Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Sekilas KPPOD
S
ebagai upaya tindak lanjut hasil Seminar “Menyelamatkan Otonomi Daerah” yang diselenggarakan KPEN (Komite Pemulihan Ekonomi Nasional) bekerja sama dengan CSIS (Center for Strategic and International Studies) dan LPEMFEUI (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat-Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) pada tanggal 07 Desember 2000, para penyelenggara secara intensif lalu membahas dan menyepakati pembentukan satu lembaga pemantauan independen yang bernama Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Dalam perkembangannya, sejumlah institusi lain juga ikut bergabung melalui kesertaan para figur pimpinannya sebagai unsur pendiri: Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya, The Jakarta Post, Bisnis Indonesia, dan Suara Pembaruan. Melihat latar belakang institusi pendiri tersebut, dapat dikatakan kelahiran KPPOD merupakan hasil eksperimentasi kerjasama dunia bisnis, akademik, dan media massa sebagai tiga pilar penting dalam formasi sosial di Indonesia pasca reformasi.
Sebagai dasar pemikiran yang menyemangati kerja-kerja profesionalnya, KPPOD memaknai desentralisasi dan otonomi daerah sebagai kebijakan yang bertujuan mengubah struktur tata kelola pemerintahan dari sentralisme menjadi terdesentralisasi, sekaligus menggeser pola pembangunan yang didominasi negara menuju kesempatan yang lebih terbuka bagi masyarakat dan dunia usaha. Maka pada setiap kebijakan pemerintah haruslah tercermin suatu komitmen nyata untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan daerah. Mengalir pada pilihan wilayah isu, KPPOD menaruh fokus pemantauannya pada segala hal terkait kebijakan dan pelayanan publik di bidang ekonomi, fiskal dan kebijakan desentralisasi/otonomi daerah secara umum. Dengan menggunakan pendekatan multiperspektif (ekonomi, politik, hukum dan administrasi publik), KPPOD melakukan studi, advokasi, dan asistensi teknis bagi peningkatan mutu tata kelola ekonomi/fiskal dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan demokratis di daerah. --- ---
Visi & Misi
KPPOD ikut mewujudkan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat dengan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif di seluruh Indonesia. KPPOD menganalisa, menilai dan memberikan masukan bagi kebijakan dan praktik Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah bagi pembangunan ekonomi Nasional.
Wilayah Isu PEMBANGUNAN EKONOMI
TATA KELOLA EKONOMI DAERAH
TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH
Reformasi Regulasi Usaha Mendorong deregulasi melalui upaya rasionalisasi jumlah dan/atau jenis perijinan usaha maupun pungutan (pajak/retribusi) di daerah.
Reformasi Birokrasi Perijinan Mendorong debirokratisasi melalui upaya efisiensi business process (pengurusan) perijinan lewat kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah.
Desentralisasi dan Manajemen Fiskal Studi dan advokasi kebijakan desentralisasi fiskal yang mendukung kemandirian daerah dan perbaikan kualitas tata kelola keuangan di daerah (APBD) yang propertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan publik.
Isu-isu Strategis Otda lainnya Pemekaran daerah, kerja sama antar-daerah, rencana pembangunan daerah, pemilihan kepala daerah, dsb.
Organ Yayasan KPPOD 2015-2019 Pendiri Sofjan Wanandi, Sri Mulyani Indrawati, M. Hadi Soesastro (Alm), Aburizal Bakrie, Bambang Brodjonegoro, Djisman Simandjuntak, Susanto Pudjomartono, Anton J. Supit, Bambang Sujagad, Sjarifuddin, Aco Manafe (Alm).
Pembina Sofjan Wanandi (Ketua)
Suryadi Sasmita (Anggota)
Pengawas Meidyatama Suryodiningrat (Anggota)
Arif Budisusilo (Anggota)
P. Agung Pambudhi (Ketua)
Robert A. Simandjuntak (Wakil Ketua I)
I. Kadek Dian Sutrisna Artha (Wakil Ketua II)
Anton J. Supit (Bendahara)
Robert Na Endi Jaweng (Sekretaris)
Djisman Simandjuntak (Ketua)
Pengurus
Struktur Sekretariat KPPOD Direktur Eksekutif Robert Na Endi Jaweng
Program Management
Office Management
1. Boedi Rheza (Staf Program) 2. Tities Eka Agustine (Staf Program) 3. Herman N. Suparman (Staf Program) 4. M. Yudha Prawira (Staf Program) 5. Nur Azizah Febryanti (Staf Program) 6. Aisyah Nurrul Jannah (Staf Program)
1. Maria Regina R.B. (Staf Administrasi) 2. Eka Sukmana (Staf Keuangan) 3. Winantyo (Staf IT & Dokumentasi) 4. Agus Salim (Bagian Umum)
Program & Kegiatan 2001-Sekarang PROGRAM / KEGIATAN
MITRA KERJA
PERIODE
Supporting Regulatory Reform Through Evaluation on the Implementation of Business Licensing Deregulation to Improve Ease of Doing Business in Indonesia
(FCO)-British Embassy
Stepping Up Investments for Growth Acceleration
(ADB) Asian Development Bank
April-Des'16
Pendanaan Utama untuk Lembaga Riset Kebijakan (Fase Kedua)
KSI (Knowledge Sector Initiative)
Juli'15-Mar'17
Research and Advocacy on Local Economic Development at the District Level with a Focus on Mainstreaming the pro-poor Economic Growth in Eastern Indonesia
FORD Foundation
Mei’15-Sept’16
Streamlining Business Licenses/Permits at Local Level
(FCO)-British Embassy
Mei’15-Apr’16
Pendanaan Utama untuk Lembaga Riset Kebijakan (Fase Pertama)
KSI (Knowledge Sector Initiative)
Apr’13-Jun’15
Improving Business Licensing in Jakarta: A Study of Acceleration the Devolution of Authority From Technical Agency to The One Stop Shop (OSS) Agency.
