Bacaan Awal Mengenal Mekanisme Komite Hak Anak PBB Bagus Yaugo Wicaksono1 Tulisan ini menyajikan secara ringkas fungsi dan cara kerja Komite Hak Anak PBB. Diawali dengan deskripsi sederhana tentang munculnya hukum hak asasi manusia internasional, lalu mengarah pada Konvensi Hak Anak secara khusus. Dalam pengantar ringkas ini juga memuat peran dan peluang masyarakat sipil untuk bekerjasama dengan Komite.
A. Pembuka Hak Asasi Manusia (HAM) mengalami perkembangan yang cukup pesat, khususnya menginjak abad ke 21. Buktinya, kurang dari 50 tahun, sejak 1948, pasca diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi-konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia dengan cepat diratifikasi oleh sebagian besar Negara di dunia. Paket Konvensi HAM yang diberlakukan sebagai hukum internasional berasal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan Konvensi Internasional Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya (KIHSEB) serta dua dokumen tambahan (protocol tambahan KIHSP). Paket ini kemudian dikenal dengan The International Bill of Human Rights. Dari Bill of Rights inilah, kemudian, diturunkan kedalam berbagai konvensi HAM internasional. Di antaranya, mencakup Konnvensi Anti Diskriminasi, Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi perempuan, Konvensi Hak Anak dan sebagainya. Seiring derasnya arus perkembangan HAM, seringkali menimbulkan jarak informasi semua pihak, termasuk masyarakat sipil untuk memahami atau bahkan mengenal konvensi HAM dan cara kerjanya. Merespon itu, tulisan sederhana ini diharapkan bisa berkontribusi untuk memberikan informasi terkait mekanisme badan HAM berbasis traktat/konvensi; secara khusus terbatas pada Konvensi Hak Anak.
B. HAM dan Hak Anak
Mengawali diskusi ini, penting bagi kita untuk menyeragamkan cara pandang. Akan kita awali diskusi ini dengan menyepakati bahwa ‘membicarakan hak anak artinya tidak terlepas dengan kontek hak asasi manusia’ secara luas. Hal ini bisa ditelisik melalui kemunculan hak anak sebagai bagian hukum HAM internasional. Kesemua itu terkait erat dalam wadah asalusulnya, The International Bill of Human Rights (Bill of rights).
1 Koordinator Harian Perkumpulan Kaum Muda Merdeka (KAMUKA),
December 15, 2016
1
Bill of Rights terdiri dari tiga dokumen kunci (Deklarasi Universal HAM /DUHAM, Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik / KIHSP dan Konvensi Internasional Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya/ KIHSEB) serta dua dokumen tambahan (protocol tambahan KIHSP).2 Dokumen-dokumen tersebut, secara intensif, dikembangkan sejak lahirnya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Organisasi intra-pemerintah ini merupakan penerus dari Liga Bangsa Bangsa (LBB), didirikan tahun 1919, di bawah payung hukum internasional ‘Traktat Versailles’3. Di mana, dalam pelaksanaanya, meski LBB melahirkan konvensi internasional penting seperti Konvensi (ILO) Internasional Labour Organization ataupun mampu meningkatkan perhatian dunia pada perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas – akan tetapi organisasi ini diklaim mengalami kebuntuan. David Shiman membuktikan kegagalan LBB ini dengan menunjukan bahwa organisasi tersebut tidak bisa mencapai tujuan utamanya yaitu ‘menjaga perdamaian dunia’; Jepang memerangi China dan Manchuria tahun 1931; Italia menginvasi Ethiopia tahun 1935; dan Perang Dunia II pecah tahun 1939.4 Jutaan nyawa menjadi Koran sia-sia. Merespon situasi ini, gerakan masyarakat dunia semakin mantab untuk mendukung terciptanya keamanan dan perdamaian dunia. Pertemuan intra-pemerintah sedunia pun digelar. Tahun 1945, perwakilan dari lima puluh negara menyelenggarakan konferensi, di