Konsep Dasar dan Tujuan Pembangunan

Modul 1

Konsep Dasar dan Tujuan Pembangunan Ir. Parino Rahardjo, M.Si. Dra. Tina Ratnawati, M.Sc.

PEN D A HU L UA N

M

odul 1 ini menyajikan pembahasan tentang konsep dasar dan tujuan pembangunan mencakup materi konsep dasar dan tujuan pembangunan serta perencanaan pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat. Menurut Todaro, pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional mencakup perubahan struktur, sikap hidup, dan kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, dan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4, yaitu.....”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

1.2

Pembiayaan Pembangunan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mewujudkan citacita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea 2 Pembukaan UUD1945.

1. 2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Modul 1 ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan belajar yaitu tentang: Konsep Dasar dan Tujuan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional Setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat: Menjelaskan konsep dasar pembangunan Menjelaskan tujuan dan arah pembangunan nasional Menjelaskan tantangan pembangunan di Indonesia Menjelaskan arah kebijakan bidang-bidang pembangunan pada RPJM 2010-2014 Menjelaskan perkembangan pola pembangunan di Indonesia Menjelaskan proses perencanaan pembangunan di Indonesia Menjelaskan sistem perencanaan pembangunan nasional;

Agar Anda dapat mencapai hasil belajar yang optimum, ikutilah semua petunjuk dalam modul ini dengan cermat. Baca semua uraian materi ini secara berulang, aplikasikan contoh yang ada ke dalam situasi lain, kerjakan latihan dengan sungguh-sungguh, dan baca rangkuman sebelum mengerjakan tes formatif! Jika Anda melakukan disiplin yang tinggi dalam belajar, Anda pasti berhasil dan secara berangsur-angsur akan menjadi mahasiswa yang mampu mandiri dalam belajar. Selamat Belajar, sukses bagi Anda!

1.3

 PWKL4406/MODUL 1

Kegiatan Belajar 1

Konsep Dasar dan Tujuan Pembangunan

K

emajuan Negara Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari adanya pembangunan. Pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, alinea ke 4 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Dengan demikian sudah sepantasnya pembangunan nasional harus berlandaskan UUD 1945, yang mengamanahkan bahwa pembangunan harus dapat menyentuh seluruh lapisan dan golongan rakyat Indonesia dimanapun. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup seluruh rakyatnya. Pembangunan suatu negara tidak dapat lepas dari sistem ekonomi yang dapat dibedakan berdasarkan kepemilikan aset produktif yaitu: “Kapitalisme dimana aset dikuasai oleh swasta (private), dan komunis dimana aset dikuasai oleh negara, serta sistem ekonomi campuran yaitu perpaduan antara kepemilikan swasta dan negara”. Di Indonesia sendiri pernah dikenalkan sistem ekonomi koperasi yang dikenalkan oleh Mohammad Hatta yang berlandaskan pasal 33 UUD 1945, kemudian dikenal juga sistem Ekonomi Pancasila yang diperkenalkan Mubyarto” (Reksohadiprojo, 2001). A. KONSEP DASAR PEMBANGUNAN Pembangunan sebagai konsep politik, ekonomi, dan sosial didalam mengarahkan proses perubahan yang diinginkan suatu bangsa akan melibatkan semua pemikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi. Abad ke 21 ditandai dengan pesatnya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, sebagai akibat perkembangan teknologi informasi. Implikasinya, di dalam upaya perubahan yang direncanakan, yang dikenal dengan istilah pembangunan, masalah-masalah sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik tersebut akan melebur dalam satu telaah yang berada dalam ranah sosiologi dan antropologi. Isu-isu tentang pemerataan, perubahan sosial,

