidak

Tidak

Sangat Tidak

Tidak

Ya

-

Ya

Tidak

Ya

-

Ya

Sumber: Interview langsung pada saat kunjungan.

Oktober 1992

454


Prosentase Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Koperasi Para Aktivis Koperasi Di Jakarta, NTB, Bali, Jatim, dan Jateng Kondisi Pada Bulan April-Juli 1992

I ; l i· I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

.2

3

n = 5 n = 5 n = 5 n=2 n = 4 n = 3 n = 2 n=2 n = 10 n=3 n = 2

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

•.. >

i

>

4 .. •.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100%

.•· 5, .> L ···•. · 6 .(.) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100%

Sumber: Perbandingan ini berdasarkan interview langsung,dengan asumsi bahwa kategori "tidak" = 0% , sedangkan kategori jawaban "ya" dan "sangat" adalah 100 %. Melihat perbandingan di atas diketahui bahwa bagi aktivis gerakan Koperasi pada tingkat KUD disarankan untuk diberi pengetahuan tentang fungsi dan hakekat kegunaan hukum tentang Perkoperasian yang berlaku sampai pada suatu tingkat pelaksanaan yang diperlukan yang sesuai dengan tingkatnya . Kalau tidak mereka sendiri akan mengalami kesulitan dalam menjalankan Koperasi itu sendiri karena tidak paham aturan mainnya. Untuk itu Balatkop-Balatkop dapat memasukkan pelajaran Hukum TentaIJg Koperasi itu berikut peraturan pelaksanaan yang sesuai dengan tingtat peruntukkannya pada setiap kurikulum pendidikan kader-kader PedojJerasian. Karena bagaimanapun juga pada akhirnya, aturan main yang tclah disepakati yang dipakai dalam gerakan perkoperasian dan Koperasi di Indoensia, terutama pada tingkat primer atau KUD. Nomor 5 Tahun XXII

Koperasi dan KUD

455

Disamping itu, Koperasi sebagai suatu Badan Usaha, maka para pengurusnya dibarapkan memahami seluk beluk Hukum Dagang disamping pengetahuannya dalam Hukum tetang Koperasi dan Administrasi Usaha. Tentu pelaksanaannya diserahkan kepada Koperasi masing - masing dan menurut kebutuban dan keadaan serta kondisi bisnis suatu Koperasi itu sendiri. Dengan catatan bahwa pengetahuan tersebut akan menjadi mutlak manakala Koperasi itu tergolong Koperasi yapg mempunyai usaha menengah keatas. Sedangkan bagi Koperasi yang kecil tentunya pengetahuan para pengurusnya dibidang ini belumlah menjadi mutlak. Namun manakala Koperasi itu menghendaki atau bercita-cita menjadi besar, maka untuk membuka wawasan bisnis para pengurusnya, pengetahuan ini menjadi prasyarat juga. Kepada Para Anggota Koperasi Mengenai anggota dari Koperasi, untuk jangka panjang perlu juga mengetahui peraturan tentang suatu Koperasi; paling tidak mengenai hak dan kewajibannya sebagai anggota suatu Koperasi. Mengingat bahwa salah satu misi Koperasi dewasa ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para anggotanya dibidang Perkoperasian , maka ini merupakan salah satu tugas utama dari Pengurus suatu Koperasi, disamping menjalankan usaha Koperasi, untuk meningkatkan pengetahuan para anggotanya dibidang Hukum khususnya Hukum tentang Perkoperasian. Hal yang dapat dilakukan adalah dapat dimulai dari calon kader atau kader pengurus Koperasi; sehingga apabila pada waktunya calon kader atau kader tadi menduduki jabatan kepengurusan pada suatu Koperasi, maka sudah lengkaplah si pengurus tersebut mempunyai pengetahuan Hukum Bisnis dan Perkoperasian disamping pengetahuannya tentang seluk beluk usaha suatu koperasi. Pengaturan Kembali Sistem Permodalan

1. MENGENALKAN SISTEM SAHAM KOPERASI Seperti digambarkan sebelumnya bahwa sistem permodalan Koperasi yang berlaku dewasa ini tidak menunjang terciptanya peningkatan kesejateraan para anggota. Sistem tersebut lebih berat untuk mencari modal awal yang dimulai dari kecil ketimbang meningkatkan nilai tambah dari simpanan anggota yang telah dipertaruhkan sebagai modal (equity) Koperasi (SP dan SW). Karena simp an an yang dijadikan equity tadi tidak dapat disesuaikan dengan

Oktober 1992

456


perkembangan usaha dan asset Koperasi. Lebih nyata lagi bahwa nHai tambah bagi simpanan itu tidak ada sarna sekali. Sehingga anggota suatu Koperasi apapun namanya dan jenisnya di Indonesia ini tidak akan dapat menikmati nilai tambah itu. Apalagi nilai tambah yang didapat oleh Koperasi dHuar pelayanan kepada para anggotanya. Disini memang terlihat bahwa perlindun:llan individu pendiri maupun anggota Koperasi tidak pernah terjamin 4. Sehingga sampai sejauh ini kepastian siapa yang menjadi pemilik dari suatu Koperasi masih kabur. Untuk menjadi lebih jelas hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: A pada tahun 1950 adalah pendiri sekaligus anggota dari suatu Koperasi "Batik" ,kemudian pada tahun 1990, Koperasi Batik tersebut terkenal dan menjadi besar dan telah memiliki 10 buah pabrik dengan jumlah asset sebesar Rp.1 Triliun, dengan total bisnis yang dihasilkan pad a tahun tersebut sebesar Rp.1 MHyar. Jumlah transaksi Koperasi dengan para anggota hanya sebesar Rp.lOO juta, sedangkan total penjualan sebesar Rp.900 juta berasai dari tansaksi bisnis dengan luar negeri (ekspor).

Kasus I Pada akhir tahun buku 1990, Koperasi Batik tersebut membagikan hasil usahan1;a kepada para anggota, maka berdasarkan ketentuan U ndang-undang 5, para anggota hanya berhak atas sisa hasH usaha (SHU) sebesar Rp.IOO juta, yaitu SHU yang berasai dari transaksi dengan para anggota tadi. Kasus II Pada tahun 1992, A, B, dan C, yang menjadi pendiri dan anggota Koperasi tersebut karena suatu aiasan mengundurkan diri. SP dari ketiga orang tersebut masing-masing sebesar Rp. ISO,OOO.-yang disetornya pada saat ia mendirikan dan menjadi anggota, sedangkan SW masing-masing

24.