San Francisco. Hasilnya adalah perjanjian Piagam Bangsa Bangsa5 dan dari sinilah PBB dibentuk. Atas perhatian yang cukup seruis dalam hal ‘menciptakan perdamaian dan keamanan dunia’, maka, para pimpinan tertinggi komunitas-komunitas dunia, melalui PBB, menyusun road map untuk menjamin setiap hak asasi manusia di seluruh penjuru dunia. Tujuan utamanya untuk meingkatkan dan mendorong peghormatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua. Hasil akhirnya, setelah melalui pertemuan tingkat tinggi, terciptalah sebuah dokumen inti hak asasi manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)6. Dokumen ini, DUHAM, ditambah dengan dua konvensi HAM, hak sipil politik dan hak ekonomi, social dan budaya, serta dua protocol tambahan terkait hak sipil-politik, kemudian menjadi acuan utama dalam hukum HAM internasional – disebut juga ‘The International Bill of Human Rights’. Sampai dengan saat ini, 2015, telah ada sembilan konvensi internasional HAM yang telah dihasilakan dari kerangka hukum internasional tersebut – salah satunya adalah Konvensi Hak Anak, yang akan banyak kita bicarakan dalam pembahasan selanjutnya.
2 Lebih lanjut, banca pengantar International Bill of Human Rights di Fact Sheet No.2 (Rev.1), The
International Bill of Human Rights 3 Traktat Versailles (The Treaty of Versailles atau juga dikenal The Treaty of Peace) merupakan hasil dari
upaya pembantukan organisasi intra-pemerintah atas respon dari Perang Dunia I. Traktat ini disusun dalam Konferensi Perdamaian di Versailles, Paris tahun 1919. Tujuan utama dari pembentukan organisasi ini, berdasar dalam Traktat tersebut, adalah untuk meningkatkan kerjasama internasional dan mencapai perdamaian dan keamanan dunia. 4 David Shiman, Teaching Human Rights, (Denver: Center for Teaching International Relations Publications, U of Denver, 1993): 6-7. 5 Dalam piagam ini menyatakan terbentuknya sebuah organisasi internasional, kemudian dikenal dengan Perserikatan Bangsa Bangsa. 6 Deklarasi ini diadopsi oleh PBB dalam resolusi 217 A (III), 10 Desember 1948, di Pertemuan Tingkat Tinggi di Paris, Prancis.
December 15, 2016
2
C. Hukum Internasional: munculnya Hak dan Kewajiban Negara
Semangat hukum internasional, pada dasarnya, diarahkan untuk mencapai pranata bernegara yang harmonis.7 Mengingat bahwa hukum internasional merupakan kode etik yang mengikat para aktor internasional dalam hal relasi, transaksi dan permasalahan yang melampaui batas-batas nasional.8 Maka itu, hukum ini digunakan sebagai acuan dalam mencapai tujuan keamanan dan perdamaian dunia. Namun, dalam prakteknya, hal ini tidak mudah untuk dicapai. Kontra argument muncul, mengingat bahwa hukum internasional dirasa akan menembus batas kedaulatan sebuah Negara. Lalu, petanyaan mendasar ‘mengapa suatu Negara harus tunduk and berkewajiban melaksanakan hukum internasonal?’ Tidak mudah menjawab ini. Pada tataran teori; para kaum cerdik pandai mencoba menjawabnya. Sebagai hasilnya, beberapa mahzab bermunculan untuk menguatkan kedudukan hukum internasional. Ada dua mahzab fundamental yang selama ini menjadi acuan; mahzab hukum alam (natural law) dan hukum positif (positive law). David Bederman menggambarkan konstruksi linier terbentuknya hukum international berikut ini: The 1763 Definitive Peace (concluding the Seven Years War or Great War for Empire), the 1815 Final Act at Vienna (ending the French Revolution and Napoleonic Wars, 1791–1815), the 1919 Treaty of Versailles and Covenant of the League of Nations (completing World War I, 1914–18), and the 1945 Charter of the United Nations (marking the end of World War II, 1939–45). (Bederman, 2002:4) Diskusi-diskusi tentang hukum internasional