1.4


potensi konflik, disintegrasi, pembangunan fisik dan spiritual dalam kerangka multikultural dalam ruang global tampak menjadi semakin krusial untuk dijadikan bahan diskusi.Untuk memperkuat pemikiran dalam menganalisis implikasi pembangunan sebuah Negara, termasuk Indonesia. Pembangunan merupakan setiap upaya perubahan yang direncanakan (Kartasasmita, 1996). Di sisi lain, pembangunan tersebut juga dapat menimbulkan perubahan. Karena itu, antara pembangunan dan perubahan akan merupakan dua unsur yang saling berkaitan erat. Parsudi Suparlan dalam tulisannnya tentang Antropologi Pembangunan, sebagai penghormatan kepada Koentjaraningrat (1997) mendefinisikan pembangunan sebagai serangkaian upaya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, badan-badan atau lembagalembaga internasional, nasional atau lokal yang terwujud dalam bentukbentuk kebijaksanaan, program, atau proyek, yang secara terencana mengubah cara-cara hidup atau kebudayaan dari sesuatu masyarakat sehingga warga masyarakat tersebut dapat hidup lebih baik atau lebih sejahtera daripada sebelum adanya pembangunan tersebut. Program-program tersebut di antaranya meliputi program-program pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi , yang mencakup program-program peningkatan kesejahteraan hidup atau mutu hidup manusia, Dalam setiap kegiatan pembangunan ada keterkaitan antara lingkungan hidup dengan permasalahan ekonomi dan sosial, juga kesadaran bahwa analisis dan pemecahan permasalahan serta implementasi pembangunan merupakan upaya yang tidak terputus. Oleh karena itu, peranan berbagai disiplin ilmu semakin berkembang dan digunakan sebagai pendekatan multi dan interdisipliner. Pembangunan dilakukan oleh dan untuk manusia yang hidup di dalam kondisi sosial budaya dan kondisi ekonomi tertentu. Faktor ekonomi perlu mendapat perhatian, karena pembangunan tidak akan dapat berkelanjutan apabila ekonomi tidak mendukungnya. Kendati demikian, kerapkali faktor sosial budaya diabaikan. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakan-akan menjadi semacam kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka waktu panjang. Definisi ini mengandung 3 (tiga) unsur terkait pembangunan ekonomi yaitu: (1) Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus-menerus yang di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru, (2) Usaha meningkatkan pendapatan per kapita, dan (3) Kenaikan pendapatan


1.5

per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Sedangkan sistem ekonomi merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan kehidupan bersama suatu bangsa atau negara, atau dengan kata lain untuk mencapai pembangunan ekonomi suatu negara. Perdebatan mengenai sistem ekonomi apa yang sebaiknya diterapkan di Indonesia, telah menjadi perdebatan sejak Indonesia belum merdeka. Di Indonesia sampai saat ini, sistem ekonomi yang dianut adalah sistem campuran dimana pemerintah (negara) dan swasta (private) masing.masing memiliki aset produktif. Misalnya, penguasaan distribusi dan pengadaan bahan bakar dikuasai oleh pemerintah dalam hal ini melalui PT Pertamina, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, dan PT Pindad, yang memproduksi persenjataan untuk militer. Sedangkan aset produksi yang dikuasai oleh swasta antara lain: pengembangan kota dan perumahan serta kawasan industri, misalnya, industri besi baja, dan industri-industri produktif lain. Pola sistem ekonomi campuran ini sampai saat ini menggambarkan adanya kebebasan dan pengendalian seperti alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang secara bersama diatur oleh ekonomi pasar maupun pemerintah. Peran pemerintah pada sistem ekonomi saat ini adalah menjaga stabilisasi pasokan dan harga barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan rakyat banyak. Dengan demikian peran pemerintah pada pembangunan nasional antara lain sebagai berikut. 1. Pembuatan Peraturan 2. Penentuan Kebijakan 3. Pemberian pengarahan dan bimbingan 4. Perizinan 5. Pengawasan 6. Bisnis 7. Sosial Untuk menjalankan perannya dengan baik, Pemerintah didukung dengan undang-undang yang dibuat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. B. TUJUAN PEMBANGUNAN 1.

Tujuan dan Arah Pembangunan Nasional Dasar hukum pembangunan yang paling mendasar adalah UUD 1945, dengan tujuan untuk mencapai Negara yang adil dan makmur. Tujuan yang baik harus memenuhi unsur SMART, yaitu: Spesific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time. Dengan kata lain tujuan yang akan di capai dalam

1.6


pembangunan nasional memenuhi unsur SMART adalah: 1) harus spesifik, yaitu sebuah obyek yang jelas, tentunya akan memiliki efek berganda, 2) pembiayaan dan waktu yang jelas, 3) dapat dicapai dari sisi waktu, dana dan memiliki skala prioritas, 4) obyek bermanfaat bagi masyarakat luas dan tidak merusak lingkungan, dan 5) pembangunan dilakukan dengan waktu yang tepat. Pembangunan nasional adalah upaya untuk memajukan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sekaligus juga merupakan proses pengembangan dari keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. Tujuan pembangunan nasional dijabarkan dalam UUD 1945: a. Memajukan kesejahteraan umum b. Mencerdaskan kehidupan bangsa c. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Memajukan kesejahteraan umum, indikator kesejahteraan melekat erat pada hal yang berbau ekonomi, bagaimana rakyat punya daya beli terhadap bahan-bahan pokok. Dalam mewujudkan kesejahteraan, pemerintah tentu mempunyai program yang bertujuan membangun sistem dan infrastruktur dalam mendukung perekonomian masyarakatnya. Dalam pengertian kesejahteraan kita tahu bahwa kesejahteraan bukanlah masalah ekonomi saja, tetapi juga ada masalah kesehatan, masalah keamanan, dan kedamaian. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ini erat kaitannya dengan masalah pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan indikator penting dalam kemajuan pembangunan nasional. Kualitas pendidikan yang merata tentu akan mendukung pembangunan yang merata pula. Pemerintah dalam hal ini juga berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan walau kita pun tahu masih banyak yang putus sekolah. Kebijakan pemerintah dalam mendukung pendidikan diwujudkan antara lain seperti meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN, bantuan dana BOS, progam wajib belajar, bahkan ada di daerah tertentu yang membuat program sekolah gratis untuk siswanya. 2. a.

