KONSEP & IMPLEMENTASI SIDa

KONSEP & IMPLEMENTASI SIDa Untuk Peningkatan Daya Saing Daerah Idris

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Jepara, 11 Juli 2017

1. Latar Belakang

Daya Saing Indonesia ▪ Data dari World Economic Forum (WEF) tentang Global Competitiveness Index (GCI) atau Indeks Daya Saing Global. ▪ 12 Pilar GCI yaitu institutions, infrastructure, macro economic environment, health and primary education, higher education and training, good market eficiency, labor market eficiensy, financial market development, technological readiness, market size, business sophistication, dan innovation. ▪ Peringkat Indonesia: tahun 2013 (50-144;4,4), 2014 (38-148;4,5), 2015 (34-144;4,6), 2016 (37-140;4,5), dan 2017 (41-138;4,5). Di ASEAN Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand.

Konsep dan Implementasi SIDa untuk peningkatan daya saing daerah

11-Jul-17

3

Implikasi Inovasi thd Ekonomi ▪ Peningkatan inovasi dan GDP per kapita memiliki hubungan eksponensial dimana semakin tinggi indeks inovasi suatu negara maka peningkatan GDP per kapita negara tersebut akan semakin signifikan (∆y > ∆x). ▪ Inovasi tidak terlepas dari pembiayaan litbang, terutama pembiayaan litbang swasta


11-Jul-17

4

Implikasi Infrastruktur thd Ekonomi ▪ Anggaran insfrastruktur dalam APBD: 2014 (178 T), 2015 (290 T), 2016 (314 T), 2017 (346 T). Jokowi: “Infrastruktur dapat menekan biaya produksi, menekan biaya transportasi, menekan ongkos distribusi, menekan biaya distribusi dan padat modal”. ▪ World Bank (1994): elastisitas Produk Domestik Bruto terhadap infrastruktur di suatu negara adalah 0,07 s.d 0,44. Kenaikan 1% ketersediaan infrastruktur menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7% s.d 44%, variasi angka yang cukup signifikan. ▪ Pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) dalam perkembangan suatu negara.


11-Jul-17

5

Inovasi Indonesia ▪ Data Global Innovation Index 2016, kerjasama Cornell University, Insead, dan World Intellectual Properti Organization (WIPO). ▪ Indonesia menduduki peringkat 88 dengan skor 29,07, jauh tertinggal dari negara ASEAN lainnya, Filipina (74;31,83), Vietnam (59;35,37), Thailand (52l;36,51), Malaysia (35;43,36), dan Singapura (6;59.16). ▪ Francis Gurry, Direktur Jenderal WIPO: “Investasi dalam inovasi sangat kritikal untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi jangka panjang”. Penyusunan indeks inovasi global didasarkan pada sejumlah faktor, antara lain, infrastruktur, kepuasan bisnis dan pasar, produk kreatif dan riset. Konsep dan Implementasi SIDa untuk peningkatan daya saing daerah

11-Jul-17

6

Sejarah SIDa ▪ Pengembangan daya saing bangsa, melalui Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), diperlukan Sistem Inovasi Nasional (SINas) ▪ Digagas oleh Kemristek/ BPPT, selama ini kerjasama dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Balitbangda ▪ Diperluas membangun Sistem Inovasi Daerah (SIDa) kerjasama Kemristek/ BPPT dengan Kemdagri ▪ SIDa akan semakin berkembang di daerah, didukung pula dengan kontribusi perguruan tinggi, untuk pengembangan potensi daerah


11-Jul-17

7

Peranan Inovasi ▪ Negara Modern ▪ Pengembangan produk inovasi dimotori perusahaan swasta ▪ Membutuhkan kelitbangan berinvestasi besar dan berisiko tinggi ▪ Memiliki link and match lembaga kelitbangan dengan industri

▪ Indonesia ▪ Pengembangan produk inovasi (R & D) digerakan oleh Pemerintah ▪ Pengembangan sistem inovasi, mengajak semua unit kelitbangan ▪ Memberikan nilai tambah bagi pembangunan