bermuara pada kebutuhan negara-negara untuk mengatur pranata bernegara. Hal ini ditunjukan dengan adanya ‘consent’ dari setiap Negara yang menyepakati sebuah hukum internasional, baik konvensi, traktat, charter dll. Dari persepakatan sebuah Negara yang sifatnya voluntary inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk melihat komitmen dari Negara tersebut. Dalam sebuah hukum internasional, secara umum, Negara dianggap sebagai subyek hukum. Mengacu pada International Court of Justice, 1949 ‘…[a] subject of International Law is an entity capable of possessing international rights and duties and having the capacity to maintain its rights by bringing international claims’ (ICJ, 1949: 9). Dari sini, sebuah Negara yang secara suka rela mengikatkan diri dalam sebuah hukum internasional, maka, secara otomatis, negara tersebut terikat dalam hak dan kewajiban yang terkandung dalam konvensi tersebut. Selanjutnya, pembahasan tulisan ini lebih focus pada tata-cara yang dimuat oleh Konvensi, (lebih spesifik pada) Konvensi Hak Anak.
7 Lihat perambule dalam Piagam Bangsa Bangsa 8 Spirit of Interational Law. David J. Bederman, 2002; 1
December 15, 2016
3
D. Prosedur Badan HAM Berbasis Piagam dan Berbasis Perjanjian
Organ-organ PBB, khususnya organ HAM, secara umum, diklasifikasikan dalam dua basis rezim yurisdiksi, organ yang berbasis pada piagam (charter-based organs) dan organ berbasis pada perjanjian (treaty-based organs). Basis rezim yuridiksi yang pertama (charter based) masuk dalam enam organ pokok PBB, khususnya sebagai subsidiary body dari General Assembly. 9 Sedangkan organ berdasar perjanjian, secara mandatory dibuat berdasar perjanjian tersebut. Secara umum, kedua rezim organ tersebut mempunyai tipikalnya masing-masing, sesuai dengan mandate dan fungsi yang disetujui negara peserta dalam setiap piagam atau perjanjianya.10 Secara umum, organ yang berbasis mandate mempunyai fungsi yang sangat luas misalnya, untuk meningkatkan kepedulian, mendurung penghormatan dan tanggap terhadap pelanggaran HAM. Selain itu, jika dibutuhkan, mekanisme berbasis piagam ini mempunyai kewenengan untuk mempertemukan antar negara-negara peserta. Di sisi lain, organ berbasis pada perjanjian lebih bertanggungjawab untuk memantau pelakasanaan dari ketentuan konvensi terkait. Dimana kapasitas anggota komite adalah sebagai indepent expert. Berbeda dengan para anggota dalam charter based yang terdiri dari perwakilan dari negara-negara peserta. Pada dasarnya, kedua rezim organ tersebut mempunyai prosedur masing-masing. Treaty based, umumnya, memiliki tiga prosedur utama, yaitu (1) reporting procedure11; (2) interstate communication procedure12; dan (3) individual communication procedure13. Sedangkan di lain sisi, charter based, secara umum, mempunyai procedure sebagai berikut (1) universal periodic review; (2) complain procedure; dan (3) special procedure.14
9 Enam organ pokok PBB terdiri dari (1) General Assembly; (2) Security Council; (3) Economic and Social Council; (4) Secretariat/secretary general; (5) International Court of Justice; dan (6) Trusteeship Council. Awalnya, organ berbasis piagam ini berada dibawah komisi fungsional dari Dewan Ekonomi dan Sosial. Namun, berdasar resolusi no 60/621 yang telah diadobsi oleh General Assembly tahun 2006, maka, terjadi perubahan – dari yang awalnya adalah Commision of Human Rights, berada dibawah komisi funsionalnya Dewan Ekonomi dan Sosial, berubah menjadi Human Rights Council sebagai subsidiary body dari General assembly. 10 Informasi lebih jauh, lihat di Ph. Alston, ‘‘Appraising the United Nations Human Rights Regime’, hal. 3–5.