Komisaris Jenderal Budi Waseso (Buwas) resmi

Harga Rp. 4000,-

Terbit Sejak April 2013 Pendiri : Ir. Binsaren Lumban Batu

Pemimpin Umum : Pa’bona Marbun Pemimpin Redaksi : A. Hator Sianipar Pemimpin Perusahaan : Leonard Lumban Batu

Edisi 58/ Thn III  16 - 30 September 2015

Gaya Ahok Memimpin Jakarta:

BISA SAJA PELANTIKAN PEJABAT TIAP MINGGU JAKART, GPP Gaya kepemimpin Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sangat lain dibanding dengan gubernurgubernur sebelumnya. Tidak ada tedeng aling-aling, artinya, jika ‘anak buahnya; tidak becus kerja langsung dimarahin bahkan dicopot dari jabatannya. Karena itu, perombakan dan pelantikan pejabat di lingkungan pemeritahan yang dipimpinnya sering terjadi.

Jumat pekan lalu, Basuki Tjahaja Purnama kembali melantik 255 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon III dan IV di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Eselon III dan IV yang dilantik adalah PNS yang memiliki jabatan sebagai lurah, camat, kepala bidang, kepala seksi, dan kepala sub bagian. Dalam kesempatan itu Basuki menyampaikan supaya para pejabat yang telah disumpah jabatan ini agar bekerja dengan baik,

agar dia tidak kerepotan merombak dan melantik pejabat terusmenerus. “Tiap minggu bisa saja terus pelantikan dan perombakan pejabat. Jadi, tolong buat saya sampai tidak bisa ganti orang,” ujar Basuki dalam sambutannya. Basuki mengatakan, banyak dinas yang tidak pernah ribut dengannya sehingga harus berujung dengan perombakan dan pelantikan seperti ini. Diantaranya adalah Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi DKI. Pasalnya, Priyono sebagai Kepala Dinas kerap melaksanakan apa yang diminta olehnya. “Kita banyak beli kendaraan bus, saya minta dia (dinas tenaga kerja) latih (untuk sopir) di Balai Latihan Kerja. Dia langsung bikin MoU dikerjakan,” katanya. Selain itu, dinas tersebut juga mampu membuat sistem untuk perumusan Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Termasuk

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Menanti Gebrakan Komjen Buwas Sikat Mafia Narkoba

Ke Hal. 07

K

SERTIJAB - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (kiri) berjabat komando bersama Komjen Pol Budi Waseso (tengah) dan Komjen Pol Anang Iskandar (kanan) usai serah terima jabatan (sertijab) di Ruptama Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/9). Budi Waseso resmi bertukar jabatan dengan Anang Iskandar dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). JAKARTA, GPP Meski baru saja menjabat, gebrakan Komjen Buwas sudah membuat merinding bandar narkoba. Ia menegaskan akan ‘menenggelam-

kan’ para perusak generasi muda. Komjen Buwas mendukung penerapan hukuman mati bagi gembong narkoba. Ia berpendapat bandar narkoba juga harus dimiskinkan

omisaris Jenderal Budi Waseso (Buwas) resmi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Mantan Kabareskrim Mabes Polri ini pun berjanji akan tetap ‘buas’ meski sudah berpindah jabatan. Kali ini, aksi Buwas menjadi sangat menarik untuk ditunggu. Apakah prestasinya semasa di Bareskrim Polri akan terulang dalam memberantas peredaran narkoba? Sebab, disebut-sebut, dalam membasmi mafia narkoba di tanah air yang sudah semakin membayahakan diperlukan ‘orang kuat’. Narkoba adalah peluru-peluru yang akan membunuh generasi muda. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memilih dan menempatkan Buwas sebagai Kepala BNN.

melalui penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Komjen Buwas pun segera melakukan langkah-langkah merealisasikannya. Aksinya diawali

dengan melakukan pembenahan internal di lingkungan BNN. Kemudian, jenderal bintang tiga ini berencana menggendeng TNI untuk memerangi narkoba terutama

yang bertugas di daerah perbatasan perairan RI yang berpeluang sebagai pintu masuk perdagangan narkoba.

Ke Hal. 12

2

MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

TAHUN III/ Edisi 58 I 16 - 30 SEPTEMBER 2015

Nusantara Riki Junaidi Penjabat Bupati Musi Rawas

PENERBIT: PT RUPALOAN PENASEHAT : AKBP (Pur) Nurlan M (Ketua) , Drs Jaudi M, Drs Timbul M L.Batu, E Lumban Batu SH MH, Tuan Syehk Ali Akbar M, Sudin L.Batu, Drs Tarida M L.Batu Mayjen TNI (Purn) Hotma Marbun, Theodorus M, DR Warasman L.Batu, Marusaha M SE, Anton Zagota, H Sugiono SE MM, Drs.H.Mathodah, G.Leo Silalahi,MBA, Nasfi Burhan. Dewan Redaksi : A. Hator Sianipar (Ketua), Pa’bona M, Leonard L.Batu, Ono B L.Batu, IH Pardosi, Kartiwa Penanggungjawab : A. Hator Sianipar Wakil Pemimpin Umum : Wakil Pemimpin Perusahaan : T.M. Harianja, SH Keu/Adm : Viator Siregar Manager Iklan dan Promosi: Christopel Lumban Batu,SE, Suparman (Staff), Vanessa Penasehat Hukum : Poltak Marbun SH, Ruky K SH Design Graphic & Pracetak : Anastasia BIRO : Jakarta: I Siahaan (Kepala Biro),Lukas Siahaan, Doni Pandiangan - Jaktim : - Jaksel : - Banten: Leonard Marbun, - Serang: Henra S, Sarbini, - Pandeglang: Riyan, Cilegon-Merak: (Kepala Perwakilan Tangerang Raya) Juandi Simanjuntak - Tangerang Selatan : Agus Galingging (Kabiro), Kabul Syahroni, Fando Surya, Jaluster Tumanggor - Kota Tangerang: G Harry Simbolon (Kabiro), Dorhan Marbun, Alden R S, Mangasi S - Kabupaten Tangerang: Ujang Kusnaedi (Kepala Biro), Samsul Muin, Ach Alyuni Al Fariqi, Vanessa, Yulianto, M.A.Pangihutan Hasugian, M.Asep Badrun - Bandung : T.M. Harianja, SH, Ronny R Theo (Kabiro) - Cirebon: Warnadi (Kabiro) - Jawa Timur: Gandrianto (Kabiro) - Tegal: - H. Rudi Rodjikin, SH (Kabiro) Bekasi : Waldemar Sinaga (Kabiro), Leonardo Sinaga - Kabupaten Bekasi : Faul S (Kabiro) - Bogor : Lian S -Depok : D.Mulyadi Spd (Kabiro) - Sumedang : Yana S - Medan : Edward Marbun - Aceh Tamiang / Teluk Aru : M.Irham Arifin (Kabiro), M.Syarif RAO - Dairi : Halim Lumban Batu (Ka. Perwakilan), Jares Lumban Gaol , Nurlely Latifah - Tanah Karo : Tambar Sembiring (Kepala Biro), Istepanus Sembiring, Mustar Tarigan, Enita Febrina Br Tarigan, Junaedi Pranata Sembiring, Sos ,Nikodemus Bukit, Srivince Tarigan - Deli Serdang : Adnan Perangin-perangin (Kabiro), Methe Sinulingga, Sehat Sinulingga, Darwin Tarigan- Serdang Bedage: Abdul Rahim Ginting (Kabiro) -Binjai : Krismas Lasmaria Tambunan (Kabiro), Ahmad Daniel Sanjaya Ginting, Indra Manik, Sugianto, Subadi, Fauji - Langkat : Bambang Sembiring, Ponijan MS, Suyanto - P. Siantar : Robinson Bakkara - Tobasa / Tapanuli Utara : Mukhtar Sianipar (Kepala Biro), Tohap Simaremare, - Humbahas : M.Sasputra Marbun Lbn Batu - Tapanuli Tengah : Robby Manalu (Kabiro) , - Kep. Nias : Samahato Buulolo, SH/Ama Pais (Kepala Biro) Fatiziduhu Telaumbanua, Manotona Buulolo, Fa’atulo Buulolo, Mardianus Mendrofa/Kudi, Waspada Zendrato S.Pd, A.Ma.Pd, Preventiven Ndruru, Sudirman Hulu - Lampung Timur: Beni A (Kabiro), Aris Ardiansyah, Rio Nudin Saputra- - Lampung Tengah : Ahmad Saini (Kabiro) Pekan Baru : Jambi: Budiawan L.F Buulolo,SH/ Pais (Kabiro), Damai Berkat, Spd, Agusman Buulolo, A.Mk, Berita Ndururu, Viktor Manalu, Filsafat Halawa, Tehezis Okhi Laia, Foeluaha Buulolo, Falawa Zis Okhi Laia, Tema’ato Buulolo, Petrus Laia - Kep. Riau : Junael Marbun, Fadlan Simatupang (Ka.Perwakilan) -Karimun : -Sumatera Selatan: Abu Hasan Azhari (Kepala Perwakilan), Rudi Hartono - Bengkulu : Lambas Suiboy Sihombing - Kalteng : Herdie SE (Kabiro), Masmiji M, Masprianto M, Rudi Hartono, Iban. D. - Sulawesi : Kenfa Erlangga (Kabiro), - Minahasa Utara : Hisky James Jacksan Lengkong (Kabiro), - Bitung: Timotius Mocodompis (Kabiro). KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang Sembiring (Sumatera Utara), Abu Hasan Azhari (Sumatera Selatan), Samahato Buulolo, SH/Ama Pais (Kepulauan Nias), Budiawan L.F Buulolo,SH/ Pais (Jambi), Beni A (Lampung), Herdie SE (Kalimantan Tengah), Gandrianto (Jawa Timur), Kenfa Erlangga (Sulawesi), D.Mulyadi S.Pd (Jabar I : Kodya Depok, Ko/Kab Bogor, Ko/Kab Sukabumi, Kab Cianjur) Alamat Usaha : Graha Mas Pemuda, Blok AB No. 15 Lt IV Jln. Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Telepon : (021) 47882549, Kode Pos 13220 - Email : [email protected], No. Rek : 0386.01.000.592.306 a/n PT. Rupaloan Giro BRI Cabang Pemuda. Alamat Redaksi : Jl. Satria I No 49 (Dekat Gedung Colpatarin) - Rawamangun - Jakarta Timur

