Pangkalpinang, Februari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

ertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia–Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengisyaratkan kepada unitunit instansi pemerintah untuk dapat menyusun perencanaan strategisnya sendiri dan mengimplementasikannya ke dalam perencanaan operasional jangka pendek yang sesuai dengan kebutuhan setempat dan mencari atau mengidentifikasikan indikator-indikator kinerja, menyusun sistem pengukuran kinerja dan evaluasinya, serta melaporkannya ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengandung informasi tentang analisis pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis untuk tahun yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa kinerja instansi pemerintah dalam mengelola program atau dalam menetapkan kebijakankebijakannya serta melakukan pelayanan-pelayanan harus melalui indikator yang dapat diukur. Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk memberi pertanggungjawaban kepada pemberi amanah (unit lebih rendah kepada unit yang lebih tinggi / stakeholder), memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi dalam

upaya mencapai visi dan misi, serta memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek dan jangka menengah). Untuk itu, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berupaya untuk menyusun Laporan Kinerja tahun 2016 yang juga merupakan media hubungan kerja organisasi, serta sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selaku pemberi wewenang. Selanjutnya diharapkan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 ini dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan bidang kesehatan selanjutnya, dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam menyusun Laporan Kinerja ini. Semoga Tuhan YME selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan negara. Pangkalpinang, Februari 2017 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

drg. MULYONO SUSANTO, M.H.S.M

alam mendukung penyelenggaraan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya bidang kesehatan, Dinas Kesehatan melaksanakan peran dan fungsinya dengan tujuan menciptakan komitmen dari segenap potensi dan sumber daya, menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional, memanfaatkan secara maksimal seluruh potensi dan sumber daya kesehatan, serta menyelenggarakan program-program kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat yang bermutu dan memiliki daya saing dalam pasar globalisasi. Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performance Plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihakpihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 sebagai bagian dari visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017.

Pada tahun 2016, pencapaian kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung dikategorikan berhasil Gambaran pencapaian kinerja tujuan yang dikategorikan berhasil ini ditunjukkan dari pencapaian 6 (enam) indikator sasaran yang semuanya berhasil dicapai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dari semua tujuan telah tercapai dengan telah terpenuhinya semua indikator sasaran yang ada. Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategi dilakukan terhadap 6 (enam) sasaran yang dicapai melalui 17 (tujuh belas) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan. Dari 6 (enam) sasaran yang ditetapkan sebanyak 50% (3 indikator sasaran) dikategorikan sangat berhasil, 33,33% (2 indikator sasaran) termasuk kategori berhasil dan 16,67% (1 indikator sasaran) dikategorikan cukup berhasil. Tidak ada indikator sasaran yang dikategorikan tidak berhasil. Secara lebih rinci dapat dilihat bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, pencapaian indikator kinerja sasaran yang masuk kategori sangat berhasil 1 (satu) indikator, 4 (empat) indikator dikategorikan berhasil dan 1 (satu) indikator dikategorikan cukup berhasil.

Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2016 dapat dikategorikan berhasil dicapai, terlihat dari satu indikator yang melebihi target yaitu persentase penurunan angka kesakitan 111,44%, dua indikator yang mencapai target yaitu : Persentase ketersediaan bank data provinsi dan kabupaten/kota 100% dan persentase pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar 100%. Sedangkan 2 (indikator) indikator yang dikategorikan berhasil walaupun tidak mencapai target yaitu persentase pelayanan kesehatan sesuai standar dan persentase peningkatan kesehatan masyarakat kelompok rentan dan atau miskin. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini membuktikan bahwa kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 semakin membaik. Maka untuk selanjutnya diupayakan agar tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan capaian kinerjanya. Serta masih terus dibutuhkan dukungan dari stakeholder dan lintas sektor terkait demi terwujudnya pembangunan kesehatan masyarakat Bangka Belitung yang mandiri dan berkeadilan.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

KATA PENGANTAR ....................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF...........................................................................

iii

DAFTAR ISI .................................................................................................

vi

DAFTAR TABEL ..........................................................................................

viii

DAFTAR GRAFIK ........................................................................................

ix

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................

x

BAB I

PENDAHULUAN ....................................................................

1

I.1. Latar Belakang ……………………………………………….

1

I.2. Dasar Hukum …………………………………………………

2

I.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………….

3

I.4. Gambaran Umum Organisasi ………………………………

4

I.5. Sistematika Penulisan ……………………………………….

12

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....................

14

II.1. Visi dan Misi ...................................................................

14

II.2. Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Pembangunan .............

16

II.3. Rencana Kinerja ..............................................................

24

II.4. Penetapan Kinerja ...........................................................

24

AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................

25

III.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.......................................

25

BAB II

BAB III

Daftar Isi

1.

Pengukuran Kinerja................................................

26

2.

Evaluasi Kinerja......................................................

29 vi


BAB IV

-

Sasaran 1..........................................................

30

-

Sasaran 2..........................................................

37

-

Sasaran 3..........................................................

43

-

Sasaran 4..........................................................

54

-

Sasaran 5..........................................................

59

-

Sasaran 6..........................................................

63

III.2. ANALISIS REALISASI ANGGARAN ..............................

65

PENUTUP ..............................................................................

69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Isi

vii


TABEL 1.1

KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2015............................................

6

KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN ESELONERING TAHUN 2015 ........................................

7

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG.......

20

SASARAN PROGRAM DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG .............................................

22

TABEL 3.1

PENCAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2015 .........

28

TABEL 3.2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 1 ...............

30

TABEL 3.3


36

TABEL 3.4


42

TABEL 3.5


53

TABEL 3.6


56

TABEL 3.7


59

TABEL 1.2

TABEL 2.1

TABEL 2.2

Daftar Tabel

viii


GRAFIK 3.1

ANGKA PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN..........................................................................

44

GRAFIK 3.2 ANGKA KEMATIAN BAYI ......................................................

47

GRAFIK 3.3 JUMLAH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN STANDAR 57 GRAFIK 3.4 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN ..............................

Daftar Grafik

63

ix


I.1 LATAR BELAKANG Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Laporan

tersebut

menggambarkan

kinerja

instansi

pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

untuk

memberikan

pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang

Bab 1. Pendahuluan

1


dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya untuk memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan

Bangka

Belitung

Tahun

2016

yang

diharapkan

dapat

memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagi Gubernur, dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016, mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 - 2017, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, Rencana Kinerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

I.2 DASAR HUKUM Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Bab 1. Pendahuluan

2


4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi kepulauan bangka belitung tahun 2012-2017 7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah : 1. Mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas. 2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bab 1. Pendahuluan

3


I.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI I.4.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, dimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan bidang kesehatan telah menetapkan Dinas Kesehatan sebagai pelaksana seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperbarui menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperbarui menjadi Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bab XV pasal 51 menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Kesehatan.

Dinas

Kesehatan

mempunyai

tugas

melaksanakan

kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang

kesehatan.

Dalam

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

dimaksud, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten / Kota di bidang kesehatan; c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ); e. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bab 1. Pendahuluan

4


Adapun Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Perda diatas adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat 3. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4. Bidang Pelayanan Medik dan Farmasi 5. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 6. Bidang Bina Program Untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 79 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada pasal 2 ayat 7 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan

Bangka

Belitung

adalah

Balai

Laboratorium

Kesehatan. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta UPTD Balai Laboratorium Kesehatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1.

I.4.2 Sumber Daya Manusia dan Asset SKPD Dalam hal sarana dan prasarana atau asset yang dimiliki di tahun 2016, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 4 (empat) klasifikasi bidang barang dengan jumlah harga asset sebesar Rp.13.189.255.605,50. Jika dibandingkan dengan jumlah harga asset tahun 2015 yang sebesar Rp.17.403.602.063,50 ini berarti mengalami penyusutan nilai barang sebanyak Rp.4.392.280.745. Uraian Lengkap jumlah asset yang dimiliki dapat dilihat dalam Lampiran 2. Untuk sumber daya manusia, urusan wajib kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2016 didukung oleh pegawai sebanyak 115 pegawai dengan status kepegawaian 115 PNS. Kualifikasi pendidikan pegawai terdiri, S2 sebanyak 20 orang, S1 sebanyak 59 orang, D4 sebanyak 4 orang, D3

Bab 1. Pendahuluan

5


sebanyak 27 orang, D1 sebanyak 1 orang, dan SMU sebanyak 7 orang. Adapun pangkat dan golongan pegawai terdiri dari Golongan IV sebanyak 16 orang, Golongan III sebanyak 78 orang, Golongan II sebanyak 21 orang. Berdasarkan eselonering, yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 6 orang, dan eselon IV sebanyak 18 orang. Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016 No

Tingkat Pendidikan

1

Doktoral/ S3

2

Jumlah Pegawai Laki-laki Perempuan

Jumlah

-

-

-

Pasca Sarjana/ S2

17

4

21

3

Sarjana / S1

16

43

59

4

Diploma-IV

-

-

-

5

Diploma-III

5

22

27

6

Diploma-I/ II

-

1

1

7

SLTA

4

3

7

8

SLTP

-

-

-

9

SD

-

-

-

42

73

115

JUMLAH

Bab 1. Pendahuluan

6


Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Eselonering Tahun 2016 Tingkat Eselonering

No

Jumlah Pegawai Laki-laki Perempuan

Jumlah

1

II A

1

-

1

2

II B

-

-

-

3

III A

5

1

6

4

III B

-

-

-

5

IV A

7

9

16

6

IV B

-

-

-

7

Non Eselon

18

52

70

8

Fungsional

7

15

22

9

PHL Dinkes

20

17

37

10

PTT Provinsi

4

6

10

Jumlah

67

95

162

1.4.3 Permasalahan Utama (Strategic Issued) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat beberapa kendala antara lain : 1. Internal a. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan data berbasis web Masih kurangnya tenaga berbasis IT yang menyebabkan pengelolaan data belum berjalan maksimal dan kurangnya dukungan lintas sektor/stakeholder terkait pemanfaatan informasi kesehatan. Masih lemahnya tingkat ketersediaan data tepat waktu karena belum tersedianya aplikasi online yang dapat mengakomodir kebutuhan data kesehatan secara langsung dimulai dari tingkat Puskesmas, Dinas

Bab 1. Pendahuluan

7


Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi, beragamnya variasi data yang dibutuhkan membuat pengambilan data membutuhkan rentang waktu yang agak lama dalam metoda pengumpulannya, sehingga kebutuhan data tidak dapat segera didapatkan, sering berubahnya data yang disampaikan membuat validitas data yang disampaikan menjadi kurang valid. b. Belum optimalnya penerapan perencanaan berbasis kinerja Sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan belum menerapkan sistem perencanaan berbasis kinerja, ketersediaan dan pengalokasian

pembiayaan

kesehatan

baik

dari

pemerintah,

masyarakat, swasta dan dunia usaha masih rendah, karena belum tertata secara terpadu dan terorganisir sehingga belum terlihat jelas pembagian

tugas

yang

berkaitan

dengan

penanganan

masalah

kesehatan, perencanaan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah belum sinkron, begitu juga dengan perencanaan jangka panjang/menengah masih belum menjadi acuan dalam menyusun perencanaan jangka pendek. Demikian pula dengan beberapa kebijakan yang disusun belum bersinergi, baik perencanaan ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Alokasi anggaran dalam APBN maupun APBD belum mencapai prosentasi minimal yang diamanatkan oleh UndangUndang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mewajibkan penganggaran 5% dari total APBN di luar belanja gaji dan 10 % APBD diluar belanja gaji. Belum seimbangnya pembiayaan antara upaya kesehatan perorangan yang kuratif dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang bersifat promotif dan preventif. c. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program Sistem monitoring dan evaluasi belum terlaksana secara optimal karena adanya keterlambatan penyampaian laporan baik bulanan, triwulan, semester dan tahunan, adanya perbedaan form dari berbagai instansi dengan

kebutuhan

data

yang

relatif

mempunyai

kesamaan

mengakibatkan pelaporan menjadi beberapa jenis sehingga membuat beban kerja menjadi bertambah bagi pengelola laporan, keterbatasan jumlah SDM dalam mengelola laporan yang mengakibatkan adanya

Bab 1. Pendahuluan

8


tugas

rangkap

pada

pegawai,

belum

tersedianya

kesamaan

juknis/pedoman dalam penyusunan laporan serta kurangnya sosialisasi dalam pembuatan pelaporan sehingga laporan sering dibuat secara otodidak tanpa pedoman aturan yang baku.

