KONSEP NEGARA MENURUT ALI ABD AL-RAZIQ

KONSEP NEGARA MENURUT ALI ABD AL-RAZIQ

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Oleh : Ade Juarsih 203 309 776

Bandung 2008 M/ 1429 H

ABTRAK

ADE JUARSIH : konsep Negara menurut Ali Abd al Raziq Pada tahun 1888 ditimur tengah telah muncul pergolakan politik yang diwarnai masuknya faham nasionalisme yang cenderung sekuler kedunia Islam. Faham ini membuka lebar perdebatan panjang dikalangan para pemikir politik Islam. Pemikiran mengenai hubungan agama dan negara atau agama dan politik Ali Abd al Raziq berbeda dengan para pemikir politik dan ahli ketatanegaraan lainnya. Ia memisahkan agama dan negra sehingga banyak para pemikir politik dan cendikiawan yang menentang pemikiran beliau. Pemikiran Ali Abd al Raziq yang tertuang dalam bukunya membahas seputar agama dan negara sehingga ia di asingkan dan di pecat dari jabatanya sebagai Hakim Mahkammah di negara Mesir. Tujuan penelitian ini untuk lebih mengetahui tentang(1) unsur negara menurut Ali Abd al Raziq(2) hakekat negara(3) negara yang ideal menurut Ali Abd al Raziq. Kerangka pemikiran yang di gunakan adalah perkembangan di kalangan para pemikir politik islam dan di pengaruhi peradaban barat. Karena pada waktu itu terjadi perang dunia satu di wilayah muslim. Disamping itu hubungan perbedaan agama dan negara dipengaruhi oleh pemikiran yang berbeda-beda di kalangan para pemikir politik islam. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis yaitu suatu metode yang dipaki untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini pula dipakai teknik book survey mengingat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun data yang di teliti di kelompokkan pada data primer dan sekunder. Data perimernya ialah mengenai khilafah dan pemerintahan dalam islam karangan Ali Abd al Raziq sedangaka data sekundernya ialah bagian-bagian tertentu dari buku-buku lain yang dapat menunjang dalam penelitian ini, ditambah laporan-laporan serta artikel-artikal yang ada hubunganya dengan penulisan skripsi ini. Pengelolaan data di lakukan dengan cara membaca, menelaah, memisahkan, mengelompokan, lalu menganalisanya sesuai dengan pendekatan di atas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa(1) negara merupakan suatu tatanan kehidupan untuk bermasyarakat dan berorganisasi maka dari itu dalam suatu pemerintahan atau bernegara di perlukan unsur-unsur negara (2) pada hakekatnya negara merupakan sebuah organisasi yang terorganisir dengan baik(3) negara yang ideal adalah negara yang berasaskan humanisme universal dimana neghara itu memperjuangkan kedaulatan rakyat yaitu demokrasi dan keadilan sosial.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...............................................................................

i

DAFTAR ISI..............................................................................................

iii

BAB 1 PENDAHULUAN ......................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah ..........................................................

1

B. Rumusan masalah ....................................................................

4

C. Tujuan Penelitian ....................................................................

4

D. Kerangka Pemikiran ................................................................

4

E. Metode penelitian ....................................................................

12

BAB II SEKILAS PROFIL ALI ABD AL RAZIQ...............................

14

A. Riwayat Hidup Ali Abd al Raziq .............................................

14

B. Latar Belakang dan Setting Sosial Ali Abd al Raziq ...............

17

C. Pengaruh Pemikiran Ali Abd al Raziq .....................................

24

D. Karya-karya Monumental Ali Abd al Raziq ............................

25

BAB III ALI ABD AL RAZIQ DAN KONSEP NEGARA ..................

31

A. Pengertian Negara Menurut Ali Abd al Raziq ........................

31

B. Unsur-Unsur Negara Menurut Ali Abd al Raziq .....................

34

C. Hakekat Negara Menurut Ali Abd al Raziq .............................

64

D. Negara yang Ideal Menurut Ali Abd al Raziq .........................

65

BAB 1V KESIMPULAN .........................................................................

68

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................

70

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Para pemikir politik Islam senantiasa mengunakan Al-Qur’an sebagai dasar hukum pertama dalam mengemukakan pendapat-pendapatnya tentang konsep-konsep politiknya yang mereka kemukakan. Itu terjadi karena al-Qur’an adalah landasan pokok hukum Islam yang bersifat global, yang mencakup seluruh aspek dan lapangan kehidupan, baik segi akidah, ibadah dan muamalah. Al-qur’an dan al-sunah merupakan sumber pokok yang telah di sepakati oleh para ulama, sedangkan sumber hukum lain seperti ijma, qiyas, istisan, marslah mursalah dan yang lainnya masih di pertentangkan dalam penggunaannya. (A. Djazuli, 1991:58). Perkembangan pemahaman untuk menerapkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam setiap aspek semakin berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pegetahuan ,teknologi dan perubahan social yang terjadi. Hal ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang berlangsung. Nilai-nilai yang di terapkan tersebut merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Karena sesuai dengan sosio kultur dan sosio politik yang sedang terjadi saat itu (Taufik Adnan Amal, 1989 : 33) Salah satu perkembangan pemahaman yang sampai saat ini terjadi topik hangat adalah penegasan dari sebuah konsepsi mengenai sistem politik Islam, yang dalam ini adalah pencarian tentang konsep negara. Masalah ini kian makin komplek karena tatkala konsep negara bangsa ( nation state ) yang berasal dari barat berpengaruh di praktekan dalam lingkungan Islam. 1

Konsep tentang negara telah menjadi perhatian para pemikir politik dan filosof muslim sejak klasik sampai modern dalam pencarian mereka tentang konsep Negara yang ideal bagi masyarakat tak terkecuali pemikir Islam. Pemikir dan pencarian konsep tentang negara adalah ijtihad politik dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konsep sistem politik yang sedang berlangsung. Hal ini di maksudkan untuk : (1) menemukan identitas Islam tentang negara (aspek teoritis dan formal) ini berdasarkan asumsi bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang negara (2) melakukan idealisasi dari persepsi Islam tentang negara dan menawarkan prinsif-prinsif dasar tentang etika dan moralitas. Dalam konsep pemikiran politik ada tiga hubungan negara dan Agama : yaitu terdapat. 1. Agama dan negara tidak bisa di pisahkan (menekankan paradigma integralistik): 2. Agama dan negara berhubungan secara simbiotik : 3. Sekuralistik (agama dan negara di tempatkan secara terpisah): Ketiga paradigma tersebut yang muncul dari pendekatan dan pemahaman yang berbeda, menampilkan pola pemikiran yang berbeda pula. Namun kendati dalam pemahaman dan pendekatan berbeda ketiganya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menemukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas politik. Rekonsiliasi antara cita-cita agama dan realitas politik menjadi tugas utama para pemikir politik Islam. Hal ini merupakan tuntunan karena hubungan antara negara dan Agama sering memunculkan dalam kenyataan sejarah sering menampilkan fenomena kesenjangan dan pertentangan. Fenomena ini bersumber

pada dua sebab yaitu : terdapat perbedaan konsepsi antara agama dan politik yang menimbulkan kesukaran pemaduan dalam praktek-praktek dan terdapat penyimpangan praktek politik dari etika dan moralitas agama. Dalam usaha dan penerapan etika dan moralitas agama terhadap politik sangatlah beragam. Para pemikir politik Islam berupaya dengan berbagai pendekatan. Sedangkan menurut Ali Abdul Raziq tentang konsep negara ialah sekuler yaitu : kejayaan dan kemakmuran dunia islam dapat terwujud bukan dengan kembali keajaran Islam yang lama dan bukan dengan mengadakan reformasi atau pembaharuan ajaran Islam tetapi dengan perubahan total yang bernapaskan sekuleristik, bahwa negara yang diperlukan oleh umat manusia bukanlah negara agama melainkan negara duniawi. Dengan kata lain negara yang di perlukan oleh umat Islam bukan negara agama melainkan negara duniawi atau negara sekuler jadi Ali Abdul Raziq memisahkan agama dan negara atau politik karena itu konsep negara menurut dia lebih cenderung pada sekuler atau leberalisme yang lebih mementingkan agama :negara sekulerlistik yang mengurusi agama jadi dia lebih pada liberalisme. Sekularisme Ali Abdul Razik yang lebih menekankan totalitas ajarannya. Merupakan pemikiran politik yang sangat patut untuk di kaji lebih lanjut untuk mengetahui letak kekuatan dan kelemahan argumentasi yang di kemukakan oleh pemikir politik Islam tersebut. Untuk itulah penulis merasa perlu untuk lebih mengetahui kerangka acuan atau argumentasi dalam upaya mewujudkan kerangka ideal masyarakat yang di lakukan oleh pemikir tersebut.

B. Rumusan Masalah 1.

Apa saja unsur-unsur negara menurut Ali Abdul Al-Raziq?

2.

Bagaimana hakekat negara menurut Ali Abd AL- Raziq?

3.

Bagaimana negara ideal menurut Ali Abd Al-Raziq?

C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai mana berikut: 1.

Untuk megetahui unsur-unsur negara menurut Ali Abd Al- Raziq?

2.

Untuk megetahui hakekat negara menurut Ali Abd Al-Raziq ?

3.

Untuk mengetahui negara yang ideal menurut Ali Abd Al - Raziq

D. Kerangka Pemikiran Konsep Negara merupakan cita-cita politik yang luas dan juga integral hal ini berkaitan dengan keselamatan, tujuan utama kemaslahatan secara menyeluruh. dalam al Qur’an banyak menyuruh pedoman bagi manusia dalm hidup bermsyarakat dan bernegara di antaranya, ialah prinsip- prinsip yang di perhatikan dalam hidup bermasyarakat sepertinya toleransi, persamaan hak kebebasan beragama dan lain-lain. Pencarian konsep negara

tersebut yang tidak terlepas dari kehidupan

manusia itu sendiri serta lingkungan dimana konsep tersebut munculnya mengantarkan pada perlunya suatu lembaga tersebut di kenal dengan negara , yang mempuyai konsep dan bentuk pemerintahan tertentu. Pemahaman sederhana tentang negara ialah; suatu organisai dimana sekelompok orang menempatinya

serta ada batas-batas wilayah tertentu (teritorial) dengan mengakui adanya pemerintahan yang tertib dan terjamin keselamatannya serta adanya seorang peminpin. (Wiryono, 1989: 2). Negara adalah suatu masyarakat yang di integrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada individu dari pada kelompok yang merupakan bagian dari pada masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup bekerja sama untuk mencapai keinginan – keingian bersama atau mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. (Azumardi Azra, 2000:42). Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik adalah organisasi pokok dari kekuasan politik. negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk memertibkan gejala – gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dengan suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonistic dan penuh pertentangan. negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasanya secara sah terhadap semua golongan kekuasan lainya dan yang dapat menetapkan tujuan –tujuanya dari kehidupan bersama itu. negara menetapkan cara – cara dan batas –batas sampai dimana kekuasaan dapat di gunakan dalam kehidupan bersama itu, baik dalam individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikaian ia dapat mengintegrasikan dan membingbing kegiatan –kegiatan social dari penduduknya kearah tujuan bersama. Dalam rangka ini dapat di katakan bahwa negara memiliki dua tugas yaitu: (1) mengendalikan dan mengatur gejala – gejala

kekuasaan yang social, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi

antagonisme

yang

membahayakan

(2)

mengorganisir

dan

mengintegrasikan manusia dan golongan –golongan kearah yang tercapai tujuan – tujuan dari masyarakat seluruhnya. negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-sosiasi kemasyarakatan di sesuaikan satu sama lain dan di arahkan kepada tujuan nasional. Pengendalian ini di lakukan pada system hukum dan dengan perantara pemerintah beserta segala alat-alat perlengakapnya . kekuasaan negara mempunyai organisai yang paling kuat dan teratur ; maka dari itu semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan, harus dapat menempatkan diri dalam rangka ini (Miriam Budiarjo2005 :38-39). Dalam sistem pemerintahan di atas, juga dapat di lihat dalam pemerintahan massa nabi Muhammad, lahirnya sebuah kota atau negara maka akan timbul siapa yang akan menjadi pemimpin atau yang mengelola negara yang mengurus segala masalah rakyatnya. Di mananegara madinah kita biasa lihat Rosululluoh memimpin Negara madinah dan mengatur masyarakat yang ada di Madinah supaya terdapat kemaslahatan, dalam kontek Islam, konsep pengaturan manusia dalam menjalankan kehidupanya di kenal dalam istilah khilafah atau imamah yang di dalamnya terdapat seorang iman yang memimpin atau yang mengatur tata aturan yang berasal dari wahyu dan terealisasikan dalam kontek perilaku Rosul. Menurut para ulama sangatlah penting dalam pemerintahan itu adanya seorang imam karena manusia memerlukan seorang yang memimpin yang sepadan dengan Rosullulah di tengah-tengah kaum mukminin. Ia memiliki

kekuasaan yang menyeluruh untuk di taati secara sempurna, memiliki wewenang mereka mengurus Negara dengan baik atau mengatur konsitusi yang ada dan membuat pemerintahan yang peraktis, sehingga masyarakat harus mematuhi semua peraturan yang ada dan kebijakan-kebijkan peminpin negara tersebut. Mereka mesti taat lahir batin sebab taat pada pemimpin berarti taat pada Allah dan membagkang pada pemimpin berarti berarti tidak taat pada Allah jadi mentaati peminpin dan perintahnya adalah suatu kewajiban seorang muslim, dan seseorang tidak di sebut sempurna tampa keislamannya seseorang tidak diakui menjadi imamah. (Ali Abdul Raziq, 1985: 6-7). Secara luas khilafah pada prinsipnya mengurus umat sesuai dengan ketentuan prinsi-prinsip umum syariah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan demikian pihak yang saling membutuhkan merupakan satu kesatuan yang utuh yaitu: 1.

Pihak yang memegang kekuasaan atau mengurus, mengatur, membuat kebijakan-kebijakn dan mengadakan kehidupan manusia

2.

