KOMISI YUDISIAL: Norma Etika Yang Dipositifkan dan Metode Kerjannya

Taufiqurrohman Syahuri - KOMISI YUDISIAL:Norma Etika Yang Dipositifkan dan Metode Kerjannya

KOMISI YUDISIAL: Norma Etika Yang Dipositifkan dan Metode Kerjannya Oleh: Taufiqurrohman Syahuri Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

ABSTRAK Munculnya Komisi Yudisial dengan salah satu tugas pokoknya adalah pengawasan terhadap (norma moral) perilaku hakim, selain mengajukan usul Hakim Agung, adalah suatu terobosan yang melahirkan pergeseran terhadap norma etika. Akan tetapi kini telah berkembang pemikiran perlunya norma moral diadopsi untuk dijadikan sebagai norma hukum dalam suatu undang-undang. Dalam hal ini, undangundang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dapat dijadikan sebagai suatu contoh kongkrit bahwa norma moral dapat diadopsi menjadi norma hukum. Oleh karena itu, pelanggaran atas norma tersebut akan dapat berakibat diberikan sanksi yang tegas, meskipun bukan dalam hukuman pidana, karena pelanggaran tersebut adalah pelanggaran atas kode etik perilaku hakim. Misalnya, seorang hakim yang melakukan perbuatan tercela, yang jika dilihat dari sisi hukum, belum sampai kepada kualifikasi perbuatan pidana, akan tetapi tetap diancam dengan sanksi. pelanggaran kode etik yang mengatur profesi tertentu biasanya akan diselesaikan oleh suatu dewan kehormatan kode etik, yang dibentuk sendiri oleh organisasinya, dan ironisnya anggota dewan itu biasanya diambil dari dalam organisasi itu sendiri. Kondisi demikian tentu sangat tidak sehat, dan dapat mengundang penilaian negatif oleh mesyarakat, karena teman sejawat diperiksa oleh teman sejawat sendiri. Dalam konteks ini akan sulit diharapkan kemandirian dan obyektifitas anggota dewan tersebut dalam melakukan pemeriksaan perilaku yang dilakukan oleh temannya sendiri. Kecenderungan untuk membela korpsnya biasanya sangat kuat. Apakah munculnya lembaga Komisi Yudisial akan dapat menjawab persoalan ini? Key Words: Norma Etika, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung

bahwa tidak perlu ada hubungan antara

Norma Moral dan Norma Hukum Norma etika atau disebut juga

norma

moral

dan

norma

hukum.

dengan istilah norma moral berbeda

Artinya, norma moral berdiri di samping

dengan norma hukum. Norma hukum

norma hukum. Namun demikian, tidak

biasanya

sebuah

seluruhnya kedua norma itu selalu harus

dan

terpisah, karena dalam bagian-bagian

sanksinya tegas, maka norma moral itu

lain justru kedua norma tersebut kadang

biasanya hidup dalam masyarakat dan

sulit dipisahkan. Sebagai contoh dapat

sanksinya tidak tegas. Dalam aliran

disebut disini yaitu: norma dilarang

hukum positifisme, Hart menjelaskan

membunuh, dilarang menipu, dilarang

terdapat

dalam

peraturan perundang-undangan

Lex Jurnalica /Vol.2 /No.3 /Agustus 2005

34


mencuri dan dilarang memfitnah. Semua

Yudisial) dapat dijadikan sebagai suatu

contoh

juga

contoh kongkrit bahwa norma moral

yang

dapat diadopsi menjadi norma hukum.

sekaligus mengandung unsur norma

Oleh karena itu, pelanggaran atas norma

moral. Memang akan lebih baik apabila

tersebut akan dapat berakibat diberikan

suatu norma moral dijadikan sebagai

sanksi yang tegas, meskipun bukan

norma

dalam

norma

merupakan

larangan

norma

hukum

itu

hukum

melalui

perundang-undangan,

peraturan

pidana,

karena

akan

pelanggaran tersebut adalah pelanggaran

dapat dikenakan sanksi yang tegas, tidak

atas kode etik perilaku hakim. Misalnya,

seperti sanksi yang dikenakan terhadap

seorang

pelanggaran norma moral. Selain itu,

perbuatan tercela, yang jika dilihat dari

tingkat ketaatan terhadap norma hukum

sisi hukum, belum sampai kepada

yang mengandung norma moral itu

kualifikasi perbuatan pidana, akan tetapi

diharapkan akan lebih baik karena pada

tetap diancam dengan sanksi.

dasarnya

sehingga

hukuman

masyarakat

sudah

lama

hakim

yang

melakukan

Sanksi yang diberikan bagi hakim

mengenal norma tersebut dalam bentuk

yang

norma moral yang bersumber dari hati

pelanggaran kode etik perlaku hakim

nurani.

