KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN

LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN BAHAN BANGUNAN/ KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2017

LEMBAGA PENGABDIAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT (LP4M) UNIVERSITAS AIRLANGGA

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat serta karunia NYA kami dapat menyelesaikan Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan

/

Konstruksi

Pemerintah

Kabupaten

Madiun

Tahun

Anggaran 2017. Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan / Konstruksi ini merupakan standar atau pedoman yang berisi jenis barang dan standar harga satuan barang yang digunakan untuk penyusunan RKA/DPA pada semua SKPD dalam satu tahun anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Diharapkan dengan adanya Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan / Konstruksi ini akan memberikan bermanfaat bagi SKPD sehingga mempermudah dalam perencanaan pekerjaan atau kegiatan dalam proses penyusunan anggaran, mendorong SKPD untuk lebih selektif mengalokasikan anggaran. Bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan adanya Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan / Konstruksi akan mempermudah melakukan evaluasi anggaran yang telah diusulkan oleh masing-masing SKPD. Laporan Akhir merupakan laporan penutup dari pekerjaan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan / Konstruksi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2017. Isi Laporan Akhir menjelaskan tentang latar belakang pekerjaan, tujuan dan

manfaat

yang

diharapkan

dapat

dicapai

oleh

Pemerintah

Kabupaten Madiun, dasar hukum yang relevan dengan penyusunan SHSB, ruang lingkup pekerjaan, metodologi pelaksanaan pekerjaan dan keluaran pekerjaan penyusunan SHSB, kerangka konseptual yang menjadi dasar penyusunan SHSB. Dalam bab IV dipaparkan temuan i

data dilapangan dari hasil survey tim lapangan, data perkembangan inflasi dan tingkat suku bunga yang berlaku. Pada Baba V dijelaskan tentang analisa dan perhitungan tentang metode penentuan harga dasar, perhitungan factor penyesuai dan analisa terhadap keseluruhan output SHSB 2017 dibandingkan dengan SHSB 2016. Semoga laporan Akhir pekerjaan Penyusunan Standar Satuan Harga

Barang

dan

Bahan

Bangunan

/

Konstruksi

Pemerintah

Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2017 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, yang nantinya akan berguna dan membantu Pemerintah Kabupaten Madiun dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga akan terselenggaranya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien serta akuntabel.

Surabaya, …………………………2016 Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga

TTD

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .............................................................................

i

Daftar Isi .......................................................................................

iii

BAB I. PENDAHULUAN ..............................................................

1

1.1.

Latar Belakang .........................................................

1

1.2.

Referensi Peraturan dan Perundangan .....................

3

1.3.

Tujuan, Manfaat, dan Sasaran ..................................

4

1.3.1. Maksud ...........................................................

4

1.3.2. Tujuan .............................................................

4

1.3.3. Manfaat ...........................................................

4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ......................................................

6

2.1.

Landasan Teori .........................................................

7

2.1.1. Barang .........................................................

7

2.1.2. Harga ...........................................................

9

Faktor Penyesuai ......................................................

9

2.2.1. Inflasi ...........................................................

9

2.3.

Teori Keputusan ......................................................

11

2.4.

Sampling ..................................................................

12

2.4.1. Karakteristik Sample .....................................

13

2.4.2. Proses Pemilihan Sample ..............................

13

2.4.3. Pertimbangan Penentuan Jumlah Sample ....

15

2.4.4. Desain Sample .............................................

16

2.2.

BAB III. RUANG LINGKUP, TAHAPAN PEKERJAAN, DAN OUTPUT PEKERJAAN .................................................. 17 3.1.

Ruang Lingkup Pekerjaan .........................................

17

3.2.

Tahapan Pekerjaan .................................................

17

iii

3.2.1. Observasi Pendahuluan .................................

17

3.2.2. Pengumpulan Data ........................................

18

3.2.3. Analisa Data .................................................

18

3.2.4. Penyusunan Buku Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan/ Konstruksi ....

18

3.3.

Output Pekerjaan .....................................................

19

3.4.

Metode Pelaksanaan Pekerjaan ................................

19

3.4.1. Jenis Penelitian .............................................

19

3.4.2. Jenis dan Sumber Data .................................

19

3.4.3. Populasi Dan Sampel.....................................

19

3.4.4. Teknik Pengumpulan Data ............................

20

3.4.5. Analisa Data ..................................................

20

BAB IV. TEMUAN DATA DAN HASIL SURVEY DI LAPANGAN ..... 22 4.1.

Tata Niaga Barang Kebutuhan Pemerintah Daerah .

22

4.2.

Inflasi .....................................................................

24

4.3.

Tingkat Suku Bunga Dasar Kredit ..........................

26

4.4.

Proses Penentuan Kebutuhan Barang .....................

27

4.5.

Format Buku Standar Satuan Harga Barang Dan Bangunan / Konstruksi .........................................

28

4.6.

Bidang Barang ........................................................

30

4.7.

Hasil Survey Di Lapangan .......................................

35

BAB V. ANALISA PERHITUNGAN ............................................. 37 5.1.

Harga Dasar ...........................................................

37

5.2.

Inflasi .....................................................................

38

5.3.

Keuntungan............................................................

40

5.4.

Proses Penentuan Harga Satuan .............................

41

5.5.

Dinamika Perubahan Harga Satuan Barang Antara Tahun 2016 Dan Tahun 2017 .....................

LAMPIRAN iv

44

Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan/Konstruksi

Laporan Akhir

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Salah satu syarat syarat terwujudnya good governance adalah adanya pemerintah yang efisien. Menurut Mardiasmo1 efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah

untuk

mencapai

output

tertentu.

Efisiensi

merupakan

perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pembangunan daerah baik itu kegiatan fisik konstruksi maupun non konstruksi merupakan upaya pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan kebutuhan operasional kantor bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai penunjang pelayanan. Sehingga, ketersediaan kebutuhan kantor dan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas

dapat

terwujud.

Oleh

karena

itu

dalam

menjalankan

pembangunan daerah sebagaimana dimaksud diatas, harus didukung oleh pelaksanaan anggaran belanja daerah yang didasarkan juga atas prinsipprinsip efektif, efisien, terarah dan

terkendali sesuai dengan rencana,

program/ kegiatan, serta fungsi setiap

unit

kerja

di

lingkungan

pemerintah daerah. Upaya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dilakukan pada setiap proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring. Pada tahap perencanaan, peningkatan efesiensi dilakukan pada proses perencanaan dan evaluasi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang diajukan, termasuk didalamnya rencana belanja barang dan jasa maupun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD). Proses

1Akuntansi

Sektor Publik, Dr. Mardiasmo, MBA, Ak

Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat, (LP4M) Universitas Airlangga

1


penyusunan

dan

evaluasi

RKBMD

dan

Laporan Akhir

DKBMD

maupun

belanja

barang/jasa diperlukan pedoman yang merupakan pembakuan barang menurut jenis, spesifikasi dan harga dalam satu periode tertentu yang disebut Standar Satuan Harga Barang sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007. Dengan standar harga barang yang mereprensentasikan keadaan harga barang di pasar, akan menghasilkan RKBMD dan DKBMD yang efisien dan efektif sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, yang pada akhirnya akan menghasilkan pengelolaan anggaran belanja yang efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Madiun telah menyusun buku Standar Satuan Harga Barang Dan Bahan Bangunan/Konstruksi tahun Anggaran 2016. Terdapat beberapa alasan untuk menyempurnakan buku Standar Satuan Harga Barang Dan Bahan Bangunan/Konstruksi tahun Anggaran 2016. Adanya perkembangan jenis dan type kebutuhan barang di Unit Satuan Kerja belum terakomodasi dalam Standar Satuan Harga Barang Dan Bahan Bangunan/Konstruksi

merupakan

salah

satu

alasan

dilakukan

penyempurnaan. Alasan lain adalah adanya perkembangan jenis dan tipe barang baru di pasar, sementara jenis dan tipe barang yang lama sudah tidak dikeluarkan lagi oleh pabrikan serta adanya perkembangan harga barang di pasar. Dengan demikian diperlukan upaya - upaya untuk menyempurnakan buku standarisasi barang dan harga satuan barang yang telah ada. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan survey ulang terhadap harga barang-barang di pasar setiap periode tertentu agar standarisasi harga barang dan jasa yang ditetapkan mencerminkan harga barang yang sebenarnya. Diharapkan dengan kegiatan ini

akan

meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran belanja dengan cara menghindari

dan

mencegah

terjadinya

pemborosan

dan

kebocoran

keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa, memudahkan Unit Kerja lain untuk menyusun RKBMD dan DKBMD serta mempermudah proses penelitian dan evaluasinya.


2


Laporan Akhir

1.2. REFERENSI PERATURAN DAN PERUNDANGAN Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan berdasarkan atas beberapa peraturan perundang – undangan yang digunakan sebagai acuan hukum. Beberapa landasan hukum yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah : 1. Undang - Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang - Undang nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang - Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/

Jasa

Pemerintah

sebagiamana telah diubah ketujuh kali dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota 10. Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 11. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 12. Permendagri Nomor 19 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat, (LP4M) Universitas Airlangga

3


Laporan Akhir

13. Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

1.3. MAKSUD, TUJUAN , MANFAAT DAN SASARAN Tujuan dan manfaat dilaksanakan pekerjaan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan/ Konstruksi adalah : 1.3.1 Maksud Maksud dilaksanakan pekerjaan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan/ Konstruksi adalah : 1. Menyediakan acuan dalam menyusun anggaran keuangan tahun anggaran 2017; 2. Sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

(RKBMD) dan Daftar Rencana Tahunan Barang

(DRTB) Tahun Anggaran 2017. 1.3.2 Tujuan Tujuan dilaksanakan pekerjanan penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan/ Konstruksi adalah adanya standar harga satuan barang dan jasa tertinggi yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten

Madiun

dalam

pengelolaan

anggaran

menurut jenis,

spesifikasi dalam satu periode tertentu 1.3.3 Manfaat Apabila tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah : a) Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar Kegiatan dan Anggaran (DPA) b) Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD)


4


c) Mempermudah

untuk

meneliti

dan

Laporan Akhir

mengevaluasi

Rencana

Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD). d) Memudahkan dan mempercepat proses penyusunan RKA, DPA, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE). e) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran belanja daerah dengan cara menghindari kebocoran dan keborosan dalam proses pengadaan barang/ Jasa. f) Meningkatkan

Kinerja

Pemerintah

Kabupaten

Madiun

dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam evaluasi penyusunan perencanaan dan penentuan kebutuhan.


