Term of Reference WORKSHOP KONSOLIDASI DAN STRATEGI ADVOKASI UNTUK AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA The Acacia Jakarta, 17 – 18 Juni 2009
1. Latar Belakang Menurut perkiraan warga Indonesia yang saat ini bekerja diluar negeri mencapai 6 juta jiwa dan 80 persen dari jumlah tersebut adalah buruh/pekerja migran perempuan. Pada tahun 2008 pemerintah telah mengirim 748.000 buruh/pekerja migran atau naik 7,5% dari jumlah tahun 2007 sebesar 696.746 orang. Dari “bisnis” pengiriman buruh/pekerja migran Indonesia (selanjutnya disebut BMI/TKI), remitansi yang mengalir ke Indonesia sepanjang tahun 2008 sebesar US$ 8,6 milyard atau sekitar Rp. 100 trilyun. Pengiriman buruh/pekerja migran Indonesia ke luar negeri juga menjadi katup pengaman bagi problem ketenagakerjaan ini. Menurut BPS, angka pengangguran saat ini ada sekitar 9 juta pengangguran terbuka serta 40 juta pengangguran terselubung dan penempatan buruh migran menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran dalam negeri Wahyu Susilo, aktivis pembela hak-hak buruh migran dalam Workshop ”The Impact of Financial Crisis on Migrant’s” di Bali beberapa waktu yang lalu menyatakan BMI/TKI menjadi ”tumbal” dan penopang Indonesia untuk bertahan dari krisis global. Pemerintah bahkan menargetkan peningkatan perolehan remitansi dari Rp. 100 trilyun (8,6 milyard US Dollar) di tahun 2008 menjadi Rp. 186 trilyun rupiah (15 milyard US Dollar) pada tahun ini. Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah telah membentuk Tim Kajian Amandemen Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut UU 39/2004 PPTKILN) untuk merubah pasalpasal yang dianggap “menghambat” bisnis pengiriman TKI/BMI. Wajar jika dalam prosesnya kemudian tidak melibatkan Serikat/NGO buruh migran sebagai pihak yang paling berkepentingan. Alasan pembentukan Tim Kajian Amandemen UU 39/2004 PPTKILN sebagai upaya meningkatkan perlindungan terhadap BMI adalah muslihat belaka. Langkah itu, sejatinya adalah memenuhi kepentingan pengerah tenaga kerja swasta (PJTKI) untuk lebih mudah “memobilisasi” dan “mengekspor” buruh/pekerja migran.
1
Bagi Migrant CARE dan organisasi pembela buruh/pekerja migran lainnya, amandemen UU 39/2004 PPTKILN mensyaratkan adanya framework perlindungan buruh/pekerja migran yang komprehensif dengan meratifikasi/mengadopsi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families) 1990 beserta Instrumen Internasional lainnya, sehingga tidak hanya menjadi payung perlindungan di dalam negeri tapi juga bisa dioperasionalisasikan di negara tujuan migrasi. Hal ini sesuai dengan rekomendasi United Nations Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, Mr. Jorge A. Bustamante dalam kunjungannya ke Indonesia, 12 – 21 Desember 2006 agar pemerintah Indonesia memasukkan Konvensi Internasional Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dan standar HAM Internasional lainnya yang terkait dengan ketenagakerjaan kedalam hukum/legislasi nasional. Paradigma dan substansi dari UU 39/2004 PPTKILN harus dirubah. Selain terfokus pada aspek bisnis dan eksploitasi, undang-undang ini telah mengabaikan beberapa hal penting semisal persoalan diskriminasi terhadap buruh/pekerja migran, keberadaan 90 % buruh/pekerja migran perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan kerentanan buruh migran dalam menghadapi kekerasan serta perbudakan. Selain itu UU 39/2004 PPTKILN juga tidak mengatur tentang keberadaan dan peran serikat buruh/pekerja migran, mekanisme penyelesaian perselisihan dll. Amandemen UU 39/2004 PPTKILN juga harus menjawab persoalan pokok perlindungan dan peningkatan kesejahteraan buruh migran ketimbang menjadi agenda untuk menjalankan persyaratan (conditionality) lembaga keuangan internasional yang mendikte kebijakan perburuhan nasional. Seperti juga sektor ekonomi yang lain (pertanian, pertambangan, sumberdaya air), pada sektor penempatan buruh migran juga menjadi bagian dari persyaratan lembaga keuangan internasional (IMF dan World Bank). Setidaknya ini tercermin dalam dua dokumen penting yang sekarang ini menjadi acuan pokok kebijakan makro ekonomi Indonesia. Dokumen pertama adalah, dokumen Post Program Monitoring IMF (Inpres No. 5/2003). Didalam dokumen ini, masalah penempatan buruh migran didorong untuk diintensifkan sebagai bagian dari mobilisasi devisa. Devisa yang masuk dari buruh/pekerja migran diharapkan dapat memantapkan neraca pembayaran dan mendorong kecukupan devisa. Dokumen kedua adalah Inpres No. 3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, bagian IV point B dari kebijakan Ketenagakerjaan ini, pemerintah akan menyusun draft perubahan UU 39/2009 PPTKILN, terutama menghilangkan syarat Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) wajib memiliki unit pelatihan kerja untuk mendapatkan Surat Izin PPTKIS. Instrumen ini merupakan desakan World Bank sebagaimana
2
yang disampaikan dalam 2 kali forum CGI (tahun 2005 dan 2006). Pemerintah RI diharapkan mengubah UU 39/2004 PPTKILN terutama untuk pasal-pasal yang dianggap menghambat iklim investasi penempatan buruh/pekerja migran. Dalam masalah buruh/pekerja migran Indonesia, Jelas sekali terlihat bahwa conditionality yang dipersyaratkan IMF dan World Bank atau juga Asian Development Bank (ADB) adalah mobilisasi remitansi dan kelancaran investasi, dan sama sekali mengabaikan perlindungan buruh/pekerja migran. Amandemen UU 39/2004 PPTKILN juga harus membawa semangat dari Deklarasi ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2004 di Jakarta, Deklarasi ASEAN Anti Perdagangan Perempuan dan Anak tahun 2004 di Vientien-Laos, Deklarasi ASEAN untuk Perlindungan Buruh/Pekerja Migran tahun 2007 di Cebu-Philipina, serta Rekomendasi Umum CEDAW tentang buruh migran perempuan. Melihat urgensi amandemen UU 39/2004 PPTKILN, Migrant CARE bersama dengan Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Institute for National and Democratic Studies (INDIES) dan The Institute for Ecosoc Rights berinisiatif menyelenggarakan Workshop selama dua hari guna mendapatkan rumusan dalam penyusunan legal drafting amandemen UU 39/2004 PPTKILN untuk PERLINDUNGAN BURUH/PEKERJA MIGRAN INDONESIA dan ANGGOTA KELUARGANYA. 2. Tujuan Workshop •
Mengidentifikasi kelemahan UU 39/2004 PPTKILN.
