Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka. Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang

Dinas Kesejahteraan Sosial P ro v i n si K e p u la u a n B a n g ka B e li t u n g

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang Phone: (0717) 439080, 439082 Fax: (0717) 439098 E-mail: [email protected] Website: wsww.dinkesos.babelprov.go.id

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesejahteraan Sosial (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Dinas Kesejahteraan Sosial yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012–2017 selain menyesuaikan kepada RPJM Daerah Tahun

2013-2017

juga

menyesuaikan

Kementerian Sosial RI Tahun

kepada

Kerangka

Kebijakan

2010–2014 dan didasarkan pada Undang-

Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyusun Renstra-Daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di samping itu, sesuai dengan Diktum KEDUA Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Renstra untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan prospektif jangka menengah (Medium Term Expenditure Framework), penerapan penganggaran secara terpadu (Unified Budget), dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (Performance Based Budgeting). Dengan mengacu kepada perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran tersebut, akan lebih menjamin keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran. ________________________________________________________ Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2

Mengingat tahun 2012 merupakan tahun pertama dari kurun lima tahunan Renstra SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012–2017 yang menentukan arah dan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, perlu merumuskan arah kebijakan dan strategi sebagai komponen pendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial atas pelaksanaan tugas selama kurun waktu 2013-2017 demi menuju sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2013-2017. Dalam hubungan ini, perlu dilakukan perumusan program-program baik generik/rutin maupun teknis yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang teknis di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya dengan memperhatikan keberhasilan yang telah dicapai dalam lintasan perjalanan historis pembangunan kesejahteraan sosial selama periode 2007-2011, akan membawa implikasi positif terhadap tingkat kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial ke depan. Tantangan yang dihadapi tercermin dari masih rendahnya kemampuan sosial-ekonomi masyarakat terutama makin rendahnya ketahanan sosial ekonomi, keterbatasan penyediaan infrastruktur sosial, serta populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih menjadi beban sosial, baik bobot maupun kompleksitasnya. Kondisi ini sebagai dampak ikutan dari makin berkembangnya investasi ekonomi di provinsi ini. Gambaran kondisi tersebut penting untuk menjadi titik awal pemikiran Renstra SKPD

Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung serta dengan memperhatikan masih tingginya jumlah rumah tangga miskin sebesar 46.325 RTM (PPLS BPS: Maret 2012 ) dan masih belum tuntasnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan populasi sebesar 43.899 KK. Hal lain yang perlu diantisipasi dari angka kemiskinan dan PMKS tersebut adalah dampak yang akan muncul ke depan bila tidak diatasi dengan cepat, tepat, sinergis dan berkelanjutan serta lebih terencana, yakni dikhawatikan

berkembangnya

masalah-masalah

sosial

kontemporer sebagai akibat dari kompleksitas permasalahan yang muncul. Oleh karenanya, meskipun strategi pembangunan jangka panjang Nasional ke II ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia ________________________________________________________ Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3

di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi

serta

penguatan

daya

saing

perekonomian,

permasalahan

kesejahteraan sosial tetap menjadi fokus dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan ini dapat dilihat pada Tujuan dan Arah Pembangunan RPJMN 20102014, yaitu: “Kesejahteraan Rakyat Meningkat” dengan Indikator : (1) meningkatnya

pendapatan perkapita, (2) menurunnya angka kemiskinan

dan tingkat pengangguran, (3) meningkatnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, (4) terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, (5) menurunnya kesenjangan kesejahteraan (antara individu, kelompok, dan daerah), dan (6) dipercepatnya pengembangan pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Didalam

konteks

inilah

sesungguhnya

posisi

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial baik pusat dan juga di daerah dapat diperhitungkan sebagai bagian integral dan bagian strategis pembangunan nasional guna mewujudkan

pencapaian

indikator

peningkatan

kesejahteraan

rakyat.

Disamping itu, hakekat keterpaduan yang dirumuskan masih terbatas pada keterpaduaan sektoral dan belum mengarah pada keterpaduaan substansial. Artinya bahwa upaya penanganan yang dilakukan masih belum mengarah pada keterpaduan penanganan yang kolaboratif dan sinergisitas, akan tetapi masih dilakukan berdasarkan kepentingan sektoral dan bersifat parsial. Untuk menuju kepada terciptanya kondisi dan situasi sosial yang kondusif, adalah peran dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat harus dikerahkan terlibat aktif dalam proses pemberdayaan potensi-potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada serta dapat dimanfaatkan guna mensejahterakan masyarakat secara sinergis dan berkelanjutan. Namun demikian, dukungan program dan anggaran harus seiring pula dengan tingkat eskalasi pertumbuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, untuk terarahnya pelayanan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial agar dapat berlangsung efektif, efesien, jelas, terukur dan tepat sasaran harus disusun sebuah perencanaan yang matang dan

strategis

yang

disesuaikan

dengan

________________________________________________________ Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

kebutuhan

masyarakat

serta 4

perkembangan masalah ke dalam sebuah rancangan strategis sebagai pedoman normatif dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

1.2. Dasar Hukum Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra SKPD) Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 adalah : a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,sebagai mana telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 12 ________________________________________________________ Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5

tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); i.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

j.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); l.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); n. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); o. Peraturan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai yang telah diubah menjadi peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007; p. Peraturan

Pemerintah

Pengendalian

dan

Nomor

Evaluasi

39

Tahun

Pelaksanaan


2006

tentang

Rencana

tata

cara

Pembangunan

6

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); q. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); s. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; t. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D); u. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); v. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D); w. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007 No.6 Seri E); x. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah


7

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Seri E Nomor 3);

1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Strategis (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah, sinkronisasi dan sinergisitas program serta kegiatan Renstra SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu kepada Renstra Kementeriaan

Sosial

RI.

Dengan

demikian,

Renstra

SKPD

Dinas

Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kaitan substantif dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus Renstra Kementerian Sosial RI. Renstra SKPD menjadi acuan didalam penyusunan Rencana Kerja (renja) SKPD, sehingga hubungan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran SKPD.

1.4. Sistematika Dokumen Renstra SKPD Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen renstras SKPD, serta maksud dan tujuan;

Bab II

Gambaran Pelayanan SKPD menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD;

Bab III

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi menjelaskan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program, telaahan


8

renstra K/L dan Renstra SKPD, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis; Bab IV

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan;

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif;

Bab VII Penutup.

1.5. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Dinas Kesejahteraan Sosial sebagai dokumen perencanaan bagi penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial khususnya yang menjadi tugas dan fungsi pokok Dinas Kesejahteraan Sosial

Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan maksud agar penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rentang waktu selama 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2012 sampai dengan 2017 dapat menjadi pedoman dalam rangka kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan juga evaluasi terhadap indikator capaian yang ditetapkan, selain itu dalam upaya mendukung dengan terwujudnya penyelenggaraan tata kelola organisasi yang berkualitas guna mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang transparan dan akuntabel. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesejahteraan Sosial Tahun 20132017

dalam

upaya

kesejahteraan

sosial

berkelanjutan

guna

menjamin yang

terselenggaranya

terencana,

mewujudkan

adil,

pembangunan

efektif,

keberfungsiaan

bidang

bermanfaat

sosial

PMKS

dan yang

bermartabat dan mandiri. Selain itu, untuk mengoptimalkan fungsi perencanaan program dan anggaran SKPD yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel.

1.6. Sasaran Strategis Sasaran strategis yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan adalah : 

Perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kessos bagi PMKS;


9



Memperkuat

tanggung

jawab

dan

kepedulian

masyarakat

dalam

penyelenggaraan kessos melalui kelembagaan sosial dan upaya-upaya kessos perorangan, kelompok, masyarakat, dan dunia usaha; 

Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar;



Perluasan

dan

peningkatan

kualitas

tata

kelola

organisasi

untuk

penyelenggaraan kessos yang bermutu, transparan dan akuntabel.


10

BAB II GAMBARAN UMUM 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Keberadaan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk pada bulan Oktober 2002 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya tugas dan fungsinya dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 11 Tahun 2003 tentang Tata Kerja

dan Uraian Tugas Dinas Kesejahteraan Sosial

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, struktur organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas mempunyai

Kesejahteraan Sosial

Provinsi

Kepulauan Bangka

Belitung

tugas pokok “melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan

Tugas Dekonsentrasi di Bidang Kesejahteraan Sosial”. Dengan uraian tugas dan fungsi pada masing-masing bidang sebagai berikut : a. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberiaan dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ditunjuk seorang sekretaris dengan dibantu oleh 3 (tiga) kepala sub bagian, yaitu keuangan, umum dan perlengkapan, dan kepegawaian. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) pengkoordinasian seluruh kegiatan pada Dinas Kesejahteraan Sosial;


11

2) penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Dinas Kesejahteraan Sosial; 3) pelaksanaan

pembuatan

program

kerja

tahunan

dan

koordinasi

penyusunan dan pengendalian program kerja sekretariat; 4) pemberiaan informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala dinas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok sekretariat; 5) pelaksanaan pembinaan staf; 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; 7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. b. Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang

Pemberdayaan

Sosial

mempunyai

tugas

melaksanakan

pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin, Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil, dan Pemberdayaan Kelembagaan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) penerapan

standar,

norma,

pedoman,

kriteria

dan

prosedur

pemberdayaan sosial; 2) pelaksanaan pemberdayaan sosial fakir miskin, Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil, dan Pemberdayaan Kelembagaan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial; 3) pemberian bimbingan teknis & evaluasi bidang pemberdayaan sosial; 4) pemberiaan informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala dinas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok bidang pemberdayaan sosial; 5) pelaksanaan pembinaan staf; 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; 7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. ________________________________________________________ Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

12

c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bidang

Pelayanan

dan

Rehabilitasi

Sosial

mempunyai

tugas

melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta pembinaan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS). Dalam

melaksanakan

tugas

dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu Pelayanan dan Perlindungan Anak, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang cacat dan Lanjut Usia, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan NAPZA. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) penerapan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; 2) pelaksanaan Pelayanan dan Perlindungan Anak, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang cacat dan Lanjut Usia, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan NAPZA; 3) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; 4) pemberiaan informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala dinas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; 5) pelaksanaan pembinaan staf; 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; 7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan

dan

Rehabilitasi

Sosial

bagi

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta pembinaan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu Bantuan Sosial Korban Bencana, Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Pendayagunaan Sumber ________________________________________________________ Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

13

Dana Sosial dan Jaminan Sosial. Bidang Bantuan & Jaminan Sosial untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : 1) penerapan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Bantuan dan Jaminan Sosial; 2) pelaksanaan Bantuan Sosial Korban Bencana, Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial; 3) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial; 4) pemberiaan informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala dinas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial; 5) pelaksanaan pembinaan staf; 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; 7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. e. Bidang Bina Program Bidang Bina Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan anggaran kesejahteraan sosial, pengolahan data dan informasi, dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu perencanaan program, data dan informasi, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : 1) pengkoordinasian perencanaan program kesejahteraan sosial; 2) pengkoordinasian penyusunan anggaran kesejahteraan sosial; 3) pengkoordinasian sistem data dan informasi PMKS dan PSKS; 4) pengkoordinasian pelaksanaan monev dan pelaporan pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan laporan akuntabilitas kinerja; 5) pemberiaan informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala dinas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok Bidang Bina Program; 6) pelaksanaan pembinaan staf; ________________________________________________________ Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

14

7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; 8) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun UPTD Panti Sosial Bina Serumpun merupakan unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memerlukan intervensi sosial secara khusus dan terpadu. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala UPTD Panti Sosial Bina Serumpun setingkat pejabat eselon IIIa dengan dibantu oleh tiga orang kepala sub bagian/seksi, yakni sub bagian tata usaha, seksi rehabilitasi sosial, dan seksi perlindungan sosial untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : 1) penerapan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pelayanan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial; 2) pelaksanaan pelayanan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap anak dengan perlindungan khusus, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang serta korban tindak kekerasan dalam rumah tangga; 3) pelaksanaan pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia terlantar; 4) pemberian informasi, saran dan pertimbangan kepala dinas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi UPTD; 5) pelaksanaan pembinaan staf; 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

2 .2 .

Sumber Daya Yang Dimiliki

2.2.1 Identifikasi Faktor Internal Dalam

menjalankan

tugas

dan

fungsi

organisasinya,

Dinas

Kesejahteraan Sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja yakni kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Secara rinci faktor-faktor tersebut dapat dicermati pada tabel dibawah ini :


15

FAKTOR INTERNAL Kekuatan

Kelemahan

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi; 2. Adanya sarana dan prasarana kerja yang memadai; 3. Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf; 4. Adanya Renstra SKPD; 5. Terbitnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial; 6. Kelembagaan organisasi yang optimal; 7. Adanya beberapa perda tentang penanganan PMKS; 8. Lingkungan kerja yang kondusif

1. Belum validnya database PMKS; 2. Belum terisinya jabatan fungsional peksos dan penyuluhan sosial; 3. Belum optimalnya kerja sama lintas bidang; 4. Belum terintegrasi secara optimal program-program dalam penanganan masalah-masalah sosial; 5. Masih kuatnya ego sektoral bidang.

Berikut ini adalah data pegawai sebagai sumber-sumber kekuatan pokok pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tabel 1 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 PENDIDIKAN NO 1.

UNIT KERJA

SL TP

SD

TO TAL

-

1 1

5 2

2

-

-

3 1

-

-

9 6

-

-

7 3

2

-

-

1 -

-

-

8 5

-

-

5 5

1

-

-

1 1

1 -

-

7 7

-

-

6 6

-

-

-

2 -

-

-

8 6

-

2 -

2 2

2

-

-

-

-

-

4 4

BIDANG BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL -LAKI-LAKI -PEREMPUAN

5.