5


Laporan Akhir

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Berdasarkan atas Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dinyatakan bahwa penyusunan Pengelolaan Barang Daerah dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Sejalan dengan hal tersebut penyusunan dan pembuatan Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan/ Konstruksi merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan suatu efesiensi dalam penggunaan anggaran keuangan. Pelaksanaan penyusunan dan pembuatan Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan/ Konstruksi berdasarkan Permendagri No. 17 tahun 2007 dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Koordinator Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun dengan tugas dan kewenangan antara lain: a. Standarisasi barang b. Standarisasi kebutuhan barang c. Standarisasi harga Beberapa tugas dan kewenangan tersebut dalam hasil akhirnya berupa Standar Harga Barang yang disusun setiap Periode dan dipergunakan dalam penyusunan RKA SKPD, Buku APBD, DPA, Buku Perubahan APBD dan DPA Perubahan

APBD.

Namun

dalam

pelaksanaannya

ternyata

masih

ditemukan beberapa hal yang perlu untuk dievaluasi dalam rangka untuk mencapai efesiensi dan efektifitas anggaran keuangan daerah seperti tercantum pada tujuan penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Bahan Bangunan Konstruksi.


6


Laporan Akhir

Menurut Mardiasmo2 efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. 2.1

LANDASAN TEORI

2.1.1 Barang Dalam pengertian ilmu ekonomi barang dan jasa merupakan hal terpenting bagi stabilitas ekonomi di masyarakat. Definisi Barang secara umum adalah segala benda yang berwujud atau tak berwujud, yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah beras, minuman, buku dan lain-lain. Sedangkan barang yang digunakan untuk menghasilkan kebutuhan masyarakat adalah mesinmesin, peralatan kantor. Menurut jumlahnya barang dibedakan menjadi beberapa kelompok yaitu : 

Barang ekonomi yaitu barang yang terbatas jumlahnya (langka) dan memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya.



Barang bebas yaitu barang yang memiliki kegunaan yang tersedia dalam jumlah melimpah (tidak langka) dan tidak perlu memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Sedangkan pengertian yang lain, yang dimaksud barang yang

dibedakan berdasarkan jenisnya barang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu:

2

Akuntansi Sektor Publik, Dr. Mardiasmo, MBA, Ak


7




Laporan Akhir

Barang akhir yaitu barang yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi

dan

dapat

digunakan

untuk

memenuhi

kebutuhan

masyarakat dan bersifat ada yang tahan lama dan tidak tahan lama. 

Barang modal yaitu barang yang digunkan untuk menghasilkan barang lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.



Barang antara yaitu barang-barang yang belum menjadi barang akhir dan masih akan diproses lagi sebelum dapat digunakan oleh konsumen. Beberapa kebijakan pemerintah atau perundang-undangan yang

memuat pengertian tentang barang, antara lain : 

Di dalam Perpres RI nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan bahwa barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.



Berdasarkan atas Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dinyatakan bahwa Standarisasi Barang adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya. Kategori barang jika dikategorikan dalam intensitas hukum pajak

barang dibedakan menjadi beberapa jenis. Sedangkan pengertian Jasa adalah segala bentuk layanan kegiatan bersifat tidak berwujud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam Perpres RI nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah jasa dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu : 1. Jasa

pemborongan

yaitu

layanan

pekerjaan

pelaksanaan

konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa.


8


2. Jasa konsultasi yaitu layanan

Laporan Akhir

jasa keahlian profesional dalam

berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa. 3. Jasa lainnya yaitu segala pekerjaan dan atau peyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang. 2.1.2 Harga Berdasarkan atas Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dinyatakan bahwa Standarisasi Harga adalah pembakuan harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu : Standarisasi harga adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya dalam 1 (satu) periode tertentu Beberapa tugas dan kewenangan tersebut dalam hasil akhirnya berupa Standar Barang yang disusun setiap Periode dan dipergunakan dalam penyusunan RKA, Buku APBD, DPA, Buku Perubahan APBD dan DPA Perubahan APBD. Namun dalam pelaksanaannya ternyata masih ditemukan beberapa hal yang perlu untuk dievaluasi dalam rangka untuk mencapai efesiensi dan efektifitas anggaran keuangan daerah seperti tercantum pada tujuan penyusunan Standar Harga. 2.2

FAKTOR PENYESUAI

2.2.1 Inflasi 1) Definisi Inflasi Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat, (LP4M) Universitas Airlangga

9


Laporan Akhir

2) Indikator Inflasi 

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dilakukan atas dasar survey bulanan di 45 kota, di pasar tradisional dan modern terhadap 283-397 jenis barang/jasa di setiap kota dan secara keseluruhan terdiri dari 742 komoditas.



Indeks Harga Perdagangan Besar merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan di suatu daerah.

3) Disagregasi Inflasi a.

Inflasi Inti yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental 

Interaksi permintaan – penawaran



Lingkungan

eksternal:

nilai

tukar,

harga

komoditi

internasional, inflasi mitra dagang  b.

Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen

Inflasi non Inti yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Dalam hal ini terdiri dari : 

Inflasi Volatile Food yaitu Inflasi yang dipengaruhi shocks dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, gangguan penyakit.



Inflasi Administered Prices yaitu Inflasi yang dipengaruhi shocks berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan, dll

4) Determinasi Inflasi Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat, (LP4M) Universitas Airlangga

10


Laporan Akhir

disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price)1 , dan terjadi negative supply shocks2 akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab terjadi demand pull inflation adalah tingginya

permintaan

ketersediaannya.

Dalam

barang konteks

dan

jasa

relatif

makroekonomi,

terhadap

kondisi

ini

digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (agregate demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR).

Gambar 1.1 1Misalnya

antara lain harga BBM, TDL, tarif telepon, cukai rokok, dan tarif angkutan.

2Misalnya

gagal panen dan langkanya komoditi tertentu.

2.3

TEORI KEPUTUSAN Pengambilan keputusan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu : keputusan strategis, keputusan taktis dan keputusan teknis. Pertama, Keputusan Strategis adalah keputusan yang menentukan arah kegiatan sebuah organisasi dalam jangka panjang. Keputusan ini pada umumnya bersifat umum dan berisi garis besar kebijakan.


11


Laporan Akhir

Sejalan dengan kegunaan dari keputusan strategis, yaitu untuk kehidupan

jangka

panjang

organisasi,

keputusan

ini

lebih

berorientasi pada keadaan masa mendatang dari pada keadaan sekarang. Manajemen lebih memerlukan banyak informasi eksternal untuk penyusunan keputusan ini. Kedua, Keputusan Taktis merupakan implementasi dari keputusan strategis. Keputusan ini berorientasi kepada kegiatan operasional jangka pendek. Pada tingkat ini, perencanaan dan pengendalian memegang peran utama. Data historis dari organisasi serta informasi internal yang bersifat deskriptif lebih banyak diperlukan untuk keputusan taktis. Ketiga, Keputusan Teknis adalah keputusan untuk kegiatan rutin sehari-hari, berhubungan dengan pengendalian untuk kegiatan tertentu. Informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan ini adalah data historis dan deskriptif dari kegiatan yang baru saja dilakukan perusahaan. Informasi eksternal, kalaupun diperlukan, pada umumnya tidak akan banyak. Dari ketiga macam keputusan tersebut diatas secara implisit maupun eksplisit pihak manajemen sebuah organisasi perlu memiliki berbagai informasi guna menunjang akurasi keputusan. Selain itu guna memperhitungkan

sumberdaya

yang

dipergunakan

dalam

merealisasikan setiap keputusan yang dikeluarkan nantinya. 2.4

SAMPLING Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi. Dalam penelitian sering kali menggunakan sampel dengan beberapa pertimbangan. Inilah yang disebut sebagai sampling, yaitu proses memilih

sejumlah

elemen

populasi

yang

mencukupi

untuk

memmpelajari sample dan memahami karakteristik elelem populasi (Kuncoro, 2003; 104). Alasan utama penggunaan sampel adalah :


12


Laporan Akhir

a. Kendala Sumber Daya, penggunaan sampel akan menghemat sumber daya yang berupa waktu, dana dan sumber daya lain yang terbatas jumlahnya, untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipercaya. b. Ketepatan, melalui pemilihan sampel yang baik akan dapat diperoleh data yang akurat dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah. c. Pengukuran Destruktif, menghindari kerugian untuk jenis pengukuran yang bersifat desktruktif. 2.4.1 Karakteristik Sampel Sampel yang baik umumnya memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah: a. Memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang berhubungan

dengan

besaran

sampel

untuk

memperoleh

jawaban yang dikehendaki. b. Mengidentifikasi probablilitas dari setiap unit analisis untuk menjadi sampel. c. Memungkinkan peneliti menghitung akurasi dan pengaruh dalam pemilihan sampel daripada harus melakukan sensus. d. Memungkinkan peneliti menghitung derajad kepercayaan yang diterapkan dalam estimasi populasi yang disusun dari sampel statistik. 2.4.2 Proses Pemilihan Sampel Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Agar informasi yang diperoleh dari sampel benar-benar mewakili populasi, sampel tersebut harus mewakili karakteristik populasi yang yang diwakilinya. Untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili karakteristik populasi diperlukan metode pemilihan sampel yang tepat. Proses pemilihan sampel Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat, (LP4M) Universitas Airlangga

