KONTROL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN TATA RUANG MASYARAKAT PERKOTAAN DI KOTA BANDUNG DINA Dosen FISIP Universitas Al-Ghifari, Bandung Email:
[email protected]
Abstrak Kontrol sosial merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam pembangunan perkotaan baik dalam perencanaan, implememntasi dan evaluasi yang berkaitan dngan pembangunan perkotaan misalanya pembangunan Rencana Tata Ruang Tata Kota. Konsep kontrol sosial secara umum bisa dijelaskan jika masyarakat bisa supervisi pilihan politik dari kebijakan publik. Dengan kata lain, masyarakat teribat didalam proses politik dari pilihan kebijakan politik. Peran kontrol sosial dalam pembangunan tata ruang perkotaan di Kota Bandung memang sangat dibutuhkan, hal ini dikarenakan bergesernya paradigma pemeintah yang berbasis goverment-centered menjadi people-centered. Keyword: Kontrol Sosial, Tata Ruang, Masyarakat Perkotaan
A. Pendahuluan Kontrol
perkotaan. Hal ini disebabkan perlunya masyarakat
diperlukan
dalam
era
demokrasi
sekarang
sangat
otonomi ini.
Di
pemahaman dan kepedulian tentang
dan dalam
pentingnya
kontrol
pembangunan
perkotaan.
dalam
Sinergitas
pembangunan perkotaan kontrol sosial
hubungan
merupakan sebuah hal yang sangat
warga masyarakat di dalam perencanaan
penting untuk dilakukan baik dalam
pembangunan
perencanaan,implememntasi
aspek fundamental khususnya untuk
evaluasi
yang
pembangunan
berkaitan perkotaan
dan dngan
politik
misalanya
antara
sosial
pemerintahan
perkotaan
pembangunan
dan
merupakan
tata
ruang
perkotaan. Pembangunan tata ruang di
pembangunan Rencana Tata Ruang Tata
perkotaan
Kota. Objek dalam penelitian ini adalah
sebagai warga dalam mengaplikasikan
keterlibatan pemerintah dan masyarakat
nilai-nilai
selama proses pembangunan Rencana
karenanya
Tata
bisa mengontol apa yang dilakukan
Ruang
masyarakat
dalam perkotaan.
pembangunan Aspek-aspek
membutuhkan di
pemerintah
era
masyarakat
demokrasi.
Oleh
masyarakat sebagai warga
dalam
proses
pembuat
yang yang menjadi fokus perhatian
kebjakan tentang pemebanguna tata
dalam penelitian ini adalah peran kontrol
ruang
sosial dalam perencanaan, implemenasi
pembangunan Tata ruang dan tata kota
dan evaluasi dari proses perencanaan
jarang ikut melibatkan warga untuk
pembangunan tata ruang masyarakat
rencana pembagunan. Kota Bandung
1
dan
tata
kota.
Selama
ini
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
adalah Kota di Jawa barat dengan
gabungan
pertumbuhan
structural
yang
perencana.
pesat.
beberapa
kasus
Ada
sangat yang
2
keputusan
Sementara
antara
menurut
(1998),
ruang
didalamnya
dikategorikan sebagai suatu kebutuhan
termasuk banyaknya pembangunan hotel,
instrinsik psikologi dari setiap individu.
apartemen pasar modern yang tidak
Sekarang, perubahan telah bergeser dari
memperhatikan fungsi dari rencana tata
model
ruang dan tata kota.
state-centered
kota
yang
bisa
Salusu
menunjukkan devasi pembangunan tata tata
Peranan
publik
pembangunan ke
secara
yang
luas
berbasis
people-centered.
Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai B.
Kerangka Teoritis
subjek
1.
Konsep Kontrol Sosial
sekarang ini lebih diperankan sebagai
Kontol
sosial
pembangunan.
Tetapi
hanya
subjek dalam pembangunan. Seperti
context dalam partisipasi masyarakat
yang dikatakan oleh Kartasasmita, 1997
yang mempunyai fungsi dalam struktur
bahwa
lingkungan
juga
mempunyai peranan enormuos, tetapi
sebuah
partisipasi masyarakat tetap dibutuhkan
perkotaan
menitikbratkan model dari dalam
bukan
dalam
suatu
tetapi usaha
diskursus struktur politik
konrol
masyrakat.
