PENGARUSUTAMAAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN Iwan Kustiwan KK-Perencanaan dan Perancangan Kota SAPPK ITB
Seminar Nasional
Peran Ahli Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Home Coming Day 35 Tahun PSIL UI, Depok 30 Agustus 2016
Urbanisasi sebagai Kecenderungan Global Meskipun penduduk perkotaan menempati hanya 4% dari lahan bumi, kawasan perkotaan mengkomsumsi 75% sumberdaya bumi urbanisasi > 50%
Hal yang sama terjadi di Indonesia
Isu Pertumbuhan perkotaan Urban Sprawl • Pertumbuhan perkotaan didominasi oleh kota metropolitan dan kota besar, berdampak masalah lingkungan kemudian menghinggapi kota-kota ini:
– kurang efektif dan efisiennya pendayagunaan sumberdaya air – alih fungsi pertanian yang terjadi secara besar-besaran dan tidak terkendali – penyedotan air bawah tanah secara besar-besaran untuk kebutuhan industri – limbah padat dan limbah cair yang sudah di luar kemampuan pengelolaan pemerintah kota – ruang terbuka hijau yang masih jauh dari pemenuhan kebutuhan minimal.
• Pertumbuhan perkotaan dan dinamikanya baik secara fisik, demografis maupun ekonomi yang terjadi selama ini, telah berdampak langsung terhadap penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat menjadi ancaman terhadap keberlanjutanperkotaan di masa yang akan datang.
Isu Pertumbuhan perkotaan Urban Sprawl •
JabodetabekKarpur
•
Bandung Metropolitan Areaea
Pertumbuhan perkotaan didominasi oleh kota metropolitan dan kota besar, berdampak masalah lingkungan menghinggapi kota-kota ini: kurang efektif dan efisiennya pendayagunaan sumberdaya air; alih fungsi pertanian; penyedotan air bawah tanah; limbah padat dan limbah cair yang sudah di luar kemampuan pengelolaan pemerintah kota; RTH yang masih jauh dari pemenuhan kebutuhan minimal. Pertumbuhan perkotaan dan dinamikanya baik secara fisik, demografis maupun ekonomi yang terjadi selama ini, telah berdampak langsung terhadap penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat menjadi ancaman terhadap keberlanjutan perkotaan di masa yang akan datang.
Keterkaitan Bentuk perkotaan - Keberlanjutan
Konteks Penataang Ruang di Indonesia • Dalam konteks penataaan ruang di Indonesia, upaya untuk memengaruhi bentuk perkotaan adalah melalui perencanaan tata ruang (penetapan struktur dan pola ruang), yang wilayah perencanaannya berbasis wilayah administratif. Produk perencanaan tata ruang ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota, yang berlaku pada Kota-kota otonom. • Kawasan perkotaan sejatinya tidak hanya mencakup wilayah administratif Kota, namun juga mencakup kawasan pinggiran (bagian dari wilayah Kabupaten) yang mempunyai karakteristik perkotaan. Kawasan perkotaan: kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (UU 26/2007).
Pengarusitamaan prinsip pembangunan berkelanjutan? • Dalam pengembangan kawasan perkotaan yang lebih bersifat fungsional, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan lebih potensial untuk diarusutamakan secara spesifik, karena dapat dilakukan dengan berbasis ekoregion, sehingga pengembangan/bentuk perkotaan menjadi lebih berkelanjutan. • Makalah ini akan membahas pengembangan strategi untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan tata ruang kawasan perkotaan, baik dalam proses teknis maupun prosedur penyusunannya, dengan tetap mempertimbangkan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) dalam penataanruang dan instrumen pengelolaan lingkungan.
Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (KKT Bumi, 1992) (1) Keadilan antar generasi (2) Keadilan dalam satu generasi (3) Pencegahan dini (4) Perlindungan keanekaragaman hayati (5) Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.
