Komite Hak Anak PBB Mendengarkan Laporan Indonesia mengenai Pelaksanaan Konvensi Hak Anak Peri

Komite Hak Anak PBB Mendengarkan Laporan Indonesia mengenai Pelaksanaan Konvensi Hak Anak Peri

Indonesia melaporkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak periode ketiga dan keempat ke Komite Hak Anak di Jenewa, Swiss, 5 Juni 2014. Situasi penyampaian laporan dan tanya jawab dilaporkan melalui laman Office of the High Commissioner for Human Rights (6/6).

Linda Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pemimpin delegasi melaporkan bahwa Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia, sekitar sepertiganya adalah anak-anak.

Sejumlah tantangan utama yang dihadapi Indonesia antara lain adalah kendala geografis dan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas guna membuat kebijakan di seluruh Indonesia dan secara efektif memanfaatkan sumber daya. Konvensi dilengkapi berbagai undang-undang, tetapi juga sebagai landasan penting untuk berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hak-hak anak, termasuk pembentukan mekanisme pemantauan independen, Komisi Perlindungan Anak.

Komite Ahli mengakui kemajuan yang dibuat oleh Indonesia dalam mencapai tingkat kehadiran di sekolah, namun mencatat bahwa proporsi anak-anak miskin keluar dari sekolah amat tinggi. Komite Ahli mengajukan pertanyaan tentang pernikahan anak, sunat anak perempuan, termasuk di rumah sakit dan tingginya tingkat kematian neonatal dan bayi. Diskriminasi yang dihadapi oleh anak disabilitas dan anak yang tidak termasuk salah satu dari enam agama resmi, serta anak pengungsi dan pencari suaka. Langkah-langkah untuk menanggulangi pekerja anak dan anak jalanan, untuk mendukung hak-hak anak yang lahir di luar nikah, dan memperbaiki sistem peradilan anak.

Kirsten Sandberg, Ketua Komite, memuji Indonesia untuk kemajuan dalam sejumlah daerah dan mengatakan informasi lebih lanjut, tentang kekerasan terhadap anak dan kelompok minoritas agama. Tantangan di daerah terpencil mengingat luasnya wilayah Indonesia.

1 / 22

Komite Hak Anak PBB Mendengarkan Laporan Indonesia mengenai Pelaksanaan Konvensi Hak Anak Perio

Linda Gumelar, dalam sambutannya menyimpulkan, dialog berlangsung konstruktif telah memberikan masukan berharga tentang bagaimana mengidentifikasi beberapa hal untuk perbaikan lebih lanjut, terutama pada peningkatan kerja sama, penguatan pengawasan, mendukung kelompok-kelompok tertentu dari anak dan memerangi kekerasan terhadap anak.

Delegasi Indonesia berjumlah 32 orang yang terdiri dari perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Komisi Perlindungan Anak, P2TP2A, dan Perwakilan Tetap Indonesia untuk Kantor PBB di Jenewa.

Penyajian Laporan

Linda Gumelar, menyampaikan laporan, bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, dengan lebih dari 240 juta orang dari berbagai etnis yang hidup di ribuan pulau. Sekitar 33 persen dari total adalah populasi anak. Sejak memulai transisi demokrasi 16 tahun yang lalu Indonesia telah mengalami perubahan dramatis di hampir semua aspek dan telah mengembangkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk mempromosikan budaya menghormati hak asasi manusia. Sudah ada perkembangan substansial dalam berbagai bidang terutama pendidikan – saat ini lebih dari 82 persen anak-anak bersekolah, dan angka ini akan terus meningkat. Tantangan utama yang dihadapi adalah kendala geografis dan kurangnya kapasitas untuk kebijakan dan efektif memanfaatkan sumber daya.

2 / 22


Konvensi Hak Anak dilengkapi peraturan perundangan, tetapi juga sebagai landasan penting untuk berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan hak-hak anak. Indonesia telah meratifikasi dua Protokol Opsional Konvensi. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki klaster khusus untuk hak-hak anak, sementara perlindungan anak adalah salah satu dari banyak isu lintas sektoral di dalamnya. Komisi Perlindungan Anak telah didirikan sebagai mekanisme untuk pemantauan independen. Selain itu, sektor swasta memainkan peran penting dalam perlindungan dan promosi hak-hak anak.