Peranan
walaupaun
untuk
memastikan
suatu
Negara
keberhasilan
dari
pembangunan.
menurut PBB seperti yang dkutip Slamet
Konsep kontrol sosial secara
(1993) adalah sebuah keaktifan dan
umum bisa dijelaskan jika masyarakat
ketrlibatan yang bermakna dari massa
bisa
sebuah populasi di dalam level yang
kebijakan publik. Dengan kata lain,
berbeda (a). proses dari pembentukan
masyarakat teribat didalam proses politik
keputusan dalam tujuan
dan
dari pilihan kebijakan politik. Arnstein
untuk
(1971) menyarankan keputusan tertinggi
implementasi
dari kontrol sosial adalah konsep dari
mengalokasikan mencapai
sosial
sumberdaya
tujuan,(b).
supervisi
program dan proyek yang secra sukarela
partisipasi
(c).
hasil manfaat
program
atau
pilihan
masyarakat
dari
penggunaan
Kemudan,
kontrol
proyek.
Kemudian,
dipisahkan
dari
sosial konsep
politik
dari
/household. tidak
bisa
partisipasi.
keterlibatan dari seseorang dalam suatu
Seperti yang dinyatakan oleh Arnstein
peran
dalam
dalam tulisannya yang berjdul “A ladder
proses perencanaan, implementasi dan
of Citizen Participation” dalam jurnal
teknis. Sementara peranan masyarakat
American Institute of planners. Arnstein
menurut
berpikir
seharusnya
Godschalk
ISSN: 873 – 3741-1
dilakukan
(1996)
adalah
tentang
bagian
dari
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
pengalamannya
di
dalam
program-program sosial, pengembangan masyarakat perkotaan, kemiskinan dan model
kota.
Gagasan-gagasannya
3
orang tidak marah atau terancam kekecewaan dari resident 3. Pemberitahuan atau provision dari informasi.
Pada
tingkatan
ini,
lebih ”provokative” dan difokuskan pada
partisipasi adalah sebauh bentuk
redistribusi kekuasaan sebagai sebuah
dari sosialisasi secra langsung atau
elemen yang penting dalam elucidation
sosialisasi
dari partisipasi masyarakat.
kewenangan public
Partisipasi menentukan
masyarakat
pilihan-pilihan
dalam
kebijakan
dari
pemerintah atau
4. Konsultasi publil. Pada tingkatan ini mengukur
komunikasi
dua
arah
public telah berbeda. Menurut Arnstein
antara waga dan pemerintah. Publik
partisipasi
harus mendengar saran sedangkan
masyarakat
delapan langkah
terdiri
dari
yang merefleksikan
tingkatan partisipasi. Delapan langkah
pemikiran tidak terlalu dibutuhkan 5. Kenyamanan. Pada tingkatan ini,
tersebut dibagi kedalam tiga kategori
saran diterima
utama ; 1). Non partisipasi, yang terdiri
diimplemenasikan
dari manipulasi dan terapi, 20. Tingkatan
tetapi tidak selalu
6. Kemitraan. Pada tingkatan in, Orang
dari ada partisipasi (tokenism) yang
teribat
didalamnya
remasuk
hubungan reciprocal dan mengukur
informasi,
konsultasi,
provision
dari
kenyamanan
kontrol masyarakat dan kemitraan serta
lebih
dalam
ini
adalah
hubungan negosiasi. 7. Delegasi.
Pada
tingkatan
ini
3). Kekuasaan masyarakat yang terdiri
kewenangan bias setengah atau
dari pembagian kekuasaan dan kontrol
seluruhnya
sosial. Ringkasan delapan langkah ini bisa dijelaskan seperti di bawah ini :
8. Kontrol.
Tingkatan
iniadalah
tingkatan tertinggi dari masyarakat
1. Manipulasi, Tingkatan ini adalah
dan keterlibatan yang memberikan
suatu tingkatan yang terendah dari
sebuah robust atau kontrol penuh
partisipasi karena partisipasi ini oleh
yang dilakukan oleh masyarakat.