Pihak yang di atur dan dilayani yaitu masyarakat Pemikiran tentang kondisi umat manusia yang saling membutuhkan

merupakan awal dari munculnya pemikiran-pemikiran yang melahirkan konsep tentang sistem pemerintahan dari para ulama klasik. al Farabi seorang tokoh filsafat besar Islam mengemukakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat atau bernegara, karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain. Adapun tujuan hidup bermasyarakat

menurutnya tidak semata mata untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, tetap juga untuk melengkapi kebutuhan bermasyarakat dan kebahagian tidak saja di dunia ini Dari kecenderungan manusia untuk bermaysarakat, lahirlah berbagai macam masyarakat yang sempurna dan tidak sempurna. Menurut pemikiran al Farabi yang pertama : berpendapat bahwa manusia tidak sama satu sama lain, di sebabkan oleh banyak factor, antara lain faktor iklim dan lingkungan tempat mereka hidup, di wilayah yang amat panas, dingin dan sedang dan juga Faktor makanan. Maka akan kebiasaan. Oleh karena itu tidak sebagaimana Plato, al Farabi tidak melepaskan untuk mewujudkan persamaan, kesatuan dan keseragaman di antar umat manusia .(Munawir , 1990:63). Konsep Ibnu Taimiyah mengenai negara di dasarkan pada akal dan hadits. Argumen pemikiran Ibnu Taimiyah terletak pada kebutuhan universal semua manusia untuk bergabung, bekerja sama untuk menikmati berbagai manfaat kepeminpinan apakah mereka menganut agama atau tidak. Argumen pemikiran itu juga di perkuat dengan landasan dari al Qur’an dan as Sunnah Nabi, ia mengajukan semua Sunah atau hadist Nabi yang menekankan harus adanya kepemimpinan dan pemerintahan Taimiyah dalam karyanya mengatakan sebagai konsitusi umum untuk negara yang berisikan tentang kenegaraan seperti halnya Plato dan Ariestoteles, ia berpendapat bahwa manusia makhluk social, namun al Mawardi memasukan agama dalam segi politik, negara itu memerlukan enam sendi utama yaitu : penguasaan yang berwibawa, kesuburan tanah yang berkesinambungan, dan harapan kelangsungan hidup, karena unsur keagamaan di masukan kedalam politik maka menurut al-Mawardi pemimpin negara

mempunyai dua fungsi sekaligus sebagai pemimpin agama dan di lain pihak sebagai pemimpin politik. Dan adanya hadis yang menekankan adanya pemimpin politik yang patuh pada aturan –aturan mereka sebagai kewajiban agama. Sedangkan bentuk pemerintahan agaknya tidak banyak menyatakan perhatian Ibnu Taimiyah. dan ada bukunya yang membahas kenegaran yaitu Asiyasah Asariyah (pemerintahan menurut syariat ).buku itu tidak menyinggung tentang konstitusi negara Islam buku ini membahas tentang urgensi kekuasaan dalam menerapkan syariat dan kewajiban untuk mematuhi pada pemimpin secara ringkasnya fungsi yang paling penting adalah negara Islam adalah orang yang melaksanakan syariat baik para pemimpin politik maupun ulamanya dan mengurus undang-undang bukan pekerjaan umarah maupun ulama sebab al-Qur’an dan as-sunnah telah menjelaskan(khalid Ibrahim Jidan, 1995:65-67). Selain para pemikir klasik, ulama pada massa modern memberikan kontribusi pemikiran tentang khazanah pemikiran politik Islam, yang dalam hal ini antara lain al Maududi dengan paradigma intelektualnya, menyatakan bahwa agama dan negara tidak dapat di pisahkan, karena wilayah agama meliputi wilayah politik atau negara .negara. merupakan lembaga politikdan agama sekaligus. Fundamentalisme merupakan menekankan pada totalitasnya agama, yakni islam meliputi seluruh aspek kehidupan. pemisahan antara agama dan politi merupakan tatanan kemasyarakatan tidak lebih dan tidak ada yang kurang(AlMaududi,1967:243)

Dengan demikian Islam sebagai agama yang pari purna dan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Di dalamnya termasuk kehidupan politik, dalam arti di dalam islam ada system politik. Dalam pandangan al-maududi, negara islam haruslah berdasarkan syariat dan didasarkan pada empat perinsip dasar, yaitu mengakui kedaulatan Tuhan menerima otoritas nabi Muhammad , memiliki status wakil tuhan dan menerapkan musyawarah(Al-Maududi, 1967: 165). Dalam argumenyan Ali abdul raziq berbeda dengan para pemikir politik lain ia berpendapat konsep negara adalah: Pertama kejayaan dan kemakmuran dunia Islam dapat terwujud kembali dengan ajaran kembali pada ajaran Islam yang lama dan bukan dengan mengadakan reformasi atau pembaharuan ajaran Islam akan tetapi mengadakan perubahan total yang bernapaskan liberal dan sekuler yang berkiblat ke Barat. Kedua dari awal sejarahnya Islam dan Negara selalu terpisah umat Islam sadar terhadap suatu perinsip yang sekarang ini telah di akui secara universal bahwa sistem politik dan agama itu selalu terpisah dan konstitusi (peraturan ) negara itu di dasarkan atas dasar praktis. Dalam hal ini Ali Abdul Raziq mengakui bahwa umat Islam pemerintah, tetapi hal ini bukan kewajiban syar’i bukan nas perintah agama dan pemerintahan itu bukan karena khalifah pemerintahan itu untuk mengatur dan mengurus masyarakat dan memelihara umat islam dan tidak di campur adukan dengan agama jadi Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa pemerintahan berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan jadi ia berpendapat agama dan politik atau negara itu

harus di pisah maka ia tokoh islam yang controversial dan karena itu buku yang di tulis bertentangan dengan pemikir politik islam lain(Ali Abdul Raziq,1985: 1-6). Sedangkan menurut Al Mawardi situasi politik di dunia Islam pada massa al-Mawardi yakni menjelang abad X sampai pertengahan abad 1X M. tidak lebih baik pada massa al - Farabi, dan bahkan lebih parah semula Bagdad merupakan otak peradaban dan poros negara Islam pada massa hidupnya al-Mawardi sama dengan al-Farabi perkembangan teori politik yang serba sempurna sehingga tidak mungkin di laksanakan oleh umat manusia ayang bukan malaikat maka pada dasarnya teori politik dia berdasarkan kenyataan yang ada dan kemudian secara realistic menawarkan perbaikan atau reformasi. (Munawir, 1990:62). Dan pada dasarnya agama dan negara

satu sejarah yang berbeda

hakikatnya adalah kabar gembira dan perintah (basyran wa nadzira) dalam surat al Baqarah 119, sedangkan negara adalah kekuatan yang memaksa tapi saling mempengaruhi satu sama lain agama dan negara dapat bertemu ketika berduanya di lembagakan dalam partai, suatu gejala yang dapat di Indonesia yang berdasarkan pancasila jadi agama dan negara tidak biasa di pisahkan harus sejajar dengannya karena satu sama lain saling mempengaruhi banyak keterkaitan antara agama dan negara. (Kuntowijoyo, 1991:191-192) E. Langkah-langkah Penelitian Penelitian ini di lakukan dengan mengunakan langkah –langkah sebagai berikut: 1.

Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalan penelitian ini ialah metode analisis dengan mengunakan data kualitatif, yaitu metode yang di gunakan dalam penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi. 2.

Sumber Data Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data perimer adalah Al Islam Wa Ushul Al hukmi karangan Ali Abdul Raziq , khalifah dan Pemerintahan dalam Islam dan data sekundernya adalah bagian tertentu buku-buku dan kitab-kitab ,artikel yang ada referensi dengan penelitian itu, Islam dan Tata Negara karangan Munawir, Identitas Politik Umat Islam karangan kuntowijoyo, Fiqi Siyasah karangan A dzajzuli Teori Politik Islam karangan khalid Ibrahim Sistem - Sistem Politik karangan al Maududi dan yang lainya.

3.

Jenis Data Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berhubungan dengan masalah sebagai berikut: 1.

data –data pemikiran tentang pemikiran Ali Abdul Raziq mengenai konsep negara

2.

data –data tentang dalil-dalil yang di gunakan oleh Ali Abdul Raziq dalam landasan yang mengemukan pendapatnya.

4.

Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah book survey yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat kualitatif dengan jalan mencari dan mengumpulkan data perimer maupun sekunder

5.

Analisis Data Data yang terkumpul oleh penulis akan di analisis dengan mengunakan pendekatan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukuan deang langkah langkah sebagai berikut: 1.

Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik secara perimer maupun sekunder

2.

Mengelompokan semua data dari satuan sesuai dengan masalah yang di teliti

3.

Menghubungkan data dengan teori yang sudah di kemukakan dalam kerangkan pemikiran

4.

Menapsirkan data dan menarik kesimpulan dari data yang di analisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah – kaidah yang berlaku dalam penelitian.

BAB II SEKILAS PROFIL ALI ADB RAZIQ

A. Riwayat hidup Ali Abd al Raziq Ali Abd Al -Raziq nama lengkapmya syeikh Ali Abd al - RAziq salah satu seorang keluarga yang terkenal yang berdiam di as’Said yang termasuk wilayah al Mania, suatu keluarga hartawan dengan tanah – tanah pertanian yang luas atau meminjam istilah yang berlaku sekarang ini , keluarga feodal ayahnya yang bernama Hasan Pasha atau Abdul Raziq Pasha Sr, adalah seorang pembesar yang terpandang di daerah pinggiran dan Ali Abd Raziq di lahir di pedalaman propinsi Menia pada tahun 1888 ia keluarga feodal yang aktif dalam kegiatan politik. ayah yang berkicinpung dalam dunia politik bahkan ia pernah menjadi wakil ketua Partai Rakyat ( Hizbu al- Ummah ) pada tahun 1907. setelah revolusi tahun 1919, al Asharar al- Dusturiyah partai ini adalah partai kelanjutan Hizbu al Ashrar al Ummah yang mempunyai dukungan yang rapat dengan Inggris. Pendiri partai ini antara lain ialah Hassan (Hasan kecil pasha) Ali Abd al Raziq saudara Ali Syaikh Abd al Raziq. Hasan saudara Ali ini menjadi pejabat pada Kantor Dewan sultan Hasan Husein yang merupakan agen Inggris pada massa perang dunia I . hassan terbunuh ketikaia keluar dari Rapat Dewan Kantor di partai surat kabar pada partai tersebut pada bulan oktober tahun 1922 Ali mempunyai seorang kakak yang bernama Mustofa. Pendidikan Ali Abd al Raziq ia penganut Abduh meskipun ia tidak sempat belajar banyak secara langsung darinya, oleh karena pada Abduh wafat pada tahun

1905 Ali baru berusia tujuh belas tahun kemudian dia belajar di Al- Azhar pada umur masih amat muda sepuluh tahun ia mempelajari hukum pada Seyikh Ahmmad Abu Thatwah, sahabat Abduh, Khatwah sebagai Iman Abduh adalah murid Jamal al Din al –Afgani, Ali selama satu tahun atau dua tahun mengikuti perkuliahan di al janni ‘ah al- Mishiyyah (kini menjadi Jami’ah al Qahriyah di antara dosen asing di universitas itulah Prof Santillana yang memberikan perkuliahan sejarah filsafat setelah Ali Abd al Raziq memperoleh izasah Aumyyah dari Al Azhar tahun 1911 ia mulai mengajar di universitas tapi itu tak lama pada bagian kedua tahun 1912 ia berangkat ke Inggris untuk belajar di unversitas Oxford, disitu ia banyak mempelajari ilmu ekonomi dan politik juga banyak membaca dan mempelajari ide- ide Barat sehingga pikiran dia banyak terpengaruh oleh pikiran Barat. Guru –guru yang Ali Abd al Raziq ia terpengaruh oleh pandangan Abduh bahwa dalam Islam tidak ada kekuasaan agama dan bahwa semua rakyat Mesir mempunyai tanggung jawab yang sama dan mempunyai ha-hak yang sama baik dalam bidang politik, ekonomi dan di muka hukum tampa mempertimbangkan perbedaan agama dankeyakinan seperti yang tertera dalam Partai nasionalime Mesir yang di rumuskan dan sifatnya yang reseptif dan akomodatif terhadap peradaban barat. Maka dari kalangan sementara sahabat murid dan pengikut Abduh berkembang lah kecenderungan ke arah nasionalisme Ali Abd al Raziq pun sama dengan Abduh atau faham sekularisme yang memang telah berkembang. Di kalangan cendikiawan

mesir dan yang telah mengeyam

pendidikan barat yaitu Ali Abd al Raziq penganut Muhammad Abduh mungkian

ia tidak pernah belajar banyak karena pada tahun 1905 Abduh wafat dan ali masih kecil

pada waktu itu tapi ia mempelajari karya –karya Abduh dan

kemudian ia berguru pada teman abduh yaitu pada Syeikh Ahmmad Abu Khatwah dan guru lainnya ialah Prof Santillana. Pengalaman Ali Abd al Raziq Pada tahun 1915 ia mau kembali dari Inggris ke Mesir setelah ia kembali kemudian ia di angkat menjadi hakim mahkammah sar’iyyah dalam kedudukan ia sebagai hak kemudian ia mengadakan penelitian dan hasilnya bukunya yang berjudul al Islam wa Ushul al Hukm karena buku itu ia dikutuk dan di kucil kan oleh majlis uulama Al-Azhar kemudian ia di berhentikan dari jabatanya sebagai hakim dan di larang nenduduki jabatan dalam pemerintahan. Abdul Raziq kakak Ali Abd al Raziq yang pernah menjabat menteri wakaf dan setelah itu menerima gelar Pasya. Akan tetapi ia lebih menyuakai ilmu kelembagaan ketimbang politik dan memperoleh setatus sosial yang terhormat di mata bangsa mesir dan di akhir hayatnya diangkat atau di tunjuk sebagai Syeikh al Azhar sementara itu Syeik Ali Abd al Raziq di tunjuk pula sebagi menteri wakaf untuk menggantikan kakak itu dan di beri gelar Pasya juga. kemudian dia di pilih menjadi anggota lembaga bahasa (Majma al-Lugawi)serta pada jabatan lain dan pada tahun 1966 bulan september ia meninggal dunia. Peristiwa yang paling penting

yang terjadi dalam kehidupnya, yang

menjadikan namanya demikian termasyuhur adalah penerbitan bukunya itu yang dalam pendahuluan ia mengemukakan bahwa untuk menyusun bukunya itu ia telah menghabiskan waktu beberapa tahun lamanya dan karya itu baru rampung

pada bulan april 1925. dengan demikan buku itu terbit pda pertengahan bulan itu pula dan pada. Sampulnya tertera judul yang berbunyi al Islam wa Ushul al Hukmu lalu di bawah judul itu kita dapat baca sub judul yang berbunyi Raths Fi al Khilafah wal Al- Hukummah al – Islam dan baru sesudah itu di ikuti oleh kalimat yag berbunyi Ali Abd al Raziq ulama Al Azhar universitay dan hakim mahkammah syar’ah