Lihat Ibid, Pasal 34 .yat 4, yang berbunyi sebagai berikut, "SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota, dibagi untuk : 8. cadangan untuk Koperali; b. Para Pengurus; c. Dana Pegawai/lcaryawan, d. Dana Pendidilcan Koperasi; e. Dana SOli.1 dan; f. Dana Pembangunan Daerah Kerja.

25.

Ibid, Pasal 34 ayat (3) dan .yat (4)

Nomor 5 Tahutl XXII

Koperasi dall KUD

457

A,B, dan C, berjumlah Rp.350.000.- dan SS masing-masing berjumlah Rp. 1 juta. Maka berapakah uang yang diterima oleh masing-masing orang tersebut ketika ia keluar dari keanggotaan Koperasi tersebut. Dari contoh kasus di atas terlihat bahwa, dalam: Kasus I Dalam kasus ini, anggota Koperasi tersebut hanya akan menerima bagian dari SHU yang berasal hasil usaha transaksi dengan anggota, sedangkan hasil usaha atau SHU yang berasal dari transaksi di luar anggota atau dengan pihak ketiga tidak dapat dibagikan kepada anggota dan SHU dari usaha tersebut menjadi milik Koperasi secara penuh. Ditinjau dari sudut pemupukan modal hal seperti ini memang baik, tetapianggota sebagai pemilik dan penerima pelayanan dari Koperasi tentunya secara logika berhak atas SHU tersebut. Masalah tidak dibagikan atau digunakan imtuk tambahan atau peningkatan modal atau sebagai dana cadangan, boleh saja, tetapi yang penting itu adalah hak dari anggota. Bukankah pend irian suatu Koperasi adalah dengan tujuan untuk menaikan tingkat ekonomi para anggotanya ? Dalam menentukan kebijaksanaan perundang-undang Koperasi dimasa mendatang hal ini patut menjadi perhatian, untuk menentukan kepastian kata-kata meningkatkan kesejahteraan para anggota Koperasi dan arti kepemilikan secara hukum terhadap suatu Koperasi bagi para anggotanya . Kasus II Maka, A,B, dan C, hanya menerima masing-masing sebesar Rp.500 ribu , karena tidak ada pengaruhnya nilai "asset" dan "goodwill" Koperasi tersebut terhadap "equity" yang dipertaruhkannya. Dari sini terlihat bahwa Koperasi yang menjadi besar tadi sebetulnya milik siapa, para pendirinyakah, atau para anggotanyakah. Ini yang perlu diperjelas dalam Undang-Undang Koperasi dimasa mendatang. Sedangkan mengenai SS dapat saja diberikan kepada siapa saja, baik itu ia anggota maupun bukan anggota. Yang penting dalam mengumpulkan SS ini Koperasi harus memberikan suatu insentif yang menarik sesuai dengan bunga bank berjalan misalnya. Kalau insentive tersebut menarik, maka bukan saja para anggota yang dapat tertarik untuk membuat SS-nya besar, kemungkinan orang-orang bukan anggotapun akan tertarik.

Oktober 1992

458


MasaIahnya SS ini harus disesuaikan dengan bidang dan besar usaha dari masing - masing Koperasi, serta kema)Tlpuan mengelola dana dengan baik sesuai dengan usaha yang ada. KaIau tidak dana tersebut menjadi beban Koperasi dalam hal pembJIYaran bunga. Dilihat dari dua contoh kasus di atas, maka sistem permodaIan pada Koperasi perlu disesuaikan; prinsip Koperasi masa depan adalah bahwa Koperasi itu bukan badan sosiaI tetapi merupakan Badan Usaha. Jadi dapat diperkenalkan pada Koperasi sistem saham yang menganut azas khusus, dimana azas demokrasi tetap terjamin. Hak suara tidak didasari oleh jumlah saham yang dimiliki tetapi tetap didasari dengan setiap anggota adalah berhak untuk memberikan suara dan hak untuk dipilih. Jadi kesamaan hak adalah dasar utama bagi seorang yang menjadi anggota suatu Koperasi tertentu. SAHAM KOPERASI : SAHAM PRIORITAS DAN SAHAM BIASA 1. Saham Prioritas Saham Koperasi adalah saham prioritas. Artinya setiap anggota suatu Koperasi pasti memiliki saham jenis ini. · Prioritas artinya pemegang saham adalah pasti seorang anggota, dengan segala hak-hak yang melekat padanya terutama hak suara, dipilih dan memilih, serta hak atas SHU yang berasal dari semua transaksi bisnis kepada siapapun. Untuk itu kepada anggota Koperasi yang menjadi pemegang saham jenis ini haruslah menjadi anggota yang aktip. Keaktipan anggota adaIah mutlak. Anggota yang tidak aktip patut dipecat kedudukannya sebagai anggota Koperasi. Jadi ini merupakan persyaratan untuk menjadi anggota. Sebab anggota Koperasi itu adalah pemilik sekaIigus pengguna dan penerima jasa pada Koperasi yang bersangkutan. Karena itu keanggota suatu Koperasi itu haruslah selektip, bukanlah masaI. 2. Saham Biasa Bagi investor, atau peserta, atau simpatisan Koperasi dapat ikut menaruh uangnya dengan membeli atau menjadi pemegang saham Koperasi jenis Saham Biasa. Seperti diceritakan sebelumnya, bahwa Saham Biasa ini bukanlah berisi hak keanggotaan Koperasi seperti biasa. Pemegang saham jenis ini dapat dikatakan sebagai orang-orang yang menaruh atau meminjamkan uangnya, jadi tidak ada kaitan dengan kepemilikan atau hak keanggotaan dalam suatu Koperasi. Bentuk dan sifatnya adalah sebagai "sub ordinated loan". Jadi pemegang saham jenis ini dapat berasal dari para anggota dan bukan anggota dari suatu koperasi. Ini diusulkan sebagai pengganti Nomor 5 Tahun XXII