pemerintahan diumpamakan seperti sebuah permainan sehingga pada tingkatan ini bisa dikatakan hampir tidak ada partisipasi public
2. Teori
tentang
Tata
Kota
Masyarakat Perkotaan Sebagai sebuah pengembangan tata
2. Therapi. Tingkatan ini secara jelas
kota, kota cenderung untuk dirubah
menggarisbawahi untuk membuat
kedalam dua aspek baik secara fisik maupun non fisik. Perubahan Tata Kota
ISSN: 873 – 3741-1
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
bias mengukur secara alami atau artificial
pertumbuhan
oleh
pertumbuhan
campurtangan
manusia
secra
4
vertical,
langsung dari situasi perubahan. Di
kompresibel,pertumbuhan
dalam teori pengembangan asyrakat
horizontal keluar 3. Teori
perkotaan khususnya aspk tata kota ada
pusat
ganda
(The
tiga teori tata kota klasik dari struktur
Dual-Central Theory)
masyarakt perkotaan yang ditunjukka
Menurut teori ini, kota dibentuk
dalam pola pengunaan lahan Tiga teori
oleh
tersebut menurut Yunus 2005 adalah :
berpusat memiliki
1. Teori
Konsentris
(Concentric
aktivitas
fungsi
yang
dan
setiap
pusat
suatu
eranan
yang
Theory)
penting
Teori ini diusulkan leh Burgess
kegiatan-kegiatan ini bias jadi
yang menyatakan bahwa satu
memilki fungsi yang sama tepa
Kota
secra umum semua fungsi-fungsi
besar
mempunyai
kecenderungan
untk
di
kota.
Pusat
dari
tumbuh
ini adalah berbeda dan ssaling
berkembangdalam
seluruh
mendukung satu sama lain.
bagiannya.
semua
Karena
bagian-bagian
dalam
semua
arahan, tata kota masyarakat perkotaan adalah pola dalam
C.
Pembahasan
1. Politik
area
pusat
sebagai
pusat aktivitasnya.
Tata
Ruang
Masyarakat Perkotaan
bentuk lingkaran multi-layered, dengan
dan
Ruang adalah sebuah tempat dimana interaksi dapat dilakukan yang didalamnya termasuk manuasia dengan
2. Teori sector (Sector Theory)
kegiatan sosial,ekonomi
dan budaya
Teori ini disusulkan oleh Homer
sepnjang dengan ekosistem mereka.
Hoyt, yng menyatakan bhwa
Prinsip-prinsip tata ruang secara politik di
pembangunan
baru
Indonesia
sesuatu
diperlukan
dalam
yang kota,
akan
adaah
berdasaran
sebuah
di
pendekatan system, fungsi utama dari
secara
tempat yang berikan, sebgai tempat
bertahap memproduksi karakter
administrative,
yang memiliki sektor-sektor yang
nilai-nilai stratejik dari suatu wilayah.
sama
Berkaitan dengan kebijakan otonomi
pada
awalnya.
Pertumbuhan dalam teori sekto
daerah,
ini ada tiga tipe perbedaaan dari
pmerintahan
pertubuhan yang diberi nama
kewenangan
ISSN: 873 – 3741-1
tempat
pemerintah local
aktivitas,
pusat
dan
dan
mempunyai untuk
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
mengimplementasikan
ruang
penggunaan tata ruang baik tingkat
masyarakat perkotaan yang didalamnya
efektivitas, efesiensi dan keberlanjutan.
termasuk
Pengembangan strategis suatu daeah
regulasi,
implementasi
dan
perencanaan berdasarkan
tata
5
pengembangan, pengawasan
dari
ruang
yang
tata
pendekatan
pendekatan
daerah secara admistratif.
pada
setiap
level
berdasrakan kedauatan, ekonomi,
administrative
pengaruh
signifikan
pertahanan,
kemanan,
sosial,
budaya,
dan
atau
Manajemen tata ruang dengan
lingkungan termasuk daerah-daeah yang
kegiatan utama pendekatan daerah tediri
yang didesign sebagai warisan dunia
dari
(Direkorat Jenderal Penataan Ruang,
masyarakat
perkotaan
dan
perencanaan daerah tata ruang dan tata kota.
Wilayah
asyarakat
2005).
perkotaan
menurut fungsinya bisa dikategorikan sebagai daerah masyarakat perkotaan
2.