-- in: Ph. Alston (ed.),The United Nations and Human Rights. A Critical Appraisal (Oxford, Clarendon Press, 1992) 11 Communication Procedure ini dimiliki oleh setiap Konvensi HAM, misalnya Konvensi Hak Sipil dan Politik diatur dalam pasal 40; Konvensi tentang Ekonomi, Sosial dan Budaya diatur dalam pasal 16-17; Konvensi tentang Diskriminasi Rasial diatur dalam pasal 9; Konvensi tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan diatur dalam pasal 18; Konvensi Menentang Penyiksaan dalam pasal 19; Konvensi Hak Anak dalam pasal 44; dan Konvensi tentang Pekerja Migran pasal 73. 12 Inter-state comuncation ini hanya dimiliki oleh beberapa konvensi, diantaranya Konvensi Hak Sipil dan Politik dalam pasal 41-42; Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial dalam pasal 11-13; Konvensi Menentang Penyiksaan dalam pasal; dan Konvensi tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarganya diatur dalam pasal 76. 13 Terkait dengan individual communication procedure, umumnya, dari konvensi HAM yang ada melekatkan pada protocol osional mereka, seperti pada Protokol Pertama dari Konvensi Hak Sipil Politik; Opsional Protokol dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Perempuan; Protokol Ketiga dari Konvensi Hak Anak; Protokol Opsional dari Konvensi tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Namun selain itu, individual communication procedure ini juga bisa langsung dimuat dalam konvensi induk mereka misalnya, pasal 14 dari Konvensi Penghapusan Bentuk-bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Menentang Penyiksaan diatur dalam pasal 22; dan Konvensi tentang Perlindungan hak-hak Pekerja Migran diatur dalam 77. 14 Keseluruhan prosedur diatur dalam poin 5 resolusi 60/251 tentang Human Rights Council, 2006.
December 15, 2016
4
E. Komposisi Konvensi Hak Anak
Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan hasil dari perjuangan panjang para penggiat hak anak. Setidaknya, kemunculan awal digagas tahun 1923 – mendeklarasikan 10 hak anak. Deklarasi ini diadobsi oleh LBB pada tahun 1924. Progress dalam kancah internasional seolah terhenti, mengingat pada waktu itu situasi sosio-politik yang masih memanas. Isu anak bangkit kembali paska terror Perang Dunia II yang notabene anak-anak selalu menjadi obyek penderita. PBB, salah satunya, merupakan sebuah badan yang berperan dalam memercepat progras hak anak kedalam hukum internasional. Tahun 1958, Deklarasi hak anak diadopsi oleh PBB. Didorong oleh semangat untuk melindungi masadepan anak, tahun 1979, PBB membentuk kelompok kerja khusus untuk menyusun rancangan hukum internasional hak anak. Perdebatan panjang, melibatkan seluruh anggota PBB dimulai. Hasil akhirnya tercapai 20 tahun kemudian, tahun 1989. Konvensi Hak Anak ditetapkan sebagai hukum internasional HAM setahun kemudian, 1990. Secara umum, struktur dalam KHA dapat dipilah dalam empat (4) bagian. Bagian pertama (1) adalah mukadimah (preambule). Bagain ini memberikan ringkasan sejarah, basis sosial, moral dan legal di mana setiap anak perlu mendapat bantuan dan perhatian khusus, sekaligus, bentuk ajakan kerja sama komunitas internasional untuk memperbaiki kualitas hidup anak dan pengakuan sebagai manusia seutuhnya. Bagian kedua (2) adalah kandungan substantive hak – di sini terdiri dari pasal 1 – 41 KHA. Bagian substantif ini dikelompokan dalam 5 kluster; hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya; dan langkah-langkah perlindungan khusus. Bagian ketiga (3) adalah mekanisme pelaksanaan dan pemantauan KHA. Garis besar dari mekanisme ini diatur dalam tiga pasal dalam KHA, pasal 42 – 45 KHA. Bagian terakhir, keempat (4) adalah ketentuan pemberlakuan sebagai hukum internasional; diatur dalam pasal 46 – 54 KHA.
