http://www.karyailmiah.polnes.ac.id
KONSEP ENTITAS DALAM PENCATATAN AKUNTANSI KREDIT PROGRAM PADA KOPERASI DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Abdul Wahid Oesman (Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda) Abstrak
Konsep entitas (kesatuan usaha) merupakan konsep yang paling mendasar dalam akuntansi. Konsep ini menegaskan bahwa kesatuan usaha akuntansi adalah suatu organisasi atau bagian dari organisasi yang berdiri sendiri terpisah dari organisasi lain atau individu lain, ditinjau dari segi akuntansi antara kesatuan usaha yang satu dengan kesatuan usaha yang lain atau dengan pemiliknya terdapat garis pemisah yang tegas. Dalam penyaluran dana kredit program kepada koperasi dan lembaga keuangan mikro, dana tersebut ternyata tidak dilaporkan secara terpisah oleh koperasi dan lembaga keuangan mikro dengan dana yang dimiliki oleh mereka sendiri, hal ini mengindikasikan pemahaman yang kurang terhadap konsep entitas (kesatuan usaha) tersebut. Dengan konsep entitas ini sebenarnya monitoring perkembangan dana kredit program dapat dilakukan dengan baik selain itu dengan konsep entitas ini koperasi dan lembaga keuangan mikro dapat dengan mudah membaca laporan keuangannya. Kata kunci : Konsep Entitas, Kredit Program, Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro
PENDAHULUAN Pengalaman telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diserahkan kepada kelompok tertentu pada orde baru tidak membawa pada kesejahteraan bersama. Pemerintahan pada waktu itu terlalu berharap bahwa konglemerat dapat diandalkan sebagai mesin pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara nasional. Tetapi harapan itu berubah arah ketika kelompok bentukan orde baru tersebut membawa rakyat pada krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kebijakan pertumbuhan ekonomi nasional pada masa lalu menguntungkan golongan kecil dalam hal ini adalah konglomerat dan merugikan kelompok mayoritas dalam hal ini adalah kelompok usaha kecil dan menengah. Apapun yang terjadi semua pihak memiliki hak yang sama untuk hidup lebih baik, apalagi masyarakat kelompok mayoritas yang menduduki peringkat paling besar seharusnya sangatlah wajar dari segi keadilan untuk mendapat
JURNAL EKSIS Vol.6 No.1, Maret 2010: 1100 – 1266
bantuan, karena mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dengan penyediaan dan fasilitas dari pemerintah seharusnya mereka dapat berkembang sehingga akan meningkatkan ekonomi secara nasional (Soeharto, 2001). Konglomerat terbukti tidak dapat membayar utangnya padahal uang yang dipinjamnya adalah uang negara yang dipinjam oleh bank. Situasi ini sempat membuat goncangan ekonomi nasional. Di sisi lain mereka bahkan memperoleh berbagai kemudahan bisnis dan kalau kita mau jujur sebenarnya mereka bisa jalan tanpa diberi kemudahan dan fasilitas oleh negara. Fakta juga telah menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah terbukti mampu bertahan dalam krisis, usaha kecil dan menengah tetap eksis melakukan usahanya, usaha berskala besar pada saat itu harus melakukan efisiensi di sana sini termasuk dengan melakukan rasionalisasi
Riset / 1314
tenaga kerja bahkan ketika tidak mampu lagi bertahan harus menutup usahanya.
penilaian terhadap kelayakan kredit yang diajukan. Analisis yang dijadikan pertimbangan tersebut adalah aspek keuangan, aspek manajemen, aspek organisasi, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia, aspek teknologi, aspek hukum, aspek jaminan.
