KOMUNIKASI POLITIK (Studi Tentang Dakwah Partai Bulan Bintang)

KOMUNIKASI POLITIK (Studi Tentang Dakwah Partai Bulan Bintang) Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S.Sos.I)

Oleh : ERDIANSYAH 102051025449

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H/ 2008 M

KOMUNIKASI POLITIK ( Studi Tentang Dakwah Partai Bulan Bintang)

Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S.Sos.I)

Oleh : ERDIANSYAH 102051025449

Pembimbing,

Dr. Murodi, MA NIP: 150 254 102

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H/ 2008 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi berjudul KOMUNIKASI POLITIK (STUDI TENTANG DAKWAH PARTAI BULAN BINTANG) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 5 September 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) program Strata 1(S1) pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jakarta, 5 September 2008 Sidang Munaqasyah Ketua merangkap Anggota, Sekretaris Merangkap Anggota,

Drs. Study Rizal LK, M.A. NIP: 150262876

Umi Musyarafah, M.A. NIP: 150281980 Anggota,

Penguju I

Penguji II

Dra. Hj. Roudhonah, M.A. NIP: 150232920

Dra. Armawati Arbi, M.Si. NIP: 150246288 Pembimbing,

Dr. Murodi, M.A. NIP: 150254102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 25 Agustus 2008

Erdiansyah

OUT LINE SEMENTARA

BAB I

: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Pembatasan dan Perumusan Masalah C. Tujuan dan Manfaat Penelitian D. Metode Penelitian E. Sistematika Penulisan

BAB II

: TINJAUAN TEORITIS A. Pengertian Dakwah B. Pengertian politik C. Hubungan Politik dan Dakwah

BAB III

: GAMBARAN UMUM PARTAI BULAN BINTANG A. Latar Belakang dan Sejarah Berdiri B. Visi dan Misi Partai Bulan Bintang C. AD/ART Partai Bulan Bintang D. Struktur Organisasi E. Program-program Partai Bulan Bintang

BAB IV

: POLITIK DAKWAH PARTAI BULAN BINTANG A. Ruang Lingkup Dakwah Partai Bulan Bintang B. Konsep Dakwah Partai Bulan Bintang C. Sistem Kaderisasi Partai Bulan Bintang D. Orientasi Politik Dan Dakwah Partai Bulan Bintang

BAB V

: PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

ABSTRAK Erdiansyah Komunikasi Politik (Studi Tentang Dakwah Partai Bulan Bintang) Era Reformasi yang berjalan saat ini memberikan berbagai indikasi yang baik terhadap dakwah Islam, terutama partai berideologi Islam. Partai Bulan Bintang merupakan partai berasas Islam yang berperan sebagai oposisi dalam menegakkan amar ma’ruf dan nahi munkar. Dakwah dan politik tidak bisa dipisahkan karena memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa masyarakat ke arah yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pada prinsipnya, tujuan yang baik seharusnya dicapai dengan cara yang baik pula. Karena itu politik bagi Partai Bulan Bintang adalah alat untuk mengembangkan dakwah Islam, namun tujuan politik untuk mencapai kekuasaan hanya bersifat sementara, karena tujuan utama perjuangan partai dan umat Islam adalah menjaga dan menegakkan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, sedangkan pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pesan dakwah dan tujuan dakwah dan politik Partai Bulan Bintang. Islam bagi Partai Bulan Bintang adalah pedoman hidup yang sempurna dan menyeluruh, sehingga prinsip ini menjadi landasan perkataan, sikap, prilaku, pikiran, serta aktivitas politik partai. Tegaknya syariat islam merupakan tujuan utama didirikannya partai ini, karena itu politik untuk mencapai kekuasaan merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Dakwah menurut pandangan partai adalah membangun bangsa dengan cara menegakkan keadilan, melenyapkan kezaliman, menghormati hak asasi manusia, serta memelihara alam semesta dan mengolahnya dengan baik dan benar.

DAFTAR ISI

ABSTRAK……………………………………………………………………..i KATA PENGANTAR…………………………………………………..…….ii DAFTAR ISI……………………………………………………………..…....v BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah.………………………..…….….1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah...…………..………6 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian...……………….…...……7 D. Metodologi Penelitian…..……………...…..………….….8 E. Tinjauan Pustaka……...…………………………………10 F. Sistematika Penulisan……..……………………...……..13

BAB II

TINJAUAN TEORITIS A. Dakwah……...……………………..……………………14 1. Pengertian Dakwah……...………………….......…….14 2. Unsur-unsur Dakwah……………………....................16 B. Politik……………………………………………………23 C. Komunikasi Politik Menurut Pandangan Islam................24 D. Hubungan Dakwah dan Politik….………………………26

BAB III

PROFILE PARTAI BULAN BINTANG A. Latar Belakang dan Sejarah Berdiri……..........................33 B. Visi dan Misi …………………..……...………………...38 C. AD/ART………...…………….……………………...….38 D. Program-program Partai…………..….………..…….…..39

BAB IV

KOMUNIKASI DAKWAH PARTAI BULAN BINTANG A. Komunikator Dakwah Partai Bulan Bintang……..……..47 B. Pesan Dakwah Partai Bulan Bintang…………..………..50 C. Saluran Dakwah Partai Bulan Bintang……...……….….55 D. Sasaran Dakwah dan Politik Partai Bulan Bintang….…..59 E. Tujuan dakwah dan Politik Partai Bulan Bintang.......…..60 F. Karakteristik Partai Bulan Bintang……………………...69

BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan………………………...………..…………..71 B. Saran-saran……...……………………...…………..…...72

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Tahun 1998 merupakan era baru yang berindikasi positif bagi proses perubahan

sosial

politik,

terutama

dikalangan

Islam

yang

merasa

dimarginalkan oleh rezim Orde Baru. Kehadiran era baru ini menurut kalangan Islam merupakan sesuatu yang baik dan harus direspon dengan membangun berbagai kemungkinan bagi terselenggaranya kepentingankepentingan umat Islam. Dalam kaitan ini, lahirnya era reformasi memberikan berbagai indikasi yang konstruktif bagi penguatan gerakan dakwah Islam, terutama dakwah melalui media politik dengan berjuang pada struktur politik negara agar proses penyelenggaraan negara dapat memcerminkan nilai-nilai profetik Islam.1 Runtuhnya rezim Orde Baru memberikan peluang bagi umat Islam untuk mendirikan partai politik yang berasas Islam dan memiliki komitmen terhadap dakwah Islam,2 di antaranya Partai Bulan Bintang (PBB) yang memberikan perhatian pada usaha pembinaan umat dengan menyalurkan aspirasi politiknya dalam lembaga resmi kenegaraan. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memadukan kerja politik dan dakwah. Partai-partai lain yang mengembangkan kegiatan serupa seperti Partai Kebangkitan Umat (PKU), 1

Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 182 2 Asas Islam bagi Partai Bulan Bulan berarti perpedoman seutuhnya pada ajaran Islam, sebuah panduan hidup yang pokok-pokok ajarannya meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Karena itu seluruh aspek perjuangan dengan sikap, ucapan, dan prilaku segenap fungsionaris dan kader partai harus berlandaskan dan berpedoman pada Islam yang prinsip-prinsipnya cukup jelas, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadits. Lihat Tafsir Asas Partai Bulan Bintang.

Partai Umat Islam (PUI), Partai Bintang Reformasi, Partai Nahdatul Umat, PPP dan partai-partai Islam lainnya.3 Aktivitas dakwah di tanah air sebagai lembaga telah menjelma dalam bentuknya yang modern pada awal abad ke-20. Formasinya sebagai gerakan dakwah mempunyai arti aktivitas bersama untuk penyebarluasan ajaranajarannya

di tengah kehidupan masyarakat

sehari-hari.

Menguatnya

pendekatan kelembagaan dalam dakwah termenifestasikan dalam bentukbentuk gerakan organisasi kemasjidan, lembaga pendidikan teristimewa pesantren, badan-badan sosial politik, organisasi kemasyarakatan (ormas), majelis taklim dan lain-lain yang keseluruhannya bernilai sosial, budaya, politik dan ekonomi.4 Dalam etika Islam, politik harus bertujuan untuk amar mar’uf dan nahi munkar, mengingatkan yang salah dan mendorong sebanyak mungkin kreatifitas masyarakat dalam berlomba-lomba meraih nilai kebajikan. Karena itu, produk politik Islam tidak mungkin menjadi sektarian atau untuk kepentingan umat Islam saja, melainkan meratakan keadilan dan rahmat bagi orang banyak (rahmatan lil-‘alamin).5 Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

َِ َ‫َْن‬#ََْ‫وََُْْ ُِْ ْ أُ ٌ َُْنَ إَِ اَِْْ وََْ ُُونَ "ِ!ْ َُْوفِ و‬ َُِْ ْ‫ا‬ ُ ُ‫َ ه‬$ِ%َ‫وَأُو‬ ‫ن‬ َ ُ'ِ(ْ)ُ ْ‫ا‬.

3

Ibid, h. 362 A.M. Fatwa, Demokrasi Teistis, Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 79-80 5 Ibid, h. 258 4

Artinya:” Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. Untuk melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar, dakwah memerlukan media, baik lisan, tulisan bahkan politik karena melalui media ini dakwah akan dapat disebarkan secara luas, selain dapat menterjemahkan prilaku kehidupan masyarakat, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Endang Saifuddin Anshari bahwa dengan cara-cara ini islam dapat diterjemahkan secara lebih leluasa termasuk soal politik.6 Seperti diketahui, politik merupakan salah satu kegiatan penting, karena suatu masyarakat hanya bisa hidup secara teratur kalau ia hidup dan tinggal dalam sebuah Negara dan segala perangkat kekuasaannya. Sedemikian pentingnya peranan politik dalam masyarakat modern, sehingga banyak orang berpendapat bahwa politik (dalam arti luas) adalah panglima, artinya politik sangat menentukan corak sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.7 Pemikiran

M.

Natsir

di

masa

muda

memperlihatkan

corak

mempertahankan Islam dari berbagai serangan yang menyudutkannya. Tampaknya, M. Natsir mengambil bagian dalam aktifitas politik dalam rangka membela Islam dari upaya-upaya orang yang hendak memojokkannya. Dengan gerakan politik ini, M. Natsir ingin melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar demi tegaknya Islam.

6

Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), Cet. Ke-4, h. 178 7 Abdul Munir Mulkhan, Ideologisasi Gerakan Dakwah Episode Kehidupan M. Natsir dan Azhar Bashir, (Yogyakarta: Sipress, 1996), Cet. Ke-1, h. 192

M. Natsir menggunakan istilah modernisasi politik Islam

yang

mengandung arti sebagai sikap dan pandangan yang berusaha untuk menerapkan ajaran dan nilai-nilai kerohaniaan, sosial, dan politik Islam yang terkandung didalam Quran dan Sunnah Nabi dan menyesuaikannya dengan perkembangan-perkembangan mutakhir dalam sejarah peradaban umat manusia. Dalam term politik seperti ini, maka M. Natsir mewajibakan setiap umat Islam untuk berpolitik sebagai sarana dakwah Islam. Katanya, sebagai seorang muslim, kita tidak dapat melepaskan diri dari politik. Sebagai orang politik, kita tidak dapat melepaskan diri dari ideologi kita, yakni ideologi Islam. Bagi kita, menegakkan Islam itu tidak dapat dilepaskan dari menegakkan

masyarakat,

menegakkan

Negara,

dan

menegakkan

kemerdekaan. Menurut Harun Nasution, hubungan kekuasaan dan dakwah cukup jelas. Pada periode Mekah, Muhammad SAW sulit mengembangkan dakwah, karena di Mekah terdapat kekuasaan kaum Quraisy yang kuat menentangnya. Di Madinah, kekuasaan seperti itu tidak ada, bahkan kemudian tampak kekuasaan di Madinah dipegang oleh Muhammad SAW. Dengan kekuasaan yang ada ditangannya, ia lebih mudah menyebarluaskan ajaran Islam.8 Keberadaan kelompok politik Islam dalam perpolitikan Indonesia merupakan kelanjutan dari adanya dikotomi santri-abangan dikalangan umat Islam, disamping juga berkembang dari adanya kemajemukan dikalangan kelompok Islam itu sendiri. Adalah suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa kelompok politik Islam bukanlah merupakan satu kelompok 8

Thohir Luth, M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005) h. 85-89

kepentingan tunggal. Hal ini ditandai oleh banyaknya partai-partai di kalangan kelompok Islam, baik yang mendasarkan diri pada ideologi dan simbol keislaman maupun yang berbasis dukungan umat Islam. Pada era reformasi dewasa ini terdapat banyak partai Islam atau partai yang berbasis dukungan umat Islam. Fenomena tersebut merupakan refleksi kemajemukan umat Islam dan keberagaman kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partai-partai tersebut merupakan buah euphoria politik yang tak terelakkan dari proses reformasi. Proses reformasi yang terjadi memang memberikan angin segar kebebasan bagi warga Negara untuk berserikat dan berkelompok yang selama 30 tahun lebih terkungkung oleh kekuasaan absolut sentralistik.9 Partai Bulan Bintang yang lahir dengan seiring gerakan reformasi dalam sektor kehidupan, khususnya reformasi politik kembali menghidupkan dan menggunakan ideologi Islam sebagai ideologi partai mereka atau dengan kata lain Islam dijadikan sebagai asas gerakan partai yang dianut. Kendati pendirian partai politik merupakan sebagian dari komitmen umat dalam bidang politik, namun pada kenyataannya dapat menjadi sebuah alternatif sarana bagi langkah-langkah perjuangan politik bagi kaum muslimin. Langkah-langkah ini merupakan bagian integral dari tugas dakwah yang diemban oleh umat Islam. Karenanya pemberian kesempatan bagi munculnya sebuah partai Islam yang merupakan aspirasi umat untuk mewujudkan citacita politik yang tidak pernah padam mengingat luasnya dakwah. Karena itu pemberian wadah secara legal formal merupakan bagian dari pemungsian efektif peran pemberdayaan umat baik secara psikologis, sosiologis, ekonomis

9

Deliar Noer, Mengapa Partai Islam Kalah?, (Jakarta: Alvabet, 1999), h. 30

maupun politik dalam satu sisi dan sisi lain dapat menghindari terjadinya ekstriminitas akibat penekanan terhadap peran politik umat.10 Atas dasar pemikiran tersebut diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul : “Komunikasi Politik (Studi Tentang Dakwah Partai Bulan Bintang)”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan masalah Supaya dalam penulisan ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis memberikan batasan pada komunikator, pesan, saluran, sasaran, dan tujuan dakwah dan politik Partai Bulan Bintang pada pimpinan pusat yang merupakan partai berasas Islam. 2. Perumusan masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diutarakan di atas, untuk memudahkan pembahasan penelitian ini serta tidak menyimpang dari judul yang diangkat, maka penulis merumuskan masalah yaitu: Bagaimana komunikasi politik Partai Bulan Bintang mengenai unsur-unsur dakwah? a. Komunikator dakwah b. Pesan dakwah c. Saluran dakwah d. Sasaran dakwah e. Tujuan dakwah

10

Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1985), h. 9-10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah dibatasi di atas, namun di samping itu secara khusus dikemukakan bahwa penelitian bertujuan untuk mengetahui komunikasi politik Partai Bulan Bintang dilihat dari unsur komunikator dakwah, pesan dakwah, saluran dakwah, sasaran dakwah, serta tujuan dakwah. 2. Manfaat penelitian a. Manfaat akademis Manfaat akademis dari penelitian ini adalah: 1. Untuk menambah dan memperkaya bahan kajian dan pustaka bagi para pembaca atau pemerhati studi tentang komunikasi politik, terutama bagi para aktivis dakwah dan politik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Penelitian ini merupakan sumber referensi dan sarana pemikiran bagi kalangan akademisi dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan berguna sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain. b. Manfaat praktis Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai oleh penulis adalah: 1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan dakwah melalui media politik bagi Partai Bulan Bintang.