Beberapa langkah telah diambil untuk mengurangi jumlah pernikahan dini. Anak yang lahir di luar nikah kini diakui sebagai anak yang sah dan memiliki hubungan dengan orang tua biologis mereka. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sekitar 7.000 calon Polisi Wanita saat ini sedang direkrut untuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di setiap kantor polisi. Pemerintah juga terus melakukan advokasi dan meningkatkan kesadaran tentang sunat anak perempuan, terutama dampak yang merugikan terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dibesarkan oleh orang tua mereka atau keluarga dekat. Untuk mencapai itu melalui upaya meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga yang memungkinkan mereka untuk merawat dan memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Adopsi diatur dengan persyaratan ketat, termasuk pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang ditetapkan bahwa adopsi oleh orang tua dari negara lain hanya diizinkan sebagai upaya terakhir. Rencana aksi untuk menjamin kesejahteraan anak disabilitas telah diluncurkan dan pendidikan inklusif secara aktif dipromosikan. Anak-anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan kesehatan, termasuk imunisasi dan program kesehatan reproduksi. Program pendidikan anak usia dini sedang dilaksanakan, dan jumlah institusi pendidikan anak usia dini telah meningkat lima kali lipat antara tahun 2001 dan 2013.

3 / 22


Komisi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak dan peraturan yang relevan telah menjamin perlindungan bagi anak terhadap eksploitasi ekonomi, termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Lebih dari 32.000 pekerja anak telah dikembalikan ke sekolah antara tahun 2008 dan 2013, dan program ini menargetkan 15.000 anak lain pada tahun 2014. Usia minimum untuk pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun, dan status perkawinan tidak dianggap sebagai dasar untuk merawat anak sebagai orang dewasa. Penahanan yang digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jumlah waktu sesingkat mungkin. Keadilan restoratif untuk anak yang melakukan tindak pidana dilarang hukuman maksimal tujuh tahun. Hak atas bantuan hukum gratis dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan berada di tempat penahanan.

Menteri juga mencatat bahwa laporan tersebut telah dipersiapkan dengan konsultasi dengan beragam pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi dan organisasi masyarakat sipil secara dinamis, dan dalam kerangka Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pertanyaan Ahli

Gehad Madi, Anggota Komite bertindak sebagai Pelapor Negara untuk Indonesia, menyambut delegasi dan berterima kasih atas laporannya, dan menyatakan harapannya bahwa Indonesia akan meratifikasi Protokol Opsional Konvensi ketiga, Statuta Roma, dan konvensi lainnya yang relevan dan perjanjian. Madi mengatakan bahwa proses desentralisasi mungkin memiliki dampak negatif pada perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan sesuatu yang diakui oleh Negara Pihak. Hanya sebagian kecil dari peraturan daerah yang telah dibatalkan dan Komite prihatin tentang semua peraturan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Bagaimana bisa memastikan bahwa peraturan daerah sejalan dengan kewajiban Negara Pihak berdasarkan Konvensi?

4 / 22


Madi bertanya tentang definisi hukum anak dan perkawinan anak, mengatakan bahwa usia sah untuk menikah adalah 16 tahun, tetapi banyak anak perempuan di bawah 16 dilaporkan telah dipaksa menikah, dan mereka menikah pada usia anak kemudian secara otomatis dianggap sebagai dewasa menurut hukum Indonesia, yang merupakan hukum ganda. Umur berapa Pemerintah mempertimbangkan untuk pernikahan di bawah umur?

Mengenai koordinasi pelaksanaan Konvensi, Madi bertanya, apakah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki wewenang atas kementerian lain, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Apakah Komisi Perlindungan Anak memiliki kekuatan untuk mendengar keluhan anak? Laporan tersebut menyatakan bahwa upaya masih dilakukan untuk memperkuat mandat dari Komisi; bisa lebih detail diberikan dalam hal apa?

Data dan informasi tampak tidak dikoordinasikan antara lembaga pemerintah berbeda, termasuk Satuan Perangkat Kerja Daerah? Apakah pemerintah mempertimbangkan untuk membangun sistem pengumpulan data yang komprehensif? Masalah penyebaran informasi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Apakah Konvensi telah diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, dan apa pelatihan hak asasi manusia diberikan bagi para pejabat daerah dan provinsi?