Sustainable Development Goals (SDGs) • SDGs: serangkaian tujuan universal baru, target dan indikator yang diharapkan akan digunakan oleh negara-negara anggota PBB sebagai agenda dan kebijakan politik 15 tahun ke depan. • Agenda pembangunan pasca-2015 ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah: mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, membangun kota-kota yang ramah lingkungan, memerangi dampak perubahan iklim, serta melindungi hutan dan lautan. • Dari 17 tujuan, salah satu tujuan dalam SDGs adalah mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (Tujuan 11). Kota/kawasan perkotaan merupakan ranah untuk implementasi prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Urban society
Dimana dan bagaimana penduduk tinggal dan bekerja Pembagian produksi, konsumsi dan reproduksi secara sosial dan spasial
3
Lingkungan Binaan dan Pembangunan ekonomi
Bentuk, kepadatan dan tata ruang permukiman
2
Penduduk dan Kegiatan
Transformasi Regulasi Manajemen
1 Lingkungan Biofisik
Sistem pendukung kehidupan Sumber daya alam dan waste sink
Keberlanjutan sosial dan lingkungan: kualitas hidup kawasan perkotaan sebagai isu perdebatan. Penekanan pada keterkaitan antara kegiatan rutin harian rumah tangga dan tata ruang perkotaan
Pembangunan berkelanjutan: Proteksi lingkungan dengan pembangunan ekonomi Penekanan pada peran manajemen pertumbuhan dan tata ruang fungsi-fungsi secara efisiensi (terutama compact city) Perdebatan lingkungan klasik: Fokus pada dampak negatif kegiatan manusia dan keterbatasan lingkungan Penekanan pada keberlanjutan dan kesetaraan antar-generasi
Sumber: Jarvis, H. (2001)
Mata rantai Perdebatan yang Mengaitkan Isu-isu Keberlanjutan
Prinsip Kota Berkelanjutan European Environment Agency, EEA (1995)
1. Daya dukung lingkungan: kota-kota harus dirancang dan dikelola dalam batas-batas yang ditentukan lingkungan alam – daya dukung lingkungan 2. Reversibilitas: intervensi sebaiknya bersifat reversible sehingga kota-kota dapat menyesuaikan terhadap tantangan baru dan permintaan dalam rangka aktivitas ekonomi tanpa mengganggu daya dukung lingkungan 3. Daya lenting (resilience): kota-kota sebaiknya bersifat lentur dan dapat menanggapi tekanan-tekanan eksternal 4. Efisiensi: manfaat ekonomi maksimal diperoleh dari tiap unit sumberdaya, pada saat yang sama ada jaminan efisiensi kesejahteraan secara maksimal. 5. Keadilan/pemerataan: sumberdaya dan pelayanan dapat menjangkau semua warga kota.
Sasaran Kota Berkelanjutan 1. Bentuk kota yang kompak 2. Preservasi ruang terbuka hijau dan ekosistem-ekosistem yang sensitif 3. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor; 4. Mengurangi limbah dan polusi 5. Penggunaan kembali dan daur-ulang material 6. Penciptaan lingkungan yang berorientasi pada komunitas 7. Pengalokasian perumahan yang layak dan terjangkau; peningkatan pemerataan sosial; dan pengembangan ekonomi lokal yang bersifat restoratif ((UN Habitat II City Summit di Istanbul, 1996)
Isu-isu Utama Perencanaan Berkelanjutan Dalam Berbagai Lingkup/Skala Spasial
Sumber: Wheeler, 2004
Bentuk perkotaan berkelanjutan (Wheeler, 2004) 1. 2. 3. 4. 5.
Bentuk perkotaan yang kompak, yang membatasi suburban sprawl dan mewujudkan penggunaan lahan yang lebih efisien dibandingkan dengan kawasan pinggiran konvensional. Bentuk perkotaan yang menerus (contigous), yang berimplikasi bahwa perluasan baru yang dilakukan merupakan kelanjutan dari kawasan perkotaan eksisting. Bentuk perkotaan yang terhubungkan dengan jalan dan koneksi visual dalam wilayah, dan juga jelas serta memudahkan penduduk untuk menemukan mereka berada dimana. Bentuk perkotaan yang beragam, berisi campuran penggunaan lahan, bangunan dan tipe perumahan, gaya arsitektur, dan harga. Bentuk perkotaan yang ekologis, mengintegrasikan lansekap alami ke dalam kota dengan melindungi dan mempertahankan ekosistem lokal sekaligus menyediakan kenyamanan rekreasional bagi penduduk. 1
2
3
4
5
International Guidelines on Urban and Territorial Planning (UN-Habitat, 2015) • Prinsip-prinsip dalam perencanaan perkotaan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, baik dalam konteks pembangunan sosial, pertumbuhan ekonomi, maupun lingkungan. • Dalam konteks lingkungan, prinsip utamanya adalah:
– Perencanaan perkotaan dan wilayah harus memberikan kerangka spasial untuk melindungi dan mengelola lingkungan alam dan lingkungan binaan dari kota-kota dan wilayahnya (keanekaragaman hayati, lahan dan SDA, serta menjamin pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan) – Perencanaan perkotaan dan wilayah berkontribusi terhadap peningkatan human security melalui penguatan resiliensi lingkungan dan sosial-ekonomi, meningkatkan mitigasi serta adapatasi terhadap perubahan iklim dan meningkatkan pengelolaan bencana alam dan bencana lingkungan.