sebagaimana disebut dalam pasal 23

Munculnya

Komisi

Yudisial

terbukti

telah

melakukan

ayat (1) UU Komisi Yudisial dapat

dengan salah satu tugas pokoknya

berupa:

adalah pengawasan terhadap (norma

a. Teguran tertulis,

moral)

b. Pemberhentian sementara,

perilaku

hakim,

selain

mengajukan usul Hakim Agung, adalah suatu

terobosan

yang

c. Pemberhentian.

melahirkan

Jadi

Komisi

Yudisial

dapat

pergeseran terhadap norma etika. Di atas

berperan sebagai garda pertama dalam

Hart mengatakan bahwa norma noral

upaya pencegahan pelanggaran hukum.

(etika) tidak perlu berhubungan dengan

Dengan

norma hukum. Akan tetapi kini telah

hakim yang ketat diiringi ancaman

berkembang pemikiran perlunya norma

sanksi administratif, akan membuat para

moral diadopsi untuk dijadikan sebagai

hakim berpikir dua atau tiga kali kalau ia

norma hukum dalam suatu undang-

mau

undang. Dalam hal ini, undang-undang

yangmelanggar hukum. Baru melakukan

nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi

perlanggran etika saja sudah dihadang

Yudisial (selanjutnya ditulis UU Komisi

dengan sanksi, apalagi kalau melanggar

pengawasan

melakukan


etika

perilaku

perbuatan

35


hukum. Kalau perilaku hakim terjaga

sudah ada atau yang akan dibentuk

dengan baik, maka harapan masyarakat

nanti.

untuk

sebagian besar organisasi profesi telah

memperoleh

keputusan

pengadilan yang adil akan

Namun

yang

pasti

hampir

mudah

memiliki aturan kode etik termasuk

tidak

dalam hal ini adalah hakim baik di

melanggar norma etika adalah hakim

Makhkamah Agung (MA) ataupun di

yang baik. Dan hakim yang baik akan

Mahkamah Konstitusi (MK).

diwujudkan.

Hakim

yang

menghasilkan keputusan yang baik. Selama

ini,

yang

membentuk norma kode etik, sudah

namanya pelanggaran kode etik yang

sewajarnya apabila dalam perumusan

mengatur profesi tertentu biasanya akan

norma kode etik perilaku hakim itu

diselesaikan

dewan

dibuat sebaik dan seadil mungkin.

kehormatan kode etik, yang dibentuk

Sebab, apalah artinya ada pengaw asan

sendiri oleh organisasinya, dan ironisnya

terhadap perilaku hakim, kalau rumusan

anggota dewan itu biasanya diambil dari

norma

dalam organisasi itu sendiri. Kondisi

prnsip-prinsip kebenaran, keadilan dan

demikian tentu sangat tidak sehat, dan

kesetaraan. Dalam konteks ini mungkin

dapat mengundang penilaian negatif

perlu menengok naskah kode etik hakim

oleh mesyarakat, karena teman sejawat

The Bangalore Principlesss (Untuk

diperiksa oleh teman sejawat sendiri.

selanjutnya ditulis Prinsip Bangalore),

Dalam konteks ini akan sulit diharapkan

yang

kemandirian dan obyektifitas anggota

perilaku

dewan

melakukan

adalah naskah kode etik perilaku hakim

pemeriksaan perilaku yang dilakukan

yang disusun dan disepakati bersama

oleh temannya sendiri. Kecenderungan

oleh

untuk

berbagai

oleh

tersebut

membela

memang

Terlepas dari siapa yang berhak

suatu

dalam

korpsnya

biasanya

sangat kuat.

etikanya

memuat hakim.

perwakilan negara

tidak

mengandung

prinsip-prinsip Prinsip

para

dasar

Bangalore

hakim

sebagai

dari

pedoman

perilaku hakim di mana saja berada.

Penulis pikir, munculnya lembaga

Kesepakatan Prinsip Bangalore pertama

Komisi Yudisial akan dapat menjawab

kali dicetuskan di Bangalore, India, pada

persoalan ini. Hanya saja, dalam UU

bulan febuari 2001. pertemuan terakhir

Komisi Yudisial tidak disebutkan siapa

di Den Haag pada bulan November

yang akan merumuskan norma kode

2002, yang menghasilkan draft yang

etik, apakah lembaga peradilan yang

diberi judul “The Bangalore Principles

bersangkutan atau lembaga lain yang

of Judicial Conduct” dengan 6 (enam)


36


prinsip

yaitu:

(2)

orang dihadapan pengadilan, seorang

ketidakberpihakan, (3) integritas, (4)

hakim harus menyadari dan memahami

kesopanan,

(5)

(6)

keberagaman masyarakat yang timbul

kompetensi

dan

ketaatan.

