KONSEKUENSI PENGGUNAKAN ENTITY THEORY SEBAGAI KONSEP DASAR STANDAR AKUNTANSI PERBANKAN SYARI AH

KONSEKUENSI PENGGUNAKAN ENTITY THEORY SEBAGAI KONSEP DASAR STANDAR AKUNTANSI PERBANKAN SYARI’AH Iwan Triyuwono ) Abstract The objective of the paper essentially is to criticize an important assumption of PSAK No. 59, that is, entity theory which is implicitly utilized as a basis for setting PSAK No. 59. After analyzing the theory, it is indicated that entity theory is strongly influenced by capitalistic and utilitarian values which consequently: (1) shapes accounting to be (1) egoistic, (2) materialistic, (3) masculine, (4) quantitative, and (5) neglects externalities. Under the values of capitalism and utilitarianism, it is probable that users of the Financial Statements of Islamic Banks will behave in the same manner with the conventional ones. Keywords: Entity Theory, Capitalism, Utilitarianism, Egoism, and PSAK No. 59.

PENDAHULUAN Pada tanggal 1 Mei 2002 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 (PSAK No. 59) tentang Akuntansi Perbankan Syari’ah. Terbitnya PSAK No. 59 ini merupakan langkah maju bagi: (1) IAI sendiri sebagai lembaga professional yang memiliki otoritas untuk menerbitkan standar akuntansi keuangan dan (2) dunia perbankan syari’ah di Indonesia yang mulai eksis sejak tahun 1992. Dengan terbitnya PSAK No. 59 ini, perbankan syari’ah di Indonesia sangat terbantu dalam menyiapkan laporan keuangan. Sebelum standar ini, perbankan syari’ah menggunakan standar akuntansi keuangan untuk perbankan konvensional yang tentunya tidak terlalu pas digunakan oleh perbankan syari’ah. PSAK No. 59 banyak mereferensi pada standar yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) pada tahun 1998, yaitu Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions. Standar yang diterbitkan oleh AAOIFI (1998) ini tentunya juga sangat bermanfaat bagi institusi keuangan Islam di seluruh dunia. Namun demikian, konsep nilai yang mendasari kedua macam standar ini sebetulnya masih banyak dipengaruhi konsep akuntansi modern, meskipun dalam banyak hal dalam standar tersebut menyebutkan )

JAAI VOLUME 7 NO. 1, JUNI 2003

Fakultas Ekonomi Brawijaya, Malang

37

ISSN: 1410 – 2420

Iwan Triyuwono, Konsekuensi Penggunaan Entity Theory sebagai Konsep Dasar Standar Akuntasnsi …

istilah-istilah yang memang khas ada di perbankan syari’ah. Kedua standar tersebut juga menyajikan beberapa komponen laporan keuangan yang tidak ditemukan pada bank konvensional, seperti Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan. Secara implisit kedua standar tersebut menggunakan konsep teori entitas (entity theory) yang bila kita kaji secara mendalam sebetulnya banyak didasarkan pada nilai-nilai kapitalisme (lihat Setiabudi dan Triyuwono 2002) dan utilitarianisme. Dalam teori ini konsep kepemilikan secara mutlak berada pada individu. Tentu konsep kepemilikan semacam ini tidak sejalan dengan syari’ah. Makalah ini ditulis dalam rangka melihat secara kritis kelemahan dari konsep di atas dengan cara melihat bias-bias informasi yang dipancarkan oleh akuntansi modern yang didasari dengan konsep entity theory. Bias informasi ini sangat krusial untuk diperhatikan karena makalah ini memahami bahwa akuntansi bukan instrumen yang bebas nilai, tetapi sebaliknya instrumen yang sarat nilai. Oleh karena itu, akan lebih tepat jika akuntansi dipandang sebagai praktik moral dan diskursif sebagaimana dipahami oleh Francis (1990). Makalah ini juga memberikan deskripsi tentang pentingnya informasi akuntansi yang mempunyai kemampuan mempengaruhi penggunanya untuk berperilaku etis dalam melakukan bisnis. Akuntansi yang memiliki kemampuan tersebut adalah akuntansi syari’ah. Dengan informasi akuntansi syari’ah ini diharapkan bahwa perilaku pengguna akan menjadi pemicu bagi terciptanya realitas bisnis yang ideal. Yaitu, realitas bisnis yang di dalamnya tersebar jaring-jaring kuasa Ilahi yang “memperangkap” pelaku bisnis untuk berperilaku etis atas dasar kesadaran yang sejati. AKUNTANSI SEBAGAI PRAKTIK MORAL DAN DISKURSIF Lebih dari satu dekade yang lalu, Francis (1990) telah mencoba menarik perhatian akuntan untuk tidak sekedar melihat akuntansi sebagai instrumen “mati” yang digunakan dalam bisnis, tetapi melihat akuntansi sebagai praktik moral dan diskursif. Sebagai praktik diskursif, akuntansi dipandang sebagai alat untuk menyampaikan “sesuatu” atau informasi kepada orang lain. Informasi yang disampaikan oleh akuntansi tadi akan berpengaruh pada perilaku penggunanya (users). Dan, sebaliknya pengguna informasi akuntansi (atau masyarakat bisnis) juga mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi akuntansi sebagai instrumen bisnis. Interaksi antara akuntansi dan pengguna ini faktanya bisa dilihat pada kehidupan bisnis sehari-hari,