Tantangan Pembangunan di Indonesia Kemiskinan Kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi. Kemiskinan (Friedman, 1979) dapat diartikan sebagai ketidaksamaan untuk


1.7

mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara basis kekuasaan sosial itu sendiri mencakup: pertama, modal produktif atas aset, misalnya tanah, perumahan, peralatan, dan kesehatan; kedua, sumber keuangan seperti income dan kredit yang memadai; ketiga, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi; keempat, network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barangbarang, pengetahuan dan keetrampilan; kelima, informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

Sumber: Bapenas, 2014 Gambar 1.1 Angka Kemiskinan di Indonesia Rata-rata.

Sedangkan garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kg kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2002:4). Angka kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2004 mengalami penurunan, namun pada tahun 2006 angka kemiskinan mengalami peningkatan, tetapi tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan seperti terlihat pada Gambar 1.1, sedangkan kesenjangan antar propinsi. terlihat bahwa kemiskinan tertinggi di Indonesia

1.8


ada di wilayah bagian Timur, namum jumlah kemiskinan terbesar berada di Pulau Jawa (Gambar 1.2).

Sumber: Bapenas Gambar 1.2 Kemiskinan antar Provinsi di Indonesia

b.

Pendidikan Pembangunan Indonesia mempunyai banyak tantangan, selain kemiskinan yang harus diselesaikan, pendidikan yang merupakan tulang punggung dari sumber daya manusia juga masih memprihatinkan. Berdasarkan Gambar 1.3, jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan formal selama 7-12 tahun persentasenya terbesar, tetapi kenaikannya secara persentase tidak menggembirakan dari tahun 1994 s/d 2013, kenaikannya <5%. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sejak tahun 1994 sudah mencapai 100%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejak tahun 1994 sampai 2012 trennya membaik (89.29%), tapi tahun 2013 mengalami penurunan (85.69%). Fenomena ini terlihat dari adanya sebuah hubungan dengan pencanangan program wajib belajar 9 Tahun. Kenaikan jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan 9 tahun (SD-SMP) meyakinkan (Gambar 1.4), berbeda dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), walau tren jumlah persentase yang mengenyam pendidikan meningkat sejak tahun 1994, namum sampai tahun 2013 jumlah penduduk yang mengenyam Pendidikan SMA hanya mencapai 61.30%. Kondisi yang masih memprihatinkan adalah


1.9

penduduk yang mengenyam pendidikan sampai Perguruan Tinggi (PT) sampai tahun 2013 belum mencapai 20%. Dengan pendidikan yang kita bahas ini menjadikan Indonesia sangat sulit untuk bersaing dengan negara lain, terutama untuk bersaing dalam hal produk industri dengan teknologi tinggi. Optimisme akan pendidikan harus terus dipupuk, karena berdasarkan Gambar 1.6 penduduk yang menyelesaikan pendidikan diatas meningkat, dan jumlah yang menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) paling besar, disusul dengan pendidikan menengah pertama (SMP), namun tren nya mendatar sejak tahun 2004 sampai dengan 2013. Jumlah penduduk yang buta huruf trennya menurun, namum demikian sampai dengan tahun 2013 buta huruf 10 tahun keatas dan 15 tahun keatas masih terdapat 5%.

Sumber: BPS 2014 Gambar 1.3 Partisipasi Pendidikan Formal

1.10


Sumber: BPS 2014 Gambar 1.4 Partisipasi Pendidikan Dasar–Tinggi (Data Kasar)

Sumber: BPS 2014 Gambar 1.5 Partisipasi Pendidikan Dasar–Tinggi (Data Murni)


1.11

Sumber: BPS 2014 Gambar 1.6 Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk 15 Tahun Ke atas

Sumber: BPS 2014 Gambar 1.7 Penduduk yang Buta Huruf

c.

Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia masih terus bertambah, pada tahun 1971 jumlah penduduk berjumlah +/- 120 juta, namun pada tahun 2010 sudah mendekati 240 juta, dan diperkiran pada tahun 2035 mendatang diperkirakan akan mencapai 300 juta orang (Gambar 1.8 dan 1.9). Hampir separuh jumlah penduduk Indonesia berada di Pulau jawa dengan jumlah 138 juta orang.

