KOMUNITI LOKAL DAN AKSES PERAN SERTA MEREKA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Oleh: Adi Prasetijo Sumber: Prasetijo, Adi. (2003). Akses Peran Serta Komuniti Lokal dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. dalam B. Rudito, S. T. Djajadiningrat & A. Prasetijo (Eds.), Akses Peran Serta Masyarakat: Lebih Jauh Memahami Community Development. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development, Sinar Harapan Press
Indonesia adalah sebuah negara yang masyarakatnya bersifat majemuk (plural society). Masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa dan golongan sosial yang berbeda dimana mereka hidup dalam satuan-satuan kelompoknya masing-masing dan hanya bertemu dalam arena-arena publik saja. Sebagai suatu masyarakat yang majemuk, Indonesia dipersatukan oleh suatu sistem nasional yang mempersatukan suku-suku bangsa dan kebudayaan yang beraneka warna tersebut. Sistem nasional itu adalah bhinneka tunggal ika yang artinya berbedabeda tetapi tetap satu jua. Meskipun mempunyai bermacam-macam suku bangsa namun tetap satu, yaitu Indonesia. Berdasarkan survey penduduk terakhir yang dilakukan Kennedy dimana ia mengelompokkan penduduk Indonesia berdasarkan suku bangsanya, tidak kurang ia menemukan bahwa di Indonesia terdapat 3.000 suku bangsa. Masing-masing suku bangsa ini mempunyai kebudayaan yang berbeda (Kennedy,1935). Tidak mengherankan kemudian masyarakat di Indonesia mempunyai berbagai bentuk dan jenis kebudayaan yang berbeda. Dari mulai kebudayaan berburu dan meramu hingga kebudayaan industri, seperti Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia. Sebagai suatu negara yang berdaulat, sudah barang tentu Indonesia mempunyai institusi dan kebijakan yang mengelola kehidupan berbagai kategori masyarakat yang berbeda tersebut. Terutama adalah kelompok-kelompok masyarakat marjinal atau terpinggirkan, baik secara ekonomi maupun sosial. Salah satu kelompok masyarakat tersebut adalah kelompok suku bangsa yang teridentifikasikan sebagai “Masyarakat Terasing” atau “Kelompok Adat Terpencil”. Suatu komuniti lokal yang dianggap oleh pemerintah (Depsos,1980) mempunyai permasalahan sosial karena pola hidupnya yang dinilai terbelakang dan terisolasi. Memang rata-rata konsep istilah yang muncul lebih merupakan penjustifikasian bahwa mereka adalah komuniti yang sarat dengan berbagai masalah. Di lain sisi muncul berbagai istilah lain yang mencoba mengidentifikasikan mereka secara khusus berdasarkan latar belakang kebudayaannya. Seperti muncul istilah “peladang berpindah” merujuk kepada pola hidup komuniti tersebut yang mendasarkan dirinya kepada pola pencaharian berladang berpindah. Atau istilah “masyarakat tradisional” yang
1
merujuk kepada perbedaan tingkat peradaban yang berbeda, antara tradisional dan modern. Atau istilah “suku-suku asli” dan “masyarakat lokal” untuk membedakan mereka dengan beberapa kelompok pendatang yang ada di daerah tersebut. Dari beberapa istilah yang dikemukakan tersebut, ada kesamaan terminologis yang merangkumnya yaitu kesan mendalam yang ditimbulkan bahwa komuniti tersebut adalah orang-orang yang mempunyai kebudayaan yang berbeda dibandingkan kebudayaan kelompok-kelompok suku bangsa lain. Selama ini kelompok ini mendapatkan perlakuan yang berbeda jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Perlakuan itu mereka dapatkan karena pandangan pemerintah selama ini yang melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang perlu dientaskan atau dimanusiawikan dari kehidupan sebelumnya yang dinilai tidak layak. Oleh pemerintah, lewat program pemukiman kembali mereka diusir dari wilayahnya dan ditempatkan yang benar-benar dinilai layak oleh pemerintah. Tidak hanya itu, mereka juga dipaksa untuk mengikuti salah satu agama resmi yang ada di republik ini. Menggantikan keyakinan agama nenek moyang yang selama ini mereka anut. Tidak jarang pula kekerasan dan pelanggaran Ham juga dilakukan. Berkaitan dengan permasalahan di atas, tulisan ini akan mencoba untuk membahas tentang akses peran serta mereka dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia secara singkat. Pada masa Orde Baru mereka tidak mempunyai akses terhadap berbagai sumber daya alam yang ada. Sumbersumber daya alam yang selama ini mereka kelola oleh pemerintah diakui menjadi milik negara. Pada era reformasi ini dimana setiap orang dapat bersuara dan berpendapat secara bebas, komuniti-komuniti lokal mulai turut andil dalam mempengaruhi beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. INDONESIA DAN KEMAJEMUKANNYA Kalau kita berbicara tentang konsep Indonesia sebenarnya ia akan mengacu kepada konsep bangsa negara/nation- state. Konsep bangsa (nation)merupakan konsep yang berada diantara konsep negara dan masyarakat. Konsep bangsa dibangun atas dasar rasa identitas komunal yang mempunyai sejarah tradisi yang relatif sama dan berelemen utama kebudayaan, yang mendiami unit geografi yang teridentifikasikan/disepakati bersama (David Robertson, 1993: 331). Atau kalau kita menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Ben Anderson, bangsa adalah suatu komunitas terbayang (imagined community) dimana ia artikan sebagai suatu komunitas politis yang dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren dan berdaulat. Dikatakan terbayang karena para anggotanya tidak mengenal satu sama yang lain. Namun dalam benak setiap orang yang menjadi anggota bangsa tersebut akan selalu terbayang akan kebersamaan mereka (Benedict Anderson,2001,8). Sedangkan nation-state sendiri mengacu kepada konteks dimana ada unit geografi area tertentu sebagai tanah air bagi orang-orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai komunitas,
2
karena mempunyai kebudayaan, sejarah, dan mungkin bahasa serta karakter suku bangsa, yang dibangun oleh sistem politik (David Robertson, 1993:332). Sebagai suatu bangsa-negara, Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan bersama masyarakat yang berdiam dari Sabang hingga Merauke. Suatu masyarakat yang merasa mempunyai kebudayaan, bahasa, karakter suku bangsa, dan sejarah yang relatif sama, sehingga menjadi kebetulan kelompokkelompok suku bangsa yang bersepakat tersebut, berada dalam satu kesatuan administrasi kolonial yang sama, yaitu hindia belanda. Sesuatu yang kemudian menjadi daya perekat kesatuan bangsa Indonesia ketika itu adalah keseluruhan faktor-faktor teritorial, suku bangsa dan budaya (Usman Pelly, 1998: 31). Mereka disatukan oleh semangat kebangsaan Indonesia ketika merebut kemerdekaan untuk melawan penjajah dalam merebut kemerdekaan. Semangat kebangsaan yang bersifat obyektif (kewilayahan, sejarah, dan struktur ekonomi) dan subyektif (kesadaran, kesetiaan, dan kemauan) ada dalam diri suku bangsasuku bangsa tersebut. Semangat kebangsaan inilah yang kemudian mempersatukan mereka dalam sebuah bangsa yang disebut negara Indonesia. Dalam perjalanannya tentunya adalah sangat sulit kemudian untuk mempertahankan kesepakatan-kesepakatan yang dipahami bersama ini oleh semua kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Pemaknaan mereka akan arti Indonesia sendiri juga berubah seiring dengan berubahnya waktu. Dimana konsep Indonesia sebagai bangsa, yang mengacu kepada sejarah, kebudayaan, bahasa, dan karakter suku bangsa yang relatif sama mulai diperdebatkan kembali keberadaannya. Fenomena ini muncul sebagai akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat tertentu karena dominasi pusat kepada daerah, yang kemudian berkembang menjadi dominasi suku bangsa tertentu kepada suku bangsa yang lain pada masa Orde Baru. Rasa ketidakadilan ini kemudian berujung kepada konflik-konflik sosial antar suku bangsa (Parsudi Suparlan, 1999: 8-17). Rasa ketidakadilan tersebut kemudian yang memunculkan keinginan suku-suku bangsa tersebut untuk melepaskan diri dari kesepakatan mereka untuk berbangsa dan bernegara yang sama. Munculnya rasa ketidakadilan itu juga berkaitan dengan ciri masyarakat Indonesia yang majemuk, yaitu masyarakat yang terdiri dari masyarakatmasyarakat suku bangsa sebagai segmen-segmen dan disatukan oleh sebuah sistem politik yang pada dasarnya bukan berasal dari salah satu suku bangsa yang ada. Namun demikian pula kemajemukan tidak saja mengacu kepada identitas suku bangsnya saja, tapi ia juga akan merujuk pada golongan sosial tertentu. Dimana itu tercermin pada kehidupan perkotaan seperti golongan buruh, golongan pelajar, golongan elite dan sebagainya. Kesemua golongan ini mempunyai kebudayaan yang tersendiri yang berbeda satu dengan lainnya dan biasanya berada atau hidup dalam peradaban industri jasa. Anggota golongan ini bisa merupakan campuran dari berbagai anggota kesuku bangsaan yang berbeda-beda, seperti golongan buruh bisa terdiri dari orang-orang suku bangsa Sunda, Jawa, Batak, Dayak dan sebagainya. Kedudukan dalam golongan-
3
golongan sosial ini biasanya dicapai dengan cara-cara pendidikan, ekonomi maupun politik. Adapun sistem politik yang mempersatukan tersebut berupa simbolsimbol atau seperangkat simbol yang digunakan untuk mengatur tingkah laku dan dipakai sebagai alat untuk memahami gejala-gejala sosial dan lingkungan yang ada, sehingga sistem politik tersebut disebut juga sebagai kebudayaan. Atau lebih sering disebut sebagai kebudayaan nasional dimana kebudayaan nasional tersebut kemudian pedoman bersama rakyat indonesia. Ia telah menjadi code of conduct atau pedoman dari rakyat indonesia untuk berlaku dan bertindak. Atau konsep kebudayaan Indonesia disini mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami, dianut, dan dipedomani bersama oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur, sebagai acuan pembangunan Indonesia. Dalam beberapa tulisan banyak ahli yang menilai bahwa nilai-nilai itu adalah nilai-nilai umum yang beredar dan berlaku di masyarakat Indonesia. Nilai-nilai adalah taqwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan kreatif. Dimana nilai-nilai itu ada dalam sistem budaya etnik yang ada di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah, sebagaimana sifat/ciri khas kebudayaan suatu bangsa Indonesia (Junus Melalatoa, 1997, 102). Secara nyata nilai-nilai akan terefleksikan dalam berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kebudayaan. Seperti misalnya peraturan pemerintah tentang agama yang berlaku dan mesti dianut oleh rakyat Indonesia. Oleh pemerintah Orde Baru ketika itu hanya ada 5 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Kebijakan seperti ini akan menafikkan berbagai agama dan kepercayaan lokal yang menjadi pedoman kelompok-kelompok suku bangsa yang ada di daerah-daerah. Bagimana halnya dengan agama orang Dayak, Kaharingan misalnya atau kepercayaan Orang Cina akan KongHucu dan sebagainya. Implikasi dari pemikiran ini adalah bahwa semua kebudayaankebudayaan masyarakat di Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan nasional. Dan ini juga akan berkaitan dengan kepentingan-kepentingan penguasa yang mencoba untuk mengartikulasikan makna kebudayaan itu demi kepentingannya. Ignas Kleden setidaknya telah membuat pengelompokan pelaku utama yang secara aktif mengartikulasikan kebudayaan dan memberikan penekanan yang spesifik. Menurutnya ada 3 kelompok utama, yaitu: eksekutif pemerintah dan politisi, para ilmuwan sosial, dan para budayawan seniman. Kebudayaan Indonesia di tangan para eksekutif pemerintah dan kaum politisi, menjadi alat legitimasi kebudayaan dan politik kepentingan-kepentingan para elite. Konsepkonsep kesatuan nasional, integrasi bangsa, dan kebudayaan nasional bagi eksekutif pemerintahan dijadikan jawaban yang disiapkan untuk mengatasi kemungkinan konflik yang bersumber dari kebudayaan etnik/daerah. Penggunaan konsep-konsep ini cenderung menjadi menjadi distingtif dan defensif kepada keanekaragaman budaya etnik yang ada di Indonesia, demi
4
kepentingan para elite, stabilitas politik dan ekonomi (Ignas Kleden,1987). Sehingga para eksekutif pemerintahan pusat didominasi oleh etnis tertentu, yaitu etnis Jawa, maka yang terjadi kemudian semakin mengentalnya proses pembentukan konstruksi budaya Indonesia yang bersifat “Jawanisasi”. Nilainilai budaya yang diacuh juga berubah, dari nilai-nilai yang dipedomani bersama oleh etnis-etnis di Indonesia, bergerak ke nilai-nilai budaya Jawa yang menjadi acuan para elite. Simbol-simbol budaya Jawa menjadi nilai-nilai penting yang harus diacuh oleh masyarakat Indonesia, bahkan oleh etnis non Jawa sekalipun. Melihat beberapa penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya akar kebudayaan Indonesia adalah rapuh. Rapuh karena ia disepakati berdasarkan kesepakatan politik bukan kesepakatan budaya. Dan rapuh karena ia telah lama digunakan sebagai alat oleh penguasa untuk kepentingannya. 1. Masyarakat Terasing…? Hildred Geertz mengelompokkan kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia berdasarkan atas asal-usul, sistem politik, dan pengaruh kebudayaan yang didapatkan oleh masing-masing kelompok suku bangsa di Indonesia seperti India dan Islam. Ia membaginya menjadi 3 kelompok utama. Yaitu kelompok masyarakat yang mempunyai budaya bercocok tanam padi disawah dan banyak mendapatkan pengaruh dari peradaban India dengan pusatnya berada di Jawa, yang kedua adalah kelompok masyarakat yang beragama Islam yang banyak tersebar dikawasan pantai dan kepulauan sebagai akibat kegiatan perdagangan dan perniagaan yang berpusat pada kesultanan Islam sejak abad 15, dan yang terakhir adalah kelompok-kelompok kecil yang mempertahankan budaya tradisionalnya dan tinggal didaerah pedalaman atau dipulau-pulau terpencil dimana memang kelompok dengan kategori terakhir inilah yang memang paling mendekati budaya nenek moyang Austronesia (Hildred Geertz,1968). Dari ketiga kategori yang dibuat oleh Geertz di atas, golongan ketigalah yang akan menjadi fokus pembicaraan kita. Mengapa kelompok ini menjadi penting untuk dibicarakan ? karena pada dasarnya mereka adalah kelompok masyarakat yang sering dianggap sebagai sekelompok masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk menolong dirinya sendiri. Dalam kaitan ini sesungguhnya akan berkaitan erat dengan konsep kebudayaan nasional pada masa Orde Baru dan bentuk-bentuk penyeragaman kebudayaan agar sesuai dengan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional menjadi rujukan rakyat Indonesia pada masa Orde Baru akan menuntut bentuk-bentuk penyesuaian dan penyeragaman dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia kepada nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan nasional tersebut. Dalam kasus atau konteks kelompok suku bangsa kategori yang dibuat oleh Hildred Geertz tersebut, kelompok inilah yang banyak menjadi obyek dari kebijakan pemerintah tersebut. Mulai dari pengembangan konsep penyebutan untuk mereka hingga program-program pembangunan yang diperuntukkan untuk mereka.