459

Koperasi dan KUD

sistem SS seperti disebut sebelumnya. Prestasi yang diberikan kepada pemegang sahan jenis ini adalah berupa bunga atau dapat pula berupa deviden. Kalau ia dijadikan sebagai "Penerima Deviden", berarti kedudukannya adalah sebagai "Sliping Partner". Mengenai besar keeil bunga dalam saham jenis ini dapat disesuaikan dengan kondisi masingmasing Koperasi. Bertambah menarik bung a yang diberikan pada pemegang saham jenis ini semakin banyak pula peminat untuk menjadi pemegangnya. MENCIPTAKAN DAYA TARIK KEPADA NON-ANGGOTA DENGAN POLA SISTEM SAHAM KOPERASI Sistem Saham Koperasi jenis Saham Biasa dapat dijadikan alat untuk menarik para Investor atau Non-anggota untuk menanamkan modalnya pada suatu Koperasi. Tentunya seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa Saham Biasa atau Saham Koperasi No-prioritas ini tidak membawa efek kepada keanggotaan atau kepemilikan dari suatu Koperasi. Pemegang saham jenis ini hanya merupakan investor lepas atau sebagai "Sliping Partner", jadi tidak ada kaitannya dia mesti seorang anggota atau bukan anggota. Tujuan meneiptakan saham jenis ini adalah untuk menarik modal tambahan ("subordinated loan") dengan memberikan suatu prestasi, jadi tidak ada maksud lain.

3. Pengaturan Kembali Sistem Kepengurusan Memperjelas KOPERASI

Fungsi

Dan

Batasan

Tentang

KEPENGURUSAN

Kepengurusan Koperasi seperti telah diungkapkan pada fakta sebelumnya adalah diambil dan dipilih dari para anggota Koperasi. Untuk Koperasi yang berukuran kecil haY ini dapat dan masih dimungkinkan untuk dilakukan. Namun tidaklah dalam suatu Koperasi yang besar; baik besar dalam ukuran usaha maupun besar dalam arti mempunyai banyak anggota. Kepengurusan KUD yang berjenis besar dalam arti di atas haruslah dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang Koperasi, Ekonomi, dan Menejemen, disamping harus mempunyai wawasan bisnis yang luas. Sulit bagi Koperasi atau KUD yang ukuran besar untuk melaksanakan program usahanya meningkatkan pelayanan dan usaha kepada anggotanya jika Kepengurusan Koperasi yang bersangkutan Oktober 1992


460

misalnya terdiri dri orang-orang yang mempunyai kecakapan dan pengetahuan tentang usaha yang minim. Untuk itu Kepengurusan Koperasi dewasa ini yang telah dapat dibantu oleh menejer-menejer usaha sangatlah merupakan ide yang baik. Apalagi menejer yang bersangkutan memanglah terdiri dari orang-orang yang profenional dibidangnya. Namun demikian apa yang hendak dikata seperti ditemukan di KUD dan PUSKUD Mataram, Lombok dan beberapa KUD yang termasuk maju di propinsi Bali, bahwa kewenangan Pengurus masih sangat dominan terhadap pekerjaan sehari-hari yang seharusnya telah dapat dilakukan oleh para menejer yang telah ditunjuk. Keterlibatan terhadap pekerjaan atau tugas menejer sehari-hari umumnya dikatakan oleh para menejer itu sangat mengganggu kecepatan maupun ketelitian dalam memberikan pelayanan kepada anggota. Para Pengurus umumnya setiap hari hadir di kantor PUSKUD atau KUD dan bukan tidak mungkin kehadirannya itu merupakan turut serta secara langsung menjalankan usaha Koperasi harian. Memang mereka umumnya mempunyai dalih, bahwa, Menejer mereka belum sepenuhnya dipercaya untuk dilepas untuk menjalankan kepengurusan Koperasi sehari-hari. Namun fungsi Pengurus yang dikehendaki sebagai pengawas atau memberikan kepengawasan menjadi rancu.

Untuk itu tabel dibawah ini dibuat berdasarkan fakta sebagai berikut: Gambaran Campur Tangan Pengurus Pada Pekerjaan Sehari-hari dari Menejer

1. Q. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

NTB Bali Jatim Jateng

Nomor 5 Tahun XXII

....

Pengurus Langsungl · Menejer >

Sample ...

Pada PUSKUD besar/kecil Pada KUD tidak/besar Pada PUSKUD besar/kecil Pada KUD kecil/besar Pada PUSKUD kecillbesar Pada KUDBPR kecil/besar Pada KPBI KJUB kecillbesar Pada KBPR kecillbesar

>

1 3 1 3

1 2 2 1

KopeTasi dan KUD

461

Pada tabel di atas terlihat bahwa di daerah dirnana fungsi Menejer telah berjalan dengan baik, terlihat Koperasinya berkernbang pula dengan baik. Di KUD-KUD di propinsi NTB dan Bali yang rnernpunyai Menejer yang kurang berfungsi, terlihat jalannya Koperasi yang bersangkutan tidak sernulus dan sebesar pada KUD-KUD yang rnernpunyai Pengurus yang dominan terhadap pekerjaan sehari-hari derni para rnenejer.

MENCIPTAKAN BADAN PERWAKILAN ANGGOTA PADAKOPERASI YANG MEMILIKI JUMLAH ANGGOTA DI ATAS JUMLAH TERTENTU

Dewasa ini KUD-KUD, terutama yang telah rnendapat predikat "Mandiri", rnernpunyai anggota lebih dari 4000 (ernpat ribu) orang. Kita dapat rnernbayangkan, seandainya Koperasi tersebut mengadakan Rapat Urnurn Anggota ("RAT"), dimanakah rnereka akan berternu; di gedung atau dilapangan sepak bola? Hal ini tidak rnungkin dikumpulkan dalam waktu dan ternpat yang sarna secara sekaJigus secara bersama-sama. Apakah tidak repot rnisalnya j ika sernua anggota rnenggunakan haknya untuk bersuara? Untuk itu ada baiknya pada Koperasi-Koperasi yang rnernpunyai jurnlah anggota yang besar supaya rnembentuk badan perwakilan. Agar hak suara sernua anggota Koperasi tersebut dapat ditampung. Bentuknya terserah dari rnasing-masing Koperasi apakah itu diatur dalarn Aturan Rurnah Tangga atau di ternpat lain yang ditentukan oleh rnereka. Karena itu diusulkan bahwa dalam suatu Koperasi yang rnernpunyai jurnlah anggota lebih besar dari 100 (seratus) orang dapat rnernbentuk Badan Perwakilam Anggota (BPA) yang dipilih dari para anggota yang rnernpunyai rnasa Uangka waktu) "bakti". Jadi setiap anggota berhak dan wajib untuk dipilih dan rnemilih para anggota BPA tersebut. Sidang Umum BPA inilah yang rnenentukan siapa-siapa yang dapat duduk rnenjadi anggota dan Ketua Pengurus. Dalarn skets di bawah ini diperlihatkan bagairnana rnekanisrne susunan kepengurusan Koperasi yang mernpunyai anggota dalarn jurnlah besar:

OktobeT 1992


462

Skets BPA dan Badan Pengawas Bagi Koperasi Yang Mempunyai Anggota Lebih Dari 100 Orang

Anggota-Anggota Koperasi

.