Komite Ahli lain bertanya apa sebenarnya yang telah dilakukan untuk menyingkirkan segala bentuk diskriminasi. Apakah anak-anak perempuan masih didiskriminasi mengenai warisan? Anak yang lahir di luar nikah juga masih mengalami diskriminasi ketika berkaitan dengan warisan – apakah perencanaan Negara Pihak untuk melakukan terkait dengan hal itu? Banyak

5 / 22


praktik diskriminatif tampaknya masih ada di Indonesia. Apakah ada program pencegahan diskriminasi terhadap minoritas Kristen (Yahweh)?

Apakah Negara Pihak berpikir bahwa usia adalah kriteria yang paling penting ketika mengevaluasi kepentingan terbaik anak? Bisakah seorang anak atau perwakilannya banding terhadap keputusan yang tidak dalam kepentingan yang terbaik? Apa, misalnya, kepentingan terbaik anak yang orang tuanya berada di lembaga pemasyarakatan?

Pada pernikahan usia anak, Ahli bertanya apakah memiliki batas usia minimum pernikahan yang berbeda untuk pria dan wanita (diskriminasi). Apakah persetujuan orang tua cukup atau apakah anak-anak harus menyetujui diri mereka sendiri? Apakah korban pemerkosaan anak gadis dibuat untuk menikah dengan pemerkosa atau pelaku mereka untuk menghindari rasa malu bagi keluarga mereka?

Langkah-langkah apa yang diambil untuk memastikan bahwa suara anak terdengar dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka? Ahli menekankan bahwa pencatatan kelahiran harus bebas untuk semua dan tidak dikenakan biaya administrasi. Apakah itu dilarang bagi para pejabat daerah memungut biaya untuk akta kelahiran? Apakah anak yang lahir di luar nikah dikeluarkan akta kelahiran seperti semua anak-anak lain, dan nama kedua orang tua dimasukkan? Ahli bertanya apakah anak yang lahir di luar nikah dan memiliki hak waris yang benar-benar sama.

6 / 22


Apa yang sedang dilakukan tentang status kewarganegaraan anak-anak? Data di daerah akan lebih dihargai. Langkah-langkah apa yang diambil untuk menyediakan bagi anak-anak dari keluarga yang tidak ada rumah dan diusir paksa?

Mengenai kebebasan beragama, Komite prihatin tentang anak-anak yang bukan dari dari salah satu enam agama resmi. Siswa non-Muslim di beberapa daerah dilaporkan di bawah tekanan untuk memakai pakaian Islam dan mengikuti hukum Syariah. Apakah ada ketentuan dalam hukum, atau apakah itu tekanan sosial? Jika tidak ada agama yang diakui secara resmi, kenapa kemudian bahwa ada enam yang didukung oleh Pemerintah? Apakah kartu identitas agama seseorang, dan bagaimana kasus untuk anak-anak?

Ahli lain mencatat bahwa anak-anak masih menjadi korban kekerasan dalam semua pengaturan. Upaya apa yang telah dilakukan sejak tahun 2004 untuk memerangi kekerasan dan eksploitasi seksual? Apakah ada data terpilah tentang hal itu? Apakah ada undang-undang yang eksplisit melarang kekerasan fisik? Apakah anak-anak yang terlibat dalam eksploitasi seksual selalu dianggap sebagai korban?

Proporsi besar dari keluarga yang disurvei menyatakan dukungan untuk sunat anak perempuan. Itu sering dilakukan di lembaga-lembaga kesehatan di bawah pengawasan praktisi kesehatan, tapi itu tidak membuatnya kurang berbahaya. Bisa delegasi memperbarui program pemulihan Komite bagi para korban praktik itu? Apa langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengakhirinya sesegera mungkin? Ahli memuji Negara Pihak untuk menetapkan bantuan telepon sahabat anak untuk anak-anak, dan bertanya tentang ruang lingkup cakupannya.

7 / 22


Ahli berkomentar mengkhawatirkan bahwa banyak peraturan daerah telah dibatalkan. Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia mengatakan sekitar 3.200 peraturan daerah melanggar hak asasi manusia. Apa status hukum dari Konvensi dalam perundang-undangan? Apakah ketentuan yang tergabung dalam undang-undang?

Jawaban Delegasi

Indonesia telah meratifikasi dua Protokol Opsional konvensi dan sedang mempertimbangkan meratifikasi Protokol Ketiga. Mengenai Statuta Roma dan Konvensi Pengungsi, ada harapan bahwa dalam beberapa bulan akan melihat rencana aksi.