Ekternal a. Belum optimal koordinasi program Nasional dan Kabupaten / Kota Dalam tata laksana program kegiatan kesehatan ditemui berbagai perbedaan antara lain adalah masih adanya perbedaan kualitas SDM, disamping

juklak/juknis

pensosialisasian dalam

belum

tersedia

secara

keseluruhan,

penerbitan peraturan dan program kegiatan

lainnya belum berjalan secara optimal, pada tingkat nasional terjadi proses

politik,

seperti

desentralisasi,

demokratisasi,

dan

politik

kesehatan yang berdampak pada pembangunan kesehatan, proses desentralisasi yang semula diharapkan mampu memberdayakan daerah dalam pembangunan kesehatan belum sepenuhnya berjalan. b. Belum optimalnya pelaksanaan program dan pelaporan Pelaksanaan kegiatan belum berjalan sinergis dan terkoordinasi dengan baik antara Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun leading sektor yang membidangi, yang

mengakibatkan pemantauan dan

evaluasi dibidang kesehatan menjadi lemah dan tidak praktis pada pelaksanaannya, sistem pencatatan dan pelaporan menjadi lambat tidak sesuai jadwal, belum lengkap dan kurang akurat. Adanya perbedaan form pelaporan dan definisi operasional yang bervariasi yang dikeluarkan oleh berbagai instansi yang mengakibatkan validitas data menjadi kurang terjamin. c. Lemahnya pemanfaatan data dan informasi kesehatan Data dan informasi tidak tersedia tepat waktu, belum adanya sistem aplikasi yang terintegrasi dengan website yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi, variasi data yang beragam menjadi tidak praktis dalam pengakomodiran pengumpulan datakesehatan, sistem pengakomodiran pengumpulan data yang manual yang tidak memiliki aplikasi online membuat data sulit didapatkan setiap waktu yang dibutuhkan, data-data

Bab 1. Pendahuluan

9


yang tersedia belum digunakan secara maksimal dalam pemilihan program kegiatan sehingga perencanaan program kesehatan belum berdasarkan data yang akurat, berakibat perencanaan belum evidence base. d. Minimnya koordinasi program kesehatan masyarakat Penanganan masalah kesehatan kurang melibatkan stakeholder terkait, pemecahan masalah kesehatan belum mengacu pada pendekatan komprehensif lintas program dan lintas sektor, hal ini disebabkan pemahaman dan perhatian sektor terkait terhadap pembangunan berwawasan kesehatan masih kurang, kelemahan dalam advokasi, sosialisasi, dan promosi bidang kesehatan lintas sektor mengakibatkan program-program

kesehatan

tidak

menjadi

trend

permasalahan.

Kurangnya kesadaran dari sektor lain bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab bersama dan bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan saja masih rendah, hal ini menyebabkan kurangnya pemberian dukungan terhadap pembangunan dibidang kesehatan. Pembinaan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan dunia usaha belum optimal, kemitraan yang dibangun belum menampakkan kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap permasalahan dalam upaya pembinaan kesehatan kepada masyarakat, karena kemitraan belum ditata secara baik sesuai peran, fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki. e. Krisis budaya di masyarakat Masih ada sebagian masyarakat yang mempercayai hal-hal yang bersifat mistik, tidak diperbolehkan melanggar pantangan adat daerah setempat karena menaruh kepercayaan berlebihan terhadap budaya mitos, yang lebih mempercayai akan terjadi sesuatu akibat apabila melanggar aturan/pantangan, secara tidak langsung kepercayaan masyarakat tersebut akan sulit untuk diberikan masukan/penyuluhan terkait masalah kesehatan apabila mitos yang dipercayai bertentangan dengan aturan kesehatan, dapat menghambat terhadap pelaksanaan program-program kesehatan yang butuh dukungan masyarakat. antara lain masih berminatnya

Bab 1. Pendahuluan

pengobatan

penyakit

melalui

pengobatan

alternatif,

10


menolak imunisasi pada bayi/balita dan tidak memberikan asi eksklusif pada bayi karena kurangnya pengetahuan dibidang kesehatan dan perkembangan kesehatan anak. f. Kurangnya sumber Daya tenaga kesehatan Tenaga kesehatan belum ideal yakni Jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang belum tepat kebutuhan (insufficient number) menjadi isu besar demikian juga dengan Banyak fasilitas layanan dan institusi kesehatan seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten dan rumah sakit belum memiliki jumlah dan kualitas staff sesuai aturan dan standar. Isu terkait lainnya lainnya yakni masalah pendistibusian nakes yang belum tepat jumlah, tepat kebutuhan & sasaran (misdistribution), mutasi yang tidak tepat waktu, retensi yang rendah serta masalah kompetensi dari tenaga kesehatan itu sendiri. g. Belum optimalnya pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) Permasalahan yang dihadapi di FKTP antara lain : masih belum optimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan upaya kesehatan dasar esesial dan pengembangan di Puskesmas (PONED, PHC, Promkes, Usila, Indera, Jiwa/Napza, P2PL, dll) yang sesuai standar akreditasi. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan alat bantu pelayanan kesehatan luar gedung (ambulace evakuasi, Perkesmas Kit, Usila Kit, dll). Masih terbatasnya jumlah dokter gigi dan apoteker di Puskesmas. Tidak tersosialisasinya pelatihan-pelatihan dan informasi baru oleh Dinas Kesehatan provinsi, serta tingginya arus mutasi pegawai menyebabkan seringnya terjadi pergantian pada pengelola program, masih ada SDM tenaga kesehatan yang pendidikan belum memenuhi standar. Permasalahan yang dihadapi di FKTL antara lain belum ada RS Tipe B yang menjadi pusat rujukan, sebagian RS masih kekurangan dokter spesialis dan sub spesialis. RS belum terakreditasi sesuai dengan versi 2012. Pelaporan RS (SIRS) masih terkendala pada password yang berubah, kurangnya dukungan dana bagi rumah sakit kabupaten/kota baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta dalam memproses akreditasi rumah sakit. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan

Bab 1. Pendahuluan

11


dibeberapa unit pelayanan kesehatan tidak menyertakan dengan kualitas SDM yang ada sehingga tidak mampu mengikuti kemajuan teknologi dalam pengoperasionalan alat yang berbasis IT, yang mengakibatkan kurang maksimalnya pemanfaatan prasarana yang tersedia, salah satu contoh pemeliharaan alat-alat kesehatan terkadang tidak terawat dengan baik sehingga usia pakai alat relatif singkat, keterbatasan dana yang tersedia baik pusat dan daerah, mengakibatkan bantuan sarana prasarana untuk meningkatkan kinerja pada unit pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota masih sangat diperlukan.

I.5 SISTEMATIKA PENULISAN Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: BAB I Pendahuluan Menjelaskan gambaran umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. BAB II Perencanaan Kinerja Menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan Pembangunan dan Rencana Kinerja tahun 2016). BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Bab 1. Pendahuluan

12


2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan

untuk mewujudkan

kinerja

organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV Penutup Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran - Lampiran

Bab 1. Pendahuluan

13


II.1 VISI DAN MISI Sebagai sebuah instansi sektor publik, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun sampai dengan 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2012-2017 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Performance Plan) 2016. VISI Pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diselenggarakan berlandaskan pada dasar-dasar pembangunan kesehatan yaitu: perikemanusian, pemberdayaan dan kemandirian, adil, dan merata serta pengutamaan dan manfaat. Pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan untuk mencapai visi Kepulauan Bangka Belitung Sehat untuk menggambarkan kondisi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung di masa depan, yakni masyarakat, bangsa dan negara yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang setinggitingginya di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas

Kesehatan

sebagai

salah

satu

dari

penyelenggara

pembangunan kesehatan mempunyai visi:

14Bab 2. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

14


“ TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT BANGKA BELITUNG YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN “

Visi Dinas Kesehatan Kepulauan Bangka Belitung Sehat mengandung makna bahwa Dinas Kesehatan mampu mendorong pembangunan berwawasan

kesehatan

dan

kemandirian

masyarakat

dalam

mewujudkan lingkungan hidup dan berperilaku sehat serta mampu menggerakkan

semua

potensi

yang

ada

untuk

memberikan

pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu bagi semua orang, sekaligus menciptakan masyarakat yang dapat berupaya mandiri untuk hidup sehat dan layak, sehingga pencapaian derajat kesehatan yang setinggi – tingginya dapat segera terwujud, sebagai pemenuhan hak asasi manusia di bidang kesehatan. MISI Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017, sektor kesehatan ikut berperan serta dalam melaksanakan MISI 2 : Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM (Society Empowerment) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mencapai visi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu ditempuh dengan menetapkan beberapa misi sebagai berikut : Misi 1 : Penguatan sistem pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian masyarakat di Provinsi Kep. Bangka Belitung Misi 2 : Peningkatan

akses

dan

pembinaan

mutu

pelayanan

kesehatan melalui upaya penerapan standarisasi pelayanan


15


kesehatan dasar, rujukan dan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kesehatan Misi 3 : Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan, ibu anak, gizi, dan PHBS untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Provinsi Kep. Bangka Belitung Misi 4 : Pengembangan sistem informasi kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan program pembangunan kesehatan dan penyusunan pelaporan kinerja kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Misi 5 : Pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang bermutu sesuai standar kompetensi dan meningkatkan penataan manajemen keuangan dan perlengkapan Misi 6 : Pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai standar

II.2 TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Salah satu arah kebijakan pembangunan nasional adalah pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan

sistem

kesehatan

dan

peningkatan

pembiayaan

kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan Visi yang didukung oleh misi masing-masing bidang yang mengarah 16Bab 2. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

16


kepada program kebijakan yang ada. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel berikut :

TABEL 2.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

NO

TUJUAN

1.

Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan faktor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan

2.

Mewujudkan penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan melalui terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan penerapan SPM

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN (IKU)

TARGET 2015

2016

2017

Menurunnya angka kesakitan dimasyarakat akibat penyakit menular, tidak menular dan dampak lingkungan

Persentase Penurunanan angka kesakitan

80,83%

67,33%

67,13%

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas

Persentase pelayanan kesehatan sesuai standar

48,4%

61,66%

70,55%

3.

Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif

Meningkatnya kesehatan masyarakat terutama bagi kelompok rentan dan atau miskin dalam rangka peningkatan derajad kesehatan masyarakat

Persentase peningkatan kesehatan masyarakat kelompok rentan dan atau miskin

59,3%

60,66%

62%

4.

Mewujudkan kualitas tata kelola manajemen perencanaan & anggaran , data informasi dan pelaporan dalam meningkatkan pelaksanaan program pembangunan kesehatan

Terwujudnya tatakelola manajemen pembangunan kesehatan yang berkualitas

Persentase ketersediaan dokumen dan informasi kesehatan

100%

100%

100%

Meningkatkan rasio pemenuhan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang bermutu sesuai dengan fungsional pegawai, dan mewujudkan

Meningkatnya sistem pengembangan manajemen yang tertata dan pemberdayaan SDM

Persentase tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan

77,1%

88,4%

100%

5.


17


kualitas pengelolaan anggaran & barang milik negara secara efektif, efisien sesuai ketentuan

6.