SL TA

BIDANG PELAYANAN DAN REHABILTASI SOSIAL -LAKI-LAKI -PEREMPUAN

4.

D1

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL -LAKI-LAKI -PEREMPUAN

3.

D2

S2

SEKRETARIAT -LAKI-LAKI -PEREMPUAN

2.

D3

S3

S1/ D4

BIDANG BINA PROGRAM -LAKI-LAKI -PEREMPUAN


16

PENDIDIKAN NO 6.

UNIT KERJA

D3

D2

D1

SL TA

SL TP

SD

TO TAL

S3

S2

S1/ D4

-

-

2 -

1

-

-

4 -

-

-

6 1

0

4

45

8

0

0

13

1

0

71

UPTD RUMAH PELAYANAN & REHABILITASI SOSIAL -LAKI-LAKI -PEREMPUAN JUMLAH

Tabel 2 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012

NO

GOLONGAN

UNIT KERJA IV

1.

2.

3.

4.

SEKRETARIAT BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL BIDANG PELAYANAN DAN REHABILTASI SOSIAL BIDANG BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL

III

II

E

D

C

B

A

-

-

1

1

-

2

-

4

-

4

8

-

3

-

2

5

-

-

-

-

0

-

-

-

1

-

1

-

3

1

8

12

-

1

-

1

2

-

-

-

-

0

-

-

-

-

1

1

-

3

-

5

8

-

1

2

-

2

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

1

-

3

-

8

11

-

-

2

-

2

-

-

-

-

0

D

C

B

A

J M L

D

C

B

I

J M L

A

J M L

D

C

B

A

J M L

5.

BIDANG BINA PROGRAM

-

-

-

-

1

0

-

1

2

3

6

1

1

-

-

2

-

-

-

-

0

6.

UPTD RUMAH PELAYANAN & REHABILITASI SOSIAL

-

-

-

-

1

1

1

1

2

-

4

-

1

1

-

2

-

-

-

-

0

0

0

1

2

4

6

1

15

5

27 49

1

7

5

3

15

0

0

1

-

1

JUMLAH

Tabel 3 Jenis Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 KAB / KOTA (1)

PSM

KARANG TARUNA

ORSOS/ YAYASAN/LSM

WKSBM

TAGANA

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. BANGKA

11

12

6

-

25

2. BANGKA TENGAH

12

57

7

-

60

3. BANGKA BARAT

11

38

2

3

47

4. BANGKA SELATAN

11

39

3

3

50


17

KARANG TARUNA

ORSOS/ YAYASAN/LSM

WKSBM

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

5

42

3

-

68

6. BELITUNG TIMUR

5

38

2

-

70

7. PANGKALPINANG

15

16

18

-

80

-

-

-

-

277

70

242

41

6

677

KAB / KOTA

PSM

(1)

5. BELITUNG

8. PROVINSI TOTAL

TAGANA

(Sumber : Data dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Diolah Oleh Bidang Bina Program Dinas Kesejahteraan Sosial Prov. Kep. Babel, Tahun 2011).

Tabel 4 Jumlah Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Sebaran Di Kabupaten/Kota Tahun 2012

No . (1)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

KABUPATEN/KOTA

JUMLAH

(2)

(3)

Kab. Bangka Kab. Belitung Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Timur Kota Pangkal Pinang TOTAL

10.209 8.420 5.310 7.797 4.341 4.089 6.159 46.325

Sumber: Basis Data Terpadu untuk PPLS BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

2.2.2 Identifikasi Faktor Eksternal Didalam menghadapi berbagai perubahan dan permasalahan sosial yang mungkin akan muncul dan berkembang di masa datang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik serta keamanan di daerah, Dinas Kesejahteraan Sosial dengan segenap kekuatan perlu melakukan upaya-upaya strategis guna melihat dan mencermati faktor-faktor eksternal yang kemungkinan berpengaruh terhadap eksistensi organisasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Faktor-faktor eksternal ini jika diketahui dan dikelola dengan efektif, kreatif dan integratif oleh Dinas Kesejahteraan Sosial dapat mendukung terselenggaranya pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih bermanfaat, bermartabat dan mandiri. Adapun, faktor-faktor eksternal tersebut yang dapat ________________________________________________________ Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

18

diidentifikasi dan memiliki substansi dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 5 Faktor Eksternal FAKTOR EKSTERNAL

2 .3 .

PELUANG

ANCAMAN

1. Adanya UU RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usahausaha kesejahteraan sosial; 3. Adanya dana sosial dari dunia usaha (CSR) yang belum dimanfaatkan secara optimal; 4. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang relatif stabil; 5. Adanya kerja sama lintas sektoral; 6. Terbitnya Perda Tentang CSR

1. Tingginya arus migrasi (pendatang) ke pulau Bangka dan Belitung; 2. Berkembangnya sarana dan prasarana sosial ekonomi khususnya diibukota provinsi, yang berkaibat pula terjadinya perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat; 3. Ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki keterampilan (life skill) rendah; 4. Pasca penambangan timah (tambang rakyat /inkonvensional) akan berdampak pada munculnya berbagai permasalahan sosial baru; 5. Semakin melemahnya peran dan fungsi pranata-pranata sosial, nilainilai kearifan lokal dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi dan kebersamaan masyarakat dalam kehidupan sosial setempat. 6. Semakin berkurangnya areal lahan pertanian dan perkebunan masyarakat akan memicu terjadinya permasalahan sosial.

Kinerja Pelayanan Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2012 melalui program-program pembangunan kesejahteraan sosial, capaian kinerja sasaran yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :


19

Tabel 6 Capaian Target Sasaran Program Dinas Kesejahteraan Sosial Tahun 2007 – 2012 No

1

2

3

SASARAN PROGRAM

SATUAN

CAPAIAN KINERJA (SASARAN) PER TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 2012

JML

Bidang Pemberdayaan Sosial 1.1

Bantuan Usaha Melalui KUBE

KUBE

200

120

140

140

179

198

977

1.2

Bantuan UEP untuk perorangan/Keluarga

Orang

225

200

200

200

190

190

1115

1.3

Bantuan UEP untuk Lembaga/Orsos

Lembaga/ Orsos

28

28

30

30

34

41

191

1.4

Pembinaan KT

Karang Taruna

25

25

25

25

30

30

160

1.5

Pelatihan/Pemantapan TKSM/PSM

Org

-

-

-

37

70

30

137

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 2.1

Bantuan UEP atau Alat Bantu Untuk Penyandang Cacat

Orang

173

165

-

5

7

161

511

2.2

Bantuan UEP atau Alat Bantu Untuk Lanjut Usia

Orang

300

310

-

-

49

215

874

2.3

Bantuan UEP atau Peralatan Lainnya Untuk Anak Terlantar

Orang

400

490

-

80

120

-

1090

2.4

Bantuan UEP atau Peralatan Lainnya Untuk Tuna Sosial

Orang

120

130

-

-

15

14

279

2.5

Bantuan UEP atau Peralatan Lainnya Untu Korban NAPZA/AIDS

Orang

85

110

-

-

15

15

225

2.6

Pelayanan Sosial Kepada PMKS di RPRS

Orang

-

-

12

17

15

28

60

KK

49

100

-

-

69

-

218

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial 3.1

Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR)

3.2

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar/Tanggap Darurat

Jiwa

149

815

311

1595

813

-

3683

3.3

Pemantapan Personil PB (TAGANA)

Org

335

-

-

493

240

280

1348

3.4

Bantuan UEP Kepada KTK

Org

53

89

82

76

65

35

400

3.5

Peserta/Penerima Manfaat Jamsos /BKSP/Askessos

Orang

1400

1400

1000

1600

1200

1000

7600

3.6

Dunia Usaha Yang Memperoleh Izin PUB/UGB

SK

5

4

-

2

3

5*

19


20

2 .4 .

Pengembangan Pelayanan Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

11

Tahun

2009

tentang

Kesejahteraan Sosial khususnya Bab I Pasal 1 point 2 dijelaskan bahwa “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa pelaksanaan bidang sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial lebih diarahkan pada: 1) Rehabilitasi

sosial

dimaksudkan

untuk

memulihkan

dan

mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial

agar

Rehabilitasi dilaksanakan

dapat sosial

melaksanakan sebagaimana

fungsi

sosialnya

dimaksud

pada

secara ayat

(1)

wajar. dapat

secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga,

masyarakat maupun panti sosial. 2) Jaminan Sosial yaitu dimaksudkan adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjuangan berkelanjutan untuk: 

menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;



menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya;



Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.

3) Pemberdayaan Sosial dimaksud untuk :


21



memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang

mengalami

masalah

kesejahteraan

sosial

agar

mampu

memenuhi kebutuhannya secara mandiri. 

meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan Sosial dilakukan melalui; peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha. 4) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan sosial; advokasi sosial; dan/atau bantuan hukum. 

Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.



Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang,

keluarga,

dilanggar haknya. diberikan

dalam

kelompok,

dan/atau

masyarakat

yang

Advokasi sosial sebagaimana dimaksud bentuk

penyadaran

hak

dan

kewajiban,

pembelaan, dan pemenuhan hak. 

Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Bantuan

hukum sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 5) Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dengan tujuan : ________________________________________________________ Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

22



meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;



memperkuat keputusan

peran kebijakan

masyarakat publik

miskin

yang

dalam

menjamin

pengambilan penghargaan,

perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar; 

mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang

memungkinkan

masyarakat

miskin

dapat

memperoleh

kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan 

memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.


23

BAB III ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Kondisi dan Permasalahan Sosial Dinamisasi perkembangan masalah kesejahteraan berjalan seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan sosial ekonomi serta politik keamanan di daerah telah memicu terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dan perubahan struktur sosial ekonomi dan yang tidak kalah pentingnya adalah akselerasi perubahan struktur sosial yang timpang, yang berujung pada ketidakmampuan sebagian warga untuk mengimbangi perubahan ini. Akibatnya bermunculan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial seputar kehidupan masyarakat baik menyentuh indvidu itu sendiri, keluarga, kelompok/komunitas, maupun masyarakat sekitar bahkan merosotnya nilai-nilai atau kaidah-kaidah normatif yang tumbuh dan berlaku di masyarakat, sehingga kondisi dan masalah sosial menjadi berkembang dalam berbagai bentuk. Kompleksitas dan intensitas permasalahan sosial ini akan menjadi beban dan membesar, jika upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan penyembuhannya tidak segera ditangani dan penanganannya pun perlu keterpaduaan antar semua unsur (stakeholders) kesejahteraan sosial. Berdasarkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terinventarisir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 6 (enam) kelompok sasaran prioritas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu: a. Kemiskinan b. Keterlantaran c. Kecacatan d. Keterpencilan e. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku f. Korban Bencana Dalam implementasinya program pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, antara satu program bidang dengan bidang saling melengkapi dan berlanjut begitu juga dengan fungsi dan peran


24

SKPD lainnya sehingga penanganan masalah sosial di daerah berjalan terintegrasi dan berkelanjutan. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Sejalan dengan visi dan misi Gubernur terpilih Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013-2017 adalah “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan” yang ditempuh melalui 5 (lima) Misi, yaitu: 1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/kabupaten/ kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral. 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi. 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global. 5. Mewujudkan

good

governance

dalam

rangka

mencapai

clean

government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi ________________________________________________________ Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

25

dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung. Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah misi yang kedua Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan tujuan, yaitu : a. Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan. b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia usaha. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya

kapasitas

dan

kualitas

pendidikan,

kesehatan,

dan

pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur tersebut, Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pokok melaksanakan kewenangan dalam menangani permasalahan sosial berupaya menyelaraskan visi dan misi Gubernur tersebut agar dapat diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penekanan visi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurun waktu 20132017, yakni “ terwujudnya Keberfungsian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menuju Masyarakat Yang Bermartabat dan Mandiri”.