B. Latar Belakang Sosial Ali Abd al Raziq 1. Latar Belakang Sosial Politik Ali Abd al Raziq Pada massa itu pertumbuhan dan pemikiran Ali Abd al Raziq terpengaruh oleh anggota keluarganya yang rapat dengan orang inggris dan pokok pemikiran yang ada fakta keadaan pada waktu itu dan situasi politik Ali Abd al Raziq bahwa pada waktu itu kondisi politik saat itu sangat genting terjadinya perang dunia kesatu I yang di kumandangkan pada bulan juli 1914 yang kemudian yang di ikuti oleh mahklimat Turki yang saat itu merupakan negara kehalifahan yang menyatakan perang kenegara Inggris akhir oktober tahun 1914 dan tampa alasan yang di benarkan oleh undang-undang inggris lalu menduduki Mesir dan pada saat itu mesir sesuai dengan undang-undang internasional merupakan bagian kekhalifahan Turki Usmani yakni negara kekhalifahan Islam. Dan merupakan ikatan keagamaan yang historis bangsa Mesir mengakui kekuasaan politik dan sepiritual khalifah Turky yang mengakui kekuatan khalifa yaitu kekuasaan umat Islam yang berpusat di Istambul dan ketika perang Turki dan Inggris pecah maka pusat pemerintahan Inggris pindah kenegara Mesir dan pada puncaknya kekeritisan masyarakat Mesir dalam bentuk nasionalisme membenci mereka dan

tidak mau mengakui kekuasaannya sedangkan pada saat yang sama hubungan mesir dengan Turki sesama muslimnya di segenap penjara ikut terpengaruh pula. Pusat pemerintahan Inggris di Mesir berada di ujung tanduk pada saat itu pada tahun1914 dan sampai massa- massa perang sesudahnya 1915-1917 mayoritas penduduk Mesir sangat tidak menyukai Inggris dan selalu mengharapkan kekalahan Inggris dan pada saat itun dan pada saat yang sama wajib membuktikan ketundukan terhadap kekhalifahan dan persaudaraanya terhadap sesama muslim dengan mendukung Turky dalan perang itu, dan berharap negara ini bisa mengalahkan Inggris. Sesudah memaklumkan perang Turky segera mempersiapkan pasukan besar yang ditunjukan pada mesir gumga menyerbu Inggris dan mengusir mereka dari negeri ini. Saat urt, cadive Mesir yang syah yang berada di Istanbul, dan akan kembali ke Mesir bersama pasukan besar itu guna menghancurkan tentara inggris. Sementara itu para tokoh partai nasionalis Mesir, datang pula beersama pasukan itu guna mengobarkan semangat bangsa Mesir menantang penjajah saat itu Turky merupakan sekutu Jerman yang kuat itu melawan Inggris ajadi para panglima perang Jerman ikut pula memimpin pasukan itu dengan demikian ancaman paling besar yang dihadapi Inggris waktu itu serbuan pasukan turky yang didukung oleh para pemimpin Mesir. Kekhawatiran penguasa penjajah terbukanya kesempatan bagi bangsa Mesir untuk memberontak terhadap Inggris dan bergabung dengan pasukan Turky itu. Kekhawatiran serupa ini sudah berjalan sepanjang tahun 1915-1916 dan sebagian besar tahun 1917. sementara itu Jerman memperoleh kemenangan besar di medan pertempuran Eropa.

Saat itu khalifah Turky telah memaklumkan perang suci terhadap Inggris dan sekutunya, dan mengobarkan semangat seluruh umat Islam agar memberontak kepada musuh-musuh mereka yang menyerang kekhalifahan Islam. Perang dan pemberontakan terhadap kaum penjajah itu mereka nyatakan sebagai kewajiban agama atas mereka. Politik Inggris selama bertahun-tahun sebelum perang yaitu untuk memisahkan Mesir dari Turky dan memtuskan hubungan keduanya sehingga dengan denikian Inggris sendirilah yang menguasai Mesir dan membentuk corak pemerintahannya

yang

akhirnya

untuk

mengabungkan

Mesir

kedalam

kekuasaannya yang dijadikan negara jajahan semasa emperium yang sangat besar akan tetapi semua ini belum dapat direalisasikan sebelum perang oleh sebab itu ketika perang pecah Inggris berpeluang dan bermaksud memenggal hubungan antara Mesir dengan Turky. Dan secara sempurna memisahkan hubungan terhadap mesir 18 Desember 1914 lalu merompak seluruh hak-hak bangsa mesir dan Turky. Namun hak kekhalifahan dan hak kekuasaan atas Mesir yang terdapat dalam diri keagamaan yang tak mungkin dilenyapkan oleh penjajah. Bahaya yang mengeram didalamnya terus ada sepanjang berkecamuknya perang Dunia 1. dan bahkan intensitasnya makin meninggi dengan kedatangan pasukan Turky yang menorobos lewat gunung sinai untuk menghancur luluhkan pasukan Inggris. Dan yang menjadi melatar belakangi pemikiran Syeh Abdul al Raziq dalam bukunya yaitu yang bertujuan menghancurkan kekhalifahan dan meruntuhkan azas-azas keagamaannya menurutnya khalifah bukanlah ajaran Islam dan tidak pula memiliki azas keagamaan. Bahkan lebih dari itu Islam

terbebas dari kekhalifahan dan kekhilafahan selamanya merupakn keburukan bagi kaum muslimin jadi tidak bisa tidak mesti dihapuskan dan tidak diketahui eksistensinya ; tidak ada khalifah dan kekhilafahan apapun tidak ada jihad dan perang itulah yang ingin ia katakan dan kemukakan dan mazhab yang di yakininya . kalau lah kondisi-kondisi pada saat itu tidak ikut mendukung terhadap pemikiran Ali Abd Al al Raziq niscaya ia telah memberikan gagasan-gagasan itu secara lisan dalam berbagai pertemuan atau ceramah-ceramah aliran politik ini sepenuhnya dengan tujuan politik ini dan keinginan penguasa Inggris. Dan di tengah-tengah kondisi serupa ini dan muncullah buku syeikh ali abd al raziq yang bertujuan meruntuhkan kekhilafahan dari asanya bahkan bahkan tidak di akui eksistensinya serta menghimbau agar umat Islam mencapkannya. Semua itu bertepatan dengan adanya gerakan-gerakan yang muncul secara wajar di seluruh penjuru dunia Islam yang berupaya menghidupkan kekhilapahan dalam bentuknya yang baru yang di harapkan memelihara persatuan dan perjuangan atau kepentingan bersama dengan demikian seruan Syeikh Ali Abd al Raziq dalam bukunya itu tak lain bertujuan mendukung penjaah Inggris atau politik Inggris yakni kolonialisme yang memusuh Islam yang ini merupakan pandangan – pandangan yang bertentang dengan gerakan –gerakan Islam yang muncul secara wajar dari keagamaan atau kenasonalimean yang sejalan dan berkembang pada massa penjajahan mesir dan sejarah dan massa depan bangsa Mesir.

2. Setting Sosial Politik Ali Abd al Raziq Pada zaman Ali Abd al Raziq yaitu dengan persoalan khilafah yang telah di hapuskan

Mustafa Kamal pada tahun 1924. tindakan turki ini menimbulkan

kehebohan dunia Islam. Karena sistem khilafah di anggap ajaran dasar dan oleh karena itu penghapusan bertentangan dengan Islam. Ali Abd Raziq pun menpunyai pendapat beda ia menjelaskan dalam bukunya (islam dan ketatanegaraan) menurut pendapatnya sistem pemerintahan tidak di singgung –singgung oleh al Qur’an dan hadist. Oleh karena itu dalam ajaran Islam tidak terdapat ketentuan tentang corak negara. Nabi Muhammad SAW. hanya mempunyai kerosulan dan dalam missi beliau tidak termasuk pemerintahan negara. Sistem khilafah yang timbul sebagai perkembangan yang seharusnya dari sejarah Islam. Nabi meninggal Dunia dan dengan wafatnya beliau mesti ada yang menggatikan beliau dalam mengurusi ummat. Dengan demikian abu bakar muncul sebagai khalifah akan menggatikan beliau. Abu Bakar sebenarnya tidak mempunyai keagamaan beliau kepala negara dan bukan kepala agama. Begitu juga Umar,Ustman dan Ali. Corak pemikiran dan bentuk negara. Bukan soal agama tetapi soal duniawi dan di serahkan kepada akal manusia untuk menentukannya. Oleh karena itu tindakan mustafa kamal dalam mnghapuskan khalifah dari sistem kerajaan Usmani bukanlah suatu tindakan yang bertentangan ajaran Islam. Dan pendapat liberal Ali Abd al Raziq mendapat kritik dan tantangan keras dari berbagai golangan umat Islam yang ada pada waktu ummat Islam yang ada pada waktu itu. Rasyid Ridha, murid yang terdekat

dengan Muhammad abduh.

Mempertahankan sistem khalifah dan mendapatkan pendapat Ali Abd al Raziq itu akan memperlemah ummat Islam.(Harun Nasution.1996: 84-85).

Sedangkan para pemikir- pemikir politik datang sesudah al Mawardi umumnya mengikuti teori Al Mawardi di tersebut. Perbedaan kecil memang terdapat juga tetapi Ali Abd al Raziq adalah pemikir yang paling banyak menyimpang dari garis al Mawardi itu bukan hanya melakukan yang berlawanan Ali Abd al Raziq dalam buku al Islam wal Ushul al Hukmu. banyak tapi hanya ada seorang tokoh Islam yang dapat menyamai penyimpamgan Mustafa Kamal. Tokoh ulama. Pandangan Ali Abd al Raziq banyak yang kontroversi padanya yang amat menbinggungkan dan tidak mudah untuk menjawab. Dan semua ini terpengaruh para ulama dan kaum muslimin yang selalu berusaha memelihara ajaran Islam dan kesatuan

mereka.

sehingga

membankitkan

kemarahan

mereka

terhadap

pengarangnya kendatipun demikian interrestasi parsial terhadap enigma ini atau menjawab sebagian dari tujuan akhir pandangan-pandangan ada dalam buku ini bertujuan menghancurkan ummat Islam atau menyerukan perluluhlantahkan, maka ia berhasil membuktikan. Sementara itu Ali Abd al Raziq dan keluarga besarnya yang sejalan dengan kolonialisme dan pelaksanan garis kebijaksannaanya. Dan persesuaian antara Syeikh Ali Abd al Raziq dengan politik Inggris yang sama-sama berusaha untuk menhancurkan kekhilafahan Turky. Akan tetapi Syeikh Ali Abd al Raziq menghabiskan kekhilafahan mulai dari asanya, meretas cabangnya dengan meroboh datangnya ia menyerang kekhilafahan sejak dari pertumbuhan pertama dalm Islam. Justru yang terbukti pandangan dan fakta sejarah, dan pandangan Syeikh Ali Abd al – Raziq betul-betul sesuai dengan tujuan politik Ali Abd al Raziq dengan penjajahan inggris dan zionis. Inggris bermahksud menghancurkan

kekhilafahan, demikian pula Syeikh Ali Abd al Raziq, dan itu lah tujuan esensial seluruh isi bukunya itu. Inggris

bermaksud

menghapuskan

kekhilafahan

menguasai

Mesir

mengontrol garis politik, sedangkan buku Syeikh Ali Abd al Raziq pun mengacu kesana musuh – musuh Islam propagandis –propagandis kolonial selamanya dan sejarah islam mengikis sejarah, dan buku Syeik buku Ali Abd al Raziq pun dengan ungkapan–ungkapan yang sadis menetapkan hal yang serupa. Kaum penjajah pada umumnya dan zionisme khususnya, selalu berusaha menjauhkan Islam dari politik dan memisahkan hubungan agama dengan negara . Penjajah selalu berusaha melenyepkan kekuatan islam, kewajiban jihad perang dan mempertahankan diri: dan semua iulah yang menjadi pokok bahasan dan tujuan buku Syeikh Ali Abd al Raziq ia mengatakan bahkan berusaha mati-matian membuktikan bahwa Islam tidak memiliki kaitan apapun dengan politik negara. Bahkan terdapat hubungannya dengan masalah-masalah ke duniawian. Ini jelas jangkauan yang paling jauh yang ingin di realisasikan oleh kaum penjajah dan zionalisme musuh-musuh islam itu guna mempermudah langkah-langkah menghancurkan kaum muslimin, menjarah negeri mereka dan merompok habis seluruh

kekayaan.

dan

kaum

muslimin

tidak

perlu

jihad,

berperang,

mempertahankan diri dan terjun dalam medan politik sebab bukan semua itu termasuk persoalan keduniawian. Maka dari itu pemikiran Ali Abd al Raziq semasa hidupnya dengan terjadinya peran dunia I dan kondisi sosial politiknya itu yang dapat terpengaruh oleh penjajahan Inggris dan Turki .

C. Pengaruh Pemikiran Ali Abd al Raziq Kecenderungan pandangan Ali Abd al Raziq dengan kecenderungan Ahmmad Lutfi Asyid seorang pemikir politk Hizbu al - Ummah terdapat kesamaan di lihat dari prinsip –prinsip dan tujuan partai hal ini pun persis sama dengan tujuan politik Inggris maka dari itu dapat di ambil kesimpulan bahwa pandangan – pandangan Ali Abd Al Raziq di pengaruhi oleh Ingris terbukti selain itu bahwa ia dari keluarganya termasuk pendukung Inggris dalam merealisaikan dari tujuan kolonialisme nya . inggris sejak awal semula bertujuan memporak porandakan persatuan ummat Islam dan memancing perhatian negara –negara Islam agar mereka tertuju pada persoalan tertentu sehingga satu dengan yang lainya mudah dapat dikuasai selain itu politik Ali Abd Al Raziq di pengaruhi oleh panatisme terhadap partai politik yaitu partai Hizbi Al Ahrar Al Dusturiyyin (liberal konstitusional ) Partai politik ini muncul sesudah perang dunia satu di Mesir mencatat bahwa partai ini merupakan kelanjutan partai Hizbu al Ummah (Partai Rakyat) partai Hizbu alAhrar al - Dusturiyin di bentuk atas dukungan Inggris dan perundang-undang Lord Allenby gubernur jenderal Inggris di Mesir, partai ini di bangun atas dasar perinsipperinsip persahabtan dan kerja sama dengan Inggris serta melaksanakan garis politiknya dan seluruh keluarga Ali Abd Al Raziq keluar dari partai politik Hizbu Alummah dan masuk pada partai politik hizbu Al Ahrar Al- Dustruyyin. Dan bahkan menjadi pendukung utama Inggris dan pengakuan terhadap kekuasaan inggris dalam bentk yang baru seperti itu tidak memiliki pengaruh apapun terhadap lahirnya kesamaan antar pandangan Syeik Ali Abd Al Raziq pendukung utama partai Al - Dusturiyyin dengan kecenderungan politik Inggris.