11-Jul-17

8

Investasi (Anggaran) Inovasi ▪ Rasio Belanja Litbang Nasional terhadap PDB, sekitar 0,09%. Persentase Pembiayaan Litbang Daerah Terhadap PDRB, di bawah 0,01% ▪ Persentase belanja litbang: perguruan tinggi (35%), swasta (26%), dan pemerintah (39%)  di negara maju ±70% dari swasta, di Singapura dan Malaysia ±80%


11-Jul-17

9

2. Konsep Sistem Inovasi

Konsep Inovasi ▪ Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. ▪ Sebagai “proses” dan/atau “hasil” pengembangan dan/atau pemanfaatan/ mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan.


11-Jul-17

11

Lanjutan ▪ Sebagai “obyek” dari suatu produk atau praktik baru yang tersedia bagi aplikasi, umumnya dalam suatu konteks komersial. Sebagai “aktivitas” merupakan proses penciptaan inovasi, identik dengan komersialisasi invensi. ▪ Ciptaan-ciptaan baru (tangible atau intangible) yang memiliki nilai ekonomi yang berarti, yang umumnya dilakukan oleh perusahaan atau kadang-kadang oleh para individu ▪ Penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi Konsep dan Implementasi SIDa untuk peningkatan daya saing daerah

11-Jul-17

12

Konsep Sistem Inovasi ▪ Suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan atau proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/ terbaik), serta proses pembelajarannya ▪ Tidak hanya untuk kemajuan IPTEK, tetapi juga untuk peningkatan daya guna IPTEK dalam pembangunan, dan sebaliknya ▪ SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.


11-Jul-17

13

Fungsi Sistem Inovasi ▪ Menciptakan pengetahuan baru. ▪ Memandu arah proses pencarian penyedia dan pengguna teknologi, yaitu mempengaruhi arah agar para pelaku mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya. ▪ Memasok/menyediakan sumber daya, yaitu modal, kompetensi dan sumber daya lainnya. ▪ Memfasilitasi penciptaan ekonomi eksternal yang positif (dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan dan visi). ▪ Memfasilitasi formasi pasar. Johnson dan Jacobson (2001)


▪ Riset (dasar, pengembangan, dan rekayasa); ▪ Implementasi (misalnya manufaktur); ▪ Penggunaan akhir/end-use (pelanggan dari produk atau output proses); ▪ Keterkaitan/linkage (menyatukan pengetahuan yang saling komplementatif); dan ▪ Pendidikan. Liu dan White (2001)

11-Jul-17

14

3. Kebijakan Inovasi

Kebijakan Inovasi ▪ Himpunan kebijakan (regulasi) untuk mendukung pengembangan/ penguatan sistem inovasi ▪ Langkah yang dilakukan adalah perbaikan dalam peraturan perundang-undangan, infrastruktur (fasilitas), dan sistem pendidikan (formal, non formal, informal), serta tenaga pendidik yang mendukung ketersediaan, aksesibilitas, afordabilitas (kemampuan) bagi seluruh masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia


11-Jul-17

16

Kerangka Regulasi Inovasi ▪ UU 18/2002, ttg Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ▪ UU 32/2004 juncto UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah ▪ UU 39/2008 ttg Kementerian Negara

▪ PP 79/2005 ttg Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ▪ Perpres 32/2011 ttg Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 ▪ Permendagri 20/2011 ttg Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah

▪ Perber Menristek dan Mendagri 03/2012 dan 36/2012 ttg Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) ▪ Permendagri 17/2017 ttg Pedoman Litbang di Kementerian dan Pemda