Dengan fenomena tersebut akhirnya menyadarkan pemerintah bahwa pola kebijakan selama ini adalah salah, setelah tahun 1998 pemerintah mulai memperbaiki kebijakan terutama yang berkaitan dengan pemberian kredit program yang bersifat lunak untuk lebih menghidupkan sektor-sektor rill yang banyak dilakoni oleh usaha kecil dan menengah. Keseriusan pemerintah ini juga terlihat dengan bentukan kabinet yang khusus menangani usaha kecil dan menengah dengan membentuk kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah. Melalui salah satunya pemerintah menyalurkan Kredit Koperasi Kepada Anggota (KKPA), Kredit Pengusaha Kecil dan Menengah (KPKM), Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lainlainnya. Kredit-kredit yang diberikan oleh pemerintah di atas memiliki kelonggarankelonggaran diantaranya jangka waktu pengembalian yang relatif panjang (kurang lebih tiga tahun) dan tingkat bunga yang relatif kecil (kurang lebih 16%) dan agunan dan prosedur yang mudah (BI, 1999). Perkembangan pemberian kredit program dalam dua tahun terakhir tidak segencar pada awal-awal krisis, hal ini memang tidak bisa dipungkiri sebagai akibat dari kredit-kredit tersebut yang bermasalah dalam penyalurannya. Analisa kredit yang dilakukan pihak perbangkan menjadi salah satu faktor penentu seperti yang dijelaskan oleh Heriyanto (2001) bahwa kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan menjadi fakta dari suatu bisnis yang beresiko sangat tinggi dan rentan dengan berbagai dampak yang ditimbulkan, proses kredit menjadi langkah pembuka dan penentu untuk meminimalisir resiko. Proses yang berlaku secara umum memperlihatkan kejelasan akan kehati-hatian menyalurkan dana kredit.
Dalam tulisan ini penulis tidak melihat dari analisa kredit itu sendiri tetapi penulis ingin mengamati bagaimana pengadministrasian kredit program tersebut oleh koperasi dan lembaga keuangan mikro, karena kelonggaran kredit program seperti yang disampaikan di atas disikapi positif oleh koperasi dan lembaga keuangan mikro dengan bersikap selektif dan penuh kehati-hatian dalam mencairkan pinjaman kepada anggotanya, namun hal ini tidak ditindaklanjuti dengan sikap kehati-hatian pengurus dalam pelaksanaan pengadministrasiaan pencatatannya mereka dalam hal akuntansi. Penulis beranggapan laporan yang berkaitan dengan perkembangan kredit yang disalurkan akan memberikan kontribusi terhadap evaluasi kredit tersebut apakah akan dilanjutkan atau dihentikan dalam penyalurannya. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis ingin mengungkapkan pentingnya konsep entitas dalam pencatatan akuntansi kredit program pada koperasi dan lembaga keuangan mikro.
Kompleksitas dari proses yang ditentukan menuntut para pihak (calon debitur dan kreditur) untuk memperhatikan profesionalitas proses yang dilalui. Dari tahap proses yang ada analisis kredit menjadi tahapan kunci bagi kelayakan kredit. Dalam tahapan ini terbagi menjadi dua aspek, pertama aspek kwantitatif, yaitu analisis terhadap angka-angka yang ditunjukkan dalam laporan keuangan (financial statement) tujuannya untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan. Kedua aspek kwalitatif yaitu analisis terhadap non keuangan. Tujuan aspek kwalitatif ini adalah untuk mendefinisikan hal-hal yang mendukung dan yang membahayakan bisnis debitur. Dalam analisis kredit terdapat beberapa aspek yang dijadikan parameter untuk dasar
Riset / 1315
JURNAL EKSIS
Vol.6 No.1, Maret 2010: 1267 – 1266
http://www.karyailmiah.polnes.ac.id Konsep Entitas Rosjidi (1999:7) menjelaskan makna atau rumusan definisi akuntansi sangat bervariasi dan berkembang sesuai dengan perkembangan jamannya, ada tiga pengertian akuntansi yang dianggap bisa mewakilinya yaitu sebagai berikut: 1. Akuntansi adalah seni (art) pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan serta penanfsiran hasil-hasilnya. 2. Akuntansi adalah aktivitas jasa (service activity) yang fungsinya menyediakan informasi terutama yang bersifat kuantitatif dari suatu entitas ekonomi yang berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. 3. Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan (body of knowledge) serta fungsi organisasi yang secara sistematik, original dan otentik mencatat, mengklarifikasikan, memproses, mengikhtisarkan, menganalisis, menginterpretasikan seluruh transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasi entitas akuntansi dalam rangka menyedikan informasi yang berarti dan dependable yang dibutuhkan oleh manajemen sebagai laporan dan pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diterimanya. Akuntansi merupakan suatu sistem informasi bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam pengambilan keputusan. Akuntansi sering pula disebut sebagai bahasa bisnis yaitu sebagai alat komunikasi untuk mencapai tujuan dari perusahaan seperti yang dinyatakan oleh Saleh (2004) bahwa pelaporan keuangan merupakan wahana bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerja kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut. Warren et al. (1996:9) menjelaskan accounting is may be defined as an information system that provides report to various individuals or groups about economic activities of an organization or other entity, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang menyediakan berbagai macam laporan tersendiri atau kelompok mengenai kegiatan ekonomi dari suatu organisasi. Horngren (1996:3) menjelaskan bahwa accounting is major means of helping managers to administrater each of the business function preserted it. Artinya Akuntansi adalah alat utama yang dapat membantu manajer untuk mengatur serta berfungsi untuk menjaga dan menginformasikan kekayaan masing-masing bisnis.