F. Mekanisme pelaksanaan dan pemantauan KHA
Pelaksanaan dan pemantauan KHA diatur dalam lima (5) pasal dalam KHA, yaitu pasal 42 – 45. Diawali dengan proses pelaksanaan KHA, yang utama, diatur dalam pasal 42 KHA, yaitu menegaskan kepada para peserta konvensi hak anak untuk sebisa mungkin menyebarluaskan KHA pada seluruh warga negara mereka, baik anak-anak maupun orang dewasa dengan bahasa yang bisa mereka mengerti. Selanjutnya, KHA membentuk sebuah Komite yang berfungsi sebagai pihak khusus, berwenang untuk mereview kinerja dari negara peserta dan memberikan rekomendasi pelaksanaan KHA, diatur dalam pasal 43 KHA. Bagi negara peserta yang melaksanakan KHA, diwajibkan untuk menyampaikan laporan awal (di tahun kedua) dan laporan periodic (setiap periode lima tahun). Laporan ini dikirim ke Komite Hak Anak, yang kemudian, Komite berwenang untuk memberikan pandangan mereka, baik apresiasi terhadap capaian maupun rekomendasi umum untuk pelaksanaan KHA selanjutnya, hal ini diatur dalam pasal 44 KHA. Yang terakhir dalam mekanisme ini, untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan KHA, negara peserta didorong untuk melakukan kerjasama ditingkat internasional, misalkan dengan organisasi internasional semacam Unicef, ILO, Unesco dan lainya. Mekanisme pelaksanaan dan pemantaun dapat digambarkan kedalam bagan berikut:
December 15, 2016
5
Bagan 1. Mekanisme Pelaksanaan dan Pemantauan KHA Konvensi Hak Anak Komite Hak Agen khusus: Anak Unicef, ILO, Unesco dll Rekomendasi Laporan Pelaporan umum alternatif Negara Peserta KHA Warga Negara Selain itu, upaya untuk mendorong pelaksanaan KHA ditambah dengan adanya ‘prosedur komunikasi’. Mekanisme baru ini dilekatkan dengan cara diadopsinya ‘protokol tambahan KHA tentang Prosedur komunikasi’ dalam resolusi general assembly PBB, tahun 2011 lalu. Ketentuan dalam mekanisme ini, nantinya, perseorangan / kelompok, baik yang menjadi korban maupun mereka yang mewakili, bisa menyalurkan langsung pengalaman mereka kepada Komite Hak Anak. Laporan ini, khsusnya terkait dengan pelanggaran dalam KHA, maupun dua konvensi tambahan KHA15. Berdasar kilasan dari mekanisme pelaksanaan dan pemantauan KHA diatas, dapat dilihat peluang masyarakat sipil untuk terlibat mekanisme kerja Komite Hak Anak. Sedikitnya, ada dua jalan yang bisa dilakukan. Pertama, masyarakat sipil bisa terlibat dalam pengiriman informasi tambahan yang akan digunakan oleh Komite untuk memeriksa laporan dari negara peserta KHA. Cara kedua yaitu dilakukan dengan menggunakan prosedur komunikasi yang disediakan oleh Protokol Tambahan ke Tiga dari KHA.