11-Jul-17

17

Kebijakan Penguatan SiDA ▪ PerBer Menristek dan Mendagri 3/2012 dan 36/2012 ▪ Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1)  Kebijakan Penguatan SIDa, di Pusat oleh Kemristek dan Kemdagri  Renstra Kementerian (5 tahun) ▪ Pasal 3 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 Ayat (2) Kebijakan Penguatan SIDa, di Daerah oleh Gubernur di Provinsi dan Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota  Roadmap Penguatan SIDa  RPJMD (5 tahun) dan RKPD (1 tahun) ▪ Kebijakan Penguatan SIDa bersifat komprehensif, meliputi semua aspek terkait dengan pengembangan SIDa


11-Jul-17

18

Inovasi Daerah ▪ UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah, Bab XX, Inovasi Daerah ▪ Pasal 386, inovasi untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemda; inovasi berupa semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan urusan Pemda ▪ Pasal 387, prinsip dalam perumuan kebijakan inovasi di lingkungan Pemda: (a) peningkatan efisiensi; (b) perbaikan efektivitas; (c) perbaikan kualitas pelayanan; (d) tidak ada konflik kepentingan; (e) berorientasi kepada kepentingan umum; (f) dilakukan secara terbuka; (g) memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan (h) dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.


11-Jul-17

19

Lanjutan ▪ Pasal 388, antara lain diatur tentang jenis, prosedur dan metode Penyelenggaraan Pemda yang bersifat inovatif (Perkada); pelaporan inovasi memuat cara, dokumentasi dan hasil inovasi; penilaian inovasi, dan lain-lain  IGA (Innovative Government Award) Kemdagri ▪ Pasal 389, pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemda, dan tidak mencapai sasaran yang dtetapkan, ASN tidak dapat dipidana


11-Jul-17

20

Tahapan Penguatan SIDa Sosialisasi Penguatan SIDa

Sosialisasi Tim dan Pembagian Tugas

Penetapan Dokumen Penguatan SIDa

Audiensi Kepala Daerah

Penyusunan Kebijakan

Pengembangan SIDa

Komitmen (Tim Koordinasi)

Penataan Kelembagaan, Jaringan dan Sumber Daya

Monitoring dan Evaluasi SIDa


11-Jul-17

21

Kelitbangan Daerah ▪ Permendagri 17/2017 ttg Pedoman Litbang di Kementerian dan Pemda ▪ Pasal 4: Kelitbangan utama dan pendukung; dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan ▪ Pasal 5: Kelitbangan Utama  penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengeoperasian, dan evaluasi kebijakan. Pasal 7: Kelitbangan Pendukung  kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, kapasitas SDM, kualitas renval program, fasilitasi inovasi daerah, basis kelitbangan, kerjasama kelitbangan, sumber daya organisasi lainnya ▪ Pasal 10: Rencana Induk Kelitbangan ditetapkan dengan PerKada dan dimasukkan dalam RPJMD


11-Jul-17

22

Sistematika RIK ▪ BAB I. PENDAHULUAN: 1.1. Latar Belakang, 1.2. Dasar Hukum, 1.3. Tujuan dan Sasaran, 1.4. Sistematika Penulisan ▪ BAB II. GAMBARAN UMUM KELITBANGAN: 2.1. Gambaran Umum Wilayah, 2.2. Kondisi Sumber Daya Kelitbangan (Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Pendanaan, Kerjasama), 2.3. Potensi dan Permasalahan, 2.4. Peluang dan Tantangan ▪ BAB III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN: 3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah (Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah, Visi dan Misi), 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah (Arah Kebijakan, Strategi), 3.3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah (Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Inovasi dan Pengembangan Iptek) ▪ BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN: 4.1. Kelembagaan (Koordinasi Pelaksanaan, Keterlibatan Institusi Kelitbangan, Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan) 4.2. Evaluasi Pelaksanaan ▪ BAB V PENUTUP