JURNAL EKSIS Vol.6 No.1, Maret 2010: 1100 – 1266
Dari beberapa definisi diatas terdapat beberapa fungsi akuntansi seperti yang dinyatakan oleh Moonitz yang dikutip oleh Tuanokotta (1984: 87) yaitu : 1. Mengukur resourch yang dimiliki oleh entitas tertentu 2. Untuk mecerminkan klaim terhadap kepentingan di dalam entitas tersebut
dan
3. Mengukur perubahan-perubahan dalam resources, klaim dan kepentingan-kepentingan tersebut 4. Membagi-bagi perubahan-perubahan tersebut kepada periode yang bersangkutan 5. Menyatakan hal-hal di atas satuan uang sebagai suatu common denominator. Dengan demikian fungsi akuntansi sangatlah luas karena dapat digunakan untuk mengukur sumber daya yang dimiliki oleh sebuah entitas dengan perubahan-perubahannya setiap periode yang dinyatakan dalam satuan moneter tertentu dan dengan akuntansi pun akan terlihat kewajiban-kewajiban dan klaim-klaim yang menjadi hak perusahaan. Untuk itu akuntansi haruslah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan yang dihasilkan. Kiesso et al. (2002:50) intermediate accounting menyatakan bahwa konsep pengakuan dan pengukuran menjelaskan apa, kapan dan bagaimana unsur-unsur serta kejadian keuangan harus diakui, diukur dan dilaporkan oleh sistem akuntansi, profesi akuntansi terus menggunakan konsep-konsep tersebut sebagai pedoman operasional. Salah satu konsep tersebut adalah entitas ekonomi yang mengandung arti bahwa aktivitas ekonomi dapat diidentifikasi dengan unit pertanggungjawaban tertentu. Dengan kata lain aktivitas entitas bisnis dapat dipisahkan dan dibedakan dengan aktivitas pemiliknya dan dengan setiap unit bisnis lainnya. Sedangkan Baridwan, (1992:8) menyatakan bahwa kesatuan usaha khusus merupakan suatu konsep dimana perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya atau dari kesatuan usaha yang lain. Untuk tujuan akuntansi perusahaan dipisahkan dari pemegang saham (pemilik). Dengan anggapan seperti ini maka transaksi-transaksi perusahaan dipisahkan transaksi-transaksi pemilik dan oleh karenanya maka semua pencatatan dan laporan keuangan yang dibuat untuk perusahaan tadi. Hendriksen menjelaskan dalam Sinaga (1994:59) pentingnya konsep entitas ini bahwa konsep ini menentukan bidang kepentingan dan dengan demikian mempersempit objek, kegiatan
Riset / 1316
dan sifatnya yang dapat dipilih untuk dimasukkan kedalam laporan keuangan, lebih lanjut sifat entitas ini juga mempersempit pilihan apa yang dimasukkan dalam laporan keuangan dan membantu dalam menentukan bagaimana cara terbaik menyajikan informasi mengenai kesatuan. Jadi aspek relevan dapat diungkapkan dan aspek tidak relevan yang mengaburkan informasi dasar ditiadakan. Dari penjelasan di atas konsep entitas sebenarnya sangat luas, konsep ini sebenarnya harus dipahami oleh semua pihak yang berkaitan dengan penyaluran kredit program tersebut, baik oleh penerima kredit maupun penyalur kredit, dari laporan yang dibuat oleh penerima kredit kepada penyalur kredit maka semestinya pemakai informasi dapat mengetahui apakah informasi yang diterima memiliki kelemahan-kelemahan sehingga bersikap hati-hati dalam menggunakannya maupun dalam mengambil keputusan. Konsep entitas merupakan konsep yang sangat ideal untuk aktivitas koperasi dan lembaga keuangan mikro, ketika koperasi dan lembaga keuangan mikro mendapatkan kredit program dari pemerintah dan menyalurkannya kembali kepada anggota-anggotanya