KONSEP PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK MELALUI PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DI KOTA MALANG

Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXIII Program Studi MMT-ITS, Surabaya, 1 Agustus 2015

KONSEP PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK MELALUI PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DI KOTA MALANG Rizka Rahma Maulida *), Rimadewi Suprihardjo dan Haryo Sulistyarso Jurusan Arsitektur Alur Manajemen Pembangunan Kota Institut Teknologi Sepuluh November Jalan Raya ITS, Campus ITS Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, 60111 Indonesia [email protected] * Corresponding author

ABSTRAK Pemerintah mengalami keterbatasan pembiayaan untuk mengembalikan luas ruang terbuka hijau (RTH) yang menurun,. Swasta memiliki sumber dana yang diperlukan oleh pemerintah daerah berupa public private partnership (PPP). PPP merupakan bentuk kegiatan pengembalian sektor swasta terhadap kebutuhan masyarakat berupa pembangunan infrastruktur publik. Sehingga perlu adanya kajian mengenai kemungkinan memanfaatkan PPP untuk menyediakan RTH publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan preskriptif. Analisa standar penyediaan RTH untuk mengetahui kebutuhan RTH publik. Content analysis untuk mengetahui potensi swasta dan kebutuhan penyediaan RTH publik dari pemerintah Kota Malang. Analisa triangulasi untuk merumuskan konsep penyediaan RTH publik melalui PPP. Kondisi menunjukkan bahwa Kota Malang masih memiliki kebutuhan pada fungsi RTH ekologis, sosial-ekonomi dan arsitektural seluas 1637,81 ha. Berdasarkan hasil content analysis didapatkan parameter kerjasama pemerintah dan swasta untuk penyediaan RTH, yaitu kerjasama pembangunan, kerjasama parsial, keuntungan dan resiko. Bentuk kerjasama dalam penyediaan RTH antara lain corporate social responsibility (CSR), corporate accountability (CA), kerjasama sosial-ekonomi, design-build dan wrap around addition. Bentuk kerjasama bergantung pada karakteristik masing-masing bagian wilayah kota (BWK) dan jenis RTH yang akan dikembangkan. RTH publik yang dapat disediakan melalui PPP di Kota Malang adalah taman kota, taman alun-alun kota, taman rekreasi, hutan kota, taman pembibitan, jalur hijau dan taman di median jalan. Kata kunci: kerjasama pemerintah swasta, ruang publik, ruang terbuka hijau publik

PENDAHULUAN Pada tahun 2009 menurut data AMPL (Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan) Kota Malang, jumlah RTH hanya tersisa 4% atau 440,24 ha dari 11.006 ha luas Kota Malang (AMPL, 2009). Pembahasan khusus tentang pentingnya mempertahankan RTH kota dalam pengelolaan lingkungan perkotaan sudah sering dilakukan, namun sampai saat ini masih merupakan pertimbangan dan keputusan politis terakhir. Penyebab utama, adalah dasar kebijakan perlu dipertahankannya RTH itu, hanya pertimbangan nilai ekonomis jangka pendek, sehingga RTH justru seringkali tergusur (Kementerian PU, 2006). Selain itu, kemampuan keuangan pemerintah terbatas karena banyak pula kebutuhan sektor lain yang tak kalah mendesak (Hidayat, 2013). Implikasi dari keterbatasan kemampuan pemerintah ini mengakibatkan tidak seimbangnya ketersediaan infrastruktur kota dengan kebutuhan masyarakat. Sudah sewajarnya ISBN : 978-602-70604-2-5 B-28-1