1.12


Sumber: BPS 2014 Gambar 1.8 Jumlah Penduduk Indonesia

Jumlah Penduduk yang terus meningkat mempunyai manfaat pada pembangunan artinya kesedian sumber daya manusia yang mencukupi untuk mendukung pembangunan, namum di lain pihak akan menjadi malapetaka saat jumlah manusia yang banyak dengan kualitas pendidikan rendah tidak dapat mendukung pembangunan, sehingga sumber daya alam yang ada tidak dapat dikembangkan secara maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia yang mengerakannya. Kondisi inilah yang menjadi tantangan pembangunan Indonesia.

Sumber: BPS 2014 Gambar 1.9 Proyeksi Tahun 2010-2035 Jumlah Penduduk Indonesia (1000)


d.

1.13

Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Sampai dengan tahun 2012, ekonomi Indonesia masih terus tumbuh, seperti terlihat pada Tabel 1.1, dengan PDB yang bergerak naik sejak tahun 2010 hingga tahun 2012. Dilihat dari sisi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terjadi ketimpangan antar propinsi di Indonesia. PDB terbesar berada di Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat pada gambar Tabel 1.2. Tabel 1.1 Nilai PDB Dan Pertmbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2012

Sumber: BPS, 2013. Tabel 1.2. Peranan Wilayah/Pulau Pada Pembentukan PDB Nasional (%)

Sumber: BPS 2013.

1.14


Pertumbuhan PDB antar Wilayah/Pulau di Indonesia secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.10 sampai dengan Gambar 1.14. Perbedaan PDB antara Pulau Jawa dan wilayah atau pulau lain menggambarkan ketidakmerataan pembangunan sampai dengan tahun 2012. Kondisi ini menjadi tantangan Pembangunan Nasional, dan Pembangunan Wilayah mengingat Indonesia saat ini memberlakukan Otonomi Daerah, di mana setiap daerah dapat membangun dan mengelola daerah secara mandiri.

Sumber: BPS 2013 Gambar 1.10 PDB Wilayah Sumatera dan Sekitarnya

Sumber: BPS 2013 Gambar 1.11 PDB Wilayah Jawa

1.15


Sumber: BPS 2014 Gambar 1.12 PDB Wilayah Bali-Nusatenggara dan Kalimantan

Sumber: BPS 2014 Gambar 1.13 PDB Wilayah Sulawesi

1.16


Sumber: BPS 2014 Gambar 1.14 PDB Wilayah Maluku - Papua

3.

Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan pada RPJM 2010 2014 Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengungkap hal ini sebagai berikut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan


1.17

umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Untuk itu, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (Sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 (Kemenkeu, 2014), yaitu: a. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama b. Bidang Ekonomi c. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi d. Bidang Sarana dan Prasarana e. Bidang Politik f. Bidang Pertahanan dan Keamanan g. Bidang Hukum dan Aparatur h. Bidang Wilayah dan Tata Ruang i. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Demikianlah uraian kegiatan belajar 1, Modul 1. tentang Konsep Dasar dan Tujuan Pembangunan. Anda dapat mengukur pemahaman terhadap materi ini dengan mengerjakan Latihan dan Tes Formatif berikut. LAT IH A N Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi Konsep Dasar dan Tujuan Pembangunan, kerjakanlah latihan berikut! 1) Pembangunan ekonomi merupakan salah satu kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya. Jelaskan arti dari pembangunan ekonomi dan sebutkan unsur-unsur yang terkandung pada pengertian tersebut!. 2) Tujuan pembangunan yang baik harus memenuhi unsur SMART. Sebutkan unsur tujuan pembangunan yang akan di capai sesuai dengan prinsip SMART ini!.

1.18


3) Sebutkan dan beri penjelasan tentang 4 (empat) poin tantangan pembangunan di Indonesia! 4) Jelaskan apa yang dimaksud dengan RPJMN dan isi yang terkandung pada RPJMN tersebut! Petunjuk Jawaban Latihan 1) Baca dan kuasai bahasan pengertian konsep dasar pembangunan 2) Baca dan pahami kembali bahasan mengenai tujuan dan arah pembangunan nasional 3) Baca dan kuasai bahasan tentang tantangan pembangunan di Indonesia. 4) Baca dan simak kembali bahasan mengenai arah kebijakan bidangbidang pembangunan pada RPJM 2010-2014 R A NG KU M AN Pembangunan sebagai konsep politik, ekonomi, dan sosial di dalam mengarahkan proses perubahan yang diinginkan suatu bangsa akan melibatkan semua pemikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakan-akan menjadi semacam kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka waktu panjang. Pembangunan nasional adalah upaya untuk memajukan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sekaligus juga merupakan proses pengembangan dari keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. Tujuan pembangunan nasional dijabarkan dalam UUD 1945 sebagai berikut. a. Memajukan kesejahteraan umum b. Mencerdaskan kehidupan bangsa c. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Tantangan pembangunan di Indonesia mencakup: kemiskinan, pendidikan, pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta kesenjangan pertumbuhan ekonomi. Perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 (Kemenkeu, 2014), yaitu:


a. b. c. d. e. f. g. h. i.