~ Badan Pengawas

Pengurus Koperasi

.. Direksi Menejer-Menejer

=

=

garis Komando garis Pengawasan

Kedudukan BPA di dalam skets di atas menunjukkan bukan saja sebagai perwakilan anggota tetapi BPA dapat juga berfungsi sebagai Dewan Pengawas terhadap menejemen Koperasi seeara keseluruhan. Dengan skets seperti ini , fungs i pengawas dirangkap oleh BPA. Pada variasi lain, fungsi pengawas Koperasi dapat dibentuk khusus yang terdiri dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman untuk itu dan disesuaikan dengan besar keeil dan kebutuhan dari suatu Koperasi untuk bidang pengawasan tersebut. Pengaturan Kernbali Sis tern Sisa HasH Usaha Dewasa ini sistem Sisa Hasil Usaha ("SHU") pad a Koperasi tidak menunjang kepemilikan penuh terhadap suatu Koperasi. Hal ini dikarenakan SHU suatu Koperasi tidak semua diperuntukkan atau dapat dibagi kepada anggotanya. SHU yang dapat dibagikan kepada anggota Nomor 5 Tahun XXII

Koperasi dan KUD

463

suatu Koperasi adalah SHU yang berasal dari transaksi bisnis antara Koperasi dan para anggota koperasi itu sendiri. SHU yang didapat dari' transaksi bisnis dengan. bukan anggota atau dengan pihak ketiga tidak dapat dibagikan kepada para anggota26 . Menurut pengamatan kami bagi Koperasi besar justru SHU dengan pihak ketiga itulah yang sangat besar dibandingkan SHU yang berasal dari transaksi. dengan para anggota. Karena itu diusulkan agar SHU yang dapat dibagikan kepada para anggota suatu Koperasi tidak membedakan asalnya dari mana. Jadi semua yang namanya SHU itu dapat dibagikan kepada anggota, karena anggota adalah pemilik dari Koperasi. Ingat bahwa anggota itu adalah mempunyai hak untuk dilayanan, ini namanya fungsi pelayanan. Dan anggota itu juga sebagai pemil ik dari Koperasi. Bukankah koperasi itu dibentuk oleh orang-orang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan ekonominya? Mengurangi Pemerintah pada KUD 1.

Meningkatkan Kerjasama antara Gerakan Koperasi dan Instansi Pemerintah dalam bidang:

KESEMPATAN USAHA Mengingat bahwa kesempatan berusaha bersifat sangat kompetitive, diharapkan Pemerintah untuk menciptakan iklim kesempatan berusaha tersebut kepada Koperasi. Pembinaan dan bimbingan moral maupun teknis dari Pemerintah sangatlah diharapkan. Tentu dengan persyaratan tidak mengikat atau mempengaruhi kebijaksanaan perkembangan suatu Koperasi. Adapun caranya diserahkan kepada Pemerintah, namun masukkan harus berasal dari kebutuhan riel Koperasi, seperti tentang perkembangan usaha seperti apa yang diinginkannya. KEGIATANUSAHA DI PEDESAAN Kegiatan berusaha di pedesaan perlu tunjangan dari Pemerintah, karena sarana informasi, transportasi, maupun lainnya yang umumnya dapat memperlancar urusan bisnis umumnya sangatlah minim sekali di

26.

Ibid, lihat pass I 34 dan 35.

Oktober 1992


464

desa. Ik:lim berusaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi di pedesaan harus diciptakan oleh Pemerintah. Tanpa bantuan sarana dan kemudahan lain dari Pemerintah usaha bersama masyarakat pedesaan ini akan berjalan kurang lanear. Sarana dan kemudahan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa atau pedesaan yang tentunya tingkat kebutuhannya akan berbeda-beda; hal ini bukan saja dilihat dari besar kecilnya daerah yang dibina namun dikaitkan dengan kemampuan I potensi ekonomi masing-masing desa atau pedesaan. III.

Perubahan Undang-Undang Koperasi: Koperasi adalah Badsn Usaha.

Dilihat dari bentuk dan figur Koperasi di Indonesia, maka Koperasi itu berdasarkan Undang-Undang Dasar27 ("UUD'45") adalah merupakan Badan Usaha yang diakui di negara ini28 dan dianggap sebagai bentuk usaha yang cocok untuk negara ini. Kata-kata, "Bangunperusahaan . ... "!I1enunjukkan bahwa Koperasi itu adalah Perusahaan, jadi jelas oleh UUD'45 Koperasi itu telah diakui sebagai Badan Usaha. Nah berbicara mengenai Badan Usaha, maka hal-hal dan pengaturan tentang suatu badan usaha harus diterapkan dalam Koperasi itu. Bahwa secara strategis Koperasi itu membutuhkan modal dalam berusaha di negara ini pada zaman ini tidak:lah dapat dimungkiri lagi. Maka dari itu Undang-Undang Koperasi mendatang harus secara eksplisit menyatakan bahwa Koperasi itu adalah suatu Badan Usaha yang keberadaannya dikehendaki oleh Konstitusi negara kita.

A. Memperjelas Lembaga Yang Menangani:

PENDIRIAN KOPERASI Pend irian Koperasi dewasa ini dilakuIcan dengan membuat anggaran dasar Koperasi oleh kumpulan orang-orang, yang jumlah minimumnya ditentukan oleh Undang-undang, dengan mengiIcuti format yang ditetapkan oleh Departemen Koperasi (Depkop) .

27.

Lihat Undang-Undang Oasar 1945, Pasal 33.

28.

lihat Idem , Penjelasan Paul 33.