D. Karya-karya Monumental Ali Abd al Raziq Dalam karya monumental yang ini dan tulisannya di bagi dalam tiga bagian dalam uraian pertama di uraikan tentan definisi khilafah dan lenbagalembaga khilafah beserta ciri-ciri khsususnya kemudia dipertanyakan tentang anggapan bahwa mendirikan pemerintahan dengan pola khilafah itu merupakan keharusan (agama)dan akhirnya di kemukakan baik dari segi agama maupun dari segi rasio pola pemerintahan itu tidak perlu. Dalam bagian kedua kemudian di uraikan tentang pemerintahan dan Islam , tentang perbedaan utama dan misi kenabian dengan pemerintahan dan akhirnya di beri kesimpulan bahwa risalah kenabian itu bukan pemerintahan dan bahwa agama itu bukan negara. Dalam bagia ketiga dan terakhir di uraikan tentang khilafah atau lembaga khalifah dalam pemerintahan Islam dalam lembaran sejarah. Dalam hal ini Ali Abd al Raziq berusaha membedakan antara yang Islam dan mana yang bukan dan mana negara Arab mana yang khilafah Islamiayah dan Negara Arab , serta mana yang agama dan mana yang politik dalam usaha mencari jawaban tentang ada dan tidak adanya sistem pemerintahan dalam Islam, pembahasan tentang karya tulis Ali Abd al Raziq itu batasi pada bagian pertama dan kedua saja meskipun bagian ketiga juga cukup menarik karena pada dasarnya Ali Abd al Raziq membedakan negara dengan agama dan memisahkan antara agama dan negara. Alur argumentasi Ali Abd al Raziq dalam bagian pertama dalam bukunya cukup lancar dan segaris dengan logika, dan di tentangnya dalam bagian itu terbatas pada pendapat bahwa mendirikan khilafah itu merupakan suatu keharusan (agama). Tapi tidak semulus itu argumentasi pada alur argumentasi pada bagian kedua dari

buku itu. Satu catatan kecil, tampaknya Ali Abd al Raziq kurang akurat dalam memahami buah pikiran politik Barat. Dia mengemukan tentang asal sumber kekuasan kepala negara terdapat dua aliran pertama: Aliran Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa kekuasaan raja datang dari tuhan atau mandat ilahi Sedangkan yang kedua : Aliran Jhon Loeck yang menyatakan bahwa kekuasaan raja itu datang dari rakyat melalui konrak sosial pemahaman tersebut jelas salah, oleh karena Thomas Hobbes justru menolak bahwa kekuasaan raja itu berasal dari tuhan memang menurut Hobbes kekuasaan raja itu absolut atau mutlak dan tidak bertanggung jawab pada siapapun, tetapi haknya yang absolut itu di dapatkanya melalui kontrak sosial. Hanya saja menurut Hobbes teori kontrak sosial menurut Alin dengan versi jhon lloekc. Kontrak sosialnya Jhon Loekc itu merupakan kontrak antara raja dan rakyat dan dari kontrak tersebut timbul kewajiban pada dua pihak atas dasar timbal balik. Rakyat menyerahkan mereka termasuk kebebasan mereka kepada raja serta sumpah setianya padanya untuk mematuhinya. Sebagai imbalan raja janji menjanjikan bimbingan dan perlindungan serta pengelolan negara sebaik –baiknya sedangkan kontrak sosial versi Hobbes adalah suatu kontrak antara rakyat sesama rakyat sepakat untuk mengangkat seseorang menjadi raja

yang kemudian kepadanya menyerahkan haknya pada raja dengan

imbalan memimpim dan melindungi karena raja bukan salah satu pihak dari kontrak tersebut dia tidak terikat oleh perjanjian itu. Kekuasaannya absolut dan tidak harus mempertanggung jawakan kepadanya atau rakyat.

Hampir pada bagian keduan dari bukunya Ali Abd al Raziq menyimpulkan uraianya dengan menyatakan bahwa menurut dia : Nabi besar Muhammad Nabi Muhammad SAW adalah semata-mata utusan Allah untuk mendakwahkan agama murni tampa mendirkan negara. Nabi tidak mempunyai kekuasaandunia , negara atau pun pemerintahan, nabi tidak mendirikan kerajaan atau politik atau sesuatu yang mirip dengan kerajan, dia adalah nabi seperti hal nya para nabi sebelumnya. Dia Bukan raja, bukan pendiri negara dan bukan pula mengajak ummat untuk mendirikan duniawi Kesimpulan di atas merupakan inti paham politik Ali Abd al Raziq tetapi berbeda dari uraiannya dalam bagian pertama yang lancar dan sejalan dengan logika, alur argumentasi yang kedua sebelum sampai kesimpulan tesebut mengandung cukup banyak kelemahan di antaranya : Yang Pertama : Ali Abd al Raziq mengakui bahwa Nabi dahulu melakukan :Banyak hal yang lazim di lakukan oleh raja dan kepala negara, seperti mengadili sengketa, menjatuhkan pidana , menyatakan perang mengangkat perang ekpedisi militerserta berbagai macam di wilayah-wilayah yang baru di taklukan serta hakim dan penaggung jawab pengumpulan zakat atau pungutan lain. Tetapi menurut dia penyelegaraan pemerintahan pada zaman nabi itu tidak mengikuti suatu pola tertentu atau baku dan tidak sempurna. Khusus dalan wilayah wilayah tertentu baru Nabi mengangkat pejabat-pejabat untuk jangka waktu tertentu.Lain dari pejabat secara ad hoc itu mungkin kedengaran yang aneh, Ali Abd al Raziq mengukan bahwa pada zaman Nabi tidak terdapat sistem pengelolaan keuangan dan kepolisian “sebagai mana lazimnya suatu negara “kita sependapat bahwa

deselenggarakan tugas-tugas pemerntahan dengan cara yang sangat sederhana tampa mengikuti pola tertentu dan maju tidak berarti bahwa tidak berarti bahwa tidak ada pemerintahan pada waktu itu tidak ada kosistensi Ali Abd al Raziq makin kentara uraiannya pada bagian ketiga dari bukunya dimana dia menyatakan bahwa negara yang di kepalai oleh Abu Bakar sepeninggal Nabi merupakan suatu negara baru dan suatu organisai politik padahal cara-cara penelolaan negara pada zaman pemerntahan Abu Bakar belum banyak berbeda dari pada waktu Nabi yang memerintah. Lagi pula ucapan Ali Abd al Raziq mengutip ucapan Abu Bakar bahwa : Dalam memerintah dia hanyan mengikuti saja yang (dahulu) di lakukan nabi, dan bahwa dia tiadk menperkenalkan cara-cara yang baru. Perubahan yang berarti baru mulai di lakukan pada zaman khalifah Umar Bin Khatab termasuk perkembangan Baitul Mal atau pembendaharan negara dan pemberian tunjangan tentang tetap. Yang Kedua : Dalam kesimpulannya di atas Ali Abd al Raziq menyatakan bahwa Muhammad adalah nabi bukan semata hanya para nabi sebelumnya sedangkan di halaman lain dia menyatakan bahwa walaupun sebagian besar dari para nabi sebelum Muhaammad adalah Nabi –Nabi semata tetapi terdapat juga nabi –nabi yang pada waktu yang sama juga menjadi raja atau kepala negara. Lain dari pada itu untuk mendukung pendapat tentang pemisahan antara agama dan negara, Ali Abd Al - Raziq juga mengutip ucapan yang terkenal dari Isa Al Masih : berikan kepada kaisar ap saja hak kaisar dan berikan pada tuhan apa hak tuhan : tetapi tampaknya dia lupa bahwa petunjuk itu di berikan pada waktu itu

ummat penganut Isa al masih merupakan rakyat terjajah di bawah dominasi penguasa asing dan penganut kepercayan yang berbeda. Yang Ketiga: Ali Abd al Raziq mengutip puluhan ayat al Qur’an yang menyatakan bahwa tugas nabi terbatas pada berdakwah dan umat manusia agar mencari keselamatan duniawi dan ukrawi dengan menerima Islam. Memang benar Islam menhormati kebebasan beragama. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama, sekali seseorang menerima ajakan nabi dan masuk Islam maka atasnay berlakukan sekumpulan hukum dan peraturan yang mengatur hak dan kewajibannya dalam hak dengan tuhan dan dalam hubugannya dengan sesama muslim dan sesama hidup , sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat dan anggota ikatan politik yang lebih luas. Untuk menjamin berlakunya sebuan aturan itu yang dalam Islam di sebut syariah yang bersumberkan wahyu tuhan di perlukan penguasa yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan peraturan tersebut atau mereka yang hendak menolaknya itu yang dahulu yang di lakukan oleh Nabi, dan yang lazinnya di lakukan atas tugas dan wewenang kepala Negara. Singkatnnya menurut Islam Islam semua orang ternasuk nabi sendiri, harus menghormati kebasan orang lain untuk memilih agama. Tetapi sekali seseoran memilih Islam maka atas berlaku syariah Islam yang sebaguian dari pelaksanannya memerlukan campur tangan penguasa

yang berhak memaksakan pendapatnya dan menjatuhkan sangksi

sebangai mana lazinya kepala negara :dan dalam periode nabi di madinah dulu nabilah penguasa yang di maksud itu . sementara itu Ali Abd Raziq juga meperlihatkan kesulitan dalam hal bagaimana memberikan kebenaran pada pemeritahan Al-qu’an kepad nabi upaya melakukan jihad fi sabilliah yang di artikan

perang di jalan Allah itu oleh karena jihad dapat atau atau bahkan sering di artikan perang dijalan fisabillilah menurut Ali Abd al Raziq. Yang Keempat : Alasan lain yang dikemukakan oleh Ali Abd al Raziq ialah sabda nabi :kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian “tetapi seperti yang kita ketahui bersama bahwa ungkapan itu di berikan oleh nabi setelah nasihatnya kepada seorang petani tentang tenik pembudidayaan pohon kurma tetapi mengakibatkanya pohon itu tidak berbuah memang dalam bidang teknik murni agama tidak hendak mencampuri. Tetapi kira nya Islam ikut mengatur kehidupan keduniaan antar sesama muslim dan sesama makhluk di mana terdapat aspek moral dan etika.

BAB III ALI ABD AL RAZIQ DAN KONSEP NEGARA A. Pengertian Negara Negara adalah suatu entinitas suatu yang ada atau suatu kenyataan yang bersifat politik dan yuridis yang terdiri dari suatu masyarakat manusia yang merupakan suatu golongan yang bebas dalam suatu daerah bersama yang kompak (bersatu padu dan yang tunduk pada suatu penguasa yang tertinggi). Jika kita menganalisa maka pengertian itu lebih lanjut maka ada tiga bagian yang menarik yaitu: 1. Ada suatu corak yang hakiki dari pada suatu negara bahwa di dalamnya ada suatu

organisasi yang mempunyai kekuasaan dan wibawa yang memilihara

serta mempertahankan hukum dengan ala-alat yang ada. 2. Suatu corak hakiki dari pada suatu negara bahwa ada suatu daerah yang ada padannya yang mempunyai batas wilayah yang bisa di tunjukan yang jelas dan di dalam daerah itu berlakunya kuasa dan wibawannya. 3. Suatu corak yang hakiki bahwa ada di dalamnya suatu masyarakat yang tinggal di daerah itu dan mengakui serta adanya kekuasaan. Maka dari itu negara adalah suatu organisasi masyarakat tertentu dan mempunyai undang-undang tersendiri ( Fuad Mohd Fachruddin ,1986:17) Sedangkan menurut pemikir Barat pengertian negara adalah : Negara menurut Imanuel Kan berpendapat bahwa negara adalah suatu keharusan karena Negara harus menjamin terlaksananya kepentingan umum. Jadi Negara 31 harus menjamin setiap warga negara untuk bebas di lingkungan hukum : artinya

kebebasan dalam batas normal yang telah di tentukan untuk di tetapkan oleh undang-undang karena undang undang itu adalah penjaminan umum dari rakyat. Sedangkan menurut kranenburg Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang di ciptakan oleh sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu Negara atau organisasi dengan tujuan untuk memelihara kepentingan umum tersebut. Hal ini berarti yang paling penting atau yang paling primer adalah bangasa untuk sekelompok manusia tersebut. Sedangkan Negara hanyalah sekunder karena adanya Negara atas dasar sekelompok manusia yang di sebut bangsa itu. Pandangan krannenburg tersebut berdasarkan alasan bahwa pada zaman modern ini terdapat formasi-formasi kerja sama dengan internasional antara bangsa –bangsa misalnya PBB. Kendatipun yang bersarikat adalah negara-negara united natiins juga tidak di sebut united states. Namun demikian alas an ini ada ayang keberatan bahwa istilah-istilah tersebut masih mempunyai pengertian yang pasti sehingga tdak di pakai untuk formasi-formasi yang baru. Sedangkan menurut Logeman berpadat bahwa bahwa negara adalah organisasi kekuatan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian di sebut bangsa jadi yang pertama negara itu di sebut sebagai organisasi itu memiliki kewibawaan (Gezab) yang mengandung pengertian dapat melaksanakan kehendaknya kepada semua orang yang di liputi oleh organisasi itu. Organisasai negara berbeda dengan organisasi lain karena ia memiliki gejab itu. Dan perbedaan para sarjana itu disebabkan oleh perbedaana mengenai bangsa. Istilah-istilah bangsa yang digunakan kranen brug yang dimaksud bangasa dalam

arti etnologis misalnya bangsa Jawa, Sunda, Dayak, sedangkan istilah bangsa yang digunakan Logemen yang dimaksud adalah rakyat (Max Boli Sabon SH dkk 1992: 69-70). Pada dasarnya Ali Abd al Raziq tidak menjelaskan tentang pengertian negara tapi kita dapat mengutip peryataan Muhammad Tafsir dalam bukunya karangan Ali Abd al Raziq yaitu : negara yang mementingkan agama dalam negara ini agama di pentingkan negara hanya urusan dunuawi tidak menyangkut urusan berkepentingan. (Ali Abd al Raziq 1925: V-VI). Negara yang sekuler yang mementingkan agama: Kita dapat melihat hubungan antara Negara dan agama pada berbagai negara terdapat empat macam, yaitu: a. Negara yang anti agama contohnya ialah negara komunis negara ini anti agama sebab ajaran pokok komunis antara lain ialah perlunya dianut pandangan bahwa agama adalah candu bagi masyarakat. Jadi harus di basmi program partai komunis Uni Sovyet menyatakan antara lain: bahwa untuk secara teratur mengadakan propaganda ateis. b. Negara sekuler menghendaki pemisahan sama sekali antara negara dari agama: Negara tideak mengurusi agama dan agama tidak mengurusi negara. Didalam negara model kedua ini tidak ada uang negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan atau kepentungan agama contohnya: Amerika Serikat. c. Negara sekuler yang mementingkan negara dalam model ini agama di pentingkan dipelihara dan dikembangkan. Hal itu dilakukan negara