Mengembangkan teknis kelaboratoriuman melalui system pengendalian mutu dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium rujukan, pendidikan, pelatihan dan penelitian

kesehatan melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan

Persentase pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar

100%

100%

100%

Kebijakan dan Strategi Dinas Kesehatan Provinsi untuk menunjang pembangunan

kesehatan

yang

dituangkan

pada

Renstra

Dinas

Kesehatan Provinsi tahun 2012- 2017 adalah sebagai berikut : Kebijakan dan Strategi Misi 1 : 1. Peningkatan kualitas pencegahan/antisipasi dalam penanggulangan penyakit menular langsung dan penyakit menular bersumber binatang, termasuk faktor resiko penyakit tidak menular : -

Meningkatkan mutu dan cakupan imunisasi dasar dan tambahan

-

Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi surveilans epidemiologi, SKD KLB serta respon KLB penyakit potensial KLB dan masalah kesehatan.

-

Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pelayanan kesehatan pada kondisi / situasi matra.

-

Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pelayanan kesehatan pada kondisi/situasi matra.

-

Melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas petugas dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

-

Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular

-

Melaksanakan pencegahan pengendalian faktor resiko dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah pengendalian vektor.


18


-

Meningkatkan upaya promotif dan preventif termasuk pencegahan kasus baru penyakit

-

Pemutusan rantai penularan melalui peningkatan penatalaksanaan kasus

2. Peningkatan penanggulangan faktor resiko kesehatan lingkungan -

Meningkatkan pembinaan akses, higiene sanitasi air minum berkualitas dan sanitasi dasar yang layak

-

Meningkatkan pembinaan pengembangan lingkungan sehat

-

Meningkatkan koordinasi Penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian makanan -

Meningkatkan koordinasi pemeriksaan higiene sanitasi terhadap kualitas industri rumah tangga dan makanan jajanan

-

Meningkatkan pembinaan terhadap pengelola industri

rumah

tangga dan makanan jajanan Kebijakan dan Strategi Misi 2 : 1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar -

Standarisasi pelayanan kesehatan.

-

Menyediakan sarana prasarana dan alat bantu pelayanan kesehatan dasar untuk menunjang pelayanan kesehatan di FKTP dalam rangka JKN

-

Menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang mudah di akses oleh Masyarakat

-

Memberikan

pembinaan

dan

pengembangan

keperawatan,

kebidanan, keteknisian medik, dan keterapian fisik di fasilitas kesehatan primer -

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan jiwa dan nafza

2. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan yang terstandar akreditasi nasional dalam rangka mendukung pelaksanaan JKN (RPJMD) -

Mengembangkan jumlah fasilitas kesehatan sebagai penyedia jasa layanan kesehatan yang terakreditasi (RPJMD)

-

Meningkatkan kemitraan pelayanan kesehatan


19


-

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RS

3. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas sediaan farmasi (obat, obat tradisional dan kosmetik) dan alkes serta pelayanan kefarmasian. -

Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan obat terutama obat essensial generik

-

Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap sediaan farmasi (obat, obat tradisional, kosmetik) dan alkes yang beredar

-

Standarisasi pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan

-

Melaksanakan pembinaan tenaga kefarmasian

-

Meningkatkan penggunaan obat rasional

Kebijakan dan Strategi Misi 3 : 1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi, serta pembinaan kesehatan anak -

Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan dan anak

-

Meningkatkan kualitas persalinan

-

Meningkatkan akses pelayanan KB berkualitas

-

Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan pelayanan kesehatan anak balita

-

Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak

-

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

-

Meningkatkan surveilans kesehatan anak

2. Peningkatan penanggulangan gizi masyarakat -

Meningkatkan pendidikan gizi masyarakat

-

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan gizi

-

Meningkatkan kualitas penanganan masalah gizi masyarakat

-

Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program


20


3.

Peningkatan

upaya

promotif

dan

preventif

kesehatan

dan

pemberdayaan masyarakat -

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

-

Meningkatkan

kualitas

promosi

kesehatan

kepada

institusi

pemerintah, swasta dan masyarakat -

Meningkatkan kemitraan lintas program, lintas sektor dan swasta

-

Meningkatkan pembinaan dan pengembangan program pelayanan kesehatan

tradisional

komplementer

serta

pembinaan

dan

pengawasan pengobatan tradisional -

Melaksanakan pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga

4. Peningkatan kualitas jaminan kesehatan masyarakat dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (RPJMD) -

Menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu/miskin dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

-

Meningkatkan kualitas jaminan kesehatan masyarakat miskin/ tidak mampu (RPJMD)

Kebijakan dan Strategi Misi 4 : 1.

Penataan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan yang komprehensif dan pengembangan jejaring berbasis web - Meningkatkan penapisan, pengaturan dan pemanfaatan serta pengawasan

terhadap

penggunaan

teknologi

dan

produk

teknologi kesehatan melalui penelitian - Meningkatkan

kualitas

penelitian,

pengembangan

dan

pemanfaatan hasil di bidang kesehatan - Meningkatkan kualitas profil kesehatan 2. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan - Meningkatkan kompetensi tenaga perencana dalam menyusun perencanaan dan penganggaran program kesehatan


21


- Mengembangkan

perencanaan

pembangunan

kesehatan

berbasis wilayah - Melaksanakan

penyusunan

perencanaan

berdasarkan

performance budgeting (anggaran berbasis kinerja) 3.

Penguatan advokasi untuk peningkatan pembiayaan kesehatan - Meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk pencapaian indikator MDGs dan SPM bidang kesehatan

4.

Peningkatan pengawasan kinerja program melalui evaluasi sistem pelaporan - Meningkatkan pembinaan dalam penyusunan pelaporan kinerja - Meningkatkan pemantauan kinerja program kesehatan - Melakukan pengkajian/penganalisisan terhadap capaian kinerja program

Kebijakan dan Strategi Misi 5 : 1. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan secara kuantitas, kualitas serta rasio yang seimbang dengan jumlah masyarakat - Menyiapkan sumber daya tenaga kesehatan secara kualitas dan kuantitas melalui peningkatan standarisasi profesi dan sertifikasi kompetensi SDM kesehatan (RPJMD) 2. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan -

Meningkatkan profesionalisme

dan pendayagunaan tenaga

kesehatan -

Meningkatkan pengelolaan pendidikan, pelatihan aparatur dan pelatihan tenaga kesehatan

-

Standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan SDMK

-

Meningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dan paramedis

3. Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara efektif, efisien sesuai ketentuan -

Meningkatkan sistem manajemen

pengelolaan barang milik

negara


22


- Meningkatkan pembinaan terhadap petugas pengelola inventaris barang milik negara - Meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan terhadap barang milik negara

Kebijakan & Strategi Misi 6 : 1. Peningkatan mutu pelayanan Balai Laboratorium Kesehatan. -

Memberikan

pelayanan

laboratorium

sesuai

standar

yang

bertujuan menerapkan sistem manajemen yang berorientasi pada mutu -

Meningkatkan koordinasi melalui kerjasama kemitraan sektor terkait

-

Meningkatan pemahaman dokumentasi mutu dan menerapkan kebijakan serta prosedur kerja dalam menunjang kegiatan laboratorium

-

Meningkatkan sistem manajemen laboratorium sesuai dengan standar KALK dan secara berkelanjutan

-

Meningkatkan

efektifitas pelayanan pemeriksaan laboratorium

dengan menerapkan standar pelayanan laboratorium, pola tarif dan sistem informasi laboratorium yang profesional -

Memberikan

dukungan/komitmen

dari

pihak

manajemen

laboratorium pada praktik professional dan terstandar terhadap mutu pengujian, dalam pemberian pelayanan laboratorium -

Menerapkan standar pelayanan laboratorium, pola tarif dan sistem informasi laboratorium yang profesional

-

Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM laboratorium yang professional di bidangnya sesuai standar


23


II.3 RENCANA KINERJA Untuk Perencanaan Kinerja Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diawali dengan penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Tingkat SKPD yang nantinya akan dibahas dalam Musrenbang Tingkat Provinsi. Melalui musrenbang, rancangan awal Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibahas, dan hasilnya nanti akan tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016. Mengacu pada RKPD dan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibuatlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel Lampiran 4.

II.4. PENETAPAN KINERJA Berdasarkan rencana kerja dan kinerja tersebut, maka dibuat usulan anggaran kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah RKA disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), maka dibuat Penetapan Kinerja yang dalam hal ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Februari 2016 dan direvisi pada bulan Oktober 2016. Penetapan Kinerja memuat sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2016. Sasaran dan target kinerja yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 5.


24


L

aporan Kinerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dari kontribusi masing-masing program yang

ada di Dinas Keseha/tan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diramu sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu rangkuman mengenai capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dikarenakan capaian kinerja suatu program merupakan cerminan capaian kinerja instansi dalam suatu bidang/program tertentu.

III.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan penetapan kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap indikator tujuan dan sasaran. Untuk indikator tujuan dirumuskan dari pencapaian indikator sasaran. Sedangkan untuk indikator sasaran dirumuskan dari indikator kinerja utama. Untuk indikator kinerja sasaran yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017. Pencapaian indikator kinerja tersebut diperoleh dari data pencapaian Kabupaten / Kota dan Provinsi dan dihitung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang

25Bab 3. Akuntabilitas Kinerja

25


diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi yang akan menghasilkan suatu nilai capaian kinerja sasaran. Penilaian dengan menggunakan metode capaian kinerja sasaran lebih realistis bila dibandingkan dengan metode pembobotan.

1. Pengukuran Kinerja a. Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut : - Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus : Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100 % Rencana

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus : Rencana – (Realisasi – Rencana) Capaian indikator kinerja =

x 100 % Rencana

Atau : (2 x Rencana) – Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100 % Rencana

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

pada

level

sasaran

dan

kegiatan.

Pengukuran

dengan

menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk


26


menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : > 101

: Sangat Berhasil

80 - 100

: Berhasil

50 - 79

: Cukup Berhasil

< 49

: Tidak Berhasil Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki

indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “Metode Rata-Rata Kelompok”. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dijumlahkan dan kemudian dibagi rata dengan jumlah indikator yang ada dalam kelompok sasaran yang sama. b. Hasil Pengukuran Kinerja Hasil

pengukuran

kinerja

sesuai

mekanisme

perhitungan

pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :


27


Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2016

No

Sasaran

Skala Pengukuran Ordinal Sangat Cukup Tidak Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil > 101

Menurunnya angka kesakitan di masyarakat akibat penyakit menular, penyakit tidak menular, dan dampak lingkungan

1

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas Meningkatnya kesehatan masyarakat terutama bagi kelompok rentan dan atau miskin dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat Terwujudnya tata kelola manajemen pembangunan kesehatan yang berkualitas Meningkatnya sistem pengembangan manajemen yang tertata dan pemberdayaan SDM kesehatan melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan

2 3

4

5

6

80 - 100

50 – 79

< 49

132,17

103,16

145,88

100

75,42

100

Dari 6 (enam) sasaran yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut :    

Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil Tidak Berhasil Jumlah

3 2 1 0 6

50,00% 33,33% 16,67% 0% 100,00 %

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada bagian evaluasi kinerja berikut ini.