5
Berdasarkan SK Menteri Sosial tahun 1998, kelompok masyarakat ini digolongkan sebagai masyarakat terasing. Suatu masyarakat yang diidentifikasikan sebagai kelompok yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang/belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik nasional (SK Menteri Sosial RI No : 60/HUK/1998). Secara operasional mereka dianggap sebagai kelompok masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil dan masih terikat pada sumber daya dan habitatnya sehingga memerlukan program pembangunan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas. Mereka dicirikan oleh pemerintah sebagai kelompok yang hidup dalam kesatuan sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar dengan ciri berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen; mempunyai pranata sosial yang bertumpu pada hubungan kekerabatan dan pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau. Yang kedua adalah kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik dimana pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten (hanya untuk kepentingan sendiri), mempunyai peralatan dan teknologinya sederhana, ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi, dan terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik (www.infosocieta.com/26/6/ 2001). Tidak kurang sampai dengan tahun 1998 terdapat 227.377 KK atau 1.136.885 jiwa yang tersebar di 18 propinsi. Populasi “masyarakat terasing” kebanyakan berada di Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Bagi pemerintah (Depsos,1980) komunitas semacam ini adalah suatu masyarakat yang rentan terhadap berbagai permasalahan sosial atau disebut sebagai rawan sosial karena keadaan mereka yang dipandang labil atau tidak mempunyai ketidakmantapan sosial politik yang nantinya akan menimbulkan permasalahan sosial. Dalam buku Proyek dan Sistem Pelayanan Proyek Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (Depsos,1981), pemerintah melihat keberadaan mereka terasing karena pola hidupnya yang dinilai terbelakang, terisolasi dan memandang bahwa indigenous people sebagai suatu masalah sosial. “Masyarakat terasing adalah merupakan sebagian dari masalah sosial di Indonesia” (1981). Dalam kasus yang sama juga terjadi pada pihak Departemen Kehutanan pada era Orde Baru yang memandang masyarakat terasing dengan cap “peladang berpindah” dimana mereka dianggap sebagai salah pembawa masalah, baik sosial maupun lingkungan. Seperti peristiwa kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997-1998. Tadinya pemerintah menyatakan bahwa peladang berpindahlah yang menjadi penyebab utama kebakaran hutan tahun 1997-1998 selain tentunya faktor alam ketika itu yaitu gejala El Nino. Disebutkan bahwa faktor kesengajaan tersebut adalah aktivitas perladangan berpindah yang dilakukan oleh peladang berpindah, tindakan arson (tindakan pembakaran kebun oleh penduduk/pegawai sebagai akibat ketidakpuasan atas kebijakan tertentu), serta tindakan pembakaran lahan. (Vayda, 1999, 2-3). Oleh karena itu
6
pemerintah melalui Departemen Kehutanan melakukan pengusiran-pengusiran terhadap mereka untuk dipindahkan ke lokasi pemukiman yang dianggap memadai (resettlement). Namun berdasarkan hasil laporan Vayda, ia mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian carbon dating diperoleh gambaran bahwa kebakaran hutan di hutan dataran rendah seperti yang terjadi Kalimantan bahkan telah terjadi 17.500 thn yang lalu, sebagai akibat lamanya musim kemarau pada periode glasial ketika itu. Kebakaran hutan yang terjadi, baik yang disebabkan oleh alam maupu oleh ulah manusia bagi Vayda sifatnya tidaklah meluas dan tersebar. Penggunaan api dalam kehidupan masyarakat lokal untuk aktivitas perladangan di Sumatra dan Kalimantan telah menjadi bagian kebudayaan mereka sehingga tidak mengherankan apabila muncul dugaan dan prasangka yang kemudian mengkaitkan gejala kebakaran hutan dengan tindakan perladangan. Lebih lanjut padahal menurut Vayda mereka mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi dan mengontrol api agar dapat bermanfaat bagi kehidupannya (Vayda, 1999)(Barber & Schweithelm, 2000). 2. Kebijakan Pemerintah Tentang Komuniti Lokal Bertolak dari kedudukan, hak dan penghargaan yang sama terhadap segenap warga negara, maka keberadaan “masyarakat terasing” ini oleh pemerintah dianggap sebagai salah satu masalah sosial perlu mendapat perhatian atau pembinaan dari pemerintah karena menurut pemerintah mereka mengalami kesenjangan sistem sosial budaya dengan masyarakat lainnya; ketertinggalan dalam sistem sosial ekonomi, sosial budaya, dan sosial politik; keterbelakangan dalam berbagai segi kehidupan dan penghidupan; dan kurang mendapatkan hasil pemerataan terhadap pemanfaatan hasil pembangunan (www.infosocieta.com/26 Juni 2001). Lebih lanjut pada awalnya bagi pemerintah (Depsos,1980) komunitas semacam ini memang dianggap sebagai suatu masyarakat yang rentan terhadap berbagai permasalahan sosial atau disebut sebagai rawan sosial karena keadaan mereka yang dipandang labil atau tidak mempunyai ketidakmantapan sosial politik yang nantinya akan menimbulkan permasalahan sosial. Untuk itu maka dilakukan upaya pembinaan terhadap mereka. Upaya pembinaan kesejahteraan sosial “masyarakat terasing” mempunyai tujuan untuk mengentaskan mereka dari kondisi keterasingan dan keterbelakangan baik fisik, sosial, budaya, kehidupan dan penghidupan serta lingkungan sehingga dapat mencapai taraf kesejahteraan sosial seperti masyarakat Indonesia lainnya, dan yang memungkinkan untuk berperan serta dalam pembangunan. Sedangkan strategi yamg digunakan melalui : sistem pemukiman sosial yang diwujudkan dalam bentuk tipe pemukiman ditempat asal dan tipe pemukiman ditempat baru, membangun prasarana dan sarana sosial, dan pengembangan kerjasama antar instansi terkait dan masyarakat (www.infosocieta.com/26 Juni 2001). Pada awalnya paradigma pembangunan yang digunakan oleh pemerintah untuk masyarakat semacam ini adalah dengan pembangunan yang sifatnya top-
7