W a r ta w a n G l o b a l P o s - P o s d a l a m menjal ankan tugas jurnalistiknya selalu dilengkapi dengan identitas dan namanya tercantum di box redaksi

DILANTIK : Gubernur Sumsel H Alex Noerdin lantik H. Riki Junaidi menjadi Penjabat Bupati Kabupaten Musi Rawas

MUSI RAWAS, GPP. Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin melantik H. Riki Junaidi menjadi Penjabat Bupati Kabupaten Musi Rawas (Mura) di Graha Bina Praja (Auditorium) Provinsi Sumatera Selatan (Prov. Sumsel), pekan lalu. Riki menggantikan Bupati H Hendra Gunawan yang telah habis masa periodenya awal September lalu, tetapi dia maju lagi untuk periode kedua. Sebelumnya, Riki Junaidi adalah Kasat Polisi Pamong Praja (Pol PP) Prov. Sumsel. Gubernur Provinsi Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, menjadi kepala daerah itu banyak yang harus dilakukan, yang terpenting dari jabatan itu memegang amanah. Karena amanah itu merupakan tanggung jawab dari kepala daerah saat menjalakan tugasnya. “Menjadi

kepala daerah itu tidak mudah, jabatan ini paling lama satu tahun, kalau tidak perfomance dan kinerja kurang baik tentu akan diganti. Bersikaplah yang tegas dan bijaksana dalam mengambil keputusan,” kata Alex. Untuk itu diminta kepada Penjabat Bupati Musi Rawas H Riki Junaidi untuk menjadi tauladan sehingga menjadi panutan bagi pegawai yang dipimpinnya. Selain itu, juga bupati harus menjalin hubungan yang baik terhadap masyarakat di Musi rawas. “Jalinlah hubungan yang baik kepada anggota DPRD, PNS, tokoh agama, tokoh masyarakat,” ujar Alex. Selain itu juga, Gubernur Sumsel berpesan kepada Penjabat Bupati Musi Rawas, agar selalu berada di tempat, kalau tidak penting sekali jangan

tinggalkan Kabupaten Musi Rawas. Kalaupun mau keluar kota harus izin dulu dari gubernur, terkecuali sangat penting yang tidak bisa di tinggalkan,” pesan Alex Noerdin Usai pelantikan, Alex Noerdin kepada wartawan mengungkapkan, kepada PJ Bupati Mura yang baru dilantik untuk segera mendata aset milik Musi Rawas dan segera melakukan inventaris terhadap aset yang belum dikembalikan oleh pejabat setempat sebelum pemekaran wilayah menjadi Muratara, serta selalu menjaga netralitas para PNS Mura dalam pilkada untuk bersikap tidak mendukung pasangan calon. Acara pelantikan ini dihadiri oleh pejabat Provinsi Sumsel dan dihadiri oleh kepala daerah Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumsel. Abu

TAPUT, GPP Berbagai elemen masyarakat Siborongborong yang peduli pembangunan Tapanuli Utara menyoroti sejumlah proyek pembangunan yang tidak tepat sasaran alias mubazir yang sumber dananya dari APBD. Di masa pemerintahan lalu di era kepemimpinan Bupati Torang Lumban Tobing (Toluto) ada sejumlah proyek yang ditengarai mubazir antara lain pembangunan patung Tuhan Yesus, pembangunan air minum, kamar mandi yang sampai saat ini pembangunannya tidak jelas alias masih terkatungkatung. . Kini, proyek mubazir di bawah kepemimpinan Nikson – Mauliate terus berlanjut. Banyak proyek pembangunan yang sasaran pemanfaatannya kurang tepat pada kebutuhan masyarakat atau pelaksanaannya tidak menurut prioritas, seperti proyek pembangunan jembatan di Desa Paniaran berbiaya Rp 446 juta, pembangunan proyek perkerasan

jalan di Silangit yakni Desa Pariksabungan, di mana ada pembukaan jalan baru dengan perkerasan yang sangat berdekatan dengan jalan lama yang sudah perkerasan, posisi jalan lama sejajar dengan jalan baru dan hanya berjarak kira-kira 20 meter, sehingga salah satu jalan tersebut mubajir. “Munculnya proyek mubazir karena perencanaan tidak baik,” ungkap seorang elemen masyarakat Jepri Sianipar dan diamini warga desa lainnya. Di tempat terpisah Ketua DPD LSM GP 2 TARA Maruli Tua Lumbantoruan saat dimintai tanggapannya tentang proyek di Taput yang pemanfaatannya kurang tepat pada masyarakat mengatakan dengan tegas, seharusnya pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat banyak yaitu melalui usulan masyarakat di Musrembang, baik melalui pemberitaanpemberitaan oleh media. Kita bangga pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli

Utara di mana jumlah dana APBD kita naik dari tahun-tahun sebelumnya. Namun pemanfaatannya perlu dikaji benar-benar supaya dapat dirasakan masyarakat banyak. Kita mendengar adanya proyek jembatan di desa Paniaran di mana penggunaannya hanya perorangan, apakah itu hasil musrembang atau usulan perseorangan? Dan apakah tidak disurvei dulu oleh dinas penanggung jawab sebelum ditetapkan pembangunannya? Memang banyak kita lihat pada saat ini pemanfaatan proyek APBD kita kurang tepat sasaran, seperti pembangunan taman-taman, patung-patung, pada hal kebutuhan lainnya seperti irigasi, jalan tani, jembatan di desa terlupakan, bagaimana caranya masyarakat meningkatkan taraf hidupnya, kalau hal tersebut tidak terlaksana? Tegas Maruli.

Proyek “Mubazir” di Taput Berlanjut

Tohap Simaremare.