13


Laporan Akhir

merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berurutan. Tahapan proses pemilihan sampel meliputi: a. Penentuan Populasi, Penentuan populasi merupakan proses pertama yang dilakukan untuk pemilihan sampel. Populasi adalah suatu kelompok dari elemen-elemen penelitian dimana elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber data yang diperlukan. b. Penentuan Unit Pemilihan Sampel Unit pemilihan sampel adalah kelompok elemen. Dari populasi penelitian, elemen yang akan dikelompokkan menjadi satu atau beberapa

kelompok

tergantung

dari

desain

sampel

yang

dipergunakan. Dari populasi yang sama dapat diklasifikasikan menjadi satu atau lebih unit pemilihan sampel, yang nantinya akan dipilih sampel untuk penelitian. c. Penentuan Kerangka Pemilihan Sampel Kerangka pemilihan sampel adalah daftar elemen dari setiap unit pemilihan sampel. Sebagai contoh apabila yang akan diteliti adalah perusahaan manufaktur di Indonesia maka kerangka pemilihan sampel bisa diperoleh dari Daftar Direktori perusahaan manufaktur di seluruh Indonesia. d. Penentuan Desain Sampel Desain sampel adalah metode untuk memilih sampel dari populasi yang ada. Terdapat beberapa desain sampel yang dapat dipergunakan, dimana dalam pemilihan desain sampel yang akan dipilih adalah yang paling sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.


14


Laporan Akhir

e. Penentuan Jumlah Sampel Penentuan jumlah sampel merupakan proses untuk menentukan jumlah sampel yang dapat mewakili populasi dengan baik sekaligus dengan jumlah biaya yang terjangkau f. Pemilihan Sampel Langkah terakhir dalam proses pemilihan sampel adalah memilih sampel yang diperlukan. Dalam tahap ini ditentukan elemen yang akan menjadi sampel dari penelitian yang dilakukan. 2.4.3 Pertimbangan Penentuan Jumlah sampel Jumlah sampel yang akan dipergunakan dalam penelitian perlu dipertimbangkan dengan baik. Penentuan Jumlah sampel haruslah menjamin

bahwa

peneliti

dapat

memperoleh

data

yang

mencerminkan keadaan populasi dengan penggunaan sumber daya yang

efisien.

Jumlah

sampel

yang

sesuai

untuk

penelitian

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : a. Homogenitas, semakin homogen suatu unit pemilihan sampel semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan. b. Derajad Kepercayaan, merupakan ukuran seberapa jauh tingkat ketelitian dalam mengestimasi parameter populasi secara benar. Semakin tinggi derajad kepercayaan yang diinginkan maka semakin banyak jumlah sampel yang dibutuhkan. c. Presisi, merupakan ukuran kesalahan standar dari estimasi yang dilakukan. Harapan penyimpangan terhadap populasi dihitung dengan deviasi standar. Semakin tinggi presisi yang diinginkan maka semakin banyak jumlah sampel yang diperlukan. d. Prosedur Analisis, merupakan jumlah sampel tertentu yang dibutuhkan berkaitan dengan penggunaan prosedur analisis. Peneliti

perlu

diperlukan

mempertimbangkan

sesuai

dengan

model

jumlah analisis

sampel

yang

yang

akan

dipergunakan. Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat, (LP4M) Universitas Airlangga

15


Laporan Akhir

e. Kendala Sumber daya, keterbatasan waktu, dana dan sumber daya manusia sering menjadi pembatas yang sangat menentukan dalam penentuan jumlah sampel yang layak dalam penelitian. 2.4.4 Desain Sampel Secara umum desain sampel terdiri atas dua macam yaitu probabilitas

dan

desain

nonprobabilitas.

Pertimbangan

menggunakan desain sampel meliputi biaya, akurasi, waktu, penerimaan hasil, dan kemampuan generalisasi. Secara lebih rinci perbedaan desain sampel probalilitas dan nonprobabilitas adalah sebagai berikut: No

Jenis Desain

Uraian

Probabilitas

Nonprobabilitas

1

Biaya

Lebih mahal

Lebih murah

2

Akurasi

Lebih tepat

Kurang tepat

3

Waktu

Lebih lama

Lebih cepat

4

Penerimaan Hasil

Penerimaan

Penerimaan masuk

universal

akal

Baik

Jelek

5

Kemampuan Generalisasi

b. Sampel Probabilitas Sampel probabilitas mengandung arti bahwa setiap sampel yang dipilih berdasarkan prosedur seleksi dan memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Terdapat 5 jenis desain sampel probabilitas yaitu : sampel random sederhana, sampel sistematis, sampel stratifikasi, sampel kluster dan sampel multitahap. c. Sampel Nonprobabilitas Sampel Nonprobabilitas merupakan pemilihan sampel secara arbetrer, dimana probabilitas masing-masing anggota populasi tidak diketahui. Terdapat 4 macam sampel non probabilitas yaitu : convienience, jugdement, quota dan snowball sampling.


16


Laporan Akhir

BAB III RUANG LINGKUP ,TAHAPAN PEKERJAAN, DAN OUTPUT PEKERJAAN 3.1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN Lingkup pekerjaan ini meliputi keseluruhan proses dan kegiatan yang

dimaksudkan untuk penyusunan standar satuan harga barang dan bahan bangunan/konstruksi yang mancakup: a. Bidang Barang Alat - Alat Besar b. Bidang Barang Alat Bengkel c. Bidang Barang Alat Pertanian d. Bidang Barang Alat Kantor dan Rumah Tangga e. Bidang Barang Alat Studio f. Bidang Barang Alat Kedokteran g. Bidang Barang Alat Laboratorium h. Buku Perpustakaan i. Bidang Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan j. Bidang Hewan/Ternak dan Tanaman k. Bidang Barang Persediaan dan Barang Pakai Habis l. Bidang Biaya Sewa & Operasional Kegiatan

3.2

TAHAPAN PEKERJAAN Untuk mencapai tujuan pekerjaan dan mendapatkan manfaat seperti

yang telah disebutkan di atas, tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 3.2.1 Observasi Pendahuluan Pada tahap ini dilakukan upaya - upaya pemahaman terhadap pekerjaan secara umum. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah : a. Studi literatur dan peraturan yang terkait dengan pekerjaan Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat, (LP4M) Universitas Airlangga

17


Laporan Akhir

b. Identifikasi kelemahan dan kekurangan sistem penyusunan dan pembuatan standar harga satuan barang c. Menyusun alternatif pemecahan d. Menyusun metode dan rencana kerja e. Menyiapkan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan 3.2.2 Pengumpulan Data Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan mentabulasikan serta memisahkan data menurut kelompok data. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah : a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dari sumber data yang telah ditentukan b. Tabulasi data, Memasukan data ke dalam kolom - kolom perhitungan c. Kompilasi data, yaitu memilah dan mengelompokkan data untuk diolah 3.2.3 Analisa Data Analisa merupakan proses pengkajian dan penafsiran lebih lanjut terhadap hasil pengolahan data. Dari hasil analisa tersebut dilakukan

sintesa dan pembahasan. 3.2.4 Penyusunan Buku Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan/

Konstruksi

Pada tahap ini dilakukan penyusunan dan pembuatan Buku Standar Satuan

Harga

Barang

dan

Bahan

Bangunan/

Konstruksi.

Proses

penyusunan adalah membuat draft buku SSHB yang berisi kertas kerja yang kemudian dibahas dengan tim penyusunan buku SSHB. Masukan tim penyusun ini akan digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan draft buku SHSB yang kemudian menjadi buku SSHB final.


18


3.3

Laporan Akhir

OUTPUT PEKERJAAN Dengan ruang lingkup pekerjaan di atas, hasil yang diharapkan dari

pekerjaan Penyusunan dan Pembuatan Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan/ Konstruksi adalah buku Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan/ Konstruksi 3.4

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.4.1 Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam kegiatan penyusunan standarisasi harga barang dan jasa adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan survey. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang ada. 3.4.2 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantatif yang berupa harga barang yang dibutuhkan oleh Pemeritah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan anggaran. Sedangkan sember data merupakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung didapat dari sumber pertama, dalam hal ini adalah distributor, agen atau toko yang menjual barang kebutuhan dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan anggaran. Sedangkan data sekunder adalah data

yang

diperoleh/dikumpulkan

dan

disatukan

oleh

studi/studi

sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lainnya. 3.4.3 Populasi Dan Sampel Populasi dalam kegiatan penyusunan standar harga ini adalah distributor, agen dan toko yang menjual barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Madiun. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, dimana sampel diambil dari suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Teknik ini dipilih karena jumlah distributor, agen dan toko yang menjual barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Madiun mempunyai sifat homogen, keadaan populasi tidak terlalu tersebar secara geografis. Jumlah sampel yang dipilih untuk setiap harga barang adalah 3 sampel harga. Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat, (LP4M) Universitas Airlangga

19


Laporan Akhir

3.4.4 Teknik Pengumpulan Data Metode penyusunan

pengumpulan standarisasi

data

harga

yang barang

digunkan dan

jasa

dalam adalah

kegiatan dengan

menggunakan kuisioner. Jenis kuisioner yang digunakan adalah terbuka, dimana responden mengisi harga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Madiun. 3.4.5 Analisa Data Proses analisis dan interpretasi terhadap hasil pengolahan data dilakukan untuk memperoleh temuan-temuan ilmiah sebagaimana tujuan penelitian atau kajian ini dilakukan. Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kegiatan analisa data. Kegiatan analisa data ini terdiri dari tiga tahap: a.

Tahap Persiapan Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa kegiatan antara lain: 1). Mengecek nama dan kelengkapan identitas responden 2). Memeriksa isi instrumen pengisian data 3). Mengecek isian data

b.