apabila pemerintah lebih mengembangkan pendekatan public private partnership untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur perkotaan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (Riyanto, 2011). Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang menyebutkan pada tahun 2014 terdapat satu perusahaan swasta dan dua BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bekerjasama dalam pembangunan ruang terbuka hijau publik dalam bentuk CSR (corporate social responsibility). Berdasarkan hal tersebut, kemampuan dana yang terbatas dari pemerintah dalam penyelenggaraan infrastruktur publik memerlukan dukungan finansial dari pihak swasta sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka hijau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan konsep pembiayaan dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik dengan memanfaatkan kerjasama pemerintah dan swasta atau public private partnership (PPP) di Kota Malang. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka sasaran penelitian ini yaitu identifikasi kebutuhan ruang terbuka hijau publik, analisa potensi peran swasta terhadap pembangunan ruang terbuka hijau, analisa kemampuan penyediaan ruang terbuka hijau publik melalui public private partnership (PPP) dan merrumuskan konsep penyediaan ruang terbuka hijau publik melalui public private partnership (PPP) di Kota Malang. Hal utama yang harus diperhatikan dalam rencana pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau yang fungsional suatu wilayah perkotaan menurut Makalah Lokakarya Pengembangan Sistem RTH di Perkotaan Tahun 2009 yaitu: 1. Luas RTH minimum yang diperlukan dalam suatu wilayah perkotaan di-tentukan secara komposit oleh tiga komponen yaitu kapasitas atau daya dukung alami wilayah, kebutuhan per kapita (kenyamanan, kesehatan, dan bentuk pelayanan lainnya) dan arah/tujuan pembangunan kota 2. Lokasi lahan kota yang potensial dan tersedia untuk RTH 3. Struktur dan pola RTH yang akan dikembangkan (bentuk, konfigurasi, dan distribusi) 4. Seleksi tanaman sesuai kepentingan dan tujuan pembangunan kota. METODE Penelitian ini meliputi empat tahapan analisa berdasarkan atas empat sasaran yang ingin dicapai, yaitu : 1. Analisis kebutuhan ruang terbuka hijau publik, menggunakan analisis standar dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Melalui analisis ini akan ditentukan luas dan jenis kebutuhan ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Malang. 2. Analisis potensi peran swasta, dilakukan dengan menggunakan wawancara (in-depth interview) kemudian diolah dengan teknik content analysis. Narasumber yang diambil pada wawancara yang dilakukan adalah pihak swasta dari sektor yang berbeda serta mampu bekerja sama dalam memberikan informasi mengenai public private partnership. Teknik content analysis merupakan analisa yang mengandalkan kode-kode yang ditemukan dalam sebuah teks perekaman data selama wawancara dilakukan dengan subjek di lapangan. Berikut alur dalam pelaksanaan content analysis berdasarkan Bungin (2010) : Menemukan kode

Klasifikasi data berdasarkan kode

Gambar 1. Proses Content Analysis

ISBN : 978-602-70604-2-5 B-28-2

Prediksi Data


3. Analisis kemampuan penyediaan RTH melalui public private partnership, dipergunakan untuk menyesuaikan hasil kebutuhan ruang terbuka hijau publik dengan potensi swasta dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik. Penyesuaian hasil dilakukan dengan melakukan wawancara (in-depth interview) kepada pemerintah daerah terkait. Pemerintah daerah yang terkait dengan public private partnership serta ruang tebruka hijau disesuaikan dengan analisa stakeholder. Hasil wawancara (in-depth interview) tersebut kemudian diolah dengan teknik content analysis. 4. Perumusan konsep ruang terbuka hjau publik melalui public private partnership, ditentukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan analisis triangulasi. Analisa triangulasi pada dasarnya menggunakan 3 sumber data yang nantinya akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam penentuan konsep penyediaan ruang terbuka hijau publik. Dalam penelitian ini, sumber informasi yang akan digunakan antara lain : a. Hasil penelitian berupa kerjasama yang dapat dilakukan dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik. b. Studi literatur mengenai arahan pengendalian perubahan pemanfaatan lahan yang pernah diterapkan. c. Kebijakan yang terkait dalam kerjasama pemerintah dan swasta Variabel yang digunakan pada penelitian ini dipilih melalui kajian teori dan kondisi eksisting yang ada di lapangan atau wilayah studi. Variabel yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Variabel Penelitian Aspek Struktur dan pola RTH yang akan dikembangkan