Nomar 5 Tahun XXII

465

Koperasi dan KUD

Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum juga diberikan oleh Depkop setelah semua persyaratan yang ditetapkan dipenuhi. Berbeda dengan Bangun Perusahaan lain yang diakui dinegeri ini, Pend irian Koperasi ini sangat gampang, juga cara mendapatkan status Badan Usahanya. Karena masalah pend irian dan status suatu Badan Perusahaan yang ada di Indonesia ini sarna, maka diusulkan di masa depan Koperasi itu dengan status Badan Hukum dan prosedur pendiriannya patut disamakan dengan Bangun Perusahaan di luar Koperasi. Hal ini dapat menghindari "gab" yang terjadi pada status hukum Badan Perusahaan yang berbentuk Koperasi dengan yang lainnya.Secara terbuka dengan perbedaan pemberian dan prosedur pend irian Badan Hukum Koperasi ini sudah mengundang pandangan bahwa Koperasi itu tidak sederajat dengan badan Usaha lain di negeri ini.

PERljINAN KOPERASI Dewasa ini semua perijinan Bangun Perusahaan non-Koperasi dikeluarkan oleh lembaga atau instansi teknis. Perijijnan dari Bangun Perusahaan yang berbadan hukum non-Koperasi diberikan oleh Depertemen Perdagangan (Depdag). Untuk itu diusulkan perijinan Koperasipun dapat dilimpahkan kepada instansi yang sarna dalam hal menangani perijinan; seperti ijin usaha dan lain-lain. Kalau mau tetap dipertahankan bahwa khusus untuk Koperasi maka segala macam perijinannya dikeluarkan oleh Depkop, maka hendaknya Depkop dalam hal ini bertindak sebagai lembaga "one stop service" dari Koperasi. Ini berarti bahwa Depkop benindak alas nama Depanemen Teknis lain yang dilimpahkan kepada yang bersangkutan. Saya yakin tanpa kesamaan status dan eksistensinya, maka pandangan terhadap badan Perusahaan Koperasi akan tetap lain.

B. Beberapa Usulan Terhadap Perundangan Koperasi Masa Depan

PENDIRIAN DAN STATUS HUKUM Dewasa ini pendirian dan status Koperasi "diberikan" oleh Depkop sebagai satu-satunya lembaga teknis yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kehidupan Koperasi di Indonesia. Diusulkan untuk masa depan, bahwa pend irian Koperasi tatacaranya berlaku sarna dengan Badan perusahaan lain yang ada di

Ok/ober 1992

466


Indonesia, baik sarna dalam prosedur maupun sarna dalam instansi yang memberi status hukumnya. Pertanyaan akan timbul, bagaimana dengan status eksistensi Depkop? Hal ini tidak mengurangi keeksistensian Depkop. Depkop sebagai departemen teknis yang bertanggung jawab terhadap kehidupan dan pengembangan Koperasi di negeri ini, bertindak dalam hal menentukan status dan badan hukum Koperasi sebagai lembaga yang mewakili lembaga teknis yang berwenang. Jadi lembaga Depkop dalam hal ini merupakan lembaga teknis yang memberikan layanan satu atap (one stop service depanement). Depkop bertindak atas nama dan untuk suatu lembaga teknis lain yang menangani lembaga hukum, perijinan, perindustrian, pertanian dan lain-lain. Semua ketentuan tentang ini harns dituangkan ke dalam UndangUndang Perkoperasian di Indonesia masa depan. ORGANISASI, KEANGGOTAANDAN RAPAT ANGGOTA

Organisasi Koperasi dapat ditubuhkan oleh orang-perorangan yang disyaratkan minimum berjumlah 20 (dua puluh) orang29 • Jumlah minimum ini dari segi praktek tidaklah cukup besar untuk melakukan kegiatan pelayanannya, jadi kami usulkan jumlah minimum pentubuhan suatu Koperasi primer adalah bisa diperbesar menjadi 50 (lima puluh) orang misalnya. Hal ini dilihat dari segi ekonomis dapat lebih menguntungkan, karen a dapat melayani orang lebih banyak maka diperkirakan eksistensiannya akan terjamin, terutama dalam hal melakukan bisnis. Hal yang agak janggal di dalam dunia bisnis adalah adanya hirarkhi dalam perkoperasian di Indonesia. Ini disebabkan adanya pentubuhan Koperasi sekunder. Walaupun hal ini dinyatakan oleh undang-undang, maka perkoperasian itu tidak dapat berjalan dengan mulus. Maksudnya suatu bisnis yang diputuskan secara hirarkhi oleh semacam Koperasi sekunder tersebut kurang menjamin kepentingan anggota secara langsung. Apalagi disitu dinyatakan yang menjadi anggotanya adalah koperasi-koperasi primer. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pend irian Koperasi-Koperasi Sekunder itu tidak dapat menjamin kepentingan anggotanya untuk menikmati secara langsung. Apalagi dewasa ini kerja atau usaha koperasi sekunder pada umumnya belum jelas, walaupun mereka tidak jarang yang mempunyai program kerja yang baik .

29.

1bid.. Lihat Pasal 14 .

Namar 5 Tahull XXII

Koperasi dan KUD

467

Disarnping itu pol a hirarki dalam pengembangan Koperasi dapat menjadi penghambat, karena informasi tidak begitu saja mengalir ke . Koperasi Primer. lni terbukti dari pelaksanaan "pemberian" saham dari Badan Perusahaan lain selama ini banyak yang masih menyangkut di Koperasi-Koperasi Sekunder yang bersangkutan. Sehingga menimbulkan pertanyaan dari para anggota Koperasi Primer di daerah. Mengenai Rapat Anggota, dikatakan bahwa sifatnya satu anggota satu suara dan hal ini tidak dapat diwakilkan30 . Mengingat Pasal ini bayangkan saja, bagaimana suatu KUD Mandiri yang beranggotakan 4000 (empat ribu) orang katakanlah merupakan anggota aktif. Dimana dan bagaimana cara menampung tempat dan suara mereka ? Hal ini tidak segampang dalam perhitungan di atas kertas. Rasanya paling tidak ada tiga kesulitan dalam menyelenggarakan Rapat tersebut antara lain: (a) (b)

(c)

Perlu biaya yang tidak sedikit, dalam mengumpulkan orang sebanyak itu; Andaikata terkumpul anggota sebanyak itu, maka kesulitan adalah sulit untuk mencapai korum (quorum); Keputusan sui it diambil dengan cepat.

Untuk itu, pada peraturan perundang-undangan Koperasi mendatang perlu dipikirkan mengatur masalah tersebut, agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar. Usul kami adalah memberikan suatu kepastian bahwa untuk suatu Koperasi yang misalnya katakanlah mempunyai anggota lebih dari 100 (seratus) orang, harus mempunyai badan perwakilan anggota. Kita tidak usah ragu lihat saja dan contoh saja sistem yang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat kita. Dengan sistem perwakilan ini Koperasi dimasa depan tidak perlu lagi khawatir dengan menjawab pertanyaan, Bagaimana menerapkan azas kesamaan kedudukan sebagai anggota.