Tahap Tabulasi Data Tahap tabulasi data adalah kegiatan mengelompokkam data ke dalam

tabel

isian

data

untuk

mempermudah

dalam

menganalisa data. Data harga barang dari masing-masing sampel untuk setiap jenis barang akan dujumlahkan dan dicari rata-ratanya. Apabila ada satu sampel harga yang harganya ekstrem, terlalu frendah atau terlalu tinggi, maka sampel tersebut dikeluarkan dan dicari sampel harga yang baru. c.

Tahap Analisa Data Penentuan standar satuan harga barang dan bahan bangunan/ konstruksi secara umum memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Harga barang yang di pasar pada saat ini


20


Laporan Akhir

2. Keuntungan yang diharapkan oleh Pihak Ketiga, yaitu sejumlah keuntungan yang diharapkan apabila rekanan atau pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa 3. Prediksi laju Inflasi tahun 2017 untuk masing-masing bidang barang, yang dihitung berdasarkan data inflasi di Daerah selama 8 tahun terakhir Berdasarkan point 1), 2) dan 3) tersebut diatas maka standar satuan

harga

barang

dan

bahan

bangunan/konstruksi

diperhitungkan (dikalkulasikan) sebagai berikut: Standar Satuan Harga Barang = (Harga rata-rata barang di pasar

+

Inflasi+

Keuntungan

Pihak

Ketiga)


21


Laporan Akhir

BAB IV TEMUAN DATA DAN HASIL SURVEY DILAPANGAN Dalam Bab ini akan dipaparkan terkait tata niaga barang kebutuhan Pemerintah

Daerah

mulai

dari

Produsen

sampai

kemudian

bisa

dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah. Kemudian akan dipaparkan pula tentang proses yang dilakukan dalam menyusun Buku Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan/ Konstruksi ini mulai tahapan proses penentuan barang barang yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, format buku Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan/ Konstruksi, macam – macam bidang barang yang ada, daftar barang kebutuhan Pemerintah Daerah, dan hasil survey 4.1

TATA NIAGA BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH Pola Hubungan Antara Produsen, distributor dan Pemerintah

Kabupaten merupakan tata niaga atau sistem perdagangan barang yang merupakan kebutuhan pemerintah Kabupaten mulai dari produsen sampai ke Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan temuan data di lapangan tata niaga barang kebutuhan pemerintah Kabupaten ini melibatkan produsen, distributor/agen, rekanan/masyarakat/konsumen lain serta

Pemerintah

Kabupaten. Peran masing-masing pihak dalam tata niaga barang kebutuhan pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut : 1)

Produsen

adalah perusahaan yang memproduksi barang-barang

untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Biasanya produsen tidak memasarkan secara langsung barang yang diproduksinya ke pasar tetapi melalui distributor atau agen yang mendistribusikan atau memasarkan barang ke pasar.


22


2)

Laporan Akhir

Distributor/ Agen adalah suatu badan (biasanya berbentuk CV atau PT ) yang melakukan distribusi atau memasarkan barang kepada pasar. Distributor/agen merupakan konsumen tingkat pertama dari produsen yang mempunyai hubungan kebawah dengan konsumen kedua, yang terdiri atas pengecer, rekanan, masyarakat dan konsumen lainnya. Secara kuantitas biasanya barang yang dijual oleh distributor/agen ini dalam jumlah besar atau partai, akan tetapi terdapat beberapa distrbutor yang melayani penjualan dalam skala kecil atau eceran. Dalam kondisi terakhir ini fungsi distributor juga sebagai pengecer. Keberadaan Distributor/Agen ini biasanya di ibukota propinsi Jawa Timur yaitu di Surabaya dan sangat jarang berada di Kabupaten Madiun, dimana hal ini nantinya akan mempengaruhi penyesuaian

besarnya harga

perhitungan

antara

barang

biaya

tambahan

yang

dalam

diperoleh

dari

distributor/agen dengan pengecer. 3)

Pengecer/Sub Distributor merupakan konsumen tingkat kedua yang memperoleh barang dari distributor/agen dan mempunyai hubugan kebawah dengan konsumen ketiga, yang terdiri atas rekanan, masyarakat dan konsumen lainnya. Secara kuantitas biasanya barang yang dijual oleh pengecer/sub distributor ini dalam jumlah kecil. Keberadaan pengecer/sub distributor ini biasanya di ibukota Kabupaten termasuk Kabupaten Madiun

4)

Rekanan merupakan konsumen tingkat kedua atau ketiga yang memperoleh

barang

dari

distributor/agen

atau

pengecer

dan

mempunyai hubungan ke bawah dengan pemerintah Kabupaten. Fungsi rekanan dalam hal ini adalah sebagai penyedia barang dan jasa untuk proyek-proyek/ kegiatan pemerintahan. 5)

Masyarakat/Konsumen Lain merupakan konsumen tingkat kedua atau konsumen terakhir dari perusahaan yang memperoleh produk dari produsen. Masyarakat dan konsumen lain menjadi konsumen terakhir,


23


Secara

sistematik

tata

niaga

barang

Laporan Akhir

kebutuhan

Pemerintah

Kabupaten adalah sebagai berikut :

Produsen

Distributor/Agen

Distributor/Agen

Distributor/Agen

Rekanan

Masyarakat/ Konsumen Lain

Pengecer

Masyarakat/ Konsumen Lain

Pemerintah Kabupaten

Gambar 4.1 Tata Niaga Barang Kebutuhan Pemerintah Daerah

4.2

INFLASI Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat

secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Data inflasi yang akan dibahas adalah inflasi nasional, inflasi jenis barang wilayah Madiun, dan prediksi inflasi per bidang barang tahun 2017. Inflasi bidang barang di Kabupaten Madiun selama 7 tahun terakhir dapat dilihat dalam laju inflasi untuk kelompok barang di wilayah Karesidenan Madiun yang terbagi menjadi 7 kelompok barang yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan dan olahraga, dan kelompok transportasi dan komunikasi. Berdasarkan data dari BPS Jawa Timur selama 8 tahun terakhir laju inflasi kelompok barang dan sub kelompok barang di wilayah Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat, (LP4M) Universitas Airlangga

24


Laporan Akhir

Karesidenan Madiun secara umum mengalami peningkatan. Laju inflasi bidang barang secara umum meningkat paling tinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 13,27% dan yang paling rendah pada tahun 2015 sebesar 2,75 %. Secara lebih rinci laju inflasi per kelompok dan sub kelompok barang di Kota Madiun pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 terdapat pada tabel 4.1 dibawah. Tabel 4.1 Laju inflasi Kelompok Barang dan Sub Kelompok Barang di Wilayah Madiun Tahun 2007 sampai dengan 2015 No. 1

Kelompok dan Sub Kelompok Jenis Barang/ Jasa Umum

2007 6.75

2008 13.27

2009 3.4

2010 6.54

Madiun 2011 2012 3.49 3.51

2013 7.52

2104 7.9

2015 2.75

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bahan Makanan Padi-2an, Umbi-2an & hsl-nya Daging & hasilnya Ikan Segar Ikan Diawetkan Telur, Susu, dan hasilnya Sayur-2an Kacang-2an Buah-2an Bumbu-2an Lemak dan Minyak Bahan Makan lainnya

11.64 6.82 19.66 2.34 7.88 19.7 3.74 4.74 1.11 10.13 56.8 1.17

14.96 9.9 2.43 26.28 26.29 17.25 26.75 60.94 8.01 0.23 8.91 13.9

3.27 9.34 2.22 -6.04 4.83 -2.76 -9.38 -0.13 2.4 32.16 -7.18 4.47

17.98 22.07 -1.29 8.8 6.6 7.43 57.63 0.54 5.09 51.89 17.54 5.98

3.04 14.88 4.57 4.23 0.5 6.5 -1.79 9.87 4.13 -28.48 -3.13 4.68

4.39 0 12.9 4.63 -0.4 4.91 5.42 18.72 10.24 -2.12 -1.11 1.79

9.45 0.59 2.9 10.99 -1.07 6.88 4.14 7.34 17.62 43.87 2.69 10.39

7.02 6.81 4.74 13.56 8.74 13.5 9.46 1.82 0.47 2.88 7.57 5.6

1.05 0.91 11.45 10.84 -3.5 0.89 7.96 4.48 3.7 -21.57 -1.4 4.76

14 15 16 17

Mak. Jadi, Min., Rokok Makanan Jadi Minuman Yang Tidak Beralkohol Tembakau dan Min. Beralkohol

5.63 4.39 0.74 12.16

20.71 31.36 2.51 9.01

6.24 3.09 20.49 4.46

4.04 3.41 3.81 6.21

3.31 2.7 -1.19 9.2

4.21 1.45 9.27 7.73

8.68 10.23 3.56 8.87

10.06 11.53 7.81 7.26

6.43 5.6 6.5 8.73

18 19 20 21 22

Perumahan Biaya tempat tinggal bahan bakar, penerangan dan Air Perlengkapan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rumah Tangga

3.61 5.79 0.48 9.39 6.75

15.37 18.26 13.21 8.79 13.71

4.26 0.63 12.63 2.41 -0.68

4.6 3.46 7.44 0.012 3.67

4.39 7.24 0.12 5.1 5.13

3.34 4.82 0.1 3.6 5.84

5.97 8.12 3.55 3.37 5.17

7.91 5.04 17.42 8.18 3.6

3.78 2.66 4.91 4.32 5.59

23 24 25 26 27

Sandang Sandang Laki-laki Sandang Wanita Sandang Anak-anak Barang Pribadi dan sandang Lainnya