Penataan Ruang Wilayah Kota Bandung
kecil, menegah,besar, metropolitan dan
Dalam Rencana Pembangunan
mega. Perencanaan tata ruang dari
Jangka Panjang Kota Bandung Tahun
daerah mega dan metropolitan secra
2005-2025,
umum
dibentuk
Bandung yang ditetapkan adalah sebagai
masyarakat
„Kota BERMARTABAT‟. Bermartabat di
perkotaan dengan satu daerah yang
sini merupakan makna secara harfiah,
saling berhubungan antara satu dengan
yang berarti harkat atau harga diri, yang
yang
daeah
sebagai
pusat
daerah
lainnya
menghubungkan yang
metropolitan
pembangunan
Kota
dan
berfungsi
menunjukkan eksistensi masyarakat kota
jaringan
infrastruktur
yang dapat dijadikan teladan karena
penyatuan
ketakwaannya, kemakmuran, kebersihan,
menyeluruh
perencanaan
visi
adalah
tata
yang
ketertiban, ketaatan, keamanan, dan
didalamnya daerah administrative, dan
keadilannya. Dengan demikian, Kota
alat untuk mengoordnasi implementasi
Bandung yang bermartabat diharapkan
dari
menjadi kota yang memiliki harga diri,
pengembangan
ruang
lintas
daerah
admnistratif.
kehormatan,
Perencanaan tata ruang pada
dan
harkat
kemanusiaan.
pendekatan nilai stratejik adalah untuk mengembangkan
keadilan
Untuk mewujudkan visi di atas,
menyuguhkan,
ditetapkan misi Kota Bandung adalah: a.
melindungi dan atau mengkoordinasi
meningkatkan sumber daya manusia
penyatuan
yang
dari
pengembangan
nilai
stategis untuk kreativitas dari manfaat ISSN: 873 – 3741-1
handal
mengembangkan
dan
religius;
perekonomian
b. kota
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
6
yang berdaya saing; c. mengembangkan
meningkatkan kualitas lingkungan hidup
kehidupan sosial budaya kota yang
Kota Bandung mencakup: a. kualitas
kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati
udara dan air sesuai baku mutu; b.
nurani;
kuantitas dan kualitas air (air permukaan,
d.
meningkatkan
lingkungan
hidup
kualitas e.
air tanah dangkal dan air tanah dalam)
meningkatkan kinerja pemerintah kota
yang memadai; c. pengelolaan limbah
yang efektif,
dan
yang efektif dan bernilai ekonomi; d.
transparan f. mengembangkan sistem
ruang kota yang aman, nyaman, produktif
pembiayaan
dan berkelanjutan; e. sistem transportasi
efisien,
kota
pembiayaan melibatkan
kota;
dan
akuntabel
terpadu
(melalui
pembangunan pemerintah,
swasta
yang dan
masyarakat).
yang
selamat,
efisien,
nyaman,
terjangkau dan ramah lingkungan; f. sarana dan prasarana lingkungan yang
Misi yang berkaitan langsung
memenuhi
standar
dengan penataan ruang adalah misi
pelayanan
keempat yaitu, meningkatkan kualitas
bencana yang handal.
minimal;
teknis/standar dan
g. mitigasi
lingkungan hidup kota yang lebih baik. Misi ini merupakan upaya pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk mulai dari penyediaan air
3.
Kebijakan
dan
Strategi
Pola
Ruang Kota Bandung Kebijakan
pola
ruang
Kota
bersih baik secara kuantitas maupun
Bandung adalah sebagai berikut: a.
kualitas,
perwujudan
menyediakan
sarana
dan
keseimbangan
prasarana lingkungan yang memenuhi
kawasan
standar
pembangunan wilayah terbangun
teknis/standar
pelayanan
minimum (SPM), meningkatkan kualitas
lindung
Kebijakan
b.
proporsi
ini
optimalisasi
meliputi
udara, meningkatkan kualitas penataan
mewujudkan
ruang
mengembangkan
kawasan lindung khususnya di Bandung
sistem transportasi yang dapat menjamin
Utara dan kawasan budidaya dengan
keselamatan, efisien, nyaman dan ramah
mengembangkan
lingkungan. Kualitas penataan ruang kota
yang kompak, intensif dan hijau, serta
yang baik akan menunjang pemerintah
berorientasi
pada
pola
kota dalam menyelenggarakan misi-misi
transportasi
dan
mengoptimalkan
yang
pembangunan
kota,
lain,
serta
seperti
perekonomian,
keseimbangan
upaya proporsi
pola ruang
wilayah
daerah
jaringan
terbangun.