pencatatan jumlah nasabah yang meminjam kembali dana tersebut harus dilakukan terpisah dengan pinjaman dari sumber dana yang lain. Hal ini maksudkan agar terlihat seberapa jauh minat anggota terhadap dana dari kredit program pemerintah dan monitoring terhadap nasabah tersebut juga menjadi lebih mudah. Konsep entitas pada pencatatan kredit program tersebut juga harus dilaksanakan pada laporan aliran kas, baik pencatatan pada aliran kas masuk maupun aliran kas keluar harus dilakukan secara terpisah dengan sumber dana yang lain, ketika ini sudah tercampur maka pencatatan tersebut menjadi kacau karena produktivitas dari masing-masing pendanaan jelas akan berbeda. Dengan dilakukannya pencatatan secara terpisah maka akan terlihat seberapa besar biaya-biaya yang terjadi dari penyaluran kredit tersebut kepada anggota atau nasabah, berapa pendapatan bunga yang dihasilkan juga akan terlihat dengan jelas. Seperti yang dijelaskan oleh Sohidin (2002) bahwa konsep entitas (kesatuan usaha) merupakan konsep yang paling mendasar dalam akuntansi. Konsep ini menegaskan bahwa kesatuan usaha akuntansi adalah suatu organisasi atau bagian dari organisasi yang berdiri sendiri, terpisah dari organisasi lain atau individu lain. Ditinjau dari segi akuntansi, antara kesatuan usaha yang satu dengan kesatuan usaha yang lain atau dengan pemiliknya terdapat garis pemisah yang tegas. Hal ini berarti kejadian keuangan yang menyangkut suatu kesatuan usaha lain atau dengan pemiliknya, dan sebaliknya. Tanpa konsep ini maka laporan keuangan menjadi kacau, karena apa yang
Riset / 1317
tercantum dalam suatu laporan keuangan organisasi mungkin dimasuki kejadian-kejadian keuangan yang sebenarnya tidak berhubungan dengan organisasi tersebut. Begitu halnya dengan laporan sisa hasil usaha dari kredit program yang dijalankan apakah menghasilkan sisa hasil usaha yang maksimal bagi koperasi atau lembaga keuangan mikro atau malahan kurang dalam memberikan hasil usaha bagi koperasi dan lembaga keuangan mikro. Neraca juga harus dilaporkan secara terpisah, sehingga perkembangan dana kredit program dari ini dapat di evaluasi dari periode keperiode. Dengan konsep entitas akan lebih mudah melakukan evaluasi dengan melihat laporan keuangan sebagai informasi tentang perkembangan dana yang disalurkan. Pemerintah dalam hal ini akan dapat menilai apakah koperasi dan lembaga keuangan mikro sehat atau tidak sehat dalam menyalurkan kredit program dengan cara melihat laporan yang dihasilkan dari pencatatan akuntansi yang terpisah. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Suadi (1994:3) menyatakan bahwa untuk memanfaatkan laporan keuangan secara maksimal, konsep dasar akuntansi tidak saja harus dimengerti oleh penyedia laporan keuangan, tetapi harus dimengerti pula oleh pemakainya. Dengan mengetahui konsep dasar tersebut pemakai dapat mengetahui kelemahan akuntansi dan informasi yang dihasilkan sehingga oleh karenanya dapat bersikap berhati-hati dalam memakai informasi akuntansi tersebut. Salah satu konsep dasar tersebut adalah konsep entitas. Laporan yang terpisah ini juga berakibat lebih jauh yaitu dengan tidak sulitnya auditor untuk melakukan pemeriksaan di lapangan. Itu dengan catatan yang dibuat oleh koperasi dan lembaga keuangan mikro tidak melibatkan pada unit usaha yang sudah ada, karena auditor akan mengalami kesulitan dalam menjustifikasi apakah suatu