13.12 7.21 11.5 15.19 22.04

6.91 4.7 7.58 3.07 12.22

4.56 2.16 2.66 1.4 12.11

2.2 1.49 1.19 1.47 4.58

6.13 4.14 2.85 1.46 15.32

5.43 7.04 2.5 4.09 8.3

1.2 2.45 2.84 5.05 -4.05

3.75 6.16 4.46 7.3 -0.42

4.29 2.17 5.44 5.88 2.95

28 29 30 31 32

Kesehatan Jasa Kesehatan Obat-obatan Jasa perawatan jasmani perawatan jasmani dan Kosmetik

4.5 2.75 1.21 2.87 6.55

7.04 2.3 15.43 -0.18 9.79

2.89 0.02 7.82 0.1 3.86

0.92 0 1.84 1.48 1.22

1 0 4.38 6.33 6.44

2.24 0.88 1.92 6.95 2.82

3.28 3.92 1.25 4.88 3.51

7.32 3.29 9.54 3.05 9.77

5.08 4.3 3.86 6.51 6.47

33 34

Pend. Rekreasi dan O.R. Jasa Pendidikan

4.57 6.51

6.91 6.02

4.06 6.65

2.23 3.13

5.19 6.06

4.98 6.31

5.17 6.69

3.76 4.28

3.04 4.28


25


No. 35 36 37 38

Kelompok dan Sub Kelompok Jenis Barang/ Jasa Kursus-kursus/ Pelatihan Perlengkapan atau peralatan Pend. Rekreasi Olah raga

2007 13.94 0.46 1.65 3.91

2008 15.3 8.42 5.37 2.17

2009 0 3.96 0.64 0.02

2010 5.05 1.54 -0.2 0.94

39 40 41 42 43

Trans, Kom dan Jasa KEU. Transport Komunikasi dan Pengiriman Sarana dan Penunjang Transport Jasa Keuangan

1.36 0.76 0 13.03 0

8.94 13.04 -0.01 8.73 10.36

-1 -1.68 0 0.09 1.2

3.44 0.89 0 21.15 0

Laporan Akhir

Madiun 2011 2012 12.67 8.74 1.91 4.34 2.96 1.14 1.37 0.4 1.39 2.14 -0.03 0.9 0

0.74 1.1 0.12 0.11 3.72

2013 1.46 5.52 2.62 6.72

2104 4.21 2.81 3.61 3.4

2015 0.66 0.88 2.83 2.13

10.42 16.86 0.01 2.18 2.1

10.76 16.78 -0.33 1.74 13.1

-1.72 -3.37 -0.3 5.49 0

4.3 TINGKAT SUKU BUNGA DASAR KREDIT Berdasarkan surat edaran nomor 13/5/DPNP tanggal 8 Pebruari Tahun 2011 perihal transparansi Informasi Bunga Dasar Kredit (SBDK) (Prime Lending Rate), “Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) adalah bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi bank dalam menentukan bunga kredit yang diberikan kepada nasabah bank”. SBDK merupakan hasil perhitungan dari tiga komponen yakni harga pokok dana untuk kredit (HPDK), biaya overhead yang dikeluarkan bank dalam proses pemberian kredit, dan margin keuntungan (profit margin) yang ditetapkan untuk aktifitas perkreditan. SBDK belum termasuk premi resiko individual nasabah bank. Premi resiko mempresentasikan penilain bank terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitor yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan debitor, jangka waktu kredit, dan prospek usaha yang dibiayai. Komponen premi resiko tidak dimasukkan kedalam unsur SBDK dimaksudkan agar debitur melakukan langkah – langkah yang optimal untuk dapat menekan potensi resiko sehingga premi resiko yang dibebankan oleh bank dapat ditekan serendah mungkin. Adapun besaran tingkat suku bunga dasar kredit untuk setiap bank per april 2016 adalah seperti pada tabel 4.3 dibawah ini.


26


Laporan Akhir

Tabel 4.3 Tabel Tingkat Suku Bunga Dasar Kredit

Nama Bank

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk PT Bank Mandiri (Persero), Tbk PT Bank Central Asia, Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk PT Bank CIMB Niaga, Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk PT Bank Permata, Tbk PT Bank Internasional Indonesia, Tbk PT Bank Danamon Indonesia, Tbk PT Bank OCBC NISP, Tbk PT Bank Bukopin, Tbk Citibank NA PT Bank Mega, Tbk PT ANZ Panin Bank PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk PT Bank Commonwealth PT Bank Rabobank International Indonesia PT Bank Bumi Arta, Tbk

Suku Bunga Dasar Kredit (%) Korporasi

Ritel

Mikro

10.50 10.25 10.00 10.25 10.75 11.25 11.50 10.75 10.75 11.00 12.54 9.50 13.50 9.84 14.16 11.50 11.25 11.50

9.75 12.00 10.75 9.95 11.50 12.00 11.75 12.00 11.50 12.00 12.92 9.85 18.00 10.85 14.16 12.00 13.00 11.77

17.00 19.25 19.00 18.30 19.00 17.28 18.49 16.76

4.4 PROSES PENENTUAN KEBUTUHAN BARANG Jenis dan jumlah barang yang ada dipasaran sangat bervariasi dan banyak sekali, sehingga tahapan ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan jenis dan spesifikasi barang yang memang akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. Adapun proses penentuan kebutuhan barang ini didasarkan pada beberapa hal antara lain adalah sebagai berikut : 

Berdasarkan kebutuhan barang tahun sebelumnya, dimana jenis dan spesifikasi barangnya ada dalam buku Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan/ Konstruksi tahun 2016.



Berdasarkan masukan dari Dinas/Satker terkait. Terutama untuk item – item barang yang memang secara khusus digunakan oleh Dinas/Satker baik yang sudah ada jenis barangnya di buku Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan/ Konstruksi maupun untuk barang yang memang belum ada di buku Standar


27


Laporan Akhir

Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan/ Konstruksi di tahun sebelumnya. 

Mencari jenis barang baru. Untuk jenis – jenis barang tertentu dengan perkembangan yang sangat cepat, missal : alat – alat elektronika, alat computer, dll, maka yang dilakukan adalah dengan mensurvey jenis – jenis barang dengan spesifikasi yang terbaru.

Setelah itu kemudian barang – barang yang telah diidentifikasikan dibuatkan lembar kuisoner untuk dilakukan survey terhadap jenis barang tersebut dan juga harganya dilapangan oleh tim surveyor. 4.5 FORMAT BUKU STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN BANGUNAN/ KONSTRUKSI Barang – barang hasil survey ditulis dalam buku Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan/ Konstruksi dengan format tertentu seperti pada gambar 4.2 dibawah.

Gambar 4.2 Format buku standar satuan harga barang dan bahan bangunan/konstruksi


28




Laporan Akhir

Kode Barang, yang dimaksud kode barang disini adalah nomor kode barang yang penulisannya didasarkan pada penggolongan barang yang terbagi atas bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub – sub kelompok/jenis

barang.

Pembagaian

disini

didasarkan

pada

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Contoh penulisan kode barang adalah sebagai berikut : Pada Gambar 4.3 terlihat bahwa kode barang untuk Mesin ketik manual adalah 02.06.01.01.01.0000 dengan penjelasan dari kode barang tersebut seperti pada gambar 4.2 dibawah

Gambar 4.3 Pengkodean Barang

a. Nomor kode 02 : nomor kode golongan peralatan dan mesin. b. Nomor kode 06 : bidang alat kantor dan rumah tangga. c. Nomor kode 01 : kelompok alat kantor. d. Nomor kode 01 : sub kelompok mesin ketik. e. Nomor kode 01 : sub-sub kelompok/jenis barang f. Nomor kode 0000 : mesin ketik manual yang ke

Nama Barang, yang dimaksud adalah representasi dari nama barang yang ada dipasaran dan dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah. Contoh nama barang : sedan, tation wagon, computer, cangkul, semen, dll.



Merk/Ukuran, adalah spesifikasi dari suatu barang yang disebutkan pada kolom nama barang. Dengan adanya merk/ukuran ini maka akan dapat dibedakan barang yang satu dengan barang yang lain.


29




Laporan Akhir

Satuan, adalah ukuran barang per satuan harga. Misal : kg, unit, liter, buah, dll



Harga Satuan, adalah besarnya harga barang per satuan. Misal : Harga mesin ketik manual merk Olympia, sm-18 per unit adalah Rp. 2.637.200,00.

4.6 BIDANG BARANG Dalam standar harga barang disusun sesuai dengan permendagri no 17 tahun 2007. Diharapkan dengan klasifikasi ini akan mempermudah untuk pengelompokkan jenis barang dan mempermudah dalam pengelolaan barang daerah. Secara lebih detail klasifikasi jenis barang dalam standar harga barang adalah sebagai berikut : 1. ALAT-ALAT BESAR ALAT-ALAT BESAR DARAT 

Compacting Equipment



Mesin Proses

ALAT BANTU 

Pompa

2. ALAT BENGKEL ALAT BENGKEL BERMESIN 

Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi



Perkakas Konstruksi Logam Yang Berpindah



Perkakas Bengkel Kayu



Peralatan Las

ALAT BENGKEL TAK BERMESIN

3.



Perkakas Standard Tak Bermesin



Perkakas Bengkel Kerja



Peralatan Tukang-Tukang Besi



Peralatan Tukang Kayu

ALAT PERTANIAN ALAT PENGOLAHAN 

Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman


30




Alat Panen/ Pengolahan



Alat-alat Peternakan



Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian



Alat Prosesing



Alat Pasca Panen



Alat Produksi Perikanan

Laporan Akhir

ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/PANEN PENYIMPANAN

4.



Alat Pemeliharaan Tanaman



Alat Panen



Alat Penyimpanan



Alat Laboratorium

ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA ALAT KANTOR 

Mesin Ketik



Mesin Hitung/ Mesin Jumlah



Alat Reproduksi (Pengganda)



Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor



Alat Kantor Lainnya

ALAT RUMAH TANGGA 

Meubelair



Alat Pengukur Waktu



Alat Pembersih



Alat Pendingin



Alat Dapur



Alat Rumah Tangga Lainnya



Alat Pemadam Kebakaran

KOMPUTER 

Personal Komputer



Notebook



Peralatan Personal Komputer



Peralatan Jaringan


31


Laporan Akhir

MEJA DAN KURSI KERJA/ RAPAT PEJABAT

5.