2. Memberikan informasi kepada berbagai pihak terutama Partai Politik Islam yang peduli terhadap masalah dakwah. 3. Sebagai rekomendasi untuk pemerintah dan seluruh praktisi politik Islam agar bisa menjadi pertimbangan dalam politik demi tegaknya dakwah Islam di Negara ini.

D. Metodologi Penelitian 1. Metode penelitian Dalam penelitian penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang konsep komunikasi politik Partai Bulan Bintang. 2. Lokasi dan waktu penelitian Lokasi penelitian skripsi ini adalah DPP Partai Bulan Bintang yang beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu, No. 1 B Jakarta Selatan. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2008 sampai dengan Agustus 2008. 3. Subyek dan obyek penelitian Subyek dalam penelitian ini adalah pengurus, pejabat atau pempinan pusat Partai Bulan Bintang. Sedangkan obyek penelitian ini adalah konsep komunikasi politik tentang dakwah Partai Bulan Bintang. 4. Tahapan penelitian 1). Metode pengumpulan data

a. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan pengurus pusat Partai Bulan Bintang. b. Observasi, yaitu penulis mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap tempat yang akan diteliti, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang. c. Dokumentasi, yaitu mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. 2). Sumber data a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh DPP Partai Bulan Bintang, seperti AD/ART PBB, dan dari interview atau wawancara serta dokumen partai lainnya. b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari tulisan berupa artikel, buletin, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain. 5. Teknik analisa data Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan cara melaporkan data dengan menerangkan, memberikan gambaran, dan mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan data yang terkumpul secara apa adanya dan kemudian menyimpulkannya. 7. Pedoman penulisan Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi)” terbitan CEQDA (Center for Quality Development and Assurance) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007.

E. Tinjauan Pustaka Menurut Yusril Ihza Mahendra, politik adalah bagian dari dakwah untuk mengajak manusia ke arah kebajikan dan menolak kemungkaran karena pada prinsipnya ini tidak merugikan pihak manapun. Partai Bulan Bintang memperjuangkan ajaran Islam yang universal, tujuannya adalah agar dapat menjiwai dan mendorong bangsa dan Negara Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi keberadaan pemeluk-pemeluk agama lainnya, sesuai dengan jaminan ajaran Islam tentang kemerdekaan memeluk agama dan menjalankannya, yang semuanya adalah sejalan dengan ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang dasar 1945.11 Partai Bulan Bintang berusaha menjadi partai Islam yang memberikan inspirasi dan petunjuk-petunjuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa Indonesia. Partai Bulan Bintang jelas berasas Islam, dengan visi terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang islami. Visi besar ini kemudian dielaborasi kedalam tujuan misi, yaitu membangun Indonesia yang maju, mandiri, cerdas, berkepribadian tinggi, berkeadilan, berdemokrasi, dan turut mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.12 Oleh karena itu partai ini ingin memposisikan diri sebagai partai politik Islam terdepan yang menegakkan syariat Islam di Indonesia. Esensi dakwah dan politik menurut Imam Khomeini adalah menyeru segenap umat manusia untuk dapat melaksanakan syariat Islam di dalam semua bidang kehidupan, yang mana semua ini dilaksanakan demi terwujudnya suatu cita-cita luhur yaitu tegaknya tatanan masyarakat islami 11 12

http://yusril.ihzamahendra.com/2008/07/10/hanya-ada-satu-kata-maju/ Litbang Kompas, Partai-Partai Politik Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2004), h. 56

yang bersendikan nilai tauhid. Urgensi politik bagi dakwah yaitu terciptanya situasi konstruktif bagi perkembangan dakwah Islam, umat Islam bebas melaksanakan dakwah dan mengamalkan tanpa ada larangan dan gagasan. Adapun urgensi dakwah bagi politik yaitu diterapkannya syariat Islam sebagai hukum Negara yang mengatur kehidupan masyarakat dalam aspek ibadah, muamalah, jinayat, dan sebagainya.13 Selanjutnya ada beberapa karya yang memiliki judul hampir sama dengan apa diteliti oleh penulis. Karena itu penulis perlu memberikan penjelasan dan pertimbangan selanjutnya agar tidak terkesan menduplikat hasil karya orang lain. Skripsi pertama ditulis oleh Ramin dengan judul “Dimensi Dakwah Dalam Politik (Studi Atas Partai Bintang Reformasi), mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam tahun 2001. Skripsi ini membahas konsepsi dakwah Partai Bintang Reformasi sebagai partai politik Islam dalam setiap kegiatannya. Skripsi kedua yang ditulis oleh Harianto Arbi dengan judul “Gerakan Politik Partai Bulan Bintang Dalam Dinamika Demokrasi Indonesia”, mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Filsafat jurusan Pemikiran Politik Islam tahun 2006. Judul tersebut memang sama subyeknya, namun obyeknya berbeda dengan yang diteliti oleh penulis yaitu kajian tentang politik dakwah Partai Bulan Bintang. Karya Meyrita Susanti yang berjudul “Dakwah dan Politik (Studi atas Program Kerja Bidang Dakwah DPW Partai Bulan Bintang Propinsi Banten)”, mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam tahun 2007. skripsi ini 13

Fitri Yanti, “Imam Khomeini: Studi Tentang Pemikiran Politik Dan Aktivitas Dakwah,” (Tesis S2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002), h. 132-134

memberikan pembahasan lebih kepada program kerja bidang dakwah yang telah dilakukan oleh DPW Partai Bulan Bintang propinsi Banten. Selanjutnya tesis yang ditulis oleh Arsyad pada tahun 2007 tentang: “Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Melalui Kaderisasi”, mahasiswa S2 konsentrasi Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tesis ini menjelaskan kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan kualitas kader dan percepatan pertumbuhan kader serta anggota baru. Kaderisasi merupakan prinsip gerakan amal partai dakwah PKS yang mengunakan istilah kadersasi sepanjang hidup. Penelitian ini menekankan pada kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dakwah partai. Dari beberapa karya diatas, penulis melihat perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji, meskipun ada persamaan yang mendekati dengan karya Meyrita Susanti, namun obyek penulis lebih terfokus kepada dakwah Partai Bulan Bintang yang dilakukan oleh pengurus pusat serta memiliki subyek yang berbeda dengan penulis yang akan teliti. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti Komunikasi Dakwah Partai Bulan Bintang.

F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan sripsi ini disusun dalam lima bab, secara sistematis penulisannya sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang masalah,

pembatasan dan

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II

: TINJAUAN TEORITIS Bab yang membahas ruang lingkup dakwah dan politik yang meliputi pengertian dakwah dan politik, hubungan dakwah dan politik, serta komunikasi politik menurut pandangan Islam.

BAB III

: PROFILE PARTAI BULAN BINTANG Bab ini meliputi latar belakang dan sejarah berdiri, visi dan misi, AD/ART Partai Bulan Bintang, serta program partai.

BAB IV

: KOMUNIKASI DAKWAH PARTAI BULAN BINTANG Bab yang mambahas komunikator dakwah Partai Bulan Bintang, pesan dakwah, saluran dakwah, sasaran dakwah, tujuan dakwah, serta karakteristik Partai Bulan Bintang.

BAB V

: PENUTUP Bab ini memberikan kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Dakwah 1.

Pengertian Dakwah Secara semantik perkataan dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da’a,

yad’u ( -!‫ ) د‬yang artinya mengajak, mengundang atau memanggil. Kemudian menjadi kata da’watan (‫ )دة‬yang artinya panggilan, undangan atau ajakan. Istilah lain yang identik dengan kata dakwah adalah; ballagho, yuballighu (+(,-+("

) yang artinya menyampaikan. Kata itu kemudian menjadi

kata tablighun ( ) yang artinya penyampaian sesuatu pesan. Karena itu dakwah juga sering disebut tabligh yang maksudnya sebagai suatu kegiatan penyampain pesan atau ajaran agama Islam. Dengan demikian, secara etimologis (bahasa), pengertian dakwah dan tabligh itu merupakan suatu proses penyampaian (tabligh) pesan-pesan tertentu yang berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut.14 Makna lain kata dakwah secara bahasa adalah:15 a. An-Nida artinya memanggil; da’a fulan ila fulanah, artinya sifulan mengundang sifulanah. b. Menyeru; ad-du’a ila syai’i, artinya menyeru dan mendorong pada sesuatu. c. Ad-Da’wat ila qadhiyat, artinya menegaskannya atau membelanya, baik terhadap yang hak ataupun yang batil, yang positif maupun yang negatif. d. Suatu usaha berupa perkataan atau perbuatan untuk menarik manusia ke suatu aliran atau agama tertentu. 14

Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1986), cet ke-3,

h.31 15

Jum’ah Amin Abdul Aziz, Fiqih Dakwah, (Solo: Era Intermedia, 2005) h. 24-25

e. Memohon dan meminta, ini yang disebut dengan istilah berdoa. Dakwah pada hakikatnya adalah segala aktivitas yang mengajak orang untuk berubah dari satu situasi yang mengandung nilai kehidupan yang bukan Islami kepada nilai kehidupan yang Islami. Aktivitas tersebut dilakukan 14 dengan mengajak, mendorong, menyeru, tanpa tekanan, paksaan dan provokasi, dan bukan pula dengan bujukan dan rayuan pemberian sembako. Maju mundurnya umat Islam bergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukan, karena itu dakwah menempati posisi yang tinggi dan mulia dalam kemajuan agama Islam.16 Abd Rasyad Saleh mengatakan bahwa dakwah merupakan: “Usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, yang meliputi amar ma’ruf dan nahi munkar, dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan”.17 Selanjutnya dakwah juga dipandang sebagai proses penyampaian ajaran agama Islam kepada umat manusia. Sebagai suatu proses, dakwah tidak hanya merupakan usaha penyampaian saja, tetapi merupakan usaha untuk mengubah pola pikir atau pola kehidupan manusia sebagai sasaran dakwah ke arah kualitas kehidupan yang lebih baik. Gerakan dakwah dituntut mampu memberikan paradigma-paradigma baru yang mampu mentransfer pesanpesan ajaran Islam kepada masyarakat.18 Sehingga dakwah diharapkan mampu memberikan output (hasil) terhadap lingkungan, dalam arti memberi dasar

16 17 18

h. 8

M. Munir, Metode Dakwah, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 5 Abd. Rosyad Shaleh, Manajemen Dakwah, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1977) h. 8 Samsul Munir Amin, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam, (Jakarta: Amzah, 2008),

filosofi, arah, dorongan, dan pedoman perubahan masyarakat sampai terbentuknya realitas sosial baru. Dari definisi dakwah tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dakwah merupakan usaha atau proses yang diselenggarakan secara sadar atau terencana, usaha yang dilakukan adalah mengajak manusia kejalan Allah, memperbaiki situasi yang lebih baik. Usaha tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu , yakni hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Makna dakwah juga di pandang sebagai salah satu keharusan bagi setiap muslim untuk mengajak umat Islam ke jalan yang sesuai dengan Islam, serta menyebarluaskan Islam secara terus menerus kepada seluruh umat manusia di dunia ini sesuai dengan batas kemampuan kita. Individu merupakan ruang lingkup dakwah paling kecil untuk dilakukan oleh setiap orang, sehingga akan tercapai peradaban yang Islami.

2. Unsur-Unsur Dakwah Unsur-unsur dakwah harus ada dalam proses dakwah, jika dari salah satu dari unsur-unsur dakwah tersebut tidak terpenuhi maka akan mengalami hambatan bahkan kegagalan. Adapun unsur-unsur itu antara lain: da’i, mad’u, materi, media, metode, dan tujuan dakwah. Selanjutnya akan dikelompokkan menjadi tiga kelompok karena satu sama lain saling berhubungan. a. Subyek dan obyek dakwah Subyek dakwah disebut dengan da’i, juru penerang agama, muballigh, dan lain-lain. Da’i adalah orang yang menyeru, memanggil, mengundang, atau

mengajak. Sedangkan obyek yaitu orang yang diseru, dipanggil atau diundang.19 Seorang da’i harus memiliki sikap yang dihargai oleh mad’u, seperti kepandaian, pengetahuan tentang agama Islam, kewibawaan, kharisma, serta kejujuran. Jika kondisi sosial seorang da’i terpuruk di mata mad’u, maka kemungkinan besar dakwahnya sulit diterima, sehingga kecil sekali kemungkinan mad’u dapat merubah sikapnya sebagaimana yang dikehendaki oleh da’i tersebut.20 Mad’u yang kita sebut juga sebagai sasaran dakwah, dilihat dari aspek kehidupan terbagi menjadi:21 1. Sasaran kelompok masyarakat dilihat dari segi sosiologis berupa masyarakat terasing, pedesaan, kota besar dan kecil, serta masyarakat di daerah marginal dan kota besar. 2. Sasaran kelompok masyarakat dilihat dari segi struktur kelembagaan berupa masyarakat, pemerintah dan keluarga. 3. Sasaran kelompok masyarakat dilihat dari sosial kultural berupa golongan priyai, abangan dan santri. Klasifikasi ini terutama terdapat dalam masyarakat di Jawa. 4. Sasaran golongan masyarakat dilihat dari segi tingkat usia berupa golongan anak-anak, remaja, dan orang tua. 5. Sasaran golongan masyarakat dilihat dari segi tingkat hidup sosial ekonomi berupa golongan kaya, menengah dan miskin. 5. Sasaran golongan masyarak dilihat dari segi okupasional (profesi dan pekerjaan) berupa golongan petani, pedagang, seniman, buruh, pegawai negeri, dan sebagainya.

