TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA/KONFLIK PERKARA SECARA ADAT Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat
Oleh : Yuliannova Chaniago Kelompok P16 KKN Periode 10 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2016
Dasar Hukum • Undang-undang no. 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh • Undang-undang no. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII tentang Lembaga Adat • Undang-undang no.9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat
Siapa sajakah Lembaga-lembaga Adat?
• Lembaga-lembaga Adat • Majelis Adat Aceh • Imeum Mukim • Imeum Chiek • Imeum Meunasah • Tuha Lapan • Syahbanda • Haria Peukan • Peuetuwa Seuneubok • Pawang Glee • Panglima Laot • Keujruen Blang • Keuchik • Tuha Peuet
KEWENANGAN PERADILAN ADAT Kewenangan Peradilan Adat Menurut Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 • • • • • • • • • • • • • • •
Perselisihan dalam rumah tangga Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh Perselisihan antara wara Khalwat/mesum Perselisihan tentang hak milik Pencurian dalam keluarga (Pencurian ringan) Perselisihan harta seuhareukat Pencurian ringan Pencurian ternak peliharaan Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan Peresengketaan di laut Persengketaan di pasar Penganiayaan ringan Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat) Pencemaran lingkungan (dalam skala ringan)
KEWENANGAN PERADILAN ADAT Beberapa kasus di luar kewenangan peradilan adat • • • • • • • • • •
Pembunuhan Perzinahan Pemerkosaan Narkoba, ganja dan sejenisnya Pencurian berat (seperti pencurian kendaraan bermotor dan lain-lain) Suversif Penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Presiden dan Gubernur) Kecelakaan lalu lintas berat (kematian) Penculikan Perampokan bersenjata
Majelis Penyelesaian ( Majelis Peradilan Adat ) • • • • •
Keuchik atau nama lain; Imeum Meunasah atau nama lain; Tuha peut atau nama lain; Sekretaris Gampong atau nama lain; dan Ulama, cendikiawandan tokoh adat, tokoh masyarakat lainnya digampong yang memahami persoalan persengketaan yang dihadapi.
STRUKTUR DAN PERAN PENYELENGGARA PERADILAN ADAT TINGKAT GAMPONG
•KEUCHIK Sebagai Ketua Sidang/Majelis •TUHA PEUT Sebagai Anggota •IMEUM MEUNASAH Sebagai Anggota •SEKRETARIS GAMPONG/ Majelis Sebagai Panitra •ULEE JURONG Sebagai Penerima Laporan Awal •ULAMA, CENDIKIAWAN, TOKOH ADAT, dsb Sebagai Anggota •ULEE JURONG Sebagai Penerima Laporan Awal
Tugas masing-masing Majelis Peradilan Adat • Ketua majelis bertugas memimpin dan mengkoordinir proses serta jalannya penyelesaian. Ketua Majelis bertanggung-jawab terhadap keseluruhan proses penyelesaian sengketa. • Sekretaris Majelis bertugas mencatat, menyimpan dokumendokumen yang berkaitan dengan laporan-laporan, bukti, kesaksian, informasi, dan administrasi proses penyelesaian. • Anggota majelis bertugas untuk mencatat laporan, memberi masukan dan pertimbangan, mencari informasi tambahan, bersama-sama dengan ketua majelis untuk menerimana, memeriksa, melakukan mediasai dan pendekatan lainnya kepada para pihak dan juga pemutusan penyelesaian perkara/sengketa
Tahapan dan Proses Penyelesaian Pembagian Peran dan Koordinasi • Tahap 1 : Penerimaan Laporan/Pengaduan • Tahap 2 : Koordinasi dan Galar Perkara di Tingkat Aparatur Gampong. Koordinasi tingkat gampong ini dilaksanakan untuk menentukan sengketa masuk dalam kewenangan peradilan adat atau tidak, menentukan lembaga yang berwenang menangani. • Tahap 3 : Pemanggilan pelapor, korban dan pelaku serta penelusuran duduk perkara
Tahapan dan Proses Penyelesaian Pembagian Peran dan Koordinasi • Tahap 4 : Pengambilan informasi/pemeriksaan para pihak, saksi-saksi dan barang bukti serta tempat kejadian • Tahap 5 : Penentuan keputusan Penyelesaian Kasus • Tahap 6 : Mediasai dan Lobi Para Pihak • Tahap 7 : Sidang Adat atau Rapat Pengambilan Keputusan • Tahan 8 : Penyampaian atau Pengumuman Keputusan • Tahap 9 : Penandatanganan Lembar Berita Acara Penyelesaian peradilan Adat (Oleh Para Pihak, para saksi, anggota majelis peradilan adat) • Tahap 10 : Pelaksanaan Putusan dan Pemulihan • Tahap 11 : Pengajuan Ke tingkat Mukim atau Ke polisi
Administrasi Penyelesaian Konflik/Sengketa/Perkara
• Buku Registrasi, Berfungsi untuk mencatat setiap ada laporan dari masyarakat tentang adanya sengketa/perkara yang terjadi dan diminta untuk diselesaikan di tingkat Gampong/Mukim. • Lembaran Berita Acara Penyelesaian, Berita Acara di buat untuk mencatat segala yang mengemuka yang muncul dalam proses persidangan/musyawarah
Berita Acara Secara keseluruhan, berita acara paling tidak berisikan;
• • • • • • • • •
Nomor Perkara; Jenis perkara; Para pihak; Duduk Perkara dan Kronologis singkat Kejadian; Akibat/kerugian yang ditimbulkan; Alat Bukti yang diPeriksa Pertimbangan Majelis; Putusan Perdamaian; Penerimaan atau Penolakan Para Pihak.
PUTUSAN PERADILAN ADAT DAN PELAKSANAANNYA Hukuman atau sanksi yang masih berlaku dalam hukum adat (Menurut Qanun Aceh No.9 Tahun 2008) • • • • • • • • • • •
Nasehat; Teguran; Pernyataan Maaf; Sayam; Diyat; Denda; Ganti Kerugian; Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain; Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain; Pencabutan Gelar Adat; dan Bentuk sanksi lainnya menurut adat setempat.
PUTUSAN PERADILAN ADAT DAN PELAKSANAANNYA Hukuman atau sanksi yang bukan sanksi adat/ yang tidak berlaku dalam hukum adat
• Dimandikan dengan air kotor • Ditenggelamkan ke sungai • Dikeroyok/dianiaya • Dicambuk • Dipukuli