Meja Kerja Pejabat



Meja Rapat Pejabat



Kursi Kerja Pejabat



Kursi Rapat Pejabat



Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat



Kursi Tamu di Ruang Pejabat



Lemari dan Arsip

ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI ALAT STUDIO 

Peralatan Studio Visual

ALAT TELEKOMUNIKASI  6.

Alat Komunikasi Telephone

ALAT-ALAT KEDOKTERAN ALAT KEDOKTERAN 

Alat Kedokteran Umum



Alat Kedokteran Gigi



Alat Kedokteran Keluarga Berencana



Alat Kedokteran Mata



Alat Kedokteran THT



Alat Rontgen



Alat Farmasi



Alat Kedokteran Bedah



Alat Kesehatan kebidanan dan Penyakit Kandungan



Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam



Poliklinik Set



Alat Kedokteran Gawat Darurat

ALAT KESEHATAN 

Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis



Alat Kesehatan Umum


32


7.

Laporan Akhir

ALAT LABORATORIUM UNIT-UNIT LABORATORIUM 

Alat Laboratorium Kimia Air



Alat Laboratorium Umum A



Alat Laboratorium Kedokteran



Alat Laboratorium Mocribiologi

ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH 

Alat Peraga : Bidang Studi Matematika



Alat Peraga : Bidang Studi IPA Dasar



Alat Peraga : Bidang Studi IPA Lanjutan



Alat Peraga : Bidang Studi IPA Menengah



Alat Peraga : Bidang Studi IPA Atas



Alat Peraga: Bidang Studi Kesenian



Alat Peraga Pendidikan



Harga Satuan Kit SD



Alat Praktek dan Peraga TK

8. BUKU PERPUSTAKAAN BUKU 

Agama



Ilmu Bahasa



Matematika dan Pengetahuan Alam



Ilmu Pengetahuan Praktis



Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga



Geografi, Biografi, dan Sejarah



Seri Lingkungan

BARANG-BARANG PERPUSTAKAAN  9.

Peta

BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN 

Alat Kesenian



Alat Olah Raga



Tanda Penghargaan


33


Laporan Akhir

10. HEWAN DAN TERNAK SERTA TANAMAN HEWAN 

Binatang Ternak



Binatang Unggas



Binatang Ikan

TANAMAN 

Tanaman Perkebunan dan Kehutanan



Tanaman Holtikultura



Tanaman Pelindung



Tanaman Obal Keluarga

TANAMAN HIAS DAN MATERIAL PERLENGKAPANNYA 

Tanaman Penutup Tanah



Tanaman Penutup Tanah Berbunga



Tanaman Dalam Ruang



Tanaman Perdu/ Semak



Tanaman Merambat



Tanaman Exotis A



Tanaman Exotis B



Tanaman Border



Tanaman Pohon Pelindung



Tanaman Jenis Palm



Tanaman Bambu/ Cemara



Bunga Potongan



Material Pelengkap



Pupuk dan Material Lainnya



Pestisida

11. BARANG PERSEDIAAN DAN BARANG PAKAI HABIS BARANG PAKAI HABIS 

Bahan Bangunan dan Konstruksi

SUKU CADANG 

Suku Cadang Alat Angkutan Darat



Suku Cadang Peralatan Lain

ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR 

Alat Tulis Kantor


34




Kertas dan Cover



Bahan Cetak



Bahan Komputer



Perabotan Kantor



Alat Listrik



Peralatan Lalu Lintas



Pakaian Dinas

Laporan Akhir

PERPIPAAN 

Pipa PVC/ UPVC

MAKANAN/MINUMAN 

Hasil Pertanian/Perkebunan dan Hasil Peternakan/Perikanan



Hasil Olahan Makanan dan Minuman Jadi

12. BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN DAN BIAYA SEWA BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN 

Biaya Publikasi



Biaya Dokumentasi BIAYA SEWA



Sewa Alat Konstruksi



Sewa Tempat



Sewa Alat Transportasi



Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.7 HASIL SURVEY DI LAPANGAN Collecting Data atau pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang dilakukan dalam penyusunan standar harga barang.

Pada tahap

pengumpulan data dilakukan pengumpulan data yang terkait dengan harga dan spesifikasi barang di pasar sesuai dengan daftar barang yeng telah diidentifikasi. Collecting data dilakukan dengan metode purposive random samping dimana responden dipilih sesuai dengan bidang barang. Collecting data dilakukan selama 2 (Dua) bulan, yaitu mulai awal bulan juni sampai akhir bulan juli tahun 2016. Secara umum wilayah survey harga barang meliputi wilayah Madiun dan sekitarnya serta wilayah yang lain untuk barang-barang yang respondenya tidak ada di Madiun seperti alat kedokteran dan alat berat. Selain survey secara langsung dilapangan, survey


35


Laporan Akhir

juga dilakukan melalui internet. Contoh barang yang disurvey di Madiun adalah bahan bagunan. Survey dilakukan dibeberapa toko bagunan yang ada di daerah Madiun seperti UD. Banjar yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono 2A, Madiun, Toko Sumber Makmur yang beralamat di Jalan Raya Ponorogo Madiun, Toko Kaca Mustika Indah yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No 14 Madiun, PT. Selo Manunggal Sejati yang beralamat di Jalan Raya Ponorogo Madiun, CV. Sani Semi yang beralamat di Glonggong Dolopo Madiun, UD Restu Mama yang beralamat di jl. Setya Budi no. 71 Madiun, Toko Pelangi yang beralamat di Jl. H. Agus Salim 192 Madiun, Star Genteng Kaibon yang beralamat di Jalan Raya Ponorogo Madiun, UD. Bina Remaja yang beralamat di Jl. Tanjung Manis No. 27 Manis Rejo Madiun, Toko Istana Keramik yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 32 Madiun, Sari Gunung Keramik yang beralamat di Jalan Raya Ponorogo Madiun,

UD.

Karya Daha yang berlamat di Jl. Mayjend Pandjaitan no. 36 Madiun, Toko Tiga Jaya yang beralamat di Jl Kol. Mahardi Madiun, UD. Berkat Abadi yang beralamat di Jl. Tanjung Raya no. 43 Madiun dan TB PErdana yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman no. 176 Caruban, serta toko bangunan dibeberapa tempat lainnya. Contoh barang – barang yang dilakukan survey di luar daerah Madiun, yaitu di Surabaya adalah peralatan komputer dan peralatan elektronik yang dilakukan survey dibeberapa tempat antara lain di Toko Elektronik Hartono dan Toko Komputer Anugrah Pratama serta dibeberapa toko lainnya.


36


Laporan Akhir

BAB V ANALISA PERHITUNGAN Analisa

perhitungan

merupakan

proses

perhitungan

dalam

penentuan standar satuan harga barang dan bahan bangunan/ konstruksi sehingga didapatkan harga satuan barang yang masih relevan untuk digunakan pada tahun Anggaran 2017 yang akan berjalan. Penentuan standar satuan harga barang dan bahan bangunan/ konstruksi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2017 untuk barang non bangunan dan barang konstruksi secara umum memperhatikan dan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut : 5.1

HARGA DASAR Harga dasar merupakan harga rata-rata dari harga pasar wajar yang

berlaku yang diperoleh dari beberapa perusahaan penjual barang yang bersangkutan.

Karena

merupakan

harga

rata-rata,

maka

sangat

dimungkinkan adanya perbedaan antara harga dasar dengan harga individual pada penjual tertentu. Perbedaan tersebut dapat positif atau negatif, lebih rendah atau justru lebih tinggi. Di samping itu, terjadinya perbedaan juga dimungkinkan karena adanya bias yang disebabkan oleh teknik pengambilan sampel (sampling) yang dilakukan, karena tidak mungkin memperoleh data secara sensus yakni dari semua penjual setiap barang yang ditetapkan standarnya. Proses untuk mendapatkan harga dasar yang akan digunakan untuk menentukan harga satuan adalah sebagai berikut : 1. Melakukan analisa terhadap harga hasil survey dilapangan. Analisa dilakukan terhadap kewajaran harga dengan membandingkan harga hasil survey yang satu dengan harga hasil survey yang lainnya untuk item barang yang sama. Harga hasil survey dimungkinkan adanya perbedaan, sehingga untuk harga yang nilai perbedaannya ekstrim baik jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari harga survey yang Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat, (LP4M) Universitas Airlangga

37


Laporan Akhir

lainnya, maka harga ini akan dibuang atau tidak digunakan dalam proses perhitungan harga dasar. 2. Harga survey yang telah dianalisa kewajaran harganya kemudian dicari rata-ratanya. Hasil dari harga rata – rata inilah yang kemudian akan digunakan sebagai harga dasar. 5.2

INFLASI Perkiraan laju inflasi di wilayah madiun tahun 2016 dan 2017

dilakukan berdasarkan data laju inflasi kelompok barang dan sub kemompk barang di wilayah Madiun tahun 2008 sampai dengan 2015 (Tabel 4.1) dengan menggunakan metode peramalan polinomial pangkat lima. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik data inflasi untuk masingmasing sub kelompok barang dimana pola datanya tidak liner. Besarnya inflasi barang yang terdapat dalam standar satuan harga barang

dan

bahan

bangunan/

konstruksi

ini

ditentukan

dengan

pertimbangan sebagai berikut : 1. Data inflasi yang didapatkan dari BPS jawa Timur tidak mencakup semua kelompok barang dan sub kelompok barang, maka inflasi untuk kelompok barang dan sub kelompok barang di standar harga satuan barang kebutuhan pemerintah dan analisa harga satuan kegiatan konstruksi yang belum tercakup dalam data inflasi tersebut menggunakan data laju inflasi untuk kelompok barang dan sub kelompok barang umum. 2. Penyusunan standar satuan harga barang dan bahan bangunan/ konstruksi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan pada awal bulan mei sampai bulan september tahun 2016 padahal penggunaan buku standar satuan harga barang dan bahan bangunan/ konstruksi adalah sampai akhir Tahun Anggaran 2017, sehingga penentuan inflasi yang digunakan adalah setengah dari inflasi tahun 2016 ditambah dengan inflasi untuk tahun 2017. Berdasarkan dari dua point diatas maka besarnya inflasi yang digunakan dalam standar satuan harga barang dan bahan bangunan/ Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat, (LP4M) Universitas Airlangga