Pada isu desentralisasi, delegasi menyatakan bahwa ada ruang untuk perbaikan. Ada 505 kabupaten dan 34 provinsi di Indonesia pada saat ini. Pemerintah terus berupaya untuk menyelaraskan peraturan daerah dengan undang-undang pusat. Pemerintah pusat memiliki hak untuk melakukan review peraturan daerah; lebih dari 20.000 perda sudah dipertimbangkan dan beberapa ratus telah dikoreksi dan dibatalkan.

Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan klarifikasi. Kemendagri mengklarifikasi dalam waktu 60 hari. Pusat hukum setempat memiliki tugas untuk membantu pemerintah daerah dalam pembuatan perda, membantu memastikan bahwa perda

8 / 22


sesuai dengan perundang-undangan pusat sebelum perda diadopsi oleh DPRD. Setiap kabupaten dan kota memiliki hak untuk berkonsultasi dengan pusat hukum; dalam beberapa kasus konsultasi adalah opsional dan dalam kebanyakan kasus wajib.

Ada 184 kabupaten akan berproses dalam pembentukan kabupaten/kota layak anak. Proses ini sejalan dengan Konvensi dan undang-undang.

Anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan hukum dengan ibu dan ayah dan keluarga masing-masing. Jika sambungan darah dapat ditetapkan secara ilmiah dengan ayah, seorang anak akan memiliki hak waris. Anak-anak yang lahir di luar nikah memiliki hak waris yang sama dengan mereka yang lahir di luar nikah jika dapat dibuktikan bahwa mereka memang anak biologis dari orang tua mereka.

Semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan mengamalkan agama mereka. Ada enam agama besar diatur oleh Pemerintah dan sejumlah praktik-praktik lainnya. Diskusi masih berlangsung tentang mengatur agama-agama lain dan menyediakan mereka dengan layanan pemerintah. Ada pilihan untuk memilih salah satu dari enam agama yang akan tertera pada kartu identitas, atau meninggalkannya kosong. Pemerintah telah memutuskan untuk memasukkan agama dalam KTP untuk tujuan pernikahan, kesaksian di pengadilan, hak remisi di penjara, dll.

Mengenai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, masalah anak telah dimasukkan dalam

9 / 22


perencanaan pembangunan jangka menengah. Koordinasi horizontal sedang dilakukan secara rutin untuk membahas pelaksanaan undang-undang yang relevan, penghapusan perdagangan anak, dan pekerja anak.

Pada pengumpulan data, upaya koordinasi sedang dilakukan antara berbagai kementerian dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengumpulan data yang komprehensif dan analisis, termasuk penyediaan data terpilah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kekuasaan penuh koordinasi ketika datang ke pengumpulan data tentang isu-isu yang berhubungan dengan anak. Pedoman khusus tentang data perempuan dan anak telah diterbitkan.

Ada tiga lembaga hak asasi manusia di Indonesia - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak. Menjawab pertanyaan tentang mandat dari Komisi Perlindungan Anak, bisa mengambil dan melihat ke dalam pengaduan masyarakat, menengahi kasus ketika itu dianggap perlu, memantau dan memberikan rekomendasi. Pada 2012, misalnya, telah ada beberapa peraturan sekolah untuk mengusir siswa hamil, ketika Komisi telah campur tangan dengan Kementerian Pendidikan dan disesuaikan ketentuan.

Anak-anak dari keluarga digusur dipindahkan ke sekolah terdekat atau diberikan hak untuk memilih sendiri sekolah baru. Sebelum penggusuran paksa dilakukan, analisis dan penilaian dilakukan dengan pandangan meminimalkan dampak terhadap anak.

10 / 22


Sehubungan dengan pernikahan usia anak, ada ketentuan bahwa pernikahan bisa dilakukan pada usia 21, namun dalam keadaan khusus itu bisa menjadi 19 untuk pria dan 16 untuk perempuan. Izin orang tua diperlukan. Namun, ada contoh pernikahan di bawah umur, telah dituntut. Usia pernikahan sedang ditinjau, dengan tujuan menjadikannya sama untuk kedua jenis kelamin. Persetujuan orang tua adalah penting, tetapi orang-orang memasuki pernikahan juga harus setuju untuk itu atas kehendak mereka sendiri secara bebas.

Melahirkan di luar nikah dianggap sebagai masalah malu di sebagian masyarakat Indonesia, tapi gadis-gadis hamil tidak bisa dipaksa menikahi siapa pun bertentangan dengan keinginan mereka sendiri.