transaksi benar-benar murni transaksi dana kredit program atau tidak. Kalau tidak dilakukan secara terpisah akan berakibat auditor kesulitan untuk memberikan kriteria penilaian pelaksanaan dan pengelolaan kredit program tersebut. Realita di lapangan memperlihatkan bahwa pemahaman tentang konsep entitas tersebut oleh koperasi dan lembaga keuangan mikro terdapat perbedaan dalam penafsirannya atau bahkan ada yang memang tidak memahami sekali tentang konsep entitas tersebut, karena realita dilapangan koperasi dan lembaga keuangan mikro tidak membuat laporan dalam proses aktivitas penyaluran dananya, laporan yang ada hanyalah pengisian formulir-formulir seperti yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini. Laporan semacam ini bukan merupakan hasil dari proses akuntansi,
JURNAL EKSIS
Vol.6 No.1, Maret 2010: 1267 – 1266
http://www.karyailmiah.polnes.ac.id tetapi hanyalah laporan di atas kertas saja (Sohidin, 2002). Hal lain yang dapat menunjukkan pemahaman atas konsep entitas ini masih sangat kurang adalah dengan masih tidak adanya pemisahan biaya yang terjadi pada unit kegiatan yang sudah ada dengan unit dana kredit program pemerintah, fenomena semacam ini ternyata hampir terjadi pada semua koperasi dan lembaga keuangan mikro, hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan akuntansi masih dirasakan sebagai hal yang sulit untuk dilaksanakan. Karena dana kredit program ini terus bergulir berdasarkan ketentuan oleh pemerintah (Soeharto,2001) artinya bisa dilimpahkan kepada koperasi atau lembaga keuangan mikro lain atau tetap pada koperasi atau lembaga keuangan mikro bersangkutan, bersamaan dengan bergulirnya dana tersebut pemerintah harus mengenakan peraturan dan prosedur yang ketat dalam hal pencatatan akuntansinya. Melihat realita yang ada bahwa pemahaman koperasi dan lembaga keuangan mikro sendiri yang masih sangat kurang terhadap konsep entitas itu sendiri maka maka harus ada konsolidasi pihak-pihak yang berkaitan dengan penyaluran kredit program tersebut. Penulis melihat bahwa penyaluran kredit program pemerintah merupakan kegiatan yang banyak melibatkan berbagai pihak, pihak-pihak tersebut adalah sendiri, bank penyalur, koperasi dan lembaga keuangan mikro, kantor koperasi dan UKM dan lain-lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sistem dan prosedur akuntansi dapat dilakukan secara bertahap. Proses bertahap ini dilakukan agar koperasi dan lembaga keuangan mikro bisa benar-benar memahami tentang konsep pencatatan secara terpisah. Pihak-pihak yang terlibat di atas harus dengan intensif terutama bank penyalur memantau perkembangan pengelolaan kredit dari waktu kewaktu. Oleh karena itu mereka selain melakukan monitoring juga bisa difungsikan dalam pelaksanaan pembinaan akuntansi dengan dibantu oleh dinas terkait dalam hal ini adalah dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah. Bank sebagai mitra koperasi dan lembaga keuangan mikro serta pemerintah diharapkan juga dapat memberikan pelatihan-pelatihan praktis yang mengenai sasaran karena penulis beranggapan bila konsep entitas ini tidak dilaksanakan dengan baik pemerintah sendiri yang nantinya akan sulit dalam memonitoring perkembangan kredit yang disalurkan kepada koperasi dan lembaga keuangan mikro yang bersentuhan langsung dengan pengusaha kecil dan menengah. Karena indikasi selama dua tahun terakhir terlihat dalam realitanya.