down, artinya semua kebijakan dan implementasi kebijakan tersebut datangnya dari negara yang diassosiasikan dengan pemerintahan pusat. Istilah yang dipakai untuk program pembangunan masyarakat terasing ini adalah “pembinaan”. Untuk melaksanakan pembinaan itu maka dibuatlah Proyek Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKMT). Dengan pendekatan seperti ini maka yang terjadi adalah indikasi-indikasi keberhasilan & lingkup pembangunannya (aspek fisik & non fisik) ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah. Dan indikasi keberhasilan yang paling menonjol, terlihat & dapat dihitung peningkatannya/dikuantifikasikan adalah “pemukiman” karena hasil akhirnya berupa desa pemukiman, jumlah rumah, jumlah penduduk yang dimukimkan, jumlah orang yang masuk Islam dan sebagainya, yang kesemuanya adalah data-data yang berwujud dalam angka-angka statistik. Program PKMT adalah suatu program yang bertujuan untuk memukimkan kembali kelomnpok tersebut. Pemukiman kembali kepada masyarakat terasing tersebut oleh pemerintah dijadikan indikasi keberhasilan pembangunan ini. Program pemukiman kembali seperti menjadi semacam “entry point” dimana lingkup nilai keberhasilannya mencakup seluruh hasil pembangunan. Sepertinya pemerintah melihat bahwa kehidupan menetap adalah sebagai suatu bentuk kehidupan yang stabil & mantap, suatu bukti kesejahteraan kemakmuran sejati. Ini nampak dalam tujuan pemukiman melalui program pemukiman kembalinya (resettlement) & pengumpulan masyarakat yang terpencar dlm 1 lokasi yang ditulis sebagai sebuah langkah awal untuk pemantapan sosial, ekonomi, & budaya (Depsos,1981). Pada tahun 1999, muncul Keppres Nomor 111 tahun 1999 yang mengganti istilah masyarakat terasing dengan Komunitas Adat Terpencil. Komunitas Adat Terpencil (KAT) diartikan sebagai kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang / belum terlibat dalam jaringan pembangunan sosial, ekonomi maupun politik. Dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan KAT yang mandiri dan integrasi sosial dilaksanakan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, dalam kebijakan baru ini pihak pemerintah sudah mengambil Konvensi ILO 169 tentang indigenous people sebagai bahan acuannya. Sehingga dengan demikian memang ada keinginan pemerintah utk mulai menunjukkan sikap penghormatan kepada hak-hak azasi manusia. Dan itu diwujudkan dengan mengganti nama “masyarakat terasing” dengan “ komunitas adat terpencil”. Komunitas Adat Terpencil (KAT) itu diartikan sebagai “……kelompok orang yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang/belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik…..”(Panduan Umum Pengembangan Kesejahteraan Sosial KAT,2001, 4). Dalam peraturan ini, terlihat pemerintah tidak lagi melihat masyarakat terasing sebagai potensi pembuat atau penyandang masalah sosial, tetapi lebih pada konsep pemberdayaan yang menekankan pada pembangkitkan kesadaran akan kemandirian. Seperti tercantum dalam arti konsep pemberdayaan KAT sendiri yaitu sebagai
8
“ ..proses pembelajaran sosial dengan dihargainya inisiatif dan kreasi masyarakat terhadap persoalan ynag dihadapi sehingga masyarakat secara mandiri dapat mengaktualisasikan dirinya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya ” (Panduan Umum Pengembangan Kesejahteraan Sosial KAT 2001,hlm.4). Dengan konsep pemberdayaan yang menekankan pada kemandirian ini diharapkan debirokratisasi peranan pemerintah pusat dan berusaha memunculkan peranan daerah dan masyarakat luas melalui LSM, dunia usaha, PT, dan perorangan. Seperti terlihat pada arah pemberdayaan KAT yang tidak hanya ditujukan pada masyarakat adat saja tetapi juga pada aparatur, LSM, dunia usaha, PT dan lainnya. Dan dalam panduan umum yang baru ini, peran masyarakat yang melibatkan LSM dsb-nya juga tercantum dalam mekanisme kerja yaitu disebutkan peran serta masyarakat itu dalam peran langsung dan tidak langsung. Peran langsung yang secara fungsional membantu KAT secara khusus dan peran ketenagaan sebagai tenaga fasilitator. Sedangkan peran tidak langsung sebagai lembaga penyedia dana, konsultan, peran legitimasi yang berkaitan dengan peran hukum, dan peran publikasi (Panduan Umum Pengembangan Kesejahteraan Sosial KAT 2001, 24). Permasalahan dan kendala yang dihadapi juga berubah. Permasalahannya tidak lagi menitikberatkan pada nilai-nilai tradisi masyarakat terasing yang dianggap tidak sesuai dengan pembangunan melainkan sudah memasukan perwujudan keadilan sosial; kelembagaan sosial yang belum berkembang baik karena eksploitasi ekonomi, politik, dan budaya; masalah perlindungan sumber daya masyarakat terasing; terisolirnya mereka secara geografis; dan pengenalan nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan nilai-nilai KAT itu sendiri yang menyebabkan mereka menjadi tercerabut dari akar budayanya (Panduan Umum Pengembangan Kesejahteraan Sosial KAT 2001,7). Sepertinya secara implisit mereka telah mengakui bahwa pengenalan nilai-nilai luar dalam program-program mereka sebelumnya telah membuat masyarakat terasing menjadi tercerabut akar budayanya. Meskipun begitu tidak semua arah kebijakan dan program yang berjalan sesuai dengan kenyataannya. Kalau kita cermati lagi dalam buku Panduan Teknis Pemberdayaan Lingkungan Sosial KAT 2000, yaitu buku panduan teknis untuk daerah terlihat bahwa KAT dengan kondisi keterpencilannya masih disebutkan mempunyai sejumlah masalah yang melekat pada dirinya. Yaitu : 1. masalah kesenjangan sistem sosial, budaya dengan masyarakat lainnya. 2. masalah ketertinggalan dalam sistem sosial, sistem teknologi, dan sistem ideologi. 3. masalah keterbelakangan dalam berbagai segi kehidupan dan penghidupan (Panduan Teknis Pemberdayaan Lingkungan Sosial KAT, 2000, hlm. 9). Jadi sepertinya pemerintah/Depsos masih melihat dalam diri KAT sendiri masih ada sejumlah masalah yang menjadi penghalang mereka untuk maju. Seperti sistem sosial, teknologi, dan budaya yang dianggap
9
berbeda/tertinggal/terbelakang sehingga terjadi kesenjangan dengan masyarakat lainnya. Seperti mereka juga melihat sistem pertanian slah and burn yang dilakukan oleh sebagian KAT dianggap sebagai sumber pengrusakan lingkungan”…cara seperti tersebut (slash and burn) dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks yang pada gilirannya dapat menyebabkan kerusakan kelestarian, sehingga kualitas lingkungan turun. Selain itu juga dapat mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lainnya” (Panduan Teknis Pemberdayaan Lingkungan Sosial KAT, 2000, hlm.10). Atau kondisi rumah yang dilihat sangat sederhana hanya berfungsi sebagai tempat berteduh, mereka yang belum berpakaian, balai sosial/balai desa yang belum berfungsi baik dsb-nya. Untuk itu maka perlu dilakukan pembangunan kepada KAT ini dengan konsep pemberdayaan. Jadi memang point of view-nya dalam melihat permasalahan KAT ini sepertinya telah berubah tetapi kalau dilihat lebih mendalam terlebih dalam panduan teknis mereka, tidak berubah jauh yaitu bahwa KAT ini mempunyai masalah sosial yang disebabkan oleh kebudayaan mereka yang dianggap tidak lagi sesuai dengan masanya karena terisolirnya mereka baik secara geografis dan budaya. Bahkan dalam beberapa point tentang permasalahan yang ditimbulkan dari permasalahan KAT ini terlihat jelas bahwa KAT dianggap sebagai pembawa masalah sosial dimana masalah-masalah sosial tersebut akan mengganggu citra dan jalannya pembangunan. Seperti tercantum dalam buku panduan teknis mereka yaitu : 1. belum sepenuhnya terjadi integrasi nasional dalam kemasyarakatan kita 2. belum dapat secara penuh dilaksanakan pemerataan pembangunan bagi seluruh rakyat 3. mengurangi citra keberhasilan pembangunan bangsa 4. dapat menimbulkan mata rantai yang mengganggu ketahanan nasional 5. meskipun dalam skala yang kecil serta lambat, tetapi mengganggu kelestarian alam seperti