Prinsip dalam Perencanaan perkotaan • Mengkombinasikan berbagai dimensi tata ruang, kelembagaan dan finansial, dalam berbagai kerangka waktu dan skala geografis. prosesnya iteratif, berdasarkan regulasi yang kuat, yang ditujukan untuk mempromosikan kota-kota yang kompak dan sinergitas antar-wilayah. • Mencakup perencanaan tata ruang: untuk memfasilitasi dan mengarikulasikan keputusankeputusan politis berdasarkan skenario yang berbedabeda. menerjemahkan keputusan ke dalam tindakan, yang akan mengubah ruang fisikal dan sosial, serta mendukung pengembangan kota-kota dan wilayah yang terintegrasi.
Proses dan Prosedur Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan (1) • Mengacu pada Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. • Memberikan perhatian lebih besar pada aspek keberlanjutan (Tujuan penataan ruang: aman, nyaman dan produktif, dan berkelanjutan) • Prinsip hierarkis – komplementer antara rencana tata ruang wilayah yang lebih luas dan wilayah di bawahnya, dan antara rencana umum yang berbasis wilayah administrasi (provinsi, kabupaten/kota) dengan rencana rinci sebagai penjabarannya. • Dalam lingkup wilayah kota otonom,produk perencanaan tata ruang yang ditetapkan adalah Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kota.
Proses dan Prosedur Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan (2) • Perencanaan tata ruang wilayah kota meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan RTRW Kota. • Penyusunan RTRW Kota dilakukan dengan berasaskan pada kaidahkaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antarwilayah baik di dalam kota itu sendiri maupun dengan kota sekitarnya. • Perencanaan tata ruang kota dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang, yang terdiri atas rencana umum tata ruang (RTRW Kota) dan rencana rinci tata ruang (RDTR dan RTR KSK). • Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif Kota dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. • Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan.
Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Muatan RTRW Kota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota; Rencana struktur ruang wilayah kota (sistem pusat pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah kota); Rencana pola ruang wilayah kota (kawasan lindung dan kawasan budidaya) Penetapan kawasan strategis kota Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota (indikasi program utama jangka menengah lima tahunan) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi).
Muatan lainnya: • • •
Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana.
RTRW Nasional RTR Pulau RTR Kawasan Strategis Nasional
RTRW Provinsi
RTR Kawasan Strategis Nasional
RDTR Kabupaten/Kota
RTRW Kabupaten/Kota
KAITAN PENATAAN RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN
DED
Proses IMB dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan
RTR Kawasan Perkotaan RTR Kawasan Strategis Kabupaten
RTBL
PERATURAN DAERAH IJIN LOKASI/PERUNTUKAN LAHAN
PERATURAN DAERAH BANGUNAN GEDUNG
PENATAAN RUANG
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
Pengarusutamaan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan • Konteks Prosedural melalui pengaturan secara formal dalam peraturanperundang-undangan untuk memastikan bahwa prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan telah diakomodir dalam proses teknis dan prosedur perencanaan tata ruang. Berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri sebagai acuan dalam pengembangan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. • Konteks Substantif pengarusutamaan ini dilakukan dengan penerapan berbagai strategi yang mengusung prinsip pembangunan berkelanjutan dalam substansi/muatan rencana tata ruang, baik yang menyangkut struktur ruang maupun pola ruang.