Indikator Sebaran penyediaan RTH Lokasi RTH Fungsi RTH yang diperlukan

Kriteria dalam penyediaan RTH

Kontrak kerjasama Investasi

Transfer Resiko pembiayaan Insentif kerjasama

Variabel Luas wilayah Keterjangkauan masyarakat terhadap lokasi RTH Fungsi sosial-ekonomi Fungsi arsitektural Fungsi ekologis Kontrak pelayanan Kontrak pembangunan Lahan Finansial Sarana pelengkap Vegetasi Mekanisme transfer resiko Bentuk transfer resiko Jenis perusahaan swasta Bentuk kerjasama Jenis investasi Besar resiko

Sumber : Hasil Kajian Pustaka, 2015

HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Kebutuhan ruang terbuka hijau yang ada di wilayah perkotaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau memiliki proporsi minimal 30% dari luas kota. Luas tersebut terbagi menjadi 20% merupakan ruang terbuka hijau publik dan 10% merupakan ruang terbuka hijau privat.

ISBN : 978-602-70604-2-5 B-28-3


Tabel 2 Perhitungan Kebutuhan RTH Berdasarkan Luas Wilayah per Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Malang Luas BWK (ha) (3)

No (1)

BWK (2)

1 2

Malang Barat Malang Tengah Malang Tenggara Malang Timur Malang Timur Laut Malang Utara Jumlah

3 4 5 6

1.437.84

Luas RTH Eksisting (4) Ha % 29.66 2.06

Kebutuhan RTH Publik (ha) ((3) x 20% = (5)) 287.59

Penambahan Kebutuhan RTH ((5) – (4)) ha % 257.93 17.94

812.44

88.35

10.87

162.49

74.14

9.13

3.004.42

109.60

3.65

600.88

491.28

16.35

1.678.36

150.06

8.94

335.67

185.61

11.06

1.767.05

80.25

4.54

353.41

273.16

15.46

2.397.00 11.097.11

123.71 581.63

5.16 35.23

479.40 2.219.44

355.69 1.637.81

14.84 84.77

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Pada penelitian ini, kebutuhan ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan kebijakan RTRW dan Masterplan RTH Kota Malang yaitu penyediaan ruang terbuka hijau yang didasarkan pada fungsi pada masing-masing bagian wilayah kota. Sehingga untuk menentukan fungsi yang masih belum terpenuhi pada masing-masing bagian wilayah kota dilakukan analisa deskriptif dengan komponen karakteristik guna lahan, kebijakan daerah dan fungsi ruang terbuka hijau eksisting Sesuai dengan luas kebutuhan ruang terbuka hijau publik berdasarkan luas wilayah serta identifikasi fungsi ruang terbuka hijau yang diperlukan pada masing-masing bagian wilayah di Kota Malang, maka dapat dihasilkan ringkasan kebutuhan ruang terbuka hijau publik di Kota Malang seperti yang ada pada Tabel 3. Tabel 3 Hasil Analisa Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Per BWK di Kota Malang BWK Malang Barat

Fungsi RTH Prioritas 1. Sosial – ekonomi

2. Ekologis Malang Tengah

1. Sosial – ekonomi 2. Ekologis

3. Arsitektural Malang Tenggara

1. Ekologis

Malang Timur

2. Sosial-ekonomi 3. Arsitektural 1. Arsitektural

Malang Timur Laut

2. Sosial-ekonomi 1. Arsitektural 2. Ekologis

Jenis RTH (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008) - Hutan kota - Taman kota - Taman rekreasi - Lapangan olahraga - Hutan kota - Kawasan dan jalur hijau - Taman rekreasi - Lapangan olahraga - Hutan kota - Taman kota - Kawasan dan jalur hijau - Kawasan dan jalur hijau - Taman kota - Hutan kota - Kawasan dan jalur hijau - Hutan kota - Jalur hijau - Taman kota - Jalur hijau - Lapangan olahraga - Kawasan dan jalur hijau - Taman kota - Kawasan dan jalur hijau - Taman kota

ISBN : 978-602-70604-2-5 B-28-4


BWK Malang Utara

Fungsi RTH Prioritas 1. Sosial – ekonomi 2. Ekologis

Jenis RTH (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008) - Taman rekreasi - Lapangan olahraga - Hutan kota - Kawasan dan jalur hijau