38


Laporan Akhir

konstruksi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2017 adalah seperti pada tabel 5.1 dibawah. Tabel 5.1 Prediksi Inflasi standar satuan harga barang dan bahan bangunan/konstruksi NO 1

KELOMPOK BARANG ALAT BERAT * Semua

2

7.113%

ALAT PERTANIAN * Semua

4

7.113%

ALAT BENGKEL * Semua

3

INFLASI

7.113%

ALAT KANTOR RUMAH TANGGA * Alat Rumah Tangga

5.129%

* Alat Elektronik

5.129%

5

ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI

7.113%

6

ALAT KEDOKTERAN

7.555%

7

ALAT LABORATORIUM * Alat Lab

7.113%

* Peraga Sekolah

5.232%

8

BUKU PERPUSTAKAAN

0.000%

9

KEBUDAYAAN * Alat Musik

7.113%

* Alat Olahraga

4.086%

10

HEWAN TANAMAN

7.113%

11

BAHAN * Bahan Bangunan

12

13

16

* Kendaraan

7.113%

* Bahan Bakar

7.113%

BAHAN KEGIATAN KANTOR * Alat Tulis Kantor

6.812%

* Bahan Cetak

6.812%

* Alat Listrik

7.113%

* Alat/Bahan Kebutuhan Kantor

6.812%

* Rambu

7.113%

* Pakaian

7.113%

PERPIPAAN * Pipa

15

16

7.113%

SUKU CADANG

7.113%

NATURA/MAKANAN * Makanan Jadi

7.445%

* Bahan Makanan

6.265%

SEWA

7.113%


39


5.3

Laporan Akhir

KEUNTUNGAN Variabel penyusun dalam standar satuan harga barang dan bahan

bangunan/ konstruksi adalah harga dasar, inflasi, dan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud disini adalah keuntungan yang diharapkan oleh pihak ketiga, yaitu sejumlah keuntungan yang diharapkan apabila rekanan atau pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa. Pihak ketiga atau rekanan dalam proses melakukan pengerjaan proyek maka akan membutuhkan modal usaha. Salah satu cara dari pihak ketiga atau rekanan untuk mendapatkan modal adalah dengan melalui pinjaman kepada pihak perbankan. Sehingga besarnya nilai suku bunga dasar kredit yang dikeluarkan oleh pihak perbankan akan berpengaruh terhadap penediaan modal usaha tersebut. Menurut

Kasmir

(2008:137-140),

faktor-faktor

utama

yang

mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga diantaranya adalah : 1. Jangka Waktu Faktor jangka waktu sangat menentukan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko macet di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, bunganya relatif rendah. 2. Reputasi Perusahaan Reputasi perusahaan juga sangat menentukan suku bunga terutama untuk bunga pinjaman. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil. 3. Jaminan Pihak Ketiga Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya apabila pihak yang memberikan jaminan bonafide, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik, maupun loyalitasnya


40


Laporan Akhir

terhadap bank, bunga yang dibebankan pun juga berbeda. Begitu pun sebaliknya. Adapun besarnya suku bunga dasar kredit untuk beberapa bank yang ada di Indonesia per bulan april 2016 adalah seperti pada tabel 4.3. Dari tabel 4.3 tersebut dapat dilihat bahwa besarnya suku bunga dasar kredit korporasi untuk beberapa bank di Indonesia berkisar antara angka 9,5 – 14,16 % per tahun. Dalam

sekali

pengerjaan

proyek,

pihak

ketiga

atau

rekanan

memerlukan waktu kurang lebih 5-6 bulan, sehingga dengan memberikan keuntungan kepada pihak ketiga sebesar 5 % masih dalam kewajaran. 5.4

PROSES PENENTUAN HARGA SATUAN Penentuan standar satuan harga barang dan bahan bangunan/

konstruksi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2017 untuk barang non bangunan dan konstruksi secara umum memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Harga barang yang di pasar pada saat ini 2. Keuntungan, dan inflasi. 3. Berdasarkan butir 1 dan 2 diatas, maka standar satuan harga barang dan bahan bangunan/ konstruksi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun

Anggaran

2017

diperhitungkan

(dikalkulasikan)

sebagai

berikut: i.

Faktor Keuntungan sebesar 5 %

ii.

Laju Inflasi untuk masing-masing bidang barang dihitung berdasarkan prediksi yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia.

Sehingga besarnya faktor penyesuai untuk masing-masing bidang barang adalah adalah sebagai berikut :


41


Laporan Akhir

Tabel 5.2 Faktor Penyesuai Untuk Masing – Masing Bidang Barang Tahun 2017

NO 1

KELOMPOK BARANG

KEUNTUNGAN

7.113%

5%

TOTAL

ALAT BERAT * Semua

2

INFLASI

7%

ALAT BENGKEL * Semua

12.113%

7.113%

5%

12.113%

7.113%

5%

12.113%

* Alat Rumah Tangga

5.129%

5%

10.129%

* Alat Elektronik

5.129%

5%

10.129%

5

ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI

7.113%

5%

12.113%

6

ALAT KEDOKTERAN

7.555%

5%

12.555%

7

ALAT LABORATORIUM * Alat Lab

7.113%

5%

12.113%

3

ALAT PERTANIAN * Semua

4

ALAT KANTOR RUMAH TANGGA

* Peraga Sekolah

5.232%

5%

10.232%

8

BUKU PERPUSTAKAAN

0.000%

0%

0.000%

9

KEBUDAYAAN * Alat Musik

7.113%

5%

12.113%

* Alat Olahraga

4.086%

5%

9.086%

10

HEWAN TANAMAN

7.113%

5%

12.113%

11

BAHAN 7.113%

5%

12.113%

* Kendaraan

7.113%

5%

12.113%

* Bahan Bakar

7.113%

5%

12.113%

* Alat Tulis Kantor

6.812%

5%

11.812%

* Bahan Cetak

6.812%

5%

11.812%

* Alat Listrik

7.113%

5%

12.113%

* Alat/Bahan Kebutuhan Kantor

6.812%

5%

11.812%

* Rambu

7.113%

5%

12.113%

* Pakaian

7.113%

5%

12.113%

7.113%

5%

12.113%

* Makanan Jadi

7.445%

5%

12.445%

* Bahan Makanan

6.265%

5%

11.265%

SEWA

7.113%

5%

12.113%

* Bahan Bangunan 12

13

16

SUKU CADANG

BAHAN KEGIATAN KANTOR

PERPIPAAN * Pipa

15

16

NATURA/MAKANAN


42


Laporan Akhir

Standar harga satuan sebagaimana tertuang dalam hasil pengkajian (buku standar harga satuan yang telah disesuaikan) mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut: 1.

Harga satuan merupakan harga tertinggi yang diperkenankan dalam rangka pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

2.

Disusun berdasarkan kondisi riil pada saat survei dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kenaikan harga ratarata. Bila di kemudian hari ternyata terjadi kenaikan harga yang jauh melebihi kenaikan harga rata-rata, dan hal itu berlaku secara nasional, regional, maupun lokal yang dikuatkan dengan keputusan pihak yang berkompeten, maka harga yang tertera dalam buku ini perlu disesuikan dengan kenaikan tersebut.

3.

Tidak tertutup kemungkinan adanya penawaran harga yang lebih rendah dari standar harga yang telah ditetapkan, karena adanya tuntutan tingkat keuntungan yang lebih rendah dari yang diasumsikan. Penawaran yang lebih rendah tidak melanggar standar harga ini.

4.

Dalam hal terdapat penawaran harga yang lebih rendah dari harga dasar, maka perlu diperhatikan beberapa hal, yakni masalah kualitas barang dan legalitas barang tersebut. Untuk menjamin hal tersebut maka pengadaan barang harus dilakukan secara terbuka, fair, dan dalam kondisi persaingan yang sehat.

5.

Standar harga ini berlaku untuk periode tahun 2017. Sedangkan untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan penelitian dan survei tersendiri dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan faktor penyesuai, misalnya: -

Laju inflasi setiap sektor Harga bahan bakar (BBM) minyak serta faktor produksi (input) lainnya seperti tarif dasar listrik (TDL) dan UMR.