melihat berkembangnya agama akan memperkuat negara: Negara berkepentingan pada agama, tegasnya agama berguna bagi negara dan agama pun berkepentingan pada negara yang kuat kan memperkuat agam contohnya Negara Indonesia. d. Negara agama yaitu negara yang berdasarkan syariat Islam contohnya negara Islam Pakistan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-Maududi dalam bukunya Islamic Law and Constitution ( Ali Abd Al Raziq 1925: vi). B. Unsur-Unsur Negara Ada beberapa unsur yang terdapat dan terperinci sebagai berikut:

a. Dasar dan Tujuan Negara Ali Abd al Raziq tidak begitu banyak menguraikan tentang dasar negara namun dari itu kita dapat melihat pendapat para pemikir politik lain yaitu untuk mengetahui secara detail tentang dasar negara. Maka kita terlebih dahulu harus di awali dengan penelusuran kata-kata negar tersebut. Secara riteral istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni state(bahasa inggris )staat(bahas belanda )yang berarti keadaan yang tegak dan teap atau yang memiliki sifat-sifat yang tegap dan tetap. Jadi menurut istilah negara berhungan dengankedudukan persekutuan hidup manusia juga sama dengan istilah sedangkan secara bahasa negara yaitu sebuah organisasi tertinggi di antara satu kelompak masyarakat yang mempunyai

cita-cita untuk besatu hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai kedaulatan(Azumadi Azra, 2003:41) Pada dasarnya Ali Abd al Raziq tidak menyebutkan tentang tujuan Negara itu apa tapi pada tujuan ali abd al raziq sama dengan yang lain untuk menciptakan rakyat yang bahagia dan kita dapat merunut pendapat para ahli tujuan Negara adalah memungkinkan rakyatnya bahagia “berkembang serta meyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin(the freest possible depelopment and the creative self-e pression of its members)sedangkan menurut Harold J Laski” menciptakan dimana rakyatnya dapat mencapai atau terkabulnyamya keinginan-keinginan secara maksimal “(condition under whict the members of state may attain the maksimum reation of those satisfaction of heir desires). Sedangkn tujuan negara Indonesia pun berbeda tujuan negaranya tercantum dalam undang-undang dasar 1945 ialah: untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segeap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah

Indonesia

dan

untuk

memajukan

kesejahteraan

umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadialan social “dengan berdasarkan kepada:ketuhanan yang maha esa, kemnusian yang adil dan beradab dan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawarahan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia(Miriam Budiarjo, 2005:46).

Dan Ali Abdul Raziq pun berbeda dengan dengan tujuan Negara AlMaudud tujuan Negara islam yang dapat di bentuk berdasarkan landasan AlQur’an dan As-sunnah juga telah di berikan tuhan al qur’an menyatakanbahwa: “sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rosul kami dengan membawa mizijat-muzijat yang gamblang dan telah kami turunkan pula kita-kitab syari’ah dan keadilan besama mereka agar masyarakat manusia dapat berdiri seutuhnya. Oleh sebab itu kami telah ciptakan besi untuk di jalankan senjata hebat juga untuk keperlun lainnya bagi manusia, supaya Allah mengetahui siapa yang membantunya untuk menegakaan agama Allah dengan menganyang musuh-musuhnya dan sekaligus Rosul-Rosulnya sekalipun mereka telah tiada” (Qs 57:25). Dan dalam hal ini berarti tujuan Negara yang paling utama suatu Negara Islam adalah untuk menegakan dan melaksanakan dengan segenap sumber daya kekuasaannya yang terorganisasikan sejalan dengan program reformasi yang telah di tunjukan islam demi tegaknya kehidupan yang lebih layak untuk perbaikan umat manusia hanya menegapkan perdamaian, melindungi batas-batas wilayah Negara , hanya berusaha dan bukan pula merupakan cirri khas yang membedakan Negara Islam dari Negara-negara non islam. Perbedaan terletak pada kenyataan bahwa Negara telah mengunakan atau masyarakat mempraktekan kebajikankebajikan yang di perintahkan islam untuk di anut manusia membasmi serta mendabrak dengan kkekuatan penuh dengan kejahatan yang ingin di basmi Islam oleh manusia(Al Maududi,1998:225) b. Bentuk Negara

Bentuk-bentuk negara yaitu melukiskan dasar-dasar negara susunan serta tata tertib suatu negara yang berhubungan dengan organisasi tertinggi dalan suatu negara itu dan kedudukan masing-masing organisasi itu dalam kekuasaan. Sebenarnya pemikiran mengenai bentuk-bentuk pemerintahan sudah tua sekali umurnya kalau kita teliti lembaran sejarah, maka orang-orang Yunani kuno dengan tokoh-tokohnya seperti Plato dan Aristoteles telah menyelidiki persoalan tersebut secara mendalam pada permulaanya dike nai dua klasifikasi tradisional dari bentuk-bentuk pemerintahannya yaitu: 1. Klasifikasi tri: bagian: tri partille callsification 2. Klasifikasi dwi bagian : bi partite classification Sebagian besar orang-orang telah melepaskan diri dari kedua klasifikasi tradisional itu dengan mengemukakan cara-cara klasifikasi yang lain. Plato mengemukakan cara-cara pembagian atas tiga system tetapi membedakan antara jenis yang baik dan yang buruk. Aristoteles dan Mentesqiue (1699-1785) dalam bukunya Le Espprit Des dalam buku bentuk negarnya itu terdapat empat macam bentuk pemeritahan: (1) Monarki, (2) Republik, (3) Kekaisaran, (4) Federasi Empat macam bentuk pemerintahan ini didasarkan atas asas khusus yaitu: Republik didasarkan kebaikan Negara. Sedangkan demokrasi didasarkan atas dasar cinta tanah air dan persamaan. Monarki atas dasar kepentingan atas dasar

diri sendiri atau turun temurun. Kekaisaran didasarkan atas dasar kehormatan sedangkan Federasi didasarkan atas asas kehormatan. Klasifikasi tradisional ini dari bentuk penerintahan atas tri bagian dan dwi bagian kenyatannya pada waktu sekarang tidak dapat mencakup pada bagian-bagian pemerintahan baru ini di sebabkan oleh karena perkembangan oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang stuktur pemerintahan lebih lagi dalam abad ke 20 ini diman terdapat banyak sekali bentuk pemerintahn modern (Dra Soelistyati Ismail 1984:129- 130). Pegertian masing-masing bentuk Negara: 1. Republik Dengan bentuk republic di maksudkan pemerintahan dimana seluruh rakyat (demokrasi) atau sebagian dari rakyat aristokrasi memegang kekuasaan tertinggi. Di tokohi oleh Mac Iver dapat di katakana bahwa setiap warga Negara yang tidak di kepalai oleh seorang raja dan mempunyai system pemerintahan untuk jabatan tertentu, bagai manapun terbatasnya pemerintahan republic dalam artian lain seperti negara romawi kuno yang mempunyai rajanya dan di perintah oleh segolongan kecil yang kuat adalh suatu republic. Menurut Mac Iver lebih baik republic di ambil dari kata yang khusus ialah hanya bagi-bagi Negara demokrasi saja. Perbedaan pemerintahan demokrasi terbatas dengan republic ialah bahwa dalam demokrasi republic kepala negara tidak mendapatkan haknya karena keturunan akan tetapi karena di pilih oleh pemerintah demokrasi republic masih dapat di bedakan menjadi dua atas dasar fungsi dari kepala negara (presiden) yang di pilih yaitu:


Presiden hanya mempunyai fungsi upacara, di dirikan atas partai-partai merupakan

suatu simbol saja


Presiden tidak hanya sebagai simbol saja akan tetapi memimpin secara langsung pemerintahannya. Kepala negara disini adalah presiden merangkap perdana menteri contohnya Amerika Serikat perisiden adalah presiden di pilih tidak oleh badan eksekutuif tapi oleh rakyat sendiri oleh karena itu presiden di sini berdiri sendiri terpisah dari badan legislative. Republic ini terdapat dua tambahan demokrasi dan aristokrasi republic yaitu diman seluruh rakyat (demokrasi) atau sebgian rakyat (aristokrasi) memegang kekuasaan tertnggi. Aristokrasi berasal dari kata ‘aristol’ artinya bangsawan atau cendikiawan ‘kren’ berarti kekuasaan : jadi aristokrasi yaitu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara berpusat pada beberapa orang yang berusaha mewujudkan kekuasaan kesejahteraan umumn yaitu orang-orang yang

dianggap baik,

dempokrasi sebagai bentuk merosot dari pality berasal dari kata Demos artinya rakyat kratein berarti kekuasaan ada di tangan rakyat dan presiden di pilih oleh rakyat dan untuk rakyat (Wawan Abas1982: 104). Republik ini ada lawanan dengan monarki istilah republic di tetrapkan kepada pemerintahan yang di kepalai oleh seorang monarki dan betapapun terbatasnya mempunyai sedikit banyak system pemilihan bagi jabatan-jabatan politik. Republic diartikan sebagai pemerintah perwakilan (representative gavermennt) dan demokrasi diartikan sebagai system dimana masyarakat turut sserta secara langsung dalam pemerintahan “demokrasi” murni yaitu masyrakat

benar-benar memerintah hampir tidak pernah terdapat juga jaya Negara Kota Yunani kuno lebih –lebih lagi pada pemerintahan modern dewasa ini (Drs. Bayu Suryaningrat, 1992: 89) Republic terdapat terdapat dua bagian yaitu absolute dan demokratik 1. Republic absolute adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengatas namakan rakyat pada kenyatanya kekuasaannya hanya dilakukan oleh penguasa tertinggi di dalam Negara jadi kekuasaan Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif berada pada satu tangan. bentuk pemerintahan yang demikian ini sebenarnya tidak dapat badannya dalam bentuk pemerintahan monarki absolute badannya dalam bentuk pemerintahan absolut tahta kekuasaan tidak bisa dapat di berikan pada anak tapi dalam monarki absolut dapat di wariskan pada anak atau turun temurun. 2. Republic Demokratik Republic demokratik adalah suatu bentuk pemerintahan diman rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi sehingga kekuatan Eksekutif ,Yudikatif dan Legislatif berada pada rakyat dan di jalankan oleh rakyat secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat . Pengaturan pembagian kekuasaan di dalam Negara di atur dalam undangundang. Diatur dan dibuat oleh rakyat sehingga hal-hal ini yang menyangkut kepentingan rakyat tercantum dalam undang-undang. Di dalam republic demokratik yang religius mengakui adanya kekuasaan tuhan di atas kedaulatan rakyat, mengingat rakyat adalah makhluk tuhan dan negara terdiri dari unsure-unsur dari pad rakyat pemerintahan yang berasal dari

rakyat dan wilayah semua berasal dari tuhan. Oleh Karena itu di dalam republic religiis agama selalu di mulaikan sebagai sarana untuk berkomunikasi kepada tuhan serta berisi bingbingan untuk menegakan keadilan di muka bumi ini. 2

Monarcki

Bentuk pemerintahan di mana hanya satu orang yang memegang kekuasaan akan tetapi dalam melaksanakan pemerintahannya ia memerintah menurut undang-undang yang telah di tentukan. Monarki berasal dari kata”yunani” monos yang berarti satu dan ‘’archein’yang berarti menguasai atau memerintah atau kerajan adalah bentuk pemerintahan di man seluruh kekuasaan di pegang oleh seorang yang berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan umum(F Isjawara,1999:187) Monarki dalam golongan ini yang di maksud oleh max iver ialah: pemerintahan oleh satu orang dengan kekuasaan yang sangat luas atau absolut pada bentuk terburuk monarki ini di kenal dengan system pergantian yang bersifat turun temurun. Disamping itu kita dapati dalam system ini suatu tanda bahwa raja dan kerabatnya merupakan suatu lapisan masyarakat yang terpisah dari yang lainnya. Oleh karena itu raja dan kerabat di sekitarnya mempunyai dan di lengkapi dengan berbagai macam hak yang istimewa (hak perorgatif) yang melekat pada diri mereka. Sedangkan monarki terbatas ini termasuk dalam system demokrasi oleh karena itu dalam pemerintahan monarki terbatas ini pemerintahan (raja) menjalakan pada pemerintahan dengan kekuasaan terbatas. Pembatasan ini hanya tidak di batasi oleh kekuasaan golongan kecil yang sedang berkuasa dan

memerintah untuk rakyat yang di perintah tanda utama monarki terbatas ini sehingga di masukan dalam golongan pemerintahan demokrasi dapat dinyatakan bahwa raja dalam pemerintahan ini tidak lngsung mencampuri keputusan politik. Keputusan-keputusan itu di buat oleh wakil-wakil rakyat yang di pilih yaitu rakyat yang di perintah dengan demikian raja tidak memerintah tapi hanya berfungsi sebagai symbol kesatuan dan kepala kehormatan yang berdiri di luar arena politik beda pemerintahan monarki terbatas beda dengan pemerintahan demokrasi lainnya hanya terletak pada kedudukan dan cara pergantian raja dan mengenai pengantian raja di dasarkan atas hak dan turun temurun. Dalam monarki terbatas terdapat kesatuan (1984: 32-33). Dalam perkembangnya monarki dapat di bedakan antar lain: 1. Monarki Absolute Atau Kerajan Mutlak Raja sebagai kepala negar memegang seluruh kekuasaan Negara baik eksekutif yudikatif maupun legislative monarki absolute biasanya di fahami faham teorasi yaitu raja di anggap sebagai penjelmaan tuhan atau tuhan di bumi contohnya: monarki absolute ialah lauis xiv yang dikenal dengan semboyan kenegaraan ‘l’etat c- nest mol atau (Negara itu saya) Kelemahan bentuk monarki absolut ini adalah:  Rakyat tidak memiliki apapun walau dirinya sendiri oleh karena itu rakya milik raja yang dapat di perlakukan sewenang-wenang.  Seluruh kekayan dalam Negara merupakan milik raj yang dapat di wariskan pada keturnannya.