26

Dalam menjabarkan misi Gubernur terpilih, pada misi kedua yaitu Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari misi ini tentunya Dinas Kesejahteraan Sosial memiliki peran penting dalam upaya memperkuat, mempercepat dan membangun potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada guna meningkatkan kualitas kehidupan dan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar lebih bermartabat dan mandiri. Memperhatikan kenyataan tersebut, tentunya penekanan penanganan masalah sosial diarahkan kepada peningkatan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial harus berjalan seiring dengan peningkatan anggaran, kompetensi SDM, keterpaduan dan keberlanjutan program yang bersinergi. Didalam mengimplementasikan visi dan misi tersebut ke dalam berbagai program dan kegiatan SKPD ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kesejahteraan Sosial diantaranya adalah : a. ketersediaan database PMKS yang valid; b. lemahnya sinergitas dan sinkronisasi program antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka penanganan masalah sosial; c. minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan masalah sosial, sedangkan kompleksitas, kuantitas dan kualitas permasalahan sosial cenderung meningkat; d. penanganan permasalahan sosial belum terfokus dan terintegrasi dengan komprehensif serta masih mengandalkan ego sektoral diantara stakeholders yang ada; e. Keberlanjutan program strategis dan pola pembinaan lanjutan yang tidak terintegrasi dan terprogram dengan baik. Program-program penanganan masalah sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial dalam rangka pencapaian visi dan misi dinas tidak terlepas dari peran, dukungan, dan kerja sama stakeholders pembangunan kesejahteraan sosial terutama masyarakat dan dunia usaha. Dalam upaya mencapai visi dan misi ________________________________________________________ Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

27

yang diemban oleh Dinas Kesejahteraan Sosial dibutuhkan berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial yang langsung bersentuhan dengan penanganan masalah kesejahteraan sosial. 3.3. Isu-Isu Strategis / Permasalahan Selama kurun waktu 2007-2012, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dirasakan menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja, yaitu ketersediaan database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang valid, kapasitas tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang masih rendah, dukungan anggaran khususnya APBD (provinsi dan kabupaten) terbatas dan sinergitas serta sinkronisasi program belum sesuai harapan. Kondisi ini pada masa datang, jika tidak segera diberi perhatian baik kondisi faktor internal organisasi

Dinas

Kesejahteraan

Sosial maupun

faktor

eksternal

akan

mempengaruhi percepatan penanganan permasalahan kesejahateraan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dikhawatirkan akan berkembang ke sisi kehidupan sosial kemasyarakatan lainnya. Dalam

upaya

menghadapi

dan

melaksanakan

pembangunan

kesejahteraan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada lima tahun ke depan (2012–2017) bahwa ada beberapa permasalahan pokok atau isu-isu strategis yang perlu dicermati, sebagaimana uraian pada tabel di bawah ini :


28

Tabel 7 Isu-Isu Strategis / Permasalahan Pokok Tahun 2013-2017 Isu Strategis Berdasarkan Kelompok Sasaran

Permasalahan Pokok

 Ketersediaan database PMKS yang valid;  Sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku pembangunan kessos;  Komitmen politik dan dukungan anggaran (APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota) rendah;  Pendayagunaan sumber ekonomi dan potensi lokal yang masih KEMISKINAN lemah dan kurang memiliki daya saing;  Aksesibilitas pangsa pasar terhadap produk/hasil warga binaan lokal;  Sinergisitas dan sinkronisasi program / anggaran yang kurang konsisten, efektif, berkelanjutan dan terfokus serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya.  Belum tersedianya tempat pelayanan sosial yang representatif; KETERLANTARAN  Kerja sama antar provinsi dengan kabupaten/kota, lintas sektoral dan antar provinsi belum efektif dan terintegrasi dengan baik.  Masih rendahnya orang dengan kecacatan (ODK) yang memperoleh pelayanan sosial dan bantuan sosial terutama KECACATAN jaminan sosial bagi ODK;  Aksesibiltas bagi ODK baik dalam panti maupun luar panti.  Terbatasnya akses transportasi/jalan dan informasi ke lokasi daerah tertinggal; KETERPENCILAN  Belum terintergrasinya pelayanan dan pemberdayaan sosial yang diberikan kepada warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di daerah tertinggal;  Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan baik di wilayah perkotaan maupun pesisir; KETUNAAN SOSIAL DAN  Jumlah korban pengidap HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA PENYIMPANGAN semakin tinggi; PERILAKU  Meningkatnya permasalahan sosial korban tindak kekerasan, trafiking, KDRT, dan ekspolitasi terhadap anak dan perempuan.  Ancaman bencana alam dan sosial akibat rusaknya bentang alam dan kondisi geografis daerah kepulauan seperti puting KORBAN BENCANA beliung, gelombang pasang dan lain sebagainya;  Konflik sosial/keresahan sosial akibat terjadinya pergesekan kepentingan yang berlatar ekonomi, budaya, politik dan sosial. Sumber: Diolah dari Bidang Bina Program Dinas Kesejahteraan Sosial 2012.

Pembangunan dibidang kesejahteraan sosial terus menerus diupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan. ketelantaran, kecacatan, ketunaansosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen baik pemerintah maupun pemerintah daerah yang harus dilakukan lebih baik lagi ________________________________________________________ Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

29

untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya

mengangkat

derajat

kesejahteraan

sosial

tersebut,

dapat

dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa. Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya ekses negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota. Permasalahan sosial di Dinas Kesejahteraan Sosial saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kompleksitasnya

terutama

permasalahan

sosial

kontemporer.

Untuk

menghadapi berbagai permasalahan sosial tersebut, dalam kurun waktu 20132017,

diperlukan

pemahaman

yang

mendalam

terhadap

(1)

situasi

perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, maupun nasional, (2) ________________________________________________________ Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

30

kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 20132017, serta (3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan dan perbaikan pada 2013-2017.


31

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi a. VISI Dinas Kesejahteraan Sosial “Terwujudnya Keberfungsian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menuju Masyarakat Yang Bermartabat dan Mandiri” Dari visi ini, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang menjadi kekuatan visi Dinas Kesejahteraan Sosial, yaitu : 

Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individuindividu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Konsep ini pada intinya menunjuk pada “kapabilitas” (capabilities) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Baker, Dubois dan Miley (1992) menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya,

serta

dalam

memberikan

kontribusi

positif

bagi

masyarakat. Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subyek dari segenap proses dan aktifitas kehidupannya. Bahwa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya. 

Mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. Pengertian mandiri adalah : Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.



Bermartabat

diartikan

sebagai

harkat

atau

harga

diri,

yang

menunjukkan eksistensi yang dapat dijadikan teladan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa bermartabat ialah tingkat ________________________________________________________ Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

32

harkat

kemanusiaan,

sedangkan

berbudaya

adalah

mempunyai

budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju, membiasakan suatu perbuatan yang baik (2001: 170) Visi ini lebih dalam lagi dapat mengandung pengertian bahwa : 1) bahwa setiap warga masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kepulauan Bangka Belitung memiliki hak hidup, hak mendapatkan penghasilan, penghidupan yang layak, perlakukan yang baik, pengakuan dan perlindungan sosial sehingga tercapainya tingkat keadilan dan pemerataan pembangunan khususnya kesejahteraan sosial baik bagi individu, keluarga, komunitas lokal menuju masyarakat yang semakin sejahtera lahir & bathin; 2) bahwa pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan tidak hanya oleh pemerintah melainkan sebuah komitmen bersama seluruh stakeholders guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memberikan

pelayanan

agar

seluruh

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial merasa tenang, adil dan sejahtera lahir dan bathin

berdasarkan

nilai

kemanusiaan

yang

bermartabat

serta

berkeadilan sosial. 3) melalui Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan sosial akan mampu menciptakan kondisi dan situasi kehidupan dan penghidupan sosial yang kondusif dan saling menguntungkan semua pihak. 4) keberfungsian sosial individu, keluarga, dan kelompok/komunitas lokal akan memberi dampak yang signifikan terhadap terciptanya dinamika kehidupan dan penghidupan yang baik menuju kepada masyarakat yang martabat dan mandiri.

b. MISI Dinas Kesejahteraan Sosial Dalam upaya mencapai visi yang ditetapkan, perlu disusun suatu langkah-langkah yang nyata dan jelas dalam bentuk penjabaran kedalam misi-misi pembangunan bidang kesejahteraan sosial, yaitu: 1) membangun dan memperkuat kekuatan sosial dan tanggung jawab sosial masyarakat. ________________________________________________________ Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

33



upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan misi ini adalah peningkatan kesadaran, kesetiakawanan, kebersamaan, kepedulian dan partisipasi sosial dengan melaksanakan berbagai pola pemberdayaan, kemitraan dan pembinaan terhadap komunitas lokal, pranata sosial, lembaga kesejahteraan sosial dan potensi serta sumber yang tersedia di lingkungan kehidupan masyarakat setempat secara optimal dan bersinergi.

2) meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan sosial dengan menekankan pada efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial yang mendesak. 

misi ini dilakukan melalui pelaksanaan program-program rehabilitasi sosial,

perlindungan

dan

jaminan

sosial

serta

program

pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berbasis pada kekuatan dan potensi lokal sekaligus sebagai objek dan subjek pembangunan kesejahteraan sosial secara adil dan mandiri serta bermartabat. 3) meningkatkan profesionalitas dan kualitas serta kuantitas pelaku pembangunan di bidang usaha-usaha kesejahteraan sosial. 

Misi ini dapat diwujudkan melalui pemberdayaan sosial potensi dan sumber kesejahteraan sosial dengan melaksanakan berbagai pelatihan, bimbingan dan pembekalan teknis terhadap tenagatenaga kesejahteraan sosial, generasi muda dan organisasi sosial secara terus menerus.

4) menumbuhkembangkan

semangat

dan

nilai-nilai

kepahlawanan,

kesetiakawanan sosial dan pengorbanan. 

misi ini tercapai melalui peningkatan kesadaran dan rasa memiliki antar sesama dengan memperkokoh ketahanan dan integritas sosial diberbagai sisi kehidupan sosial kemasyarakatan.

5) mengembangkan sistem jaminan dan perlindungan sosial. 

misi dapat dilakukan dengan pemberiaan bantuan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat yang mengalami masalah ketidakberdayaan secara sosial ekonomi.


34

6) meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sosial. 

misi ini dilakukan melalui pembangunan fisik dan penunjang kesejahteraan sosial lainnya.

7) meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan manajemen berusaha kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

misi ini dapat dilakukan melalui pola pemberdayaan berbasis masyarakat dan potensi lokal.

Dalam upaya pencapaian misi-misi tersebut perlu pula dijabarkan ke dalam indikator capaian misi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 sebagai berikut: MISI KESATU : Membangun dan memperkuat pranata sosial dan tanggung jawab sosial masyarakat. Indikator pencapaiannya, sebagai berikut: 1. Teratasinya berbagai masalah sosial oleh masyarakat setempat secara sinergi dan efektif; 2. Banyaknya lembaga-lembaga, pranata sosial dan kelompok lokal yang berkembang dan melaksanakan usaha-usaha kessos; 3. Banyaknya sumber-sumber kesejahteraan sosial lokal yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam membantu memecahkan masalah yang muncul; 4. Meluasnya jaringan kemitraan sosial dalam melakukan usaha kessos dalam memberikan pelayanan dan bantuan sosial; 5. Perhatian dan kepedulian dunia usaha kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) semakin kuat melalui pengalokasian dana CSR perusahan. MISI KEDUA : Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan usahausaha kesejahteraan sosial dengan menekankan pada efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial yang mendesak. Indikator pencapaiannya terhadap efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial yang mendesak, sebagai berikut: ________________________________________________________ Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

35

1. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan dan pelayanan sosial makin bertambah serta meningkat tiap tahunnya; 2. Berkurangnya masalah yang

dihadapi individu/keluarga/kelompok/

komunitas tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; 3. Berkurangnya masalah ketelantaran, ketunaan sosial, keterbelakangan dan kerentanan sosial; 4. Berkurangnya dampak sosial terhadap lingkungan sekitar dan remaja dari pengaruh penyakit sosial yang muncul di masyarakat; 5. Berkurangnya tindakan-tindakan kriminalitas, kenakalan, penyalahgunaan NAPZA, eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan yang terjadi pada perempuan, anak dan lanjut usia; 6. Bertambahnya bantuan usaha bagi individu dan keluarga tidak mampu serta meningkatnya keterampilan teknis berusaha; MISI KETIGA : Meningkatkan profesionalisme dan kualitas serta kuantitas pelaku pembangunan di bidang usaha-usaha kesejahteraan sosial bagi PMKS. Indikator pencapaiannya, sebagai berikut : 1. Jumlah tenaga kesejahteraan sosial semakin banyak; 2. Kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat semakin cepat dan mudah; 3. Pengetahuan

dan

keterampilan

pekerjaan

sosial

para

tenaga

kesejahteraan sosial semakin meningkat melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis; 4. Ketersediaan tenaga sukarela dan siaga bencana yang memadai dan terampil; 5. Dunia usaha yang melakukan usaha kesejahteraan sosial semakin meningkat. MISI KEEMPAT : Menumbuhkembangkan

semangat

dan

nilai-nilai

kepahlawanan,

kesetiakawanan dan pengorbanan. Indikator pencapaiannya, adalah : 1. Sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan semakin baik dan efektif; ________________________________________________________ Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

36

2. Ketahanan dan integritas sosial dapat terjaga dengan

baik;

3. Kesadaran masyarakat melaksanakan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat; 4. Rasa saling peduli dan memiliki dalam menjaga nilai atau norma-norma sosial kemasyarakatan makin kuat; MISI KELIMA : Mengembangkan sistem jaminan dan perlindungan sosial. Indikator pencapaian dari misi ini adalah : 1. Jumlah penerima manfaat sasaran program jaminan kesejahteraan sosial semakin banyak; 2. Kualitas dan kuantitas organisasi pelaksana program semakin banyak dan profesional; 3. Jenis dan distribusi bantuan serta pelayanan sosial yang diberikan makin bertambah dan berkualitas; 4. Berkurangnya masalah sosial yang dihadapi terutama masalah kebutuhan dasar keluarga; 5. Jumlah korban bencana yang dapat ditangani MISI KEENAM : Membangun dan meningkatkan sarana/prasarana pelayanan sosial. Indikator pencapaian dari misi ini adalah : 1. Bertambahnya Jumlah sarana dan prasarana fisik untuk pelayanan sosial kepada PMKS; 2. Sarana penunjang kesejahteraan sosial yang memadai dan lengkap; 3. Pelayanan sosial menjadi lebih terarah, efektif dan terpadu. MISI KETUJUH : Meningkatan pengetahuan, keterampilan dan manajemen berusaha kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Indikator pencapaian dari misi ini adalah : 1. Kemampuan

penerima

manfaat

atau

sasaran

pelayanan

dalam

mengelola bantuan usaha semakin produktif dan meningkat; 2. Jumlah penerima manfaat yang semakin mandiri menjalankan usahanya; ________________________________________________________ Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

37

3. Keterampilan teknis penerima manfaat semakin baik.

4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Program-program

pembangunan

kesejahteraan

sosial

Dinas

Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 diarahkan guna meningkatkan kualitas kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

(PMKS)

dan

memberdayakan

potensi/sumber

kesejahteraan sosial yang diselenggarakan melalui empat program yang terdiri dari tiga program prioritas atau teknis dan satu program penunjang. Programprogram tersebut memiliki tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan sebagaimana pada lampiran renstra ini.