1.19

Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Bidang Ekonomi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Sarana dan Prasarana Bidang Politik Bidang Pertahanan dan Keamanan Bidang Hukum dan Aparatur Bidang Wilayah dan Tata Ruang Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. TES F OR M AT IF 1 Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Pembangunan sebagai konsep selalu terkait dengan hal berikut, kecuali .. A. ideologi B. politik C. sosial D. ekonomi 2) Dasar hukum pembangunan Nasional adalah .... A. Undang-undang Dasar 1945 B. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 C. Pancasila D. RAPBN 3) Pengertian kemiskinan menurut Friedman (1979) adalah.... A. ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial B. tidak memiliki modal produktif atas aset C. tidak memiliki informasi yang berguna untuk kehidupan. D. tidak memiliki jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan 4) Pendidikan merupakan salah satu tantangan pembangunan di Indonesia karena pendidikan .... A. merupakan tulang punggung dari sumber daya manusia B. mengakibatkan perubahan radikal pada proses pembangunan C. mencerdaskan kehidupan bangsa D. mewujudkan tujuan pembangunan nasional

1.20


5) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui.... A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 D. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

Tingkat penguasaan =

Jumlah Jawaban yang Benar

 100%

Jumlah Soal Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 80 - 89% = baik 70 - 79% = cukup < 70% = kurang Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

1.21


Kegiatan Belajar 2

Perencanaan Pembangunan Nasional

A

gar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai, pembangunan nasional perlu diawali dengan sebuah perencanaan. Perencanaan sendiri dapat didefinisikan sebagai pemikiran tentang segala sesuatu yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dengan melihat dan memikirkan tentang peluang dan tantangan yang ada atas tindakan-tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, perencanaan merupakan sebuah proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Menurut Undang-undang no 25 tahun 2004, “Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”. Pembangunana nasional, tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, karena tujuan pembangunan nasioanal bertujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang dapat bermanfaat bagi kemakmuran rakyat Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang mustahil, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar. Faktor² yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, antara lain: 1. Sumber Daya Alam 2. Sumber Daya Modal dan Teknologi 3. Jumlah Penduduk dan Kualitas Penduduk 4. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat 5. Luas Pasar atau Pangsa Pasar A. PERKEMBANGAN POLA PEMBANGUNAN DI INDONESIA Selama perjalanan Negara Republik Indonesia sejak kemerdekaan sampai dengan saat ini (Orde Reformasi), Pembangunan Indonesia bergerak secara dinamis dan terpengaruh kondisi politik rezim yang berkuasa. Tjokroamidjojo (1996) membagi pembangunan ekonomi Indonesia dengan 4 (empat) tahapan, sebagai berikut. 1. Tahun 1945-1950, yang disebut sebagai tahap survival, pada periode ini Indonesia sebagai sebuah Negara yang baru merdeka.

1.22

2. 3. 4.


Tahun 1950 - 1960, awal usaha pembangunan ekonomi mulai dicanangkan. Tahun 1960 -1965 ekonomi Indonesia menjadi ekonomi terpimpin. Tahun 1965 - 1985 Pembangunan ekonomi memasuki era perubahan, sesuai dengan adanya perubahan rezim, yang merubah pola pembangunan nasional.

Perjalanan pembangunan Indonesia secara periodisasi tidak berhenti di tahun 1985, tetapi terus berlanjut dengan pola yang berubah sesuai dengan kondisi politik di Indonesia dan sepanjang perjalanan Negara Indonesia, yaitu dengan pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan Pembangunan Nasional. Pada era ini, Majelis Permusawaratan Rakyat (MPR) sangat berperan pada sistem Politik Indonesia, hal ini terlihat dengan produk-produk ketetapan yang dihasilkan (Bapenas, 2014), antara lain: 1. Periode Tahun 1945-1959 Pada kurun waktu tersebut, situasi dan kondisi perjuangan revolusi untuk mempertahankan dan menegakkan kedaulatan bangsa sebagai wujud kemerdekaan yang telah diproklamasikan menyebabkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) belum dapat dibuat. 2.

Periode Tahun 1959-1966 Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyampaikan pidato manifesto politik. Pidato ini, kemudian oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960, dinyatakan sebagai GBHN yang pertama. Melalui ketetapan Nomor II/MPRS/1960, MPRS menugaskan Dewan Perancang Nasional (Depernas), yang diketuai oleh Mr. Moh. Yamin, untuk menyusun garis besar haluan pembangunan. Hasil kerja Dewan Perancang Nasional berhasil merumuskan dokumen pembangunan nasional yang disebut “Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap I (1961-1969)” Periode 1960 – 1965 Ketetapan MPRS No. I/MPRS 1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara. Pasal 1: Memperkuat Manifesto Politik Republik Indonesia serta perinciannya sebagai Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara; 3.