JURNAL EKSIS Vol.6 No.1, Maret 2010: 1100 – 1266
Namun demikian perlu dipikirkan apakah koperasi dan lembaga keuangan mikro mempunyai alokasi dana untuk meningkatkan keahlian karyawannya, pertanyaan lain adalah apakah koperasi dan lembaga keuangan mikro mempunyai komitmen untuk melaksanakan pencatatan terpisah dalam pengelolaan dana kredit program tersebut. Kesimpulan Konsep entitas merupakan konsep yang penting dalam penyelenggaraan akuntansi, konsep ini menyatakan bahwa antara kesatuan usaha yang satu dengan kesatuan usaha yang lain atau dengan pemiliknya harus terdapat garis pemisah yang tegas, hal ini berarti kejadian keuangan yang menyangkut suatu kesatuan usaha lain atau dengan pemiliknya, dan sebaliknya. Dalam hal penyaluran kredit program kepada koperasi dan lembaga keuangan mikro, dalam mengelola dana tersebut Koperasi dan lembaga keuangan mikro harus melakukan pencatatan secara terpisah dengan dana dari usaha yang sudah dijalani. Dengan konsep entitas ini maka monitoring produktivitas dari perkembangan dana akan dapat terkontrol dengan baik selain itu pula apabila konsep entitas tidak dijalankan maka laporan keuangan menjadi kacau, karena apa yang tercantum dalam laporan keuangan koperasi dan lembaga keuangan mikro mungkin dimasuki kejadian-kejadian keuangan yang sebenarnya tidak berhubungan dengan dana tersebut. Pihak yang terlibat dalam kredit program tersebut pun akan diuntungkan dengan penyelenggaraan pencatatan secara terpisah, yaitu: 1. Pemerintah dalam hal ini akan dengan mudah memperoleh informasi tentang perkembangan pengeloaan dana kredit programnya. 2. Pihak auditor akan pemeriksaan dengan tepisah.
mudah model
melakukan pencatatan
3. Pihak departemen koperasi akan lebih mudah melakukan evaluasi dan monitoring. 4. Pihak bank penyalur lebih mudah menerima informasi perkembangan dana. 5. Pihak manajemen koperasi dan lembaga keuangan mikro sendiri akan lebih mudah membaca laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan.
Riset / 1318
DAFTAR PUSTAKA Baridwan, Z. (1992). Intermediate Accounting. BPFE, Yogyakarta. Heriyanto, A. (2001). Audit Proposal Kredit. Media Akuntansi, No. 13, hal.40. Horngren, C.T. (1996). Cost Accounting a Managerial Emphasis. Prentice Hall Business Publishing, New Jersey. Kieso, D.E., J.J. Weygant, & Terry D.W. (2001). Intermediate Accounting. John Wiley & Sons, Inc. Emil Salim (penterjemah). 2002. Akuntansi Intermediate. Erlangga, Jakarta. Martowijoyo, S. (2001). Perbankan dan Usaha Kecil : Keberpihakan, Keterkaitan atau Keterpaksaan. Pengembangan Perbankan, No.89, hal.51. Rosjidi (1999). Teori Akuntansi : Tujuan, Konsep dan Struktur. BPFE UI, Jakarta. Saleh, R. (2004). Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Kumpulan Materi SNA, VII (12) 897. Sinaga, M. (1994). Teori Akuntansi. Erlangga, Jakarta. Soeharto, H. (2001). Kembali ke Ekonomi Rakyat. Media Akuntansi, No.16, hal.34. Sohidin (2002). Konsep Entitas Dalam Pencatatan Akuntansi Dana Subsidi BBM. Media Akuntansi, No.28, hal. 51-52. Suadi, A. (1994). Akuntansi Keuangan Menengah. STIE YKPN, Yogyakarta. Tuanakotta (1984). Teori Akuntansi. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Warren, C.S., Phillip, E.F., & James, M.R. (1996). Accounting. South Western Publishing
Co Cincinnati, Ohio.
Riset / 1319
JURNAL EKSIS
Vol.6 No.1, Maret 2010: 1267 – 1266