Mengenai anak disabilitas, Indonesia telah mendirikan 169 forum koordinasi keluarga anak disabiltas di berbagai provinsi, dengan pandangan menghilangkan semua jenis diskriminasi terhadap anak. Pelatihan kejuruan khusus telah dilakukan untuk anak disabilitas di atas usia 15.

Pertanyaan Ahli (tambahan)

Apakah ada kebijakan anak berbasis keluarga untuk membantu orang tua dengan membesarkan anak-anak? Apakah ada langkah-langkah untuk membantu keluarga besar yang sering mengurus anak? Apakah poligami masih diperbolehkan di Indonesia, dan apa dampaknya terhadap anak?

11 / 22


Sementara jumlah anak-anak yang tinggal di panti telah berkurang, apa kondisi untuk menempatkan anak-anak dalam pengasuhan alternatif? Lembaga apa yang memutuskan tentang hal itu? Apakah keluarga angkat dianggap sebagai pilihan?

Jumlah adopsi ilegal di Indonesia dilaporkan masih sangat tinggi. Seberapa jauh Indonesia telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah itu?

Ada kurang sistematis data tentang anak-anak disabilitas. Bagaimana Indonesia mengidentifikasi anak-anak seperti itu? Langkah-langkah apa yang diambil untuk mempromosikan citra positif anak-anak tersebut? Apakah ada data tentang anak-anak di lembaga pemasyarakatan dengan ibu mereka? Seberapa sering anak-anak di atas usia tiga tahun diizinkan untuk mengunjungi ibu mereka di lembaga pemasyarakatan (penjara)?

Di tahun 1990-an, Indonesia telah membuat kemajuan dalam mengurangi angka kematian neonatal dan bayi, tetapi kemajuan itu tampaknya melambat dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang pemerintah lakukan? Kematian bayi sangat tinggi di provinsi tertentu. Apakah ada inisiatif rumah sakit ramah anak di Indonesia? Apa Indonesia mempromosikan pemberian ASI?

12 / 22


Apakah remaja dan pasangan yang belum menikah memiliki akses ke layanan kesehatan reproduksi. Apa pencegahan dan langkah-langkah rehabilitasi telah pemerintah berlakukan untuk memerangi penyalahgunaan narkoba?

Informasi lebih lanjut terkait dengan sunat anak perempuan, yang tampaknya dipromosikan di rumah sakit. Apakah hakim hukum Syariah menyadari ketentuan Konvensi mengenai pernikahan anak? Langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi munculnya HIV / AIDS, juga di kalangan anak-anak?

Pemerintah Indonesia telah berhasil meningkatkan angka kehadiran di sekolah dan pendidikan gratis untuk anak di bawah usia 18 tahun. Meskipun demikian, beberapa juta anak-anak yang keluar dari sekolah, banyak dari mereka di Jawa. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi akar penyebab masalah yang membuat anak-anak mendaftar ke sekolah-sekolah? Apakah hibah dan beasiswa menjangkau anak-anak miskin, termasuk mereka yang tidak memiliki akta kelahiran, anak-anak pekerja migran, dan mereka yang tidak termasuk ke dalam enam agama resmi?

Apa ada program pelatihan guru? Bagaimana rasio siswa-guru? Bagaimana kondisi sanitasi di sekolah-sekolah? Apakah sekolah dapat diakses oleh anak-anak disabilitas? Apakah kegiatan rekreasi dan budaya yang diselenggarakan untuk anak-anak di seluruh Indonesia? Apakah orang tua dan guru menyadari pentingnya rekreasi untuk anak-anak?

13 / 22


Mengenai anak-anak pencari suaka, apakah mereka tetap bersama-sama dengan orang tua mereka di pusat-pusat suaka (rumah detensi imigrasi), dan bagaimana kondisi umum.

Sementara rencana nasional untuk memberantas jenis pekerjaan terburuk untuk anak telah menunjukkan beberapa hasil, masih belum ada undang-undang yang jelas untuk mencegah eksploitasi ekonomi anak-anak antara usia 15 dan 18. Masih banyak anak-anak di bawah usia 15 yang terus bekerja di sektor-sektor informal. Apa langkah-langkah yang telah diambil pemerintah untuk mengatasi masalah itu?

Apakah usia pertanggungjawaban pidana diangkat untuk anak di bawah usia 12 tahun? Apakah anak-anak di lembaga pemasyarakatan ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa? Apa langkah-langkah reintegrasi untuk anak-anak dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan?