28


2. Evaluasi Kinerja Pada tahun 2016, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan 6 (enam) tujuan dan 6 (enam) sasaran yang hendak dicapai selama tahun tersebut, seperti yang telah tertuang didalam dokumen Renstra. Hasil pengukuran dan evaluasi terhadap indikator kinerja tujuan dikategorikan berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian 6 (enam) indikator sasaran yang semuanya berhasil dicapai. Untuk pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan 6 (enam) sasaran

yang ingin

dicapai selama

tahun

tersebut

yang

dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan. Nilai capaian kinerja sasaran dicerminkan oleh capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran dicerminkan oleh capaian kinerja

dari outcome suatu kegiatan. Oleh karena itu kinerja

sasaran pada hakekatnya merupakan pencapaian outcome atau fungsi langsung dari suatu keluaran (output) dari suatu kegiatan. Dengan formula ini Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencoba menginformasikan kepada pemberi amanat bahwa semua kegiatan yang dilakukan sudah berfungsi atau telah memenuhi sasaran fungsionalnya dan tidak hanya sebatas keluaran barang dan jasanya saja. Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :


29


Sasaran 1

Menurunnya angka kesakitan dimasyarakat akibat penyakit menular, tidak menular dan dampak lingkungan Sasaran

“menurunnya

angka

kesakitan

dimasyarakat

akibat

penyakit menular, tidak menular dan dampak lingkungan” diarahkan untuk mendukung tujuan misi ke-1 yaitu penguatan sistem pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian masyarakat di Provinsi Kep. Bangka Belitung. Strategi dan kebijakan untuk melaksanakan sasaran “menurunnya angka kesakitan dimasyarakat akibat penyakit menular, tidak menular dan dampak lingkungan” yaitu melalui peningkatan kualitas pencegahan /antisipasi dalam penanggulangan penyakit menular langsung dan penyakit menular bersumber binatang, termasuk faktor risiko penyakit tidak menular, peningkatan penanggulangan faktor resiko kesehatan lingkungan dan peningkatan pengawasan dan pengendalian makanan. Kinerja sasaran “menurunnya angka kesakitan dimasyarakat akibat penyakit menular, tidak menular dan dampak lingkungan” dapat diukur dan di capai melalui indikator Persentase Penurunan Angka Kesakitan. Capaian indikator kinerja sasaran “menurunnya angka kesakitan dimasyarakat akibat penyakit menular, tidak menular dan dampak lingkungan”. Hasil pengukuran kinerja sasarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Indikator Kinerja Persentase Penurunan Angka Kesakitan

Realisasi Tahun 2015 90,08%

Tahun 2016 Satuan

Target

Realisasi

Capaian

%

67,33

88,99

132,17 132,17

Nilai Capaian Sasaran

Berdasarkan

tingkat

capaian

indikator

sasaran

diatas

dapat

disimpulkan bahwa pencapaian sasaran “menurunnya angka kesakitan


30


dimasyarakat akibat penyakit menular, tidak menular dan dampak lingkungan” mencapai 132,17% atau dapat dikategorikan “Sangat Berhasil”. Indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran “menurunnya angka kesakitan dimasyarakat akibat penyakit menular, tidak menular dan dampak lingkungan” adalah persentase penurunan angka kesakitan. Dari tabel 3.2 tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2016 yaitu sebesar 88,99%, sasaran ini telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 67,33%. Hal itu disebabkan karena indikator kinerja program yang berkontribusi telah mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana indikator kinerja sasaran ini diperoleh dari komposit beberapa indikator kinerja program yang saling terkait satu dengan yang lain dalam keberhasilan pencapaian realisasi dari indikator kinerja sasaran itu. Dari 5 (lima) indikator kinerja program yang ada, ada satu indikator kinerja program yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu persentase

kabupaten/kota

yang

melakukan

pengendalian

penyakit

menular. Apabila dibandingkan antara realisasi indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 yaitu sebesar 90,08% dengan tahun 2016 adalah 88,99%, telah terjadi sedikit penurunan terhadap realisasi capaian indikator kinerja.

Tabel 3.3. Capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja

Target Akhir RPJMD 2017

Tahun 2016 Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Persentase Penurunan Angka Kesakitan

66,13%

%

67,33

88,99

132,17


132,17

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian realisasi Persentase Penurunan Angka Kesakitan tahun 2016 telah mencapai target akhir dari RPJMD.


31


Dari uraian tersebut diatas, keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran ini disebabkan karena indikator kinerja program yang berkontribusi telah mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana indikator kinerja sasaran ini diperoleh dari komposit beberapa indikator kinerja program yang saling terkait satu dengan yang lain dalam keberhasilan pencapaian realisasi dari indikator kinerja sasaran itu. Adapun indikator kinerja program yang dimaksud adalah yang sebagai berikut : 1. Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan surveilans, imunisasi dan kesehatan matra 2. Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian penyakit menular 3. Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) 4. Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pembinaan kesehatan lingkungan 5. Persentase tempat pengolahan makanan dan pangan industri rumah tangga (PIRT) sesuai syarat kesehatan Berikut adalah pencapaian indikator kinerja program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja sasaran “menurunnya angka kesakitan dimasyarakat akibat penyakit menular, tidak menular dan dampak lingkungan” dengan indikator kinerja persentase penurunan

angka

kesakitan. Untuk

indikator

kinerja

program

yang

pertama

yaitu

persentase

Kabupaten/Kota yang melakukan surveilans, imunisasi dan kesehatan matra, realisasi 89,29% dengan target 84%, sehingga capaian dari indikator kinerja sebesar 106,29%. Indikator kinerja ini telah mencapai target. Namun demikian masih terdapat permasalahan/kendala

yang

dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja program ini yaitu 1. Keterbatasan SDM (merangkap tugas) dan operasional. 2. Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji belum memenuhi standar. 3. menurunnya penemuan kasus AFP (Acute Flacid Paraliysis) yang menjadi indikator kinerja untuk surveilans AFP, dari target yang


32


ditentukan sebanyak 9 kasus AFP hanya ditemukan 4 Kasus AFP sepanjang Tahun 2016. Hal ini membuktikan bahwa masih lemahnya kemampuan petugas surveilans di tingkatnya kabupaten/kota dan Puskesmas dalam menemukan kasus. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah : 1. Perlu penambahan SDM dan dukungan operasional sampai ke pelayanan kesehatan. 2. Perlu adanya pelatihan bagi petugas pemeriksan kesehatan jemaah haji. 3. Perlu adanya peningkatan kapasitas/kemampuan petugas surveilans dalam penemuan dan pelacakan kasus. Untuk

indikator

kinerja

program

yang

kedua

yaitu

persentase

Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian penyakit menular, realisasi 55,36% dengan target 100% dan capaian indikator kinerja sebesar 55,36%. Indikator kinerja ini belum memenuhi target disebabkan oleh masih ada kabupaten/kota yang capaian indikator program belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Adapun pengendalian penyakit menular yang dimaksud dalam hal ini adalah penyakit tuberculosis (TB), HIV/AIDS, malaria, DBD, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), diare, filariasis dan zoonosis. Permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah : 1. Meningkatnya laporan kasus ibu hamil dengan Hepatitis B positif, 2. 3 – 5% tenaga kesehatan terinfeksi hepatitis B. 3. Masih terbatasnya jumlah SDM yang terlatih dalam pelaksanaan pelayanan HIV dan IMS dan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang memiliki pelayanan HIV dan IMS 4. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Program Imunisasi dan HIV beserta penanggulangannya. 5. Keterbatasan SDM (merangkap tugas) dan operasional. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :


33


1. Perlunya pelaksanaan deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil dan kelompok beresiko (tenaga kesehatan) di lengkapi dengan pemeriksaan secara laboratorium. 2. Perlunya dilaksanakan sosialisasi tentang hepatitis dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pengendalian hepatitis. 3. Perlunya dilaksanakan pelatihan bagi SDM di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) untuk pelayanan HIV dan IMS 4. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai program imunisasi dan HIV beserta penanggulangannya, seperti media cetak, elektronik dan penyuluhan. 5. Perlu penambahan SDM dan dukungan operasional sampai ke pelayanan kesehatan. Untuk

indikator

kinerja

program

yang

ketiga

yaitu

persentase

Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian penyakit tidak menular (PTM), realisasi 100% dengan target 100%. Sehingga capaian dari indikator kinerja adalah 100%. Dimana 7 (tujuh) kabupaten/kota telah melakukan

pengendalian

penyakit

tidak

menular

yang

meliputi

pengendalian penyakit diabetes mellitus, hipertensi, kanker dan gangguan akibat kecelakaan. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tersebut adalah : 1. Tenaga kesehatan masih belum semua terlatih. 2. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan akibat penyakit tidak menular sehingga kurangnya kesadaran masyarakat dalam deteksi faktor resiko penyakit tidak menular. 3. Belum maksimalnya peran lintas sektor 4. Persediaan alat dan bahan habis pakai yang masih belum continue (terus menerus) Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah: 1. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan dalam menangani masalah penyakit tidak menular. 2. Peningkatan KIE kepada masyarakat


34


3. Peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor 4. Mengoptimalkan penggunaan dana yang sudah tersedia sekaligus menggalang kemitraan dengan pihak swasta Untuk

indikator

kinerja

program

yang

keempat

yaitu

persentase

Kabupaten/Kota yang melakukan pembinaan kesehatan lingkungan, realisasi 100% dengan target 100%. Sehingga capaian indikator kinerja ini mencapai 100%. Dimana 7 (tujuh) kabupaten/kota telah melaksanakan pembinaan kesehatan lingkungan yang meliputi akses air minum layak, sanitasi layak, tempat-tempat umum (TTU) dan rumah sehat. Hal tersebut juga didukung oleh alokasi anggaran APBD dan kerjasama lintas sektor khususnya Dinas Pekerjaan Umum serta peran aktif masyarakat di 7 (tujuh) kabupaten/kota. Namun demikian masih ada permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain : 1. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan kesehatan lingkungan seperti alat pengukur kebisingan, alat pengukur kualitas udara dan sanitarian kit. 2. Tidak semua puskesmas di kabupaten/kota memiliki petugas kesehatan lingkungan/sanitarian 3. Masih kurangnya petugas kesehatan/lingkungan/sanitarian di Dinas Kesehatan kabupaten/kota Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah : 1. Mengajukan

permintaan

peralatan

untuk

pemeriksaan

kesehatan

lingkungan ke Kementerian Kesehatan RI 2. Pengadaan sebagian peralatan melalui APBD Provinsi 3. Membuat surat edaran ke Pemerintah kabupaten/kota untuk pemenuhan petugas kesehatan lingkungan/sanitarian baik di puskesmas maupun di Dinas Kesehatan Untuk indikator kinerja program yang kelima yaitu persentase tempat pengolahan makanan dan pangan industri rumah tangga (PIRT) sesuai syarat kesehatan, realisasi 100% dengan target 39%, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 154,76%. Dimana 7 (tujuh) kabupaten/kota telah


35


melaksanakan pengawasan tempat pengolahan makanan dan pangan industri rumah tangga (PIRT) sesuai syarat kesehatan. Hal tersebut juga didukung oleh alokasi anggaran APBD kabupaten/kota dan kerjasama lintas sektor khususnya Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang serta peran aktif pengusaha tempat pengelolaan makanan dan pangan industri rumah tangga dalam hal pelaksanaan hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan. Namun demikian masih ada permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain : 1. Evaluasi hasil program kegiatan belum tepat waktu sehingga belum maksimal digunakan untuk pengambil kebijakan 2. Tidak semua puskesmas di kabupaten/kota memiliki petugas kesehatan lingkungan/sanitarian 3. Masih kurangnya petugas kesehatan/lingkungan/sanitarian di Dinas Kesehatan kabupaten/kota Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah : 1. Dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan dan monitoring kinerja dilakukan secara berkala 2. Membuat surat edaran ke Pemerintah kabupaten/kota untuk pemenuhan petugas kesehatan lingkungan/sanitarian baik di puskesmas maupun di Dinas Kesehatan Untuk

mewujudkan

sasaran

“menurunnya

angka

kesakitan

dimasyarakat akibat penyakit menular, tidak menular dan dampak lingkungan” diharapkan dicapai melalui 4 (empat) program, yaitu Program Pengembangan

Lingkungan

Pemberantasan

Penyakit

Pengendalian

Kesehatan

Sehat,

Program

Pencegahan

dan

Menular,

Program

Pengawasan

dan

Makanan

dan

Program

Bencana

Bidang

Kesehatan. Alokasi anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Program Pengembangan Lingkungan Sehat adalah sebesar Rp. 550.285.000,dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 404.968.415,-. Alokasi anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular adalah sebesar Rp. 1.196.800.000,-


36


dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 944.034.900,-. Alokasi anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan adalah sebesar Rp. 253.906.000,dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 62.752.082,- dan alokasi anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Program Bencana Bidang Kesehatan adalah sebesar Rp. 295.450.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 238.445.100,-. Sehingga total dana yang digunakan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 2.296.441.000,00 dengan realisasi Rp. 1.650.200.497,00 atau sebesar 71,86%. Dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar Rp. 646.240.503,00 atau 28,14%.