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Analisis potensi peran swasta dalam penyedian ruang terbuka hijau publik di Kota Malang Analisa potensi peran swasta digunakan untuk mengetahui apa saja peran swasta yang dapat diberikan dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik. Faktor untuk mendapatkan informasi dilakukan dengan cara in depth interview. Narasumber yang digunakan merupakan pihak swasta dari beberapa sektor, antara lain sektor keuangan perbankan, sektor industri rokok dan sektor pengembang perumahan. Kemudian untuk mengetahui potensi peran swasta digunakan teknik content analysis. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, maka akan muncul konfirmasi dari faktor yang ditetapkan dari variabel. Berdasarkan pada tabel frekuensi faktor, didapatkan bahwa ada faktor yang terkonfirmasi dan tidak terkonfirmasi. Kesimpulan terkonfirmasi atau tidaknya faktor dari narasumber didapatkan dari konsistensi penyebutan dari masing-masing narasumber. Berdasarkan tabel frekuensi penyebutan, maka didapatkan beberapa faktor yang terkonfirmasi, tidak terkonfirmasi dan faktor baru yang disebutkan oleh narasumber, selengkapnya pada Tabel 4. Tabel 4 Faktor konfirmasi dari masing-masing variabel dari narasumber a. b. c. d. e. f. g.

Faktor Terkonfirmasi Kontrak kerjasama berbentuk pelayanan Kontrak kerjasama berbentuk pembangunan Mekanisme transfer resiko Bentuk transfer resiko Besar profit dari insentif Bentuk insentif Besar resiko

Faktor tidak terkonfirmasi a. Investasi lahan b.Investasi finansial c. Investasi sarana pelengkap d.Investasi vegetasi

Faktor baru a. Negosiasi bentuk kerjasama b. Prosedur kerjasama

Alasan munculnya konfirmasi tersebut dijabarkan kembali sesuai dengan wawancara dan pemahaman yang dilakukan dalam melakukan content analysis. Pemahaman kembali dimaksudkan untuk menunjukkan maksud dari narasumber dan konsistensi yang diberikan antar narasumber pada faktor yang dimaksudkan. Sehingga hasil yang didapatkan dari analisa ini didapatkan potensi peran swasta yang ada di Kota Malang adalah : 1. Potensi kerjasama didasari pada kebijakan daerah sesuai Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang Tahun 2012-2032, bahwa pihak swasta memberikan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau 2. Sektor swasta memiliki bersedia untuk kerjasama dalam bentuk pelayanan maupun pembangunan ruang terbuka hijau publik 3. Adanya potensi investasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau dalam bentuk finansial, sarana pelengkap maupun vegetasi, namun dilakukan melalui pihak ketiga untuk meminimalkan resiko Analisis kemampuan penyediaan ruang terbuka hijau melalui public private partnership di Kota Malang Analisis ini diawali dengan melakukan analisa kemampuan stakeholder pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau publik di Kota Malang. Langkah yang dilakukan pada analisis ini adalah melakukan in-depth interview pada pemerintah daerah Kota Malang sebagai narasumber. Hal ini dilakukan untuk mengetahui komponen yang dibutuhkan dalam ISBN : 978-602-70604-2-5 B-28-5