G. Memahami Komite Hak Anak dan Fungsinya
Komite Hak Anak merupakan mandate langsung dari Konvensi Hak Anak. Semangat utamanya, secara umum adalah untuk meninjau sejauh mana progress yang dilakukan oleh negara peserta dalam pemenuhan kewajiban mereka. Namun, tugas Komite tidak hanya sebatas pada pemantau saja, melainkan, mereka juga berwenang untuk memberikan anjuran.
15 Dua konvensi tambahan KHA adalah (1) Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (CRC-OPSC) dan (2) Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict (CRC-OPAC)
December 15, 2016
6
Anggota dari Komite Hak Anak berasal dari para ahli mandiri. Mereka, ketika bertugas atas nama Komite, masing-masing anggota berperan sebagai kapasitas ahli hak anak. Bukan sebagai perwakilan dari negara, dari mana mereka berasal. Untuk menjunjung tinggi azas kemandirian dari anggota Komite, mereka sengaja untuk tidak akan terlibat atau berpartisipasi dalam diskusi dari sebuah laporan dari negara peserta di mana anggota komite tersebut berasal. Secara keseluruhan, anggota Komite berjumlah 18 orang ahli hak anak. Jumlah ini berbeda dengan yang tercatat dalam KHA, dimana tertulis 10 orang angota Komite.16 Perubahan ini dilakukan dengan alasan untuk meningkatkan kinerja Komite, mengingat beban kerja Komite yang semakin menggunung. Dimana, ketika itu, negara peserta telah mendapat jatuh tempo untuk mengirimkan laporan periodic pertama. Di sisi lain, dengan jumlah anggota Komite yang terbatas, situasi yang menyudutkan mereka adalah waktu pertemuan para Komite yang sangat terbatas. Mandate dari KHA (pasal 43 ayat 8), Komite melakukan pertemuan sekali dalam setahun. Namun dalam prakteknya, hal itu dianggap tidak efektif, sehingga Komite kemudian mengusulkan ke General Assembly untuk membuatnya menjadi dua sesi dalam setahun. Selain itu, Komite juga mengusulkan diadaknya ‘pre-sessional meeting working group’, yang kesemuanya kemudian disetujui oleh General Assembly dalam resolusi 46/112 tahun 1992.17 Pada tahun 1994, dalam pertemuan Komite, mereka mengusulkan penambahan durasi pertemuan Komite, kali kedua. Dalam sesi itu, Komite mengusulkan penambahan sesi pertemuan tahunan dan ‘pre-sessional working group’ dari dua kali menjadi tiga kali setahun.18 Sejak saat itu- sampai dengan sekarang, pertemuan Komite diadakan tiga kali setahun – dengan durasi waktu tiga minggu setiap sesi pertemuan dengan tambahan beberapa minggu saat diadakan pertemuan ‘pre-sessional working group’. Fungsi utama dari komite telah ditetapkan dalam pasal 44 dan pasal 45 dari KHA. Ada dua hal yang dimandatkan dalam dua pasal itu. Fungsi pertama adalah meninjau dampak dari progress yang telah dilakukan oleh negara peserta dalam menjalankan kewajiban KHA; dan fungsi kedua yaitu melakukan pendampingan dan arahan dalam pelaksanaan KHA bagi negara peserta. Kedua fungsi ini, utamanya, dilakukan dalam keranjang besar ‘reporting procedure’. Tahap awal yang dilakukan dalam reporting procedure adalah terkait dengan pengiriman laporan dari negara peserta. Yang perlu ditekankan oleh Komite di sini adalah memastikan terkait isi laporan dari negara peserta. Tentunya, pedoman Komite adalah madat dari KHA itu sendiri. Khusunya pasak 44 KHA – diantaranya adalah memastikan supaya negara peserta mengirimkan laporan mereka sesuai dengan yang ditetapkan dalam konvensi, yaitu mengirimkan laporan pertama pada dua (2) tahun setelah KHA di ratifikasi, dan selanjutnya mengirimkan laporan periodic setiap lima (5) tahun. Lanjutnya, terkait dengan konten laporan, harus dipastikan bahwa laporan menyebutkan daftar dari langkah-langkah yang telah dibuat negara peserta dalam memenuhi kewajiban dalam KHA. Tidak hanya itu, sebisa mungkin, laporan juga harus menunjukan hasil dari langkah-langkah tersebut, sehingga bisa
16 Lebih lanjut lihat pasal 43 (2) KHA. Perubahan jumlah anggota Komite ini diajukan oleh anggota Komite Hak Anak melalui mandemen pasal 43 (2) KHA dalam resolusi 150/155, tahun 1996. Namun, pemberlakuan perubahan jumlah Komite ini baru dilakukan pada 18 November 2002, ketika, 128 negara peserta (dua pertiga dari seluruh negara peserta KHA) menyepakati. 17 (lih. UN Doc. A/RES/46/112, 1992). 18 CRC Committee, Conclusions and Recommendations adopted on the organisation of work — sessions of the Committee and its subsidiary bodies (UN Doc. CRC/C/24, 1994), p. 4.