 Kerajan itu pada mulanya memiliki kekuatan yang besar selanjutnya hanya memiliki kuatan yang kecil.  Kerajaan kecil itu mudah di adudombakan oleh kerajaan yang lebih besar  Kerajaan absolute selalu di topang oleh angkatan perang  Rakyat tidak mempunyai social control untuk membela haknya 2. Monarki Konstitusional Suatu kerajaan dimana kekuasaan raja di batasi oleh undang-undang tujuan melindungi rakyat dari kesewenag-wenang raja. Kejadian ini di awali di Inggris dengan Bill Of Rights yang di buat utusan kerajaan kecil agar raja Inggris tidak melakukan pemunutan pajak tampa undang-undang. Hal ini di maksudkan agar kerajaan kecil mampuh mengurusi sendiri sehingga pendapatanya sendiri dapat membangun kerajaan nya sesuai dengan kehendak rajanya sendiri oleh karena itu raja Inggris sampai sekarang di Inggris parlemen terdiri dari dua kamar. c. House Of Comon (Dewan Rakyat ) b. House Of Lord (Dewan Bangsawan) (. Dedy Ismatulloh , A.A Sahid Gatara : 2006: 114). 3. Federasi Atau Federal Bentuk pemerintahan atas di dasarkan kesewenang-wenangan pemerintahan di pegang oleh satu orang yang memerintah tampa undang-undang dan tampa peraturan. Sistem federasi merupakan pengabungan Negara –Negara bagian menjadi satu tampa meninggalkan atau menghapuskan cirri khas masing-masing bagian dari federasi terdapat sejumlah Negara bagian yang sepakat bergabung menjadi

serikat dengan sejumlah tugas dan kewenagan tertentu. Negara-negara bagian itu menyerahkan sejumlah tugasnya dan kewenagan untuk di selengarakan untuk suatu pemerintahan pederal sedangkan urusan lain menjadi tetap urusan Negara bagian. Pada dasarnya pada Negara kesatuan ada satu negara dengan suatu negara. Apabilan di dalam suatu Negara terdapat sejumlah pemerintahan local yang otonom maka tugas dan kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri( otonomi) berasal dari pemerintahan pusat .jika di dalam Negara federasi pemerintah Negara bagian bukan bawahan dan tidak bertanggung jawab pada pemerintahan federal maka dalam Negara kesatuan pemerintahan local tunduk dan patuh dan bertanggung jawab pada pemerintahan pusat(Ramlan Subakti , 1992: 169). Dengan penggolongan tersebut seperti di atas kita dapat mengadakan penggolongan terhadap bentuk-bentuk pemerinthan dari semua negara yang ada. Bentuk Negara federasi merupakan bentuk Negara dictator sosialis dalam pemerintahan dictator ini, nampaknya hanya seseorang yang mempunyai kekuasaan absolute akan tetapi seperti raja yang absolute hanya seorang yang dari kerabat yang berkuasa demikian juga dictator ia hanya lah salah seorang dari segolongan orang yang sudah berkuasa perbedaanya dengan monarki absolute itu ialah bahwa pad mnarki absolute soal pergantian sudah di atur secar tetap yaitu atas dasar keturunan sdangkan pada pemerintahan kediktatoran mengenai pengantian tidak ada ada ketentuan yang pasti .

Praktek menunjukan gantinya dalam pemerintahan diktatoran sering di gunakan suatu alat propaganda yang mengagungkan autoriti dari dictator tersebut akan tetapi dari segala sesuatu dapat tampak juga tergantungnya seorang dictator pada segolongan kecil orang yang menguasai kediktatoran itu. Sedangkan dalam pemerintahan yaitu sosialis terjadinya campur tangan pemerinthan dalam lapangan ekonomi dengan jalan menguasai alat-alat produksi itu ada bermacam-macam varesinya. Ada yang ada terbatas , tetapi juga ada yang sangat luas. Campur tangan yang agak terbatas maka pemerintahan sosialis itu masih

memberikan

kemungkinan

kepada

pihak

partikelir

untuk

turut

menentukandan berusaha dalam produksi dan dirtribusi termasuk perdangan kebutuhan-kebutuhan primer dari para konsumen sedangkan campur tangan yang sangat luas berusaha pemerintah sepenuhnya menguasai banyak produksi maupun distribusi. Pemerintahan federal mempunyai perbedaan dengan pemerintahan kesatuan dalam hal apapun pemerintahan federal tidak mempunyai satu pusat dari segala kewibawaan dari imam alur datangnya kekuasaan semua keputusankeputusan politik. dalam Negara pemerintahan federasi masing-masing anggota tetap sebagai Negara dalam abahwa Negara-negara bagian ini masih memiliki hak-hak wewenang kedaulatan tertentu, oleh karena itu di USA tiap Negara bagian mempunyai mahkammah peradilan sendiri, hokum pidana sendiri yang merupakn lembaga tertinggi di negara bagian tersebut. Dalam pemerintahan federasi di kenal sebagai kewarga negaraan rangkap, kewarga negaraan serikat sebagi keseluruhan dan kewarga negaran bagian. Kewarga negaran membedakan

persatuan dalam serikat itu dari pad persekutuan atau konfederasi antar beberapa negara saja sedangkan kewarga negaraan. Bagian menyebabkan perbedaan antar yang satu dengan yang lain dengan negara serikat dari pada wewenang dalam Negara kesatuan, luas kewibawaan pemerintahan federasi berbeda di AS (USA) pemerintahan pusat, pemerintahan nasional dapat hanya di jadikan kekuasaan yang di serahkan kepada ketentuan-ketentuan selebihnya untuk bertindak dalam setiap hal yangtidak secara khusus di serahkan pada pemerintahan federasi. Demikian menyebabkan struktur pemerintahan federasi sangat komlek untuk memelihara keseimbangan hubungan antar pemerintahan pusat atau federasi dan pemerintahan negara bagian. Pada waktu sekarang konfedensi yang lebih nampak kearah sentralisasi walaupun formalnya masing-masing Negara masih memiliki kekuasaan semula. Pada pemerintahan kesatuan ada satu tempat kewibawan pusat satusatunya dari man segala keputusan politik bersumber, satu-satunya pendukung kedaulatan Negara yang hendak di realisasikan dalam perbuatangnya (140). Sedangkan Mac Iver Negara di katakana mempunyai pemerintahan nasional apabila hasil atau bangsalah yang menjadi dasar kewibawaan politik atau kedaulatan negara dan apabila kekuatan bangsa dan kebesaran bangsa menjadi tujuan politik yang utama, untuk dapat menjadi suatu bangsa. Maka penduduk harus mempunyai kesadarn akan kesatuan di antar mereka, kesadran kesatuan yang akhirnyabersama-sama duduk dalam satu Negara pemerintahan nasional tambah dalam zaman modern kira-kira semenjak abad ke 18. Tugas –tugas pemerintahan federasi


Melindungi seluruh warga
Mensejahterakan masyarakat
Melindungi hak asasi manusia Tugas-Tugas Negara Bagian
Menyelengarakan keamanan
Ketertiban dan
Keadilan untuk wilayah Negara Kebaikan Negara federasi: 1. Setiap

negara

bagian

memiliki

kekuasaan

untuk

melaksanakan

pemerintahan sendiri secara real dan luas karena setiap warga Negara bagian mempunyai sumber-sumber pendapat sendiri yang di gunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 2. Setiap gubernur bagian mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan cita-cita negar bagian itu keinginan rakyat bagian ialah segala bidang kehidupan yang menyangkut polesesbud. Karena mereka selalu berusaha mempertahankan kemerdekaan dari Negara-negara bagian lain 3. Hukumnya yang terlindungi secara efektif mengingat segala usaha yang menegakkan HAM bukan hanya pemerintah Negara bagian tapi juga pemerintah federasi, itulah ada sebabnya ada waktu penolakan mahasiswa kulit hitam di University Alabama maka tentara federasi di kerahkan untuk masuk melakukan pengumuman

4. Partai politik di setiap Negara bagian dapat berkembang dengan baik tampa ada pembantahan dari pemerintah federasi sehingga partai tersebut dapat berkembang sesuai dengan perkembangan demokrasi 5. Setiap warga Negara bagian hanya terikat oleh konstitusi federasi maka di setiap Negara berjalan rule of loe diman terdapat supremy of low equality before the low protection of humon rights 6. Di setiap Negara bagian kebebasan pers dapat di wujudkan karena di setiap Negara bagian telah terdapat keamana dan ketertiban juga kesejahteraan sehingga berita apaun yang di sebarkan masyarakat tidak bersifaf emosional melainkan bersifat rasional Kelemahan bentuk Negara federasi 1. Untuk negara Maritim maka negara harus menpunyai angkatan perang yang kuat hal ini tentu memakan anggaran belanja yang tidak sedikit mengurangi dana pembangunan 2. Mudah terjadi pemisahan negara bagian menjadi suatu negara yang merdeka sendiri yang dapat mengakibatkan perang 3. Antar gubernur di negara bagian federasi Maritn dapat terjadi perebutan wilayah terhadap kepulauan-keoulauan kecil yang mengandung banyak sumber alam yang dapat dijadikan sumberpendapatan Negara bagian . hal ini tentu saja akan mengaacu persaingan kekuasaan yang punxcaknya terjadi perang antar negar bagian 4. Di sebabkan adanya kekuasan yang besar dari gubernur untuk mengatur Negara bagian masing-masing maka di negara Maritm hal ini sangat

membahayakan sejumlah penduduk di setiap pulau tidak merata sehingga pemerintah federasi tidak dapat memaksa untuk melakukan trnmigrasi antar pulau. Hal ini di lihat dari ketahana social(23-26) 4.Bentuk Negara kekaisaran Bentuk negara kekaisaran sama dengan bentuk negara monarki karena bentuk negara kekaisaran menganut monarki yaitu kepala negara turun temurun berdasarkan kerajaan contohnya negara jepang. Pada dasarnya Ali Abd al Raziq menurut dia bentuk negara yant dia anut yaitu republic karena reblik lebih cocok karena dia pernah mendirikan partaipartai politik dan dia lebih cenderung pada leberalisme atau sekekulerisme. c. Sistem Pemerintahan a.Khilafah Khilafah secara bahasa merupakan kata bentuk dari mashdar “takhallafa” seseorang dikatakan mengikuti (takhallafa) jika ia berada di belakang orang lain dan mengantikan tempatnya. Seseorang di sebut menggatikan tempat orang lain apabila melaksanakan fungsi yang di berikan orang itu kepadanya, baik bersamasama orang itu maupun sesudahnya. Firman Allah: “Dan kami hendaki benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat yang turun temurun “(QS az- Zukhruf’43:60) Khilafah adalah pengganti orang lain baik karena absennya orangyang di gantikan itu karena meninggal dunia, ketidak mampuan atau pula alasan lain sedangkan bentuk jama dari khalifah adalah khalaif dan khulafa ‘untuk khalif

sementara itu khalifah berarti as Sulthan al A’zham (kekuasam paling besar atau paling tinggi. Adapun menurut istilah yang berlku di kalangan kaum muslimin adalah imamah (pemimpin), yakni kepemimpinan yang menyeluruh dalam persoalan yang berkenaan dengan masalah keagamaan dan duniawi sebagai penggati fungsi Rosululloh SAW. Mendekati definisi ini adalah apayang di katakana oleh Al Baidhawi: bahwa immah adalah peryataan yang berkenaan dengan pengganti fungsi Rosululloh oleh seseorang untuk menjalankan undang-undang syari’ah dan melestarikan ajaran –ajaran agama dalam satu garis yang mesti di ikuti oleh ummat. Menurut pandangan para ulama sementara khalifah adalah penggati fungsi Rosulluloh

saw

yang

di

saat

hidupnya

menangani

masalah-masalah

keagamaanyang di terimanya dari dzat yang maha tinggi, yang memperoleh limpahan wewenang itu dari Alloh swt sebagaiman wewenang penyampaian dan ajakan pada seluruh umat manusia untuk mengikuti seluruh ajaranya. Muhammad saw yang menjadi rosul –nya telah pula memilihnya sebagai orang yang bertugas memelihara pelaksanaan ajaran agama dan dan mengurus politik keduniawian. Maka ketika Rosululloh di panggil kehadiart nya para khalifah pun menjadi penggatinya dalam memelihara kelstarian ajaran agama dan urusan politik itu. Untuk melaksanakan fungsi itu pun di sebut khalifah dan imam karena di sepadankan dengan kedudukan seorang imam shalat dalam hal kepeminpinan dan

harus di ikuti. Akan hal sebutan khalifah muncul dari kedudukannya yang mengantikan kedudukan Rosulullah saw bagi ummat. Kedudukan khalifah di kalangan ummat sepdan dengan kedudukan Rosululloh di tengah-tengah kaum mukminim.ia memiliki kekuasaan yang menyeluruh dan memiliki hak untuk di taati secara sempurna, memilki hak dan wewenag untuk mengurus persoalan agama mereka dengan demikian ia harus melaksanakan fungsinya di tengah-tengah mereka dalam btas-batas yang tela di tentukan oleh agama. Mereka meti patuh dan taat “lahir dan batin “sebabtaat pada pemimpin berarti

taat

pada

Allah

dan

membangkang

kepada

pemimpin

berarti

membangkang kepada Allah pula. Jadi mengikuti petunjuk imam dan mentaati perintahnya adalah suatu kewajiban, yang tampak itu imam seseorang tidak bisa di sebut sempurna dan tampaitu oula keislamamnya seseorang tidak dapat di akui. (Ali Abd al Raziq, 1925: 1-7) b. Kesultanan kesultanan adalah seseorang yang memimpin atau kepala Negara atau pengganti Rosul dari Alloh bagi Negara mereka yang di anugrahkan pada hamba dan barang siapa sebagai “bayangan “ Alloh dan penggati Rosulluloh saw, maka wilayah kekuasaan bersifat obssolut dan universal dan kekuasaannya universal kekuasaan Allah dan Rosulnya dan untuk mengawasi seluruh ummat manusia, termasuk harta dan kekayaan mereka.