19

Hasanuddin, Rhetorika Dakwah Dan Publisistik Dalam Kepemimpinan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h.33 20 Rafiudin dan Maman Abdul Jalil, Prinsip dan Strategi Dakwah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.96 21 M. Arifin, Psikologi Dakwah, Suatu Pengantar, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 47

Bentuk dakwah yang efektif adalah dengan memberikan contoh yang baik atau disebut dengan dakwah bil hal.22 Karena sasaran akan lebih mudah dan lebih cepat menyerap nilai-nilai Islam melalui contoh-contoh yang kongkret. Artinya, pelaku dakwah harus mempunyai prilaku dan sikap pribadi yang Islami sesuai dengan pesan kebajikan yang disampaikannya.23 b. Media dan materi dakwah Media adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat atau perantara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan materi adalah isi pesan yang disampaikan kepada mad’u untuk mengajak kejalan kebenaran.24 Ada beberapa jenis media komunikasi yang dapat digunakan sebagai media dakwah, yaitu:25 1. Media visual, yaitu alat komunikasi yang dapat digunakan dengan memanfaatkan indera penglihatan dalam menagkap datanya. Media visual meliputi film slide, overhead proyector, gambar peta dan komputer. 2. Media auditif, yaitu alat komunikasi yang berbentuk hasil teknologi canggih dalam bentuk hardware, media auditif dapat ditangkap melalui indra pendengaran. Alat-alat ini meliputi radio, tape corder, dan telepon. 3. Media auditif visual, yaitu perangkat komunikasi yang dapat ditangkap baik melalui indera pendengaran maupun indera penglihatan. Yang termasuk media ini adalah movie film, dan televisi video. Materi dakwah pada dasarnya bersumber dari dua sumber, yaitu pertama, Al-Quran dan Al-Hadits, yang merupakan sumber utama ajaran-ajaran Islam.

22

Dakwah bil haladalah bentuk sikap, prilaku dan kegiatan-kegiatan nyata yang interaktif mendekatkan masyarakat pada kebutuhannya yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat mempengaruhi peningkatan kualitas keberagamaan. 23 Deddy Mulyana, Nuansa-Nuansa Komunikasi, Meneropong Politik Dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999), Cet Ke-1, h. 55 24 Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), h.163 25 M. Bahri Ghazali, Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Dakwah, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1997), cet ke-1, h.33

Materi dakwah tidak dapat terlepas dari dua sumber tersebut, bahkan bila tidak bersandar dari keduanya seluruh aktifitas dakwah akan sia-sia dan dilarang oleh syariat Islam. Kedua, rakyu ulama (opini ulama), pemikiran dan penelitian para ulama dapat pula dijadikan sumber materi dakwah asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadits.26 c. Metode dan tujuan dakwah Metode dakwah

ialah

ilmu

yang

mempelajari

bagaimana

cara

berkomunikasi secara langsung dan megatasi kendala-kendalanya. Sumbersumber pokok metode dakwah yang dijadikan pegangan antara lain Al-Quran, Hadits, Sirah (sejarah), Salafus Shalih dari hal sahabat, Tabi’in, dan Atbaat tabi’in.27 Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan tentang pembagian metode dakwah yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125 sebagai berikut:

َ5ِ‫ ه‬5ِ!ِ" ْ ُ#ِْ‫َ!د‬4َ‫ََ ِ و‬3َ'ْ‫َِ ا‬2َِْ ْ‫ "ِ!ْ'ِْ َِ وَا‬$ َ 0"َ‫ِ ر‬.ِ,َ/ َِ‫ادْعُ إ‬ ِ8ِ(ِ,َ/ َْ .َ7 َْ ِ" ُ َ(َْ‫َ ُهَ أ‬$"َ‫َُ إِن ر‬3ْ‫أَﺡ‬ ََِْ#ُ ْ!ِ" ُ َ(َْ‫وَهَُ أ‬ Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu denga hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” . Pertama, hikmah ialah ucapan yang jelas, lagi diiringi dengan dalil yang memperjelas bagi kebenaran serta menghilangkan bagi keraguan. Kedua, walmau’iddzah hasanah ialah melalui dalil-dalil yang zhani (meyakinkan) yang melegakan bagi orang awam.

26

Syukir, Dasarr-dasar Strategi Dakwah, h. 63-64 Said bin Ali Al-Kohtani, Dakwah Islam Dakwah Bijak, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), cet ke-1, h.9 27

Ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan yaitu percakapan dan bertukar pikiran untuk memuaskan bagi orang yang menentang.28

Pendapat M. Quraish Shihab dapat kita rinci sebagai berikut : a. Metode hikmah Metode ini sasarannya adalah orang-orang yang berpendidikan. Terhadap mereka harus dengan ucapan yang tepat, logis, diiringi dengan dalil-dalil yang sifatnya

memperjelas

bagi

kebenaran

yang

disampaikan,

sehingga

menghilangkan keraguan mereka. Jadi tidak dapat kalau dihadapkan kepada mereka cerita-cerita malin kundang, atau berupa dongeng belaka, ringkasnya segala hal-hal yang tidak masuk akal. Untuk itu sangat diharapkan bahwa ucapan di hadapan mereka itu benar-benar sesuai dengan daya pikir mereka, yakni jelas, tepat, tegas, dan ringkas (tak perlu banyak komentar). b. Metode mau’idzah hasanah Mau’idzah hasanah diartikan sebagai uangkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.29 Sasaran metode ini adalah orang-orang awam, materi yang akan disampaikan kepada mereka harus sesuai dengan daya tangkap mereka. Dihadapan mereka tidak sesuai apabila kata-kata yang mempunyai arti logis mengucapkan istilah-istilah asing. c.

Metode mujadalah

28 29

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Vol. 7, h. 384 Munir, Metode Dakwah, h. 16

Metode mujadalah merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Kita dituntut untuk menghargai pendapat mereka, berdialog tersebut harus memberikan kepuasan dan kelegaan terhadap sipenentang atau lawan dialog.30 Dapat kita pahami bahwa metode dakwah adalah cara bagaimana seorang da’i bisa menempatkan posisi ketika menyampaikan pesan-pesan dakwah sesuai dengan pendengar (mad’u) yang sedang dan akan dihadapi. Oleh karena itu, seorang da’i diharapkan terlebih dahulu mengetahui tentang latar belakang mad’u sebelum turun menyampaikan dakwah Islam. Salah satu tujuan dakwah adalah untuk memberikan pemahaman tentang kebenaran Islam kepada umat manusia, serta mau mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan. Sebenarnya dakwah bukan kegiatan mencari atau menambah pengikut , tetapi kegiatan mempertemukan fitrah manusia dengan Islam atau menyadarkan orang yang didakwahi tentang perlunya bertauhid dan berprilaku baik. Semakin banyak yang sadar (beriman dan berakhlak alkarimah) masyarakat akan semakin baik.31 Dakwah yang kita inginkan dan yang wajib bagi kaum muslimin untuk melaksanakannya adalah dakwah yang bertujuan dan berorientasi pada: 1. Membangun masyarakat Islam, sebagaimana Rasul Allah, yang memulai dakwahnya di kalangan masyarakat Jahiliah. Mereka mengajak manusia untuk memeluk agama Allah SWT, menyampaikakn wahyu-Nya kepada kaumnya dan memperingatkan 30

Al-Wisral Imam Zaidallah, Strategi Dakwah, (Jakarta:Kalam Mulia, 2002), cet ke-1, h.73-75 31 Ki Moesa A. Machfoeld, Filsafat Dakwah, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), h Xii

mereka dari syirik. 2. Dakwah dengan melakukan perbaikan pada masyarakat Islam yang terkena musibah seperti penyimpangan dan berbagai kemungkaran, serta pengabaian masyarakat tersebut terhadap segenap kewajiban. 3. Memelihara kelangsungan dakwah di kalangan masyarakat yang telah berpegang pada kebenaran melalui pengajaran secara terus-menerus, pengingatan, penyucian jiwa dan pendidikan.32 Menurut Wardi Bakhtiar, tujuan dakwah adalah:”mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta mendapat ridha Allah SWT”.33 Sedangkan menurut M. Arifin, tujuan dakwah adalah:”untuk menumbuhkan pengertian, kesadaran, perhatian, dan pengamalan ajaran agama yang dibawa oleh aparat dakwah atau penerang agama”.34 Berbeda halnya dengan pendapat Jamaluddin Kafie, yang membagi beberapa hal dari tujuan dakwah itu:35 1. Tujuan utama dari dakwah itu adalah untuk membangun akhlak seseorang, akhlak masyarakat, akhlak negara, dan akhlak manusia. 2. Tujuan hakiki dari dakwah adalah untuk mengenal Tuhan dan mempercayai-Nya sekaligus mengikuti jalan-Nya. 3. Tujuan umum untuk menyeru manusia untuk mengindahkan seruan Allah serta memenuhi panggilan-Nya di dunia dan di akhirat. 4. Tujuan khusus dari dakwah adalah menginginkan dan berusaha bagaimana membentuk suatu tatanan masyarakat Islam yang utuh. 5. Tujuan urgen adalah agar tingkah laku manusia yang berakhlak secara eksis tercermin dalam fakta hidup dan lingkungannya serta dapat mempengaruhi pikirannya. 6. Tujuan insidental adalah untuk meringankan beban manusia dengan jalan memberikan pemecahan permasalahan yang sedang berkembang atau memberikan jawaban atas berbagai persoalan hidup. 7. Tujuan final dari dakwah adalah amar ma’ruf nahi munkar. Pemahaman tentang tujuan dakwah dapat penulis pahami sebagai usaha bagaimana membentuk masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera serta

32

Aziz, Fiqih Dakwah, h. 29 Wardi Bakhtiar, Metodologi Penelitian Dakwah, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet ke-II h.37 34 Arifin, Psikologi Dakwah, h.4 35 Jamaluddin Kafie, Psikologi Dakwah, (Surabaya: Indah, 1993), h.67 33

toleransi dan saling tolong menolong dalam hal kebajikan, sehingga memperoleh tatanan masyarakat sabagai prediket umat terbaik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu perjuangan yang berkesinambungan, karena Islam tidak akan tegak kalau umatnya sendiri tidak peduli terhadap perjalanan dakwah di muka bumi ini.

B. Politik Politik berasal dari kata politic (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi (adjective of person) atau sifat perbuatan (adjective of action). Di sini politik berarti bertindak bijaksana (acting wisly), dan bijak (wise). Kata lainnya adalah politics (dengan “s”) yang berarti seni atau ilmu tentang pemerintahan (the art of goverment).36 Dalam bahasa Indonesia kata politik mempunyai beberapa pengertian yaitu :37 Ilmu atau pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Kebijakan; cara bertindak (dalam mengahadapi atau menangani masalah). Pada umumnya politik (politics) dapat dikatakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai apakah yang menjadi 36

AP. Cowie, Oxford Leaner’s Dictionary, (Oxford: Oxford University Press, 1990), h.

190 37

Moh. Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), cet ke-8, h. 694

tujuan-tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.

Pelaksanaan

tujuan-tujuan

itu

perlu

ditentukan

kebijaksanaan-

kebijaksanaan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi dari sumber-sumber dan resources yang ada.38 Untuk melaksanakan kebijasanaan-kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan (power) dan kewenangan (authority), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (coercion). Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan (statement of intent) belaka. 39 Politik akan tegak jika terjadi perselisihan atau kapan perselisihan itu mungkin akan terjadi, sehingga politik lebih dekat kepada “seni mengelola perselisihan” daripada yang lain. Mengelola atau mengadaptasi di sini bisa berarti pengelolaan terhadap perselisihan yang tengah terjadi , bisa juga berupa tindakan membuat perselisihan baru.40

C. Komunikasi Politik Menurut Pandangan Islam Komunikasi politik bukan hanya sekedar proses penyampaian suatu pesan mengenai politik oleh seseorang kepada orang lain. Bukan pula 38

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 8 39 Ibid, h. 8 40 Muhammad Abid Al-Jabiri, Agama, Negara Dan Penerapan Syariah, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), cet ke-I, h. 113

merupakan pengertian komunikasi plus ditambah pengertian politik. Menurut Lord Winldesham, komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikasi berprilaku tertentu. Suatu pesan politik dapat dikonstruksikan untuk disampaikan kepada komunikan dengan tujuan mempengaruhi, maka disitu harus terdapat keputusan politik yang dirumuskan berdasarkan berbagai pertimbangan. 41 Komunikasi menurut teori atau perspektif islam hampir tidak buku ilmu komunikasi atau ilmu sosial yang membahasnya. Kalaupun ada hanya disinggung sepintas dan hanya satu atau dua aspek saja. Perspektif komunikasi islam adalah bagian perspektif komunikasi manusia (human communication) pada umumnya. Teori komunikasi islam dapat digolongkan dalam kelompok teori komunikasi teokrasi seperti halnya komunikasi religius lainnya. Secara umum semua macam komunikasi manusia memiliki ciri-ciri yang sama atau serupa. Misalnya proses, model, dan pengaruh pesannya. Hal yang membedakan komunikasi islam dengan teori komunikasi umum adalah terutama latar belakang filosofinya yaitu Al-Quran dan Al-Hadits serta aspek etika yang juga didasarkan pada landasan filosofi tersebut.42 Jika perspektif komunikasi islam harus dikaitkan dengan ajaran agama islam, maka salah satu sifat khas komunikasi islam tentulah faktor etika tersebut. Karena itu, komkunikasi islam memang memiliki perbedaan dengan yang non- islam, tetapi perbedaan itu lebih pada isi pesan komunikasi yang harus terikat pada perintah agama, dengan sendirinya pula unsur isi pesan 41

Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 158 42 A. Muis, Komunikasi Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 34

mengikat unsur komunikator. Artinya, komunikator harus menjunjung tinggi etika dalam menyampaikan pesan-pesan politik terhadap khalayak atau publik.43 Komunikasi politik menurut pandangan islam berkaitan erat dengan etika, namun etika dan politik adalah dua dunia yang berbeda dan karena itu tidak mudah menyatukan keduanya. Politik berada pada dunia kekuasaan, sedangkan etika berada pada dunia moralitas. Politik sebagai alat mengejar kekuasaan sering perlu menggunakan komunikasi yang “keras” untuk mempengaruhi opini atau sikap masyarakat. Keras tidak selalu berarti kekerasan fisik, bisa juga berupa ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah yang bersifat agitatif.44

D. Hubungan Dakwah dan Politik Tahun-tahun terakhir ini semakin banyak orang menyadari bahwa politik merupakan hal yang melekat pada lingkungan hidup manusia. Politik hadir di mana-mana, di sekitar kita. Sadar atau tidak, mau atau tidak, politik ikut mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Hal itu berlangsung sejak kelahiran sampai dengan kematian, tidak peduli apakah kita ikut mempengaruhi proses politik atau tidak? Karena politik mempengaruhi kehidupan semua orang maka Aristoteles pernah mengatakan, politik merupakan master of science.45 Maksudnya bahwa politik dalam keberadaan manusia merupakan dimensi terpenting, sebab ia mempengaruhi lingkungan lain dalam kehidupan manusia. Di sini politik 43

Muis, Komunikasi Islam, h. 72 Muis, Komunikasi Islam, h. 117 45 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992) h.1

44

berarti mengatur apa yang seyogyanya kita lakukan dan apa yang tidak dilakukan. Dalam melaksanakan tugas dakwah diperlukan suatu strategi untuk mencapai tujuan dakwah agar dapat tercapai dengan baik dan mudah diterima oleh sasaran dakwah. Strategi untuk mencapai dakwah tersebut, demikian pula untuk mencapai kekuasaan dalam melaksanakan tugas dakwah, sering dikaitkan dengan politik karena antara dakwah dan politik mempunyai korelasi dan hubungan yang cukup erat.46 Islam merupakan sumber motivasi masyarakat, karena itu Islam berperan penting

dalam

menumbuhkan

sikap

dan

prilaku

sosial

politik.