Sasaran 2

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas Sasaran “terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas” diarahkan untuk mendukung tujuan misi ke-2 yaitu peningkatan akses dan pembinaan

mutu

pelayanan

kesehatan

melalui

upaya

penerapan

standarisasi pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kesehatan. Strategi dan kebijakan untuk melaksanakan sasaran “terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas” yaitu melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar, peningkatan pelayanan kesehatan rujukan yang terstandar akreditasi nasional dalam rangka mendukung pelaksanaan JKN, peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas sediaan farmasi (obat, obat tradisional dan kosmetik) dan alkes serta pelayanan kefarmasian. Kinerja sasaran “terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas” dapat diukur dan di capai melalui indikator Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar. Capaian indikator kinerja sasaran “terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas” hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:


37


Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Realisasi Tahun 2015 41,11%

Tahun 2016 Satuan

Target

Realisasi

Capaian

%

61,66

63,61

103,16


103,16

Berdasarkan tingkat capaian indikator kinerja sasaran diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran “terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas” mencapai 103,16% atau dapat dikategorikan “Sangat Berhasil”. Indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran “terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas” adalah persentase pelayanan kesehatan sesuai standar. Dari tabel 3.5 tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2016 yaitu sebesar 63,61%, sasaran ini telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 61,66%. Namun demikian, dari 5 (lima) indikator kinerja program yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran ini, masih ada 3 (tiga) indikator kinerja program yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2016 yaitu persentase

pelayanan

kesehatan

yang

melaksanakan

perkesmas,

persentase pelayanan kesehatan primer yang tersertifikasi akreditasi dan persentase ketersediaan obat dan alkes. Apabila dibandingkan antara realisasi indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 yaitu sebesar 41,11% dengan tahun 2016 adalah 63,61%, telah terjadi peningkatan terhadap realisasi capaian indikator kinerja.


38


Tabel 3.6. Capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD Indikator Kinerja


Tahun 2016 Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

70,55%

%

61,66

63,61

90,16


90,16

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian realisasi Persentase Penurunan Angka Kesakitan tahun 2016 telah mencapai target akhir dari RPJMD. Dari uraian tersebut diatas, keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran ini disebabkan karena indikator kinerja program yang berkontribusi telah mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana indikator kinerja sasaran ini diperoleh dari komposit beberapa indikator kinerja program yang saling terkait satu dengan yang lain dalam keberhasilan pencapaian realisasi dari indikator kinerja sasaran itu. Adapun indikator kinerja program yang dimaksud adalah yang sebagai berikut : 1. Persentase pembinaan pelayanan kesehatan 2. Persentase pelayanan kesehatan yang melaksanakan perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer yang tersertifikasi akreditasi 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan

yang terakreditasi

Nasional 5. Persentase ketersediaan obat dan alkes Berikut adalah pencapaian indikator kinerja program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja sasaran “terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas”. Untuk indikator kinerja program yang pertama yaitu persentase pembinaan pelayanan kesehatan, realisasi 100% dengan target 75%. Sehingga capaian dari indikator ini adalah 133,33%. Salah satu kegiatan yang menunjang


39


kinerja pembinaan pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan lansia. Semua puskesmas di 7 (tujuh) kabupaten/kota telah melaksanakan pelayanan kesehatan lansia. Disamping itu juga 62 orang petugas puskesmas telah dilatih utuk pelaksanaan program pelayanan puskesmas santun usila. Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan indikator kinerja ini seperti belum optimalnya koordinasi antara Dinas Kesehatan Kab/Kota dengan pengelola program lansia di Puskesmas. Adapun upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan koordinasi antara Dinas Kesehatan Kab/Kota dengan pengelola program lansia di Puskesmas dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan lansia. Untuk indikator kinerja program yang kedua yaitu persentase pelayanan kesehatan

yang

melaksanakan

perawatan

kesehatan

masyarakat

(perkesmas), realisasi 73% dengan target 85%. Tidak tercapainya indikator ini disebabkan karena kurang optimalnya petugas dalam melakukan koordinasi lintas program perkesmas di puskesmas. Untuk indikator kinerja program yang ketiga yaitu persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer yang tersertifikasi akreditasi, realisasi 5% dengan target 22%. Tidak terealisasinya indikator kinerja ini disebabkan adanya permasalahan dan kendala yang dihadapi diantaranya yaitu belum siapnya SDM dan sarana prasarana di 1(satu) Kabupaten (Kabupaten Bangka Selatan) dan kegiatan akreditasi ini dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2019. Adapun upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian indikator target ini adalah sosialisasi dan advokasi ke pihak terkait. Untuk indikator kinerja program yang keempat yaitu persentase fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan yang terakreditasi Nasional, realisasi 50% dengan target 22%. Ini berarti indikator ini telah mencapai target. Walaupun sudah mencapai target, masih terdapat bebrapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain adalah :


40


1. Dari 18 Rumah Sakit (RS) yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru 6 RS yang terakreditasi versi 2012 2. Belum adanya standar pedoman rujukan dari setiap penyakit, sehingga fasilitas kesehatan masih belum bisa menentukan penyakit yang dirawat di tingkat Fasyankes primer dan rujukan. 3. Belum ada RS yang mampu Pelayanan Obstetri Neonatus Emergensi Komprehensif (PONEK) sesuai standar yang di tetapkan Kemenkes. Upaya yang telah dan akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain : 1. Peningkatan teknis terkait akreditasi Rumah Sakit 2. Akan diadakan kegiatan penyusunan standar pedoman rujukan pada anggaran APBD TA 2017. 3. Memerlukan perhatian khusus dan bimbingan serta di dorong untuk segera memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di RS. Untuk indikator kinerja program yang keenam yaitu persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan (alkes), realisasi 82% dengan target 95%. Indikator kinerja program ini belum mencapai target dikarenakan beberapa hal antara lain : 1. Masih terkendala pada pengoperasian sistem secara online karena baru pertama kali digunakan, belum sepenuhnya berdasarkan data-data yang valid, belum optimalnya koordinasi antara pengelola program dan pengelola farmasi 2. Instalasi Farmasi yang ada belum memenuhi standar dalam pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin yang baik dan benar dan SDM yang terbatas jumlah dan kemampuannya. 3. Kurang optimalnya pelaksanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berpengaruh pada ketersediaan obat di Instalasi Provinsi Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah : 1. Harus dilaksanakan sosialisasi berkelanjutan mengenai sistem rencana kebutuhan obat online (e-monev obat), peningkatan koordinasi antara pengelola program dan pengelola farmasi.


41


2. Untuk

belanja

pengadaan

sarana

dan

prasarana

yang

belum

dilaksanakan dapat dilakukan pada tahun anggaran 2017 dengan mendahului perubahan, sehingga dapat dilaksanakan sesegera mungkin. 3. Memperdayakan Instalasi Farmasi yang ada di kabupaten/kota dalam proses penyediaan ketersediaan obat agar penyaluran obat ke unit pelayanan kesehatan bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak mengganggu proses pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan.

Untuk mewujudkan sasaran “terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas” diharapkan dicapai melalui 4 (empat) program, yaitu Program

Obat

dan

Perbekalan

Kesehatan,

Program

Standarisasi

Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dan Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya. Alokasi anggaran untuk melaksanakan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah sebesar Rp. 8.593.976.996,-

dengan realisasi penyerapan

anggaran sebesar Rp. 6.807.723.728,-. Alokasi anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan adalah sebesar Rp. 954.565.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 682.867.438,-. Alokasi anggaran untuk melaksanakan Program Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Lansia

adalah

sebesar

Rp.

150.901.000,- dengan realisasi Rp. 119.645.600,-. Alokasi anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya adalah sebesar Rp. 845.068.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 568.509.600,-. Sehingga total dana yang digunakan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 10.544.511.196,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.178.746.366,50 atau sebesar 77,56%. Dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.365.764.829,50 atau 22,44%.


42


Sasaran 3

Meningkatnya kesehatan masyarakat terutama bagi kelompok rentan dan atau miskin dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat Sasaran “meningkatnya kesehatan masyarakat terutama bagi kelompok rentan dan atau miskin dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat” diarahkan untuk mendukung tujuan misi ke-3 yaitu Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan, ibu anak, gizi, dan PHBS untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Provinsi Kep. Bangka Belitung. Strategi dan kebijakan untuk melaksanakan sasaran “meningkatnya kesehatan masyarakat terutama bagi kelompok rentan dan atau miskin dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat” yaitu melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi, serta pembinaan kesehatan anak, peningkatan penanggulangan gizi masyarakat, peningkatan upaya promotif & preventif kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas jaminan kesehatan masyarakat dalam sitem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kinerja sasaran “meningkatnya kesehatan masyarakat terutama bagi kelompok rentan dan atau miskin dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat” dapat diukur dan di capai melalui indikator Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelompok Rentan Dan Atau Miskin. Capaian indikator kinerja sasaran “meningkatnya kesehatan masyarakat terutama bagi kelompok rentan dan atau miskin dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat” hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:


43


Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelompok Rentan Dan Atau Miskin

Realisasi Tahun 2015

Tahun 2016 Satuan

Target

Realisasi

Capaian

%

60,66

88,49

145,88

48,30%


145,88

Berdasarkan tingkat capaian indikator kinerja sasaran diatas dapat disimpulkan

bahwa

pencapaian

sasaran

“meningkatnya

kesehatan

masyarakat terutama bagi kelompok rentan dan atau miskin dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat” mencapai 145,88% atau dapat dikategorikan “Sangat Berhasil”. Indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran meningkatnya kesehatan masyarakat terutama bagi kelompok rentan dan atau miskin dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja persentase peningkatan kesehatan masyarakat kelompok rentan dan atau miskin. Dari tabel 3.7 tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2016 yaitu sebesar 88,49%, sasaran ini telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 60,66%. Namun demikian, dari 6 (enam) indikator kinerja program yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran ini, masih ada 3 (tiga) indikator kinerja program yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2016 yaitu persentase kabupaten/kota dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, persentase kabupaten/kota dengan cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat dan persentase masyarakat miskin di kabupaten/kota yang mendapat bantuan jaminan kesehatan. Apabila dibandingkan antara realisasi indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 yaitu sebesar 48,30% dengan tahun 2016 adalah 88,49%, telah terjadi peningkatan terhadap realisasi capaian indikator kinerja.


44


Tabel 3.8. Capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelompok Rentan dan atau Miskin


Tahun 2016 Satuan

Target

Realisasi

Capaian

62%

%

60,66

88,49

142,73


142,73

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian realisasi Persentase Penurunan Angka Kesakitan tahun 2016 telah mencapai target akhir dari RPJMD. Dari uraian tersebut diatas, keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran ini disebabkan karena indikator kinerja program yang berkontribusi telah mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana indikator kinerja sasaran ini diperoleh dari komposit beberapa indikator kinerja program yang saling terkait satu dengan yang lain dalam keberhasilan pencapaian realisasi dari indikator kinerja sasaran itu. Adapun indikator kinerja program yang dimaksud adalah yang sebagai berikut : 1. Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 2. Jumlah kematian ibu melahirkan perkelahiran hidup 3. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 4. Persentase balita dgn berat badan dibawah garis merah (BGM) 5. Persentase Kabupaten Kota dengan cakupan Rumah tangga berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 6. Persentase masyarakat miskin di Kab/Kota yang mendapat bantuan jaminan kesehatan Berikut adalah pencapaian indikator kinerja program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja sasaran “meningkatnya kesehatan masyarakat terutama bagi kelompok rentan dan atau miskin dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat”.