38



ISSN: 1410 – 2420

termasuk kasus manipulasi informasi akuntansi terkini di Amerika Serikat yang melibatkan beberapa perusahaan besar internasional seperti: Enron, WorldCom, Xerox, Merck, Tyco Intl, dan lain-lain termasuk Athur Anderson). Karena akuntansi merupakan praktik diskursif (dengan peran besarnya untuk mempengaruhi), maka akuntan harus hati-hati dalam mengkonstruk, mengunakan, dan mengkomunikasikan akuntansi. Artinya, akuntansi secara ideal dibangun dan dipraktikkan berdasarkan nilai-nilai etika, sehingga informasi yang dipancarkan juga bernuansa etika. Dan akhirnya keputusan-keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan etika tadi mendorong diciptakannya realitas ekonomi dan bisnis yang beretika. Inilah yang dimaksud dengan akuntansi sebagai praktik moral (lihat juga Triyuwono 1997; 2000a; 2000b). Dari penjelasan di atas kita dapat membayangkan apa jadinya jika akuntansi dipraktikkan tanpa moralitas para praktisinya. Informasi akuntansi yang dihasilkan akhirnya adalah informasi yang kering dari nilai-nilai etika. Akibat selanjutnya adalah terciptanya realitas bisnis yang kering dari nilai-nilai etika. KANDUNGAN NILAI INFORMASI AKUNTANSI MODERN Sebagaimana dikatakan Tricker (1978) akuntansi adalah anak dari budaya masyarakat di mana akuntansi itu dipraktikkan. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa nilai masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam memperngaruhi bentuk akuntansi. Tidak terkecuali akuntansi modern yang sedang dipraktikkan sekarang ini. Akuntansi modern banyak menyerap, dan dikembangkan oleh, masyarakat yang memiliki liberalisme dan kapitalisme yang tinggi. Sebagai contoh, kita lihat pada konsep kepemilikan (ownership) yang sangat berpengaruh pada akuntansi. Dalam masyarakat yang kapitalis hak milik mutlak berada pada seorang individu. Dengan konsep semacam ini sebuah badan usaha didirikan, dimiliki oleh, dan digunakan untuk, pemilik yang memiliki modal (kapitalis). Seorang kapitalis, dengan demikian, memiliki kedudukan yang sangat sentral dan kuat. Dengan kedudukan ini akhirnya “bentuk” akuntansi akhirnya juga terpengaruh, yaitu memihak pada kepentingan kapitalis. Bahkan praktisi akuntansi juga terpengaruh dengan memanipulasi angka-angka laba. Kita lihat kasus di Amerika yang telah disebutkan di atas pada dasarnya adalah kasus memanipulasi angka laba. Laba dinaikkan agar harga pasar saham bisa meningkat. Di sini praktisi akuntansi telah menanggalkan moralitasnya untuk kepentingan pemilik (pemegang saham).