11-Jul-17

23

4. Implementasi Inovasi

Kelembagaan Inovasi ▪ Penataan terbuka luas, amanat UU 20/2003 tentang Sisdiknas, UU 18/2002 tentang Sisnas Litbangrap Iptek ▪ Link and match lembaga pendidikan dan industri (dunia usaha), mengurangi pengangguran terdidik, meningkatkan hilirisasi hasil litbang ▪ Jaringan inovasi merupakan interaksi antar individu atau lembaga dalam pengembangan inovasi, terbentuk karena saling memiliki ▪ Dalam kerangka system inovasi merupakan interakhi antara perguruan tinggi, swasta dan pemerintah (triple helix)


11-Jul-17

25

Kelembagaan SIDa ▪ Permendagri 20/2011 ttg Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda ▪ Pemda membentuk Balitbang sebagai SKPD paling lambat 2 tahun setelah diundangkannya peraturan menteri ini.

▪ PerBer Menristek dan Mendagri 3/2012 dan 36/2012 ttg Penguatan Sistem Inovasi Daerah ▪ Pasal 31 dan Pasal 31, pembentukan Tim Koordinasi SIDa Nasional dan Tim Koordinasi SiDA Provinsi dan Kabupaten/Kota

▪ UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah ▪ Pasal 209, perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ▪ Pasal 219, Badan melaksanakan fungsi penunjang, salah satunya Litbang


11-Jul-17

26

Lanjutan ▪ Kelembagaan SIDa terdiri atas: lembaga/organisasi, peraturan, norma/etika/budaya ▪ Lembaga/organisasi meliputi instansi pemerintah, Pemda, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, ormas di daerah ▪ Peraturan merupakan ketentuan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif ▪ Norma/etika/budaya merupakan nilai-nilai profesional dalam mendukung terciptanya kondisi yang kondusif Menristek dan Mendagri 3/2012 dan 36/2012 Konsep dan Implementasi SIDa untuk peningkatan daya saing daerah

11-Jul-17

27

Penataan Kelembagaan SIDa NO. 1.

KOMPONEN Lembaga/organisasi a. Institusi pemerintah b. Pemerintahan daerah c. Lembaga kelitbangan d. Lembaga pendidikan e. Lembaga penunjang inovasi f. Dunia usaha

2.

g. Ormas Peraturan

3.

Norma/etika/budaya


PENATAAN Peningkatan sinergitas program dan kegiatan Pembentukan BPPD, Peningkatan kapasitas dan peran BPPD sbg koordinator Peningkatan kapasitas dan peran iptek Peningkatan kemampuan kelitbangan sesuai kebutuhan daerah Peningkatan sinergitas program dan kegiatan semua lembaga Pemanfaatan hasil kelitbangan, Peningkatan kemitraan dengan lembaga Peningkatan pemberdayaan ormas secara sinergis Pembuatan peraturan baru, Perubahan peraturan, Pencabutan peraturan Pengembangan profesionalisme dan internalisasi nilai sosial

11-Jul-17

28

Aktor Inovasi ▪ Jaringan para aktor dalam suatu sistem kolektif penciptaan (kreasi), penyebaran (difusi), dan penggunaan (utilisasi) ilmu pengetahuan untuk mencapai inovasi, bergerak secara interaktif dan saling sinergi. ▪ Aktor Utama Inovasi:

▪ Sub-sistem politik terdiri dari aktor pemerintah legislatif, eksekutif dan yudikatif, ▪ Sub-sistem pendidikan, penelitian dan pengembangan yang dapat terdiri dari aktor pendidikan dan pelatihan profesi, pendidikan tinggi dan lembaga riset industri/swasata maupun riset pemerintah, ▪ Sub-sistem industri terdiri dari perusahaan besar, menengah dan UMKM. ▪ Aktor Pendukung Inovasi: ▪ Aktor yang terlibat dalam pengembangan infrastruktur pendukung seperti institusi perbankan dan institusi HKI dan informasi, ▪ Aktor yang terlibat dalam proses intermediary yaitu institusi independen yang bergerak sebagai penghubung kegiatan riset dengan kegiatan produktif/industri


11-Jul-17

29

Indikator Interaksi Industri - Lembaga Riset

Antar Lembaga Riset

▪ Frekuensi kerjasama riset, teknikal dan pelatihan / tahun (antar Perusahan dan terhadap institusi litbang pemerintah/ PT).