Implementasinya diatur dalam syariah, sebagai katalog lengkap dari perintah dan larangan Allah, pembimbing manusia dan pengatur lalu lintas aspek-aspek kehidupan manusia yang kompleks. Islam dan politik mempunyai titik singgung erat bila keduanya dipahami sebagai sarana untuk menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh, tidak hanya dijadikan alat untuk mencapai kepercayaan dan pengaruh dari masyarakat semata. Politik juga tidak dipahami sekedar sarana menduduki posisi dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan.47 Politik yang hanya dipahami sebagai perjuangan mencapai kekuasaan akan mengaburkan maknanya secara luas dan menutup konstribusi Islam terhadap masyarakat secara umum. Sering dilupakan bahwa Islam dapat menjadi sumber inspirasi kultural dan politik. Pemahaman terhadap term politik secara luas, akan memperjelas korelasinya dengan Islam. 46 47

Arifin, Rekonstruksi Pemikiran , h. 135 Ibid, h. 136

Hubungan fungsional antara politik dan dakwah sering tidak dimengerti dengan baik oleh sementara kaum muslimin, sehingga banyak yang menganggap bahwa kegiatan politik berdiri sendiri, terpisah sama sekali dari kegiatan dakwah. Bahkan dalam masyarakat kita ada kesan kurang positif terhadap kegiatan politik, seolah-olah politik selalu mengandung kecurangan, kotor, licik, hipokrit, ambisi, pengkhianatan, penipuan dan berbagai konotasi buruk lainnya.48 Pandangan tentang politik itu kotor merupakan paham sekularisme, yaitu pemahaman yang memisahkan agama atau moral agama dan politik. Agama dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan di masjid, majlis taklim, dan lain sebaginya, agama tidak boleh ada di arena politik. Politik adalah bidang kehidupan sekuler, sementara agama adalah urusan manusia sama tuhan. Politik merupakan permainan yang hanya urusan duniawi, tidak ada kaitannya dengan agama.49 Anggapan ini tentu sangat berbahaya dan merugikan, terutama jika ditinjau dari kacamata dakwah, sebab kegiatan dakwah sendiri dalam Islam sesungguhnya meliputi semua dimensi kehidupan manusia, karena amar ma’ruf dan nahi munkar juga meliputi segala bidang kehidupan. Dengan demikian, kegiatan budaya, politik, ekonomi, sosial dan lain-lain dapat dijadikan sebagai kegiatan dakwah. Dari pemahaman seperti itu mudah kita mengerti bahwa politik pada hakikatnya merupakan bagian dari dakwah.50

48

M. Amin Rais, Cakrawala Islam, antara Cita dan Fakta, (Bandung: Mizan, 1991), cet ke-3, h. 23 49 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 30 50 Rais, Cakrawala Islam, h.25

Politik selalu berkaitan dengan kekuasaan (power), politik terdiri dari hubungan antara superodinasi dan subordinasi, antara dominasi dan submisi, antar yang memerintah dan yang diperintah. Bagi seorang sekularis, pragmatis, suatu tindakan politik adalah baik karena dapat memberi “benefit” atau keuntungan praktis dan manfaat materil, walaupun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesaat, sedangkan bagi seorang muslim suatu tindakan politik adalah baik bila tindakan tersebut berguna bagi seluruh rakyat sesuai dengan “rahmatan lil ‘alamin”.51 Dengan demikian, dari tinjauan Islam ada dua jenis politik, yaitu politik kualitas tinggi (high politics) dan politik berkualitas rendah (low politics). Paling tidak, ada tiga ciri yang harus dimiliki politik berkualitas tinggi atau oleh mereka yang menginginkan terselenggaranya “high politics”, yakni :52 1. Setiap jabatan politik hakikatnya berupa amanah (trust) dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Kekuasaan harus dilihat sebagai nikmat yang dikaruniakan oleh Allah untuk mengayomi masyarakat, menegakkan keadilan dan memelihara orde atau sosial yang egalitarian. 2. Pertanggungjawaban (accountability), baik di hadapan masyarakat maupun dihadapan Tuhan. 3. Prinsip ukhuwah (brotherhood), yakni persaudaraan diantara sesama umat manusia. Karena itu gaya politik yang diambil adalah yang penuh dengan ukhuwah, mencari saling pengertian dan membangun kerja

51

M. Amin Rais, Hubungan antara Politik Dan Dakwah, (Bandung: Mujahid), Cet. ke-1,

h. 9 52

Rais, Hubungan antara politik dan Dakwah, h. 10-12

sama dunia seoptimal mungkin dalam menunaikan tugas-tugas kekhalifahan. High politics dengan ciri-ciri diatas sangat kondusif bagi pelaksanaan amar ma’ruf dan nahi munkar. Berbeda halnya politik kualitas rendah yang pada umumnya justru dimasuki di negara-negara terbelakang bahkan di negara muslim. Politik rendah disini lebih dikenal dengan istilah “low politics”, politik ini memiliki ciri-ciri yaitu :53 1. Kekerasan, brutalitas dan kerja sama dapat digunakan kapan saja asal tujuan yang dikejar dapat dicapai, karena itu terkenal oleh semboyan : tujuan menghalalkan segala cara. 2. Penaklukkan total atas musuh-musuh politik sebagai sumum bunun atau kebajikan puncak. Musuh tak boleh diberikan kesempatan untuk bangkit dan kalau perlu diperlakukan sebagai barang, bukan sebagai manusia. 3. Dalam menjalankan kehidupan politik, seorang penguasa harus dapat bermain seperti binatang buas, terutama seperti singa dan sekaligus anjing pemburu. Orang yang dapat berperan seperti anjing pemburu akan jadi pemain politik terbaik, tetapi ia harus tahu bagaimana bersikap seperti musang berbulu ayam. Pada umumnya manusia berpikir sangat bersahaja dan menyerah pada kebutuhan-kebutuhan mendesak sehingga seorang penguasa yang suka menipu pasti akan menemukan orang-orang yang membiarkan dirinya untuk ditipu.

53

Rais, Hubungan antara politik dan Dakwah, h. 13-15

Dengan demikian, dakwah Islam bukan hanya sekedar menyeru manusia kepada Allah SWT. Banyak hal yang tercakup di dalamnya, termasuk bagaimana cara menerapkan Islam dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sehingga dakwah dan politik sangat erat kaitannya , karena keduanya bertujuan memperoleh tatanan masyarakat baik sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku. Maka, dakwah dan politik sebenarnya dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Aktivitas politik yang juga merupakan aplikasi dari dakwah itu sendiri, karena dakwah itu merupakan bagian yang terpenting dalam kebangkitan umat, di mana keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu tercapainya aturan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.54 Islam sebenarnya meliputi semua dimensi kehidupan manusia, aktivitas budaya, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain dapat dijadikan sarana kegiatan dakwah yang bertujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. Dakwah tidak mesti hanya dilaksanakan di wilayah agama, karena dakwah merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim serta ruang lingkupnya sangat luas, sehingga dakwah akan selalu ada disetiap aktivitas kehidupan manusia. Menurut

penulis,

sebagai

seorang

manusia

sudah

semestinya

menanamkan dirinya sebagai seorang dai dengan memproklamirkan kami adalah da’i sebelum menjadi apapun. Apabila tertanam dalam diri kita pernyataan tersebut, maka apapun peran yang kita miliki, baik politisi, pendidik, birokrat atau pedagang dan lain sebagainya pada hakikatnya kita adalah da’i, yang selalu menyampaikan amar ma’ruf dan nahi munkar. 54

M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) cet ke-1, h. 5

Karena menyampaikan kebaikan adalah hak sekaligus kewajiban bagi kita semua. Ladang dakwah bukanlah milik sekelompok golongan atau gerakan dakwah tertentu, namun ladang dakwah adalah milik gerakan dakwah manapun, tentunya dengan bingkai amar ma’ruf dan nahi munkar.

BAB III PROFILE PARTAI BULAN BINTANG

A. Latar Belakang dan Sejarah Berdiri Sejak awal 1990-an, saat ICMI terbentuk, antara para eks-Masyumi di DDII dan pemerintah Orde Baru tampak saling mendekati untuk menjalin kerja sama. Saat itu, pemerintah membutuhkan dukungan umat Islam, termasuk para mantan tokoh dan aktivis Masyumi di DDII. Keikutsertaan mereka dalam pentas politik nasional ini diidentikkan dengan kebangkitan kembali Masyumi, yang biasa disebut neo-Masyumi. Angin perubahan ini benar-benar menguntungkan tokoh dan aktivis Masyumi yang bernaung di DDII. Pada 28 April 1998, bersama 15 organisasi massa lainnya, DDII ikut membidani pembentukan Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI). Sejak berdirinya, badan ini merintis upaya-upaya pendirian partai politik Islam. Namun, niat pendirian partai politik Islam ini kembali menemukan jalan buntu karena pemerintah melarangnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku saat itu.55 Dalam merespon perkembangan negara yang demikian cepat, BKUI pun menunjukkan sikap secara nyata, bukan sekedar pernyataan. Karena itu Komite Umat Islam untuk Reformasi Konstitusional yang dibentuk secara spontan oleh sejumlah ormas pemuda Islam, bertepatan pada 21 Mei 1998 di kediaman Anwar Harjono, maka diakomodasikan sebagai Satgas-nya BKUI.

55

John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern, (Bandung: Mizan, 2001) Cet. I, h. 8

BKUI diharapkan menjadi wadah seperti Majelis Islam ‘Ala Indonesia (MIAI) pada masa sebelum kemerdekaan yang sukses menggelar Kongres Umat Islam Indonesia I. Melalui BKUI diharapkan juga potensi umat Islam yang terpencar-pencar dapat lebih didayagunakan menghadapi tantangan. Ini sejalan dengan tujuannya, pertama untuk menggalang kerjasama antara organisasi atau lembaga Islam tingkat nasional, memperkuat ukhuwah dan kebersamaan. Kedua, untuk mewakili umat Islam Indonesia secara kaffah dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan dan dakwah.56 Menurut Yusril Ihza Mahendra, sejak Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) berdiri pada 28 april 1998, telah dirintis upaya-upaya pendirian partai Islam. Organisasi Masyarakat (ormas) atau organisasi dakwah yang tergabung dalam BKUI itu adalah Ikatan Cendikiawan Muslim se Indonesia (ICMI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Muhammadiyah, Persis, SI, Forum Ukhuwah Islamiyah, Persatuan Umat Islam, Perti, Al-Irsyad, Badan Kerjasama Pondok Pesantern Indonesia, FSUHTM (Forum Silaturrahmi Ulama, Habib, dan Tokoh Masyarakat), Komite Indoneia untuk Solidaritas Dunia Islam, PII, Keluarga Besar PII, Gerakan Pemuda Islam, Keluarga Besar GPI, Bakomubin, As-Syafiiyah, Pesantern Hidayatullah, Pesantern At-Taqwa, Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Mesjid se-Indonesia, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Ittihadul Muballighin, HMI, LPPI, IKMI, CIDES, Masuka, Wanita Islam, Koordinat Mantan Lembaga Dakwah Kampus, dan Forum Komunikasi Generasi Muda Islam. Meski sudah ada niat, pendirian 56

Bambang Setyo, Sejarah Kebangkitan Dan Kiprah Partai Bulan Bintang, (Jakarta: DPP PBB, 2005), h. 24

parpol yang berlandaskan islam itu pun akhirnya mentok oleh adanya larangan peraturan perundangan yang berlaku saat itu.57 Dalam prosesnya, terjadi diskusi yang panjang tentang visi, misi, dan anggota-anggota partai. Akhirnya, pada 17 Juli 1998 tercapai kesepakatan oleh semua anggota BKUI akan berdirinya partai Islam dengan nama Partai Bulan Bintang (PBB). Kemudian, pada minggu 26 Juli 1998 di halaman mesjid agung Al-Azhar, PBB secara resmi diumumkan. Teks deklarasi dibacakan oleh Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH yang juga Ketua Umum terpilih. Dalam kesempatan itu, Anwar Harjono selaku sesepuh partai menyatakan bahwa partai ini secara aspiratif mencerminkan visi keislaman, kebangsaan, dan kegenerasian, partai ini juga berwawasan politik yang demokratis. Partai Bulan Bintang didirikan dengan dilandasi niat membangun bangsa dan negara bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945, serta prinsip bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam.58 Penggunaan

Bulan

Bintang

sebagai

simbol

dimaksudkan

untuk

menggambarkan kesinambungan historis perjuangan Islam sejak berabad-abad lampau, sejak kaum muslimin tumbuh dan berkembang di masyarakat kita, diteruskan dengan berdirinya kesultanan-kesultanan Muslim, perjuangan melawan penjajah hingga mencapai kemerdekaan pada 1945, dan dilanjutkan sebagai simbol perjuangan politik umat Islam sampai sekarang ini. Partai Masyumi yang dulu diikrarkan sebagai satu-satunya wadah perjuangan politik umat Islam di Indonesia pun menggunakan simbol Bulan Bintang. 59

57

Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, 5 Partai Dalam Timbangan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), Cet. I, h. 106 58 Ibid, h. 106 59 Setyo, Sejarah Kebangkitan Dan Kiprah Partai Bulan Bintang, h. 28

Pada masa lalu sejumlah ormas Islam menjadi pendukung dan anggota istimewa partai politik Islam Masyumi. Dengan belajar dari pengalaman, maka duduknya seseorang dalam Partai Bulan Bintang bersifat perorangan dan bukan organisasi. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri kaitannya dengan organisai dakwah dan ormas yang menjadi induk masing-masing. Karena itu tidak mengherankan kalau dalam deretan penandatanganan naskah deklarasi tercatat tokoh-tokoh dangan berbagai latar belakang organisai dakwah dan ormas Islam. 60 Sambil terus melakukan konsolidasi, Partai Bulan Bintang menyampaikan resolusi pada tanggal 1 Oktober 1998 kepada Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan kepada badan Pekerja MPR, yang isinya antara lain tentang asas bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan (pencabutan asas tunggal). Begitu Sidang Istimewa MPR 1998 mencabut ketetapan tentang asas tunggal, maka pada 16 November 1998 Partai Bulan Bintang mencabut asas Pancasila dari asas partai (pasal 3 Anggaran Dasar) dan merubah pasal 3 Anggaran Dasar menjadi Partai beraqidah dan berasas Islam.61 Asas Islam bagi Partai Bulan Bintang berarti partai meyakini dengan sungguh-sungguh kebenaran Islam sebagai agama Allah SWT yang bertujuan untuk mengeluarkan umat dari zaman jahiliah (kekafiran) kepada zaman yang terang benderang (iman). Ajaran Islam merupakan sumber inspirasi, motivasi, hukum, dan pandangan hidup dalam arti sesungguhnya. Bagi warga Bulan