39

ISSN: 1410 – 2420


Secara implisit, kedudukan seorang kapitalis yang sangat sentral ini telah mengakibatkan: (1) bentuk akuntansi menjadi egois, (2) bias materi, (3) tidak memperhatikan eksternalitas, (4) bias maskulin (banyak menyerap nilai-nilai maskulin) (lihat Triyuwono 2000a: i-xxxvi), dan (5) berorientasi pada informasi berbasis angka. Nilai Egoisme Akuntansi Modern Egoisme akuntansi modern secara umum direfleksikan dalam konsep akuntansi ekuitas yang dianutnya, yaitu entity theory. Dalam teori ini, income menjadi informasi yang sangat penting bagi pemilik sebagaimana diungkapkan Kam di bawah ini: Bagi entity theory, penekanan dilakukan pada penentuan income, dan oleh karena itu laporan rugi-laba lebih penting dibanding dengan neraca. Penekanan pada income mempunyai dua alasan: (1) equityholders terutama mempunyai kepentingan terhadap income, karena jumlah ini menunjukkan hasil investasi mereka dalam periode tersebut; dan (2) perusahaan akan eksis bila menghasilkan laba (1990, 307-8). Menurut pandangan teori ini, perusahaan akan eksis bila ia mampu menciptakan income. Dan income ini semata-mata diperuntukkan pada pemegang saham (the concept of income for stockholders). Secara eksplisit, dalam hal ini, Kam (1990, 315) mengatakan bahwa “the traditional accounting income is a measure of the wealth created for the benefit of the stockholders.” Memperuntukkan income sematamata kepada pemegang saham merupakan bentuk pandangan yang sangat sarat dengan nilai egoisme. Egoisme akuntansi modern merupakan sebuah “kewajaran” dalam konteks kapitalisme. Namun demikian, kita juga menyadari bahwa kapitalisme memberikan kontribusi yang sangat destruktif dalam kehidupan ekonomi, politik, dan bahkan budaya masyarakat (di samping kontribusi positif lainnya). Wacana Kapitalisme tidak bisa lepas dari diskursus tentang teori hak milik awal berkisar di seputar perdebatan antara pandangan atas hak milik sebagai hak asasi atau sebagai hak yang artifisial. Locke adalah orang pertama yang mengemukakan pembelaan bagi milik dengan jumlah tak terbatas sebagai hak kodrati individu, bahkan lebih awal dari bentuk pemerintahan serta lebih unggul dari pemerintahan itu (Macpherson 1989, 19-35). Banyak orang yang mengutarakan pembelaan secara umum terhadap suatu bentuk pemerintahan yang terbatas, namun pembaharuan besar yang dilakukan oleh Locke adalah legitimasi atas persoalan tersebut sebagai hal yang perlu dilakukan

40



ISSN: 1410 – 2420

sejauh untuk melindungi milik yang tak terbatas. Menurut pendapatnya, sejak masyarakat mulai beradab untuk melindungi milik pribadi mereka, maka tidaklah mungkin suatu masyarakat yang beradab ini menghendaki merampas sebagian milik dari seseorang kecuali perlu untuk melindungi milik sebagai suatu pranata dan pemerintahan– misalnya melalui pajak untuk mempertahankan hukum dan pemerintahan – yang kekuasaannya secara hukum adalah kekuasaan yang didelegasikan oleh seluruh masyarakat beradab itu, yang dengan demikian tidak pernah dapat memiliki hak untuk mengganggu gugat milik seseorang melebihi apa yang dibutuhkan untuk melindungi milik. Teori Locke yang mendasari teori Adam Smith berbicara tentang hak milik pribadi baik dalam pengertian yang sempit maupun yang lebih luas (Keraf 1997, 69-74). Dalam pengertian yang sempit, hak milik pribadi mengacu kepada barang-barang milik atau kepemilikan atas benda tertentu. Dan bagi Locke, hak atas barang milik ini dianggap sebagai hak asasi. Dalam pengertian yang lebih luas, hak milik pribadi mencakup semua hak asasi, yang berarti pula mencakup hak atas hidup, kebebasan dan barang milik. Jadi bagi Locke, milik pribadi tidak hanya menyangkut barang-barang eksternal, tetapi juga apa yang menjadi bagian dari pribadi seseorang. Beranjak dari Locke yang sangat mengutamakan kemutlakan hak milik, bersama Bentham dapat dijumpai gagasan tentang pemilikan yang semakin memperkuat dorongan untuk akumulasi kekayaan (Macpherson 1989, 49-72). Bentham mendasarkan semua hak atas milik dan hak-hak pemerintah atas azas kegunaan atau kebahagiaan terbesar yang diukur dengan banyaknya kesenangan yang melebihi penderitaan, posisi yang khas bagi para pendukung Utilitarianisme. Bagi Bentham, milik tidak lain adalah landasan harapan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu dari suatu benda yang dimiliki sebagai akibat terdapatnya hubungan pada benda itu. Pengaruh dari beberapa gagasan di atas terlihat jelas pada bentuk akuntansi modern, khususnya Laporan Rugi-Laba (Income Statement), Laporan Laba yang Ditahan (Retained Earning Statement), dan Neraca (Balance Sheet). Pada Laporan Rugi-Laba informasi yang sangat diutamakan adalah income. Kemudian income ini secara akumulatif disajikan dalam Laporan Laba yang Ditahan yang pada dasarnya menyajikan akumulasi laba yang diperoleh perusahaan sejak perusahaan didirikan hingga periode saat menyusun laporan keuangan. Selanjutnya pada Neraca juga akan terlihat pada sub Ekuitas yang menginformasikan Saham yang Beredar dan laba yang berhasil diakumulasikan. Pada tatanan pragmatik, bentuk ini mempengaruhi perilaku para penggunanya. Sebagai contoh misalnya, untuk melihat seberapa