Pengarusutamaan PPB Prosedural • KLHS sebagai salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup selain tata ruang itu sendiri (UU 32/2009). • Aspek keberlanjutan: menjadi asas utama sekaligus tujuan dari penataaan ruang Kota, sehingga dalam penyusunan RTR perlu ada jaminan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam proses dan produk perencanaan tata ruang. • Dalam KLHS dilakukan pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; perumusan alternatif penyempurnaan KRP, serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. • Secara ideal KLHS dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan (merged/integrated proccess) dalam proses perencanaan tata ruang.
• Salah satu aspek kajian utama dalam KLHS adalah kapasitas daya dukung lingkungan (DDL) dan daya tampung lingkungan (DTL), sebagai ukuran kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung suatu aktifitas sampai pada batas tertentu. • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan DDL dalam Penataan Ruang Wilayah. Analisis DDL tujuannya untuk mengetahui berapa jumlah sumber daya alam yang tersedia dan batasan yang dapat dimanfaatkan. • Dalam konteks perencanaan tata ruang wilayah analisis DDL difokuskan pada lahan dan air. Status DDL dapat diukur dari neraca ketersedian-kebutuhan lahan dan air. • Analisis DDL pada dasarnya tidak dapat dibatasi berdasarkan batas wilayah administratif, penerapannya dalam RTRW harus memperhatikan aspek keterkaitan ekologis, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan kerja sama antar daerah. Konsep ekoregion menjadi sangat penting sebagai basis analisis DDL dalam konteks perencanaan tata ruang wilayah, tadi cukup hanya wilayah administrasi Kota tetapi kawasan perkotaan secara fungsional.
Ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UU 32/2009)
INSTRUMEN PPLH
• • • • • •
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tata ruang Baku mutu lingkungan hidup Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup Analisis mengenai Dampak Lingkungan UKL-UPL
• • • • • •
Perizinan Instrumen ekonomi lingkungan hidup Peraturan perundangan berbasis LH Anggaran berbasis lingkungan hidup Analisis risiko lingkungan hidup Audit lingkungan hidup.
Pengarusutamaan PPB Substantif • Tercermin dalam muatan utama RTRW Kota/Kawasan Perkotaan: rencana struktur ruang, rencana pola ruang • Rencana struktur ruang:
1. Penerapan strategi kompaksi perkotaan sebagai strategi pengembangan kawasan perkotaan berkelanjutan yang bersifat lintas-wilayah administratif. 2. Perencanaan struktur tata ruang yang bersifat polisentrik (sebagai bentuk perkotaan menerapkan konsep konsentrasi terdesentralisasi) 3. Integrasi yang sinergis antara perencanaan tata ruang dengan pengembangan jaringan transportasi, untuk mewujudkan efisiensi pola perjalanan penduduk.
Prinsip Kompaksi Perkotaan dan Manfatnya terhadap Keberlanjutan Perkotaan
• Rencana pola ruang
1. Keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan perkotaan pengembangannya tetap harus memperhatikan limitasi dan kendala sesuai dengan DDL wilayah yang melingkupinya. 2. Akomomodasi kepentingan perlindungan terhadap RTH sebagai salah satu sasaran perwujudan kota yang berkelanjutan ( pengembangan infrastruktur hijau) 3. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sesuai dengan UU 41/2009.
4. Di kawasan pusat/dalam kota, strategi yang dapat ditempuh adalah regenerasi kawasan yang dilakukan melalui pengembangan perumahan yang lebih kompak (berkepadatan tinggi, dan menerapkan penggunaan lahan campuran, pada kawasan yang mempunyai aksesibilitas tinggi). 5. Di kawasan pinggiran, strategi yang dapat ditempuh adalah pengembangan dengan pola konsentrasi terdesentralisasi, melalui pengembangan perumahan yang lebih kompak (berkepadatan tinggi, dan menerapkan penggunaan lahan campuran) pada pusat-pusat primer dan sekunder serta koridor transportasi umum sebagai kawasan yang mempunyai aksesibilitas tinggi (TOD).
TERIMA KASIH 30 Agustus 2016
Iwan Kustiwan, Dr. Ir., MT. Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung Jl. Ganesha 10 Bandung 40132 Tel. 022-2504735, 2509171 Fax. 022-2501263 E-mail:
[email protected];
[email protected]