penyediaan ruang terbuka hijau publik namun masih belum dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah. Analisis yang dilakukan untuk mengolah hasil wawancara adalah content analysis. Hasil yang didapatkan adalah : 1. Pemerintah lebih memerluka kerjasama dalam bentuk pembangunan ruang terbuka hijau 2. Kebutuhan pemerintah dalam penyediaan ruang terbuka hijau adalah lahan, finansial, sarana pelengkap dan vegetasi 3. Negosiasi menjadi titik penting dalam kerjasama yang akan dilakukan oleh pemerintah dan swasta 4. Pemerintah menginginkan faktor resiko yang kecil dalam kerjasama Kemudian dilakukan analisa pemahaman dari pendapat pemerintah dan swasta mengenai kerjasama dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Malang. Hasil analisa tersebut adalah : 1. Kontrak kerjasama yang dilakukan adalah kontrak pembangunan. Pihak swasta menolak adanya kerjasama parsial (hanya pengadaan sarana pelengkap, hanya pengadaan vegetasi, hanya pengadaan lahan atau hanya pemberian finansial). Untuk menghindari konflik dalam kerjasama harus melalui pihak ketiga 2. Untuk investasi berupa sarana pelengkap dan juga vegetasi yang diperlukan oleh pemerintah, maka perlu adanya kerjasama tertentu untuk menegosiasi penolakan pihak swasta dalam pengadaan komponen tersebut 3. Mekanisme dan bentuk transfer resiko dilakukan melalui perjanjian resmi secara hukum 4. Terdapat penentuan keuntungan dan bentuk insentif yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada swasta 5. Besar resiko dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik seminimal mungkin 6. Negosiasi kerjasama harus dilakukan berulang-ulang untuk mematangkan faktor lain seperti resiko, insentif, bentuk kerjasama Hasil pemahaman ini digunakan sebagai karakteristik dalam menentukan bentuk kerjasama yang dapat dilakukan untuk penyediaan ruang terbuka hijau publik melalui public private partnership. Melalui karakteristik kerjasama maka ditentukan parameter yang digunakan adalah kerjasama pembangunan, kerjasama parsial, keuntungan dan resiko. Bentuk-bentuk kerjasama pemerintah dan swasta sesuai dengan kajian teori yang sudah dilakukan antara lain berdasarkan teori: 1. Corporate Social Responsibility, Public Private Partnership and Human Development : Towards a New Agenda (and Beyond). Public Private Partnerships in the Post-WSSD Context Conference dari Ananya Mukherjee and Darryl Reed tahun 2006 2. Analisis Participating Interest (PI) dalam Kontrak Kerjasama (KKS) Pemerintah Daerah dan Swasta oleh Ahita Nur Aisyah dan Nurkholis Zen tahun 2014 3. America’s National Council on Public Private Partnership tahun 2000 Hasil yang didapatkan dari analisa yang dilakukan melalui parameter dan bentuk kerjasama, didapatkan bentuk kerjasama pemerintah dan swasta yang dapat dilakukan dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Malang antara lain corporate social responsibility (CSR), corporate accountability (CA), kerjasama sosial-ekonomi, design-build dan wrap around addition. Konsep penyediaan ruang terbuka hijau publik melalui public private partnership di Kota Malang Analisa konsep penyediaan dilakukan untuk mengetahui aplikasi kerjasama pemerintah dan swasta yang dapat diterapkan dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Malang. Penyusunan konsep menggunakan analisa triangulasi. Komponen yang digunakan