▪ Angka indeks penyerapan dana riset / tahun.

▪ Frekuensi pemanfaatan jasa pemasaran / tahun.

▪ Angka indeks pemanfaatan dana institusi perbankan / tahun. ▪ Frekuensi implementasi kerjasama riset / teknikal ke dalam produk akhir. ▪ Frekuensi perolehan (legal) HKI / tahun.

▪ Angka indeks nilai ekspor / tahun.

▪ Frekuensi kerjasama riset, teknologi, dan pelatihan / tahun (antar PT dan terhadap Perusahan/ institusi litbang pemerintah). ▪ Frekuensi perolehan (legal) HKI / tahun. ▪ Angka indeks penyaluran dana riset daerah / tahun (untuk PT dan litbang pemerintah). ▪ Jumlah nilai belanja pemerintah untuk memfasilitasi pemasaran produk industri daerah / tahun. ▪ Jumlah kebijakan pemerintah daerah yang mampu mendorong keberhasilan sistem inovasi.


11-Jul-17

30

Pemetaan Jaringan Inovasi ▪ Identifitasi tujuan, tema dan agenda: studi literatur (review tujuan dan prioritas pengembangan) ▪ Pemetaan aktor/ lembaga terkait: identifikasi aktor dan kapasitas ▪ Pemetaan pola keterkaitan antar aktor/ lembaga: identifikasi pola interaksi, kerjasama dan difusi teknologi, identifikasi knowledge flow ▪ Pemetaan infrastruktur jaringan inovasi: identifikasi status dan kapasitas teknologi ▪ Perumusan strategi penguatan jaringan inovasi: strukturisasi masalah, pengembangan model, perumusan strategi/ skenario Konsep dan Implementasi SIDa untuk peningkatan daya saing daerah

11-Jul-17

31

Penataan Jaringan SIDa ▪ Jaringan merupakan interaksi antar lembaga/organisasi  utk mensinergikan kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga/organisasi dalam satu rantai kegiatan ▪ Penataan jaringan SIDa dilakukan melalui: ▪ Komunikasi intensif antarlembaga ▪ Mobilisasi SDM ▪ Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarpras iptek


11-Jul-17

32

Lanjutan NO.

KOMPONEN

PENATAAN

1.

Komunikasi intensif

Penyelenggaraan klp diskusi, seminar, lokakarya, dst; Penngkatan jainan kerjasama kelitbangan; Pengadaan forum komunikasi kelitbangan

2.

Mobilisasi SDM

Kerjasama kepakaran, keahlian,kompetensi, ketrampilan SDM  untuk penguatan SIDa antar PusatDaerah, antardaerah, antarKabupaten/ Kota dalam satu Provinsi, antar lembaga pemerintah dengan lembaga non pemerintah

3.

Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarpras iptek

Pemanfaatan HKI, Pemanfaatan informsi SIDa, Pemanfaatan sarpras SIDa,


11-Jul-17

33

5. Rekomendasi

Rekomendasi Kebijakan ▪ Peningkatan pentingnya inovasi dalam pembangunan, khususnya dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ▪ Penguatan sistem kebijakan berbasis inovasi (sejak formulasi hingga evaluasi) didukung sistem manajemen pemerintahan berbasis inovasi (sejak perencanaan hingga pengawasan) ▪ Pelaksanaan Regulatory Impact Assessment (RIA) bidang inovasi, sebelum melakukan formulasi kebijakan  Perda Inovasi Daerah ▪ Penyusunan dokumen perencanaan inovasi daerah secara komprehensif (Roadmap SIDa), dilanjutkan dengan integrasi dalam RPJMD dan RKPD  Program Inovasi Daerah