Dialah satu-satunya yang memegang kekuasaan untuk memerintah dan melarang. Hanya ditangnanyalah kendali umat dan pengaturan persoalan yang berkeanaan dengan baik dan buruk mereka, serta seluruh wilayah kekuasaan yang berada diluar dirinya merupakan kepanjangan kekuasaannya, seluruh fungsi yang berada dibawahnya harus tunduk kepada kekuasaannya, dan seluruh kebijakan keagamaan dan duniawi merupakan bagian dari fungsinya itu sebabnya yang mencakup fungsi yang menyeluruh. Ini seakan merupakan imam agung (Al-Iamam Al-Kabir) sumber bagi segalanya, semua yang ada ini memancarkan dan berada kekuasaannya akibat adanya teori kekuasaan yang universal yang di berlakukan pada seluruh medan kehidupan keagamaan dan diniawi dalam pelaksanaan hokum syari’atnya yang bersifat menyeluruh pula. Kekuasaan seorang sultan tidak boleh ada yang menandingi dan selain dia tidak boleh ada seorang pun yang memegang kekuasaan untuk mengatur kaum muslimin, kecuali wilayah kekuasaan yang merupakan kepanjang kekuasan yang diberikan wewenangnya dengan demikian seluruh aparat Negara dan semua orang yang memegang kekuasaan mengatur urusan kaum muslin. Keagamaan dan duniawi baik ia seorang perdana menteri, hakim, gubernur maupun bendaharawa, semuanya hanya wakil-wakil delegasi-delegasinya. ( Ali Abd al Raziq, 1925:7-8). Negara kesultanan yang masih berada dalam lingkungan Negara Pakistan harus sejajar dengan propinsi, kita jangan memeri kkelonggran terhadap kekuasaan zalim atau semizalim kepada siapapun dan dalam bentuk apapun,,

dimana saja neggara islam, jadi di dalam undang-undang harus tercantum pasalpasal khusus mengenai jenis dan para pemerintahan Negara-negara yang akan di setarakan dengan statusnya sebagai propinsi.(Al-Maududi 1998:350). c. Presidentil Presiden adalah peminpin Negara yang harus di hormati dan di taati oleh peraturan presiden di pilih oleh rakyat dan di jadiakn peminpim untuk meminpin dalam Negara. Ciri-ciri Pemerintahan Presiden 1. kepeminpian dalam melaksanakan kebijaksanaan (administrsi) lebih jelas pada presiden yakni di tangan presiden dari pada dalam cabinet parlimenter, tetapi siapa yang bertanggung jawab dalam kebijakan lebih jel;as pada cabinet parlimenter di bandingkan dengan cabinet presiden 2. Kebijakan yang bersifat khomperatif jarang di buat Karena legislatif dan eksekutuf mempunyai kedudukan yang terpisah (seseorang tidak mempunyai sifat ganda). Ikatan partai yang longgar kemungkinan keduanya badan ini di dominasikan oleh partai yang berbeda. 3. Jabatan kepala pemerintahan dan kepala Negara berada pada satu tangan 4. Legislative bukan tenpat kaderisasi bagi jabatan- jabatan eksekutuf yang di isi dari berbagai sumber yang termasuk legislatif

.

Uraian berikutnya yang berkaitan dengan fungsi presiden pada system cabinet presiden fungsi seorang presiden mencakup yang sangat luas: 1. Sebagai

kepala

Negara

ia

melaksanakan

seremonialmewakili bangsa-bangsa

fungsi

simbolis

dan

2. Sebagai kepala eksekutif ia memimpin kabiet dan birokrasi dalam melaksanakan kebijakan umum 3. Sebagai kepala legislative ia mengajukan rancangan-rancangan undangundang kepada badan perwakilan rakyat dan berusaha menyakinkan pada wakil rakyat untuk menerima rancangan kebijakannya 4. Sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata 5. Sebagai pemimpin dalam perumusan dan pelaksanan kebijakan luar negeri 6. Sebagai pemimipin partai (Ramlan Subakti, 171- 172) d.Sistem Pemerintahan Periode Nabi Pemerintahan Nabi saw, dalam pemerintahan Nabi melimpahkan pada Umar, Ibn Al-Khatab, Ali, Mu’Adzdan Abu Musa dalam system pemerintahan pada masa periode Nabi. Sejarah pemerintahan pada massa periode rosululloh saw, maka pada masa nabi tak perlu di ragukan lagi bahwa pelaksaan hokum dalam pegertian pemerintahan sudah ada sejak jaman dulu pada masssa nabi sebagai mana telah terdapat dari orang-orang Arab dan bangsa-bangsa lain pra-Islam, berbagai kasus di ajukan kepada Nabi saw untuk di selesaikan persolannya, dan beliau diantaranya pernah berkata :anda sekaian mengajukan persoalan ada persoalan yang ada perselisihan pada saya agar say itu. Dan barang siapa yang merebut hak saudaranya (yang menjadi lawan dalam perkaranya itu)sesudah saya putuskan perkaranya itu, maka ia berarti mengambil potongan api neraka oleh sebab itu jangan sekali-kali anda mengambil hak saudranya itu ( Ali Abd al Raziq 1925: 85)

Berikut ini riwayat yang di nukil dari Ali bin Burhannuddin al-Hallabi yang menyebutkan bahwasanya, Rosulluloh saw mengirim Ali ke Yamam dengan satu pasukan ia taklukan Hamadan dan waktu satu hari, kemenangnya di beritakan kepada Nabi, yang begitu mendengarnya langsung berkata (sejahteralah Hamadan “kemenagan itu pula di susul dengan masuk Islam penduduk Yaman. Itu adalah pasukan pertama sedangkan pasukan yang kedua yang juga di pimpinpin oleh Ali). Pemerintahan pada massa Nabi membutuhkan kosistensi pemikiran dan pemecahan yang mendalam terhadap hadits-hadits dan riwayat yang secara langsung berkaiatan dengan topic ini. Semua itu mendorong kita untuk melakukan kajian yang bersifat konpherensif terhadap system pemerintahan Isalm periode ini dan bagaimana pengaturan Negara Islam bila memang wilayah-wilayah di anugrahkan Allah kepada Nabinya itu boleh kita sebut sebagai “Negara” alkerajaan ada pada waktu itu. Hubungan fungsi-fungsi pemerintahan dengan bidang-bidang lain yang tampa itu suatu Negara

tidak mungkin terbentuk dengan sempurna deangan

semisal fungsi-fungsi yang berkenaan dengan keuangan dan pengawasan(bidang keuangan) keaman jiwa dan harta (kepolisian) serta bidang-bidang lain minimal harus di penuhi oleh apa yang di sebut sebagai suatu pemerintahn niscaya kita memperoleh kepastian bahwa. Data yang berkenaan dengan fungsi-fungsi seperti ini pada periade nabi tidak memberikan gambaran yang jelas pada kita yang memungkinkan kita dapat mengutif atau menyatakan bahwa nabi pada massa itu menang sudah ada suatu system pemerintahan (Ali Abd al Raziq1925: 69 71)

d.Prinsif Dasar Kekuasaan Negara Menurut Ali Abd Al Raziq 1. Kekuasaan syara ( kedaulatan Tuhan ) Manusia menurut fitrahnya itu adalah di takdirkan untuk berkuasa, jadi setiap individu mempunyai kekuasan atas dirinya. Kekeasan ini tidak boleh di rampas oleh siapapun juga mengigat kekuasaan untuk menentukan tujuan dirinya .kalau sudah lenyap berarti maka berarti ia itu ada dalam perbudakan individu atau orang lain karena sebagai manusia medeka human dignity derazat atau harkat martabat manusia mempunyai kekuasaan yang ada pada dirinya adalah untu mempertahankan dan memelihara dirinya human dignity masing-masing. Oleh karena itu kekuasaa dalam Negara tidak bersumber pad negar atau penguasa tertinggi atas penguasa negar atau dictator monarch. Absolute melainkan bersumberpada individu dalam masyarakat atau bersumber kepada rakyat. Dengan demikian yang harus memegang supreme kekuasan atas Negara baik kekuasaan logis yudikatif bahkan untuk memperkasa human dignity rakyat melainkan untuk memjujung tingginya. Karena rakyat sebagai pemegang yang suci dari pad kekuasaan yang berhak menentukan kekuasan itu adalah tuhan. Kekuasan yang ada pada setiap individu adalah kekuasaan yangada pada tuhan itu sebenarnya kekuasan yang di berikan oleh tuhan kepada manusia sebagai khalifah atau penguasa di muka bumi untuk mengatur kehidupan nya . Kekuasaan ini adalah kekuasasn kehadiratulloh atau nuraniah oleh karena itu setiap penyimpangan dari pada kekuasaan rakyat. Sama dengan menentang

kodratnya sendiri atau atau menentang alam kodrat atau nurani atau menentang alam adalah sama dengan menentang tuhan. Dalam fahan ini kekuasan dalam masyarakat atau negara berasal dari tuhan. Tuhan yang memegang supremasi kekuasan atas Negara (baik legislative ,eksekutif maupun yudikatif)oleh karena itu segala perbuatan para penguasa dalam negara harus sesuai dengn peraturan undang-undang tuhan merupakan suatu dosa besar. agar supaya Negara medapatkan karunia tuhan maka Negara haurs di perintah olh wakil-wakil tuhan di dunia. Negara yang di perintah oleh wakil tuhan menurut undang-undang tuhan, menurut Thomas Aquino civitus del sedangkan negara yang tidak di atur oleh undang-undang tuhan di sebut civitas diabalis- Negara setan (kerajaan setan) ( Drs Sukarna , 1981 :3)

2. Kekuasaan di Tangan Rakyat (demokrasi) Pengertian tentang demokrasi dapat di lihat dari tinjauan bahasa (etmologis)dan istilah (terminologis) secara etologi demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa yunani demosyang berarti rakyat sedangkan crots yang berarti kekuasaan jadi demokrasi adalah keadaan Negara dimana system pemerintahannya kedaulatan ad di tangan rakyat kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan ada di tangan rakyat ,rakyat kuasa , pemerintah rakyat dan kuasa oleh rakyat. Menurut Hendry B menyatakan bahwa demokrasi sebagai system politik merupakan suatu sietm yang menunjukan bahwa kebijakan umumdi tentukan atas

dasar mayoritas oleh wakil –wakil yang di awasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihanpemilihan berkala yang di dasrkan atas prinsip kesamaan politik dan di selenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik sedangkan affan gafar (2000) memakai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normative (demokrasi normative) dan empirit adalah demakrasi yang secara ideal hendak di lakukan oleh sebuah Negara, sedangkan demokrasi empiric demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik priktis. Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengadung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupanya, termasuk dalam nilai kebijakan bernegara Karen kebijakan tersebut akan menentukan kebijakn untuk rakyat . Bahwa hakikatnay demokrasi sebagai suatu system bermasyrakat dan bernegara serta pemerintah memberikan penekana pada keberadan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelengaraan Negara maupun kekuasaan pemerintah ada di tangan rakyat. Norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokrasi:  Pentingnya kesadarn akan pluralisme. Tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyatan masyarakat yang majemuk  Musyawarah. Saling memberi syata internalisasi makna dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan,  Pertimbangan moral

 Pemupukan yang jujur dan sehat  Pemenuhan segi-segi ekonomi  Kerja samantar warga masyrakat dan sikap mempercayai itikad baik masing-masing  pandangan hidup demokratis harus di jadikasn unsure yang menyatu dalam pendidikan ( Azumardy Azra, 2003:110-115) Kekuasan yang ada di tangan rakyat suatu pemerinthan yang ada di tangan rakyat oleh rakyat untuk rakyat atau gavermennt of the people by the people and for the people berlainan dengan kediktatoran oleh karena itu dalam demokrasi , rakyat yang membuat undang-undang yang tidak melindungi kepentingan rakyat bukan untuk undang-undanh yang tidak melindungi kepentingan rakyat, baik politik ,social ekonomi dan kebudayaan harus dig anti dengan undang-undang yang sesuai dengankehedak rakyat, undang-undang harus sama dan membangun dengan suara rakyat atau the low must be the veoci of the people dan pemerintahan harus mendapatkan persetujuan rakyat atau the gavermannt must be the consent of the people. Pada dasarnya Ali Abd al Raziq dalam prinsif dasar kekuasaan Negara menurut dia adalah demokrasi karena masyarkat yang akan memilih pemimpin mereka dan kekuasaanya ada di tangan rakyat tidak ada di tangan tuhan. Karena Negara hanya urusan duniawi saja tidak menyangkut urusan agama. Jadi hanya rakyatlah

yang

mempunyai

kekuasaan

yang

absolut

pemimpin

hanya

melaksanakan tugas-tugas yang di amanatkan oleh rakyat karena Negara

kebutuhan duniawi jadi menurut Ali Abd al Raziq demokrasilah yang paling pantas untuk prinsip dasar kekuasaan. Stuktur Kekuasaan Negara Dalam buku Ali Abd al Raziq tidak menyatakan tentang suktur kekuasaan negara mungkin Ali Abd al Raziq mengabaikan tentang stuktur kekuasaan tiadak mengupas, kurang prinsip mengenai pemerintahan dan tidak tertarik terhadap stuktur kekuasan negara mungkin ali abd al raziq dalam mengartikan Negara hanya secara global tidak terperinci atau hanya universal beda dengan para ulam lainnya mereka menjelaskan tentang stuktur kekuasaan Negara misalnya: Imam Al Mawardi ia menyatakan dan mengupas tentang stuktur kekuasan dari mulai yang tertinggi yaitu kepala Negara dia di angkat untuk menjadi seorang imam atau kepala Negara yang di angkat oleh masyarakat dan status wajibnya seorang imamah,jika imamah pemimpin ) telah di ketahui sebagai man yang wajib bagi umat manusia untuk mengangkat seorang imam oleh syariat islam maka status wajib imamah (pemimpin0 adalah fardu kifayah seperti jihad. Dan mencari ilmu, artinya peminpin telah di jalankan oleh orang yang berhak mejalankannya, maka peminpin tel;ah tergugur dari oran lain. Jadi status hokum seorang peminpin adalah wajib atau fardhu kipayah maka apabial tidak ada orang yang tidak menjalankan tugas imam maka harus ada dua pihak: 1. Dewan pemilihan yang bertugas memilih imam (khalifah)bagi umat 2. Dewam imam (khalifah yang berhak mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai imam