60 61

Ibid, h. 28-29 Ibid, h. 33

Bintang

cahaya

iman

akan memancarkan

ukhuwah

islamiyah

dan

menyuburkan silaturrahim dalam kehidupan bermasyarakat.62 Partai Bulan Bintang berusaha mengembangkan bentuk oposisi Islam dari konsep amar ma’ruf dan nahi munkar. Atas dasar ini, kebijakan umum oposisi partai adalah menentang semua yang al-munkar dan mendukung semua yang al-ma’ruf, dari pihak manapun datangnya, karena kebatilan itu tetap batil dan kebenaran itu tetap benar,

bagaimana bentuknya, pada masa dan zaman

apapun peristiwanya.63 Umat Islam sebagai komunitas terbesar bangsa memikul beban dan tanggung jawab yang besar dalam memajukan bangsa Indonesia. Karena itulah Partai Bulan Bintang bertekad untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara terhadap kekuatan mana saja yang bermaksud merusak dan menghancurkannya. Usaha tersebut adalah bagian dari perjuangan keagamaan, karena bagi warga Bulan Bintang antara keislaman dan kebangsaan bukanlah dua hal yang terpisah, tetapi sebuah satu kesatuan yang integral. Perjalanan Partai Bulan Bintang menunjukkan perkembangan, di antaranya dari segi kepemimpinan partai yang tidak mencerminkan patronase atau ketokohan seseorang secara berlebihan, sehingga proses pengkaderan berjalan secara baik. Selanjutnya penurunan juga terlihat, yaitu dari segi perolehan kursi di DPR, Partai Bulan Bintang menunjukkan penurunan yaitu pada Pemilu 2004 hanya bisa mengantarkan 11 orang yang berhak menduduki kursi di parlemen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pemilu 1999 yang memperoleh 13 kursi untuk duduk di parlemen. Namun kegagalan ini 62

Hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang, Tafsir Asas Partai Bulan Bintang, (Jakarta: DPP PBB, 2005), h. 74-75 63 Ibid, h. 96

disebabkan oleh perubahan sistem pemilu serta pembagian daerah pemilihan, meskipun mengalami penambahan suara.

B. Visi dan Misi64 Visi Partai Bulan Bintang adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang islami. Sedangkan misi partai adalah membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.

C. AD/ART Partai Bulan Bintang Partai Bulan Bintang berasas Islam, artinya Partai

Bulan Bintang

berpedoman seutuhnya pada ajaran Islam, sebuah sistem panduan hidup yang pokok-pokok ajarannya meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Dengan demikian Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan khittah perjuangan partai berpedoman pada pokok-pokok ajaran Islam tersebut. Karena itu seluruh aspek perjuangan dengan sikap, ucapan, dan prilaku segenap fungsionaris dan kader partai harus berlandaskan dan berpedoman pada Islam yang prinsip-prinsip ajarannya cukup jelas, baik Al-Quran maupun Al-Hadits. 65 Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintang merupakan aturan dasar berjalannya suatu organisasi yang terdiri dari 64

Hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang, Khittah Perjuangan Partai Bulan Bintang, (Jakarta: DPP PBB, 2005), h.118 65 Hasil Muktamar II, Tafsir Asas, h. 76

asas, tujuan, lambang, serta aturan lainnya yang mengatur tentang partai tersebut. AD/ART partai dibuat dan dan disepakati dalam forum tertinggi yaitu Muktamar yang melibatkan seluruh anggota atau utusan dari jumlah anggota diseluruh Indonesia. Anggran Dasar Partai Bulan Bintang pada bab III Tentang sifat dan tujuan pasal 5 disebut bahwa partai politik bersifat mandiri dan aktif melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar, artinya partai ini didirikan bukan hanya hanya bertujuan memperoleh kekuasaan tetapi juga mempunyai peran dakwah yaitu mengajak atau membangun masyarakat yang sesuai dengan pokok-pokok ajaran Islam. Selanjutnya untuk penjelasan tentang Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintang, penulis akan mencantumkan sebagai lampiran, karena banyaknya bagian yang ada pada AD/ART tersebut.

D. Program-Program Partai66 Program merupakan rencana kerja partai yang menjadi kesepakatan kepengurusan untuk dilaksanakan dalam satu periode (lima tahun) dari setiap masa jabatan kepengurusan, sehingga tujuan partai akan tercapai dengan terencana dan sistematis. Untuk menjadikan partai yang besar bisa diterima oleh seluruh masyarakat, maka program-program yang disusun harus bisa menyentuh kepada kepentingan masyarakat Indonesia secara nyata dan jelas.

66

Hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang, Khittah Perjuangan Partai Bulan Bintang, h. 119-128

Strategi perjuangan Partai Bulan Bintang: 1. Meningkatkan konsolidasi dan pemberdayaan partai sampai pada tingkat paling bawah, yaitu Anak Ranting. 2. Melakukan pembinaan dan pengembangan spirit ukhuwah Islamiyah dengan menghormati pluralitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Membangun citra partai sebagai partai Islam yang dicintai. 4. Melaksanakan aktifitas yang menyentuh kepentingan umat. 5. Persiapan dini PEMILU 2009. 6. Pemberdayaan generasi muda dan perempuan. Strategi perjuangan ini diharapkan bisa mengakomodir kepentingan keluarga Bulan Bintang secara menasional dengan menjunjung pluralitas masyarakat Indonesia, yang tak kalah pentingnya adalah seluruh masyarakat luas dengan mempertimbangkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia yang ada serta kepentingan misi partai untuk mencapai tujuan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Program Partai Bulan Bintang terdiri dari: 1. Program internal partai Program internal merupakan rencana kerja kedalam, program-program tersebut dilaksanakan untuk kemajuan dan keutuhan partai dalam menghadapi kesiapan partai untuk menjadi kontestan dalam persaingan dengan partai politik yang ada. a. Pemberdayaan Organisasi dan Kaderisasi 1) Melakukan reorientasi terhadap visi dan misi partai bagi jajaran kelurga besar Bulan Bintang secara nasional, melalui Orientasi Kepengurusan Partai. 2) Melakukan konsolidasi organisasi sampai di tingkat yang paling bawah. 3) Reformulasi struktur organisasi partai yang efektif dan efisien. 4) Melakukan kajian ulang terhadap konsep sistem dan pelaksanaan kaderisasi partai secara nasional. 5) Membentuk dan meningkatkan pemberdayaan badan-badan non struktural partai untuk memperluas basis massa dan dukungan

terhadap partai, antara lain dengan membentuk Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 6) Merumuskan dan mewujudkan sistem dan mekanisme komunikasi dan silaturrahmi yang efektif pada lingkungan partai secara nasional. b. Dakwah dan Pembinaan Akhlakul Karimah 1) Melakukan kajian-kajian keislaman di setiap tingkatan kepengurusan partai. 2) Menyusun konsep dan metode dakwah yang efektif dan melaksanakannya secara sistematis terprogram. 3) Memelihara dan mengembangkan ukhuwah islamiyah dengan sebanyak-banyaknya potensi, subyek dan obyek dakwah. 4) Memprakarsai dan melaksanakan pertemuan antar lembagalembaga dakwah sesuai tingkatan untuk menciptakan syiar Islam. 5) Membangun silaturrahmi dengan ormas Islam untuk memperkuat basis partai, khususnya ormas pendukung berdirinya partai. 6) Membangun dan mengembangkan jaringan dakwah melalui masjid, mushalla, surau, langgar, institusi pendidikan dan media dakwah lainnya. c. Pemberdayaan Ekonomi Anggota 1) Memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua kader partai untuk mengakses pengembangan usaha. 2) Membangun networking pengusaha bagi kepentingan kader partai secara nasional. 3) Membangun pusat informasi dan komunikasi usaha bagi pengusaha kader partai. 4) Mendorong terbentuknya lembaga permodalan bagi pengembangan usaha kader partai. 5) Menciptakan lapangan kerja dan usaha produktif. d. Pemberdayaan Generasi Muda 1) Mendukung sepenuhnya usaha-usaha Pemuda Bulan Bintang dan memberdayakan generasi muda serta memperluas dukungan partai dari kalangan muda dan pemilih pemula. 2) Memberikan kesempatan lebih luas kepada generasi muda untuk memimpin partai dan menjadi pejabat publik dari partai. 3) Regenerasi kepemimpinan partai secara konsisten dan terusmenerus. 4) Mengadakan pelatihan ketrampilan berbasis teknologi informasi. e. Pemberdayaan Perempuan

1) Pembinaan dan pengembangan potensi perempuan secara maksimal dalam wadah khusus, melalui penugasan dan berbagai aktifitas partai. 2) Memberikan kesempatan yang luas bagi kader perempuan (muslimat) untuk berperan lebih besar dalam kiprah partai sesuai dengan syariat Islam. 3) Melindungi kaum perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat. 4) Meningkatkan advokasi dan hak-hak kaum perempuan yang bekerja di dalam maupun luar negeri. f. Pembinaan dan Pengembangan Profesi 1) Melakukan up-grading dan pelatihan terhadap kader partai yang mengemban amanah sebagai pejabat publik. 2) Melakukan rekrutmen terhadap para akedimisi dan profesional untuk berkiprah dalam partai. 3) Menyusun dan mendorong tegaknya kode etik baik bagi anggota fungsionaris Partai maupun anggota Legislatif dan pejabat publik yang difasilitasi partai. 4) Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga profesi dalam bentuk forum kajian, pemberian beasiswa dan penempatan tugas. 2. Program eksternal partai Program eksternal Partai Bulan Bintang meliputi: a.

Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi 1) Memperjuangkan tersusunnya Undang-undang tentang wilayah Negara Keasatuan Republik Indonesia serta penyempurnaan Undang-undang tentang pertahanan dan keamanan. 2) Merumuskan konsep sistem pertahanan dan keamanan. 3) Mendorong peningkatan kualitas profesionalitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. 4) Memperjuangkan peningkatan sarana, prasarana dan teknologi pertahanan keamanan serta kesejahteraan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

b. Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara 1) Memperjuangkan terselenggaranya pemerintahan yang berwibawa, kuat, bersih dan terhindar dari KKN. 2) Memperjuangkan berkembangnya budaya politik yang sehat dan demokratis dengan melakukan transformasi nilai-nilai Islam. 3) Memperjuang terlaksananya syariat Islam dalam skala lokal yang diakomodir dalam bentuk Perda.

4) Memperjuangkan kemudahan sertifikasi tanah khususnya tanah wakaf dan hibah.

c. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, dan perikanan 1) Memperjuangkan program pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan perikanan sebagai basis strategi pengembangan ekonomi nasional. 2) Mendorong dan memantapkan pola ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Islam. 3) Memperjuangkan peningkatan standar hidup dan kesejahteraan petani dan nelayan. 4) Meningkatkan optimalisasi sumber daya alam serta teknologi tepat guna untuk mengembangkan produktifitas ekonomi nasional. d. Hukum dan Perundang-undangan, HAM dan Keamanan 1) Memperjuangkan trasformasi nilai-nilai Islam dalam peraturan perundang-undangan. 2) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya keamanan nasional melalui minat bela negara, semangat nasionalisme dan wawasan nusantara. e. Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat a) Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan sebagai salah satu urat nadi kehidupan masyarakat. b) Memperjuangkan fasilitas perumahan bagi rakyat kecil dan menata pemukiman kumuh dengan pendekatan persuasif. c) Mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan teknologi infomasi dan komunikasi global. f. Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya 1) Mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dan pesantren terutama dalam mengembangkan model pendidikan terpadu yang berwawasan imtak dan imtek. 2) Ikut serta dalam mengembangkan pariwisata, seni dan budaya yang bernafaskan Islam. 3) Melakukan pembinaan generasi muda dengan model pendidikan dan pelatihan di berbagai profesi. g. Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM, dan BUMN 1) Mendorong terciptanya kerjasama internasional yang saling menguntungkan dalam bidang perdagangan.

2) Memperjuangkan iklim investasi yang kondusif. 3) Mendorong pengelolaan BUMN berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance. h. Energi, Sumber Daya Mineral, Riset Teknologi dan Lingkungan Hidup 1) Memperjuangkan pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dengan basis pelestarian lingkungan hidup. 2) Memacu pertumbuhan lembaga-lembaga riset, khususnya dunia pendidikan dan umumnya organisasi kemasyarakatan. 3) Menciptakan dan membangun lingkungan hidup yang harmoni, teratur, tertib, sehat dan bersih. i. Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan 1) Membendung paham-paham keagamaan yang berkembang di masyarakat serta bertentangan dengan tuntunan Rasulullah. 2) Memperjuangkan suatu sistem jaminan sosial nasional bagi fakir miskin, anak-anak terlantar dan jompo. 3) Mendorong penguatan peranan perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam. j. Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 1) Mendorong peningkatan program-program kependudukan yang yang terencana untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. 2) Memperjuangkan jaminan nasional perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya fakir miskin. 3) Memberikan kemudahan pelayanan dan proses administrasi serta perizinan bagi tenaga kerja Indonesia. 4) Penyempurnaan program transmigrasi berabasis ekonomi yang berkesinambungan. k. Keuangan, Perbankan, dan lembaga Keuangan Bukan Bank 1) Memperjuangkan penyusunan peraturan perundangan-undangan perbankan syariah dan lembaga keuangan bukan bank yang berdasarkan prinsip syariah. 2) Memperjuangkan penggunaan mata uang emas dan perak sebagai salah satu alat tukar dalam perdagangan dalam negeri.

Partai politik sebagai suatu organisasi harus mampu mengembangkan kemampuan organisasi agar selalu bisa beradaptasi dengan perubahan

lingkungan dan masyarakat. Kemampuan beradaptasi ini diwujudkan dalam kemampuan untuk terus-menerus memproduksi isu politik dan program kerja partai, sejalan dengan perkembangan yang terdapat dalam masyarakat. Selain itu, kemampuan untuk mengumpulkan dan mengolah informasi yang didapat dari lingkungan luar menjadi penting supaya dapat terus-menerus memperbaharui program kerja partai. 67 Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa program kerja dakwah dan politik Partai Bulan Bintang tertuang dalam program internal dan eksternal partai. Internal partai merupakan lingkup kerja partai yang menekankan pada peningkatan kinerja kader-kader partai terhadap pengembangan dakwah Islam. Sedangkan secara eksternal, Partai Bulan Bintang menuangkan dakwah dan politiknya kepada perbaikan sistem negara yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Program dakwah Partai Bulan Bintang secara internal adalah pembinaan moral yang baik di setiap tingkatan kepengurusan partai dengan melakukan kajian tentang keIslaman serta membanguan tali persaudaraan yang kuat, sehingga akan terbangun jaringan dakwah dengan sebanyak-banyaknya sesuai dengan potensi, subyek dan obyek dakwah Islam. Sedangkan program dakwah secara eksternal, Partai Bulan Bintang memperjuangkan penyusunan undang-undang yang mengatur hubungan antar umat beragama serta pengaturan tentang penyiaran agama demi kerukunan umat beragama dan stabilitas nasional. Perjuangan partai ini 67

380

Firmanzah, Mengelola Partai Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.

juga meliputi upaya pengembangan budaya politik yang sehat dan demokratis

dengan

melakukakan

transformasi

nilai-nilai

Islam,

memperjuangkan penyusunan peraturan perundang-undangan perbankan syariah dan lembaga keuangan bukan bank yang berdasarkan prinsip syariah serta memperjuangkan terlaksananya syariat Islam dalam skala lokal yang diakomodir dalam bentuk perda, dan pembangunan sektor lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Program-program yang telah disepakati tidak terlepas dari ideologi Partai Bulan Bintang yang merupakan cerminan dari visi dan misi partai sebagaimana tercantum dalam bentuk rencana kerja. Untuk mempermudah dalam merealisasikan program-program tersebut perlu kerjasama yang baik dan terarah dengan fungsionaris partai dan organisai kemasyarakatan lainnya.