11-Jul-17

35

Rekomendasi Kelembagaan ▪ Penegasan “nyawa/roh inovasi” masuk dalam skenario kelembagaan pemerintahan daerah dalam pencapaian visi dan misi daerah  posisi strategis ▪ Pembentukan dan penguatan kelembagaan inovasi pada berbagai lini  struktural (Balitbang), non struktural (DRD), Tim Koordinasi SIDa ▪ Pengembangan jejaring kelitbangan daerah  Perguruan Tinggi (akademik), Pemerintah, dan Swasta (bisnis)  Triple Helix ▪ Penegasan peranan lembaga kelitbangan dalam penentuan kebijakan pembangunan berbasis kelitbangan  SOP Kebijakan/ Perencanaan Kelitbangan Daerah


11-Jul-17

36

Rekomendasi Program ▪ Penyusunan/ Evaluasi Roadmap Penguatan SIDa ▪ Regulatory Impact Assessment (RIA) Inovasi Daerah ▪ Pembentukan Perda Inovasi Daerah ▪ Penyusunan Pedoman Kelitbangan Daerah ▪ Pembentukan Dewan Riset Daerah ▪ Pembentukan Tim Kelitbangan Daerah ▪ Pengembangan Jejaring Kelitbangan Daerah


▪ Need Assessment (Pemetaan) Kelitbangan Daerah ▪ Pemberdayaan Masyarakat SIDa ▪ Pengembangan Klaster Inovasi Daerah ▪ Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Inovasi Daerah ▪ Kompetisi Best Practice Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Anugerah Inovasi Daerah) ▪ HaKI dan Hilirisasi Hasil Kelitbangan Daerah, dll

11-Jul-17

37

Pengembangan SIDa NO.

KOMPONEN

KEGIATAN

1.

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur SIDa di daerah

Sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya

2.

Pemetaan potensi dan analisis SIDa

Identifikasi dan pengumpulan data; Pemetaan; Analisis faktor kebijakan, unsur SIDa, program dan kegiatan

3.

Pemberlanjutan penguatan SIDa

Dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa


11-Jul-17

38

Langkah Pengembangan SIDa ▪ Identifikasi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat ▪ Penentuan Prioritas Utama Pengembangan dan Sasaran ▪ Sosialisasi Awal Program dan Dialog Partisipatif Masyarakat ▪ Identifikasi Kebutuhan dan Masalah yang Ada ▪ Analisa SWOT ▪ Penyiapan dan Penunjukan “Champion” Program ▪ Penyiapan Pendamping ▪ Pembentukan Organisasi/Komite Tingkat Lokal ▪ Penyiapan Forum Komunikasi antar Lembaga dan Organisasi


▪ Kolaborasi, Keterlibatan, Networking Kelembagaan ▪ Pelatihan, Workshop, Seminar, dan Pendampingan ▪ Pemberian Insentif Modal/Bantuan ▪ Pengembangan Pusat Informasi dan Basis Data ▪ Pemberian Bantuan Modal Pinjaman Lunak dan Pendampingan Insentif ▪ Peningkatan Standar Mutu dan Sertifikasi ▪ Pengembangan Industri: Turunan, Terkait dan Pendukung ▪ Promosi dan Pameran Produk dan Potensi ▪ Monitoring dan Evaluasi

11-Jul-17

39

Terima kasih [email protected] 081326220124

Sistematika Penyusunan Roadmap SIDa

Rencana Induk Kelitbangan

Bab I. Pendahuluan Bab II. Gambaran Umum SIDa Bab III. Arah Kebijakan dan Strategi Penguatan SIDa Bab IV. Fokus dan Program Prioritas SIDa Bab V. Rencana Aksi Penguatan SIDa Bab VI. Penutup

Bab I. Pendahuluan Bab II. Gambaran Umum Kelitbangan Bab III. Arah Kebijakan Kelitbangan Bab IV. Strategi Pelaksanaan Bab V. Penutup


11-Jul-17

41

KONSEP & IMPLEMENTASI SIDa

Recommend Documents