45


Pencapaian dari indikator kinerja program yang berkontribusi dalam pencapaian

indikator

kinerja

persentase

peningkatan

kesehatan

masyarakat kelompok rentan dan atau miskin dapat dilihat pada uraian berikut ini : Untuk

indikator

kinerja

program

yang

pertama

yaitu

Persentase

Kabupaten/Kota dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, realisasi sebesar 92,62% dengan target 98%. Perkembangan pencapaian indikator angka cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari grafik di bawah ini : Grafik 3.1. Angka Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 s/d Tahun 2016

95 94 93 92 91 90 89 2012

2013

CAPAIAN PERSALINAN NAKES

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

94.42

91.62

91.14

94.10

92.62

Sumber : Data Program KIA Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung

Pencapaian persentase persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfluktuasi dari tahun 2011 hingga 2016. Namun

demikian

pencapaian

pada

tahun

2016

(92,62%)

dapat

dikategorikan berhasil karena sudah mendekati target yang diinginkan pada tahun 2016 yaitu 98% (target RPJMD) dan sudah mencapai target berdasarkan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pencapaian indikator ini adalah :


46


1. Masih ada persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang tidak kompeten dan diluar fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Sarana dan alat masih kurang seperti bidan kit dan tempat persalinan yang belum sesuai standar. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian indikator ini antara lain: 1. Penjaminan kompetensi nakes penolong persalinan sesuai peningkatan kapasitas, kerjasama dengan institusi pendidikan dan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi. 2. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk pencapaian indikator kinerja program yang kedua yaitu jumlah kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, realisasi 24 dengan target 28, Untuk penentuan target Angka Kematian Ibu terjadi perubahan target yaitu dari angka menjadi jumlah. Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007 – 2012, target yang dipakai masih menggunakan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup. Namun, karena jumlah kelahiran hidup belum mencapai 100.000, maka target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017, target angka kematian ibu diubah menjadi jumlah kasus kematian yang terjadi per kelahiran hidup yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk pencapaian target jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup pada tahun 2016 ini mencapai 24 per kelahiran hidup (24 kasus/26.021 KH). Masih terdapat beberapa kendala/masalah yang dihadapi dalam menurunkan jumlah kematian ibu : 1. Belum optimalnya sistem rujukan kesehatan ibu (sosial budaya masyarakat,

geografis

daerah,

transportasi

(ambulance

desa),

kompetensi tenaga kesehatan) termasuk belum optimalnya pelaksanaan AMP (Audit Maternal Perinatal) beserta tindak lanjutnya. 2. Belum tercapainya target (95%) cakupan kunjungan ibu hamil K4 (89,01%).


47


3. Pelaksanaan

program

belum

maksimal

seperti

program

P4K

(perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi), desa siaga, kelas ibu hamil, RSIB (Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi). 4. Kualitas pelayanan kesehatan ibu belum sepenuhnya sesuai standar (terjadi kesenjangan cakupan pelayanan antar program antara lain KIA, Gizi, malaria dan imunisasi). 5. Sarana pendukung kualitas pelayanan kesehatan ibu masih kurang seperti HB Sahli belum tersedia sesuai kebutuhan terutama untuk bidan di desa, juga alat pemeriksaan laboratorium sederhana lainnya dalam rangka deteksi dini ibu hamil. 6. Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada remaja. Upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengoptimalkan upaya penurunan AKI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diantaranya : 1. Advokasi dengan Pemerintah Daerah/pengambil kebijakan dalam bentuk regulasi dan komitmen pemerintah daerah, penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta pemenuhan anggaran terutama untuk kesehatan ibu dan anak. 2. Mendorong pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi sesuai dengan Prosedur Tetap (Protap) untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 3. Mendorong pelaksanaan pelayanan antenatal dan kesehatan reproduksi terpadu (KIA, gizi, imunisasi, malaria, HIV-AIDS, TB paru, BKKBN/Kantor KB). 4. Mendorong peningkatan pengetahuan ibu hamil, suami dan keluarga melalui program kelas ibu hamil dan kelas ibu balita. 5. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat (tokoh agama, aparat desa, tokoh masyarakat, kader, dukun dan PKK) dalam mendukung pelaksanaan program P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) dengan stiker yang telah terintegrasi sebagai satu kegiatan dari desa siaga (kemitraan bidan dukun). 6. Mendorong ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik di pelayanan kesehatan primer maupun rujukan. Untuk indikator kinerja program yang ketiga yaitu angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, realisasi 7,22 dengan target 29.


48


Perkembangan pencapaian indikator Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari grafik di bawah ini : Grafik 3.2. Angka Kematian Bayi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 s/d Tahun 2016 12 10 8 6 4 2 0 CA P AI AN

20 12 10 ,45

20 13 7,6 9

20 14 6,9 2

20 15 7,0 5

20 16 7,2 2

Sumber : Data Program KIA Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung

Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung berfluktuasi dari tahun 2011 hingga 2016. Walaupun demikian, AKB ini masih berada di bawah target tahun 2016 yaitu 29 per 1000 kelahiran hidup. Kendala / masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian indikator AKB diantaranya : 1. Belum optimalnya sistem rujukan kesehatan bayi, dalam hal ini berkaitan dengan sosial budaya masyarakat, geografis daerah, transportasi (ambulance desa), kompetensi tenaga kesehatan. 2. Kualitas pelayanan bayi dan neonatus belum sepenuhnya sesuai standar (terjadi kesenjangan cakupan pelayanan antar program). 3. Sarana pendukung kualitas pelayanan kesehatan bayi dan neonatus masih kurang. 4. Ketersediaan tenaga pengelola program (manajemen) yang masih rendah.


49


5. Peningkatan kasus lahir mati yaitu dari 155 kasus (tahun 2015) menjadi 178 kasus (tahun 2016) 6. masih terdapat kasus BBLR sebesar 3,8%(982 kasus) dari kelahiran hidup 7. Kasus kematian kongenital pada neonatus yaitu 17 kasus Adapun upaya-upaya untuk lebih mengoptimalkan pencapaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) antara lain : 1. Advokasi dengan Pemerinta Daerah/pengambil kebijakan dan penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor. 2. Meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, mengembangkan sistem rujukan di semua fasilitas pelayanan kesehatan dan optimalisasi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal. 3. Mendorong pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi sesuai dengan Prosedur Tetap (Protap) untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 4. Mendorong pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang terintegrasi (KIA, gizi dan imunisasi), peningkatan fungsi posyandu terintegrasi, pembinaan kader dan penundaan usia kehamilan. 5. Monitoring dan Evaluasi secara periodik dan supervisi fasilitatif terintegrasi. 6. Mendorong terpenuhinya sarana/prasarana yang dibutuhkan.

Untuk indikator kinerja program yang keempat yaitu persentase balita dengan berat badan dibawah garis merah (BGM), realisasi 0,97% dengan target 4%. Berdasarkan Tabel 3.2.5 di atas diketahui bahwa capaian indikator kinerja program perbaikan gizi masyarakat belum mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator ini baru ditetapkan pada awal tahun 2016, sehingga saat ini belum bisa dilakukan penilaian terhadap progres capaian kinerja program dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Dari capaian indikator kinerja program perbaikan gizi yaitu indikator Persentase balita dengan berat badan di bawah garis merah (BGM) perlu upaya yang lebih progresif terutama meningkatkan peran serta masyarakat dalam penimbangan bulanan di posyandu untuk meningkatkan cakupan balita yang mendapatkan pelayanan gizi dan mendeteksi secara dini


50


gangguan gizi sehingga dapat segera ditanggulangi dengan pemberian makanan tambahan serta pemberian konseling pemberian makan bayi dan balita (PMBA) yang bergizi seimbang. Berbagai upaya yang telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja program gizi tersebut antara lain : 1. Senantiasa mendorong

dukungan lintas sektor

dan lintas program

dalam upaya intervensi sensitif terhadap masalah gizi melalui kegiatan rapat koordinasi LS/LP, sosialisasi dan workshop penanggulangan masalah gizi dan menjalin kerjasama/kemitraan dengan institusi pendidikan kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat 2. Meningkatkan upaya intervensi spesifik melalui kegiatan pemberian makanan tambahan kepada balita gizi buruk (sangat kurus) dan balita kurus dari keluarga tidak mampu, pelacakan kasus gizi buruk 3. Meningkatkan pendidikan gizi masyarakat melalui kegiatan promosi gizi dengan media elektronik berupa radio spot di beberapa stasiun radio lokal. Untuk

capaian

indikator

kinerja

program

kelima

yaitu

persentase

kabupaten/kota dengan cakupan rumah tangga berprilaku hidup bersih dan sehat, realisasi 57,29% dengan target 70%. Indikator kinerja ini belum mencapai target yang telah ditetapkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber PHBS. Untuk dilakukan peningkatan perubahan prilaku melalui pengaktifan gerakan masyarakat hidup sehat. Permasalahan lain yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja persentase kabupaten/kota dengan cakupan rumah tangga perprilaku hidup bersih dan sehat antara lain : 1. Belum optimalnya pelaksanaan program promosi kesehatan 2. Belum optimalnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat berbasis masyarakat Upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan capaian tersebut antara lain :


51


1. Memperkuat kerjasama lintas program dan lintas sektor, pemetaan rumah tangga ber-PHBS, mengoptimalkan pelaksanaan KIE, dan advokasi pada stekholder kabupaten/kota 2. Meningkatkan pemenuhan

advokasi tenaga

Kabupaten/Kota,

pada

promosi

Puskesmas

stakeholder

kabupaten/kota

kesehatan

di

dan

Rumah

Dinas

Sakit,

untuk

Kesehatan

meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan tenaga promosi kesehatan melalui pelatihan dan pendampingan

Untuk pencapaian indikator program keenam yaitu persentase masyarakat miskin di kabupaten/kota yang mendapat bantuan jaminan kesehatan, realisasi 88,41% dengan target 90%. Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain : 1. Adanya kebijakan program tersendiri antara JKN dan JKSS yakni system dan kepesertaan yang tertuang dalam JKN serta sistem dan kepesertaan yang ada di JKSS. 2. Belum maksimalnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Bappeda, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi maupun kabupaten/kota dalam hal penentuan peserta jaminan. 3. Belum disampaikannya Data mutasi kepesertaan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan sehingga data mutasi peserta tidak diapatkan yang berimbas pada ketepatan jumlah peserta riil pada bulan berjalan. Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah : 1. Program JKN dan JKSS

harusnya digabung sesuai dengan system

integrasi JKN dan Jamkesda 2. Membuat SOP bersama tentang mekanisme pendataan dan penetuan peserta by name by address

JKSS dengan peserta jamkesda

kabupaten/kota yang diintegrasikan dengan JKN dan BPJS 3. Memasukan SOP tentang mutasi peserta JKN dan BPJS kedalam perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi dan BPJS


52


Kesehatan bahwa BPJS wajib menyampaikan data mutasi peserta setiap bulan.

Untuk mewujudkan sasaran “meningkatnya kesehatan masyarakat terutama bagi kelompok rentan dan atau miskin dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat” diharapkan dicapai melalui 6 (enam) program, yaitu Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. Untuk Program Upaya Kesehatan Masyarakat mengalami efisiensi. Alokasi anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Masyarakat

Program

adalah

Promosi

sebesar

Rp.

kesehatan

dan

172.073.000,-

Pemberdayaan

dengan

realisasi

penyerapan anggaran sebesar Rp. 77.329.000,-. Alokasi anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar Rp. 237.969.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 168.562.000,-. Alokasi anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin adalah sebesar Rp. 17.003.216.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.647.377.728,-.