4.3. Strategi Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada serta sedang berkembang sekaligus mengacu pada visi, misi dan tujuan Dinas Kesejahteraan Sosial, maka ada 4 (empat) strategi inti yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama lima tahun ; pertama, perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS; kedua, memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upayaupaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, masyarakat, dan dunia usaha; ketiga, perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar; keempat, perluasan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bermutu, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian tersebut dilakukan dengan strategi-strategi pendekatan pekerjaan sosial sebagai berikut: a. Strategi Pemberdayaan Sosial 1) memperkuat

dan

pengembangan

berbagai

pola

pemberdayaan

masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal dan insani sebagai basis pembangunan kesejahteraan sosial;


38

2) peningkatan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang mengacu pada kebutuhan riil dan kelayakan serta bermanfaat berdasarkan prinsip berkeadilan dan manfaat; 3) pemberdayaan sosial dilakukan secara terus menerus dengan pola penguatan kapasitas dan potensi diri sendiri dalam memecahkan masalah yang dialami; 4) pemberiaan

pelayanan

dan

bantuan

stimulan

serta

penguatan

permodalan usaha melalui kelompok-kelompok usaha masyarakat lembaga keuangan mikro yang handal dan profesional; 5) pemberdayaan potensi individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat melalui berbagai bimbingan, santuan, bantuan sosial serta keterampilan berusaha. b. Strategi Kemitraan Sosial 1) peningkatan peran dan jejaring sosial dengan mengembangkan pola kemitraan guna mempercepat serta menjangkau pelayanan sosial yang lebih

luas

dan

merata

sekaligus

menciptakan

sistem

sumber

kesejahteraan sosial yang ada secara mandiri dan sinergis; 2) pemantapan dan pembinaan organisasi sosial, dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan secara kreatif, koodinatif dan saling mendukung melalui pola pembinaan berkelanjutan, kerja sama, dan

berorientasi program

pengembangan

yang

mengarah

pada

penciptaan peluang pasar dan usaha ekonomis produktif. c. Strategi Partisipasi Sosial 1) penyadaran

dan

pemahaman

tanggung

jawab

sosial dan

rasa

kesetiakawanan sosial dengan melibatkan secara aktif dan memberi kesempatan kepada seluruh potensi masyarakat untuk mengambil peran serta inisiatif guna memecahkan persoalan kehidupan sosial di lingkungannnya; 2) partisipasi sosial dijadikan tanggung jawab sosial masyarakat agar proses pembangunan kesejahteraan sosial dapat saling mendukung dan menguntungkan, sehingga dampak sosial atau kerentanan sosial di masyarakat bisa dikurangi; ________________________________________________________ Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

39

3) penguatan dan pelibatan aktif peran pemuda dan tenaga sukarela dalam upaya

pencegahan,

penanggulangan

dan

penanganan

berbagai

masalah sosial melalui pelatihan-pelatihan dasar dan teknis. d. Strategi Advokasi Sosial 1) peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga terutama individu, kelompok & keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial; 2) penciptaan dan pembinaan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mampu mengelola dan memberikan pelayanan serta perlindungan sosial kepada

masyarakat

yang

membutuh

pemecahan

masalah

atau

pertolongan dalam mengatasi masalahnya; 3) pendayagunaan sumber dana sosial (PSDS) melalui berbagai sosialisasi dan

pemantapan

pelaksanaan,

penyiapan

dan

perizinan

usaha

kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam rangka mengimplementasikan berbagai strategi tersebut, perlu disusun dan ditetap berupa langkah-langkah melalui berbagai arah kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat operasional dan terpadu agar visi dan misi dapat tercapai dengan baik.

4.4. Kebijakan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial diarahkan kepada penekanan dan penurunan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dimasyarakat dengan memprioritaskan pada upaya-upaya sebagai berikut: a. Mencegah PMKS dari kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana; b. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemberian bantuan kebutuhan dasar PMKS dalam menghadapi berbagai masalah sosial baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat;


40

c. Memberikan dukungan, bimbingan dan motivasi bagi PMKS baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat; d. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan berusaha bagi PMKS melalui penguatan keterampilan teknis dan manajemen usaha; e. Meningkatkan partisipasi, tanggung jawab sosial dan kepedulian dunia usaha

dalam

membantu

memberikan

bantuan

dan

menangani

permasalahan sosial PMKS melalui program pemberdayaan masyarakat (CSR); f. Menumbuhkembangkan

peran

dan

fungsi

kelembagaan

sosial

kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS; g. Memberikan bantuan stimulan atau usaha kepada PMKS melalui bantuan usaha ekonomi produktif dan bantuan sosial lainnya sesuai permasalahan dan kebutuhan PMKS.


41

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Mencermati permasalahan sosial dan kondisi sosial kemasyarakatan yang berkembang saat ini seiring dengan makin meningkatnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dalam rangka pencapaian visi dan misi serta strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kesejahteaan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu dijabarkan kedalam berbagai program-program Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang bersifat strategis dan proritas. Program – program bidang kesejahteraan sosial disusun dan ditetapkan untuk mengakomodir dan menjawab berbagai tantangan, persoalan dan kondisi kekinian sekaligus menciptakan peluang positif dalam lima tahun ke depan (2013-2017) dengan rencana program/kegiatan proritas dan indikator kinerja serta rencana pendanaan indikatif sebagaimana terinci pada lampiran rencana strategis ini. Untuk implementasikan dari visi dan visi serta kebijakan bidang kesejahteraan sosial, Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun program kerja yang lebih bersifat strategis dan operasional dalam upaya mendukung pencapaian penanganan masalah-masalah sosial baik konvensional maupun kontemporer secara efektif, sinergi dan bermanfaat melalui program-program strategik yang selanjutnya dikembangkan secara teknis aplikatif dalam bentuk berbagai kegiatan. Rencana program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas

Kesejahteraan Sosial Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :


42

Tabel 8 Indikator Kinerja Utama dan Kegiatan

No . 1

1.

Nama Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4

Output/Outcome

2

3

Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan

 Persentase PMKS penerima manfaat;  Persentase PSKS mampu berperan dalam penyelenggaraan kessos melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial

-

a. Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan

-

 Tersedianya akses  Jumlah Keluarga Miskin kesempatan kerja yang memperoleh dan berusaha serta bantuan stimulan UEP; pelayanan sosial  Jumlah Keluarga Miskin dasar melalui yang mendapatkan pendekatan bantuan pelatihan dan usaha ekonomi keterampilan teknis produktif kelompok berusaha; dan perorangan;  Jumlah Pendampingan  Tersedianya sosial yang memperoleh pendamping sosial bimbingan teknis dan bagi keluarga miskin melaksanakan dalam membantu tugasnya. memberikan motivasi, pembinaan dan pendampingan sosial.

b. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

-

 Tersedianya akses  Jumlah Keluarga Miskin kesempatan kerja perkotaan yang dan berusaha serta memperoleh bantuan pelayanan sosial stimulan UEP; dasar melalui  Jumlah Keluarga Miskin pendekatan bantuan perkotaan yang usaha ekonomi mendapatkan pelatihan produktif kelompok dan keterampilan teknis dan perorangan bagi berusaha; keluarga miskin di  Jumlah Pendampingan perkotaan; sosial yang memperoleh  Tersedianya bimbingan teknis dan pendamping sosial melaksanakan bagi keluarga miskin tugasnya. di perkotaan dalam membantu memberikan motivasi, pembinaan dan pendampingan sosial.


5

Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pemberdayaan sosial dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar

43

No . 1



2

3

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Output/Outcome

4

5

c. Pemberdayaan Keluarga

-

 Tersedianya  Jumlah Keluarga bantuan usaha Rentan, Wanita Rawan ekonomi produktif Sosial Ekonomi yang bagi keluarga dan memperoleh bantuan perorangan dalam UEP; rangka  Jumlah keluarga meningkatkan fungsi rentan/WRSE/miskin sosialnya; yang memperoleh  Terlatihnya keluarga pelatihan dan bimbingan rentan/WRSE/Miskin teknis usaha dalam pengelolaan usaha

d. Pelestarian dan Peningkatan Kualitas TMP

-

 Jumlah Warga Negara yang memperoleh gelar Pahlawan Nasional atau penghargaan satya lencana lainnya;  Jumlah keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan yang mendapatkan bantuan atau tunjangan sosial;  Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional atau Makam Pahlawan Nasional yang terpelihara dengan baik.



Terberdayakannya potensi kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kessos

 Jumlah organisasi sosial yang dapat dibina dan diberdayakan;  Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang diberdayakan;  Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan;  Jumlah WKSBM yang dibentuk dan berkembang;  Jumlah dunia usaha yang peduli dan menyelenggarakan UKS melalui dana CSR  Jumlah TKSK yang aktif dan memperoleh tali asih

e. Pemberdayaan Kelembagaan Sosia Kemasyarakatan






TMPN/MPN yang direnovasi dan dipelihara dengan baik; Diperingatinya hari Pahlawan setiap tahunnya; Tersantuninya keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan.

44

No .



2

3

1

f.

2.

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Rehabilitasi Sosial

a. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza

b. Rehabiltasi Sosial Orang Dengan Kecacatan


Output/Outcome

4

5

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial Warga KAT purna bina

 Jumlah warga KAT yang memperoleh pembinaan sosial  Jumlah sarana dan Prasarana sosial yang dibantu

Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial -

-

Meningkatnya fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial

Jumlah korban penyalah gunaan Napza yang berhasil dilayani, diberi bantuan, dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti;



-

Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi, direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti.




Jumlah Korban penyalah gunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial;  Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial korban penyalah gunaan Napza yang dapat dikembangkan /dibantu;  Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha. Jumlah Orang dengan kecacatan tubuh, bekas penderita penyakit kronis, cacat rungu wicara, cacat netra, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mendapatkan pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial;  Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial orang dengan kecacatan yang dpat dikembangkan/dibantu  Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha.

45

No . 1



2

3


Output/Outcome

4

5

c. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

-

Jumlah tuna sosial yang berhasil dilayani, diberi bantuan, dan direhabilitasi baik dalam panti maupu luar panti.

 Jumlah Gepeng, pemulung, tuna susila, korban trafiking perempuan, berkas warga binaan LP, orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial;  Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial yang dapat dikembangkan/ dibantu;  Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha.

d. Rehabilitasi danPerlindungan Anak

-

Jumlah anak yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti

 Balita /Anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti;  Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dapat dikembangkan/dibantu  SDM yang mendapat bimbingan teknis dan ketrampilan berusaha.

e. Pelayanan Sosial Lanjut Usia (lansia)

-

Jumlah lanjut usia terlantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti










Lanjut usia yang memperoleh pelayanan sosial; Lanjut usia yang memperoleh bantuan stimulan atau jaminan/ santuan sosial; SDM yang mendapatkan bimbingan teknis/ keterampilan teknis; Lembaga pelayanan lansia yang dapat dikembangkan/ dibantu.

46

No .

Nama Program/Kegiata n

1

2

f.

3.


Pelayanan Psiksosial Bagi PMKS di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun


3

Output/Outcome

4

5

-

Jumlah warga binaan sosial yang dapat dilayani, direhabilitasi, dan difungsikan secara manusiawi

g. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan sarana/ prasarana Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS h. Bimbingan dan Pelatihan Kerja Bagi Warga Binaan UPTD Panti Sosial Bina Serumpun

-

Kualitas dan kuantitas pelayanan dan sarana/prasarana di UPTD Panti Sosial Bina serumpun

-

Terlatihnya warga binaan sosial dalam mengelola usaha

Perlindungan dan Jaminan Sosial

Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial -

-

Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial

Jumlah korban bencana alam yang dibantu.



a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Warga binaan sosial yang memperoleh pelayanan sosial dasar di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun  Warga binaan sosial yang dapat dikembalikan ke pihak keluarganya.  Meningkatnya fungsi dan jangkauan serta kualitas pelayanan sosial di RPRS;  Kualitas sarana/ prasarana penunjang di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan berusaha warga binaan sosial 





b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

-

Jumlah korban bencana sosial yang dibantu dan dipulihkan.










Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibina dan disiagakan; Jumlah SDM yang mendapat pelatihan dan bimbingan dalam melakukan pendampingan sosial; Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana alam Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana sosial; Jumlah bantuan rehabilitasi yang diberikan bagi korban bencana sosial; Jumlah daerah rawan bencana sosial yang dipetakan; Jumlah wilayah yang memiliki kearifaan lokal dan diberikan bantuan keserasian sosial.

47

No .


1


2

c. Perlindungan Sosial KorbanTindak Kekerasan dan Pekerja Migran

3

-


Output/Outcome

4

Jumlah korban tindak kekerasan yang terpulihkan kondisi psikologisnya

5







d. Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS)

-

Tertibnya penyelenggaraan UGB dan PUB yang sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku







e. Jaminan Kesejahteraan Sosial

f.

Fasilitasi dan koordinasi Tim PKH Provinsi Kep. Babel

-

-

Jumlah korban tindak kekerasan yang memperoleh perlindungan sosial melalui bimbingan teknis dan advokasi sosial; Jumlah Korban tindak kekerasan yang mendapatkan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP); Petugas pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis. Jumlah dunia usaha yang menyelenggarakan PUB atau UGB sesuai aturan yang berlaku; Lokasi Penertiban penyelenggaraan UGB atau PUB; Laporan kegiatan pemantauan dan pengawasan atas penyelenggaraan UGB dan PUB.