kehidupan sosial, kinerja pelayanan dan
Konsep pola ruang Kota Bandung di
pembiayaan pembangunan kota.
masa mendatang akan diarahkan menuju
Arah ISSN: 873 – 3741-1
pembangunan
dalam
compact city. Pengembangan compact
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
7
city dilakukan dengan menekankan kota
sempadan rel kereta api yang tersebar
dan
merata
lansekap,
menambahkan
di
tiap-tiap
unit
lingkungan
pembangunan pada struktur yang sudah
permukiman. RTH kota ini berfungsi
ada,
sebagai: 1. pemasok oksigen, resapan
mengkombinasikan
dalam
tingkat
menyebarkan
bagian fasilitas
fungsi-fungsi wilayah
dalam
kota, rangka
air dan iklim mikro (fungsi ekologis); 2. penyedia
ruang
publik
dan
tempat
membatasi lalu lintas dan meningkatkan
berkumpulnya warga kota (fungsi sosial
aksesibilitas
budaya);
bagi
penduduk
3.
penambah
keindahan
pembangunan dengan kepadatan tinggi,
kawasan sehingga meningkatkan daya
dan
tarik investasi dan nilai lahan (fungsi
menekankan
umum.
pada
Dengan
transportasi
demikian,
konsep
estetika dan ekonomi); dan 4. penyedia
perancangan kota yang dapat diterapkan
ruang
antara
keselamatan).
lain
meliputi
green
intensifikasi
(infill
dan
development,
redevelopment),
city, vertical transit
evakuasi
bencana
(fungsi
Lahan
dengan
Intensifikasi
Upaya dan Pembangunan Vertikal dan
oriented development dan mixed-use
Penyisipan
development. Badan air yang ada di Kota
Development)
Bandung
untuk
RTH hingga 30% (20% RTH Publik dan
dikembangkan dengan konsep waterfront
10% RTH privat) hanya dapat dilakukan
development. Green City Kota Bandung
dengan melakukan intensifikasi lahan
di masa mendatang diarahkan menjadi
perkotaan dengan upaya pengembangan
green city, dimana elemen taman atau
secara vertikal di Kota Bandung dan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersedia
mengisi ruang-ruang yang masih kosong.
secara proporsional.
Pengembangan vertikal dapat dilakukan
juga
potensial
(Vertical Upaya
and
Infill
pengembangan
Diharapkan hingga tahun 2020
dengan: 1. Pembangunan rumah susun
peruntukannya lahannya dapat dicapai
di kawasan-kawasan pemukiman kumuh
30% berupa ruang terbuka hijau yang
dan di kawasan sekitar sempadan sungai.
terdiri atas 20% RTH Publik dan 10%
2.
RTH Privat. Upaya dalam pemenuhan
permukiman-pemukiman apartemen 3.
kebutuhan RTH dengan membangun
Pengembangan
taman rukun tetangga, taman rukun
vertikal 4. Pengembangan pusat-pusat
warga,
taman
perdagangan di pusat kota dan di
kecamatan, taman kota, hutan kota, jalur
pusat-pusat BWK secara vertikal; dan
hijau,
lain-lain.
taman
kelurahan,
permakaman,
sempadan
sungai,
ISSN: 873 – 3741-1
dan
penghijauan penghijauan
Pengembangan
perkantoran
secara
Pola ruang diwujudkan dengan
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
8
memperhatikan daya dukung dan daya
kereta api; e) mempertahankan fungsi
tampung
hidup.
dan menata RTH yang ada dan tidak
Sebagaimana yang dimaksud dalam
memberi izin alih fungsi ke fungsi lain
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992
didalam mencapai penyediaan ruang
tentang Perkembangan Kependudukan
terbuka
dan Pembangunan Keluarga Sejahtera,
melindungi
daya
cagar budaya yang telah ditetapkan,
lingkungan
dukung
dan
daya
tampung
hijau;
f)
melestarikan
kawasan
bangunan
lingkungan hidup adalah daya dukung
terhadap
alam, daya tampung lingkungan binaan,
struktur, bentuk, dan wujud arsitektural; g)
dan daya tampung lingkungan sosial.