Alokasi

anggaran

untuk

melaksanakan

Program

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita adalah sebesar Rp. 130.997.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 113.256.500,- dan alokasi anggaran untuk melaksanakan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak adalah sebesar Rp. 477.928.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 442.139.254,-. Sehingga dana yang digunakan untuk mewujudkan sasaran tersebut

adalah

sebesar

Rp.

18.022.183.900,00

dengan

realisasi

Rp.17.448.664.482,00 atau sebesar 96,82%. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp. 573.519.418,00 atau 3,18%.


53


Sasaran 4

Terwujudnya tatakelola manajemen pembangunan kesehatan yang berkualitas Sasaran

“terwujudnya

tatakelola

manajemen

pembangunan

kesehatan yang berkualitas” diarahkan untuk mendukung tujuan misi ke-4 yaitu pengembangan sistem informasi kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan program pembangunan kesehatan dan penyusunan pelaporan kinerja kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Strategi dan kebijakan untuk melaksanakan sasaran “terwujudnya tatakelola manajemen pembangunan kesehatan yng berkualitas” yaitu melalui penataan dan pengembangan Sistem Informasi kesehatan yang komprehensif dan pengembangan jejaring berbasis web, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan, penguatan advokasi untuk peningkatan pembiayaan kesehatan, serta peningkatan pengawasan kinerja program melalui evaluasi sistem pelaporan. Kinerja sasaran “terwujudnya tatakelola manajemen pembangunan kesehatan yang berkualitas” dapat diukur dan di capai melalui indikator Persentase Ketersediaan Dokumen dan Informasi Kesehatan. Capaian indikator

kinerja

sasaran

“terwujudnya

tatakelola

manajemen

pembangunan kesehatan yang berkualitas” hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut: Tabel 3.9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Indikator Kinerja


Persentase Ketersediaan Dokumen dan Informasi Kesehatan

100%

Tahun 2016 Satuan

Target

Realisasi

Capaian

%

100

100

100


100

Berdasarkan tingkat capaian indikator kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan

bahwa


pencapaian

sasaran

“terwujudnya

tatakelola

54


manajemen pembangunan kesehatan yang berkualitas” mencapai 100% atau dapat dikategorikan “Berhasil”. Indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran “terwujudnya tatakelola manajemen pembangunan kesehatan yang berkualitas” adalah persentase ketersediaan dokumen dan informasi kesehatan. Apabila dilihat dari realisasi capaian indikator kinerja ini sasaran ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 100%. Indikator kinerja sasaran ini diperoleh dari komposit beberapa indikator kinerja program yang saling terkait satu dengan yang lain dalam keberhasilan pencapaian realisasi dari indikator kinerja sasaran itu. Dari 3 (tiga) indikator kinerja program yang ada, semuanya telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja program yang dimaksud adalah yang sebagai berikut : 1. Persentase ketersediaan bank data provinsi dan kab/kota 2. Persentase

ketersediaan

dokumen

perencanaan

anggaran

dan

kebijakan pembangunan kesehatan 3. Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan.



Tahun 2016 Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Persentase Ketersediaan Dokumen Dan Informasi Kesehatan

100%

%

100

100

100


100

Berikut adalah pencapaian indikator kinerja program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja sasaran “terwujudnya tatakelola manajemen pembangunan kesehatan yang berkualitas”. Untuk pencapaian indikator kinerja program yang pertama yaitu persentase ketersediaan bank data provinsi dan kab/kota, realisasi 100% dengan target


55


100%, sehingga capaian dari indikator kinerja program ini mencapai 100%. Semua (tujuh) kabupaten/kota dan provinsi di Kep. Bangka Belitung sudah memiliki bank data. Untuk pencapaian indikator kinerja program yang kedua yaitu persentase ketersediaan

dokumen

perencanaan

anggaran

dan

kebijakan

pembangunan kesehatan, realisasi 100% dengan target 100%, sehingga capaian dari indikator ini 100%. Dimana dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan telah tersedia tersebut meliputi dokumen rencana strategis (Renstra), Renja Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL), Rencana Kerja Anggaran – Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA – DPA) dan Rencana Kerja Anggaran – Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RKA – DPPA). Untuk pencapaian indikator kinerja program yang ketiga yaitu persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan, realisasi 100% dengan target 100%, sehingga capaian indikator ini adalah 100%. Adapun dokumen evaluasi dan pelaporan yang tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung terdiri dari laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), laporan tahunan (laptan), laporan kinerja dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ). Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini, yaitu sebagai berikut : 1. Belum sinkronnya dokumen perencanaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan pusat terhadap program ataupun indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program-program kesehatan dimasingmasing wilayah kerja 2. Belum terintegrasinya program-program kesehatan secara internal maupun lintas sektor sehingga pencapaian kinerja kesehatan belum tercapai secara maksimal. 3. Adanya perbedaan pagu perencanaan yang tercantum pada matrik renja, matrik hasil pembahasan KUA-PPAS, forum Pra RKA, matrik RKPD dan hasil penginputan RKA.


56


4. Data dukung yang sering terlambat, dan tidak semua kegiatan di lengkapi dengan data dukung yang lengkap sehingga menghambat proses verifikasi usulan perencanaan program kegiatan. 5. Belum adanya pembagian tugas yang jelas pada penyiapan datadukung antara Kabid/Kasi/Kasubbag/Pengelola program dan PPTK 6. Belum adanya kesesuaian TOR dengan rincian usulan kegiatan 7. Belum adanya standarisasi RAB pada kegiatan APBD 8. Belum tersedianya juknis penyusunan bantuan keuangan provinsi bidang kesehatan. 9. Pembahasan anggaran yang belum sesuai dengan jadwal perencanaan 10. Terbitnya Pergub baru yang mengatur tentang standar biaya di pertengahan tahun berjalan, berimbas pada penyesuaian pelaksanakan kegiatan

yang

akhirnya

mempengaruhi

realisasi

yangberdampak pada kekurangan/kelebihan anggaran

anggaran, pada tahun

berjalan, revisi anggaran yang diusulkan terkadang tidak diakomodir oleh TAPD, sehingga SKPD hanya bisa bersifat penyesuaian anggaran yang tersedia,sehingga berpengaruh terhadap SILPA. 11. Hasil evaluasi kinerja program belum maksimal digunakan untuk dasar perencanaan di setiap program. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian indikator

ini antara lain : 1. Sinkronisasi dokumen perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Kota khususnya program kesehatan sesuai dengan pembagian tugas, fungsi/peran dan kewenangan masing-masing. 2. Pengintegrasian program kegiatan bidang kesehatan secala internal maupun lintas sektor 3. Diperlukan

verifikasi

ulang

oleh

tim

perencana,

kros

chek

usulan/kebutuhan anggaran dengan ketersediaan anggaran oleh teknis pengusul, penentuan anggaran prioritas, proses usulanperencanaan mengikuti dan sesuai dgn prosedur yang berlaku 4. Pengusul program dapat melengkapi data dukung sesuai usulan, dan diberikan sanksi/teguran dari Kepala Dinas bagi yang tidak tertib pada pengusulan perencanaan., dan penyampaian usulan harus terlebih


57


dahulu mempersiapkan TOR dan data dukung yang lengkap sesuai ketentuan. 5. Adanya

pembagian

tugas

yang

jelas

antaraKabid/Kasi/Kasubbag/Pengelola program dan PPTK pada proses persiapan usulan perencanaan sesuai fungsi masing-masing. 6. TOR harus dibuat sesuai dengan uraian tolak ukur indikator kinerja dan rincian anggaran yang tercantum pada RKA. 7. Standar RAB APBD yang belum ada dapat mengacu pada standar RAB yang ada pada perencanaan APBN 8. Dibentuk tim penyusun bantuan keuangan Provinsi yang difungsikan sebagai Tim Penyusunan Juknis Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan. 9. Ketepatan pembahasan perencanaan oleh TAPD sesuai Jadwal ketentuan. 10. Diharapkan Terbitnya Pergub baru yang mengatur standar pembiayaan dapat terbit diawal tahun anggaran, sebelum dilaksanakannya proses penyusunan perencanaan, sehingga perencanaan program kegiatan dan penyusunan anggaran dapat dilaksanakan secara maksimal, lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. 11. Peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja program kegiatan secara berkala oleh masing-masing internal bidang dalam pengusulan rencana program dan kegiatan. Untuk mewujudkan sasaran “terwujudnya tatakelola manajemen pembangunan kesehatan yang berkualitas” diharapkan dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan. Alokasi anggaran untuk melaksanakan Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan adalah sebesar Rp. 303.581.080,dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 274.286.872,- atau sebesar 90,35%. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp. 29.294.208,- atau 9,65%.


58


Sasaran 5

Meningkatnya sistem pengembangan manajemen yang tertata dan pemberdayaan SDM kesehatan melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan

Sasaran “meningkatnya sistem pengembangan manajemen yang tertata dan pemberdayaan SDM kesehatan melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan” diarahkan untuk mendukung tujuan misi ke5 yaitu pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang bermutu sesuai standar kompetensi, dan meningkatkan penataan manajemen keuangan dan perlengkapan. Strategi dan kebijakan untuk melaksanakan “meningkatnya sistem pengembangan manajemen yang tertata dan pemberdayaan SDM kesehatan melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan” yaitu melalui pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan secara kuantitas, kualitas

serta rasio yang seimbang dengan jumlah masyarakat,

pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara efektif , efisien sesuai ketentuan. Kinerja sasaran “meningkatnya sistem pengembangan manajemen yang tertata dan pemberdayaan SDM kesehatan melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan” dapat diukur dan di capai melalui indikator Persentase Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Capaian indikator kinerja sasaran “meningkatnya sistem pengembangan manajemen yang tertata dan pemberdayaan SDM kesehatan melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan” hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:


59


Tabel 3.11. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 Indikator Kinerja


Persentase Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan

58,7%

Tahun 2016 Satuan

Target

Realisasi

Capaian

%

88,4

66,67

75,42


75,42

Berdasarkan tingkat capaian indikator persentase tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran “meningkatnya sistem pengembangan manajemen yang tertata dan pemberdayaan SDM Kesehatan melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan” mencapai 75,42% atau dapat dikategorikan “Cukup Berhasil”.