Jumlah PMKS sektor informal /mandiri yang mendapatkan perlindungan melalui jaminan kesejahteraan sosial;



Terlaksananya fasilitasi, dan pengembangan program PKH

Meningkatnya peran dan fungsi tim PKH dalam memfasiltasi program PKH




Jumlah peserta penerima jaminan kesejahteraan sosial; Penguatan peran dan fungsi lembaga pengelola/pelaksana program askessos;

48

No .


1

4.


2

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


3

 Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaporan, serta fungsi pengawasan dan pengendalian program/ kegiatan teknis yang tepat waktu dan akuntabel;  Persentase peningkatan efektifitas dan jangkauan pelayanan, penyebaran informasi, dan penyuluhan sosial

a.

Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran

-

b.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

-

Output/Outcome

4

-

5

 Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu dan tepat guna;  Laporan akuntabilitas dan manajerial program /kegiatan;  Efektifitas pelayanan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan.

 Jumlah dokumen  perencanaan program dan anggaran SKPD ;   Jumlah koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan kesejahteraan sosial antara provinsi dengan kabupate/kota dan  kementeriaan sosial RI;

Laporan hasil kegiatan pembangunan kessos; Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran dalam bentuk RKA/DPA dan dokumen lainnya yang dapat disusun; Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi antara provinsi dengan kabupate/kota dan kementeriaan sosial RI;  Terkoordinasinya penyusunan program dan kegiatan bidang teknis dengan kabupaten/kota.

Jumlah laporan kinerja, manajerial dan akuntabilitas secara berkala yang dapat disusun;






Tersusunnya laporan Lakip, LPPD, LKPJ dan Renstra serta laporan capaian kinerja lainnya; Tersusunnya laporan realisasi anggaran secara berkala setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan;

49


No . 1


2

c.

Penyuluhan Sosial

3

-


Output/Outcome

4

Jumlah lokasi dan sasaran yang dapat dijangkau dan diberikan penyuluhan sosial

5







d.

e.

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pemuktahiran Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kessos

-

-

 Jumlah program dan kegiatan yang dapat dikendalikan dan dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan;  Kualitas pelayanan sosial yang diberikan semakin baik dan sesuai petunjuk teknis.



 Database PMKS dan PSKS yang valid disetiap kabupaten /kota;









f.

Penyusunan Kebijakan Pengembangan Potensi dan Sumber Kessos Desa Sosial (ADES)

-

Jumlah desa miskin yang dipetakan dan diadopsi menjadi Desa Binaan Sosial (ADES)






Terinformasinya program dan kegiatan pembangunan kessos kepada PMKS dan stakeholders kessos; Tersebarluaskannya berbagai pembangunan kessos ke setiap desa dan kelurahan di 7 kab/kota; Tersedianya tenaga penyuluh sosial masyarakat di setiap kecamatan. Meningkatnya kualitas pelayanan sosial yang diberikan kepada PMKS dan PSKS; Terkendalinya pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di kab/kota; Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan. Tersedianya database PMKS dan PSKS disetiap kabupaten/kota yang valid dan berspektif gender; Tersedinya sistem informasi kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi. Terpetakannya profil desa miskin (ADES) di 7 kab/kota; Terintegrasinya program pembangunan kessos di desa miskin (ADES) melalui pemberian pelayanan,pembinaa, pemberdayaan dan bantuan sosial.

50

No .


1


2

g.

Pengembangan Adopsi Desa Sosial (ADES)

3

-


Output/Outcome

4

Jumlah Adopsi Desa Sosial (ADES) yang berkembang dan mandiri

5





h.

Penyusunan Perencanan dan Penganggaran Yang Responsif Gender

-

Tersusunnya dokumen atau panduan PPRG


Meningkatnya peranan dan fungsi sosial PMKS/PSKS dan kelembagaan desa dalam mengatasi masalah sosial setempat; Kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat ADES semakin sejahtera dan mandiri;

 Jumlah dokumen program/kegiatan yang responsif gender

51

BAB VII PENUTUP Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 disusun dengan melakukan berbagai pertimbangan dari aspek-aspek yang menyangkut kebutuhan dan masalah-masalah yang mempengaruhinya. Komitmen dan arah kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan dituangkan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) ini merupakan pedoman pelaksanaan berbagai program kerja sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi unit kerja di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Memperhatikan situasi dan kondisi serta berbagai perubahan sosial yang mungkin berkembang, Perencanaan Strategis (RENSTRA) ini lebih bersifat fleksibel dan memberi celah perubahan sesuai tuntutan dan kebutuhan riil yang diharapkan semua pihak terkait. Demikian Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2017 disusun, dengan harapan dapat terimplementasi dengan maksimal dan berhasil.

KEPALA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

HARYOSO, SH. Pembina Utama Muda NIP. 19641222 199603 1 001


52

LAMPIRAN I

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN RENSTRA SKPD DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013-2017 a.

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

VISI

:

Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Mandiri, Maju, Berkeadilan Dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal Melalui Pengembangan Sinergitas Dan Konektivitas Perkotaan Dan Perdesaan

MISI

:

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

PROGRAM PRIORITAS

:

Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan

b.

SKPD DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

VISI

: Terwujudnya Keberfungsian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menuju Masyarakat Yang Bermartabat dan Mandiri

MISI 1

: Membangun dan memperkuat kekuatan sosial dan tanggung jawab sosial masyarakat

TUJUAN Peningkatan kesadaran, kesetiakawanan, kebersamaan, kepedulian, dan partisipasi sosial

MISI 2

SASARAN Pemberdayaan, kemitraan, dan pembinaan terhadap komunitas lokal, pranata sosial, lembaga kesejahteraan sosial serta potensi dan sumber yang tersedia di lingkungan kehidupan masyarakat setempat

1.

STRATEGI Peningkatan peran dan jejaring sosial dengan mengembangkan pola kemitraan guna mempercepat dan menjangkau pelayanan sosial yang lebih luas dan merata

KEBIJAKAN Meningkatkan partisipasi, tanggung jawab sosial dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam membantu memecahkan masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya melalui programprogram pemberdayaan masyarakat atau CSR dunia usaha

: Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan usaha-usaha kesejahteraan sosial

TUJUAN Menekankan efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial yang mendesak

SASARAN Pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta pemberdayaan dan pembinaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang berbasis kepada kekuatan dan potensi lokal

1.

2.

STRATEGI Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS;

Perluasan dan pemerataan pemberiaan bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar

1.

2.

KEBIJAKAN Memberikan pelayanan dan bantuan stimulan (UEP) , bantuan sosial lainnya serta penguatan permodalan usaha baik perorangan, keluarga, kelompkok/komunitas maupun masyarakat Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PMKS

53

MISI 3

: Meningkatkan profesionalisme dan kualitas serta kuantitas pelaku pembangunan dibidang usaha-usaha kesejahteraan sosial bagi PMKS

TUJUAN Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

MISI 4

STRATEGI Pemantapan dan pembinaan organisasi sosial, dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan secara proaktif, koordinatif dan saling mendukung

1.

Penguatan dan pelibatan aktif peran pemuda dan tenaga sukarela dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan berbagai masalah sosial

2.

KEBIJAKAN Mencegah PMKS dari kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan akbiat kemiskinan,keterlantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana

: Menumbuhkembangkan semangat dan nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan dan pengorbanan

TUJUAN Memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

MISI 5

SASARAN Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dengan melaksanakan berbagai pelatihan, bimbingan dan pembekalan teknis kepada tenaga kesejahteraan sosial, generasi muda dan organisasi sosial

SASARAN Peningkatan kesadaan dan rasa memiliki antar sesama dengan memperkokoh ketahanan sosial dan integritas sosial diberbagai sisi kehidupan masyarakat

1.

STRATEGI Penyadaran dan pemahaman terhadap tanggung jawab sosial dan rasa kesetiakawanan sosial dengan melibatkan secara aktif serta memberikan kesempatan kepada seluruh potensi masyarakat untuk mengambil peran serta dan inisiatif guna memecahkan persoalan kehidup

KEBIJAKAN Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS

STRATEGI Peningkatan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga atau PMKS Pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial

KEBIJAKAN Mencegah PMKS dari kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan akbiat kemiskinan,keterlantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana

: Mengembangkan sistem jaminan dan perlindungan sosial

TUJUAN Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

SASARAN Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial kepada PMKS

1.

2.


54

MISI 6

: Membangun dan meningkatkan sarana/prasarana penunjang pelayanan sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial

TUJUAN Peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial

MISI 7

SASARAN Perluasan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bermutu, transparan dan akuntabel.

1.

STRATEGI Penciptaan dan pembinaan lembagalembaga kesejahteraan sosial yang mampu mengelola dan memberikan pelayanan serta perlindungan sosial kepada PMKS

KEBIJAKAN Memberikan pelayanan sosial langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan PMKS

STRATEGI Meningkatkan kemampuan dan keterampilan berusaha bagi PMKS melalui penguatan keterampilan teknis dan manajemen berusaha

KEBIJAKAN Memberikan dukungan, motivasi, dan bimbingan teknis bagi PMKS

: Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan manajemen berusaha kepada PMKS

TUJUAN Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

SASARAN Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dengan melaksanakan berbagai pelatihan, bimbingan dan pembekalan teknis kepada PMKS


55

LAMPIRAN II PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013-2017

TUJUAN (1)

MISI 1 Peningkatan kesadaran, kesetiakawanan, kebersamaan, kepedulian, dan partisipasi sosial

MISI 2 Menekankan efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial yang mendesak

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

(2)

(3)

(4)

: Membangun dan memperkuat kekuataan sosial dan tanggung jawab sosial masyarakat Pemberdayaan, kemitraan, dan pembinaan terhadap komunitas lokal, pranata sosial, lembaga kesejahteraan sosial serta potensi dan sumber yang tersedia di lingkungan kehidupan masyarakat setempat

1.

Teratasinya berbagai masalah sosial oleh masyarakat setempat secara sinergis dan efektif

Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial 1. Kemasyarakatan

2.

Banyaknya lembaga-lembaga sosial dan kelompok sosial kemasyarakatan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1. Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial 2. Kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial

3.

Perhatian dan kepedulian dunia usaha kepada PMKS semakin kuat melalui pengalokasian dana CSR perusahaan

: Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan usaha-usaha kesejahteraan sosial Pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan pemberdayaan serta pembinaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang berbasis kepada kekuatan dan potensi lokal


1.

Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan dan pelayanan sosial semakin bertambah & meningkat

2.

Berkurangnya masalah yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya

3.

Berkurangnya masalah keterlantaran, ketunaan sosial, keterbelakangan, kerentanan sosial

Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan 1. 2. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 3. Kegiatan Pemberdayaan Keluarga 4. Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Program Rehabilitasi Sosial 1. Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia 2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan 3. 4.

Kegiatan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza

5. 6.

Kegiatan Rehabilitasi Tuna Sosial Kegiatan Pelayanan Psikososial Bagi PMKS

56

MISI 3

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN


(1)

(2)

(3)

(4)

: Meningkatkan profesionalisme dan kualitas serta kuantitas pelaku pembangunan dibidang usaha-usaha kesejahteraan sosial bagi PMKS

Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

MISI 4

1. 2.

Program Pemberdayaan Sosial 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Lainnya 1. Penyuluhan Sosial

Peningkatan kesadaan dan rasa memiliki antar sesama dengan memperkokoh ketahanan sosial dan integritas sosial diberbagai sisi kehidupan masyarakat

1.

Rasa saling peduli dan memiliki dalam menjaga nilai-nilai dan norma-norma sosial kemasyarakatan semakin kuat

2.

Ketahanan dan integritas sosial dapat terjaga dan terpelihara dengan baik

1.

Jumlah sasaran program jaminan kesejahteranan sosial semakin banyak Jenis dan distrubusi pelayanan sosial yang diberikan semakin berkualitas Bantuan dan perlindungan sosial kepada korban KTK dan bencana semakin efektif dan bermanfaat

Program Pemberdayaan Sosial 1. Kegiatan Pelestarian dan Peningkatan Kualitas Taman Makam Pahlawan

: Mengembangkan sistem jaminan dan perlindungan sosial

Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial kepada PMKS

2. 3.

MISI 6

Tersedianya tenaga kesejahteraan sosial dan sukarelawan yang memadai dan terampil Kualitas pelayanan sosial kepada PMKS semakin cepat dan mudah serta dapat dijangkau

: Menumbuhkembangkan semangat dan nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan dan pengorbanan

Memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

MISI 5

Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dengan melaksanakan berbagai pelatihan, bimbingan dan pembekalan teknis kepada tenaga kesejahteraan sosial, generasi muda dan organisasi sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 2. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 3. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan PM 4. Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial 5. Kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial 6. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Tim PKH Provinsi Kep. Babel

: Membangun dan meningkatkan sarana/prasarana penunjang pelayanan sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial

Peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Perluasan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bermutu, transparan dan akuntabel.


1.

Bertambahnya sarana dan prasarana fisik dan penunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial

2.

pelayanan sosial mmenjadi terarah, terintegrasi dan dan efektif

Program Rehabilitasi Sosial 1. Kegiatan Pelayanan Psikososial Bagi PMKS 2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 2. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

57

MISI 7

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN


(1)

(2)

(3)

(4)

: Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan manajemen berusaha kepada PMKS

Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dengan melaksanakan berbagai pelatihan, bimbingan dan pembekalan teknis kepada tenaga kesejahteraan sosial, generasi muda dan organisasi sosial

1. 2.

Meningkatnya kemampuan penerima manfaat dalam mengelola bantuan yang diberikan

Program Rehabilitasi Sosial 1.

Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kerja Bagi PMKS

Kemandirian penerima manfaat dalam menjalankan bantuan usaha

2.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan

3.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza

4.

Kegiatan Rehabilitasi Tuna Sosial

Program Pemberdayaan Sosial 2. 3. 4.

Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kegiatan Pemberdayaan Keluarga

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.


Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan PM

58

LAMPIRAN III INDIKATOR CAPAIAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DARI TAHUN 2012 - 2017

No.

Indikator Capaian (1)

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) 1. 2. 3.

Jumlah Penduduk Miskin (KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM)** Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Purna Bina Yang Diberdayakan (KK)

Kondisi Awal (2012) (2)

Target Capaian Target Sasaran

Tahun Pencapaian (%)

2013

2014

(3)

2015

2016

2017

(4)

43.899

16.682

38

40.562

37.226

33.890

30.553

27.217

65.055* 46.325** 1.119

15.613

24

3.100

3.125

3.125

3.125

3.131

448

40

80

90

95

95

92

574***

574

100

100

120

118

118

118

5.779

2.890

50

500

585

590

600

600

4.

Jumlah Klien Yang Memperoleh Pelayanan Sosial di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun (Orang) Jumlah Orang Dengan Kecacatan Yang Memperoleh Bantuan dan Diberdayakan (Orang)

5.

Jumlah Lanjut Usia Non Potensial Yang Dilayani (Orang)

4.505

2.253

50

400

465

460

463

465

6.

Jumlah Anak Terlantar/Kurang Mampu/Anak Bermasalah Sosial Yang Memperoleh Pelayanan Sosial (Orang) Jumlah korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan trafficking yang dilayani dan dibina (Orang)

2.370

948

40

100

200

213

215

220

386

347

90

65

70

70

70

72

Jumlah Pekerja Sektor Informal/mandiri Yang Masuk Dalam Program Jaminan Sosial / Askessos (KK) Jumlah Lokasi Penertiban Penyakit Sosial (Lokasi)

8.883

8.883

100

-

2.779

2.600

1.752

1.752

78

54

70

10

12

12

10

10

943

471

50

71

100

100

100

100

7. 9. 10. 11.

Korban Penyalahgunaan NAPZA/AIDS/HIV dan Eks Warga Binaan LP Yang Memperoleh Pelayanan Sosial/Dibina (orang) Keterangan : Sumber Data Diolah oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung * Data BPS Tahun 2011 ** Data PPLS BPS Maret 2012 *** Data Estimasi


59

LAMPIRAN IV

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DARI TAHUN 2012 - 2017

No.

Indikator Capaian

(1)

Kondisi Awal (2012) (2)

Target Capaian Target Sasaran

Tahun (%)

2013

2014

2015

(3)

2016

2017

(4)

POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

1.

Jumlah Organisasi Sosial Yang Dibina dan Memperoleh Bantuan (Orsos)

42

42

100

6

8

8

8

10

2.

Jumlah Desa ADES yang dibentuk

306

168

50

42

42

42

42

-

3.

Jumlah Karang Taruna Aktif Yang Memperoleh Pembinaan (KT)

373

185

50

25

40

40

40

40

4.

Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk (Lokasi)

7

7

100

1

1

1

2

2

5.

Jumlah Dunia Usaha Yang Melakukan Kegiatan UGB dan PUB (SK)

25

25

100

5

5

5

5

5

6.

Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Yang Diberdayakan (orang)

373

185

50

25

40

40

40

40

7.

Jumlah WKSBM yang dibentuk dan dibina (desa)

306

153

50

15

25

33

40

40

8.

Jumlah Relawan Bencana / Taruna Siaga Bencana (Tagana) Yang Aktif (orang)

1183*

946

80

25

230

230

230

231

9.

Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

7

7

100

-

1

2

2

2

10.

Jumlah Organisasi Sosial / Panti Sosial yang memenuhi atau memiliki SOP (orsos/panti)

42

13

30

1

3

3

3

3

Keterangan : Sumber Data Diolah oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung * Data Estimasi (termasuk data penggerak KSB)


60

LAMPIRAN V

RENCANA KERJA (RENJA-SKPD) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DARI TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

No.

PROGRAM

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

1.

Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

TARGET SASARAN (2013 – 2017) TARGET

SASARAN

2013

2014

2015

2016

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1.000 KK

2.000 KK

2.000 KK

2.000 KK

3.000 KK

561 KK

1.123 KK

1.123 KK

1.123 KK

1.684 KK

1. Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan, dengan sub kegiatan :  Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial  Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainya  Bantuan Pengembangan KUBE  Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Masyarakat Miskin 2. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, dengan sub kegiatan :  Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial  Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainya  Bantuan Pengembangan KUBE  Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Masyarakat Miskin  Bantuan & Perbaikan pengadaan Sarana / Prasarana Lingkungan Sosial  Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Masyarakat Miskin


TARGET CAPAIAN PER TAHUN

15.613 KK

1. Warga kurang Mampu /keluarga miskin pedesaan 2. Warga kurang/keluarga miskin perkotaan

2017

61

No.

PROGRAM


(1)

(2)

(3)

3. Pemberdayaan Keluarga, dengan sub kegiatan :  Pelayanan & Bantuan Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga  Pemberdayaan Keluarga Rentan, WRSE dan Keluarga Bermasalah Psikologis  Bimbingan dan Pelatihan Teknis  Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif  Pembentukan dan pembinaan LK3 4. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), dengan sub kegiatan :  Pelatihan Keterampilan berusaha bagi warga KAT Purna Bina  Bantuan & Perbaikan pengadaan Sarana / Prasarana Lingkungan Sosial  Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif 5. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat, dengan sub kegiatan :  Pemberdayaan Karang Taruna  Pemberdayaan PSM  Pemberdayaan Orsos/yayasan  Pemberdayaan WKSBM  Penguatan Kapasitas TKSK  Peningkatan Peran Aktif masyarakat dan dunia usaha 6. Pelestarian dan Peningkatan Kualitas TMP, dengan sub kegiatan :  Peningkatan Kualitas Taman Makam Pahlawan Nasional  Pemberian Santuan dan Penghargaan Kepada Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan atau Janda Perintis Kemerdekaan  Peringatan Hari Pahlawan


TARGET SASARAN (2013 – 2017)


TARGET

SASARAN

2013

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

683

Keluarga Rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi

136 KK

136 KK 1 LK3

137 KK 2 LK3

137 KK 2 LK3

137 KK 2 LK3

448 KK

Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) purna bina

80 KK

90 KK

93 KK

93 KK

92 KK

185 KT 185 orang 42 orsos 153 lembaga 104 orang

Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Orsos/yayasan, lembaga sosial kemasyarakatan /kearifan lokal, dan dunia usaha






20 orang

20 orang

20 orang

20 orang

20 orang

1 TMP

1 TMP dan 25 orang

1 TMP dan 25 orang

2 TMP dan 25 orang

2 TMP dan 25 orang

100 lembaga

7 TMP dan 100 orang

Taman Makam Pahlawan dan Para veteral/janda atau keluarga pahlawan/perintis kemerdekaan

62

No.

PROGRAM


(1)

(2)

(3)

2.

Perlindungan Dan Jaminan Sosial



TARGET

SASARAN

2013

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, dengan sub Sub kegiatan :  Peningkatan Kemampuan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)  Pengadaan Sarana/Prasarana Sistem Jaringan Informasi dan Perlengkapan Pendukung Penanggulangan Bencana  Pembentukan dan Pengembangan Kampung Siaga Bencana  Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Alam  Apel siaga bencana  Pengerahan petugas penanggulangan bencana  Penataan dan Pengelolaan Logistik

946 orang

Korban Bencana dan Petugas/Relawan Bencana

25 orang

230 orang

230 orang

230 orang

231 orang

2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dengan sub kegiatan :  Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Sosial  Pemetaan daerah rawan bencana  Pemberian lauk pauk korban bencana  Pembentukan forum keserasian sosial  Pengerahan petugas kemanusian  Pelaksanaan operasi fisik gudang  Pemetaan potensi kearifan lokal

711 orang

Korban Bencana dan Petugas/Relawan Bencana

142 orang

142 orang

142 orang

142 orang

143 orang

3. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan, dengan sub kegiatan :  Bantuan Penguatan UEP Bagi Korban Tindak Kekerasan  Pelatihan KeterampilanTeknis Berusaha dan Kewirausahaan  Pemulangan klien

347 orang

Korban Tindak Kekerasan/KDRT/Trafiking

65 orang

70 orang

70 orang

70 orang

72 orang


63

No.

PROGRAM


(1)

(2)

(3)

4. Jaminan Kesejahteraan Sosial, dengan sub kegiatan :  Penguatan Kelembagaan Pelaksanaan Jaminan Sosial  Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askessos); 5. Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, dengan sub kegiatan :  Pengelolaan dan Penertiban Dana Kesejahteraan Sosial Masyarakat  Pengawasan dan Pelaporan

3.

Rehabilitasi Sosial

6. Fasilitasi dan Koordinasi Program keluarga Harapan (PKH) 1. Pelayanan Sosial Lanjut Usia, dengan sub kegiatan :  Pengembangan Kebijakan Tentang akses sarana dan prasarana publik bagi lansia  Fasilitasi dan Koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia  Pemberian Bantuan Alat Bantu  Pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif  Perlindungan sosial lanjut usia 2. Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan, dengan sub kegiatan :  Pendayagunaan Para Penyandang Cacat  Pembentukan Pusat Informasi Penyandang cacat dan trauma center  Pengembangan Kebijakan Tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat  Pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif  Pemberian Bantuan Alat Bantu  Perlindungan sosial ODK




TARGET

SASARAN

2013

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

42 lembaga atau 8883 orang

Pekerja Sektor Informal/Mandiri

-

10 lembaga 2779 orang




25 dunia usaha

Dunia usaha/pelaku usaha

5 dunia usaha

5 dunia usaha

5 dunia usaha

5 dunia usaha

5 dunia usaha

17.600 KK

Keluarga Miskin/Keluarga Muda Tidak Mampu

1.400 KK

3.000 KK

4.400 KK

4.400 KK

4.400 KK

2.253 orang

Lanjut Usia Non Potensial

400 orang

465 orang

460 orang

463 orang

465 orang

2.890 orang

Penyandang Cacat

500 orang

600 orang

590 orang

600 orang

600 orang

64

No.

PROGRAM


(1)

(2)

(3)

3. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak, dengan sub kegiatan :  Pelatihan keterampilan & praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, dan anak nakal  Bantuan Penguatan Kelembagaan Orsos Anak  Peningkatan Kesejahteran Sosial Anak  Pendataan Sasaran PKSA dan anak dari Komunitas Adat Terpencil (KAT)  Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembina Anak Telantar  Pelayanan dan Perlindungan Sosial dan Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan & Anak (Trafficking) 4. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, dengan sub kegiatan :  Penyebaran informasi dan publikasi ke masyarakat  Pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif  Pelatihan dan Bimbingan Teknis Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial 5. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dengan sub kegiatan :  Pelatihan dan Bimbingan Teknis Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial  Penertiban dan pembinaan bagi Tuna Sosial  Pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif 6. Pelayanan Psikososial Bagi PMKS Di UPTD Panti Soisal Bina Serumpun 7. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS




TARGET

SASARAN

2013

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

948 orang

Anak Terlantar/Anak Nakal/Anak Jalanan/Anak Korban Trafiking/Anak Korban KDRT

100 orang

200 orang

213 orang

215 orang

220 orang

471 orang

Korban Napza/AIDS

71 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

200 orang

Tuna Susila, Bekas Warga Binaan LP dan Penyandang Penyakit Sosial Lainnya

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

574 orang

PMKS

100 orang

120 orang

118 orang

118 orang

118 orang

-

Sarana fisik dan penunjang UPTD Panti Sosial Bina Serumpun

1 unit

1 unit

1 unit

-

-

65

No.

PROGRAM


(1)

(2)

(3)

8. Bimbingan dan Pelatihan Kerja Bagi Warga Binaan UPTD Panti Sosial Bina Serumpun 4.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

1. Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran, dengan sub kegiatan:  Rapat Koordinasi Teknis Forum SKPD  Penyusunan Usulan Program dan Anggaran  Koordinasi dan Konsultasi Program dan anggaran

2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD 3. Penyuluhan Sosial 4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan  Pelaksanaan Monev Program dan Kegiatan APBD/APBN  Pelaksanaan Monev Penerima Manfaat Program APBD/APBN  Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD  Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan manajerial 5. Pemuktahiran Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial  Pemukhtahiran Data Base PMKS dan PSKS  Pengadaan Sistem Informasi dan Pengolahan Database




TARGET

SASARAN

2013

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

100 orang

PMKS

-

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

Program dan kegiatan APBD

Program dan dokumen perencanaan

32 orang

35 orang

35 orang

35 orang

35 Orang

Program dan anggaran SKPD

4 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

PMKS/PSKS

42 lokasi

42 lokasi

42 lokasi

42 lokasi

42 lokasi

Seluruh Program dan Kegiatan APBD

Program dan Kegiatan APBD

7 kab/kota

7 kab/kota

7 kab/kota

7 kab/kota

7 kab/kota

7 (tujuh) kabupaten/kota

PMKS/PSKS

7 kab/kota

7 kab/kota

7 kab/kota

7 kab/kota

7 kab/kota

Program dan kegiatan APBD/APBN 210 lokasi

66

No.

PROGRAM


(1)

(2)

(3)

6. Penyusunan kebijakan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Desa Sosial (ADES), dengan sub kegt :  Sosialisasi Program ADES  Bimbingan Teknis Pendampingan sosial  Pemetaan potensi dan sumber daya desa (calon desa ADES)  Advokasi Program & Penguatan kelembagaan kemasyarakatan desa ADES 7. Pengembangan desa ADES, dengan sub kegiatan :  Pengembangan kebijakan program ADES  Rakor teknis program ADES  Penyusunan laporan capaian kinerja program ADES  Pembinaan lanjutan 8. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Yang responsif Gender, dengan sub kegiatan :  Analisis Pengarustamaan Gender  Penyusunan Term Of Reference (TOR)  Penyusunan Gender Budgeting Statement (GBS)  Pemantauan dan Evaluasi




TARGET

SASARAN

2013

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

210 desa

Desa

42 desa

42 desa

42 desa

42 desa

42 desa

168 desa

Desa

-

42 desa

42 desa

42 desa

42 desa

120 orang

Petugas kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya

-

40 orang

40 orang

40 orang

-

67

LAMPIRAN VI MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF RENCANA STRATEGIS SKPD No.