Perdagangan anak tidak dikriminalisasi dalam semua keadaan. Apa langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi penjualan, eksploitasi dan pornografi anak-anak?

Jawaban Delegasi Indonesia

14 / 22


Sejak 2014 semua anak di seluruh Indonesia berhak untuk mendapatkan akta kelahiran gratis. Semua pemerintah daerah harus mengikuti hukum, atau menghadapi sanksi pidana. Semua bayi yang lahir di rumah sakit secara langsung terdaftar, sebagai pejabat dari pemerintah daerah dihubungi oleh bidan. Pada 2013, sekitar 72 persen anak-anak memiliki akta kelahiran. Statistik merupakan hasil kerjasama dari delapan Kementerian yang berbeda, melalui forum koordinasi akta kelahiran.

Untuk anak-anak yang lahir di luar nikah harus dibuktikan bahwa mereka memiliki hubungan biologis (DNA) dengan ayah. Inisiatif harus datang dari sisi ibu, nama secara otomatis tertulis di sertifikat. Anak juga bisa mengajukan permintaan untuk memiliki nama ayah mereka di akta kelahiran mereka sendiri.

Anak-anak dari kelompok agama minoritas tidak menghadapi diskriminasi dan semua layanan yang diberikan kepada mereka dengan cara yang sama. Jika anak-anak tidak terdaftar dalam tahun pertama kehidupan, tidak ada lagi hukuman untuk akhir pendaftaran, dan semua peraturan daerah harus mengikuti aturan itu.

Wilayah Aceh menikmati otonomi khusus berdasarkan alasan agama, dan ada non-Muslim tidak diwajibkan untuk mengenakan pakaian Islam. Pemerintah Pusat memastikan bahwa peraturan daerah sejalan dengan peraturan pusat.

15 / 22


Mengenai kewarganegaraan, anak yang lahir dalam pernikahan campuran antara warga negara Indonesia dan asing juga diberikan kewarganegaraan. Hal yang sama diterapkan pada anak yang lahir dalam perkawinan orang tua Indonesia dan bernegara asing. Seorang anak juga bisa mendapatkan kewarganegaraan jika lahir di Indonesia dan kedua orang tua tidak dikenal atau tanpa kewarganegaraan.

Tentang kekerasan terhadap anak-anak, ada perbedaan dalam penyelesaian berbagai jenis kasus, tergantung pada pemerintah daerah. Sejak 2013 mekanisme hak asasi manusia telah difokuskan pada penanggulangan pornografi anak dan kekerasan, yang telah meningkatkan perhatian nasional untuk masalah ini. Pemerintah daerah di Jakarta terutama berkomitmen untuk memerangi kekerasan terhadap anak. P2TP2A telah didirikan di seluruh daerah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bidang pendidikan, enam prinsip yang harus dipenuhi oleh semua lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, tanpa kecuali. Pendidikan seharusnya menjadi demokratis, memberdayakan, dan berkesinambungan. Hukuman fisik atau pelecehan terhadap anak-anak tidak diperbolehkan, tapi itu tidak secara eksplisit dilarang. Beberapa lembaga pendidikan yang mungkin tidak sepenuhnya menerapkan enam prinsip dalam peraturan mereka dan dengan demikian melanggar hukum, setiap kali terjadi kekerasan dianggap suatu pelanggaran pidana, dan kekerasan di sekolah menjadi urusan polisi.

Informasi tentang kesehatan reproduksi diberikan kepada anak-anak disabilitas. Program Konseling bagi orang tua anak-anak tersebut juga diberikan. Pemantauan neonatal diselenggarakan secara gratis, bersama dengan perawatan khusus untuk anak-anak disabilitas.

16 / 22


Belum ada data yang akurat tentang angka kematian ibu dan bayi, jumlah dinilai dari survei demografi yang cenderung melebih-lebihkan. Ada informasi yang bertentangan mengenai apakah Indonesia berada di jalur yang benar untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Milenium pada kematian ibu dan bayi.

Upaya sedang dilakukan untuk mengirim tenaga medis di daerah terpencil, melalui program rumah sakit, dan meningkatkan jumlah bidan terlatih di seluruh Indonesia. Mahasiswa kedokteran, setelah menyelesaikan studi mereka, seharusnya kembali ke daerah asal mereka untuk bekerja sebagai dokter.