Ke-enam

dari berbagai sumber, seperti warna

secara

singkat

prinsip

(1)

kebebasan,

kesetaraan,

tersebut

dapatdiuraikan sebagai berikut.

kulit,

agama,

kepercayaan,

jenis

kelamin, dan etnis.

Prinsip Kebebasan adalah salah

Prinsip Kompetisi dan Ketaatan,

satu prasyarat terhadap aturan hukum

menempatkan

dan suatu jaminan mendasar atas suatu

mengabadikan kegiatan profesionalnya

persidangan yangadil. Oleh karena itu

di atas segala kegiatan lainnya. Seorang

seorang hakim harus menegakan dan

hakim akan mengambil langkah-langkah

memberi contoh mengenai kebebasan

yang

peradilan.

meningkatkan pengetahuan, keahlian,

Prinsip

ketidakberpihakan

sangatlah penting agar seorang hakim dapat

melaksanakan

mengharapkan praduga.

tugasnya

imbalan,

Seorang

dan

hakim

hakim

pada

posisi

sungguh-sungguh

untuk

dan kualitas pribadi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

tidak tanpa

Pengawasan Perilaku Hakim

harus

Aturan hukum yang terkait dengan

memastikan bahwa perilakunya, baik di

tugas pengawasan perilaku hakim itu

dalam ataupun diluar pengadilan, tetap

tersebar

terjaga.

perundang-undangan. Dapat disebut di

dalam

berbagai

peraturan

Prinsip Integritas mengatur agar

sini, antara lain Undang Undang Dasar

seorang hakim harus memastikan bahwa

Negara Republik Indonesia (UUD 1945)

perilakunya tidak tercela dari sudut

pasal

pandang pengamatan yang wajar.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004

24B,

UU

Komisi

Yudisial,

Prinsip kesopanan mengharuskan

tentang Perubahan Atas Undang-Undang

seorang hakim menghindari perilaku dan

nomor 14 tentang Mahkamah Konsitusi

citra yang tidak sopan dalam segala

(UU MK) pasal 23. dua ketentuan

aktivitas

hukum terakhir itu mengatur wewenang

hakim,

serta

harus

rela

menerima pembatasan pribadi yang mungkin dianggap memberbani oleh masyarakat.

dan pembentukan Majelis Kehormatan. Rumusan pasal yang memuat Majelis Kehormatan itu yang tercantum

Prinsip Kesetraan, memastikan perlakuan yang sama terhadap semua

dalam UU MK dan UU MA sama persis redaksinya yaitu sebagai berikut:


37


“Ketentuan

mengenai

pembentukan, susunan, dan tata kerja

Agung

dan

atau/

Mahkamah

Konstitusi”.

Majelis Kehormatan mahkaamh (Agung/

Pertanyaannya adalah ketentuan

Konstitusi) diatur lebih lanjut oleh

hukum mana yang harus dijalankan

(Mahkamah

Konstitusi)”.

dalam pengawasan perilaku hakim? Di

Majelis inilah yang akan mengusulkan

sini, perlu dilihat ketentuan hirarki

sanksi

peraturan perundang-undangan seperti

Agung/

pelanggaran

etika

kepada

pimpinan”

diatur dalam UU No. 10 tahun 2004

Dalam

Peraturan

Mahkamah

tentang

Pembentukan

Peraturan

Konsitusi (PMK) No.2 tahun 2003

Perundang-Undangan.

tentang

standar hirarki aturan hukum ini maka

Kode

Tingkah

Etik

Laku

dan

Hakim

disebutkan bahwa

Pedoman Konsitusi,

salah satu tugas

ketentuan

hukum

pelaksanaan

Berdasarkan

yang

wewenang

mengatur pengawasan

Majelis Kehormatan adalah memeriksa

yang terdapat di dalam UU Komisi

dan

atas

Yudisial adalah lebih tinggi posisi

etik, yang akan

hukumnya daripada yang diatur dalam

kepada

Pimpinan

PMK. Dengan demikian, yang lebih

Mahkamah Konstitusi (pasal 4 ayat (2)

tepat melakuakan tugas pengawasan dan

c).