Tahun 2016 Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Persentase Tenaga Kesehatan Di Sarana Pelayana Kesehatan

100%

%

88,4

66,67

66,67


66,67

Indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran “meningkatnya sistem pengembangan manajemen yang tertata dan pemberdayaan SDM Kesehatan melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan” adalah persentase tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan. Dari capaian indikator persentase tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan tersebut masih terdapat permasalahan dengan realisasi 66,67% sehingga tidak mencapai target 88,4%. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan variabel dalam menentukan persentase capaian indikator kinerja, pada tahun 2014 penentuan capaian indikator kinerja berdasarkan rasio jumlah


60


penduduk dengan membandingkan jumlah dokter umum, dokter spesialis, bidan, dan perawat per 100.000 penduduk sedangkan pada tahun 2016 ini penentuan capaian indikator kinerja berdasarkan jumlah tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa dan Puskesmas). Adapun tenaga kesehatan yang menjadi indikator kinerja pada tahun ini adalah jumlah dokter gigi, dokter spesialis dan apoteker. Perkembangan data tenaga kesehatan,dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Grafik 3.3. Jumlah Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan berdasarkan standar permenkes 2500

2000

1500

1000

500

0

dr

dr. sp

dr. gigi

perawat

bidan

apoteker

Jlh Nakes Th 2-16

376

154

87

2786

1178

80

Jml Nakes berdasarkan Standar Permenkes

140

103

74

786

724

133

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung

Oleh karena itu, berdasarkan grafik diatas bahwa dokter gigi dan apoteker belum mencapai standar rumah sakit dan standar puskesmas, untuk dokter spesialis walaupun sudah melebihi jumlah standar tetapi belum memenuhi seluruh tenaga spesialis yang dibutuhkan. Sedangkan tenaga kesehatan yang sudah mencapai standar Rumah Sakit dan standar Puskesmas sebagaimana sesuai dengan Permenkes Nomor 56 Tahun


61


2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit serta Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, antara lain dokter umum, dokter gigi, bidan, dan perawat. Adapun permasalahan yang di hadapi dalam upaya meningkatkan pencapaian indikator ini adalah : 1. Daerah masih belum mampu menyiapkan tenaga dokter pendamping yang bisa membantu peserta internship menjalankan masa baktinya, dikarenakan banyak dokter umum yang ada di fasilitas kesehatan yang masih berstatus Non PNS dan yang saat ini sedang menjalani Tugas Belajar. 2. Masih minimnya jumlah tim penilai jabatan fungsional yang mampu melakukan penilaian dan pengadministrasian sesuai standar untuk semua jabatan fungsional kesehatan. 3. Masih kurang sosialisasi dan pemanfaatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelaksanan kegiatan masing-masing teknis. 4. Belum disusunnya master plan rencana kebutuhan tenaga kesehatan khususnya

tenaga

spesialis

dalam

mendukung

pelayanan

di

Kabupaten/Kota Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian indikator ini antara lain: 1. Masing – masing wahana menetapkan usulan calon dokter pendamping lebih dari 1 orang sehingga apabila terjadi kekurangan maka telah tersedia tenaga pengganti, selain itu tenaga dokter pendamping juga diperbolehkan bagi dokter spesialis yang memang berkomitmen untuk kegiatan tersebut. 2. Melakukan pemetaan jenis dan jumlah jabatan fungsional yang ada agar selanjutnya bisa disiapkan tim penilai yang berdasarkan jenis dan jumlah sesuai standar yang berlaku 3. Sosialisasi dan pembuatan SOP pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. 4. Menginisiasi Kabupaten/Kota untuk membuat rencana kebutuhan tenaga kesehatan khusunya spesialis per tahun, per lima tahunan dan per


62


fasilitas kesehatan sehingga memberikan gambaran kebutuhan dan perencanaan yang tepat . Untuk mewujudkan sasaran “meningkatnya sistem pengembangan manajemen yang tertata dan pemberdayaan SDM kesehatan melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan” diharapkan dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu Program Sumber Daya Kesehatan. Alokasi anggaran untuk melaksanakan program Sumber Daya Kesehatan adalah sebesar Rp. 2.129.026.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.591.810.450,- atau 74,77%. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp. 537.215.550,- atau 25,23%.

Sasaran 6

Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan

Sasaran “meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan” diarahkan untuk mendukung tujuan misi ke-6 yaitu pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai standar. Strategi dan kebijakan untuk melaksanakan sasaran “meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan” yaitu melalui peningkatan mutu pelayanan Balai Laboratorium Kesehatan. Kinerja sasaran “meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan” dapat diukur dan dicapai melalui indikator Persentase Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Sesuai Standar. Capaian indikator kinerja sasaran “meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan” hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:


63


Tabel 3.13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6 Realisasi Tahun 2015

Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Sesuai Standar

Tahun 2016 Satuan

Target

Realisasi

Capaian

%

100

100

100

100%


100

Berdasarkan tingkat capaian indikator kinerja sasaran diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran “meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan” mencapai 100% atau dapat dikategorikan “Berhasil”.

Tabel 3.14. Capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Sesuai Standar


Tahun 2016 Satuan

Target

Realisasi

Capaian

100%

%

100

100

100


Indikator kegagalan

kinerja

pencapaian

100

yang

menggambarkan

sasaran

“meningkatnya

keberhasilan kualitas

atau

pelayanan

laboratorium kesehatan” adalah persentase pelayanan pemeriksaan laboratorium

kesehatan

sesuai

standar.

Pelayanan

pemeriksaan

laboratorium kesehatan yang dilaksanakan oleh UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan sudah memenuhi standar sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 605/MENKES/SK/VII/2008 tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium


64


Kesehatan. Pemeriksaan dikatakan sesuai standar apabila pemeriksaan yang dilakukan tersebut telah memenuhi 3 Aspek, yaitu : 1. Standar Peralatan 2. Standar Ketenagaan(SDM) 3. Standar Manajemen Pelayanan Peralatan :

peralatan maupun metode yang digunakan sesuai standar,

setiap tahunnya peralatan pemeriksaan baik untuk pemeriksaa Kimia Air, Kimia Klinik, Hematologi dan serologi dilakukan kalibrasi oleh perusahaan kalibrasi Terstandarisasi Nasional, dan untuk standar media dan Reagensia yang digunakan mempunyai kualitas yang baik

agar memperoleh hasil

pemeriksaan yang cepat tepat dan dapat dipercaya, memiliki Sensitifitas dan Spesifitas sesuai ketentuan. Adapun ketenagaan (SDM): tenaga yang melakukan uji pemeriksaan di Balai

Labkes

kompetensinya

memiliki dan

ada

latar

belakang

penanggung

pendidikan jawab

sesuai

untuk

setiap

dengan bidang

pemeriksaan. Untuk

manajemen

pelayanan

:dalam

melakukan

pemeriksaan

laboratorium dilakukan berdasarkan SOP yang sudah dibakukan dan dibukukan sesuai standar. Untuk mewujudkan sasaran “meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan” diharapkan dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu Program Pengadaan /Peningkatan Sarana Prasarana Labkesda. Alokasi anggaran untuk melaksanakan Program Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Labkesda adalah sebesar Rp. 752.761.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 732.118.265,- atau sebesar 97,26%. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 20.642.735,atau sebesar 2,74%.

III.2. ANALISIS REALISASI ANGGARAN Pada tahun 2016, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk urusan wajib kesehatan, dengan rincian anggaran di APBD Induk sebesar Rp. 63.244.142.942,00 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.950.217.842,00

sedangkan


belanja

langsung

sebesar

Rp.

65


51.293.925.100,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2016, anggaran Kesehatan menjadi Rp. 50.815.597.855,00 (mengalami pengurangan sebesar Rp. 12.428.545.087,00) dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.943.723.679,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 37.871.874.176,00. Dari alokasi belanja langsung tersebut, alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai 6 (enam) sasaran strategis Dinas Kesehatan adalah sebesar Rp. 34.048.504.176,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 29.875.826.932,50 atau 87,74% melalui 17 (tujuh belas) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan. Untuk sasaran yang pertama, yaitu menurunnya angka kesakitan dimasyarakat akibat penyakit menular, tidak menular dan dampak lingkungan, pada tahun 2016, dilaksanakan melalui 4 (empat) program, yaitu Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan 5 (lima) kegiatan, Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dengan 5 (lima) kegiatan, Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan dengan 1 (satu) kegiatan dan Program Bencana Bidang Kesehatan dengan 1 (satu) kegiatan. Alokasi anggaran yang tersedia untuk melaksanakan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.2.296.441.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.650.200.497,00 atau sebesar 71,86%, dan realisasi fisik 83,45%. Untuk sasaran yang ke-dua, yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, pada tahun 2016, dilaksanakan melalui 4 (empat) program yaitu Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan 4 (empat) kegiatan, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan 5 (lima) kegiatan, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dengan 1 (satu) kegiatan dan Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya dengan 6 (enam) kegiatan. Alokasi anggaran yang tersedia untuk melaksanakan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.10.544.511.196,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.8.178.746.366,50 atau sebesar 77,56%, dan realisasi fisik 91,33%. Untuk sasaran yang ke-tiga, yaitu meningkatnya kesehatan masyarakat terutama bagi kelompok rentan dan atau miskin dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pada tahun 2016, dilaksanakan melalui 5 (lima) program yaitu Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


66


dengan 1 (satu) kegiatan, Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan 2 (dua) kegiatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan 1 (satu) kegiatan, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dengan 1 (satu) kegiatan dan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan 1 (satu) kegiatan. Alokasi anggaran yang tersedia untuk melaksanakan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.18.022.183.900,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.17.448.664.482,00 atau sebesar 96,82%, dan realisasi fisik 91,58%. Untuk sasaran yang ke-empat, yaitu terwujudnya tatakelola manajemen pembangunan kesehatan yng berkualitas, pada tahun 2016, dilaksanakan melalui Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, dengan 4 (empat) kegiatan. Alokasi anggaran yang tersedia untuk melaksanakan sasaran

tersebut

adalah

sebesar

Rp.303.581.080,00

dengan

realisasi

penyerapan anggaran sebesar Rp.274.286.872,00 atau sebesar 90,35%, dan realisasi fisik 97,48%. Untuk sasaran yang ke-lima, yaitu meningkatnya sistem pengembangan manajemen yang tertata dan pemberdayaan SDM kesehatan melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan, pada tahun 2016, dilaksanakan melalui Program Sumber Daya Kesehatan dengan 7 (tujuh) kegiatan. Alokasi anggaran yang tersedia untuk melaksanakan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.2.129.026.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.591.810.450,00 atau sebesar 74,77%, dan realisasi fisik 70,28%. Untuk sasaran yang ke-enam, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan, pada tahun 2016, dilaksanakan melalui Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Labkesda, dengan 2 (dua) kegiatan. Alokasi anggaran yang tersedia untuk melaksanakan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.752.761.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.732.118.265,00 atau sebesar 97,26% dan realisasi fisik 100%. Jika di bandingkan dengan alokasi APBD tahun-tahun sebelumnya, alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait langsung dengan


67


program dan kegiatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir cenderung terjadi fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3.17 berikut : Grafik 3.4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 s/d Tahun 2017 34,048,504,176

35,000,000,000

31,332,936,250

30,000,000,000

29,875,826,932.50

25,685,287,321.50

25,000,000,000 20,000,000,000 15,000,000,000

Pagu

14,418,388,662

Realisasi

10,356,080,792

10,000,000,000 5,000,000,000 2014

2015

2016

Sumber : Data Bidang Bina Program Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung

Selain dana APBD, Dinas Kesehatan juga mendapatkan dana APBN yaitu melalui dana Dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi di alokasikan untuk 6 (enam) program yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dengan total alokasi sebesar Rp.39.183.350.000,00 (Tiga puluh sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp.24.550.752.572,00 (Dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) atau 62,66%.


68


B

erdasarkan

uraian

pada

bab-bab

sebelumnya

dapat

ditarik

beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun

2016, yakni: 1. Pada tahun 2016, pencapaian kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung dikategorikan berhasil Gambaran pencapaian kinerja tujuan yang dikategorikan berhasil ini ditunjukkan dari pencapaian 6 (enam) indikator sasaran yang semuanya berhasil dicapai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dari semua tujuan telah tercapai dengan telah terpenuhinya semua indikator sasaran yang ada 2. Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategi diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) program dan 76 (tujuh puluh enam) kegiatan. 3. Dari 6 (enam) indikator kinerja kelompok sasaran yang ditetapkan, pencapaian indikator kinerja kelompok sasaran yang masuk kategori sangat berhasil sebanyak 1 (satul) indikator kinerja sasaran (16,67%); yang masuk kategori berhasil sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran (66,67%); yang masuk kategori cukup berhasil sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran (16,67%); dan yang masuk kategori tidak berhasil sebanyak 0 (nol) indikator (0%). 4. Indikator kinerja sasaran tahun 2016 ini baru ditetapkan pada tahun 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 – 2017, sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan dengan capaian indikator sasaran pada tahun sebelumnya.

69Bab 4. Penutup

69


5. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini membuktikan bahwa kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 semakin membaik.

Maka

untuk

selanjutnya

diupayakan

agar

tetap

dapat

dipertahankan dan ditingkatkan capaian kinerjanya. Serta masih terus dibutuhkan dukungan dari stakeholder dan lintas sektor terkait demi terwujudnya pembangunan kesehatan masyarakat Bangka Belitung yang mandiri dan berkeadilan.

70Bab 4. Penutup

70

Pangkalpinang, Februari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Recommend Documents