BAB IV KOMUNIKASI DAKWAH PARTAI BULAN BINTANG

A. Komunikator Dakwah Partai Bulan Bintang Faktor subjek dakwah sangat menentukan keberhasilan aktivitas dakwah. Maka subjek dakwah dalam hal ini da’i atau lembaga dakwah hendaklah mampu menjadi penggerak dakwah yang profesional. Baik dakwah yang dilakukan

oleh individual maupun kolektif,

profesionalisme

sangat

dibutuhkan, termasuk profesionalisme lembaga-lembaga dakwah. 68 Sumber dalam unsur komunikasi merupakan dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri.69 Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam satu kelompok, misalnya partai, organisasi, atau lembaga. Sumber sering disebut pengirim, komunikator, atau dalam bahasa inggrisnya disebut source, sender, atau encoder.70 Dalam penelitian yang penulis lakukan , komunikator disini berarti pengurus pusat Partai Bulan Bintang yang menyampaikan atau memberi materi atau pesan dakwah. 68

Drs. Samsul Munir Amin, M. A, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 26 69 Lathief Rasyidi, Dasar-Dasar Rethorika, (Medan: 1985), h. 48 70 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 22

Adapun yang menjadi komunikator dakwah Partai Bulan Bintang secara khusus pada bidangnya masing-masing diantaranya:71 1. Anwar Shaleh, Wakil Ketua DPP Partai Bulan Bintang yang mempunyai peran dalam bidang pendidikan dan pornografi. 2. H. M. Syarifin Maloko, SH, saat ini menjabat sebagai salah satu Ketua DPP Partai Bulan Bintang yang mempunyai wewenang masalah syariat Islam. 3. Drs. Ali Mukhtar Ngabalin, M. Si, menjabat sebagai Ketua DPP partai Bulan Bintang yang berperan di bidang pemerintahan dalam dan luar negeri. 4. Ramlan Mardjoned, Ketua Muballigh Bulan Bintang yang berperan di bidang dakwah dan kemakmuran mesjid. 5. Ir. Endang Rudiatin, M. Si, Ketua Departemen Kebudayaan DPP Partai Bulan Bintang yang meliki tugas tentang ekonomi syariat dan gender dalam pandang Islam. 6. H. Yanuar Amnur, S. Sos, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang yang mempunyai tanggung jawab tentang dakwah. Partai yang mempunyai tujuan jangka panjang harus mempersiapkan kader-kader yang kuat dan handal karena pada prinsipnya kader juga merupakan kamunikator dakwah, Partai Bulan Bintang selalu mendorong berjalannya proses kaderisasi. Kaderisasi harus bisa memberikan pemahaman 71

Wawancara pribadi dengan Ramlan Mardjoned, Ketua Muballigh Bulan Bintang, 21 Agustus 2008

terhadap kader-kader tentang dasar atau asas, tujuan, dan prinsip-prinsip perjuangan partai. Dengan pengkaderan yang optimal, maka roda organisasi akan berjalan dengan baik dan mempermudah pencapaian tujuan bersama partai ini.72 Penyelenggaraan pengkaderan Partai Bulan Bintang diarahkan untuk mencapai tujuan partai yaitu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan UUD 1945. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka pengkaderan dilaksanakan bertujuan terbinanya kader-kader partai yang beriman, bertakwa, berwawasan luas, melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar, serta berwatak negarawan untuk mewujudkan masyarakat adil, sejahtera, dan damai yang diridhai Allah SWT.73 Setiap kader harus aktif untuk memajukan Partai Bulan Bintang, namun harus mengikuti pembinaan atau pelatihan terlebih dahulu. Kaderisasi adalah pembinaan dalam mempersiapkan pejuang-pejuang partai atau disebut juga para mujahid dakwah, dan menjalankan beberapa tahap hingga menghasilkan para politisi handal dan kuat serta mampu membawa partai ini kepada kemajuan. Asas Islam harus bisa selalu tertanam pada setiap warga Bulan Bintang, karena dengan kekuatan ini pula akan memperoleh tatanan masyarakat kuat.74 Partai ini berlandaskan Islam, maka diharapkan kader-kader yang dilahirkan dari Partai Bulan Bintang adalah para generasi yang mampu 72

Tumpal Daniel S, Masa Sulit Mengibarkan Panji Bulan Bintang, (Jakarta: Tudiskalam, 2005), h. 141 73 DPP PBB, Pedoman Pengkaderan Partai Bulan Bintang, (Jakarta: DPP PBB,2002) h. 4 74 Wawancara pribadi dengan Syarifin Maloko, Ketua DPP PBB

memahami Islam secara maksimal serta bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa memberikan tauladan yang baik pula terhadap para pembuat kebijakan terutama warga Bulan Bintang. Seorang politisi muslim seharusnya bisa mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kesehariannya, karena agama pada hakikatnya bagi setiap muslim tidak akan pernah terlepas dari dirinya dalam setiap kondisi apapun, sekalipun ia seorang politisi.75 Partai Bulan Bintang memandang dakwah sebagai tanggung jawab umat Islam secara khusus, namun tidak terlepas juga bagi umat manusia secara universal, karena pada dasarnya manusia adalah khalifah di muka bumi ini yang mempunyai tanggung jawab untuk mengajak manusia melakukan kebajikan dalam bingkai amar ma’ruf dan nahi munkar. Kehidupan bahagia, aman, damai, dan sejahtera akan tercipta ketika proses untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan dengan baik dan atas dasar baik pula.76 Menurut Penulis, komunikator dakwah meliputi seluruh komponen Partai Bulan Bintang, baik dari seluruh jajaran pengurus hingga kader partai. Karena kader partai ini di bentuk untuk menjadi pejuang atau mujahid dakwah selanjutnya.

B. Pesan Dakwah Partai Bulan Bintang Partai Bulan Bintang dalam hal ini sebagai partai politik yang berasas Islam memandang dakwah dan politik merupakan satu konsep yang bisa dipadukan untuk pengembangan perjuangan dakwah Islam. Karena itu politik

75 76

Ibid Wawancara pribadi dengan Syarifin Maloko, Ketua DPP PBB. Jakarta, 26 Mei 2008

bagi Partai Bulan Bintang adalah media untuk menjalankan aktifitas dakwah sebagai refleksi asas partai. Asas Islam bagi Partai Bulan Bintang adalah meyakini dengan sungguhsungguh kebenaran Islam sebagai agama Allah yang bertujuan mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Karena itu, setiap ucapan, tindakan, dan pemikiran senantiasa berlandaskan nilai-nilai Islam. Atas dasar prinsip-prinsip dan tujuan Islam ini, maka Partai Bulan Bintang berdiri dan atas dasar ini pula bersama-sama dengan komponen bangsa berpartisipasi membangun dan memajukan Negara. Prinsip dan tujuan ini menjadi landasan perkataan, tindakan, gerakan, langkah, dan aktivitas politik partai.77 Dakwah yang dilakukan Partai Bulan Bintang adalah untuk mengajak, menyeru, dan menyampaikan Islam ke seluruh umat manusia yang bersifat tidak memaksa serta membangun ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits. Pelaksanaan dakwah harus sesuai dengan sasaran atau medan dakwah itu sendiri, karena dakwah dengan kekerasan dan kelembutan hanya soal metodologis. Dakwah dengan kekerasan dilaksanakan ketika kondisi memungkinkan, artinya dakwah sangat fleksibel atau sesuai dengan kondisi mad’u yang akan dihadapi.78 Cara kekerasan dalam dakwah adalah bertindak tegas terhadap orangorang yang menentang agama Islam, atau menghalangi berkembangnya agama Islam bahkan kalau perlu membunuh orang yang memusuhi Islam. Keras juga

77 78

Hasil Muktamar II, Tafsir Asas Partai Bulan Bintang, (Jakarta: DPP PBB, 2005), h. 74 Wawancara pribadi dengan Syarifin Maloko, Ketua DPP PBB, 26 Mei 2008

berarti tegas dalam menyuruh agar kaum kafir kembali ke jalan Allah yang ma’ruf dan tegas dalam mencegah dari yang munkar.79 Islam disebarluaskan dan diperkenalkan kepada umat manusia melalui aktivitas dakwah yang simpatik, dakwah tidak dijalankan melalui kekerasan, pemaksaan atau kekuatan senjata. Islam tidak membenarkan pemeluknya melakukan pemaksaan terhadap umat manusia agar mereka mau memeluk agama Islam, dan sebisa mungkin menghindari konfrontasi yang akan merugikan dan merusak arti dakwah itu sendiri. Menyampaikan kebenaran Islam kepada umat manusia merupakan tanggung jawab kita yang telah menerima dan memeluk Islam, umat Islam mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebenaran Islam dengan wajah yang menarik lagi mempesona, sesuai dengan misi rahmatan lil ‘alamin, dengan demikian umat manusia melihat kehadiran Islam bukan sebagai ancaman bagi eksistensi mereka.80 Berdakwah ke jalan Allah sepanjang masa adalah ajakan ke arah kebaikan dan keselamatan serta kesejahteraan. Dakwah Islam itu berbicara kepada akal dan pikiran manusia yang menyeru dengan hikmah dan nasihat, bimbingan yang baik dan dengan perbincangan dan perdebatan yang lebih baik, menyuruh mereka supaya beriman kepada Allah, bertauhid, mengesakan Allah serta beribadah kepada Allah tanpa paksaan.81 Dakwah seharusnya juga dipahami sebagai usaha untuk membentuk masyarakat yang islami, mulai dari lingkungan pribadi, keluarga, hingga masyarakat negara, ataupun dunia. Karena itu dakwah membutuhkan sistem

79 80 81

M. Munir, Metode dakwah, (Jakarta: Prenada Media, 2008), h. 46 Ibid, h. 64-65 Ibid, h. 75

jaringan dalam upaya membangun dan mewujudkan sistem Islam dalam semua segi kehidupan. Pada tingkatan ini, Islam dipandang sebagai sistem hidup yang kaffah, tidak ada pemisahan antara agama dan negara.82 Allah SWT adalah Tuhan manusia, artinya agama Islam yang telah diturunkan-Nya merupakan ajaran yang harus disampaikan ke seluruh umat manusia, tidak hanya orang yang beragama Islam tetapi juga umat non Islam secara keseluruhan. Karena dengan Islam umat manusia akan memperoleh kebahagian dan keselamatan baik di dunia maupun akhir zaman.83 Partai Bulan Bintang mempunyai pandangan, bahwa politik merupakan salah satu alat untuk mengembangkan dakwah Islam di Indonesia. Politik mempunyai tujuan, yaitu kekuasaan, sehingga akan lebih mudah untuk menyebarkan Islam ketika kekuasaan itu diperoleh. Namun politik hanya bersifat sebagai alat dan kekuasaan hanya sebagai tujuan sementara, karena tujuan akhir dari perjuangan Partai Bulan Bintang dan umat Islam adalah adalah menjaga dan menegakkan Islam seutuhnya.84 Pesan dakwah Partai Bulan Bintang diantaranya adalah: 1. Pandangan tentang hak asasi manusia Warga Bulan Bintang menghormati harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah. Karena itu partai ini menjunjung tinggi hak asasi manusia yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Kewajiban menghormati hak asasi manusia (HAM) merupakan kewajiban setiap orang, lembaga, negara, organisasi, partai atau bahkan internasional. Partai

82 83 84

Ibid, h. 320 Wawancara pribadi dengan Syarifin Maloko, Ketua DPP PBB Ibid

Bulan Bintang berjuang untuk menegakkan Hak Asasi Manusia agar setiap orang dapat hidup aman dan sentosa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. 2. Penegakan keadilan Keadilan merupakan norma dasar paling hakiki yang wajib ditegakkan sepanjang kehidupan. Keadilan wajib ditegakkan terhadap siapa pun juga, termasuk diri sendiri. Ketidaksukaan, bahkan kebencian terhadap seseorang atau golongan, tidak boleh menyebabkan tidak adil kepada mereka. 3. Melenyapkan kezaliman Setiap kezaliman, baik terang-terangan maupun tersembunyi, wajib ditentang melalui saluran-saluran yang sah dan demokratis serta menjunjung

tinggi

norma-norma

akhlak,

hukum

dan

kostitusi.

Melenyapkan kezaliman merupakan bagian integral dari perjuagan untuk menegakkan dakwah Islam. 4. Lingkungan hidup Partai Bulan Bintang melihat pemeliharaan terhadap lingkungan hidup dari sudut konsep khilafah dan pendayagunaan hasil alam sesuai tuntunan Allah. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan prinsip syukur nikmat. Karena itu pemenfaatan segala sumber rezeki yang halal dan baik tidak boleh merusak kehidupan dan lingkungan hidup alam semesta. Para politisi Islam harus secara jujur mengembangkan misi dakwah untuk memajukan umat Islam dan bukan menjadikan Islam sebagai alat untuk

mencapai tujuan politik sesaat yang hanya berorientasi keduniaan yang pada gilirannya akan mencemarkan makna suci agama. Kita harus berusaha dengan segenap daya upaya untuk membawa ajaran moral Islam dalam kerangka kehidupan politik nasional, agar praktik politik yang kacau balau saat ini berganti dengan praktik politik yang penuh dengan moralitas. Kerangka kerja yang demikian akan dapat membantu mengeluarkan krisis kemanusiaan modern yang melanda umat manusia saat ini.85 Karena itu media yang paling tepat untuk menyuarakan kebajikan dan memberantas kebathilan adalah melalui partai politik. Partai merupakan sarana untuk mencapai kekuasaan Negara yang bercirikan demokrasi, karena itu aktivias dakwah Partai Bulan Bintang sebagai partai politik merupakan upaya untuk menegakkan amar ma’ruf dan nahi munkar dalam pencaturan politik di tanah air.