Sudah ada program menyusui sejak tahun 1990, mempromosikan ASI sampai usia enam bulan. Namun demikian, tingkat menyusui dini di Indonesia diakui masih tetap rendah. Penyediaan ruang laktasi juga diagendakan.

Indonesia telah meningkatkan pendanaan untuk program HIV / AIDS, sebagian dibiayai oleh Pemerintah dan sebagian oleh Global Fund. Pemberian terapi anti-virus, program jarum suntik yang aman dan pencegahan penularan dari ibu ke anak sedang diperkuat.

17 / 22


Sejak 2010, ada 37 kasus terdaftar dari anak-anak yang lahir di lembaga pemasyarakatan, semua anak-anak telah diurus.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Anti-Narkotika. Daftar narkotika sintetis sedang terus diperluas.

Program pembangunan desa yang sehat berarti harus ada dokter dan bidan di setiap desa, serta air bersih dan sanitasi di seluruh Indonesia. Persentase rumah tangga perdesaan yang memiliki akses terhadap sanitasi telah meningkat selama beberapa tahun terakhir.

Bagaimana gadis-gadis muda yang menjadi korban pemerkosaan bisa mengakses pelayanan kesehatan tanpa stigma. Anak gadis tersebut dapat menerima perawatan kesehatan gratis di seluruh Indonesia. Layanan untuk semua korban kekerasan seksual termasuk baik fisik dan psikologis pengobatan / konseling, dan standar minimum perawatan telah ada sejak 2010. Upaya untuk penyembuhan trauma juga sedang dilakukan.

Mengenai sunat perempuan, Indonesia mendukung upaya untuk menghilangkan semua kekerasan terhadap perempuan, termasuk sunat perempuan. Ada ketentuan yang jelas dari Pemerintah yang melarang semua praktik-praktik seperti itu di rumah sakit. Petunjuk tentang cara untuk melakukan sunat perempuan telah dicabut. Meskipun demikian, masih ada hukum yang komprehensif yang jelas dilarang sunat perempuan dan praktik-praktik seperti lainnya. "Paket kelahiran" termasuk tindik telinga dan sunat anak perempuan tidak ada.

18 / 22


Hotline anak telah dibuka di 11 provinsi, dan telah digunakan oleh sekitar 12.000 anak, setengah dari mereka mengeluhkan tentang hak-hak mereka. Kasus-kasus yang ditindaklanjuti. Selain itu, teks-pesan gratis atau hotline SMS untuk pesan teks juga sedang dibangun.

Ada gerakan nasional untuk pengembangan keluarga, diprakarsai oleh berbagai organisasi perempuan. Perawatan untuk anak yatim sebagian besar telah bergeser dari panti asuhan dan rumah perawatan ke rumah keluarga. Kementerian Sosial telah melakukan pergeseran secara bertahap, dimulai dengan pelatihan staf panti asuhan tentang bagaimana untuk menyatukan kembali anak-anak dengan keluarga mereka. Penekanannya adalah perawatan kekerabatan; perawatan di panti asuhan dianggap sebagai pilihan terakhir.

Tujuan dari program kesejahteraan anak adalah untuk memperkuat peran keluarga; Program ini melalui transfer tunai langsung ke keluarga anak yang terpinggirkan. Ada beberapa kasus adopsi ilegal di Indonesia, termasuk kasus penculikan anak dan mengabaikan mereka. Pemerintah sedang bekerja untuk mengatasi masalah ini.

Pemerintah Indonesia menjamin hak-hak imigran, pengungsi, dan pencari suaka, dan anak mereka, dari saat mereka tiba di Indonesia. Prosedur operasional standar berada di tempat untuk memberikan pendidikan, konseling dan perawatan kesehatan untuk anak-anak tersebut. Mitra pelaksana diberikan akses untuk memberikan layanan yang diperlukan, dan instruksi presiden tentang pengungsi dan pencari suaka sedang disusun saat ini. Bersama dengan Badan Pengungsi PBB, Pemerintah memfasilitasi penerbitan akta kelahiran untuk anak-anak pengungsi yang lahir di rumah sakit di Indonesia.

19 / 22


Indonesia menerapkan prinsip non-refoulement meskipun itu bukan merupakan pihak Negara pada Konvensi Pengungsi. Indonesia bukan negara tujuan melainkan negara transit, sehingga kerja sama lebih lanjut dengan negara asal dan tujuan akhir diperlukan.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan usia minimum kerja; hukum dasar tentang Ketenagakerjaan juga telah mengadaptasinya. Jumlah pekerja anak diperkirakan menjadi 2,2 juta. Indonesia saat ini sedang memproses ratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional 189.