-

Nilai tukar rupiah khususnya terhadap Dollar Amerika (USD). Beberapa barang tertentu, baik sebagian maupun


43


Laporan Akhir

seluruhnya, boleh jadi didatangkan (diimport) dari luar negeri

yang

harganya

diukur

dan

dinilai

dengan

menggunakan USD. 5.5

DINAMIKA PERUBAHAN HARGA SATUAN BARANG ANTARA TAHUN ANGGARAN 2016 DAN TAHUN ANGGARAN 2017

Seiring berjalannya waktu, maka perubahan harga barang dipasaran tidak dapat dihindari lagi. Hal ini disebabkan karena berubahnya faktor – faktor yang mempengaruhi perubahan harga suatu barang di tengah masyarakat. Mulai dari faktor inflasi, faktor penawaran dan permintaan, faktor nilai tukar mata uang, sampai pada factor politik di di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian perubahan harga yang terjadi pada buku standar harga satuan barang tidak dapat dihindari lagi. Dimana kenaikan antara setiap bidang dan jenis barang bervariasi antara satu sama lainnya. Berikut ini akan ditampilkan beberapa item barang yang mengalami perubahan harga, baik yang mengalami kenaikan maupun yang mengalami penurunan harga. Harga satuan untuk bidang barang bahan bangunan dan konstruksi secara umum mengalami kenaikan dan juga ada yang tetap seperti pada tahun sebelumnya, seperti dalam grafik dibawah 5.1 ini persentase kenaikan harga bahan bangunan tahun 2017 terhadap 2016 45.00%

Persentase Kenaikan Harga (%)

40.00%

a=40.22%

35.00%

b=33.25% c=31.18%

30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950 1000

Item Barang

Grafik 5.1 Persentase kenaikan harga satuan bahan bangunan tahun 2017 terhadap tahun 2016


44


Laporan Akhir

Dari grafik 5.1 diatas dapat kita lihat bahwa untuk item bahan bangunan secara umum mengalami kenaikan. Dimana kenaikan secara rata – rata berada diwabah angka 10 % dari harga tahun 2016. Namun ada beberapa item barang yang mengalami kenaikan melebihi 10% yaitu diantaranya adalah seperti yang ditunjukkan pada titik (a), yaitu item barang tiang pancang persegi ukuran 25 cm x 25 cm dengan panjang 6 meter beton k450 yang mengalami kenaikan sebesar 40,22% dari harga di tahun 2016. Item barang lainnya yang mengalami kenaikan adalah item barang tiang pancang persegi ukuran 20 cm x 20 cm dengan panjang 6 meter beton k500 yang mengalami kenaikan sebesar 33,25% dari harga tahun anggaran 2016, seperti yang ditunjukkan pada titik (b) pada grafik diatas. Pada titik (c) menggambarkan kenaikan barang sebesar 31,18% dari harga tahun anggaran 2016 yaitu item barang tiang pancang persegi ukuran 25 cm x 25 cm dengan panjang 6 meter beton k500. Untuk sebagian barang lagi tidak mengalami kenaikan ayau dalam artian harganya masih stabil dikisaran harga tahun sebelumnya. Untuk mengetahui secara lebih detail beberapa harga bahan utama yang digunakan didalam proses konstruksi yang mengalami perubahan harga, maka akan ditampilkan perubahan harganya pada pembahasan dibawah ini. Untuk perubahan harga satuan pasir dan tanah dapat dilihat seperti pada grafik 5.2 dan 5.3 dibawah. persentase perubahan harga pasir dan tanah

persentase perubahan harga

8.00%

7.36%

7.58% 6.91%

6.65%

7.00% 6.00% 5.00% 4.00%

3.52%

3.00% 2.00% 1.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Pasir, Beton Pasir, Pasang Pasir, Sirtu Tanah Urug Pasir, Urug / Padas / Tanah Liat

Tanah, Pasir, Tailing Timbunan

Tanah, Tanam

Grafik 5.2 Persentase perubahan harga pasir dan tanah tahun 2017 terhadap tahun 2016 Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat, (LP4M) Universitas Airlangga

45


2016 350,000

321,339

2017

314,950 287,450

300,000 299,300

Harga Barang (Rp)

Laporan Akhir

294,600

250,000

224,950

200,000

217,300

287,450 197,950

150,000

109,100

184,000

126,500 126,500

100,000 102,300

50,000

23,000

-

23,000

Pasir, Beton Pasir, Pasang Pasir, Sirtu

Tanah Urug Pasir, Urug / Padas / Tanah Liat

Tanah, Pasir, Tailing Timbunan

Tanah, Tanam

Grafik 5.3 Perbandingan harga pasir dan tanah tahun 2017 dan tahun 2016

Dari ke kedua grafik diatas (grafik 5.2 dan 5.3) dapat kita lihat bahwa ada beberapa item barang yang mengalami kenaikan harga dan beberapa yang lainnya harganya tetap dari tahun sebelumnya. Item yang mengalami kenaikan harga diantara adalah pasir beton, dimana item barang ini mengalami kenaikan harga sebesar 7,36 % dari harga di tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 299.300,- per m3 naik menjadi Rp. 321.339,- per m3 di tahun anggaran 2017. Pasir pasang juga mengalami kenaikan sebesar 6,91% yaitu dari harga Rp. 294.600,- per m3 di tahun anggaran 2016 naik menjadi Rp. 314.950,- per m3 di tahun anggaran 2017. Sedangkan untuk harga pasir sirtu harga naik dari harga di tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 217.300,- per m3 naik menjadi sebesar Rp. 224.950,- per m3 di tahun anggaran 2017 dimana kenaikan adalah sebesar 3,52 %. Untuk tanah urug/ padas/ tanah liat juga mengalami kenaikan sebesar 6,65 % yaitu naik dari harga Rp. 102.300,- per m3 di tahun anggaran 2016 menjadi sebesar Rp. 109.100,- per m3 di tahun anggaran 2017. Sedangkan untuk item barang pasir urug harga ditahun anggaran 2016 dan 2017 masih tetap sama di harga Rp. 126.500,- per m3. Demikian juga dengan tanah timbunan dan pasir tailing harganya masih sama dengan harga di tahun anggaran 2016.


46


Laporan Akhir

Sedangkan perubahan harga pada item paving dapat dilihat dalam grafik 5.4 dan 5.5 dibawah ini.

Persentase Perubahan Harga

persentase perubahan harga paving 9.05% 9.04% 10.00% 9.00% 8.00% 6.58% 6.58% 6.30% 6.01% 6.01% 7.00% 6.00% 4.84% 4.97% 4.84% 4.51% 4.51% 5.00% 3.51% 3.51% 4.00% 2.74% 2.04% 2.04% 3.00% 2.00% 0.00% 0.00%0.00% 1.00% 0.00%

Grafik 5.5 Persentase perubahan harga paving tahun 2017 terhadap tahun 2016

2016

2017

140,000 115,000

harga barang (Rupiah)

120,000 100,000 80,000 60,000 40,000

95,600 84,400

95,600 84,400 78,750 78,750 77,750 73,150 73,150 67,500 67,500 89,700 89,700 61,900 61,900 80,500 80,500 75,350 75,350 71,300 69,000 69,000 66,150 66,150 59,800 59,800

115,000

31,350

20,700 16,900 11,250 6,750 28,750 20,700 16,100 10,950 6,350

20,000 -

14,950 14,950

Grafik 5.5 Perbandingan harga paving tahun 2017 dan tahun 2016


47


Laporan Akhir

Dari kedua grafik diatas (5.4) dan (5.5) terlihat bahwa item barang paving secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan tertingginya adalah sebesar 9,05 % dari harga sebelumnya yaitu jenis paving uskup yang mengalami perubahan dari harga sebesar Rp. 71.300,- per m2 naik menjadi sebesar Rp. 77.750,- per m2 di tahun 2017. Sedangkan kenaikan dengan persentase yang hampir sama juga terjadi pada kanstain Uk. 35 x 15 x 50 cm profil yang mengalami kenaikan sebesar 9,04% dari harga di tahun 2016 sebesar Rp. 28.750,- per buah menjadi sebesar Rp. 31.350,- per buah. ada bebrapa item paving yang tidak mengalami perubahan harga dibanding dengan tahun sebelumnya diantara grass block per buah, kanstein kecil ukuran 17,5 x 15 x 40 cm, dan grass block per m2. Sedangkan item paving lainnya mengalami kenaikan secara beragam berkisar mulai dari 2,04 % sampai 6,58 %. Untuk perubahan harga pada item perpipaan dapat dilihat dalam grafik 5.6 dibawah ini. persentase kenaikan harga pipa 14.00% a=12.821%

12.00%

b=12.500%

10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 0

20

40

60

80

100

120

140

160 180 Item Barang

200

220

240

260

280

300

320

Grafik 5.6 Persentase perubahan harga pipa tahun 2017 terhadap tahun 2016

Dari grafik 5.6 diatas dapat kita lihat bahwa item pipa secara umum mengalami kenaikan, meskipun ada juga yang harganya tetap seperti di tahun sebelumnya. Kenaikan terbesar adalah sebesar 12,821 % seperti pada titik (a) pada grafik diatas dimana item barangnya adalah socket maspion Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat, (LP4M) Universitas Airlangga

48


Laporan Akhir

AW 1”. Sedangkan kenaikan tertinggi kedua adalah Tee Maspion TS ¾” yang mengalami kenaikan sebesar 12,5%. secara umum dibagian awal grafik yaitu item barang 0 – 80 mengalami kenaikan antara 8 – 10 %, dimana item barangnya adalah jenis pipa pvc. Sedangkan item barang 80 sampai 220 yang tidak mengalami perubahan harga adalah jenis pipa galvanis, pipa stainless, dan beberapa asesoris pipa. Sedangkan pada item barang 220 dampai dengan 260 yang mengalami kenaikan adalah asesoris pipa socket dan beberapa asesoris lainnya.


49

Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Bahan Bangunan/ Konstruksi

Laporan Akhir

DAFTAR PUSTAKA

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak; “Akuntansi Sektor Publik”; 2002; Penerbit Andi Offset, Yogyarkata. Prof. Mudrajat Kuncoro, Ph.D; “Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi”; 2014; Penerbit Erlangga; Jakarta. Lexy J. Moleong; “Metode Penelitian Kualitatif’; 2009; Penerbit Remaja Rosdakarya; Bandung. Arikunto, Suharsimi; “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Kelima”; 2006; Penerbit Riheka Cipta, Jakarta. Anton Hermanto, Gunawan, SE.,MA.; “Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia”; 1991; Penerbit Gramedia Pustaka Utama; Jakarta. -----------; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; -----------; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; -----------; Perpres RI nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Masyarakat (LP4M) Universitas Airlangga

50

KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN

Recommend Documents