tebas dan bakar ” (Panduan Teknis Pemberdayaan Lingkungan Sosial KAT, 2000, hlm.9). Konsep pemberdayaan pada akhirnya juga menunjukkan dasarnya sebagai konsep “pertolongan” kepada masyarakat yang dianggap bermasalah bukan pemberdayaan secara mandiri dimana mereka dilihat sepenuhnya bukan pembawa masalah sosial. Jadi memang berbeda dengan konsep dalam pemberdayaan KAT di buku Panduan Umum Pengembangan Kesejahteraan Sosial KAT tahun 2000 yang menjadi konsep besarnya, yaitu sebagai proses pembelajaran sosial dengan dihargainya inisiatif dan kreasi masyarakat terhadap persoalan ynag dihadapi sehingga masyarakat secara mandiri dapat mengaktualisasikan dirinya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya dimana didalam buku panduan tersebut juga dijelaskan tentang paradigma pemberdayaan KAT yang memperhatikan kepada pelayanan yang berorientasi HAM, keunikan daerah tentang nilai-nilai sosial daerah yang beragam, kemasyarakatan dengan pendekatan yang holistik integratif, dan mengutamakan proses serta orientasi pada pencapaian target fungsional dengan prinsip dan pendekatan profesional (Panduan Umum Pengembangan Kesejahteraan Sosial KAT 2000, hlm.10). Dan ini juga berbeda pula dengan konsep HAM yang
10
memberikan penghargaan kepada kebudayaan indigenous people sebagai bentuk keragaman kebudayaan dunia. Dalam satu laporannya, Tania Muray dkk memberikan beberapa rekomendasi dari hasil studi evaluasi yang ia lakukan. Beberapa rekomendasi tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh komuniti ini dimana ia temukan beberapa kegagalan yang cukup berarti. Seperti bagaimana tidak tercapainya target kelompok yang ingin “dibina” dan program-program yang tidak jelas dan tidak mengakar pada permasalahan pokok dihadapi oleh masyarakat tersebut. Selain itu juga azas program yang menggunakan prinsipprinsip pembinaan dalam artian sifat pembangunan yang top down, bertumpu pada kebijakan-kebijakan program dari atas/dari pihak pemerintah. Tidak ada keikutsertaan para masyarakat baik dalam perencanaan hingga pelaksanaan program sehingga ia menyarankan untuk dirubah lebih kepada pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan pemihakan. Juga fokus program yang sebelumnya menitikberatkan kepada pembangunan fisik agar lebih ditekankan kepada aspek pemberdayaan masyarakat dan pengembangan institusi agar mereka dapat mandiri. 3. Konsep Masyarakat Adat Didalam Konggres Masyarakat Adat Nusantara yang dilakukan pada tahun 1999, tersebut kata-kata masyarakat adat digunakan secara resmi dan disosialisasikan dalam semua kegiatannya. Lihat saja bagaimana dalam beberapa press release yang digelar oleh panitia dan diliput secara luas oleh media. Media massa, baik cetak maupun televisi secara tidak langsung turut serta dalam mensosialisasikan wacana baru ini. Simak saja sebuah judul pemberitaan newsletter yang memberitakan kegiatan itu, “AMAN: Suara Baru Masyarakat Adat di Indonesia “ (Down to Earth No. 41, Mei 1999). Dari sekilas head line judul yang diberikan oleh Down To Earth itu nampak ada harapan baru yang ditanamkan oleh berbagai pihak, khususnya kalangan LSM kepada lembaga masyarakat adat ini. Setelah konggres, wacana masyarakat adat seakan menjadi blunder yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Tak juga oleh pemerintah. Kata-kata “masyarakat Adat” seolah-olah menjadi kata-kata suci yang akan dapat melegitimasikan sekelompok masyarakat dapat berbuat saja. Apalagi dengan adanya UU No. 9 Thn. 1999 tentang Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan luas kepada daerah atau masyarakat didaerah untuk berkembang lebih baik. Konsep masyarakat adat muncul pada tahun 1993. Dalam sebuah lokakarya di Tana Toraja yang diadakan oleh JAPHAMA (Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat), sebuah jaringan LSM yang mengkonsentrasikan diri pada pembelaan kelompok-kelompok minoritas, memunculkan konsep masyarakat adat untuk mengartikan “indigenous people”. Oleh JAPHAMA (IWGIA & Institut Dayakologi,2001), masyarakat adat diartikan sebagai
11
sekelompok orang yang memang sudah berada di suatu daerah tertentu secara turun-temurun, berabad-abad sehingga hampir sulit diketahui darimana asalusulnya. Mereka membagi masyarakat adat ada dalam 2 bentuk yaitu masyarakat dalam artian yang sebenarnya dan masyarakat adat bentukan baru. Contoh masyarakat adat dalam artian yang sebenarnya adalah kelompokkelompok suku bangsa yang mendiami dalam suatu kawasan secara turuntemurun, seperti Orang Jawa di Pulau Jawa dan Orang Dayak di Kalimantan. Sedangkan masyarakat adat bentukan baru adalah kelompok masyarakat yang datang ke suatu wilayah tertentu dan menetap disana dalam jangka waktu yang lama. Namun sebelum kedatangan mereka ke wilayah tertentu tersebut, di wilayah itu sudah ada kelom pok masyarakat lain yang sudah menetap terlebih dahulu. Seperti Orang Cina yang menetap di Kalimantan dsb. Walaupun begitu ia bukanlah wacana yang pertama kali muncul. Pemerintahan Hindia Belanda juga menggunakan istilah “masyarakat hukum adat” atau yang disebutnya sebagai “adatrectgemeenscha”. Yang mana didalamnya mengandung 4 faktor yaitu kesatuan manusia, menetap dalam suatu wilayah, mempunyai penguasa, dan mempunyai kekayaan (Ombo Sutya Pradja,1999) (Van Vollenhoven,1987). Oleh Japhama disebutkan, masyarakat adat mempunyai ciri-ciri pokok yaitu memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai sendiri, memiliki ideologi sendiri, memiliki sistem ekonomi sendiri, memilik tatanan politik sendiri, memiliki keragaman budaya sendiri, memiliki struktur dan kehidupan sosial sendiri, masih melaksanakan adat, budaya, dan hukum adatnya. Tetapi yang terpenting dari ciri-ciri pokok yang disampaikan adalah jika mereka, masyarakat adat mempunyai teritorinya sendiri. Apabila pindah dan bermukim di wilayah yang menjadi teritori kelompok suku bangsa lain maka ia bukan atau dianggap sebagai masyarakat adat. Dasar pemikiran yang diutarakan oleh Japhama diatas yang kemudian digunakan oleh KMAN tahun 1999 tersebut memang berusaha menerjemahkan secara dinamik dari arti kata-kata “indigenous people”. Memang sampai sekarang belum ada kesepakatan diantara para ahli mengenai padanan yang tepat benar untuk menyebut istilah indigenous people ini. Sebagian para ahli menyebutnya sebagai suku-suku asli atau pribumi dimana didasarkan atas pemahaman keaslian suatu kelompok masyarakat yang ada dalam suatu wilayah. PBB sendiri sebenarnya juga telah mencoba untuk mengartikan indigenous people dengan sebagai berikut: "…those people having an historical continuity with pre-invasion and precolonial societies, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories or parts of them. They form at present nondominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations, their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples in accordance with their own cultural patterns, social institutions, and legal systems."