1.23

Pasal 2: Amanat Presiden pada sidang pleno Depernas mengenai “Pembangunan Semesta Berencana” pada tanggal 28 Agustus 1959 yang diucapkan dan yang tertulis adalah Garis-Garis Besar Daripada Haluan Pembangunan; Pasal 3: Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama “Jalannya Revolusi Kita” dan pidato Presiden tanggal 30 September 1960 di muka Sidang Umum PBB yang berjudul “To Build the World A New” (Membangun Dunia Kembali) adalah pedoman-pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia. 4.

Periode Tahun 1966-1968 Sidang Umum MPRS yang dilaksanakan pada tahun 1966 tidak menghasilkan GBHN dan hanya menetapkan Tap MPRS Nomor XXII/MPRS/1966 tentang Landasan Pembaruan Kebijakan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan serta Tap MPRS Nomor XII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Politik Luar Negeri. 5.

Periode Tahun 1971-1998 Secara periodik, MPR pada periode ini berhasil merumuskan dan menetapkan GBHN melalui berbagai Tap MPR. GBHN sebagai landasan program pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan. Pada Sidang Umum MPR tahun 1998, MPR hasil pemilu 1997 menghasilkan GBHN dengan ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998. 6.

Periode Tahun 1998-2004 Krisis ekonomi yang berpuncak pada krisis politik pada tahun 1998 berdampak pada tumbangnya Orde Baru. Perubahan ini berdampak pada perubahan arah kebijakan politik yang dilakukan oleh Orde Reformasi. Keputusan rapat paripurna ke-4 tanggal 13 November 1998 pada Sidang Istimewa MPR menghasilkan Tap MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang pencabutan Tap MPR Nomor II/MPR/1998 tentang GBHN. Sidang Umum MPR tahun 1998, MPR hasil pemilu GBHN dengan ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998.

1.24


Sidang Umum tahun 1999 menghasilkan Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004. GBHN ini dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (PROPENAS) yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur yang ditetapkan oleh presiden bersama DPR dalam bentuk undang-undang. PROPENAS dirinci dalam bentuk Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. B. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA 1.

Proses Perencanaan Pembangunan Masa Orde Baru Pasca pemerintahan Orde Lama berakhir, pemerintahan Orde Baru menyusun Pembangunan Nasional dalam periode lima tahunan yang kemudian disebut sebagai REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Anggaran Belanja Pembangunan tahun 1969/1970 merupakan anggaran pembangunan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Lima Tahun. Karena itu, kebijaksanaan maupun penyediaan anggaran pembangunan tahun 1969/1970 mencerminkan pola-pola kebijaksanaan, prioritas-prioritas dan program-program dari REPELITA itu sendiri untuk tahun pertama. Mata anggaran-mata anggaran pengeluaran disusun menurut suatu kelompok kegiatan dalam suatu bidang tertentu, dan kemudian dibagi dalam sektor-sektor selanjutnya dibagi pula dalam sub sektor dan terakir pada program. Program-program ini terdiri dari berbagai-bagai proyek. Anggaran pembangunan sebagai suatu keseluruhan dibagi dalam 3 (tiga) bidang meliputi bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang umum, yang diuraikan sebagai berikut. a. Bidang Ekonomi meliputi sektor-sektor pertanian dan irigasi, sektor industri dan pertambangansektor tenaga listrik, sektor perhubungan dan pariwisata dan sektor desa. b. Bidang Sosial meliputi sektor-sektor agama, sektor pendidikan dan kebudajaan, sektor tenaga kerja, sektor kesehatan dan keluarga berencana, sektor perumahan dan kesejahteraan, sektor penerangan, sektor penertiban hukum. c. Bidang Umum meliputi sektor pemerintahan umum, sektor pertahanankeamanan, sektor badan-badan perwakilan, dan sektor pengurusan keuangan negara.