41

ISSN: 1410 – 2420


besar tingkat return yang diperoleh perusahaan, maka seorang pengguna informasi akuntansi akan melihat angka-angka income dan total assets atau total investment (return on investment). Angka yang diperoleh dari formula return on investment ini akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Dari sini terlihat jelas bagaimana informasi akuntansi mempengaruhi para penggunanya. Nilai Materialisme Akuntansi Modern Akuntansi modern, seperti telah disinggung di atas, sarat dengan nilai-nilai kapitalisme. Sedangkan kapitalisme itu sendiri banyak menggunakan konsep etika utilitarianisme. Etika utilitarianisme adalah konsep nilai di mana nilai baik-buruk, benar-salah, dan adil-dhalim berdasarkan pada konsekuensi sebuah perbuatan yang diukur dengan utilitas (utility). Artinya, jika sebuah perbuatan menghasilkan utilitas, maka perbuatan tadi dikatakan etis. Tapi sebaliknya jika perbuatan tadi menghasilkan disutilitas (disutility), maka perbuatan tadi adalah perbuatan yang tidak etis. Utilitas yang dimaksudkan oleh etika ini adalah utilitas dalam pengertian materi. Dan materi di sini adalah materi yang bersifat hedonis. Dengan ukuran ini, perbuatan etis (atau tidak etis) dari seseorang hanya dilihat seberapa besar orang tersebut telah menghasilkan utilitas materi akibat perbuatannya. Dalam teori ini sebetulnya utilitas diturunkan dari konsep pleasure atau happiness. Konsep ini kemudian direkduksi dalam pengertian utilitas materi. Padahal dalam kenyataannya yang namanya kebahagiaan (pleasure, happiness) sebutulnya tidak menyangkut aspek materi saja, tetapi menyangkut aspek mental dan spiritual. Dengan demikian, teori utilitarianisme telah mereduksi pengertian kebahagiaan dalam pengertian materi saja. Dan ternyata pengertian ini juga diadopsi oleh akuntansi modern. Sehingga tidak heran jika informasi yang disajikan oleh akuntansi modern adalah informasi materi. Orientasi Internalitas Akuntansi Modern Implikasi lain dari sifat egoistik yang dimiliki oleh akuntansi modern juga terletak pada konsepnya yang hanya mengakui biayabiaya pribadi (private costs) yang kerap disebut internalitas (internalities)sebagai lawan dari externalities (public costs) yang meliputi biaya-biaya polusi tanah, air, udara, dan suara. Sementara ini akuntansi modern tidak bertanggung-jawab terhadap public costs yang terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, tetapi sebaliknya yang menanggung adalah masyarakat (dan alam) secara keseluruhan (Mathews 1993, 130-1). Belum banyak upaya yang dilakukan oleh

