KOMPETENSI & KUALIFIKASI TAMBAHAN DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN GIGI Drg. Farichah Hanum, MKes Ketua Umum PB PDGI
ANATOMI DEFINISI DASAR HUKUM
POLA PENYAKIT
POLA DISTRIBUSI DOKTER GIGI
KESIMPULAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI TAMBAHAN
DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN GIGI 1. Perkonsil Nomor 48/KKI/PER/XII/2010 tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter gigi 2. Perkonsil Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter gigi psl.18 3. Permenkes Nomor 56/Menkes/PER/VIII/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS 4. AD & ART PDGI
Kewenangan Tambahan (Perkonsil 48 th 2010) Adalah kewenangan lain yang diberikan kepada dokter atau dokter gigi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri setelah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan, dan merupakan tambahan terhadap kewenangan yang telah dimiliki berdasarkan kompetensi yang diperoleh dari pendidikan formal.
Sertifikat Kualifikasi Tambahan
(Nomor 6 Tahun 2011 ) Sertifikat Kualifikasi Tambahan adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan tambahan seorang Dokter / Dokter Gigi dalam rangka penguatan kompetensi tertentu untuk menjalankan Praktik Kedokteran di seluruh Indonesia yang diterbitkan oleh Kolegium terkait setelah selesai pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat (psl 18)
IKATAN PEMINATAN Merupakan perhimpunan dokter gigi anggota PDGI yang seminat dalam lapangan ilmu kedokteran gigi yang bersifat multidisipliner dan bukan suatu keahlian.
IKATAN KEAHLIAN 1. IKORTI 2. PABMI 3. IDGAI 4. IPROSI 5. IKORGI
6. IPMI 7. IPERI 8. IKARGI 9. IOFI 10. ISPaMMI
IKATAN PEMINATAN 1. IPKESGIMI
Ikatan Profesional Kes Gigi Masy Ind
2. IPIKGI Ikatan Peminatan Implan KG Indonesia
3. PBOI Perhimpunan Biologi Oral Indonesia
4. IKGEI
IkatanPeminatan KG Estetik Indonesia
5. IPAMAGI Ikatan Peminatan Ilmu Material dan Alat Kedokteran Gigi Indonesia
6. IPDGKI Ikatan Peminatan Drg Keluarga Ind
7. IPGI Ikatan Peminatan Gerodontologi Indonesia
8. IPKMI Ikatan Peminatan Kraniomandibula Indonesia
9. IPAKGI Ikatan Peminatan Anestesi Kedokteran Gigi Indonesia
10. IPKGMI Ikatan Peminatan Kedokteran Gigi Militer
11. IKMPGMIBK Ikatan Kepeminatan Manajemen Perawatan Gigi dan Mulut Individu Berkebutuhan Khusus
Kewenangan Tambahan Dr dan Drg (Perkonsil Nomor 48/KKI/PER/XII/2010)
Standard Pendidikan / Pelatihan yang disusun oleh Kolegium
Pada daerah tertentu Program Pemerintah dan / Kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri dg melibatkan OP
Kompetens i Tambahan
Pendidikan & Pelatihan Khusus oleh Lembaga yang diakui Pem & Kolegium
pemenuhan dan pemerataan kebutuhan pelayanan kedokteran spesialistik & kedokteran gigi spesialistik sesuai kebutuhan bagi masyarakat di daerah tertentu; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kedokteran gigi.
Sertifikat Kualifikasi Tambahan (Perkonsil 6 tahun 2011 , psl 18) Sertifikat Kualifikasi Tambahan ) Penguatan Kompetensi Utk mendapatkan Kewenangan Tambahan & Kepentingan Lainnya Tidak digunakan untuk kepentingan perubahan kompetensi
Perkonsil 48 th 2010 & Perkonsil 6 th 2011 SERTIFIKAT KOMPETENSI TAMBAHAN pemenuhan dan pemerataan kebutuhan pelayanan kedokteran Spesialistik & perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran diberikan kepada dokter dan dokter gigi pada daerah tertentu Dapat tidak berlaku
SERTIFIKAT KUALIFIKASI TAMBAHAN Diberikan dalam rangka penguatan kompetensi Dokter / Dokter Gigi. Digunakan untuk kepentingan mendapatkan kewenangan tambahan Tidak digunakan untuk kepentingan perubahan kompetensi Dokter / Dokter Gigi.
KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RS (Permenkes Nomor 56/Menkes/PER/VIII/2014) RS Umum Kelas A • 4 (empat) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut; • Drg Sp meliputi pelayanan bedah mulut, konservasi/endodonsi, periodonti, orthodonti, prosthodonti, pedodonsi, dan penyakit mulut
RS Umum Kelas B • 3 (tiga) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut; • Drg Sp paling sedikit berjumlah 3 (tiga) pelayanan yang meliputi pelayanan bedah mulut, konservasi/endodonsi, dan orthodonti.