ISBN : 978-602-70604-2-5 B-28-6


dalam analisa triangulasi antara lain hasil analisa kebutuhan ruang terbuka hijau, teori atau hasil referensi dan kebijakan daerah yang berlaku. 1. BWK Malang Barat a. Penyediaan taman kota dapat dilakukan dengan menggunakan kerjasama sosial ekonomi, design build dan wrap around addition. Untuk taman rekreasi dapat dilakukan dengan kerjasama design build dan wrap around addition. Sedangkan untuk lapangan olahraga kerjasama dapat dilakukan melalui bentuk CSR. b. Pengembangan RTH di TPA Supit Urang, diarahkan untuk jenis ruang terbuka hijau berupa hutan kota dengan kerjasama bentuk design build dan wrap around addition. c. Pengembangan jalur hijau dapat dikembangkan dengan bentuk kerjasama pemerintah dan swasta berupa CSR atau CA 2. BWK Malang Tengah Pengembangan ruang terbuka hijau yang dilakukan adalah penambahan jalur hijau dengan bentuk kerjasama yang akan dilakukan adalah CSR. 3. BWK Malang Tenggara a. Pengembangan ruang terbuka hijau yang dilakukan salah satunya adalah penambahan jalur hijau jalan dengan jenis kerjasama pemerintah dan swasta berupa CSR dan CA b. Penambahan taman sebagai median jalan, dapat berupa fungsi ekologis dan fungsi arsitektural. Jenis kerjasama pemerintah dan swasta yang dapat dilakukan adalah CSR dan CA. c. Pengembangan ruang terbuka hijau berupa hutan kota dapat dilakukan dengan kerjasama design-build dan wrap around addition. 4. BWK Malang Timur a. Pengembangan jalur hijau dapat dilakukan dengan kerjasama pemerintah dan swasta melalui bentuk CSR dan CA. b. Jalur median jalan dapat disediakan dengan kerjasama pemerintah dan swasta melalui bentuk CSR dan CA. c. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam penyediaan taman alun-alun kota adalah sosial ekonomi, design-build dan wrap around addition d. Lapangan olahraga dapat disediakan dengan kerjasama pemerintah dan swasta melalui bentuk CSR. 5. BWK Malang Timur Laut a. Penyediaan taman kota dapat berupa alun-alun dan monumen kota, yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan bentuk sosial ekonomi, design-build dan wrap around addition b. Median jalan yang diperlukan dapat disediakan melalui kerjasama pemerintah dan swasta dengan bentuk kerjasama berupa CSR dan CA. c. Penyediaan jalur hijau dapat dilakukan melalui kerjasama pemerintah dan swasta dengan bentuk CSR dan CA 6. BWK Malang Utara a. Penambahan taman pembibitan dapat dilakukan melalui kerjasama pemerintah dan swasta melalui bentuk design build dan wrap around addition b. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan untuk penyediaan taman kota dan rekreasi adalah design build dan wrap around addition c. Jalur hijau yang diperlukan ini dapat dilakukan dengan kerjasama pemerintah dan swasta dengan bentuk CSR dan CA.

ISBN : 978-602-70604-2-5 B-28-7


KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Malang hanya memiliki lima bentuk, antara lain corporate social responsibility (CSR), corporate accountability (CA), kerjasama sosial-ekonomi, design-build dan wrap around addition. Berdasarkan kerjasama pemerintah dan swasta yang dilakukan dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik, dapat membantu memenuhi kebutuhan infrastruktur publik di masyarakat. Ruang terbuka hijau publik yang dapat dipenuhi adalah ruang terbuka hijau dengan jenis taman kota, taman alun-alun kota, taman rekreasi, hutan kota, taman pembibitan, jalur hijau dan taman di median jalan. Saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu : 1. Perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai kelayakan proyek yang dapat dikerjasamakan antara pihak pemerintah dan swasta 2. Perlu adanya kajian mengenai dampak positif dan negarif yang muncul dari kerjasama yang akan dilakukan 3. Perlu adanya masukan dari masyarakat terkait konsep penyediaan dan penataan ruang terbuka hijau publik DAFTAR PUSTAKA Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan, (2009), Evaluasi Taman Kota Binaan Masyarakat di Kota Malang Bagian Utara Berdasarkan Struktur Vegetasi dan Fungsi Ekologis, Universitas Negeri Malang, Malang. Kementerian Pekerjaan Umum, (2006), Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta. Hidayat, Dadang, (2013), Butuh 20 Tahun Penuhi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau. Antara. Wisma Antara. Jakarta Pusat Riyanto, Anton, (2011), Pengembangan Potensi Pembangunan di Kota Tangerang Melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS/Public Private Partnership), http://www.slideshare.net/antonirfanilham/pengembangan-kerjasama-pemerintahswasta. America’s National Council on Public Private Partnership, (2000), National Council on Public Private Partnership, http://America’s National Council on Public Private Partnership.org Reed, Ananya Mukherjee and Darryl, (2006), Corporate Social Responsibility, Public Private Partnership and Human Development : Towards a New Agenda (and Beyond), Copenhagen Business Scholl, Copenhagen. Zen, Ahita Nur Aisyah dan Nurkholis, (2014), Analisis Participating Interest (PI) dalam Kontrak Kerjasama (KKS) Pemerintah Daerah dan Swasta, Universitas Brawijaya, Malang.

ISBN : 978-602-70604-2-5 B-28-8

KONSEP PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK MELALUI PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DI KOTA MALANG

Recommend Documents