42



ISSN: 1410 – 2420

peneliti akuntansi untuk mengembangkan pada suatu bentuk akuntansi yang dapat mempertanggung-jawabkan public costs ini. Salah satu upaya yang sedang dikembangkan untuk menginternalisasikan public costs ini adalah dengan konsep Total Impact Accounting (TIA). TIA ini, menurut Mathews, didefinisikan sebagai: ... upaya-upaya untuk mengukur, dalam unit moneter, total biaya yang digunakan untuk menjalankan perusahaan. Total biaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi private costs dan public costs (1993, 130). TIA adalah bentuk akuntansi yang mencoba menampilkan dua jenis biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan operasi perusahaan, yaitu private dan public costs. Orientasi Angka-angka Akuntansi Modern Akuntansi modern sangat identik dengan angka-angka. Angkaangka adalah “pusat;” dan ini adalah salah satu bentuk logosentrisme dari akuntansi modern. Akuntansi modern tidak eksis tanpa angka. Atau, tanpa akuntansi kita tidak dapat menggambarkan keadaan perusahaan sebagaimana dikemukakan oleh Hines di bawah ini: Akan jadi apa “posisi keuangan” atau “kinerja” atau “ukuran” [“size”] sebuah perusahaan tanpa akuntansi keuangan? Tanpa konsep “aktiva,” “kewajiban,” “modal,” dan “laba” [yang semuanya diterjemahkan dalam bentuk angka] pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan, kinerja, dan ukuran perusahaan akan sulit dijawab (1989, 61). Pemotretan realitas bisnis oleh akuntansi modern dalam bentuk angka-angka sebetulnya merupakan langkah mereduksi realitas yang sebenarnya. Sehingga informasi yang disampaikan oleh akuntansi menjadi sangat parsial. Secara keseluruhan dan kalau kita lihat dari tradisi Tao, maka terlihat bahwa bias yang diciptakan oleh akuntansi modern adalah bias maskulin (yang) (Hines 1992). Artinya, nilai-nilai yang dimiliki oleh akuntansi modern adalah nilai maskulin. Sedangkan nilai-nilai feminin dihilangkan, dieliminasi, dan dimarginalkan. KONSEKUENSI PENYIMPANGAN INFORMASI AKUNTANSI MODERN Bias akuntansi modern yang telah diuraikan di atas sangat melekat pada warna informasi yang dipancarkannya. Bila informasi yang disampaikan mengandung nilai-nilai egoisme, maka pengguna


43

ISSN: 1410 – 2420


informasi ini akan dipengaruhi oleh egoisme informasi akuntansi. Akibatnya, keputusan bisnis yang diambil dan juga realitas yang diciptakan akan bersifat egois. Sifat egois ini juga tampak pada akuntansi modern yang hanya mau mengakui private costs dan sebaliknya mengabaikan public costs. Sifat ini akan semakin memperkuat terciptanya realitas bisnis yang egois. Karena pengguna informasi akuntansi sepenuhnya terpengaruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Realitas bisnis yang egois, secara normatif, adalah realitas yang tidak ideal dan sangat cenderung destruktif terhadap kehidupan manusia dan lingkungan alam. Keadaan ini semakin diperparah oleh informasi akuntansi yang hanya memperhatikan aspek-aspek materi dan angka-angka yang mekanis-instrumental. Dalam skala makro (skala ekonomi, budaya, sosial, dan politik), kehidupan manusia menjadi terganggu, karena terjadi ketidakseimbangan tatanan kehidupan (yaitu: masyarakat menjadi sangat egois, materialis, dan berpola pikir mekanis). Keadaan semacam ini juga berpengaruh terhadap keseimbangan alam, karena alam dieksploitasi secara sewenang-wenang untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Bentuk akuntansi yang demikian banyak dipengaruhi oleh pemikiran akuntansi positif dari paradigma positivisme yang merupakan core utama bentuk akuntansi modern. Peneliti akuntansi positif terperangkap pada asumsi kaku bahwa “reality exists concretely and independently of social actors and social practices” (Hines 1989, 53). Asumsi ini yang menyebabkan model-model penelitian berpola causeeffect yang sequential dan linear. RELEVANSI INFORMASI AKUNTANSI SYARI’AH Realitas yang diciptakan oleh akuntansi modern di atas adalah realitas yang tidak ideal. Yang diinginkan adalah realitas yang sarat dengan nilai-nilai etika (etika dalam pengertian menyeluruh). Yaitu, realitas yang di dalamnya terdapat jaring-jaring kuasa Ilahi yang akan mempengaruhi atau “memperangkap” pengguna informasi akuntansi untuk selalu bertindak etis, baik kepada sesama manusia, kepada lingkungan alam, maupun pada Tuhan sendiri. Untuk keperluan ini, maka dibutuhkan bentuk akuntansi yang memang kondusif untuk keperluan tersebut. Bentuk akuntansi yang ditawarkan untuk keperluan tersebut adalah akuntansi syari’ah (Triyuwono 1997; 2000a; 2000b). Informasi akuntansi syari’ah diekpekstasikan memberikan informasi yang lebih adil bila dibandingkan dengan