December 15, 2016
7
terlacak sejauh mana anak-anak menikmati hak-hak mereka. Daftar hambatau dan/ tantangan juga harus disebutkan dalam setiap laporan. Sebisa mungkin, pelaporan tersebut haruslah mencakup aspek hak anak secara komprehensif. Upaya yang dilakukan Komite dalam memastikan laporan dari negara peserta berkualitas adalah dengan cara menyusun ‘panduan pelaporan’ bagi negara-negara peserta. Panduan pelaporan ini, secara norma legal, tidaklah mengikat bagi negara peserta – mengingat bahwa tujuan utamanya adalah memberikan pedoman untuk memberikan pelaporan yang komprehensif dan jika memungkinkan, menghindari permintaan data lebih dalam yang nota bene merupakan wewenang dari Komite. Dalam arsip Komite, panduan untuk pelaporan pertama telah diadopsi pada 15 okotober 1991.19 Sedangkan panduan untuk pelaporan periodic, pertama kali diadopsi oleh Komite pada 199620 -- mendapat revisi akhir tahun 201021. Setidak-tidaknya, panduan pelaporan periodic ini, dalam ranah substansi, tidak mengalami perubahan radikal. Informasi yang dalam substansi membutuhkan rincian pelaporan yang komprehensif dalam pelaksanaan yang telah dilakukan. Di mana, silang-kait hak dalam setiap pasal yang harus dilaporkan dibagi kedalam delapan (8) kelompok hak yaitu (1) langkah-langkah umum pelaksanaan; (2) definisi anak; (3) prinsip-prinsip umum; (4) hak sipil dan kebebasan; (5) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative; (6) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (7) pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya; dan (8) langkahlangkah perlindungan khsusus.22 Langkah selanjutnya, paska memastikan laporan dari negara peserta, Komite kemudian memeriksa laporan dari negara peserta. Ada tiga (3) langkah pokok yang dilakukan dalam tahap ini. Komite, sebagai langkah awal akan mengkaji laporan dari negara peserta dengan mengadakan pertemuan ‘pre-sessional working group’. Pertemuan ini mengundang seluruh dari anggota Komite Hak Anak. Selain itu, pertemuan ini juga mengundang badan-badan khusus dari PBB terkait dengan hak anak seperti Unicef, ILO dll; dan juga melibatkan perwakilan dari masyarakat sipil maupun individual expert (NGO). Yang menjadi catatan adalah, pertemuan ini tertutup bagi perwakilan dari pemerintah atau pengamat. Khususnya terkait dengan perwakilan NGO/individual exeprt yang diundang dalam pertemuan ini adalah mereka yang telah memberikan informasi laporan (kemudian disebut laporan alternative) kepada Komite. Untuk mempersiapkan supaya laporan alternative dari perwakilan masyarakat sipil ini memberikan informasi yang diperlukan oleh Komite, maka, tahun 1999 telah dibuat ‘Guidelines For The Participation Of Partners (NGOs and Individual Experts) In The Pre-Sessional Working Group Of The Committee On The Rights Of The Child’23. Namun, guideline yang dibuat oleh Komite ini masih cukup umum, sehingga detail informasi yang akan diberikan oleh NGO/individual expert memungkin tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Komite. Panduan pelaporan yang lebih detail telah dikembangkan oleh