TUJUAN USAHA DAN PERMODALAN Tujuan Usaha dan permodalan sangat erat kaitannya. Besarnya modal suatu usaha mengikuti tujuan usahan dari suatu Badan Usaha; termasuk Badan Usaha Koperasi. Karena itu sebelum suatu Koperasi itu berdiri harus dulu ditentukan apakah tujuannya. Setelah mengetahui tujuan bisnis apa yang hendak diusahakan, barulah dihitung jumlah

30.

Ibid, Lihat Pasa! 20 ayat (I) dan (1).

Oktober 1992


468

Modal yang diperiukan. Dewasa ini yang ada adalah pembentukan suatu Koperasi itu lebih gampang dilakukan sementara setelah terbentuk dan ditubuhkan mereka berteriak akan kebutuhan Modal. Jadi untuk Koperasi di masa depan, harus ditentukan dulu tujuan atau usaha apakah yang hendak dikelola oleh suatu Koperasi. Dari tujuan usaha ini kita dapat menentukan berapa besar Modal yang diperiukan. Karena itu Koperasi di masa depan adalah terdiri dari Koperasi Kecil, Koperasi Menengah dan Koperasi Besar; besar kecilnya suatu Koperasi terlihat dari besar kecilnya suatu usaha yang dikelola dan Modal yang dimiliki. Jadi tidak mungkin di masa depan Koperasi itu besar hanya diukur dari jumlah anggotanya, tetapi ukuran tersebut diambil berdasarkan besar kecilnya bisnis yang dikelola. Menyinggung masalah Permodalan, maka seperti telah diusulkan pada halaman sebelumnya bahwa Koperasi di masa depan harus diantisipasi sebagai suatu Lembaga Usaha yang mapan yang tidak saja mengandalkan besarnya jumlah anggota, tetapi daya finansialnya yang kuat. Untuk itu Koperasi di masa depan harus mempunyai sistem permodalan yang kuat, dapat menyesuaikan diri pada setiap kondisi dan kesehatan ekonomi nasional dan ekonomi dunia. Sistem Simpanan ( SP; SW; dan SS) seperti kita bicarakan sebelumnya memang sudah tidak cocok lagi untuk dipakai oleh Badan Usaha Koperasi. SP yang dewasa ini merupakan "equity" Badan Usaha Koperasi harus disesuaikan dengan memakai sistem Saham Prioritas. Sedangkan SW dan SS dapat dilebur menjadi Saham Biasa. Pembedaan dua jenis saham tersebut telah dibahas pad a halaman sebelum ini, dan ini menunjukkan kepada umum bahwa Sistem Saham dalam Koperasi itu tidak sarna dengan sistem saham yang ada pada Bandan Usaha lain (perseroan Terbatas). Jadi dalam sistem permodalan Badan Us aha Koperasi akan terlihat sebagai berikut: Sistem Permodalan Ko erasi

Saham Biasa

Nomer 5 Tahun XXII

469

Koperasi dan KUD

Status Saham Prioritas adalah sebagai "equity" dari suatu Koperasj dan isaham jenis ini boleh disyaratkat "tidak dapat dialihkan (Non Trasferable Shares)". Sedangkan status Saham Biasa Koperasi, lebih berfungsi sebagai SW dan SS jadi mirip dengan "sub-ordinated loan", dan dapat "dialihkan (Transferable Shares)". Bedanya Saham Prioritas mendapat deviden atau Sisa Hasil Usaha Koperasi, sedangkan Saham Biasa hanya mendapatkan suatu "rate" bunga yang besarnya disesuaikan dengan kondisi suatu Koperasi atau berdasarkan bunga Bank berjalan yang berlaku.

KEPENGURUSAN DAN BADAN PENGAWAS I PEMERIKSA Kenyataan dewasa ini bahwa Kepengurusan Badan Usaha Koperasi tidaklah sesuai dengan struktus Kepengurusan suatu Badan Usaha atau Perusahaan Koperasi. Susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan bendahara. Jadi mirip dengan suatu organisasi ·Paguyupan". Untuk itu diusulkan agar Kepengurusan Badan Usaha Koperasi itu di mas a depan mempunyai struktur yang sesuai dengan Untuk Koperasi yang besar, dapat layaknya suatu Badan Usaha. dimungkinkan untuk menggunakan tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman di bidangnya. Secara sketsa dapat dilihat sebagai berikut:

AIternatip I

Susunan Kepengurusan Badan Usaha Perkoperasi

Anggota

RAT

r------------L --- - -----1

~____p_e_n~gu__~ru~:~_--~1

~I--B--ad-a-n~p-e-n-ga-w-a-s---,

--- --- --

Menejer Usaha

O/aober 1992

470


Alternati p II Anggota I •

:

Badan Pengawas/Pemeriksa

•• •• Pengurus

•• • Menejer-Menejer Usaha

Dari sketsa di atas dapat dipilih yang mana saja tergantung dari fi!ngsi apa yang hendak ditekankan. Untuk Badan Pengawas I Pemeriksa sebaiknya diambil dari para anggota Koperasi itu sendiri yang mempunyai wawasan dan dan dapat menjalankan fungsi pengawasan serta pemeriksaan. Untuk kerja yang sifatnya membutuhkan keahlian profesional dapat saja Badan ini meminta bantuan tenaga Auditor yang profesional. Kami mengusulkan istilah Pengurus pada Koperasi di masa depan diganti saja menjadi Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur-direktur yang membawahi Menejer-menejer Koperasi dibawahnya. Penggunaan istilah ini agaknya sesuai dengan istilah lazim dipakai oleh suatu Badan Perusahaan di Indonesia, sehingga secara psikologis mempunyai kedudukan yang sejajar. Sedangkan Badan Pengawas dan Pemeriksa dapat saja dipakai istilah Komisaris. Dimana fungsi Komisaris dalam Badan Perusahaan Perseroan Terbatas adalah menjalankan Fungsi Supervisor. Jadi rasanya sudah tepat istilah itu dipakai untuk KoperasiKoperasi di masa depan. BIDANG USAHA DAN DAERAH KERJA Bidang Usaha Koperasi khususnya KUD di lapangan umumnya serna usaha, kecuali Koperasi-Koperasi yang dibentuk khusus untuk satu tertentu. Dikaitkan dengan sistem dan besarnya modal Koperasi yang ditubuhkan, maka tentunya bidang usaha ini dapat terbatas atau dapat secara luas. Namun dibandingkan denngan Badan Perusahaan lain NOffIOT 5 Tahun XXII