Nusantara


3

Pasca Pertemuan dengan Donal Trump: Diupayakan, Desa Bintang

Bagaimana Nasib Politik Setya Novanto-Fadli

Hulu Sentra Ternak Bibit Unggul

D

ua pimpinan DPR Setya Novanto dan Fadli Zon beberapa hari ini menjadi topik pembicaraan di pentas politik nasional. Kondisi ini setelah keduanya diketahui hadir di jumpa pers Capres AS Donald Trump. Keduanya telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Bagaimana nasib politik keduanya, usai bertemu dengan Donal Trump? JAKARTA, GPP Nasib politik Setya Novanto dan Fadli Zon kini benar-benar dipertaruhkan. Sialnya, tidak hanya satu penjuru saja membidik kursi empuk politisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) ini, namun keduanya dibidik dua penjuru sekaligus. Penjuru pertama dari pintu Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Kedua politisi itu resmi dilaporkan oleh tujuh politisi dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ke MKD. Ancaman sanksi bagi kedua politisi ini mulai dari ringan hingga berat. Ancaman sanksi terberat dipecat dari keanggotaan DPR. Sedangkan ancaman sedang, keduanya dicopot dari jabatannya. “Jikalau MKD menyimpulkan bahwa terjadi pelanggaran maka pimpinan DPR bisa ditegur bahkan diberhentikan langsung dari jabatannya oleh MKD sebagai pimpinan DPR,” ujar pengamat hukum tata negara Irman Putrasidin di Jakarta, Selasa (8/9/2015). Dia mengatakan jika Mahkamah Kehormatan Dewan menyimpulkan telah terjadi pelanggaran terkait pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan Donald Trump, bisa saja diberhentikan dari jabatannya. “Jikalau MKD menyimpulkan terjadi pelanggaran, pimpinan DPR bisa ditegur bahkan diberhentikan langsung dari jabatannya oleh MKD sebagai pimpinan DPR. Namun, jikalau tidak, MKD merehabilitasinya,” kata pakar hukum tatanegara Irmanputra Sidin di Jakarta, Selasa (8/9). Sebelumnya Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon bertemu bakal calon capres Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump. Pertemuan

yang berlangsung di kantor Donald Trump New York tersebut sontak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Atas kejadian tersebut, enam anggota dewan mengajukan laporan kepada MKD atas tindakan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon. Lebih lanjut, tindakan pelaporan Ketua DPR tersebut merupakan langkah konstitusional yang tepat, karena kasus seperti ini menjadi penting untuk kepastian hukum terhadap nasib lembaga daulat rakyat bernama DPR. “Bagaimanapun kasus seperti ini memang sebaiknya harus terverifikasi apakah keberadaan, kejadian, tindakan, perilaku, sikap pimpinan DPR dalam jumpa pers Donald Trump tersebut baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, bukan semata soal benar atau salah,” paparnya. Menurut dia, konstruksi konstitusionalnya DPR adalah juru bicara rakyat sesuai Pasal 86 ayat (1) UU No.17/2014 Tentang MD3, oleh karenanya wajar kalau terdapat kelompok rakyat kemudian bereaksi atas keterlibatan pimpinan DPR dalam jumpa pers Donald Trump tersebut. Karena itu, tambahnya, disinilah peran MKD sebagai lembaga yang bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat rakyat (Pasal 119 UU MD3) untuk memverifikasi semuanya dan pimpinan DPR pun tak boleh mengintervensinya. Adapun penjuru kedua, kedua politisi ini juga terancam dari jabatan empuknya. Pintu masuk untuk menggusur Setya Novanto dan Fadli Zon dari perangkat UU. Rencana perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD dapat menjadi pintu masuk

mengganti seluruh pimpinan DPR yang saat ini semuanya berasal dari Koalisi Merah PUtih (KMP). Wacana penggusuran NovantoZon seperti menemukan katupnya setelah pertemuan kedua politisi KMP itu dengan Donald Trump, salah satu kandidat Presiden AS dari Partai Republik. Padahal, jauh sebelum pertemuan Novanto-Zon dengan Trump, wacana kocok ulang pimpinan DPR berhembus kian kencang khususnya pasca-bergabungnya PAN di koalisi pemerintah. “Targetnya akhir Desember ini kocok ulang pimpinan DPR dilakukan,” ucap politisi dari KIH yang enggan disebutkan namanya itu. Memang, publik tak satu suara soal kepatutan Novanto-Zon berjumpa dengan Trump. Di media sosial, pro kontra atas keberadaan dua politisi KMP ini mencuat. Ada yang mendukungnya namun ada pula yang membidiknya. Salah satunya, desakan agar Novanto-Zon mundur dari Pimpinan DPR muncul di media daring. Upaya menggusur Novanto-Zon secara politik dan hukum sah dilakukan. Baik melalui mekanisme pelaporan di MKD maupun dengan perubahan UU MD3. Apalagi, politik sangat tergantung dengan momentum. Ibarat permainan, amunisi untuk menyerang Novanto-Zon saat ini terpenuhi. Yang utama, momentum itu tersedia. Mengutip slogan populer milik Prabwo Subianto saat Pilpres lalu, “Kalau tidak sekarang kapanlagi?” Iya, memang saat ini menjadi momentum bagi pihak-pihak yang berseberangan untuk menggusur Novanto-Zon. Soal berhasil atau tidak, urusan nanti. Tidak boleh menyerah sebelum perang. GPP

JAKARTA, GPP Direktur Direktorat bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sujarnako, mengemukakan sebanyak 75 persen pelaku korupsi adalah lulusan pendidikan tinggi yang menjabat di lingkungan pemerintah kabupaten, kota, ataupun provinsi. “Menurut data ACFE (Association of Fraud Examiners), sebanyak 75 persen pelaku ‘fraud’ (termasuk tindak korupsi) di dunia dan bahkan 82 persen di Indonesia adalah lulusan pendidikan tinggi,” kata Sujarnako yang mengisi “Workshop Pencegahan Korupsi di Indonesia dengan Peran Perguruan Tinggi dalam Pendidikan Budi Pekerti dan Agama” di Universitas Katolik Widya

Mandala Surabaya (UKWMS), Rabu (9/9). Ia mengatakan, faktor terjadinya korupsi, antara lain, faktor politik, hukum, ekonomi, serta organisasi, sedangkan akar penyebab korupsi adalah krisis identitas dan orientasi kemanusiaan, kegagalan pendidikan, lemahnya kontrol dalam keluarga, aktualisasi agama terlalu normatif serta proses politik. Menurut dia, ada sekitar 1.365 kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap atau in kracht dari rentang waktu 2001 hingga saat ini. Jika diestimasi, kerugian negara mencapai Rp168,19 triliun. Tetapi, jumlah uang yang berpotensi kembali ke negara hanya Rp 15,09 triliun atau sekitar 8,97 persen. Chairman Association of Fraud

Examiners East Java Region, Romanus Wilopo, menyatakan menurut ACFE (Association of Fraud Examiners) kerugian negara pada 2013 di seluruh dunia diakibatkan fraud atau white collar crime mencapai 3,7 miliar dolar AS atau setara dengan 30 persen dari uang rakyat dikorupsi. “Mereka yang korupsi karena perilaku korupsi mereka menganut perilakuliving beyond means atau keserakahan mengambil lebih banyak dari yang diperlukan dalam hidup dan pola hidup hedonisme, sehingga ketika ada niat dan kesempatan ataupun peluang mereka dengan mudahnya mengambil sesuatu yang lebih banyak dari sewajarnya,” katanya. GPP