1.25

Penyusunan anggaran seperti tersebut diatas ditindak lanjuti saat penyusunan anggaran menurut departemen atau lembaga yang akan menyelenggarakan program-program tersebut. Prosedur pelaksanaan anggaran pembangunan tahun 1969/1970 diatur sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1969, tanggal 31 Maret 1969. Keputusan Presiden ini merupakan perubahan dan penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 132 tahun 1968. Sebagai tindak lanjut realisasi program-program pada ketiga bidang tersebut di atas, diwujudkan dengan bentuk proyek. penyusunan proyekproyek dan pencantumannya dalam anggaran pembangunan selalu dilakukan konsultasi dan pembahasan bersama antara Bappenas, Departemen Keuangan dan Lembaga Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan, sesudah proyek-proyek disepakati bersama maka untuk pelaksanaan selanjutnya, untuk setiap proyek perlu dibuat Daftar Isian Proyek” (DIP). Tujuan Daftar Isian Proyek adalah sebagai berikut. a. Memberikan gambaran tentang sesuatu proyek secara jelas mengenai tujuan yang akan dicapai, apa yang akan dikerdjakan, dimana akan dikerjakan, bilamana akan dikerjakan dan sebagainya. b. Mengarahkan penggunaan uang berdasarkan suatu rencana fisik yang konkrit seperti tersebut di atas. Penjediaan keuangan didasarkan kepada standar-standar pengeluaran tertentu yang disesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah dan dengan "plafond" penyediaan keuangan yang tersedia. c. Dengan adanja rencana kerja yang jelas disertai dengan rencana penyediaan keuangan tersebut hal ini dapat pula dijadikan pedoman bagi pengendalian dan pengawasan. d. Menanam rasa disiplin keuangan dan tertib administrasi. 2.

Proses Perencanaan Pembangunan Masa Orde Reformasi Undang-undang No 25/2004 Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang membagi perencanaan berdasarkan waktu, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 (lima) tahun. Disamping itu berdasarkan UU no 25/2004 Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1(satu) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKP

1.26


menjadi pedoman penyusunan RAPBN dan RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD (UU No 25, Bab V, Pasal 25, Tahun 2004) seperti terlihat pada Gambar 1.15

Sumber: Bapenas 2014 Gambar 1.15 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJPMN) 2015-2019 Dalam Kerangka Rencana Pembangunan Yangka Panyang Nasional (RPJPN)

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.(UU No 25 Bab 1, Pasal 1, ayat 16). Pada UU No 25, Bab 5, Pasal 11 penyusunan rencana kerja baik pemerintah pusat maupun ditingkat Pemerintah Daerah dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang dilanjutkan dengan musyawarah di tingkat Kecamatan dan seterusnya. Berdasarkan uraian ini dapat dilihat bahwa mekanisme Rencana Pembangunan Nasional melibatkan masyarakat, dengan harapan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi dan pembangunan itu sendiri dapat mencapai tujuan dengan baik. Pada Gambar 1.15 dapat dilihat


1.27

mekanisme pembentukan Rencana Pembangunan Nasional, dan Gambar 1.16 merupakan Sistem Pembangunan Nasional.

Sumber: Bapenas, 2014. Gambar 1.16 Sistem Pembangunan Nasional

Sumber: Bapenas, 2013. Perpres RI No 29/2011. Tentang RKP tahun 2012 Gambar 1.17 Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan RKP.

1.28


Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, yang merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunann Jangka Menengah. Pada RKP tahun 2012 terlihat Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), sebagai lokomotif untuk mencapai Indonesia 2025 dapat dilihat pada Gambar 1.17. C. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sistem yang menjadi pedoman pengambilan kebijakan pemerintahan di Indonesia. Sistem ini adalah pengganti dari sistem yang sebelumnya disebut dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tertulis: “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah. Landasan filosofi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut. 1. Berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Tujuan Nasional dengan dibentuknya pemerintahan adalah utnuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 3. Tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. 4. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan. Sedangkan Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No 25/2004, Bab 2, Pasal 2) adalah sebagai berikut. 1. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah;


3. 4. 5.

1.29

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sementara itu, tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan UU No 25 Tahun 2004 Bab 4, Pasal 8 mencakup hal berikut 1. penyusunan rencana; 2. penetapan rencana; 3. pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4. evaluasi pelaksanaan rencana. Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya. Perencanaan dan Penganggaran Daerah selain merujuk pada 1) UU 32/2004, tentang pemerintahan Daerah. 2) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, 3) UU No25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan 4) UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara. Merujuk pada keempat UU di atas maka perencanaan dan penganggaran daerah terutama dari segi prosesnya menjadi kewenangan daerah yang dituangkan dengan bentuk Peraturan Daerah Pada penjelasan mengenai UU 25/2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: 1. politik; 2. teknokratik; 3. partisipatif; 4. atas-bawah (top-down); dan 5. bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan