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

I


1

Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan

TAHUN 2013 Rp.(dalam Target 4

juta) 5


juta) 7


juta) 9


juta) 11


juta) 13

Persentase PMKS penerima manfaat; Persentase PSKS mampu berperan dalam penyelenggaraan kessos melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial 1.000 KK

900

2.000 KK

4.000

2.000 KK

4.000

2.000 KK

4.000

3.000 KK

4.000

561 KK

450

1.123 KK

2.000

1.123 KK

2.000

1.123 KK

2.000

1.684 KK

2.000

136 KK

250

136 KK/1 LK3

350

137 KK/2 LK3

400

137 KK/2 LK3

450

137 KK/2 LK3

500

80 KK

150

90 KK

250

93 KK

300

93 KK

300

92 KK

300

Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh bantuan stimulan UEP; Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan teknis berusaha; Jumlah Pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis dan melaksanakan tugasnya. 2

3

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

Jumlah Keluarga Miskin perkotaan yang memperoleh bantuan stimulan UEP; Jumlah Keluarga Miskin perkotaan yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan teknis berusaha; Jumlah Pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis dan melaksanakan tugasnya.

Pemberdayaan Keluarga, Jumlah Keluarga Rentan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang memperoleh bantuan UEP; Jumlah keluarga rentan/WRSE/miskin yang memperoleh pelatihan dan bimbingan teknis usaha

4

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah warga KAT yang memperoleh pembinaan sosial Jumlah sarana dan prasarana sosial yang dibantu


68

No.

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

5

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat

Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan; Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang diberdayakan; Jumlah organisasi sosial yang dapat dibina dan diberdayakan; Jumlah orsos/yayasan yang memiliki SOP Jumlah WKSBM yang dibentuk dan berkembang; Jumlah TKSK yang aktif dan memperoleh tali asih Jumlah dunia usaha yang peduli dan menyelenggarakan UKS melalui dana CSR

6

Pelestarian dan Peningkatan Kualitas TMP

II


1

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

2

Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial


25 KT 25 orang 6 orsos 15 lembaga 46 orang 20 orang

juta) 5


juta) 7


juta) 9


juta) 11


juta) 13

250 -

40 KT 40 orang

1.175 300 300

40 KT 40 orang

1.225 300 300

40 KT 40 orang

1.275 300 300

40 KT 40 orang

1.300 300 300

-

8 orsos

150

9 orsos

150

9 orsos

150

10 orsos

175

-

25 lembaga 46 orang

200

33 lembaga 46 orang

250

40 lembaga 46 orang

300

40 lembaga 46 orang

300

-

20 orang

150

20 orang

150

20 orang

150

20 orang

150

-

75 1 TMP dan 25 orang

75

25 org

250

230 orang

400

230 orang

400

230 orang

400

231 orang

400

142 org

350

142 orang

350

142 orang

350

142 orang

350

143 orang

350

400

2 TMP dan 25 orang

75

400

400

1 TMP dan 25 orang

75

1 TMP

500

2 TMP dan 25 orang

500

TMPN/MPN yang direnovasi dan dipelihara dengan baik; Diperingatinya hari Pahlawan setiap tahunnya; Tersantuninya keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan. Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibina dan disiagakan; Jumlah SDM yang mendapat pelatihan dan bimbingan dalam melakukan pendampingan sosial; Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana alam Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana sosial; Jumlah bantuan rehabilitasi yang diberikan bagi korban bencana sosial; Jumlah daerah rawan bencana sosial yang dipetakan; Jumlah wilayah yang memiliki kearifaan lokal dan diberikan bantuan keserasian sosial.


69

No.

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

3

Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan

TAHUN 2013 Rp.(dalam Target juta) 5

4


juta) 7


juta) 9


juta) 11


juta) 13

65 orang

300

70 orang

350

70 orang

350

70 orang

350

72 orang

350

-

700

10 lbg/ 2779 org

700

10 lbg/ 2600 org

700

12 lbg/ 1752 org

700

12 lbg/ 1752 org

700

5 dunia usaha

70

5 dunia usaha

100

5 dunia usaha

100

5 dunia usaha

100

5 dunia usaha

100

1.400 KK

350

3.000 KK

800

4.400 KK

1.000

4.400 KK

1.000

4.400 KK

1.000

Jumlah korban tindak kekerasan yang memperoleh perlindungan sosial melalui bimbingan teknis dan advokasi sosial; Jumlah Korban tindak kekerasan yang mendapatkan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP); Petugas pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis. 4

Jaminan Kesejahteraan Sosial Jumlah peserta penerima jaminan kesejahteraan sosial; Penguatan peran dan fungsi lembaga pengelola /pelaksana program askessos; Bantuan iuran peserta askessos

5

6

Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

Fasilitasi dan Koordinasi Program keluarga Harapan (PKH)

Jumlah dunia usaha yang menyelenggarakan PUB atau UGB sesuai aturan yang berlaku; Lokasi Penertiban penyelenggaraan UGB/PUB Laporan kegiatan pemantauan dan pengawasan atas penyelenggaraan UGB/ PUB Meningkatnya peran dan fungsi tim PKH dalam memfasiltasi program PKH


70

No.

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

III

Rehabilitasi Sosial

1

Pelayanan Sosial Lanjut Usia


juta) 5


juta) 7


juta) 9


juta) 11


juta) 13

Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial 400 orang

250

465 orang

600

460 orang

600

463 orang

600

465 orang

600

500 orang

600

600 orang

700

590 orang

700

600 orang

750

600 orang

750

100 orang

300

200 orang

500

213 orang

550

215 orang

550

220 orang

570

Lanjut usia yang memperoleh pelayanan sosial; Lanjut usia yang memperoleh bantuan stimulan atau jaminan/ santuan sosial; SDM yang mendapatkan bimbingan teknis/ keterampilan teknis; Lembaga pelayanan lansia yang dapat dikembangkan/ dibantu. 2

Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Jumlah Orang dengan kecacatan tubuh, bekas penderita penyakit kronis, cacat rungu wicara, cacat netra, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mendapatkan pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial; Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial orang dengan kecacatan yang dpat dikembangkan/dibantu Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha.

3

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Balita /Anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti; Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dapat dikembangkan/dibantu SDM yg mendapat bimtek dan ketrampilan berusaha.


71

No.

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4

Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA


4


juta) 7


juta) 9


10


12

71 orang

300

100 orang

350

100 orang

350

100 orang

350

100 orang

350

40 orang

150

40 orang

200

40 orang

200

40 orang

200

40 orang

200

100 orang

500

120 orang

500

118 orang

500

118 orang

500

118 orang

500

1 unit

1.000

1 unit

500

1 unit

500

-

400

-

300

25 orang

100

25 orang

100

25 orang

100

25 orang

100

Jumlah Korban penyalah gunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial; Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial korban penyalah gunaan Napza yang dapat dikembangkan /dibantu; Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha. 5

Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Jumlah Gepeng, pemulung, tuna susila, korban trafiking perempuan, berkas warga binaan LP, orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial; Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial yang dapat dikembangkan/ dibantu; Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha.

6

7

8

Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS

Bimbingan dan Pelatihan Kerja Bagi Warga Binaan UPTD Panti Sosial Bina Serumpun

Warga binaan sosial yang memperoleh pelayanan sosial dasar di RPRS; Warga binaan sosial yang dapat dikembalikan ke pihak keluarganya. Meningkatnya fungsi dan jangkauan serta kualitas pelayanan sosial di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun Kualitas sarana/ prasarana penunjang di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun Jumlah warga binaan sosial yang memperoleh bimbingan dan pelatihan kerja


-

72

No.

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

IV


1

Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran


juta) 5


juta) 7


juta) 9


juta) 11


juta) 13

Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaporan, serta fungsi pengawasan dan pengendalian program/ kegiatan teknis yang tepat waktu dan akuntabel; Persentase peningkatan efektifitas dan jangkauan pelayanan, penyebaran informasi, dan penyuluhan sosial 32 orang

75

35 orang

75

35 orang

75

35 orang

75

35 Orang

75

4 laporan

50

4 laporan

50

4 laporan

50

4 laporan

50

4 laporan

50

42 lokasi 7 kab/kota

175

42 lokasi

200

42 lokasi

200

42 lokasi

200

42 lokasi

200

100

7 kab/kota

200

7 kab/kota

200

7 kab/kota

200

7 kab/kota

200

7 kab/kota

350

7 kab/kota

300

7 kab/kota

250

7 kab/kota

250

7 kab/kota

250

Laporan hasil kegiatan pembangunan kessos; Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran dalam bentuk RKA/DPA dan dokumen lainnya yang dapat disusun; Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi antara provinsi dengan kabupate/kota dan kementeriaan sosial RI; Terkoordinasinya penyusunan program dan kegiatan bidang teknis dengan kabupaten/kota. 2

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

3

Penyuluhan Sosial

4

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Tersusunnya laporan Lakip, LPPD, LKPJ, SPM dan Renstra serta laporan manajerial capaian kinerja lainnya; Tersusunnya laporan realisasi anggaran secara berkala setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan; Jumlah lokasi dan sasaran yang dapat dijangkau dan diberikan penyuluhan sosial

Jumlah program dan kegiatan yang dapat dikendalikan dan dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan; Kualitas pelayanan sosial yang diberikan semakin baik dan sesuai petunjuk teknis. 5

Pemuktahiran Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

Tersedianya database PMKS dan PSKS disetiap kabupaten/kota yang valid dan berspektif gender; Tersedinya sistem informasi kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi.


73

No.

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

6

Penyusunan kebijakan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Desa Sosial (ADES)

7

Pengembangan desa ADES

8

Penyusunan Perencanan dan Penganggaran Yang responsif Gender

Terpetakannya profil desa miskin (ADES) di 6 kab; Terintegrasinya program pembangunan kessos di desa miskin (ADES) melalui pemberian pelayanan,pembinaan, pemberdayaan dan bantuan sosial. Jumlah Adopsi Desa Sosial (ADES) yang berkembang dan mandiri Jumlah dokumen program/kegiatan yang responsif gender



4


juta) 7


juta) 9


juta) 11


12

42 desa

450

42 desa

450

42 desa

450

42 desa

450

42 desa

450

-

-

42 desa

200

42 desa

200

42 desa

200

42 desa

200

-

-

40 orang

150

40 orang

150

40 orang

150

-

150

74

LAMPIRAN VII RENCANA PENDANAAN RENJA SKPD BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DARI TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

No.

PROGRAM


(1)

(2)

(3)

1


INDIKATOR KINERJA (IKK) Output

Outcome

2013

2014

2015

2016

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha serta pelayanan sosial dasar melalui pendekatan bantuan usaha ekonomi produktif kelompok dan perorangan;  Tersedianya pendamping sosial bagi keluarga miskin dalam membantu memberikan motivasi, pembinaan dan pendampingan sosial.  Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha serta pelayanan sosial dasar melalui pendekatan bantuan usaha ekonomi produktif kelompok dan perorangan bagi keluarga miskin di perkotaan;  Tersedianya pendamping sosial bagi keluarga miskin di perkotaan dalam membantu memberikan motivasi, pembinaan dan pendampingan sosial.

900

4.000

4.000

4.000

4.000

450

2.000

2.000

2.000

2.000

Tersedianya bantuan usaha ekonomi produktif bagi keluarga dan perorangan dalam rangka meningkatkan fungsi sosialnya; Terlatihnya keluarga rentan/WRSE/Miskin dalam pengelolaan usaha

250

350

400

450

500

1. Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan  Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial  Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainya  Bantuan Pengembangan KUBE  Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Masyarakat Miskin

 Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh bantuan stimulan UEP;  Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan teknis berusaha;  Jumlah Pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis dan melaksanakan tugasnya.

2. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, dengan sub kegiatan :  Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial  Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainya  Bantuan Pengembangan KUBE  Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Masyarakat Miskin  Bantuan & Perbaikan pengadaan Sarana / Prasarana Lingkungan Sosial  Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Masyarakat Miskin 3. Pemberdayaan Keluarga, dengan sub kegiatan :  Pelayanan & Bantuan Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga  Pemberdayaan Keluarga Rentan, WRSE dan Keluarga Bermasalah Psikologis  Bimbingan dan Pelatihan Teknis

 Jumlah Keluarga Miskin perkotaan yang memperoleh bantuan stimulan UEP;  Jumlah Keluarga Miskin perkotaan yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan teknis berusaha;  Jumlah Pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis dan melaksanakan tugasnya.


ALOKASI PENDANAAN APBD PER TAHUN (dalam juta Rp.)

 Jumlah Keluarga Rentan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang memperoleh bantuan UEP;  Jumlah keluarga rentan/WRSE/miskin yang memperoleh pelatihan dan bimbingan teknis usaha





2017

75

No.