•
Memberi masukan terhadap substansi legal drafting amandemen UU 39/2004 PPTKILN.
•
Konsolidasi Nasional terkait urgensi perlindungan bagi buruh/pekerja migran dan anggota keluarganya dan rencana pemerintah untuk mengandemen UU 39/2004 PPTKILN (RANHAM II 2004-2009, Agenda PROLEGNAS 2009 serta Pembentukan Tim Kajian Amandemen UU 39/2004 PPTKILN).
3. Output yang Diharapkan •
Rumusan legal drafting UU 39/2004 PPTKILN.
•
Adanya konsolidasi dan strategi bersama dalam melakukan upaya advokasi UU 39/2004 PPTKILN.
4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Workshop Workshop ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 – 18 Juni 2009, bertempat di The Acacia Jakarta, Jl. Kramat Raya No. 81, Jakarta Pusat
3
5. Metodologi Workshop Workshop bersifat interaktif dengan alur: presentasi (input), diskusi kelompok kecil dan pleno. 6. Peserta Workshop Workshop ini akan diikuti 42 (empat puluh dua) orang perwakilan dari Serikat Buruh/Pekerja Migran, Konfederasi/Federasi Buruh/Pekerja dan NGO/CSO yang concern pada Advokasi Buruh/Pekerja Migran dari Jakarta dan beberapa daerah, sebagai berikut: A. Serikat Buruh 1. Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) 2. Indonesian Migrant Workers Union (IMWU)/Koalisi Organisasi Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong (KOTKIHO) 3. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 4. Union Migrant (UNIMIG)/ASPEK Indonesia 5. Ikatan Pekerja Migran Kebumen (IPMIK) 6. Paguyuban Keluarga Buruh Migran Indonesia (PAKUBUMI) 7. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) 8. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 9. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) 10. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) 11. Public Service International (PSI) Indonesia 12. Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) 13. Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) B. NGO/CSO 1. Migrant CARE 2. Institute for National and Democratic Studies (INDIES) 3. The Institute for Ecosoc Rights 4. Institute for Migrant Workers (IWORK) 5. Center for Indonesian Migrant Workers (CIMW) 6. Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) 7. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) 8. Solidaritas Migran Scalabrini (SMS) 9. Kapal Perempuan 10. Solidaritas Perempuan (SP) 11. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) 12. Rumpun Gema Perempuan (RGP) 13. Rumpun Tjoet Nyak Dien (RTND)
4
14. Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) 15. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) 16. Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) 17. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) 18. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta 19. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta 20. Human Rights Working Group (HRWG) 21. Institut Perempuan - Bandung 22. AKATIGA - Bandung 23. Social Analysis for Research Institute (SARI) - Solo 24. Khatulistiwa-Jember 25. YPP-Malang 26. Perkumpulan Panca Karsa (PPK) - Mataram 27. Lembaga Kajian Perempuan Fakultas Hukum - Jember 28. International Labor Organization (ILO) 29. International Organization for Migration (IOM) 7. Konfirmasi dan Alamat Penyelenggara Workshop Untuk informasi dan konfirmasi keikutsertaan dapat menghubungi: Benhard Nababan No. Kontak
: 081387358359
Email
:
[email protected]
Workshop ini diselenggarakan oleh Migrant CARE bersama dengan Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Institute for National and Democratic Studies (INDIES) dan The Institute for Ecosoc Rights, atas dukungan CORDAID. Alamat Sekretariat Penyelenggara: Migrant CARE: Jl. Pulo Asem I-C No. 15 RT. 15 RW. 001 Kel. Jati Kec. Pulogadung Jakarta Timur, Telp/Fax: 021-4752803 Website: www.migrantcare.net Blog: www.buruhmigranberdaulat.blogspot.com 8. Jadwal Kegiatan (terlampir)
5