44



ISSN: 1410 – 2420

akuntansi modern. Karena dalam proses konstruksinya, akuntansi syari’ah berdasarkan pada asumsi hakikat diri manusia yang sejati dan pemahaman aspek ontologi yang lebih lengkap bila dibanding dengan akuntansi modern. Dalam konstruksi akunansi syari’ah, hakikat diri manusia dan pandangan ontologis terhadap realitas adalah dua hal yang sangat penting. Karena, hakikat tentang diri akan mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap realitas yang ia hadapi dan yang akan dikonstruksi. Dengan mempersepsikan diri sendiri sebagai homo economicus, misalnya, akan mengantarkan orang tersebut untuk melihat realitas dari sudut pandang ekonomi (materi) saja. Akibatnya tindakan-tindakan yang dilakukan cenderung mengarah pada pembentukan realitas yang berkonsentrasi pada ekonomi. Tentu hal ini sangat berbeda bila seseorang mempersepsikan dirinya sebagai khalifat-u‘l-Lah fi al-ardl (QS 2:30). Dengan persepsi semacam ini, ia secara etis mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh makhluk (QS 21:107) dengan jalan amr ma’ruf nahy munkar (QS 3:110). Pencapaian akan hakikat diri ini dapat dilakukan dengan melakukan proses dialektik dalam dirinya sendiri (internal dialectic process of self) yang melibatkan akal dan kalbunya. Bila ia telah mencapai dan menemukan hakikat dirinya, maka ia dapat menggunakan konsep khalifatu‘llah fial-ardl sebagai perspektif untuk melihat dan membangun kembali realitas-realitas sosial dalam lingkungannya. Dan dengan cara yang sama, ia dapat memperoleh kesadaran ontologis, yaitu suatu kesadaran atau pengertian yang menyatakan bahwa realitas sosial sebetulnya adalah kreasi manusia semata, realitas yang lekat dengan nilai-nilai yang dimiliki manusia itu sendiri, dan demikian juga tidak terlepas dengan nilai-nilai etika. Dengan asumsi ontologis semacam itu, seorang akuntan tidak hanya diminta secara kritis melihat dan mengerti hubungan antara akuntan itu sendiri dengan apa yang harus dia pertanggungjawabkan (accounted for) (Morgan 1988, 484), tetapi juga dituntut akuntansi macam apa yang harus dia ciptakan dan bagaimana menciptakannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, seorang akuntan, dengan perspektif khalifat-u‘l-Lah fial-ardl yang dimilikinya akan merujuk pada ayat berikut ini: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka


45

ISSN: 1410 – 2420


hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya (QS 2: 282). Ayat tersebut bisa dijadikan acuan untuk merefleksikan potensi nilai-nilai keadilan yang dimilikinya dalam bentuk tindakan nyata. Kata “dengan adil” atau “keadilan” -yang menurut Departemen Agama diterjemahkan sebagai “dengan benar”- dalam pengertian “keadilan Ilahi,” dalam ayat tersebut di atas, pada dasarnya mengandung tiga nilai dasar, yaitu tauhid dan Islam dalam arti penyerahan dan ketundukan kepada Allah, dan keadilan dalam arti keyakinan bahwa segala perbuatan manusia kelak akan dinilai oleh Allah. Jadi, dengan melihat unsur yang terkandung di dalamnya ini, adil tidak terlepas dari nilai-nilai etika atau moralitas yang tidak lain adalah wahyu atau hukum-hukum Allah itu sendiri. Dalam konteks akuntansi, seorang akuntan secara normatif menjadikan nilai “keadilan Ilahi” sebagai dasar pijakan dalam berinteraksi dan mengkontruksi realitas sosial. Ini berarti bahwa akuntansi – sebagai sebuah disiplin atau praktik - tidak dapat berdiri sendiri; artinya, bahwa akuntansi selalu terikat pada realitas sosial di mana akuntansi itu dipraktikkan. Hal ini karena akuntansi dikiaskan sebagai cermin yang digunakan untuk merefleksi realitas sosial (Morgan 1988; Dillard 1991). Dan perlu diketahui bahwa cermin itu sendiri juga adalah produk dari nilai-nilai ideologis di mana cermin itu dibuat (Tricker 1978, 8). Pernyataan ini juga mempunyai makna bahwa “keadilan Ilahi” harus terkandung dalam realitas sosial dan akuntansi. Mengapa demikian? Karena jika akuntansi dikonstruksi dengan nilai ideologis lain yang tidak kompatibel dengan nilai “keadilan Ilahi,” maka informasi akuntansi yang direfleksikan dari realitas sosial yang dibangun dengan nilai “keadilan Ilahi” akan berbias dan terdistorsi oleh nilai ideologis yang digunakan untuk mengkonstruksi bangunan akuntansi itu. Tentang hal ini Dillard mengisyaratkan, “Persepsi kita tentang ‘realitas’ adalah seperti pada saat kita menatap permukaan cermin. Kita hanya dapat melihat apa yang direfleksikan oleh cermin itu pada kita. Permukaan cermin yang berbeda [karena kerangka ideologi yang berbeda] akan merefleksikan realitas yang berbeda pula” (1991, 9). Dengan demikian, semakin jelas bahwa akuntansi yang dikonstruk dengan dasar ideologi yang berbeda akan merefleksikan realitas (yang sama) dengan bentuk yang berbeda. Keadaan ini akan menjadi semakin krusial, ketika hasil refleksi tersebut – yaitu informasi