471

Koperasi dan KUD

yang ada di Indonesia dewasa ini, maka sebaiknya diatu dalam undangundang Koperasi masa depan bahwa tujuan usaha Koperasi dapat terbatas dan dapat juga luas tergantung dari verifikasi usahanya. Bagi Koperasi besar tentunya verfikasi usaha yang banyak tentunya dimungkinkan, jadi kembali lagi tergantung dari besarnya modal untuk suatu usaha yang akan dijalankan atau besarnya Saham Prioritas sebuah Koperasi. Sketsa Usaha dan Modal Koperasi Dilihat Dari Verifikasi dan Besar Modal

·.~2; i

Ii. 1······ •••

Ii ...

i ··.r·/\i/i l i< ;·~ I.

2. 3.

Kecil Menengah Besar

Verifikasi Usaha

I Tunggal Tunggal/Beberapa Banyak

I

••

J ems . . Kopenisi

-,-,;:-.::.,.-:"-

Kecil Menengah Besar

Melihat sketsa di atas dapatJah suatu gambaran bahwa bidang usaha, verifikasi usaha, dan besar modal yang dibutubkan haruslah sinkron dengan tujuan usaha dari sebuah Koperasi. Untuk itu diusulkan Undang-Undang Koperasi di masa depan dapat mengatiIr atau mengantisipasi bidang ini. Mengenai Daerah Kerj a sebuah Koperasi dewasa ini sangat terbatas31 . Disatu wilayah hanya dikendaki hadir satu Koperasi yang sejenis. Ditinjau dari sudut keanggotaan memang pada suatu wilayah tertentu susah untuk membagi atau menarik anggota karen a jumlahnya terbatas. Namun dengan adanya Koperasi Tunggal dapat membawa efek kepada anggota masyarakat dihadapkan pada pilihan tunggal pula. Suka atau tidak suka hanya satu Koperasi saja yang tersedia bagi anggota masyarakat di daerah tersebut. Untuk itu diusulkan agar di dalam Undang-Undang Koperasi yang akan datang untuk Koperasi di masa depan tidak membatasi ruang kerja atau wilayah kerja suatu Koperasi; kemungkinan untuk mempertimbangkan wilayah dan kepadatan penduduk dalam membentuk

31.

Ibid, Lihat Pasai 17.

Oktober 1992


472

KUD tetap menjadi hal yang utama bagi pelaksana di lapangan. Narnun pada prinsipnya lingkup dan wilayah kerja suatu Koperasi tidak dibatasi. KEUNTUNGAN DAN SISA HASIL USAHA Keuntungan suatu Badan Perusahaan yang didapat dari menjalankan usahanya adalah milik Badan Perusahaan itu; ini berarti menjadi milik anggota dari Badan itu sendiri. Dewasa ini keuntungan itu pada Badan Usaha Koperasi disebut Sisa Hasil Usaha yang biasa disebut "SHU", suatu istilah yang spesifik yang artinya sarna dengan Keuntungan. Rumus perolehannya juga sarna dan artinya secara fakta juga sarna. Keuntungan

=

Selisih lebih dari Hasil Usaha I Hasil transaksi bisnis dikurangi (-) Biaya operasi Badan Usaha secara keseluruhan.

SHU

=

Selisih lebih dari Hasil Usaha Koperasi dalarn jangka waktu tertentu, dikurangi biaya operasional Badan Usaha Koperasi secara keseluruhan dalam kurun waktu yang sarna.

Melihat batasan di atas maka sebetul antara Keuntungan dan SHU itu prolehan dan artinya sarna. Maka diusulkan saja bahan untuk undang-undang Koperasi di masa depan menggunakan istilah yang sarna dengan yang dipakai oleh Badan Perusahaan yang berbadan hukum lainnya. Masalah Koperasi itu lebih mengutamakan pelayanan kepada anggotanya tetap kita pegang sebagai prinsip suatu perkoperasian, namun menerima keuntungan sebagai hasil lebih dari modal dan pendapatan dikurangi dengan biaya operasi adalah merupakan prinsipprinsip us aha yang tidak dapat dimungkiri oleh siapapun yang menjalankan suatu usaha. Pembagian atas SHU suatu Koperasi dewasa ini diperuntukkan kepada banyak pos-pos yang ditentukan oleh perundang-undangan32 : untuk Cadangan Koperasi; Anggota Sebanding dengan Usaha; Dana Pengurus; Dana Pendidikan Koperasi; Dana Sosial; dan Dana Pembangunan Daerah Kerja.

12.

Ibid. lil>at Pa ..1 34.yat (3) d.n .y.t (4).

Namor :5 Tahun XXII

Koperasi dan KUD

473

Pengisian dana-dana tersebut merupakan salah satu dari "misi" suatu Koperasi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa beratnya misi suatu Koperasi itu, padahal dilain pihak Koperasi-Koperasi itu sendiri masih membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Jadi untuk Koperasi di masa depan di usulkan pengaturannya harus mengurangi beban tersebut. Sebagai langkah awal suatu Koperasi itu hendaknya berkonsentrasi dulu kepada pelayanan dan menaikkan derajat ekonomi para anggotanya barulah kalau susah maju usahanya dapat menjalankan misi sosial yang masih mempunyai kaitan langsung dengan masalah pengembangan Perkoperasian dan tidak perlu diatur dalam undang-undang. Dalam Perundang-undangan Koperasi dewasa ini, tidak semua SHU dari suatu Koperasi dapat dinikmati oleh para anggota Koperasi itu sendiri33 . Pemisahan SHU menjadi _ dua bag ian tersebut disamping menambah kerja bagi sistem administrasi, juga mengaburkan pengertian kedudukan kepemilikan suatu Koperasi bagi para anggotanya. Karena itu diusulkan bagi Koperasi di masa depan tidak lagi membedakan dua sumber SHU tersebut untuk menjadi milik para anggota secara penuh.

(a).

(b).

(c).

(d).

33.