C. Saluran Dakwah Partai Bulan Bintang 1. Media a. Tabloid Abadi Partai Bulan Bintang sebagai organisasi massa tentunya memiliki tantangan dalam mengkomunikasikan kegiatannya, namun bukan berarti partai ini mengalami kesulitan dalam pelaksanaan aktivitasnya. Maka untuk menginformasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang menggunakan sarana media yaitu tabloid Abadi.

85

Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. I, h. 87

Tabloid tersebut memiliki beberapa rubrik, diantaranya topik utama, profil tokoh, parlementaria, kesehatan, pendidikan, keluarga, style, galeri nasional, resensi, dinamika, kronika, serta rubrik tamu. Pada edisi VI Desember 2006, rubrik topik utama tabloid ini berisi tentang “KPK ingin benahi sistem birokrasi”, kronika mengangkat masalah “konsep pembanguan hukum harus terpadu”, adapun rubrik dinamika berisi tentang “Irak korban keganasan ideologis”. Tabloid abadi memiliki motto yaitu pengemban cita umat, tabloid ini merupakan tabloid dwimingguan dan diterbitkan oleh Yayasan Bulan Bintang Abadi. b . Suara Kader Suara kader diterbitkan oleh Badan Pengelola Pengaderan Pusat (BP2P) sejak Juli 2006 dengan motto “nyata dan benar”. Media ini merupakan sarana bagi para kader Partai Bulan Bintang untuk menyampaikan berita atau informasi, tema atau opini merupakan tulisan langsung dari kader partai. Edisi XVII Juli 2008 pada bagian Iftitah, H. MS. Kaban, selaku Ketua Umum DPP PBB mengangkat topik tentang “waktu kampanye panjang bisa jadi peluang juga ancaman”, salah satu tema pada bagian Fokus suara kader berisi tentang “mengefektifkan peran politik formal perempuan”, rubrik wawasan membahas tentang “mendorong pelaksanaan syari’at sebagai solusi perlindungan perempuan dan anak”, dan pada rubrik profil memberikan inforamasi mengenai “relawan Bulan Sabit Merah, dan pada bagian akhir dari suara kader memuat album kegitan Muslimat Bulan Bintang bersama Hj. Nurmala Dewi Kaban.

c. Internet Dakwah pada dasarnya menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat luas. Dalam hal ini dakwah bisa dilaksanakan dengan menggunakan

berbagai

media

yang

ada,

termasuk

dakwah

harus

menggunakan media-media mutakhir untuk bisa dimanfaatkan sebagai media dakwah. Kelebihan jaringan komunikasi internet adalah kecepatan mengirim dan memperoleh informasi, dan sekaligus sebagai penyedia data yang shopisticated. Komputer yang berbasis internet akan menjadi perpustakaan dunia yang dapat diakses melalui satu pintu yang disebut dengan istilah world wide word (www). Internet juga menjadi penyedia media informasi surat kabar (electronic newspaper), program film, tv, buku baru, serta lagu-lagu mulai dari yang bernuansa klasik sampai lagu-lagu kontemporer.86 Partai Bulan Bintang menggunakan internet sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan dakwah dan politik. Website yang digunakan oleh DPP Partai Bulan Bintang adalah http//www.pbb-info.com, adapun isi dari website tersebut adalah beranda Partai Bulan Bintang, seruan ketua majelis syura, obrolan pengunjuang, program perjuangan, profile pengurus, dan forum serta opini. Adapun salah satu topik pada bagian Forum adalah “mungkinkah terjadi koalisi sesama partai Islam”, serta tema opininya adalah “berani hidup dengan syariat Islam”. 2. Non Media a. Kajian Mingguan

86

Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 150

Kajian mingguan merupakan sarana untuk meningkatkan intelektualitas kader partai yang dilaksanakan pada setiap hari selasa dan berlangsung satu kali dalam satu minggu. Adapun tema kajiannya adalah tentang syariat islam, dakwah, ekonomi syariah, gender dalam Islam, dakwah dan kemakmuran mesjid, pemerintahan dalam dan luar negeri, pendidikan dan pornografi, serta tema lainnya yang sesuai dengan permasalahan sedang terjadi dan yang akan dihadapi, seperti menghadapi PEMILU 2009. b. Rapat Rapat merupakan sarana untuk mengevaluasi program kerja partai sebagaimana yang menjadi kepututasan serta kinerja partai kedepan yang akan dihadapi seperti PEMILU 2009.87 Ada beberapa rapat dalam Partai Bulan Bintang, diantaranya rapat pleno yaitu rapat pimpinan partai yang dihadiri oleh pimpinan pusat, majelis syura, utusan fraksi Partai Bulan Bintang DPR-RI dan badan otonom atau khusus. Selanjutnya ada rapat harian yaitu rapat pimpinan partai yang dihadiri oleh Pengurus Harian (Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Dan Bendahara-Bendahara Serta Majelis Syura), dan rapat lainnya yaitu rapat majelis syura, rapat biasa, serta rapat koordinasi. c. Safari Dakwah Perkembangan dakwah Islam harus selalu terjaga, karena itu partai Bulan Bintang melakukan beberapa rangkaian aktivitas yaitu safari ramadhan dan

87

Wawancara Pribadi dengan Ramlan Mardjoned, Ketua Muballigh Bulan Bintang, 21 Agustus 2008

safari muharram yang merupakan rutinitas partai sebagaimana telah diputuskan oleh Muballigh Bulan Bintang.88 Membina sosial kemasyarakatan, warga bulan bintang diharuskan untuk saling tolong menolong menegakkan amar ma’uf dan nahi munkar. Salah satu kegitan dakwah Partai Bulan Bintang yang dilakukan adalah berdasarkan permintaan pengurus partai didaerah, seperti tabligh akbar, bakti sosial, dan membantu orang yang terkena musibah. Jadi Partai Bulan Bintang tidak hanya melakukan dakwah Islam bil lisan saja, tetapi dakwah Islam bil hal juga dilakukan.

D. Sasaran Dakwah Partai Bulan Bintang Penerima dakwah atau mad’u perlu diklasifikasikan oleh komunikator dalam aktivitas dakwahnya, sehingga dengan klasifikasi tersebut akan memudahkan komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Klasifikasi objek dakwah ini penting agar pesan-pesan dakwah dapat diterima dengan baik oleh mad’u sebagai sasaran dakwah.89 Sasaran dakwah Partai Bulan Bintang adalah umat Islam secara keseluruhan tanpa membedakan aliran atau mazhab, karena Islam harus diyakini sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka Islam selayaknya diterima oleh seluruh manusia, karena Partai Bulan Bintang berpendapat bahwa Islam membawa perdamaian. Namun berbeda dakwah terhadap kader partai, disini

88 Wawancara pribadi dengan Ramlan Mardjoned, Ketua Muballigh Bulan Bintang, 21 Agustus 2008 89 Amin, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam, h. 28

dakwah lebih ditekankan doktrinisasi karena kader mempunyai peran untuk memajukan partai.90 Partai Bulan Bintang memandang peta dakwah Islam bersifat menyeluruh, yang harus terus menerus dilakukan untuk membina umat Islam dan warga bulan bintang menjadi muslim yang teguh keimanannya, serta menjadi patriot bangsa pemersatu umat dan rakyat demi kejayaan bangsa indonesia.

E. Tujuan Dakwah dan Politik Partai Bulan Bintang Ideologi dan cita-cita politik suatu gerakan Islam mestinya tidak bertentangan dengan tujuan pembangunan suatu bangsa. Cita-cita itu harus klop dengan program politik bangsa, terutama gerakan yang hendak menciptakan suatu kehidupan bermasyarakat yang bersih dan aman. Meskipun sistem politik suatu negara itu tidak mencerminkan doktrin Islam yang utuh, cita-cita Islam harus bersifat pragmatis untuk menyelesaikan persoalanpersoalan kontemporer, dan sedapat mungkin menghindari orientasi perjuangan yang bersifat konfrontatif, karena kecendrungan perjuangan semacam itu justru akan melahirkan kekacauan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat, sehingga menghalangi usaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang religius.91 Dakwah dalam politik merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, politik dalam hubungannya dengan kekuasaan akan mempercepat tercapainya tujuan dakwah. Kekuatan dakwah dan politik dalam upaya amar ma’ruf dan nahi munkar hendaknya bisa dipadukan dalam proses kehidupan 90 Wawancara pribadi dengan Ramlan Mardjoned, Ketua Muballigh Bulan Bintang. Jakarta, 21 Agustus 2008. 91 Jurdi, Pemikiran Politik Islam, h. 107

berbangsa dan bernegara di bawah naungan Allah SWT. Hal ini membuktikan bahwa dakwah tanpa kekuatan dan kemauan politik akan terasa sulit bagi penyebaran dakwah Islam, karena hal seperti ini sudah pasti berhadapan dengan kekuatan politik di luar Islam sebagai penentangnya. 92 Politik bagi Partai Bulan Bintang adalah pemahaman yang didasarkan pada akhlak atau prilaku yang baik dalam mencapai tujuan, karena tujuan hidup yang mulia harus diperoleh dengan cara sopan dan santun pula. Tananan masyarakat hendaknya menggambarkan nuansa nilai-nilai Islam, sehingga akan lahir sistem negara yang kuat dan utuh serta berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Sekiranya prinsip-prinsip Islam dijalankan dalam masyarakat secara benar dan konsekuen, maka tidak akan terdapat pelecehan terhadap hak-hak individu sebagai manusia makhluk Tuhan yang paling mulia. Secara umum, sasaran dakwah dan politik Partai Bulan Bintang adalah: 1.

Penegakan Syariat Islam Perjuangan politik umat Islam merupakan suatu usaha berkesinambungan

yang terus-menerus dari generasi satu kegenerasi lainnya. Karena itu peran politik umat Islam harus diwujudkan dalam kebijakan pembangunan serta mendorong untuk melahirkan kebijakan yang menciptakan sistem politik yang adil, terselenggara persamaan harkat di mata hukum dan perundang-undangan, dan lain-lain.93 Partai Bulan Bintang memperjuangkan pelaksanaan syariat Islam yang utuh dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, namun memerlukan

92

Thohir Luth, M. Natsir, dakwah dan pemikirannya, (Jakarta: Gema Insani, 2005) Cet Ke-2, h. 88 93 A.M. Fatwa, Demokrasi Teistis, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 169

posisi dan peran politik yang kuat. Karena itu perjuangan politik umat Islam seperti yang dilaksanakan partai merupakan kewajiban syar’i dalam upaya melaksanakan kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah. Syariat Islam merupakan

sumber

hukum

tertinggi

yang

prinsip-prinsipnya

dapat

ditransformasikan menjadi hukum nasional, atas dasar keadilan hukum bagi setiap orang.94 Penegakan syariat Islam akan bisa tercapai melalui kekuasaan, namun bagi Partai Bulan Bintang, negara adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Tatanan masyarakat yang baik akan bisa terwujud jika kita berpedoman kepada syariat Islam. Warga Bulan Bintang memandang bahwa Islam adalah universal dalam memberikan bimbingan tentang cara penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.95 Syariat Islam yang harus ditegakkan dalam kehidupan bernegara adalah syariat yang mempunyai implikasi hukum. Dalam hal ini, hukum Islam mempunyai dua ciri, yaitu keagamaan (diyani) dan yuridis (qadha’i). Hukum Islam seluruhnya bersifat keagamaan, tetapi hanya hukum yang bersifat yuridis saja yang menghendaki kekuasaan negara untuk penegakannya. Dengan kata lain, hukum Islam yang bersifat yuridis ditegakkan melalui lembaga peradilan berdasarkan kompilasi yang disarikan dari ajaran Islam dan pertimbangan hukum dari hakim yang adil.96 Norma-norma hukum yang berlaku harus ditegakkan di atas landasan norma keadilan. Demikian pula hubungan pemerintah dengan rakyat, serta 94 95 96

109

Hasil Muktamar II PBB, Tafsir Asas, h. 81 Ibid, h. 102 Rifyal Ka’bah, Politik dan Hukum dalam al-Quran, (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), h.

hubungan pusat dengan daerah secara timbal balik. Setiap kezaliman, baik terang-terangan maupun tersembunyi, wajib ditentang melalui aturan yang sah dan demokratis serta menjunjung tingggi norma-norma akhlak, hukum dan konstitusi. Warga Bulan Bintang mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman sebagai bagian integral dari perjuangan penegakan amar ma’ruf dan nahi munkar yang diperintahkan oleh Islam.97 2. Pembinaan Akhlak Menyadari tugas sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab kepada Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena itu perbuatan kebajikan harus ditegakkan dan kejahatan harus dijauhkan dari kehidupan umat. Ini adalah perjuangan terus menerus yang ditegakkan secara individu dan kolektif.98 Partai Bulan Bintang berusaha mengembangkan bentuk oposisi Islam dari konsep amar ma’ruf dan nahi munkar. Atas dasar ini, kebijakan umum oposisi partai adalah menentang semua kemungkaran dan mendukung semua yang ma’ruf. Dakwah dalam pandangan Partai Bulan Bintang adalah menyadari tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, yaitu setiap orang mempunyai kewajiban untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar yaitu Islam. Maka setiap individu berkewajiban menegakkan kebajikan serta mencegah keburukan dengan cara mengajak ke arah jalan yang benar sesuai dengan

97 98

Hasil Muktamar II PBB, Tafsir Asas, h. 84 Ibid, h. 95

tuntunan Al-Quran dan Al-Hadits sebagai perintah ajaran Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.99 3.