Pelaku Korupsi 82 Persen Lulusan Perguruan Tinggi

Penyerahan Bibit Ternak Babi Unggul SIDIKALANG, GPP Desa Bintang Hulu suuatu saat Dinas Peternakan dan Kesehat- nanti menjadi sentra bibit babi an Hewan Provsu serahkan bantu- unggul dan pakan. “Apa bila hal an ternak calon induk babi kepada ini tercapai secara otomatis keKelompok Tani Sinar Pandu belum hidupan warga Bintang Hulu akan lama ini. Penyerahan bantuan lebih baik,” ujarnya. dimaksudkan selain memajukan Dalam kesempatan itu Ravkelompok tani, juga sebagai salah ael Siringo_ringo yang menjabat satu upaya penguatan ekonomi sebagai Lurah Bintang Hulu mekeluarga dalam mewujudkan ke- nyampaikan betapa pentingnya posejahteraan sehingga diharapkan tensi-potensi seperti yang dimiliki kelompok tani penerima ban- Teddy L Tobing untuk memotivasi tuan benar-benar merawat dan perkembangan kesejahteraan kemengembangkannya. lompok tani di daerah ini. Kiranya Ketua Kelompok Tani Sinar melalui bantuan ini masing-masPandu Teddy L Tobing selain me- ing Kelompok tani akan dapat menyampaikan terimaksih kepada ningkatkan pengembangan ternak pemberi, juga bertekad untuk babi tersebut demi terwujudnya mengembangkannya. Kemudian peningkatan perekonomian di tiap Teddy menyerahkan ternak babi kelompok. “Selain itu saya juga beritu kepada masing-masing ke- harap kepada ketua kelompok Tani lompok tani binaannya, dengan Sinar Pandu Teddy L Tobing agar tiharapan akan berkembang. “Setiap dak bosan– bosannya memberikan yang mnerima berkomitmen untuk penyuluhan kepada tiap kelompok mengembangkan secara maksimal tani penerima bantuan maupun dan ditandatangani,” kata Teddy mayarakat yang memang kurang kepada GPP. mengetahui cara pengembangan Dia juga menambahkan selain ternak. Hal ini sangat perlu untuk upaya pengembangan kelom- menunjang peningkatan perekopok tani melalui bantuan yang di nomian masyarakat khususnya di terima, ia juga bercita –cita agar Bintang Hulu , ujarnya. Lely

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Mengucapkan

Selamat & Sukses Atas dilantiknya Drs. Ranta Soeharta, MM menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Banten Tertanda

Irvan Santoso, S. Hut Kepala Biro

BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas

Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Dilantiknya Riki Junaidi Sebagai Penjabat bupati Musi Rawas Oleh : Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin di Griya Agung Palembang (07/09/2015) IR. H. SUHARTO PATIH Kepala

4



Galeri

BLUSUKAN: Presiden Joko Widodo (Jokowi) didamping Ibu Negara Iriana secara tiba-tiba melakukan kunjungan ke RW 05, 06 dan 12 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi membagikan 2.000 paket sembako kepada warga setempat. “Saya kangen saja ke sini, sudah berapa kali saya ke sini, tanya saja (kepada warga),” katanya kepada wartawan usai pembagian sembako di lokasi tersebut, Kamis (10/9/2015). Jokowi menuturkan akan terus melakukan blusukan ke beberapa wilayah di DKI Jakarta untuk mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung. “Kita ingin mendengar langsung seperti apa kesulitan rakyat, seperti apa keluhan rakyat, hal seperti itu harus diketahui, jangan sampai enggak tahu, rakyat sulit apa, butuh apa,” katanya. Kendati demikian, dia mengaku cuek saat awak media menanyakan kenapa tidak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saja yang melakukan kunjungan seperti yang dia lakukan. “Ya pak Gubernur bisa saja, dan saya bisa juga, kenapa tidak, masyarakat malah minta jangan sekali pak, dua kali,” tandasnya sembari mengungkapkan keinginan masyarakat. Saat blusukan Presiden berada di tengah-tengah warga dan bersalaman. Tidak ada jarak dengan warga dan ‘seakan’ dibiarkan Paswalpres. Poto/Ant

SEKOLAH TERBAIK: SMA Negeri I Berastagi dengan jumlah siswasiswi 1000 orang yang kini dipimpin Kepala Sekolah Alberto Colia MPd masuk sekolah papan atas dan terbaik di Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran sekolah ini pun disambut oleh masyarakat setempat dan akan mengharumkan Kabupaten Tanah Karo. Dengan bangganya siswa dari sekolah itu poto dengan latar belakang sekolahnya yakni : Fahri Sinulingga, Eko Gunawan, Raja Ananta , Juventus Sebayang dan Dipenta Ginting (satu orang tidak tampak). Poto Tambar Sembiring

Pomparan Si Raja Tambun Kota Medan Sumbang Bibit Pohon Durian

Memanfaatkan Lahan Kosong di Tobasa

Menindak lanjuti program pemberian bantuan kepada Pomparan Si Raja Tambun di Tobasa, yang di koordinir Sekretaris Si Raja Tambun Kota Medan Bismar Tambun, bersama dengan Team Peduli Bona Pasogit yang dipimpin oleh Ir Dompak Tambunan, Ir Janter Tambun, Sabam P Tambunan, SE pada 28-29 Agustus 2015 memberikan ribuan bibit Pohon Durian Unggul “TAMBUN” secara gratis di Huta Pagaraji, Baruara, Tambunan Balige – Tobasa, kepada masyarakat, khususnya Pomparan Si Raja Tambun yang dihadiri 250 KK. Di mana sebelumnya Tahap I telah dibagikan di Huta Sibisa, Huta Silombu, Huta Pintu Oloan dan sekitarnya pada tanggal 15-16

Mei 2015. Pembagian secara simbolik kepada Pomparan Op. Si Raja Tambun dilaksanakan di Tugu Op. Tuan Pagaraji Tambunan yang langsung diterima oleh perwakilan : PATAR TAMBUNAN mewakili TAMBUNAN PAGARAJI,ALTERUS TAMBUNAN mewakili TAMBUNAN UJUNG SUNGE, PORANG TAMBUNAN mewakili TAMBUNAN BARUARA. Acara terlebih dahulu dimulai dengan penjelasan dari Team Peduli Bona Pasogit oleh Bismar Tambun, yang menyatakan pemberian bibit Pohon Durian Unggul ‘Tambun’ kepada Pomparan Si Raja Tambun, murni bantuan dan tanpa ikatan apapun. Kecuali hanya untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat Tobasa, khususnya Pomparan Si Raja Tambun yang bermarga Tambun dan Tambunan. Bibit ini masih sangat perlu, mengingat masih luas lahan kosong di daerah Tobasa dan kurangnya tanaman produktif yang bisa membantu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Tobasa.

Kenapa Durian? Pertanyaan tersebut timbul dari masyarakat yang menerima bantuan dan dijawab Ir. Dompak Tambunan yang notabene adalah seorang pemerhati pertanian dan pemasarannya (khususnya di Tobasa). “Bahwa durian adalah sejenis tanaman yang tidak sulit untuk dirawat dan dapat hidup dengan

tanaman lain (tumpang sari), seperti jagung dan tanaman semusim lainnya. Dengan pemikiran lahan pertanian tersebut, bisa digunakan secara produktif oleh masyarakat Tobasa. Bantuan bibit durian unggul tersebut, kelak buahnya akan diberi nama ‘DURIAN TAMBUN’. Dan nantinya Tahap III pada November 2015, Team Perduli Bona Pasogit akan melanjutkan memberikan Bibit Durian Unggul Tambun secara gratis kepada Pomparan Raja Tambun di Huta Tambunan Sunge, Tambunan Lumban Pea, Tambunan Lumban Gaol. Dan pembagian Bibit Durian Unggul Tambun tersebut akan dipusatkan di Tugu Si Raja Tambun di Huta Tambunan, Balige – Tobasa, serta

merencanakan menanam 100.000 Pohon Durian. Juga sekaligus ziarah bersama Pomparan Si Raja Tambun ke makam Op. SI RAJA TAMBUN di Sibisa, Kabupaten Tobasa. Hal tersebut diatas, juga sesuai dengan himbauan PLT Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, agar kita bahu membahu membangun Sumatera Utara, melalui program Marsipature Huta Na Be (MARTABE). Sumbangan Bibit Durian Unggul ini didapat dari Ir. Dompak Tambunan, Ir. Janter Tambun, Sabam P. Tambunan SE, Oberlin Tambun SE, SP Tambunan SE, Ir Patar M Pasaribu, Harlen Tambun, SE dan Bismar Tambun. EDU