1.30


teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawahatas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana-rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa. Demikianlah uraian Kegiatan Belajar 2, Modul 1. tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Anda dapat mengukur pemahaman terhadap materi ini dengan mengerjakan Latihan dan Tes Formatif berikut. LAT IH A N Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi Perencanaan Pembangunan Nasional, kerjakanlah latihan berikut! 1) Selama perjalanan Negara Republik Indonesia sejak kemerdekaan sampai dengan saat ini (Orde Reformasi), Pembangunan Indonesia bergerak secara dinamis dan terpengaruh kondisi politik rezim yang berkuasa. Pembangunan ekonomi Indonesia terbagi dalam 4 (empat) tahapan. Sebutkan keempat tahapan tersebut!. 2) Dengan pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai landasan Pembangunan Nasional, Majelis Permusawaratan Rakyat (MPR) sangat berperan pada sistem Politik Indonesia, hal ini terlihat dengan produkproduk ketetapan yang dihasilkan. Sebutkan produk-produk tersebut, sesuai dengan tahapannya!. 3) Susunan anggaran pembangunan sebagai suatu keseluruhan dalam REPELITA dibagi dalam 3 (tiga) bidang. Sebutkan dan jelaskan secara singkat ke tiga bidang tersebut!. 4) Undang-undang No 25/2004 Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang membagi perencanaan berdasarkan waktu. Sebutkan pembagian perencanaan tersebut sebagaimana yang Saudara ketahui!


1.31

5) Jelaskan apa yang Saudara ketahui tentang Landasan filosofi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional! Petunjuk Jawaban Latihan 1) Baca kembali dan kuasai Pembangunan di Indonesia 2) Baca kembali dan kuasai Pembangunan di Indonesia 3) Baca kembali dan kuasai Pembangunan di Indonesia 4) Baca kembali dan kuasai Pembangunan di Indonesia 5) Baca kembali dan kuasai Pembangunan Nasional

bahasan mengenai Perkembangan Pola bahasan mengenai Perkembangan Pola bahasan mengenai Proses Perencanaan bahasan mengenai Proses Perencanaan bahasan mengenai Sistem Perencanaan

R A NG KU M AN Perjalanan pembangunan Indonesia secara periodisasi tidak berhenti di tahun 1985, tetapi terus berlanjut dengan pola yang berubah sesuai dengan kondisi politik di Indonesia dan sepanyang perjalanan Negara Indonesia, yaitu dengan pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai landasan Pembangunan Nasional. Pada era ini Majelis Permusawaratan Rakyat (MPR) sangat berperan pada sistem Politik Indonesia, hal ini terlihat dengan produk-produk ketetapan yang dihasilkan. Undang-undang No 25/2004 Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang membagi perencanaan berdasarkan waktu, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 (lima) tahun. Disamping itu berdasarkan UU no 25/2004 Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1(satu) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

1.32


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sistem yang menjadi pedoman pengambilan kebijakan pemerintahan di Indonesia. Sistem ini adalah pengganti dari sistem yang sebelumnya disebut dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tertulis: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah TES F OR M AT IF 2 Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 1) Tjokroamidjojo (1996) membagi pembangunan ekonomi Indonesia dengan 4 (empat) tahapan, tahun 1945-1950, disebut sebagai tahap .... A. survival B. pembangunan ekonomi C. ekonomi terpimpin D. era perubahan 2) Anggaran Belanja Pembangunan tahun 1969/1970 merupakan anggaran pembangunan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Sebagai cerminan REPELITA, kebijaksanaan maupun penyediaan anggaran pembangunan tahun 1969/1970 berisikan hal berikut, kecuali .... A. pola-pola kebijaksanaan B. prioritas-prioritas C. program-program D. keuangan 3) Proses perencanaan pembangunan masa orde reformasi tersusun dalam .... A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 D. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011

1.33


4) Pedoman pengambilan kebijakan pemerintahan di Indonesia saat ini adalah .... A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 B. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional C. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) D. Rencana Pembangunan Nasional 5) Salah satu tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah .... A. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan B. penyusunan rencana C. prioritas rencana D. pembangunan ekonomi Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

Tingkat penguasaan =

Jumlah Jawaban yang Benar

 100%

Jumlah Soal Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 80 - 89% = baik 70 - 79% = cukup < 70% = kurang Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

1.34


Kunci Jawaban Tes Formatif Tes Formatif 1 1) A 2) A 3) A 4) A 5) C

Tes Formatif 2 1) A 2) D 3) A 4) B 5) A


1.35

Daftar Pustaka Badan Pusat Statistik Jakarta dan Departemen Sosial. 2002:4. Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2002. Friedmann, John. 1979. “Urban Poverty in Latin America, Some Theoritical Considerations”. dalam Emil Salim (1980), “Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan”. Kartasasmita, Ginanjar. 1976. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta: Pustaka Cidesindo. Reksohadiprodjo, Soekanto. 2001. Manajemen Personalia, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit BPFE UGM. Suparlan, Parsudi. 1984. Kemiskinan di Perkotaan; bacaan untuk Antropologi Perkotaan. Jakarta: Sinar Harapan. Tjokroamidjoyo, Bintoro. 1996. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung.

Konsep Dasar dan Tujuan Pembangunan

Recommend Documents