meminimalkan
Kebijakan yang menyangkut tentang pola
kawasan rawan bencana.
ruang meliputi kebijakan pola ruang
perubahan
dan
dan
dan
dampak
kerusakan
resiko
pada
Strategi pola ruang kota untuk
kawasan lindung, kawasan budidaya
optimalisasi
serta daya dukung dan daya tampung
terbangun, meliputi : a) mengembangkan
lingkungan
melihat
pola ruang kota yang kompak, intensif
karakteristik geografis dan kebijakan pola
dan hijau, serta berorientasi pada pola
ruang
jaringan transportasi; b) mendorong dan
hidup.
diatas
pengembangan
Dengan
maka pola
ruang
strategi Kota
pembangunan
memprioritaskan
wilayah
pengembangan
ke
Bandung adalah sebagai berikut: 1.
Bandung bagian timur yang terdiri dari
Strategi untuk perwujudan keseimbangan
SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung,
proporsi kawasan lindung, meliputi : a)
SWK Kordon, dan SWK Gedebage; c)
menjaga
mengendalikan bagian barat kota yang
keseimbangan
proporsi
kawasan lindung khususnya di Kawasan
telah
Bandung Utara; b) mempertahankan dan
kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas
menjaga hutan lindung sebagai kawasan
SWK
hutan kota; c) mempertahankan dan
SWK Tegallega, dan SWK Karees; d)
merevitalisasi
kawasan-kawasan
membatasi pembangunan di Kawasan
resapan air atau kawasan yang berfungsi
Bandung Utara yang berada di luar
hidrologis untuk menjamin ketersediaan
kawasan
sumber daya air dan kesuburan tanah
kawasan berfungsi lindung bagi kawasan
serta melindungi kawasan dari bahaya
bawahannya; e) mempertahankan fungsi
longsor dan erosi; d) mengembangkan
dan menata RTNH; dan f) menata,
kawasan jalur hijau pengaman prasarana
mengendalikan
dalam bentuk jalur hijau sempadan
penyediaan lahan dan fasilitas parkir
sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel
yang
ISSN: 873 – 3741-1
berkembang
Bojonagara,
yang
memadai
pesat
dengan
SWK Cibeunying,
ditetapkan
dan
bagi
sebagai
mewajibkan
kegiatan
pada
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
kawasan peruntukan lainnya.
persoalan
Kebijakan dan Strategi Kawasan Strategis
Kota
Kebijakan
9
mendesak
yang
harus
ditangani, serta antisipasi dan arahan
Kawasan
pengembangan masa mendatang. b.
Strategis Kota meliputi pengembangan
mendorong kemitraan dan kerjasama
untuk KSK yang ditetapkan berdasarkan
dengan swasta dan masyarakat dalam
sudut pandang ekonomi, sosial-budaya
penyediaan
dan
pembangunan kota.
pelestarian
untuk
KSK
yang
ditetapkan berdasarkan sudut pandang
pelayanan
kota
Pengendalian
dan
pemanfaatan
lingkungan hidup.
ruang mengacu kepada RTRWK, atau
Kebijakan tersebut dijabarkan menjadi
rencana yang lebih rinci (RDTRK) dan
beberapa strategi yaitu: a) menjalin
peraturan zonasi (PZ) yang berlaku,
kemitraan pemerintah, dunia usaha dan
dengan
masyarakat dan menyediakan insentif
standar teknis, kelengkapan prasarana,
pembangunan
kualitas
yang
sesuai
dengan
memperhatikan ruang,
dan
ketentuan,
standar
rencana tata ruang; b) memanfaatkan
kegiatan
mekanisme
perizinan,
penilaian
insentif/disinsentif dan sanksi mengacu
permohonan
pembangunan,
serta
pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
untuk
dan Peraturan Zonasi (PZ). Kebijakan
membatasi
pengendalian pemanfaatan ruang yaitu
insentif
dan
mengendalikan
disinsentif dan/atau
yang ditetapkan.
kinerja
Perizinan,
pembangunan yang berdampak negatif
menyelenggarakan
terhadap fungsi kawasan strategis.
pemanfaatan ruang yang tegas dan konsisten,
4.