Nusantara Jangan Ada Permainan Politik di Pilkada

JAKARTA, GPP Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan pihaknya tidak ingin ada permainan politik dalam kewajiban pejabat untuk mundur dari jabatannya apabila telah ditetapkan sebagai peserta pilkada. “Kami ingin pihak-pihak yang memang punya wewenang atas surat keterangan (SK) pemberhentian, segera mengeluarkannya,” kata Hadar ketika ditemui Antara di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (8/9). Pihak-pihak yang dimaksud adalah Kementerian Dalam Negeri untuk calon yang menjabat sebagai kepala daerah, atau atasan kerja untuk calon yang menjabat sebagai anggota dewan, PNS, TNI, Polisi, dan pegawai BUMN. KPU tidak ingin ada permainan politik, seperti menunda perilisan SK, sebagai upaya dari suatu pihak untuk menggugurkan pasangan calon peserta pilkada. Lamanya proses pembuatan SK juga dapat memungkinkan untuk menjadikan suatu daerah kemudian hanya memiliki satu pasangan calon karena adanya sanksi pembatalan penetapan bagi yang melanggar. “Sebenarnya waktu yang dibutuhkan (untuk mengurus surat keterangan) menurut saya tidak panjang. Tidak sampai berbulan-bulan SK keluar,” kata Hadar. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015, bagi calon yang telah ditetapkan

dan berstatus sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, TNI/Polri, dan PNS wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian jabatannya. Peraturan tersebut juga berlaku untuk calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Begitu diumumkan sebagai peserta pemilu, paling lambat dalam waktu tiga hari mereka harus sudah menyerahkan pernyataan bersedia mengundurkan diri. Mekanisme selanjutnya setelah menyatakan bersedia mengundurkan diri adalah menyerahkan surat keterangan pemberhentian oleh

peserta pemilu kepada KPU daerahnya dalam waktu 60 hari setelah ditetapkan. Bagi calon yang ditetapkan pada 24 Agustus 2015, maka surat keterangan pemberhentian harus sudah diserahkan paling lambat 23 Oktober 2015. Seandainya tidak disampaikan maka penetapan calon sebagai peserta pemilu dapat dibatalkan dan dianggap tidak memenuhi syarat. KPU telah menetapkan 789 pasangan calon yang memenuhi syarat. Sedangkan calon dengan latar belakang profesi yang harus mundur dari jabatan sesuai UU berjumlah 398 calon. GPP

TAPUT, GPP Elemen masyarakat dari Hutanagodang, Kecamatan Purbatua, Tapanuli Utara minta pada Dinas Pendidikan Tapanuli Utara agar mengevaluasi kinerja Kepala SD Negeri No. 173244 Hutanagodang yang , diduga sering tidak masuk kerja, lebih banyak menjalankan bisnisnya dari pada tugas Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah. Lanjut warga, Kepala Sekolah Parata Sitompul mempunyai usaha bisnis pupuk bersubsidi yang dipasarkan kepada masyarakat sekitar Desa Hutanagodang. Sebabi pimpinan, Kepala Sekolah seharusnya mengutamakan tugas pokoknya

yakni sebagai guru dan memperhatikan sekolahnya seperti diatur di undang-undang PP 53”. Di tempat terpisah, tanggapan Ketua LSM GP2-TARA Maruli Tua Sihombing saat dihubungi via telepon genggamnya mengatakan, apabila Kepala Sekolah tidak rutin masuk sekolah, maka pihak Dinas Pendidikan sudah layak mengevaluasi kinerjanya dan bila perlu diganti, sebab program Pemerintah Tapanuli Utara yang dicanangkan Bupati Taput Drs Nikson Nababan akan menjadikan Tapanuli Utara menjadi lumbung SDM berkualitas lewat pendidikan. Guru harus betul-betul menjalankan tugas dan

fungsinya dengan baik. Dari pantauan GPP di sekolah tersebut pada Minggu lalu di SD Negeri No. 173244 Hutanagodang Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara melihat sungguh sangat memprihatinkan, proses belajar mengajarnya tidak jelas sebab anak-anak morat-marit bermain di pekarangan sekolah, sementara guru tenaga pengajar duduk santai di kantor Kepala Sekolah. Menurut keterangan anak didik mereka, mulai dari pagi tidak belajar, hal inilah diduga kuat pengelolaan sekolah tersebut tidak sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tohap Simaremare.

TAPUT, GPP Jalan Provinsi yakni Simpang Silangit – Simpang Muara, Kabupaten Tapanuli Utara kini sedang dalam tahap pembangunan. Jalan tersebut menelan biaya Rp 12.538.768.086,69 dengan luas 4,5 m dan panjang 4 km dikerjakan PT Morgan – PT Marudut Tua Jaya KCD dengan pelaksanaan 180 hari kerja. Kepala UPT Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara wilayah Tarutung, Ir Togar Simanjuntak, setiap hari aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan sehingga diharapkan selesai tepat waktu dan hasil pekerjaan berkualitas. Togar Simanjuntak ketika ditemui GPP mengatakan agar pembangunan ini lancar diharapkan peran dukungan masyarakat, sebab tanpa dukungan masyarakat, pembangunan akan terhambat. Pelebaran jalan men-

jadi 4,5 m dari sebelumnya 3 meter. Apabila masyarakat ada yang complain terhadap rekanan kita menuntut ganti rugi, maka percepatan proses pekerjaan akan terhambat. Mudah-mudahan sampai saat ini masyarakat tidak ada yang merasa keberatan. Untuk itu Ir. Tigor Simanjuntak mengucapkan rasa terimakasihnya kepada seluruh masyarakat Desa Silando yang menerima kehadiran proyek itu. “Nantinya Kabupaten Tapanuli Utara lewat Kecamatan Muara menjadi garda terdepan, jalan terbaik sebagai jalan pariwisata kebanggaan kita bersama,” ujar Tigor Simanjuntak. Tokoh masyarakat Op Saroha Aritonang mengatakan kami masyarakat Silando, Kecamatan Muara berterimakasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabu-

paten Tapanuli Utara telah benarmemperhatikan pembangunan jalan khususnya di Kecamatan Muara menuju daerah Pariwisata. kami masyarakat khususnya Desa Silando telah siap mendukung proses pelaksanaan pembangunan jalan jurusan simpang Silangit – simpang Muara sepenuh hati tanpa ada hambatan, namun kami mengharapkan pada pihak UPT Dinas Bina Marga agar tetap mengawasi pelaksanaan proses pembangunan agar dapat selesai tepat waktu dan berkualitas dan diamini warga lainnya. Bila ada warga kami yang merasa dirugikan karena pembangunan ini, kami siap memfasilitasi warga, tetapi mudah mudah-mudahan, sampai saat ini masyarakat kami tidak ada yang menghambat jalannya proses pembangunan, ujarnya. Tohap Simaremare

Hadar Nafis Gumay

Layak Dievaluasi Kinerja Kepala SD Negeri 173244

Jalan Provinsi Simpang Silangit- Muara Dikerjakan

5

Kurang Maksimal Program Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan JAKARTA, GPP Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai pemerintah setengah hati dalam menjalankan program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Sekretaris KSPI, Muhammad Rusdi mengatakan pemerintah setengah hati menjalannya dan tidak serius bekerja untuk rakyat. Pemerintah hanya berpikir untuk jabatan saja. “Dalam menjalankan sistem jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan pemerintah setengah hati, pemerintah tidak serius, pemerintah hanya memikirkan jabatan saja,” katanya kepada Republika, Selasa (8/9). Tidak hanya itu, Rusdi juga menyebut menteri Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan tidak memberikan infomrasi yang benar dan lengkap tentang jaminan sosial kepada presiden. Untuk itu kata Rusdi, KSPI sudah menyiapkan tim untuk membuat yudisial review tentang jaminan sosial. Bahkan akan melanjutkan aksi lanjutan buruh pada Oktober nanti, karena tidak puas dengan pertemuan di Kemeterian Politik, Hukum dan HAM.