Adapun alasannya adalah: Anggota adalah pemilik dari Koperasi , karen a itu ia berhak atas pelayanan dan mempunyai kewajiban untuk mengembangkan usaha Koperasi. Karena para anggota sebagai tlan merupakan pemilik dari Koperasi, maka semua bentuk penghasilan ataupun kerugian adalah milik dan tanggung jawab para anggota . Bahwa para anggotalah yang mengumpulkan modal Koperasi sejak awal, maka kepada para anggota pula hendaknya semua keuntungan Koperasi diperuntukkan. Karena tujuan utama dari pend irian Koperasi adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi para anggotanya, maka sangat adil semua yang dihasilkan oleh Koperasi itu menjadi milik anggotanya dan dapat dibagikan kepada para anggota sesuai dengan jasanya secara proporsional.

Ibid, Pasal 34; Bandingkan ayat (3) dan ayat (4) dari Pasal ini. Jelas menunjukkan perbedaan peruntukan bagi SHU yang berasal dari transaksi bisnis dcngan anggota dan transaksi bisnis Koperasi dcngan hukan anggota.

Oktober 1992

474


Diusulkan pula disini, baha SHU ini secara mendetail tidak perlu diatur dengan undang-undang, cukup diatur di dalarn anggaran dasar masing-masing Koperasi sesuai dengan misinya masing-masing. Undangundang cukup mengatur masalah Dana Cadangan dan Menunjuk bahwa Keuntungan adalah Milik Para Anggota atau Pembagian Keuntungan suatu Koperasi. Sedangkan masalah pembagian keuntungan atau SHU suatu Koperasi patutlah diatur sendiri oleh para anggota suatu Koperasi, karena merekalah pemilik dan pengguna jasa Koperasi itu .

3.2.7. KEKAYAANKOPERASI BAGI ANGGOTA Kekayaan Koperasi dewasa ini diatur oleh UU No 12/1967 adalah bertentangan dengan azas dasar pentubuhan suatu Koperasi 34 • Dimana Koperasi itu adalah mil ik dari para anggotanya. Dengan UU No 1211 967, hak dari pendiri dan anggota Koperasi hilang sarna sekal i terhadap suatu Koperasi apapun bentuk dan jenisnya. Dan azas ini sebetulnya bertentangan dengan falsafah negara kita yaitu Pancasila. Untuk itu diusulkan bahwa pada Undang-Undang Koperasi masa depan diharapkan mengembalikan hak para anggota Koperasi terhadap harta kekayaan Koperasi yang diperoleh oleh Koperasi yang bersangkutan selama menjalankan usahanya. Jadi jika Koperasi itu terpaksa bubar, maka para anggota Koperasi itu sendiri yang menanggung kewajiban dan menerima haknya. Kasus pemberian sisa harta kekayaan Koperasi Konsumsi Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan, menunjukkan betapa dilangkahi hak dasar para anggota Koperasi dengan diserahkannya sisa harta kekayaan Koperasi tersebit kepada Dekopinda35 . Mengapa hal ini harus dihapuskan pada Undang-Undang tentang Perkoperasian di masa mendatang? Karena hal tersebut sangat mematahkan semangat para anggota suatu Koperasi yang telah berjaya atau dengan susah payah memupuk harta kekayaan Koperasinya. Ini

34.

Ibid, Lihat Pasal 35 ayat(2), jo. Pasal 49. Pasal 35 ayat (2), "Pads pembubaran Kopcr8si kekayaan Koperasi .. ,dibenkan kepada perkumpulan koperasi alau hadan lain .... •

35.

Lihat Sural Direktur lenderal Bina Lembaga Kopo:rasi No . 1302/BLKlVIJI/ 1987 tanggal 3 1 Aguslus 1987tenta ng Pelunjuk Penyerahan Sisa Kekayaan ex. ?usal Koperasi Konsumsi Kabupalen Bulukumba. Sulawesi Selalan.

Nomor 5 Tahull XXII

415

Koperasi dan KUD

sebetulnya pengaturan yang mematikan rangsangan orang-orang untuk berkoperasi secara suka rela. Memang dalam kenyataan banyak yang tidak mengetabui isi Pasa! tersebut, tetapi manakala mereka menyadari babwa adanya Pasal ini merupakan "perampasan" harta "bersama" mereka, maka surutlab semangat mereka akan mengembangkan suatu Koperasi. Berarti Pasal ini menghambat program Pemerintab menggalakkan pengembangan Koperasi menjadi salab satu pilar ekonomi bangsa, khususnya meningkatakan ekonomi masyarakat di pedesaan. Jadi layaklab bagi anggota suatu Koperasi itu menikmati hasil jerih payabnya tanpa diganggu atau dihantui oleh Pasal seperti itu.

3.2.8. PERAN PEMERINTAH Seperti telab dikatakan pada summary ususlan sebelumnya, babwa peranan Pemerintab pada masa mendatang terhadap pengembangan Koperasi haruslah jelas. Diusulkan Pemerintab harus selalu berperan , pertama sebagai pusat informasi, kedua sebagai pembina, dan ketiga sebagai pelindung bagi perkembangan Koperasi, terutama bagi Koperasi yang baru dan sedang berkembang. Sebagai pusat informasi, berarti Pemerintab dapat menyediakan semua informasi bisnis yang dapat dikembangkan oleh Koperasi. Untuk itu di Departemen Koperasi harus disediakan semua informasi bisnis tersebut. Sedangkan peran kedua sebagai pembina, artinya Pemerintab mela!ui Departemen teknisnya dapat menyediakan tenaga-tenaga pembina, pengarab, serta penyuluh seperti yang dilakukan selama ini; terutama bagi Koperasi baru dan sedang berkembang. Peran ketiga, sebagai pelindung artinya Pemerintab memberikan prioritas dan fasilitas at au saran a menjalankan bisnis untuk berkembang. Jadi semua peran ini hendaknya hanya dilakukan pada saat Koperasi itu baru berdiri dan menjalani masa pengembangan. Apabila Koperasi tersebut telab berjalan maka peran Pemerintab sudab dikurangi. Sehingga dengan jalan ini Koperasi itu tidak tergantung dan menggantungkan diri kepada Pemerintab, sebaliknya Pemerintab tidak perlu campur tangan dengan urusan intern suatu Koperasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Biarkanlab mereka bermain dilapangannya sendiri sesuai dengan eksistensinya masing-masing.

**** * Oktober

199~

KOPERASI dan KUD MASADEPAN: Penyempurnaan Prosedur Pemberian Status Hukum, Kepemilikan, Permodalan dan Struktur Menejemen

Recommend Documents