(FCO)-British Embassy
Jul’13-Mar’14
Pengembangan Iklim Investasi bagi Peningkatan Rantai Nilai Usaha Kakao di Kabupaten Majene dan Kabupaten Sikka
FORD Foundation
Sept’12-Mar’14
Penguatan Kapasitas dan Ekspose Publik KPPOD dalam Meningkatkan Advokasi Perbaikan Tata Kelola Ekonomi di Indonesia
SEADI-USAID
Juni’12-Juni’13
Penyusunan Instrumen Need Assesment Guna Mendorong Penerapan PrinsipPrinsip Integritas dalam Penyelenggaraan proses Pengadaan Barang atau Jasa
Kemitraan & APINDO
Maret-Juni’13
Juni'16-Mar'17
Program & Kegiatan 2001-Sekarang PROGRAM / KEGIATAN Weighting Procedure for Indonesia Governance Index (IGI)
MITRA KERJA Kemitraan
Business Enabling Environment By Utilizing Finding of Districts’ Economic Governance TAF & USAID Studies in 4 Provinces” (KINERJA Project)
PERIODE Jan-Apr’13 Juni’11-Des’12
Sub National Doing Business di Indonesia
IFC-World Bank Group
Sept’10-2012
Tata Kelola Ekonomi Daerah di 267 Kab./Kota di Indonesia.
TAF
Jul’10-Jun’11
Review terhadap Peraturan Daerah
GAPKI
Tata Kelola Ekonomi Daerah ACEH dan NIAS
TAF
Des’09-Jul’10
Survei Kabupaten/Kota Terbaik untuk Investasi
BKPM
Sept-Des’09
Evaluasi Pemekaran Daerah
BPK
Juni-Sept’09
Measuring the Impact of Better Local Economic Governance in Indonesia
IDS, AusAID, & TAF
Jun’09-Jan’10
Sub Nasional Doing Business di Indonesia
IFC-World Bank
Okt’08-Jan’10
Tata Kelola Ekonomi Daerah Aceh
TAF
Jun’08-Des’09
Pemeringkatan Provinsi Terbaik bagi Penanaman Modal
BKPM
Jan’10
Sept-Des’08
Review Terhadap 1100 Perda yang Berkaitan dengan Bidang Pertanian, JIRCAS Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan di Indonesia
Jan-Mar’08
Good Governance
Nov-Feb’08
Kemitraan
Program & Kegiatan 2001-Sekarang PROGRAM / KEGIATAN
MITRA KERJA
PERIODE
Pemilihan Kepala Daerah Terbaik
YIF
Juli-Nov’07
Tata Kelola Ekonomi Daerah dari 243 Kab./Kota di Indonesia
TAF
Juni’07-Mar’08
Pemeringkatan Kabupaten/Kota Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu BKPM (PTSP)
Mei-Des’07
Perbaikan Iklim Investasi Daerah melalui Penerapan Sistem Perizinan Terpadu EU-Small Projects Satu Pintu (PTSP) dan Penyempurnaan Kualitas Perda Facility & APEKSI
Jan-Des’07
Developing Research Instrument (FGD)
TAF
Okt’06-Feb’07
Survei Daya Tarik Investasi di 228 Kab./Kota di Indonesia
TAF
Juli’05-Agust’06
Fostering Indonesian Local Investment Promotion and Management in Decentralization EU-Small Projects Era Using European Experience Facility & FE-UI
Mei’05-Mei’06
Sosialisasi Survei Daya Tarik Investasi di 214 Kab./Kota
TAF
Feb-Juli’05
Survei Daya Tarik Investasi di 214 Kab./Kota di Indonesia
TAF
Juli’04-Mar’05
Sosialisasi Survei Daya Tarik Investasi di 200 Kab./Kota
TAF
Jan-Juni’04
Survei Daya Tarik Investasi di 200 Kab./Kota di Indonesia
TAF
Juni’03-Jan’04
Seminar Sosialisasi Survei Daya Tarik Investasi di 134 Kab./Kota
TAF
Juli’02-Mar’03
Survei Daya Tarik Investasi di 134 Kab./Kota di Indonesia
TAF
Juli’02-Mar’03
Program & Kegiatan 2001-Sekarang PROGRAM / KEGIATAN
MITRA KERJA
Review Perda dan Seminar “Implementasi UU No.34/2000 dan Implikasinya PEG & USAID Terhadap Iklim Usaha” Survei Daya Tarik Investasi di 90 Kab./Kota di Indonesia
TAF & FORNAS UKM
Review Perda dan Seminar “Otonomi Daerah dan Dunia Usaha”
PEG & USAID
Workshop “Developing Model for Rating Districts’ Economic Competitiveness”
TAF, USAID, & PURI Consulting
PERIODE Mei-Agust’02 Mar-Apr’02 Nov’01-Mar’02 Juli 2001
Publikasi Utama
Robert Na Endi Jaweng
Boedi Rheza
Tities Eka Agustine
M. Yudha Prawira
Winantyo
Herman N. Suparman
Aisyah Nurrul Jannah
Nur Azizah Febryanti
Maria Regina RB
Eka Sukmana
Agus Salim
Gd. Permata Kuningan Lt. 10, Jln. Kuningan Mulia Kav.9C, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980 Telp. [021] 8378 0642/53, Fax. [021] 8378 0643, Website: www.kppod.org, Email:
[email protected]