Rusdi mengingatkan pemerintah wajib menjalankan konstitusi dan wajib menyejahterakan masyarakatnya.. Apalagi masyarakat sudah semakin cerdas dalam memahami isu. Bahkan masyarakat semakin paham dengan kebobrokan kebijakan-kebijakan pemerintah. “Masyarakat sudah semakin cerdas. Menteri-menteri tidak memberikan informasi yang benar ke presiden. Kita siapkan yudisial review dan akan lakukan aksi lanjutan lagi,” ujarnya. Rusdi menuturkan permasalahan jaminanan sosial masih banyak. Seperti BPJS Kesehatan yang tidak menjamin seluruh pesertanya. Masih banyak rumah sakit yang menolak peserta BPJS Kesehatan. Bahkan terpaksa harus membayar sendiri biaya pengobatan. Begitupun dengan BPJS Ketenagakerjaan, iuran masih kecil dengan nilai manfaat kecil. Pekerja hanya mendapatkan 15 persen manfaat per bulan. Jika ditotal kata Rusdi, setiap bulannya pekerja hanya mendapatkan manfaat Rp300 ribu per bulannya. GPP

NIAS SELATAN, GPP Sengketa Pemilukada Nias Selatan yang diajukan pemohon, paslon Hadirat Manao dan Pdt Ami Hari Hondro STh dengan No 001/ PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015, dinyatakan menang oleh Panwaslih Kabupaten Nias Selatan. Seperti diketahui, paslon ini daftar ke KPU Kabupaten Nias Selatan diusung gabungan partai, PAN dengan jumlah kursi 3, Hanura 3 kursi dan Golkar 3 kursi pada 28 Juli 1015. Sesuai dengan surat keputusan Panwaslih Nias Selayan 26 Agustus 2015, pada poin C dikatakan, berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemiliu No 8/2015, tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Panwaslih Kabupaten Nias Selatan menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Meminta kepada KPU KabupatenNias Selatan membatalkan Surat Keputusan No 74/Kpts/KPUKab-002. 434832/ 2015, tanggal 3 Agustus 2015, tentang penolakan dokumen persyaratan pencalonan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan atas nama Hadirat Manao dan Pdt Ami Hari Hondro STh dan No 75/Kpts/KPU-

Kab -002.434832/2015, tanggal 4 Agustus /2015, tentang penolakan dokumen persyaratan pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan atas nama Hadirat Manao dan Ami Hari Hondro. Selanjutnya, meminta kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk menerima pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan atas nama Hadirat Manao dan Pdt Ami Hari Hondro STh dan meminta kepada KPU Kabupaten Nias Selatan segera melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan atas nama Hadirat Manao dan Ami Hari Hondro. Kemudian memerintahkan KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan keputusan ini.Usai dibacakan putusan sidang musyawarah sengketa Pilkada Nias Selatan, pihak pemohon Hadirat Manao menyatakan, Tuhan masih berpihak kepada kebenaran, sehingga masih ada lembaga yang mau menegakkan kebenaran.”Kita berharap supaya pihak termohon KPU Kabupaten Nias Selatan, segera merealisasikan atau melakukan putusan yang sudah disampaikan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan,”katanya. sudir

Hadirat Manao Menangkan Sidang Sengketa Pilkada Nias Selatan

DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Musi Rawas

Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Dilantiknya Riki Junaidi Sebagai Penjabat bupati Musi Rawas Oleh : Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin di Griya Agung Palembang (07/09/2015) DRS. SUKAMTO, M.PD Kepala

6


Nusantara

Nias Selatan Sering Menjadi Sorotan NIAS SELATAN, GPP Polres Nias Selatan melaksanakan apel gabungan Mantap Praja Toba 2015, Selasa, (7/9/2015), bersama personil Angkatan Darat, Angkatan Laut, Satuan Brimob Polda Sumut dan Satuan Sabhara Sumut masing-masing berjumlah satu peleton. Apel mantap Praja Toba ini dipimpin Kapolres Nias Selatan AKBP Robert Da Costa. Dalam arahannya, dia menyampaikan fungsi Polisi dan aparat keamanan lainnya untuk menciptakan kondisi aman, terlebih menuju pilkada pada 9 Desember 2015. Robert da costa menegaskan kiranya seluruh personil membangun koordinasi dengan stakeholder agar pelaksanaan pengamanan menjelang pilkada dapat

dilaksanakan. Pengalaman di setiap pesta demokrasi, Nias Selatan selalu menjadi sorotan publik. “Bahwasanya Nias Selatan menjadi bahan perhatian khusus di wilayah Sumatera Utara bahkan di tingkat nasional pada setiap pelaksanaan pemilu,” katanya. Robert Da costa menyatakan akan melaksankan kegiatan patroli rutin di setiap titik-titik yang dianggap perlu terlebih pada kampanye terbuka, meminta seluruh personil yang bertugas untuk mengedepankan membangun rasa nyaman, aman di masyarakat.“Kepada personil keamanan pahami tugas dan kenali semua perkembangan yang ada dan berharap agar dapat menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya. sudirman hulu/ fm buulolo

SIDIKALANG, GPP Bantuan yang disalurkan Pemerintah Pusat Tahun 2012 bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang peternakan, pertanian lewat kelompok tani, diduga keras menjadi ajang korupsi oleh oknum ketua atau para pengurus kelompok tani penerima bantuan. Disebut-sebut penggunaan dana Bansos Rp 50 juta yang diterima TS sebagai Kelompok Tani Sarasi tidak sesuai dengan pedoman dan peruntukannya. Ketika GPP menanyakan kebenaran laporan masyarakat tentang penggunaan dana bansos, TS menampiknya. Memang saya sebagai Ketua Koptan Sarasi Baik. Saya tidak pernah melakukan penyimpangan dalam penyaluran dana bansos, sebagaimana dituduhkan oleh pihak-pihak tertentu. Meski saya menjabat Ketua, tapi dalam hal menggunakan Dana Bansos, saya sama sekali tidak melakukan korupsi. Penggunaaan dana bansos sesuai dengan petunjuk kepala desa. Kepala desa yang selalu mengarahkannya. Misalnya, memberikan Rp 16 juta kepada JT sebagai pengusulan perencanaan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Dairi dan CL sebagai penyuluh pembibitan anyak 16 juta, Rp 6 juta untuk pusat,termasuk kepada kepala desa 1 juta rupih.

“Pemberian uang itu atas arahan dari kepala desa,” ujar TS . Terkait apa yang di utarakan TS tentang Kepala Desa berinisial JN, JT dan CL , kepada wartawan menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Ketua Koptan TS itu tidak benar. Justru TS lah yang bertindak semena-mena menggunakannnya, seperti membeli Kerbau 2 ekor dan setelah beberapa lama kemudian ternak tersebut dialihkan ke Samosir, dengan alasan kerbau tersebut tidak mendapat makanan yang cukup di daerah ini. Ketika hal itu ditanyakan, TS membenarkannya. Kepada GPP kepdes menjelaskan tentang perincian penggunaan dana tersebut , bahwa TS membeli 2 ekor kerbau seharga 15 juta rupiah juga tanpa koordinasi kelompok , pembelian bibit kayu 3 ribu batang yang sampai saat ini tidak jelas kayu tersebut di tanam atau tidak. Masih menurut JN bahwa bibit kayu masih berada di tanah ladang milik TS, hal ini membuat para anggota kelompok tani merasa tidak difungsikan dalam mengelola dana Bansos tersebut,sehingga menimbulkan kecurigaan para anggota khususnya sekretaris dan bendahara yang tidak dilibatkan dalam setiap program kelompok itu. Tidak ada kersama sesama pengurus. lely

Dugaan Penyalahgunaan Dana Bansos di Koptan Sarasi Baik

PIMPINAN DAN ANGGOTA BESERTA SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN Mengucapkan Selamat & Sukses Atas dilantiknya Drs. Ranta Soeharta, MM menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Banten

H.Asep Rahmatullah (Ketua)

H. SM. Hartono, SE

Ali Zamroni, S.sos

(Wakil Ketua 1)

(Wakil Ketua 2)

Hj. Nuraeni, S.sos., M.Si Dra. Hj. Muflikhah, M.Si (Wakil Ketua 3)

Drs. H.Iman Sulaiman Astradirdja, MM (Sekretaris DPRD Banten)

(Wakil Ketua 4)