12
Jelaslah pada kita bahwa sebenarnya dalam pemahaman makna indigenous people terkandung makna kesinambungan sejarah, teritori/wilayah yang menjadi tempat berdiam, dan adanya adat-istiadat yang menjadi panutan dan dilaksanakan oleh mereka. Selanjutnya dalam konvensi ILO 169 tahun 1989 juga dijelaskan bahwa indigenous people adalah mempunyai ciri-ciri mempunyai adat dan tradisi sendiri dimana diatur oleh hukum adat yang menjadi patokannya. Juga adanya sistem sosial, ekonomi, dan politik sendiri. Namun yang tidak kalah pentingnya menurut Konvensi ILO 169 adalah kemampuan atau hak untuk mengidentifikasikan diri sebagai kelompok masyarakat yang asli. Memang apabila kita merujuk pemahaman indigenous people yang diacu oleh PBB & Konvensi ILO 169 terasa bahwa tekanannya pada keaslian suatu kelompok dan teritori yang menjadi wilayah diamannya. Keaslian kelompok tersebut bertumpu pada sistem adat istiadat yang mereka jalani selama ini dan kesinambungan sejarah sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu kelompok yang dikatakan asli. Demikian pula dengan teritori yang menjadi wilayah dimana didalamnya telah dihuni oleh kelompok tersebut selama ratusan tahun sehingga dapat dipetakan secara mudah batas-batasnya. Hal ini dapat dipahami karena memang rujukan PBB dan ILO adalah komunitas-komunitas indigenous people yang pembedaan antara pendatang dan orang lokalnya jelast, seperti yang terjadi di wilayah Amerika, terutama Amerika Selatan. Kasus kedatangan bangsa spanyol ke wilayah/benua amerika yang menjadi wilayah orang-orang suku Indian misalnya. Muncullah istilah latino untuk orang-orang keturunan Spanyol yang pendatang dan indiano untuk orang-orang asli amerika/indian atau mestiso orang-orang yang ber-ras campuran. Jadi benar-benar bahwa pemahaman indigenous people disini bertaut dengan penegrtian ras, suku bangsa, bahkan dengan kebudayaan sekalipun. tidak ada padanan kata yang cukup tepat di kasus masyarakat Indonesia. Kalaulah kita merujuk pada sifat keasliannya seperti konsep diatas, tidak orang Indonesia yang benar-benar asli berasal dari Indonesia. Semuanya mempunyai nenek moyang pendatang dari Cina Selatan. Tinggal perbedaan hitungan waktu, mana yang lebih dulu tiba di kepulauan nusantara ketika itu. Saya kira hanya manusia homo erectus-lah yang benar-benar asli berasala dari Indonesia. Dan sayangnya manusia itu punah. Istilah indigenous people disini memang kemudian menjadi sesuatu konsep yang sifatnya politis karena berkaitan dengan perjuangan kelompok minoritas terhadap kekuasaan dominasi mayoritas yang terepresentasikan dalam dominasi negara dan elit-elit penguasa baik yang ada dalam tatanan lokal dan regional. Walaupun dari segi jumlah mereka dapat dikatakan mayoritas namun dari segi politis dan budaya, mereka termasuk dalam kategori minoritas. Seperti kasus masyarakat Indian yang ada di Brazil atau negara-negara amerika selatan lainnya. Pada akhirnya ke-aslian/ke-indegenous-an menjadi suatu gerakan perjuangan politik untuk menuntut kebebasan hidup yang lebih baik bahkan kemerdekaan secara penuh. Seperti misalnya kasus pemberontakanpemberontakan yang dilakukan oleh suku-suku asli indian. Alhasil pula gerakan
13
inipun menjadi ideologi pembebasan yang dinilai kelompok-kelompok tertentu sebagai cara yang cukup signifikan untuk keluar dari permasalahanpermasalahan yang dihadapi (Alcida Rita Ramos,1998). Memang apabila kita tinjau lagi terminologi ini maka akan banyak muncul perbedaan menyangkut penentuan suatu kelompok dikatakan “masyarakat adat” atau bukan. Karena pada dasarnya memang ditentukan oleh wilayah teritorial yang berdaulat dan secara otonom dikelola sendiri berdasarkan adat istiadat dan tradisi yang ada. Bagaimana halnya dengan komuniti lokal yang sudah berdiam disuatu daerah tertentu dan kemudian terusir dan tercerabut dari akar budayanya ?. Apakah ia tidak bisa dianggap atau disebut masyarakat adat karena memang ia tetap melaksanakan adat-istiadat yang diturunkan oleh nenek moyannya. Seperti orang-orang Cina yang hidup di Kalimantan misalnya atau orang-orang Jawa yang bertransmigrasi ke luar Jawa. Adat (custom) disini dapat diartikan sebagai bentuk tingkah laku/perilaku yang sudah menjadi kebiasaan dan kemudian diformalisasikan dalam aturan-aturan atau nilai-nilai yang menjadi pedoman kelompok masyarakat tersebut untuk bertindak (Charlotte Seymour,1986). Jadi jika kita merujuk pada pengertian ini maka terminologi “masyarakat adat” sesungguhnya akan mengarah pada kelompok masyarakat yang masih teguh memegang adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyangnya. Dalam terminologi ini teritorial disini sebenarnya bukanlah menjadi elemen yang utama dalam menentukan suatu kelompok dikatakan “beradat” atau bukan namun pada ikatan-ikatan sosialnya yang berupa aturan main atau nilai-nilai pedoman utama yang menjadi batasbatas sosialnya. AKSES PERAN SERTA KOMUNITI LOKAL 1. Komuniti Lokal Penggunaan konsep komuniti lokal untuk indigenenous people oleh penulis dimana selama ini menjadi perdebatan kiranya padanan kata apa yang tepat untuk itu. Seperti kata “masyarakat tearsing”, “komunitas adat terpencil” dan “ masyarakat adat” sekalipun. Disini komuniti dimaksudkan adalah sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dimana seluruh anggotanya berinteraksi satu sama lain, mempunyai pembagian peran dan status yang jelas, mempunyai kemampuan untuk memberikan pengaturan terhadap anggotaanggotanya (Warren, Cottrell dalam Ndraha:1990). Ini tentu saja dibedakan dengan konsep masyarakat yang merupakan sekumpulan orang yang mendiami wilayah tertentu dan anggotanya bisa berinteraksi antar masing-masingnya dan bisa juga tidak saling mengenal, masing-masing anggotanya menduduki status dan peranan tertentu yang sudah disediakan (Koentjaraningrat:1984). Dipakainya istilah komuniti terkait pada adanya aturan dan nilai serta struktur sosial individu-individu yang terdapat di dalamnya, artinya bahwa dalam komuniti semua anggota saling mengenal dan berinteraksi antara satu individu
14