Berdasarkan instruksi presiden 2010, anak jalanan dijamin tunai minimum sehingga mereka akan menghentikan kegiatan ekonomi ilegal di jalan-jalan dan kembali ke sekolah, dan mereka juga menerima konseling dari pekerja sosial.

Menjawab pertanyaan tentang sistem peradilan anak, pada tahun 2012 Indonesia telah meningkatkan usia untuk pertanggungjawaban pidana dari 8 menjadi 12 tahun. Di bawah undang-undang baru, hanya anak-anak di atas usia 14 bisa ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak. Intinya memenjarakan anak adalah upaya terakhir.

20 / 22


Anak-anak di lembaga pemasyarakatan ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa. Saat ini ada 16 lembaga pemasyarakatan anak. Upaya yang dilakukan untuk membangun lebih banyak lembaga pemasyarakatan yang terpisah, sehingga semua tahanan anak dapat ditempatkan di bangunan terpisah. Fokus utama saat ini dari sistem peradilan anak, melibatkan beberapa Kementerian, lembaga dan organisasi non-pemerintah, adalah untuk memastikan pelaksanaan yang tepat dari undang-undang baru.

Sehubungan dengan pendidikan hak asasi manusia, pemerintah Indonesia menyadari pentingnya dimasukkan dalam kurikulum sekolah di berbagai tingkatan. Pendidikan kewarganegaraan terdiri dari mata pelajaran yang terkait erat dengan hak asasi manusia. Pendidikan hak asasi manusia telah diuji di berbagai sekolah, dan telah dikembangkan dalam kurikulum nasional.

Mengenai fasilitas rekreasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama-sama dengan pemerintah daerah berupaya untuk menyediakan fasilitas seperti taman bermain, area hijau, dan perpustakaan untuk anak-anak. Ketentuan dibuat di tingkat masyarakat untuk memudahkan bagi anak-anak untuk menikmati kegiatan rekreasi.

Status ekonomi Indonesia peringkat kesepuluh terbesar di dunia, dan telah mendedikasikan sumber daya yang signifikan untuk sektor pendidikan. Banyak anak usia sekolah harus bekerja karena tekanan ekonomi, tetapi pemerintah telah melakukan yang terbaik untuk mengembalikan mereka kepada keluarga dan sekolah mereka. Sementara pendidikan itu sendiri adalah gratis, Pemerintah tidak dalam posisi untuk memberikan buku pelajaran gratis dan bahan sekolah untuk semua sekolah.

Konvensi tentang Hak Anak telah diratifikasi melalui keputusan presiden dan tidak melalui

21 / 22


undang-undang, yang merupakan kasus karena ketentuan sejarah pada saat itu. Namun, itu tidak menurunkan status dari Konvensi dalam sistem hukum dalam negeri, dan dua Protokol Opsional, ketika diratifikasi pada 2011 melalui undang-undang.

Penutup

Kirsten Sandberg, Ketua Komite, memuji Indonesia untuk kemajuan telah dibuat di sejumlah daerah. Niat yang jelas di daerah lain tapi belum dipraktikkan. Misalnya, Komite akan menyukai informasi lebih lanjut tentang apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kekerasan terhadap anak dan mendukung agama minoritas. Ada kesan bahwa pemerintah pusat tidak selalu memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang terjadi di daerah terpencil, yang dapat dimengerti mengingat ukuran luas negara.

Linda Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyampaikan terima kasih atas diskusi yang sangat kaya dengan anggota Komite. Partisipasi konstruktif disediakan delegasi dengan masukan berharga tentang bagaimana mengidentifikasi wilayah untuk perbaikan lebih lanjut. Pentingnya peningkatan kerja sama, penguatan pengawasan, memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok tertentu dari anak-anak dan memerangi kekerasan terhadap anak akan berada di antara prioritas Indonesia untuk waktu dekat. Indonesia telah berkomitmen penuh untuk lebih mempromosikan hak asasi manusia, dan pemeriksaan akhir Komite akan membantu meningkatkan kondisi hak-hak anak.

Sumber: www.ohchr.org

22 / 22

Komite Hak Anak PBB Mendengarkan Laporan Indonesia mengenai Pelaksanaan Konvensi Hak Anak Peri

Recommend Documents