Pilkada Humbahas Makin Seru

P

eta politik di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumut mengalami perubahan. Jika sebelumnya, pasangan calon bupati dan wakil bupati hanya diikuti tiga kandidat, belakangan berubah menjadi empat kandidat. Hal itu terjadi setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Humbahas secara resmi menerima berkas pendaftaran bakal pasangan Bupati/Wakil Bupati Humbahas, Palbert Siboro SE – Henri Sihombing Amd. Penyerahan berkas di kantor KPU, Kamis (3/9), dilakukan Ketua KPU Humbahas Leonard Pasaribu, didampingi anggota Komisioner KPU lainnya. JAKARTA, GPP Pendaftaran Paslon yang akrab dengan sebutan PATEN itu berdasarkan jadwal khusus yang sebelumnya dikeluarkan KPU pada 1 September lalu dengan Nomor 146/Kpts/002.434857/VIII/2015 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU Humbahas Nomor 40/Kpts/002.434857/VIII/2015 mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan 2015. Paslon yang diusung Partai Golkar itu dinyatakan lolos sebagai pendaftar Bakal Paslon Bupati oleh KPU, setelah ”tiket” yang dibawa mereka (tim PATEN) berupa berkas pendaftaran dan pengusungan dari partai yang sedang berkonflik itu dinyatakan lengkap. “Kita telah terima berkas pendaftaran dari

bakal paslon dan sudah kita lakukan pengecekan, hasilnya lengkap serta ada dari kedua versi, baik ARB maupun dari AL,” kata Ketua KPU Humbahas di hadapan sejumlah wartawan. Sementara itu Sekretaris KPU, Kosmas Manalu mengatakan, sesuai jadwal tahapan selanjutnya, pihaknya akan melakukan tes kesehatan bagi bakal paslon pada 7 hingga 8 September. “Untuk pengumuman penetapan calon itu tanggal 23 September mendatang. Kita telah menerima pendaftaran mereka dan juga telah menyerahkan berkas formulir untuk menjalani test kesehatan sebagai tahap selanjutnya bagi bakal calon,” ucapnya. Pasangan PATEN yang sebelumnya tiba di KPU sekitar pukul 12.00 WIB, bersama Ketua Golkar

dari kedua kubu dan Ketua DPRD Humbahas, Manaek Hutasoit yang juga merupakan kader Golkar itu terlebih dahulu mengisi pembukuan register di hadapan Ketua KPU dengan menyerahkan berkas yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian berkas persyaratan pencalonan dan calon oleh KPU selama dua jam. Sebelumnya, KPU Humbahas telah menetapkan tiga pasangan calon bupati/wakil bupati. Ketiganya adalah Marganti Manullang – Ramses Purba (MARS) yang maju dari jalur perseorangan (independen), Dosmar Banjarnahor – Saut Parlindungan Simamora dari jalur partai politik (Parpol) dan pasangan Rimso Maruli Sinaga – Derincen S Hasugian (RADE) juga dari jalur independen. IHP

Penahbisan Pendeta BNKP NIAS SELATAN, GPP Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi menghadiri acara penahbisan pendeta BNKP Resort 10 Jemaat Botohilitano, Minggu (8/9). Ke 35 pendeta ditahbiskan oleh Ephorus BNKP Pdt Tuhoni Telaumbanua MSi, PhD. Dalam arahan dan bimbingannya Bupati Idealisman Dachi mengatakan, pemerintah akan terus menjadi sahabat bagi gereja dalam membangun masyarakat Nias Se-

latan. Pemerintah menyadari bahwa gereja adalah kekuatan sosial yang harus dirangkul dan diberdayakan, sehingga target-target pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah dapat dicapai dengan mudah. Bupati Idealisman Dachi mengajak para pendeta membangun kerjasama yang produktif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jika pemerintah menyentuh

kegiatan-kegiatan gereja dan jika gereja mendoakan pemerintah, maka sesuatu yangluar biasa pasti akan terjadi. Turut hadir dalam acara tersebut, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Staf Ahli, Asisten III, Sekretaris Dewan, pimpinan SKPD, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nias Selatan dan Ketua DWP Kabupaten Nias Selatan sudirman hulu/fz.

Tak Kunjung Diperbaiki, Jembatan Dusun Silalahi Telan Korban TAPUT, GPP Jembatan penghubung dusun Silalahi, Desa Pohantonga Kecamatan Siborongborong sudah menelan korban pada 17 Agustus 2015 lalu, di mana kendaraan Becak, penumpang serta supir mengalami luka serius dan patah tulang, ungkap warga korban marga Tampubolon pada GPP Minggu yang lalu di Siborongborong. Lanjut warga, kejadian ini akibat dari kondisi jembatan tersebut sudah sangat memprihatinkan, kapan lagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dapat memperhatikan pembangunan, pada hal masalah jembatan ini sudah sangat lama diusulkan masyarakat baik melalui musrembang, proposal desa, proposal elemen masyarakat dan pemberitaan media nasional dan

media lokal, namun sampai saat ini pihak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara seakan-akan tidak menggubris suara rakyat kecil, pada hal jembatan penghubung Dusun Silalahi sudah termasuk skalanya prioritas sebab jumlah penduduk lebih kurang 100 kk. Ironisnya, kami ketahui Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara membangun jembatan ratusan juta tepatnya di desa Paniaran di mana penggunanya saat itu hanya perorangan, mengapa jembatan Dusun Silalahi sampai menelan korban tidak dibangun? Keluh warga Pohantonga. Demikian halnya tanggapan dari seorang aktivis peduli pembangunan Tapanuli Utara Jepri Sianipar mengatakan, sudah selayaknya Pemerintah Kabupaten Tapanuli

Utara memprioritaskan pembangunan jembatan Silalahi desa Pohantonga, karena sudah sampai menelan korban, hal ini sudah menjadi prioritas pengusulannya oleh Camat Siborongborong. Jepri mengatakan seperti pembangunan jembatan di desa Paniaran dan jalan yang menelan biaya ratusan juta rupiah. Padahal penggunanya saat ini diduga perorangan, alangkah baiknya Pemerintah lebih awal melakukan survey ke lapangan untuk berbagai jenis usulan, supaya pembangunan tepat sasaran. Untuk mencegah agar jangan lagi terjadi korban berikutnya, pemerintah sudah selayaknya memprioritaskan perbaikannya. Tohap Simaremare.


Dari 170, Baru 22 Desa Terima Anggaran NIAS, GPP Sebanyak 22 desa dari 170 desa se-Kabupaten Nias menerima 40 persen dana desa, Selasa (1/9/2015). Penyerah dana desa itu dilakukan secara simbolis oleh Bupati Nias di aula kantor Bupati Nias. Desa yang belum menerima sebanyak 148 desa dan akan diberikan setelah melengkapi berkas peraturan desa (perdes) masingmasing. Dalam laporannya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Nias Yulianus Zai mengatakan bahwa sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis kepada 170 desa se-Kabupaten Nias. Namun, sampai sekarang baru 22 desa yang telah melengkapi berkas. Jika persyaratan sudah dilengkapi tentu akan diberikan dana desa ini. Dalam kesempatan yang sama juga diserahkan dana pemberdayaan desa/kelurahan (DPD/K) sebesar Rp 25 juta setiap desa dan dana tunjangan penghasilan

aparatur pemerintah desa (TPAPD) atau honor aparat desa selama 6 bulan. Pantauan di lapangan, 22 desa tersebut menerima dana dengan jumlah bervariasi, ada yang mendapatkan total Rp 143 juta, seperti Desa Hilihao Cugala. Perbedaan total penerimaan setiap desa karena merupakan gabungan dari dana desa, TPAPD, dan DPD/K setempat. Yulianus menjelaskan bahwa dana desa yang bersumber dari APBN untuk Kabupaten Nias pada 2015 sebesar Rp 46 miliar. Dana itu disalurkan kepada semua desa secara bertahap, yang pertama 40 persen dan kedua 40 persen dan terakhir 20 persen. Adapunpenggunaannya harus memedomani aturan yang ada. “Diharapkan 148 desa lagi segera melengkapi berkasnya. Dan kepada 22 desa yang menerima dana desa 40 persen agar segera merealisasikan di desa sehingga dana berikutnya dapat dicairkan sebelum akhir 2015,” ujarnya.