dengan individu lainnya, mempunyai sejarah asal mula yang sama kemudian struktur sosial yang ada biasanya didasari pada jenjang sosial usia dan jenis kelamin. Sedangkan istilah komunitas menjadi kabur karena menurut Turner ia akan mengacu pada bentuk equilibrium tanpa struktur sosial, hubungan yang ada adalah hubungan pribadi (Winangun,Wartaya,1990). Dengan membatasi konsep kelompok individu tersebut sebagai komuniti lokal, maka dapat dengan mudah kita bisa menterjemahkan dan mengerti langsung bahwa individu-individu yang terlibat didalamnya saling mengenal dan masih mempunyai keterkaitan persaudaraan, atau dapat dikatakan anggotaanggota komuniti adalah sekerabat. Kekuasaan yang ada pada komuniti tersebut digambarkan pada bentuk jenjang sosial, dengan penggolongan berdasar pada usia, dan jenis kelamin. Secara kewilayahan, batas-batas wilayah hak ulayat ditentukan oleh adanya mitologi dari komuniti yang bersangkutan. Hal ini tentunya akan berbeda dengan pemahaman masyarakat adat oleh kalangan LSM untuk mengartikan indigenous people, dimana menurut hemat penulis juga banyak mengalami distorsi. Dan kata-kata lokal sebenarnya merujuk pada teritori tertentu yang menjadi tumpuan komuniti tersebut. 2. Akses Peran Serta Akses peran serta sesungguhnya dapat diartikan sebagai suatu upaya dari komuniti untuk mengolah, mempertahankan dan melestarikan sumber daya lingkungannya sebagai sumber kehidupannya. Dimana didalam pengelolaanya mereka menggunakan pengetahuan-pengetahuan dan norma yang menjadi pedoman selama ini. Berbicara tentang pengelolaan sumber daya alam, secara tidak langsung tentunya akan berkaitan dengan bagaimana mengatur hak dan kepemilikan sumber daya alam itu sendiri. Sebab di dalam pengelolaan sendiri terkandung nilai-nilai aturan yang menjadi pedoman bersama. Penulis akan memulainya dengan suatu konsep yang dikemukakan oleh Garret Hardin. “The Tragedy of The Commons” (Hardin,1968). Ia mengemukakan bahwa manusia sebagai suatu mahkluk biologi tidak akan lepas dari permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan populasi. Konsekuensi logis bagi tingkat populasi yang meningkat adalah kebutuhan ruang bagi manusia untuk tempat hidupnya. Ruang tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat hidup semata tetapi juga sebagai sumber-sumber pencarian energi sebagaimana organisme lainnya dimana energi ini digunakan untuk hidup dan bekerja. Namun yang menjadi permasalahannya adalah ruang hidup tersebut yang semakin terbatas. Dengan keterbatasan ruang tersebut, manusia berlomba-lomba berupaya untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara maksimal karena ada rasa kepemilikan bersama atas sumber daya alam tersebut. Sebagai akibatnya adalah sumber-sumber daya alam yang ada menjadi rusak dan tidak dapat dikelola kembali sehingga yang terjadi kemudian adalah tragedi kerusakan lingkungan sebagai akibat pengelolaan lingkungan secara serampangan dan tidak mengindahkan kaidah-kaidah keberlanjutan
15
Untuk mencegah tragedi tersebut, Hardin menawarkan konsep hak kepemilikan atas sumber daya alam. Pada dasarnya ia membagi hak dan kepemilikan atas sumber daya alam tersebut atas empat status yang berbeda. Yang pertama adalah state property, sumber daya alam yang dimiliki oleh negara sehingga negara berhak mengatur dan mengelolanya dimana masyarakat wajib mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan kawasan tersebut. Yang kedua adalah private property, hak kepemilikan sumber daya alam yang dimiliki oleh individu atau perusahaan dimana seorang individu dapat mengelola sumber daya alamnya sesuai dengan aturan-aturan sosial yang berlaku. Yang ketiga adalah common property, sumber daya alam yang dimiliki oleh bersama dimana didalam pengelolaanya ada aturan-aturan yang menjadi kesepakatan bersama yang harus ditaati oleh para anggotanya. Implikasi kepemilikan bersama ini adalah terbentuknya kelompokkelompok masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Kelompok berhak menentukan seseorang berada didalam kelompoknya atau diluar kelompoknya berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkannya sendiri. Contoh kongkrit common property ini adalah kawasan hutan adat yang dimiliki oleh kelompok suku bangsa tertentu dimana mereka mempunyai otoriti penuh dalam mengelolanya. Dan yang terakhir adalah open acces yaitu kawasan yang tidak dimiliki oleh seseorang atau tidak bertuan. Implikasi luas dari konsep kawasan open acces ini adalah terbukanya peluang bagi semua orang untuk mengelolanya (Hardin,1968). Kompetisi akan terjadi dan berlanjut pada konflik dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut ketika terdapat pemahaman dalam memahami hak kepemilikan ini. Misalnya antara open acces dan common property atau antara state property dan open acces (Feeny,1994). Lebih lanjut ia mengutarakan pendapatnya agar pengelolaan sumber daya alam dapat lestari dan berkelanjutan maka sebaiknya dikelola oleh pemerintah atau pribadi karena mereka mempunyai sarana kuasa yang didukung oleh legitimasi hukum legal yang dapat mengatur secara paksa seseorang (Hardin,1968). Tidak hanya itu mereka juga mempunyai sarana dukungan dana dan infrastruktur birokrasi yang kuat untuk menyokong pengaturan-pengaturan yang dibuatnya. Seperti misalnya hak pengelolaan hutan kawasan konservasi yang dikelola dan diatur oleh pemerintah atau hak pengelolaan hutan terbatas yang dikelola oleh pihak-pihak swasta. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah ada jaminan dengan adanya kepemilikan sumber daya alam tersebut oleh pemerintah dan pribadi (swasta) bahwa pengelolaan sumber daya alam akan menjadi lebih baik ?. Terbukti sudah bahwa negara dan perusahaan sebenarnya berada dalam posisi yang sulit dalam melindungi sumber daya alam yang dikuasainya. Negara dianggap tidak mampu untuk melindungi sumber daya alamnya. David Feeny setidaknya mempertanyakannya dalam 2 poin, yaitu problem of exclusion, dimana sesungguhnya batas dan siapa yang yang berhak menentukan batasnya dan problem of substractbility atau kepentingan antar
16
pengguna untuk memanfaatkannya, yang sama sekali berbeda. Nampaknya semua hak pengelolaan menjadi milik kuasa pemerintah dan pribadi yang berpunya. Seperti misalnya dalam penentuan batas sumber daya alam yang dikuasai, tidak melibatkan masyarakat. Kemudian apa yang terjadi, konflik kepemilikan lahan dan kompetisi antar pengguna sumber daya alam tersebut (Feeny,1994;20-23). Masing-masing pihak mempunyai interpretasi atas makna sumber daya alam yang sama sehingga permasalahan utamanya menjadi bukan mengarah kepada konsep kepemilikan sumber daya alamnya tetapi lebih kepada kebijakan pengelolaannya yang dapat mengakomodasi semua kepentingan. Jadi kalau demikian kondisinya letak permasalahan sesungguhnya ada dimana ?. Tentunya aturan main yang menjadi kesepakatan bersama antara semua pihak dimana aturan main itu terformatkan dalam bentuk kebijakan negara. 