19 Lih. UN Docs. CRC/C/5, 1991 tentang panduan umum terkait bentuk dan konten laporan pertama yang
akan dikirim oleh negara peserta atas kewajiban pada pasal 44 ayat 1 KHA. 20 Lih. UN Docs. CRC/C/58, 1996 tentang Panduan umum terkait bentuk dan konten laporan periodic,
Komite Hak Anak 21 Lih. UN Docs. CRC/C/58/Rev.2, 2010 yang diadopsi Komite dalam pertemuan sesi ke 55 pada 13
September – 1 Oktober 2010. 22 Lihat Bagus Wicaksono, Bahan Bacaan Awal: Mengenal Hak Anak, 2015 23 Lebih lanjut lihat UN Doc. CRC/C/90, 1999, Annex VIII.
December 15, 2016
8
NGO Group24 pada tahun 200625. Dalam prosedur pelaporan ini, masyarakat sipil yang akan mengirimkan laporan alternative harus mangajukanya, selambatnya 2 bulan sebelum presession dimulai. Hasil dari pre-session ini, adalah sederatan daftar permasalahan dari hasil perbandingan antara laporan pemerintah dengan diskusi dengan pihak non pemerintah. Daftar permaslahan ini kemudian dikirim ke negara peserta untuk dimintai tanggapan. Komite, pasca pre-session, akan melakukan dialog konstruktif. Pertemuan ini terbuka untuk umum, termasuk masyarakat sipil, jurnalis maupun pihak-pihak yang tertarik dengan isu tersebut. Pertemuan pleno ini, secara khusus, merupakan diskusi konstruktif antara para anggota Komite dengan perwakilan dari negara peserta KHA. Khususnya, di sini, perwakilan dari negara peserta peserta diminta untuk merespon dari daftar permasalahan yang dikirimkan oleh Komite, hasil dari pre-session. Pertemuan dilakukan sangat singkat. Maksimum untuk setiap pembahasan laporan dari negara peserta adalah tak lebih dari 6 jam. Setalah dilakukanya dialog ini, Komite kemudian akan memberikan kesimpulan atas pengamatannya (concluding observation) atau sering juga disebut dengan general recommendation. Seperti yang telah diketahui bahwa, concluding observation ini merupakan hasil akhir dari proses reporting procedure. proses penyusunan concluding observation dilakukan ditempat terpisah. Bersifat rahasia dan hanya menjadi kewenangan dari anggota Komite atas mandate dari pasal 45 (d) KHA. Umumnya, concluding observation untuk laporan periodik mempunyai struktur sebagai berikut (1) pengantar; (2) langkahlangkah tindak lanjut yang telah dilakukan dan progress yang dicapai; (3) factor dan kesulitan yang dihadapi untuk pelaksanaan KHA kedepan; (4) rekomendasi Komite[].
24 NGO Group merupakan gugus tugas NGO dengan jaringan internasonal yang mempunyai fungsi utama untuk mengawal penyusunan KHA. Didirikan tahun 1983. Sejak saat itu merupakan salah satu NGO yang berfungsi menghubungkan masyarakat sipil pada system HAM PBB; http://www.childrightsconnect.org/ 25 Lih. A Guide for Non-Governmental Organizations Reporting to the Committee on the Rights of the Child: Third Edition. NGO Group. Geneva, 2006
December 15, 2016
9