Selain dua pihak di atasempunyai dosa atau keterlambatan pengangkatan (imam jika kedua belah pihak di atas mendapat keistimewaan untuk mengangkat imam)maka dari keduanya wajib memiliki criteria-kriteria yang legal. Yang kedua : adanya pengangkatan menteri untuk membantu peminpin atau kepala Negara menteri disini terbagi dua macam yang pertama :menteri tafwidhi atau plenipotentlary (dengan mandate penuh)yang kedua :menteri tanfizi (pelaksana )menteri tanfidzi ialah menteri yang di angkat oleh seorang imam untuk melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan pendapatnya dan ijtihadnya sendiri pengangkatan menteri itu sah dan tidak ada salahnya sedangkan menteri tanfidzi (pelaksana)ia adalah bertugas melaksanakan tugas-tugas tersebut.ia lebih mirip sebagai mediator dan tidak berhak mengangkat pejabat lainnya untuk melaksanakn tugas-tugasnya ia hanya perwakilan saja., menteri tanfidzi tidak memerlukan pengangkatan namun hanya memberikan pemberitahuannya. Yang ketiga: adanya pengangkatan gubernur seseorang yang di angkat oleh seorang kepala negara untuk menerima jabatan untuk menjadi peminpin salah satu propinsi maka jabatanya terbagi dua bagian yang besifat umum adalah(a) pengangkatan atas dasar sukarela (b)penguasa atas dasar terpaksa. Jadi pengangkatan

gubernur

dengan

akad

atas

dasar

sukarela

(gubernur

Mustafa)mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu pula.pengakatan ialah imam menyerahakan keeminpinan satu propinsi, untuk mengayomi masyarakat yang ada di dalanya kepadda seseorang.dan criteria yang harus di miliki gubernurtidak jauh berbeda dengan menteri tanfidzi perbedaan keduanya hanya otoritas gubernur proinsi lebih sempit jika di bandingkan dengan seorang menteri

namun keduanya tidak saling membelakangi adanya kesamaan di antara keduanya dalam criteria yang harus di miliki. Yang keempat: adanya pengangkatan seorang panglima perang di proyeksikan untuk melawan orang-orang yang memberontak.jabatan Panglima perang terbagi pada dua bagian(a) jabatan yang terbatas hanya mengatur pasukan dan meminpin perang ssyarat-syarat yang terkait seperti gubernur khusus kekuasaanya terbatas hanya untuk mengatur perang (b)ia deserahi untuk nenagani yang terkait deangan perang seperti membagi harta rampasan dan membuat perdamaian dalam hal ini kriterianya sama dengan gubernur. Yang kelima:adanya pegangkatan seorang hakim dan mereka harus memiliki syarat-syarat tertentu.jika seseorang diangakat menjadi seorang hakim dan keputusan di terapkan dan harus mempunyai syrat tesebut.laki-laki, harus mempunyai pengetahuan, merdeka, islam, adil, sehat pendengaran dan penglihatan,. Agar dengan pendengaran dan penglihatan ia bias menetapkan hokum dan ia mengetahui hokum-hukum syariat ilmu-ilmi dasar(ushul0dan cabang-cang furu. Dalamkekuasan ia di beriakan hak untuk menentukan hokum yang berlaku dan menjatuhkan hokum yang bersalah dan menegakan hukum yang adil. Yang keemam:adanya jabatan wali pidana tugas wali pidana mengajak wali pidana kepada keadilan dengan menakuti-nakuti mereka dan melarang piha yang berperkara dari saling memusuhi dengan mengancam mereka .ia diberi kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi.

Yang ketujuh: pengangkatan seorang nakib(kepala)bernasab mulia jabatan nakib ini sengaja di bentuk untuk melidungi orang-orang yang bernasabterhormat dari orang-orang yang tidak selevel dengan nasab mereka dan tidak sejajar dengan nasab mereka agar mereka di cintai dan di perintah mereka di realisir. Yang kedelapan : adanya pengangkatan seorang iman salat dan di angkat oleh seorang kepala Negara untuk mengatur mesjid-mesjid yang ada di sekitar wilayah Negara dan di ber kekuasaan untuk mengatur sepenuhnya. Sembilan :di angkatnya seorang oleh seorang khalifah untuk mengatur zakat dan meminta pada masyarakay yang mamuh untuk mensedekahkan sebagian hartanya dan terus membagikannya pada orang yang tidak mampuh. Sedangkan menurut Al Maududi stuktur kekuasaan negara di awali dengan didirikanya lembaga-lembaga pemerintahaan seperti legislative dan fungsi legislatif untuk penengah dan pemberi fatwa, bahwa jelas suatu negara yang di dirikan dengan dasar kedaulatan tuhan tidak dapat melakukan leegilasi yang bertolak belakang deangan al qur’an dan sunnah ,s sekalipun consensus rakyat menentukan yang keduanya sedangkan eksekutif ialah untuk menegakan pedoman-pedoman tuhan yang di sampaikam melalui al-qur’an dan as sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui pedoman-pedoman ini untuk di jalankan kehidupan mereka sehari-hari,dan yudikatifuntuk menegakan negaranya sesuai dengan kehidupan abadinya , Rosulullah saw. Sendirlah yang menjadi hakim pertama egara tersebut. Dan beliau melaksanakan fungsi ini dengan selaras dengan hokum tuha. Orang-orang yang melanjutkan tidak memiliki arternatif lain kecuali mendasarkan keputusan mereka pada hukum tuhan

sebagaimana yang telah di sampaikan kepada mereka oleh Rosulullah.(Al Maududi,1998: 244) C Hakekat Negara Menurut Ali Abd al Raziq Pada hakekatnya negara menurut ali abd al raziq merupakan sekumpulan manusia atau sekelompok manusia yang di butuhkan untuk mengatur kehidupan sehari-hari supaya lebih teratur dan terdapat fungsi hakekat negara adalah sebagai berikut. a. sifatnya , memaksa yangf berarti bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk memakia kekerasan fisik secara legal. Untuk mengefektifitaskanya sifat negara memiliki alat-alat seperti polisi dan tentara. Harold j laski berpendapat bahwa sifat dari hakekat dari negara dari negra terletak dari kekuasaan memaksa kaidahkaidah yang melekat pada setiap orang yang hidup dalam lingkungan pembatasanya: misalnya negara dapat memaksa pemakai jalan untuk mematuhi pertaturan lalu lintas. b. Sifat monopoli yang artinya bahwa negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama itu, negara dapat melarang suatu organisasi politik tertentu berkembang atau menyebar di wilayah tertentu. c. Sifat mencakup semua yang berarti bahwa seluruh peraturan perundang-undang dalan sutau wilayah negara untuk semua orang yang terlibat di dalamnya tampa kecuali. Hal ini berarti semua orang dan semua anggota negara harus taat dan patuh pada

peraturan perundang-undang yang berlaku. Misalnya negara yang memerintah semua orang untuk tidak mencuri atau membunuh dan negara akan menghukum orang yang melangggar perintahnya. D.Negara yang Ideal Menurut Ali Abd al Raziq Negara yang ideal menurut ali abd al raziq ialah negara yang berasaskan humanisme universal yang memperjuangkan rakyatnya, demokrasi dan keadilan sosial dalam pemikiran Ali Abd al Raziq pandangannya yang sekuler tampa segan dan lantangnya mendeklarasikan suatu negara bagi kaum muslimin dan non muslim yang hidup di negara itu. Negara yang bersasakan humanisme universal dan sistem demokrasi di tunjang oleh rakyat yang berdaulat dalam rangka mencapai kemajuan dan keadilan sosial tampa melibatkan agama. Sesungguhnya negara didekralarasikan oleh Ali Abd al Raziq jauh dari tuntunan Allah SWT. Pada dasarnya tidak beda dengan undang-undang 45 yang sekuler. Walaupun di janji-janjikan muluk seperti melaksanakan sistem demokrasi, tidak totaliter, berdiri sendiri mengembangkan kepribadiannya secara bebas tampa aturan agama boleh aktif dalam politik, ekonomi, budaya dan mengembangkan usaha-usaha lain kemanusiaan. Karena organ untuk melayani masyarakat yang mendorng kemajemukan. Negara yang mendorong kediktatoran dan totalisme karena berlaeanan dengan martabat manusia, memasung kebebasan dan menghancurkan hukum. Negara dan individu menjungjung tinggi masyarakat madani dan mengawasi kekuasaan, dimana pihak berkuasa mempunyai tangung jawab.

Aristoteles

menyatakan

negara

yang

ideal

adalah

negar

ayang

memanusiakan manusi. sistem pemerintahan yang di tawarkan Aristoteles untuk mewujudkan negarayang memanusiakan manusia adalah monarki(kerajaan) dalam sistem pemerintahan monarki ini Aristoteles menghendaki yang menjadi pemimpin negara adalah seorang raja. Rajalah yang paling ideal untuk meminpin karena mempunyai kebajikan yang berada di atas hukum. Dalam kenyataan sangat sulit menemukan orang yang sangat unggul dalam kebajikan dan kearifan yang merupakan kualitas seorang filsuf raja. Jadi sistem yang di tawarkan Aristoteles itu mustahil. Sistem pemerintahan yang sangat hebat dari sistem yang di tawarkan Aristoteles terbentuk saat negara Madinah di bawah pimpimnan nabi saw.negara madinah dengan piagam Madinah yang merupakan aturan hidup yang di gali dalam al Qur’an dan assunnah adalah cikal bakal berdirinya daulah islamyang berkuasa selama kurang lebih 14 abad dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang terpenuhi dengan baik. Dalam sistem pemerintahan yang di bentuk oleh nabi di lanjutkan pada massa khalifah ada empat pilar utama negara yang pertama: kekuasan banyak di tangan banyak orang ( demokrasi) kedua : di tangan Allah ( syariah ) yang ketiga : kekuasaan hanya ada di tangan satu orang yang keempat : yang berhak dan mengesahkan dan mengadopsi aturan dalam al Qur’an dan khalifah hanya khalifah. Dan kita dapat membandingkan antara Ali Abd al Raziq dengan orang muslin apa yang di cita-citakan oleh kaum muslimin dalam membangun Daulah

Islam Rosulullah yaitu daulah yang memiliki stuktur masyarakat muslim dan non muslim di dalam satu kekuasan pemerintahan Islam di mana Allah yang berdaulat. Yang menerapkan musyawarah dan menjalankan hukum-hukum islam dengan adil dalam naungan daulah islamiyah rosulullah dengan undang-undang Madinah, yang berdasarkan akidah islam yang mengenal

nasionalitas, kebangsaan,

kesukuan dan ras dengan tujuan untuk beribadah dan takwa kepada Allah swt. Dimana dalam undang-undang madinah telah terrjamin dalam hal yang terbaik dengan hak asasi manusia, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara melindungi warga negara lain.

BAB 1V KESIMPULAN Berdasar kan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka kita dapat menarik kesimpulan : a. unsur negara menurut Ali Abd al Raziq adalah negara merupakan suatu tatanan kehidupan untk bermasyarakat atau sekelompok manusia untuk berorganisasi, maka terdapat dalam negara beberapa unsur tentang negara(1) dasar dan tujuan negara (2) bentuk-bentuk negara (3) sistem pemerintahan yang harus ada dalam suatu nagara (4) prinsip dasar kekuasan yang harus dimiliki dalan suatu negara (5) stuktur kekuasaan negara dari kepala negara samapi prat kebawahnya. b. Hakekat negara menurut Ali Abd al Raziq adalah merupakan sekumpulan manusia atau sekelompok yang di butuhkan dalam suatu organisasi yang baik untuk mengatur kehidupanya supaya lebih teratur dan terdapat tentang sifat dan hakekat negara (!) sifatnya memaksa yaitu negara mempunyai kekuasaan untuk memakai secara fisik secara legal (2) sifat monopoli yaitu negara mempunyai kekuasaan untuk tujuan bersama (3) sifat mencakup semua yaitu seluruh peraturan perundang-undangan dalam suatu negara berlaku untuk semua orang yang tyerlibat di dalanya tampa kecuali.

68

c. Negara yang ideal menurut Ali Abd al Raziq adalah negara yang berasaskan

humanisme

universal

yang

memperjuangkan

kedaulatan rakyat demokrasi dan keadilan sosial. Dalam pemikiran dan pandangan Ali Abd al Raziq yang sekuler denagn segan dan lantangnya menyatakan bahwa negara hanya urusan duniawi saja tidak ada sangkut pautnya dengan agama berbeda dengan negara ideal menurut Nabi Muhammadsaw. Bahwa negara adalah daulah Islamiyah yang merupakan aturannya di ambil dari al Qur’an dan sunnah dan aturan perundang-undangnya telah terjamin dalam semua aspek kehidupan manusia dan itu tetrcantum dalam piagam madinahdi massa Rosulullah.

DAFTAR PUSTAKA

A Dzajuli. 1990.Ruang dan Lingkup Siyasah. Bandung: IAIN A Dzajuli. 2003. Fiqih Siyasah. Bandung: Prenada Media Adnan amal taufik. 1989. Islam dan Tangtangan Moderitas. Bandung: Mizan Ali Abd al Raziq. 1925. Al Islam Al Ushul Al Hukmu. Mesir: Math Ba’ah. Ali Abd al Raziq. 1925. Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam. Mesir Math Ba’ah Al Maududi. 1775. Sistem-Sistem Politik Islam. Bandung: Mizan Al Maududi. 2006. Al Ahkam Al Sulthoniyyah. Bandung: Darul Falah Al Bana Gamal. 2006. Relasi Agama dan Negara. Jakarta : Mata Air Publishing Azra Azyumardi. 2002. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE Syarif Hidayatullah. Bayu Suryaninrat. 1992. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta Dedy Ismatullah dan A.A.Sahid Gatara 20006. Ilmu Negara Muthir. Bandung: Pustaka Atabir Dhiya ad-Din ar- Rais 1985. Islam dan Khilafah. Bandung: Pustaka F Isjawara. 1986. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Putra A Bardin 70

Fuad Pachrudin. Pemikiran Politik Islam. Bandung: Pedoman Ilmu Jaya Harun Nasutioa 1982. Pembaharuan Dalam Islam. Jakarta: PT Bulan Bintang Ibrahim Jidan Khalid. 1995. Teori Politik Islam. Surabaya: Risalah Gusti Kuntowijoyo. 1991. Identitas Politik Islam. Bandung: Mizan Miriam Bidiarjo. 1992. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Muhammad Ali . Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Amani Sazjali Munawir. 1992. Islam dan Tata Negara. Jakarta: UI Sumardi Subrata. 1983. Metode Penelitian. Jakarta: Grapindo Persada Soban Bolli Max. 1992. Ilmu Negara. Jakarta: PT Gramedia Sukarna. 1994. Pengantar Ilmu Negara. Bandung.: Mundur Maju Sukarna. 1993. Kekuasaan Kediktatoran dan Demokrasi. Bandung: Alummni Offset Soelistyawati Ismail Gani. 1982.Pengantar Ilmu Politik. Jakarta:Ghalia Indonesia Ramdai wahyu. 2004. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: insan Mandiri

Ramlan subakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Wadiasana Indonesia Zaenal Mutaqin. 2004. Bahasa Indonesia. Bandung: Insan Mandiri