RS Umum Kelas C • 2 (dua) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut; • Drg Sp paling sedikit berjumlah 1 (satu) pelayanan
RS Umum Kelas D • (empat) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut; • --------
PREVALENSI PENDUDUK BERMASALAH GIGI & MULUT 12 BULAN TERAKHIR MENURUT PROVINSI, 2007 & 2013 50.0 36.2
40.0
25.9
30.0 20.0 10.0
23.2 15.3
0.0
2007
2013
*) Data diperoleh dengan cara wawancara responden pada semua umur
Sumber : RISKESDAS Tahun 2013
PROPORSI PENDUDUK BERMASALAH GIGI DAN MULUT YANG MENERIMA PERAWATAN / PENGOBATAN MENURUT PROVINSI, 2007 & 2013 50.0
45.9
40.0
31.1
30.0 18.0
29.7
20.0 10.0 0.0
2007
2013
Sumber : RISKESDAS Tahun 2013
PROPORSI PENDUDUK ≥ 10 TAHUN DENGAN BERPERILAKU BENAR SIKAT GIGI MENURUT PROVINSI, 2007 & 2013 50 40 30 20 10
8 5.4
0.4
0
2.3
2007
2013
Sumber : RISKESDAS Tahun 2013
KECENDERUNGAN INDEKS DMF-T*) MENURUT PROVINSI, 2007 & 2013 10.0
8.0
8.5
5.4 6.0 4.0
4.5 2.0
Pabar Malut NTB Papua NTT Bengkulu Sumut Banten DKI Riau Aceh Jabar Bali Sultra Gorontalo Jateng Maluku Lampung Indonesia Sumbar Kaltim Kep.Riau Kalteng Sumsel Sulut Jatim Jambi Sulteng Sulbar DIY Sulsel Kalbar Kalsel Babel
0.0
2007
2013
*) DMF-T adalah penjumlahan komponen D-T, M-T dan FT , yang menunjukkan kerusakan gigi yg dialami penduduk umur ≥12 tahun
Sumber : RISKESDAS Tahun 2013
DATA BPJS
TINGKAT URUTAN KEBUTUHAN PERAWATAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT KASUS YANG BANYAK DIRUJUK Gigi Impaksi
1
Ekstraksi dengan Penyulit
2
Kelainan Degeneratif & Keganasan
3
Anomali Dento fasial
4 Sumber : NA Yanprimer Kesgilut, 2013
TINGKAT URUTAN KEBUTUHAN PERAWATAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT TINDAKAN BANYAK DIRUJUK Odontektomi
1
Perawatan Orthodonsi
2
Perawatan endodontik
3
Pemasangan Implan
4 Sumber : NA Yanprimer Kesgilut, 2013
TINGKAT URUTAN KEBUTUHAN PERAWATAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT JENIS SPESIALISASI YANG PALING DIBUTUHKAN :
1. Bedah Mulut SPESIALIS 2. Orthodonsi
3. Konservasi
JUMLAH DOKTER GIGI WILAYAH BARAT
5600, 2 2%
WILAYAH TIMUR
WILAYAH BARAT 202, 8%
112, 5%
2993, 1 1%
JAWA 17,228, 6 7%
DOKTER GIGI
WILAYAH TIMUR
JAWA 2,122, 87 %
DOKTER GIGI SPESIALIS
DOKTER GIGI SPESIALIS DI RS PROSTHO
20
SPKGA 18 KGA 22
SPBM 50
RADIOLOGI
44
KGA 67 SPKGA, 54
6 DRG 11 286
PERIO 46 RADIOLOGI
PROSTHO
KEKURANGAN
DRG 11
PERIO 12
SPBM 138
KEKURANGAN
607
1
RS TIPE A (58 RS) KEKURANGAN
Drg. Sp 337
544
RS TIPE C : 881 RS
RS TIPE B : 329 RS
KESIMPULAN Ketersediaan dan distribusi Dokter Gigi Spesialis belum mencukupi Perlu diberikan Kewenangan dan Kualifikasi tambahan berupa sertifikat kompetensi/sertifikat kualifikasi tambahan kepada dokter gigi Perlu harmonisasi data (penyakit – mapping keberadaan drg / Sp) dan alur pemberian sertifikat kompetensi dan kualifikasi tambahan (KKI, OP, RS, KEMENKES)
KESIMPULAN Koordinasi antar kolegium utk memutuskan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan di Indonesia (model, lama pendidikan, tempat pendidikan)
Bekerjasama dengan AFDOKGI Dilakukan pengujian setelah selesai melaksanakan pendidikan Sertifikat kewenangan tambahan dikeluarkan oleh Kolegium terkait setelah lulus ujian
TERIMA KASIH Drg. Farichah Hanum, MKes Ketua Umum PB PDGI