46



ISSN: 1410 – 2420

akuntansi - kemudian dikonsumsi oleh orang lain yang pada akhirnya akan membentuk realitas-realitas baru. Konsekuensi ontologis yang harus disadari oleh akuntan adalah bahwa ia secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari realitas semu beserta jaringan-jaringan kuasanya, untuk kemudian memberikan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa Ilahi yang mengikat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara demikian, realitas alternatif diharapkan akan dapat membangkitkan kesadaran diri (self-consciousness) secara penuh akan kepatuhan dan ketundukan seseorang pada kuasa Ilahi. Dan dengan kesadaran ini pula, ia akan selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam dimensi waktu dan tempat di mana ia berada. Jadi, dengan asas keadilan Ilahi, realitas sosial yang direkonstruk mengandung nilai tauhid dan ketundukan pada jaringan-jaringan kuasa Ilahi; yang semuanya dilakukan dengan perspektif khalifat-u’l-Lah fi al-ardl, yaitu suatu cara pandang yang sadar akan tanggung jawab kelak di kemudian hari di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks makalah ini, akuntansi syari’ah diharapkan mampu memberikan informasi yang dapat memicu terciptanya realitas ideal yang di dalamnya tersebar jaringan kuasa Ilahi yang menghantarkan manusia pada kesadaran diri sejati. Salah satu aspek yang ditampilkan akuntansi syari’ah adalah nilai keadilan (lihat QS.2:282) yang secara epistemologis dinyatakan dalam formula “berpasangan” (QS. 36:36; lihat juga Basir 1986a; 1986b; Triyuwono 1997; 2000a:i-xiii; 2002). Bentuk keadilan itu misalnya terlihat pada penyembangan sifat egoistik dengan altruistik, materialistik dengan spiritualistik, internalitas dengan eksternalitas, kuantitatif dengan kualitatif, dan seterusnya. Dengan nilai keadilan ini akuntansi syari’ah akan memancarkan informasi yang benar-benar adil. Konsekuensinya adalah terciptanya realitas ideal yang diinginkan seperti tersebut di atas tadi. PENUTUP Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (PSAK No. 9) tentang Akuntansi Perbankan Syari’ah (IAI 2002) dan Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions (AAOIFI 1998) adalah standar akuntansi yang digunakan institusi keuangan Islam. Standar ini diharapkan dapat mendukung bisnis di sektor keuangan yang dilakukan oleh perbankan syari’ah. Namun demikian, kedua standar ini memiliki kelemahan fundamental pada aspek dasar teori (atau konsep ekuitas) yang digunakan, yaitu entity theory. Di dalam