PROGRAM


(1)

(2)

(3)

4. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), dengan sub kegiatan :  Pelatihan Keterampilan berusaha bagi warga KAT Purna Bina  Bantuan & Perbaikan pengadaan Sarana / Prasarana Lingkungan Sosial  Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif 5. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat, dengan sub kegiatan :  Pemberdayaan Karang Taruna


Outcome

2013

2014

2015

2016

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial Warga KAT purna bina

150

250

300

300

300

Terberdayakannya potensi kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kessos

250

1.175

1.225

1.275

1.300

-

300

300

300

300

-

300

300

300

300

-

150

150

150

175

-

200

250

300

300

-

150

150

150

150

-

75

75

75

75

400

400

400

500

500

 Jumlah warga KAT yang memperoleh pembinaan sosial  Jumlah sarana dan prasarana sosial yang dibantu



 Pemberdayaan PSM



 Pemberdayaan Orsos/yayasan

 

Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan; Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang diberdayakan; Jumlah organisasi sosial yang dapat dibina dan diberdayakan; Jumlah orsos/yayasan yang memiliki SOP Jumlah WKSBM yang dibentuk dan berkembang; Jumlah TKSK yang aktif dan memperoleh tali asih

 Pengembangan WKSBM



 Penguatan Kapasitas TKSK



 Peningkatan Peran Aktif masyarakat dan dunia usaha



Jumlah dunia usaha yang peduli dan menyelenggarakan UKS melalui dana CSR



TMPN/MPN yang direnovasi dan dipelihara dengan baik; Diperingatinya hari Pahlawan setiap tahunnya; Tersantuninya keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan.

6. Pelestarian dan Peningkatan Kualitas TMP, dengan sub kegiatan :  Peningkatan Kualitas Taman Makam Pahlawan Nasional  Pemberian Santuan dan Penghargaan Kepada Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan atau Janda Perintis Kemerdekaan  Peringatan Hari Pahlawan

 









Jumlah Warga Negara yang memperoleh gelar Pahlawan Nasional atau penghargaan satya lencana lainnya; Jumlah keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan yang mendapatkan bantuan atau tunjangan sosial; Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional atau Makam Pahlawan Nasional yang terpelihara dengan baik.

2017

76

No.

PROGRAM


(1)

(2)

(3)

2.


INDIKATOR KINERJA (IKK)

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, dengan sub Sub kegiatan :  Peningkatan Kemampuan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)  Pengadaan Sarana/Prasarana Sistem Jaringan Informasi dan Perlengkapan Pendukung Penanggulangan Bencana  Pembentukan dan Pengembangan Kampung Siaga Bencana  Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Alam  Apel siaga bencana  Pengerahan petugas penanggulangan bencana  Penataan dan Pengelolaan Logistik



2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dengan sub kegiatan :  Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Sosial  Pemetaan daerah rawan bencana  Pemberian lauk pauk korban bencana  Pembentukan forum keserasian sosial  Pengerahan petugas kemanusian  Pelaksanaan operasi fisik gudang  Pemetaan potensi kearifan lokal  Bantuan sarana dan prasarana keserasian sosial  Lokakarya kearifan local Pemantapan petugas pelopor perdamaian 3. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan, dengan sub kegiatan : a. Bantuan Penguatan UEP Bagi Korban Tindak Kekerasan b. Pelatihan KeterampilanTeknis Berusaha dan Kewirausahaan









 

 











Output

Outcome

2013

2014

2015

2016

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2017 (10)

Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibina dan disiagakan; Jumlah SDM yang mendapat pelatihan dan bimbingan dalam melakukan pendampingan sosial; Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana alam

Jumlah korban bencana alam yang dibantu.

250

400

500

500

500

Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana sosial; Jumlah bantuan rehabilitasi yang diberikan bagi korban bencana sosial; Jumlah daerah rawan bencana sosial yang dipetakan; Jumlah wilayah yang memiliki kearifaan lokal dan diberikan bantuan keserasian sosial. Jumlah forum keserasian sosial yang dibentuk Jumlah petugas pelopor perdamaian yang dibina Jumlah korban tindak kekerasan yang memperoleh perlindungan sosial melalui bimbingan teknis dan advokasi sosial; Jumlah Korban tindak kekerasan yang mendapatkan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP); Petugas pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis.

Jumlah korban bencana sosial yang dibantu dan dipulihkan.

350

350

500

500

500

Jumlah korban tindak kekerasan yang terpulihkan kondisi psikologisnya

300

350

350

350

350

77

No.

PROGRAM


(1)

(2)

(3)

4. Jaminan Kesejahteraan Sosial, dengan sub kegiatan :  Penguatan Kelembagaan Pelaksanaan Jaminan Sosial  Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askessos); 5. Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, dengan sub kegt :  Pengelolaan dan Penertiban Dana Kesejahteraan Sosial Masyarakat  Pengawasan dan Pelaporan


Rehabilitasi Sosial

Output

Outcome

2013

2014

2015

2016

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2017 (10)

Jumlah peserta penerima jaminan kesejahteraan sosial; Penguatan peran dan fungsi lembaga pengelola /pelaksana program askessos; Bantuan iuran peserta askessos Jumlah dunia usaha yang menyelenggarakan PUB atau UGB sesuai aturan yang berlaku; Lokasi Penertiban penyelenggaraan UGB/PUB Laporan kegiatan pemantauan dan pengawasan atas penyelenggaraan UGB/ PUB

Jumlah PMKS sektor informal /mandiri yang mendapatkan perlindungan melalui jaminan kesejahteraan sosial;

700

700

700

700

700

Tertibnya penyelenggaraan UGB dan PUB yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

70

100

100

100

100

6. Fasilitasi dan Koordinasi Program keluarga Harapan (PKH)

Meningkatnya peran dan fungsi tim PKH dalam memfasiltasi program PKH

Terlaksananya fasilitasi, dan pengembangan program PKH

350

800

1.000

1.000

1.000

1. Pelayanan Sosial Lanjut Usia, dengan sub kegiatan :  Pengembangan Kebijakan Tentang akses sarana dan prasarana publik bagi lansia  Fasilitasi dan Koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia  Pemberian Bantuan Alat Bantu  Pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif  Perlindungan sosial lanjut usia



Jumlah para lansia yang mendapatkan perlidnungan dan dilayani serta direhabilitasi sosial .

250

600

600

600

600

 

 

 

3.





Jumlah lansia yang mendapatkan pelayanan,rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial Jumlah lembaga rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bagi para lansia.



78

No.

PROGRAM


(1)

(2)

(3)

2. Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan, dengan sub kegiatan :  Pendayagunaan Para Penyandang Cacat  Pembentukan Pusat Informasi Penyandang cacat dan trauma center  Pengembangan Kebijakan Tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat  Pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif  Pemberian Bantuan Alat Bantu  Perlindungan sosial ODK 3. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak, dengan sub kegiatan :  Pelatihan keterampilan & praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, dan anak nakal  Bantuan Penguatan Kelembagaan Orsos Anak  Peningkatan Kesejahteran Sosial Anak  Pendataan Sasaran PKSA dan anak dari Komunitas Adat Terpencil (KAT)  Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembina Anak Telantar  Pelayanan dan Perlindungan Sosial dan Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan & Anak (Trafficking) 4. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, dengan sub kegiatan :  Penyebaran informasi dan publikasi ke masyarakat  Pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif  Pelatihan dan Bimbingan Teknis Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial




Output

Outcome

2013

2014

2015

2016

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah Orang dengan kecacatan tubuh, bekas penderita penyakit kronis, cacat rungu wicara, cacat netra, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mendapatkan pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial;  Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial orang dengan kecacatan yang dpat dikembangkan/dibantu  Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha. 7. Balita /Anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti; 8. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dapat dikembangkan/dibantu 9. SDM yang mendapat bimbingan teknis dan ketrampilan berusaha.

Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi, direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti.

600

700

700

750

750

Jumlah anak yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti

300

500

550

550

570

Jumlah Korban penyalah gunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial; Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial korban penyalah gunaan Napza yang dapat dikembangkan /dibantu; Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha.

Jumlah korban penyalah gunaan Napza yang berhasil dilayani, diberi bantuan, dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti;

300

350

350

350

350









2017 (10)

79

No.

PROGRAM


(1)

(2)

(3)

5. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dengan sub kegiatan :  Pelatihan dan Bimbingan Teknis Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial  Penertiban dan pembinaan bagi Tuna Sosial  Pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif  Pemulangan klien



2013

2014

2015

2016

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2017 (10)

150

200

200

200

200

Jumlah warga binaan sosial yang dapat dilayani, direhabilitasi, dan difungsikan secara manusiawi

500

500

500

500

500

Meningkatnya fungsi dan jangkauan serta kualitas pelayanan sosial di RPRS; Kualitas sarana/ prasarana penunjang di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun

Kualitas dan kuantitas pelayanan dan sarana/prasarana di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun

1.000

500

500

400

300

Jumlah warga binaan sosial yang memperoleh bimbingan dan pelatihan kerja

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan berusaha warga binaan sosial

100

100

100

100









8. Bimbingan dan Pelatihan Kerja Bagi Warga Binaan UPTD Panti Sosial Bina Serumpun

Outcome

(4)

Jumlah tuna sosial yang berhasil dilayani, diberi bantuan, dan direhabilitasi baik dalam panti maupu luar panti.



7. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS

Output Jumlah Gepeng, pemulung, tuna susila, korban trafiking perempuan, berkas warga binaan LP, orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial; Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial yang dapat dikembangkan/ dibantu; Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha. Warga binaan sosial yang memperoleh pelayanan sosial dasar di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun Warga binaan sosial yang dapat dikembalikan ke pihak keluarganya.





6. Pelayanan Psikososial Bagi PMKS Di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun


-

80

No.

PROGRAM


(1)

(2)

(3)

4.




Output

Outcome

2013

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran, dengan sub kegiatan:  Rapat Koordinasi Teknis Forum SKPD  Penyusunan Usulan Program dan Anggaran  Koordinasi dan Konsultasi Program dan anggaran

 Laporan hasil kegiatan  Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kessos; program dan anggaran SKPD ;  Tersusunnya dokumen  Jumlah koordinasi dan perencanaan program dan sinkronisasi program anggaran dalam bentuk RKA/DPA pembangunan kesejahteraan dan dokumen lainnya yang dapat sosial antara provinsi dengan disusun; kabupate /kota dan kementeriaan sosial RI;  Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi antara provinsi dengan kabupate/kota dan kementeriaan sosial RI;  Terkoordinasinya penyusunan program dan kegiatan bidang teknis dengan kabupaten/kota.

75

75

75

75

75

2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

 Tersusunnya laporan Lakip, LPPD, LKPJ, SPM dan Renstra serta laporan manajerial capaian kinerja lainnya;  Tersusunnya laporan realisasi anggaran secara berkala setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan;

Jumlah laporan kinerja, manajerial dan akuntabilitas secara berkala yang dapat disusun;

50

50

50

50

50

Terinformasinya program dan kegiatan pembangunan kessos kepada PMKS dan stakeholders kessos; Tersebarluaskannya berbagai pembangunan kessos ke setiap desa dan kelurahan di 7 kab/kota; Tersedianya tenaga penyuluh sosial masyarakat di setiap kecamatan.

175

200

200

200

200

3. Penyuluhan Sosial

Jumlah lokasi dan sasaran yang dapat dijangkau dan diberikan penyuluhan sosial








81

No.

PROGRAM


(1)

(2)

(3)


Outcome

2013

2014

2015

2016

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Meningkatnya kualitas pelayanan sosial yang diberikan kepada PMKS dan PSKS; Terkendalinya pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di kab/kota; Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan.

100

200

200

200

200

Tersedianya database PMKS dan PSKS disetiap kabupaten/kota yang valid dan berspektif gender; Tersedinya sistem informasi kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi.

Database PMKS dan PSKS yang valid disetiap kabupaten /kota;

350

300

250

250

250

Terpetakannya profil desa miskin (ADES) di 6 kab; Terintegrasinya program pembangunan kessos di desa miskin (ADES) melalui pemberian pelayanan,pembinaan, pemberdayaan dan bantuan sosial.

Jumlah desa miskin yang dipetakan dan diadopsi menjadi Desa Binaan Sosial (ADES)

450

450

450

450

450

-

200

200

200

200

4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan  Pelaksanaan Monev Program dan Kegiatan APBD/APBN  Pelaksanaan Monev Penerima Manfaat Program APBD/APBN  Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD  Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan manajerial



5. Pemuktahiran Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial  Pemukhtahiran Data Base PMKS dan PSKS  Pengadaan Sistem Informasi dan Pengolahan Database



6. Penyusunan kebijakan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Desa Sosial (ADES), dengan sub kegt :  Sosialisasi Program ADES  Bimbingan Teknis Pendampingan sosial  Pemetaan potensi dan sumber daya desa (calon desa ADES)  Advokasi Program & Penguatan kelembagaan kemasyarakatan desa ADES.



7. Pengembangan desa ADES, dengan sub kegiatan : o Pengembangan kebijakan program ADES o Rakor teknis program ADES o Penyusunan laporan capaian kinerja program ADES o Pembinaan lanjutan

Jumlah Adopsi Desa Sosial (ADES) yang berkembang dan mandiri




Jumlah program dan kegiatan yang dapat dikendalikan dan dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan; Kualitas pelayanan sosial yang diberikan semakin baik dan sesuai petunjuk teknis.
















Meningkatnya peranan dan fungsi sosial PMKS/PSKS dan kelembagaan desa dalam mengatasi masalah sosial setempat; Kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat ADES semakin sejahtera dan mandiri;

2017

82



No.

PROGRAM

KEGIATAN/SUB KEGIATAN Output

Outcome

2013

2014

2015

2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

8. Penyusunan Perencanan dan Penganggaran Yang responsif Gender, dengan sub kegiatan :  Analisis Pengarustamaan Gender  Penyusunan Term Of Reference (TOR)  Penyusunan Gender Budgeting Statement (GBS)  Pemantauan dan Evaluasi

Jumlah dokumen program/kegiatan yang responsif gender

-

150

150

150

150


Tersusunnya dokumen panduan PPRG

atau

2017

83

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka. Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang

Recommend Documents