Kepemimpinan Penciptaan manusia dimaksudkan sebagai khalifah di muka bumi, yang

mempunyai tugas untuk mengelola, memelihara, dan mendayagunakan seluruh alam bagi kepentingan makhluk Allah. Tugas tersebut harus dilaksanakan secara adil, berkelanjutan bagi pelestarian keberlangsungan hidup seluruh makhluk ciptaan-Nya. Perbuatan manusia yang tidak berdasar pada syariat dapat menimbulkan kerusakan dan berdampak negatif yang mengancam kelangsungan hidup manusia.100 Dalam rangka menjalankan tugas kepemimpinan, seharusnya diawali dengan ketaatan pribadi dalan menjalankan syariat Islam sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT dan masyarakat. Sehingga kepemimpinan terhadap suatu negara dapat mewujudkan kebijakan yang dikehendaki Allah SWT dalam rangka amar ma’ruf dan nahi munkar untuk mengelola kepentingan bersama.101 Penegakan syariat Islam akan bisa tercapai melalui kekuasaan, namun bagi Partai Bulan Bintang, negara adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Tatanan masyarakat yang baik akan bisa terwujud jika kita berpedoman kepada syariat Islam. Warga Bulan Bintang memandang bahwa Islam adalah

99

Wawancara pribadi dengan Syarifin Maloko, Ketua DPP PBB Ibid, h. 98 101 Ibid, h. 100

100

universal dalam memberikan bimbingan tentang cara penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.102 Kepemimpinan dalam politik berarti menegakkan negara dan kebijakan yang sah berdasarkan syariat dan sistem pemerintahan dalam negara hukum. Nilai-nilai Islam harus bisa ditransformasikan dalam kebijakan yang dibuat pemerintah, karena Islam mencakup

norma-norma dari seluruh aspek

kehidupan manusia. Secara garis besar, peran dan fungsi partai politik ada dua yaitu internal dan eksternal. Peran dan tugas internal organisasi mempunyai tugas untuk memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Selanjutnya partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi, di sini peran dan fungsi organisasi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.103 Keberadaan negara adalah sebagai institusi yang perlu diciptakan, karena tanpa negara tidak akan tercapai tujuan bersama. Dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara, Partai Bulan Bintang memperjuangkan tegaknya tatanan masyarakat yang menjadi cita-cita Islam. Sehingga setiap persoalan yang dihadapi harus dipecahkan dengan jalan musyawarah yang berlandaskan nilai-nilai yang diajarkan Islam.104

102 103 104

Ibid, h. 102 Firmanzah, Mengelola Partai Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 69 Hasil Muktamar II, Tafsir Asas, h.102

Umat Islam menganggap reformasi yang berjalan saat ini telah memberikan berbagai indikasi yang konstruktif bagi penguatan gerakan dakwah Islam, terutama dakwah melalui media politik dengan berjuang pada struktur politik

negara

agar

proses pemyelenggaraan

negara

dapat

mencerminkan nilai-nilai profetik Islam. Dengan kondisi demikian, akan memunculkan harapan besar bagi upaya untuk membangun Indonesia baru yang lebih maju, demokratis, dan dapat mensejahterakan rakyat. Bagi umat Islam, kondisi politik yang terbuka dan bebas merupakan kesempatan untuk melakukan

berbagai

transformasi

nilai-nilai

Islam

dalam

dimensi

kehidupan.105 Perkembangan

politik

Islam

melalui

pemimpin-pemimpinnya

menegaskan, negara atau kekuatan politik struktural hanya diperlukan sebagai instrumen untuk menjamin pelaksanaan ajaran-ajarannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik tidak ubahnya upaya menata masyarakat. Melandasi masyarakat dengan akhlak yang baik, menggugah mereka dengan hikmah yang mulia, mempersatukan dengan sikap persaudaraan dan kasih sayang, menegakkan kepemimipinan yang mengabdi kepada kepentingan umat, menyintai dan dicintai umat. Sebab itu politik dalam pandangan Islam adalah kebutuhan manusia, dan segala kebutuhan manusia telah ditentukan pola dan normanya oleh Islam.106 Amanat UUD 1945 salah satunya adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik lahir maupun batin, sama halnya dengan visi Partai Bulan Bintang yang menegaskan bahwa partai ini mempunyai tujuan yang mulia 105 106

Jurdi, Pemikiran Politik Islam, h. 182 Amin, Rekontruksi Pemikiran Dakwah Islam, h. 145

yaitu untuk memperoleh kesejahteraan rakyat Indonesia dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Proses dakwah dalam politik yang dijalani adalah untuk mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu membentuk prilaku, sikap, dan pola pikir masyarakat Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Tujuan tersebut harus ditempuh dengan jalan yang benar, sehingga cita-cita dan harapan bangsa bisa tercapai dengan baik pula.107 Sasaran dakwah harus bisa menyentuh semua garis kehidupan dan kelas sosial yang selalu tampak dalam masyarakat Indonesia, dakwah tidak hanya sampai kepada garis menengah ke bawah tetapi juga menengah ke atas dengan harapan bisa memberikan warna keberagamaan di masyarakat kita.108 Sejatinya Islam adalah sebuah sistem yang sempurna dan menyeluruh, mencakup cara hidup yang total. Umat Islam percaya agamanya sebagai sebuah totalitas yang padu, sehingga dapat memberikan solusi terhadap semua persoalan hidup, tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Bahkan Islam hendaknya menjadi dasar negara serta menjadi landasan seluruh prilaku para penyelenggaranya.109 Interaksi terus-menerus dibutuhkan sebagai perwujudan dari prinsip bahwa partai politik bukanlah kendaraan elite politik untuk mencapai kekuasaan. Kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan dilihat sebagai media untuk memperjuangkan dan memperbaiki kondisi masyarakat. Seringkali elite politik melihat bahwa partai hanyalah organisasi yang dapat mengantarkan mereka masuk dalam lingkaran kekuasaan. Partai politik untuk kemaslahatan 107

Wawancara pribadi dengan Syarifin Maloko, Ketua DPP PBB Luth, M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya, h. 136 109 Abu Ridha, Islam dan Politik, mungkinkah bersatu?, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004) h. 57 108

rakyat tidak akan dapat diwujudkan tanpa adanya interaksi dengan rakyat. Kekuasaan hanyalah instrumen dan kewenangan untuk menciptakan perbaikan sosial.110 Mendirikan partai politik merupakan aplikasi langsung dari ketentuan untuk melakukan tugas kebaikan, menegakkan keadilan dan mencegah kemungkaran. Partai politik yang dibentuk bukan merupakan representasi partai yang berjuang secara terselubung, melainkan partai yang tampil di arena publik secara terbuka dan bebas mengembangkan tugas amar ma’ruf dan nahi munkar, ikut menentukam masa depan bangsanya, serta memberikan koreksi kepada penguasa yang telah menyimpang dari kepentingan publik. Partai yang dibentuk sedapat mungkin memberikan manfaat bagi umat, bangsa dan negara.111 Misi Islam dan juga menjadi misi pergerakan politik berorientasi pada terwujudnya suatu kehidupan yang teratur, berkeadaban dan damai. Kemajuan peradaban tidak mungkin tercapai, kalau tidak didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, cerdas, terampil, jujur, tanggung jawab, dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Untuk mencapai gagasan ideal tersebut harus juga didukung oleh kesetiaan rakyat terhadap ketentuan Islam.112 Dalam alam demokrasi saat ini, salah satu dakwah yang paling penting dan efektif adalah dakwah melalui partai politik. Karena nilai-nilai Islam dapat diperjuangkan di lembaga-lembaga tinggi negara. Di lembaga legislatif dalam

110 111 112

Firmanzah, Mengelola Partai, h. 382 Jurdi, Pemikiran Politik, h. 196 Ibid, h. 198

bentuk undang-undang, di lembaga eksekutif dalam bentuk pelaksanaan undang-undang dan di lembaga yudikatif dalam bentuk kontrol terhadap undang-undang.113 Dari uraian diatas, penulis memberikan pandangan bahwa dakwah bagi Partai Bulan Bintang harus bisa dilakukan dalam sistem yaitu negara. Dakwah harus bisa menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, kebijakan yang dibuat negara sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia. Politik merupakan media sementara untuk mencapai cita-cita umat yang diridhai Allah SWT sebagai tujuan akhir partai, karena itu partai harus bisa menyentuh kepentingan umat secara maksimal.

F. Karakteristik Partai Bulan Bintang Simbol Bulan Bintang merupakan gambaran kesinambungan hitoris perjuangan Islam sejak berabad-abad lampau, simbol ini juga digunakan partai Masyumi. Karena itu Partai Bulan Bintang mempunyai ikatan dengan partai Masyumi.114 Asas Islam bagi Partai Bulan Bintang berarti meyakini sedalam-dalamnya bahwa ajaran islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Al-quran merupakan petunjuk universal bagi umat manusia, penjelas dan pembeda antara kebenaran dan kesalahan, karena itu partai meyakini Al-quran dan Al-hadits terdapat petunjuk-petunjuk yang universal tentang persoalan yang dihadapi manusia.

113

http://ulwani.tripod.com/partai_politik_dalam_islam.htm Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, 5 Partai Dalam Timbangan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 107 114

Partai juga memegang teguh akidah islamiyah dan berpolitik berdasarkan prinsip-prinsip akhlak islamiyah. Bagi Partai Bulan Bintang, politik bukanlah menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan tetapi politik harus didasarkan pada akhlak yang baik. Penegakan syariat Islam yang utuh dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara memerlukan posisi dan peran politik yang kuat. Karena itu perjuangan politik umat Islam yang dilaksanakan Partai Bulan Bintang merupakan kewajuban syar’i dalam upaya melaksanakan kewajiban mengikuti sunnah atau tauladan Rasulullah SAW.115 Partai Bulan Bintang melihat kemajemukan dan kesatuan hukum dari sudut pandang “Bhineka Tunggal Ika”, berjuang untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang adil dan menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas di mana semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

115

Wawancara pribadi dengan Ramlan Mardjoned, Ketua Muballigh Bulan Bintang. Jakarta, 21 Agustus 2008

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Dari pembahasan yang telah dikemukakan penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa politik dakwah yang dilakukan oleh Partai Bulan Bintang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Berdasarkan penelitian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Komunikator dakwah Partai Bulan Bintang meliputi seluruh pengurus atau pejabat partai hingga kader partai. 2. Dakwah dan politik merupakan suatu konsep yang dipadukan Partai Bulan Bintang dalam pengembangan dakwah Islam, karena kekuasaan bagi partai yang

dicapai

melalui

politik

hanya

bersifat

sementara

untuk

mempermudah pengembangan dakwah Islam sebagai tujuan akhir dari partai. Adapun pesan dakwahnya adalah menghormati hak asasi manusia, menegakkan keadilan, melenyapkan kezaliman, serta menjaga lingkungan hidup dan mengolahnya dengan baik. 3. Saluran dakwah yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah dan politik partai melalui media dan non media, adapun media meliputi antara lain tabloid abadi, suara kader, dan internet, sedangkan non media terdiri dari kajian mingguan, rapat partai, serta safari dakwah baik yang telah menjadi keputusan partai maupun permintaan pengurus daerah.

4. Partai Bulan Bintang memandang Peta dakwah Islam bersifat menyeluruh dan terbuka, karena itu dakwah harus dilakukan secara terus menerus. 5. Tujuan dakwah dan politik Partai Bulan Bintang adalah membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera, baik lahir maupun batin dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Partai ini memperjuangkan penegakan syariat Islam, karena pada dasarnya kebahagiaan akan tercapai jika memperoleh ridha Allah SWT, maka tujuan yang baik seharusnya ditempuh dengan yang baik pula, yaitu politik yang mencerminkan normanorma Islam. Serta membina akhlak umat dan menegakkan kepemimpinan yang teguh akan hukum yang berlaku. B. Saran Adapun saran untuk pengembangan dakwah yang dilakukan Partai Bulan Bintang adalah: 1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini Partai Bulan Bintang akan lebih bisa mengoptimalkan kaderisasi, karena kader merupakan ujung tombak keberhasilan dan kemajuan partai terutama dalam menyampaikan pesanpesan dakwah sebagai tujuan didirikannya partai ini. 2. Demi kemajuan Partai Bulan Bintang, hendaknya program dan kegiatan dilaksanakan langsung ke basis-basis pemilih atau basis masa. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk mendekatkan partai ke tengah-tengah masyarakat serta memberikan pemahaman visi dan misi partai serta asas dasar perjuangan, agar perjuangan partai bisa dipahami secara jelas oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1995 Al-Jabiri, Muhammad Abid. Agama, Negara Dan Penerapan Syariah. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001 A. Machfoeld, Ki Moesa. Filsafat Dakwah. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004 Anshari, Endang Saifuddin. Wawasan Islam, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam Dan Umatnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993 AP. Cowie. Oxford Leaner’s Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 1990 Arifin, Samsul Munir. Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam. Jakarta: Amzah, 2008 Aziz, Jum’ah Amin Abd. Fiqih Dakwah. Solo: Era Intermedia, 2005 Bakhtiar, Wardi. Metodologi Penelitian Dakwah. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999 Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002 Carter dan Herz. Demokrasi dan Totaliterisme. Jakarta: Gramedia, 1975 Daniel, S. Tumpal. Masa Sulit Mengibarkan Panji Bulan Bintang. Jakarta: Tudiskalam, 2005 Effendy, Onong Uchjana, Dinamika Komunikasi. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2004 Esposito, John. L. Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern. Bandung: Mizan, 2001 Fatwa, A.M. Demokrasi Teistis, Upaya Merangkai Integrasi Politik Dan Agama di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001 Firmanzah. Mengelola Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008 Ghazali, Muhammad Bahri. Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Dakwah. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1997

Hamid, Zulkifli. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002 Hasanuddin, Rhetorika Dakwah Dan Publisistik Dalam Kepemimpinan, Surabaya: Usaha Nasional, 1982 Hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang, Tafsir Asas Partai Bulan Bintang, Jakarta: DPP PBB, 2005 Jurdi, Syarifuddin. Pemikiran Politik Islam Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008 Ka’bah, Rifyal. Politik dan Hukum dalam al-Quran. Jakarta: Khairul Bayan, 2005 Kafie, Jamaluddin. Psikologi Dakwah. Surabaya: Indah, 1993 Kazhim, Musa dan Hamzah, Alfian. 5 Partai Dalam Timbangan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999 Litbang Kompas, Partai-Partai Politik Indonesia, Jakarta: Kompas, 2004 Luth, Thohir. M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya. Jakarta : Gema Insani Press, 2005 Muis, A. Komunikasi Islam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001 Mulkhan, Abdul Munir. Ideologisasi Gerakan Dakwah Episode Kehidupan M. Natsir dan Azhar Bashir. Yogyakarta: Sipress, 1996

Mulyana, Deddy. Nuansa-Nuansa Komunikasi, Meneropong Politik Dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999 Munir, M. Metode Dakwah. Jakarta: Prenada Media, 2003 Noer, Deliar. Mengapa Partai Islam Kalah?. Jakarta: Alvabet, 1999 Rafiudin dan Jalil, Maman Abdul. Prinsip dan Strategi Dakwah. Bandung: Pustaka Setia, 2001 Rais, M. Dhiauddin, Teori Politik Islam. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2001 Rais, M. Amin, Cakrawala Islam, antara Cita dan Fakta. Bandung: Mizan, 1991 ……………..., Hubungan antara Politik Dan Dakwah. Bandung: Mujahid

Rasyad, Abdul. Manajemen Dakwah Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1997 Ridha, Abu. Islam dan Politik, mungkinkah bersatu?. Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004 Said bin Ali Al-Kohtani. Dakwah Islam Dakwah Bijak. Jakarta: Gema Insani Press, 1994 Setyo, Bambang. Sejarah Kebangkitan dan Kiprah Partai Bulan Bintang. Jakarta: DPP PBB, 2005 Shaleh, Abd Rasyad. Manajeman Dakwah Islam. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1977 Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah. Jakarta: Lentera Hati, 2005 Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara. Jakarta: UI Press, 1985 Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI Press, 1990 Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo, 1992 Syukir, Asmuni. Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam. Surabaya: Al-Ikhlas, 1983 Tasmara, Toto. Komunikasi Dakwah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1986 Zaidallah, Al-Wisral Imam. Strategi Dakwah, Jakarta: Kalam Mulia, 2002 http://ulwani.tripod.com/partai_politik_dalam_islam.htm http://yusril.ihzamahendra.com/2008/07/10/hanya-ada-satu-kata-maju/