3. Partisipasi dan Self Governance Selama ini penguasaan komuniti lokal terhadap sumber daya memang masih bersifat lemah. Pada masa Orde baru misalnya. Penguasaan wilayah mereka yang selama ini dikenal sebagai hak ulayat mereka dikuasai oleh negara. Konsekuensi logis dari kebijakan seperti ini adalah mulai menurunnya bahkan hilang sistem aturan lokal yang mengatur (land tenurial) semua sumber daya milik mereka tersebut. Sering kita dengar berbagai konflik yang terjadi antara komuniti lokal dengan pemerintah ataupun pihak-pihak lain seperti pengusaha dimana ujungnya adalah ketersingkaran mereka dari wilayah yang telah mereka diami sejak lama. Akar permasalahan utamanya adalah hilangnya pengakuan akan hak-hal adat yang mereka memilik ketika pada tahun 1979 muncul UU No 5/79 yang mengatur perubahan dari wilayah-wilayah penguasan komuniti lokal kepada bentuk baru yang sifatnya seragam, yaitu desa. Perubahan ini membawa implikasi hilangnya tatanan-tatanan adat dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang mereka miliki. Seperti penguasaan hutan adat yang dikuasai oleh pemerintah atau tanah adat yang menjadi klaim mereka atas tanah yang menjadi tanah nenek moyangnya. Sebenarnya kunci utama dari akses peran serta komuniti lokal adalah tingkat partisipasi yang menonjol dan kemampuan untuk membangun diri secara mandiri atau self Governance. Partisipasi disini dapat diartikan sebagai keterlibatan secara aktif dari anggota komuniti lokal tersebut dalam pembuatan keputusan tentang implementasi proses, program-program yang akan berdampak pada diri mereka (Slocum dkk,1995,3). Partisipasi memang lebih sebagai suatu proses pemberdayaan (empowerment) secara individu, sebagai anggota dalam kelompok ataupun kommuniti tertentu, dalam mengidentifikasi dan membentuk model masyarakat seperti yang mereka inginkan dimana pemberdayaan juga bermaksud agar manusia dapat mengorganisasi dan mempengaruhi perubahan sehingga mereka mendapatkan akses yang lebih kuat terhadap pengetahuan, proses politik, pembiayaan sosial, dan sumber-sumber alam yang ada. Memang salah satu prinsip dasar pembangunan berkelanjutan
17
adalah distribusi kuasa hingga kepada tingkat masyarakat yang paling bawah (grass root). Pendekatan pemberdayaan masyarakat setidaknya akan berfokus pada cara bagaimana memobilisasi sumber-sumber lokal, menggunakan keragaman kelompok sosial dalam mengambil keputusan, mengidentifikasi pola yang akan mengeliminasi kemiskinan, dan tentunya membangun konsensus dan akuntabilitas penyelenggaraan. Sehingga dalam prosesnya masyarakat lokal haruslah menjadi elemen utama dalam program dan proyek tersebut baik dalam mengidentifikasi masalah, pengkoleksian data, pengambilan keputusan, dan proses implementasiannya. Disini sesungguhnya partisipasi mengambil peran sebagai suatu proses pemberdayaan yang dapat membantu untuk menampilkan dan menjelaskan suara-suara dari masyarakat yang selama ini tidak terdengar. Tidak mengherankan apabila memang kajian gender dan kajian kelompokkelompok marjinal menjadi penting untuk didengarkan (Slocum dkk,1995). Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, sebaiknya memang pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh komuniti lokal itu sendiri dimana mereka dapat secara mandiri menentukan aturan-aturan yang dijadikan acuan atau disebutnya sebagai upaya self governance dalam suatu bentuk institusi lokal. Institusi lokal tersebut berfungsi menjaga dan mengatur alur distribusi penggunaan sumber daya alam tersebut. Dalam kasus ini mungkin pengaturan pemanfaatan bersama. Institusi lokal tersebut tak jarang menggunakan institusi sosial yang sudah dimana telah mempunyai ikatan atau nilai sosial yang sama. Namun tidak lepas kemungkinan membuat suatu bentuk instistusi lokal yang baru, tentunya atas dasar kepentingan dan nilai yang sama. Untuk itu intitusi tersebut, baik baru ataupun lama memerlukan aturan-aturan yang akan diberlakukan untuk mengatur para anggotanya. Dan aturan-aturan tersebut haruslah disepakati bersama. Dalam aturan tersebut juga terdapat sangsi-sangsi yang diberlakukan bagi anggota yang melanggarnya sehingga dengan demikian aturan tersebut telah berlaku sebagai norma atau nilai yang menjadi pedoman bagi kelompok tersebut. Pemerintah pada tingkat regional dan internasional dapat kemudian mendukung keberadaan aturan-aturan pengelolaan sumber daya alam tersebut sehingga aturan-aturan tersebut menjadi terlegitimasi. Setidaknya ada beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan agar institusi tersebut tetap eksis yaitu batas kepemilikan yang jelas atau dapat kita maknai sebagai kejelasan kepemilikan sumber-sumber daya, kesesuaian, kesepakatan kolektif, monitoring, sangsi, mekanisme resolusi konflik, otonomi, dan pengelolaan yang sifatnya multiple atau mencakup berbagai pihak. Didalamnya komuniti lokal akan dilibatkan dalam proses pembuatan dan penadaptasian aturan dimana didalamnya terdapat elemen partisipasi, strategi yang tepat, penampungan tujuan anggotanya, monitoring, dan resolusi konfliknya. Pemerintah disini sebenarnya dapat memfasilitasi usaha pengorganisasian diri masyarakat lokal tersebut dengan mendukungnya dalam memberikan informasi yang akurat tentang sumber daya budaya tersebut dan bagaimana cara penangannya, mendukung kondisi yang kondusif dimana para anggotanya
18
dapat terlibat secara aktif, berlaku wasit atau pemberi solusi konflik antar anggota dan pihak yang berkepentingan, serta mendukung mekanisme monitoring dan pemberian sangsinya. Disinilah pemerintah mempunyai peran untuk mengakomodasi peraturan-peraturan yang disepakati di tingkat lokal tersebut dalam tingkat regional dan nasional untuk lebih mengefektifkan keputusannya (Ostrom, 1999). Sehingga kemudian fungsi monitoring tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga komuniti lokal setempat. Selain fungsi kontrol, dengan otoritas penuh mereka dapat dengan cepat mengambil tindakan yang diperlukan di daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh pemerintah dan dalam waktu yang cepat. PENUTUP Akses peran serta adalah suatu upaya pengelolaan masyarakat mengelola sumber daya alamnya berdasarkan pengetahuan dan nilai-nilai yang menjadi pedomannya. Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa upaya-upaya itu belum terjadi. Sumber daya alam masih dikuasai dan diatur sepenuhnya oleh negara. Demikian juga halnya yang terjadi dengan komuniti lokal dimana mereka kadang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan jika berhadapan dengan negara ataupun pihak-pihak lain. Tidak hanya dalam konteks programprogram pembangunan yang berkaitan dengan mereka ataupun dampak pembangunan yang terjadi pada mereka namun juga pada kerangka konseptual bagaimana sebaiknya melihat mereka. Berbicara tentang akses peran serta mereka dalam konteks pengelolaan sumber daya alam maka sesungguhnya yang terjadi adalah bagaimana mereka dapat mengelola lingkungan alamnya berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki dan dijadikan dasar atau pedoman selama ini. Dengan demikian maka didalamnya terkandung konsep partisipatif dan self governance atau kemampuan untuk mengembangkan diri secara mandiri. Yang mana akan berkaitan dengan kebijakan dan program serta implementasi program, dari mulai perencanaan hingga monitoring pelaksanaannya. Dimana semua proses tersebut dipayungi oleh kebijakan pemerintah yang mengakomodasi nilai-nilai mereka dan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat secara bersama antar berbagai pihak. Memang sangatlah tidak mudah untuk mewujudkan hal itu. Namun bukanlah tidak mungkin untumk dilaksanakan dan tercipta dikemudian hari.
19