Kebijakan
dan
Strategi
Pemanfaatan Ruang
dengan umum
merujuk peraturan
pada zonasi,
ketentuan umum mekanisme perizinan
Kebijakan pemanfaatan ruang diwujudkan
ketentuan
pengendalian
berdasarkan
pemanfaatan ruang, ketentuan umum
kebijakan
insentif dan disinsentif; serta arahan
struktur tata ruang dan pola tata ruang,
sanksi. Strategi yang diterapkan antara
yaitu
lain
pengembangan
program
sebagai
perwujudan tata ruang yang dalam
peraturan
pelaksanaannya
dapat
standar
kemitraan
kerjasama
dan
mendorong
berikut:
zonasi, teknis,
a.
menyusun
ketentuan
kualitas
teknis,
ruang,
dan
antara
standar kinerja sebagai rujukan bagi
pemerintah, swasta dan masyarakat.
penerbitan izin yang lebih efisien, efektif
Strategi
dan akuntabel; b. menyusun proses
penerapannya
adalah:
a.
menjabarkan dan menyusun tahapan
pengkajian
dan
penerbitan perizinan bagi permohonan
prioritas
ISSN: 873 – 3741-1
program
berdasarkan
rancangan
dalam
proses
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
perubahan
pemanfaatan
ruang
10
dan
kegiatan yang berdampak penting; c.
D.
menyusun mekanisme dan perangkat
Simpulan Peran
kontrol
sosial
dalam
insentif dan disinsentif untuk mendorong
pembangunan tata ruang perkotaan di
pengembangan kegiatan yang sesuai
Kota
dengan
dibutuhkan,
rencana
mencegah
tata
terjadinya
ruang
dan
penyimpangan
Bandung
memang
hal
ini
sangat
dikarenakan
bergesernya paradigma pemeintah yang
pembangunan yang tidak sesuai dengan
berbasis
goverment-centered
rencana tata ruang; d. menyusun tata
people-centered.
menjadi
cara mengidentifikasi dan menghitung
Dalam pembangunan tata ruang
dampak penting; e. menyusun tata cara
masyarakat perkotaan, peran kontrol
pengenaan dan penghitungan denda dan
sosial dtempatkan sebagai negosiator
dampak pembiayaan pembangunan; f.
untuk mengkritisi kebijakan pemerintah,
menyusun tata cara pengawasan dan
baik
pengendalian
pembangunan
implementasi dan juga evaluasi. Hal ini
melibatkan
semua
yang
segi
perencanaan,
dikarenakan
keterlibatan
kepentingan; dan g. menyusun tata cara
secara aktif
dapat mencapai tujuan
untuk pengajuan keberatan terhadap
bersama
rencana tata ruang, peraturan zonasi,
memakmurkan masyarakatnya. Peran
dan
kontrol masyaraat juga berguna untuk
perizinan
yang
pemangku
dalam
diterbitkan
pemerintah Kota Bandung.
bisa
menggambarkan
Negara
dalam
keberlanjutan kebijakan yang dikeluarkan
Dari uraian pembahasan diatas penulis
oleh
masyarakat
oleh pemerintah
peran
kontrol sosial dalam pembangunan tata
Daftar Pustaka
ruang
Direktorat Jenderal Penataaan Ruang,
masyarakat
perkotaan
adaah
sebagai berikut :
2005.
Penyelenggaran
Penataan
Ruang
(permasalahan, Kebijakan
Tantangan,
Strategi,
dan
Program Strategis). Makalah Pelatihan
Penyelenggaraan
Penataan
Dalam
Pembangunan Daerah Jakarta, 29 November 2005 Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
ISSN: 873 – 3741-1
Godscalk dalam Fageance. 1977. Citizen
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
Participation
in
palnning.Oxford
the England:
Pergamon Press RKJP RTRW Kota Bandung, 20131-2031 Salusu, J.1996.Pengambilan Keputusan Strategik
Untuk
Organisasi
Non Profit, Jakarta, Penerbit: Gramedia Slamet,
Y.
1993.
Masyarakat
Pembangunan Berwawasan
Partisipasi. Surakarta Sebelas Maret University Press Yunus, H.S, 2005. Manajemen Kota Perspektif Spatial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
ISSN: 873 – 3741-1
11