47

ISSN: 1410 – 2420


teori ini konsep kepemilikan adalah konsep kepemilikikan yang dianut oleh kapitalisme. Dengan nilai ini, maka informasi akuntansi yang digunakan oleh perbankan syari’ah sebetulnya menyebarkan informasi yang sarat nilai kapitalisme. Akuntansi pada dasarnya adalah praktik moral dan diskursif. Oleh karena itu, pengembangan dan parktik akuntansi secara ideal perlu dilakukan dengan penuh tanggung-jawab. Dari ungkapan ini terlihat bahwa akuntansi adalah disiplin dan praktik yang sarat dengan nilai (value laden), tidak terkecuali dengan akuntansi modern (yang seringkali diklaim bebas nilai). Dari pembahasan di atas diketahui bahwa akuntansi modern sangat sarat dengan nilai-nilai kapitalisme. Kapitalisme itu sendiri berbasis pada nilai etika utilitarianisme - yang telah mereduksi arti kebahagian pada aspek materi (hedonis) saja. Sehingga tidak heran jika akhirnya akuntansi modern memancarkan nilai-nilai kapitalisme yang dicirikan dengan egoisme, materialisme, penegasian eksternalitas, dan informasi kuantitatif. Pancaran nilai-nilai ini menciptakan realitas dengan ciri-ciri seperti disebutkan di atas. Realitas semacam ini menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan kelestarian alam. Kehidupan manusia pada aspek tatanan ekonomi, sosial, budaya, dan politik menjadi terganggu. Kelestarian alam menjadi terganggu, karena manusia dengan sifat egoismenya semena-mena mengeksploitasi alam. Singkatnya, tatanan kehidupan manusia dan alam menjadi terganggu keseimbangannya. Untuk melakukan perubahan atas keadaan semacam ini diperlukan pemikiran yang bersifat breakthrough dalam berubah bentuk akuntansi yang lebih humanis dan emansipatoris. Pemikiran yang ada sementara ini adalah akuntansi syari’ah. Akuntansi syari’ah dengan pandangan hakikat diri manusia dan pandangan ontologinya yang khas diharapkan dapat melakukan perubahan. Akuntansi syari’ah dengan konsepnya menyajikan informasi akuntansi yang lebih adil berdasarkan pemahaman pada hakikat manusia seutuhnya. Informasi akuntansi syari’ah yang dipancarkan secara normatif akan menstimuli terciptanya realitas bisnis yang sarat dengan jaring-jaring kuasa Ilahi yang mengikat manusia untuk selalu bertindak etis, baik sesama manusia, alam, maupun kepada Tuhannya.

48



ISSN: 1410 – 2420

DAFTAR PUSTAKA Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). 1998. Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions. Manama (Bahrain): AAOIFI. Bashir, Zakaria. 1986a. Towards an Islamic theory of knowledge, part one. Arabia. April: 74-5. Bashir, Zakaria. 1986b. Towards an Islamic theory of knowledge, part two. Arabia. April: 74-5. Dillard, Jesse F. 1991. Accounting as a critical social science. Accounting, Auditing & Accountability Journal 4 (1): 8-28. Francis, Jere R. 1990. After virtue? accounting as a moral and discursive practice. Accounting, Auditing and Accountability Journal 3 (3): 5-17. Hines, Ruth D. 1989. The sociopolitical paradigm in financial accounting research. Accounting, Auditing, and Accountability Journal 2 (1): 52-76. Hines, Ruth D. 1992. Accounting Filling The Negative Space. Accounting, Organization, and Society 17 (3/4): 313-41. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2002. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 59) tentang Akuntansi Perbankan Syari’ah. Jakarta: Iakatan Akuntan Indonesia dan Bank Indonesia. Kam, Vernon. 1990. Accounting Theory. Second edition. New York: John Wiley & Sons. Mathews, M.R. 1993. Socially Responsible Accounting. London: Chapman & Hall. Morgan, Gareth. 1988. Accounting as reality construction: towards a new epistemology for accounting practice. Accounting, Organizations and Society 13 (5): 477-85. Setiabudi, Henry Y. dan Iwan Triyuwono. 2002. Akuntansi Ekuitas dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme dan Islam. Jakarta: Salemba Empat. Tricker, R. I. 1978. Research in Accounting. Arthur Young Lecture No. 1. University of Glasgow Press.


49

ISSN: 1410 – 2420


Triyuwono, Iwan. 1997. “Akuntansi syari’ah” dan koperasi: mencari bentuk dalam bingkai metafora amanah. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Vol. 1. No. 1: 3-46. Triyuwono, Iwan. 2000a. Organisasi dan Akuntansi Syari’ah. Yogyakarta: LKiS. Triyuwono, Iwan. 2000b. Akuntansi Syari’ah: Implementasi Nilai keadilan dalam Format Metafora Amanah, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol 4. No1: 1-34. Triyuwono, Iwan. 2002. Kearifan lokal: Internalisasi “sang lain” dalam dekonstruksi pengukuran kinerja keuangan. Seminar Regional Sehari “Emansipasi Kearifan Lokal untuk Rekonstruksi Sistem Ekonomi dan Bisnis.” Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (dalam rangka Dies Natalis Universitas Brawijaya ke-39).

50



ISSN: 1410 – 2420

Fakultas Ekonomi - Universitas Brawijaya Jl. Mayjen Haryono 165 Malang 65145, Telp. 0341-551396; Faks 584728 [email protected]


51

KONSEKUENSI PENGGUNAKAN ENTITY THEORY SEBAGAI KONSEP DASAR STANDAR AKUNTANSI PERBANKAN SYARI AH

Recommend Documents