memutuskan

memutuskan

pelanggaran

kode

direkomendasikan

kewenangan

tindakan

demikian

memiliki

jenis

sanksi

yang

hakim

yang

kesamaan dengan kewenangan Komisi

dijatuhkan

terhadap

Yudisial seperti diatur dalam pasal 23

melanggar

kode

ayat (2) dan (3) UU Komisi yudisial,

diusulkan kepada MK dan/ atau MA

sebagai berikut:

adalah Komisi Yudisial. Artinya Majelis

etik,

yang

akan

“ayat (2): Usul penjatuhan sanksi

tersebut tidak lagi memiliki kewenangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang telah dijalankan oleh Komisi

huruf

Yudisial yang memiliki “derajat hukum”

a berserta alasan kesalahanny

bersifat mengikat, disampaikan oleh

lebih

tinggi

Komisi Yudisial

kepada pimpinan

Kehormatan. Selain itu, ditinjau dari

Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah

sudut objektifitas, akan lebih baik jika

Konstitusi. Ayat (3): Usul penjatuhan

Komisi Yudisial yang memeriksa hakim

sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

dan menjatuhkan jenis sanksinya karena

(1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh

ia

Komisi Yudisial kepada Mahkamah

eksternal.

merupakan


daripada

lembaga

Majelis

pengawas

38


Metode Pengawasan Hakim Yang

antara lain, melalui laporan masyarakat,

Efektif

berita media masa ataupun laporan dari

Sebagaimana disebut di atas, ada

lembaga

tempat

kerja

hakim

dua tugas pokok Komisi Yudisial, yang

sebagaimana yang diwajibkan undang-

jika

kesulitas

undang. Selain itu, perlu dilakukan

Tugas

ikatan kerjasama dengan berbagai pihak,

pertama (mengusulkan Hakim Agung

misalnya, media masa terutama dengan

kepada DPR) tentu tidak begitu sulit.

radio yang memiliki progran siaran

Berbeda dengan tugas kedua, yakni

langsung interaktif dengan publik, dan

melaksanakan

juga dengan perguruan tinggi dengan

dilihat

dari

pelaksanaannya

perilaku

tingkat

tidak

sama.

pengawasan

hakim;

terhadap

tentunya

akan

mengalami banyak kesulitan, terutama

membentuk

Pos/

Pusat

Pemantau

Perilaku Hakim.

mengingat jumlah hakim se-Indonesia

Untuk mempermudah akses publik

yang akan diawasi mencapai ribuan

terhadap kegiatan

orang.

dalam

perlu dibuka layanan publik, dengan

melaksanakan tugas pengawasan tanpa

membuka situs di Internet atau Web Site,

menggunakan metode yang tepat, akan

yang antara lain mencantumkan daftar

sulit untuk dapat berjalan secara efektif.

nama atau identitas hakim dan program

Dengan demikian, dalam melaksanakan

lainnya

tugas pengawasan ini, perlu diupayakan

pengawasan dan juga pencegahan dini

sistem dan mekanisme kerja yang

atas

professional.

organisasi

Menerbitkan berita media cetak dengan

tenaga-tenaga

format yang menarik secara berkala.

harus

Oleh

karena

itu

Manajemen

didukung

oleh

yang

Komisi

mendukung

pelanggaran

etika.

Membuka

teknologi informasi yang menguasai

berbagai saluran seperti, telepon, Short

metode data basedan juga tenaga ahli di

Massage Service (SMS), Faximili dan

bidang manajemen organisasi.

E-mail.

melalui

metode

Di bidang manajemen organisasi,

akan

perlu dilakukan langkah-langkah yang

diidentifikasi dan diberi nomor identitas.

mengarah kepada satu tujuan, yaitu

Dengan nomor identitas inilah, perilaku

organisasi yang dapat bekerja secara

hakim akan mudah dipantau oleh publik.

efektif. Oleh karena itu, tata kerja

Informasi mengenai eprilaku hakim

organisasi

dapat diperoleh melalui berbagai sarana,

profesional dengan mengikuti prinsip-

data

base,

menggunakan

publik

tugas

terampil dan tenaga ahli di bidang

Dengan

layanan

norma

Yudisial,

seluruh

hakim

perlu


diatur

secara

39


prinsip transparansi, efektivitas dan birokrasi ramping serta pertanggungjawaban kepada publik. Prinsip kebersamaan dan penghargaan

bagi

karyawan

yang

berprestasi harus dilaksanakan. Sistem dan mekanisme kerja organisasi di atas, akan mendukung dan menunjang tugastugas anggota Komisi Yudisial yang hanya beranggotakan 7 (tujuh) orang. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, SH, Etika Profesi Hukum, Bandung: Aditya Bakti, 2001, hal. 17. http://www.transparency.org/building_c oalitions/codes/bangalore_cond uct/.html, diakses bulan januari 2005 J. van Kan dan J.H. Beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet.7 tahun 1997. hal. 10-11. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, pasal 13. huruf b. Lembaran Negara tahun 2004 No. 89 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Jakarta: Kanisius, 1990. hal 16 W. Friedmann, Teori & Filsafat Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Pertama, 1990, hal.147.

***


40

KOMISI YUDISIAL: Norma Etika Yang Dipositifkan dan Metode Kerjannya

Recommend Documents