NIAS, GPP Peringatan Hari Koperasi Ke-68 Tahun 2015 Kabupaten Nias dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kantor Kecamatan Hiliserangkai oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Nias. Turut hadir Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM, Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, SH, MH, Unsur Muspida Kabupaten Nias, Staf Ahli Bupati Nias, Asisten Sekda Kabupaten Nias, Kaban/Kadis Lingkup Kabupaten Nias, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Nias, Unsur Muspika Kecamatan Hiliserangkai, Kabag Lingkup Setda Kabupaten Nias dan Camat seKabupaten Nias. Selasa (8/9/2015). Selain itu, acara HUT Koperasi Ke68 di meriahkan dengan berbagai kegiatan yaitu;Penilaian terhadap Koperasi berprestasi, lomba koor mars koperasi, lomba cerdas tangkas terampil (LCTT) koperasi dan pameran hasil kerajinantangan dan industri rumah tangga. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Nias (Dekopindo) Mareti Waruwu menyampaikan koperasi di Kabupaten Nias membutuhkan support dari Pemerintah Daerah khususnya segi permodalan dan juga pelatihanpelatihani, sehingga koperasi di Kabupaten Nias dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Nias. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Nias Drs. Wa’ozatulo Harefa mengajak seluruh anggota Koperasi di Kabupaten Nias supaya melanjutkan pemberdayaan Gerakan Koperasi sebagai soko guru ekonomi yang pro rakyat dengan cara memasyarakatkan Koperasi dan mengkoperasikan masyarakat menjadi pecinta-pecinta Koperasi, sehingga Koperasi yang sekarang ada di Kabupaten Nias sebanyak 123 unit dan UKM sebanyak 977 unit menjadi wadah dan soko guru ekonomi rakyat yang mantap dalam berbagai bidang. Sementara Bupati Nias men-

gatakan, melalui peringatan HUT Koperasi Indonesia ke-68 yang mengusung tema “Memperkokoh Koperasi Sebagai Soko Guru Perokonomian”, Pemerintah Kabupaten Nias dalam memperkokoh Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional, sepakat ingin membangun Koperasi di Kabupaten Nias lebih berkualitas dan mampu berperan dalam perekonomian Nasional, bukan saja sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran. Lebih lanjut Bupati Nias mengatakan Pemerintah Kabupaten Nias dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) juga akan terus berkomitmen untuk meningkatkan perannya dalam membangun koperasi melalui berbagai kebijakan dan program yang baik yang bersifat peningkatan sumber daya manusia (SDM) Koperasi, pembiayaan, pemasaran, keuangan dan teknologi. Khusus dalam pembiayaan, tahun ini pemerintah telah mengeluarkan dana bergulir sebesar Rp. 1.000.000.000 dan akan melaksanakan pelatihan bagi pengurus dan pengelola Koperasi di Kabupaten Nias. Akhir sambutan Bupati Nias menyerahkan Piagam Penghargaan,Tropi, hadiah dan bantuan dana pembinaan bagi Koperasi berprestasi yaitu: 1.Juara I :KPRI Kalpataru, (Koperasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias) 2.Juara II; KSU Soguna (Desa Tuhegeo II Kecamatan Hiliduho), dan3 Juara III; KPRI Karya, (Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Nias). Juga pemberian hadiah dan Piala Bergulir Bupati Nias pada Lomba Koor Mars Koperasi yang di ikuti oleh 7 (tujuh) koperasi dan terpilih menjadi juara: 1. Juara I, KSP Mutiara, Desa Sisobahili Tanose’e Kecamatan Hiliduho, 2. Juara II, KSP Saro Ohito, Desa Hilinaa Tafuo Kecamatan Idanogawo, dan 3.Juara III, KSU Haga, Desa Fadoro Lalai, Kecamatan Hiliserangkai. sd hulu.tim

TIM GPP

HUT Koperasi Ke-68 di Nias

Nusantara


7

BPKP Periksa Pembangunan Kantor Bupati Nias Utara NIAS UTARA, GPP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara melakukan observasi terhadap bangunan proyek kantor Bupati Nias Utara, di Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Selasa (8/9). Kejaksaan Negeri Gunungsitoli telah mengantongi kerugian negara atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kantor Bupati Nias Utara tahap I dan tahap II. Sesuai pantauan wartawan, tim ahli BPKP perwakilan Sumatera Utara, Batara Tobing dan Faisal Adrian Nasution bersama tim ahli Politeknik Medan M.Koster Silaen MT didampingi penyidik Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, meneliti dan melihat seluruh bangunan proyek

kantor Bupati Nias Utara. Tim ahli BPKP juga memberikan sejumlah pertanyaan kepada Kadis PU Kabupaten Nias Utara Onahia Telaumbanua, dan meninggalkan lokasi proyek setelah melakukan observasi kurang lebih 1 jam. Ketika ditemui wartawan untuk dimintai keterangan seputar pelaksanaan obeservasi, tim ahli BPKP menolak dengan alasan masih belum bisa memberikan penjelasan. Hal senada juga dilontarkan Kadis PU Kabupaten Nias Utara, Onahia Telaumbanua. Kepala seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Gunungsitoli Junius Zega SH, MH yang ditemui wartawan di kantor Kejari Gunungsitoli, Jalan Soekarno, Kota Gunungsitoli pada hari yang sama, tujuan observasi untuk me-

nyamakan persepsi antara temuan tim audit sebelumnya dengan BPKP. Dia mengungkapkan, tim penyidik Kejari Gunungsitoli telah menemukan jumlah kerugian negara pada pelaksanaan proyek pembangunan kantor Bupati Nias Utara tahap I dan tahap II pada penyelidikan sebelumnya. Kerugian negara pada proyek tersebut kemungkinan besar akan bertambah jumlahnya, namun dia menolak untuk memberitahu, karena tidak mau mengganggu kerja tim audit dan BPKP. Terkait waktu yang dibutuhkan tim audit dan BPKP dalam melaksanakan penghitungan kerugian negara, Junius tidak bisa menentukan. Hasil audit akan bisa diketahui dalam waktu kurang lebih satu bulan. Sudirman Hulu.

NIAS, GPP Bendahara IKIP Gunungsitoli, SSZ (Pr.36) dilaporkan Ke SPKT Polres Nias, diduga menggelapkan uang kliah mahasiswa/i IKIP Gunungsitoli. Bezisokhi Laoli sebagai pelapor, menceritakan kejadian tersebut, bahwa pada tanggal 21/07/2015, Bezisokhi Laoli didatangi oleh Erine Zega (Kabag Keuangan YAPERTI NIAS), dan memberitahukan bahwa SSZ belum menyetor secara keseluruhan uang kuliah mahasiswa IKIP Gunungsitoli TA. 2014/2015, Ke Yayasan YAPERTI NIAS. Kemudian, 18/08/2015, ketika SSZ datang ke Kampus IKIP, para dosen dan Rektor melakukan pertemuan, dan pada saat itu SSZ mengakui bahwa belum menyetor

uang secara keseluruhan. Saat itu SSZ berjanji akan menyetor uang tersebut paling lambat tanggal 01/09/2015, sehingga pada saat itu dibuatkan berita acara. Namun pada saat pembuatan Berita Acara, secara diam-diam SSZ meninggalkan tempat tersebut tanpa ada yang mengetahui, sehingga berita acara tersebut tidak ditanda-tangani SSZ. Pada l 25/08/2015, pelapor memerintahkan Elianus (Wakil Re k to r 2 ) u n t u k m e l a ku ka n pengecekan di SISFO Kampus IKIP, dari hasil pengecekan tersebut SSZ telah menerima uang kuliah mahasiswa TA 2104/2015, sebesar Rp. 3.977.915.000, dan yang telah di setor SSZ adalah Rp 3.328.557.500, sehingga yang belum disetor sebesar Rp 649.357.500, sedan-

gkan untuk TA 2015/2016, SSZ telah menerima uang kuliah Rp 627.280.000 dan belum disetorkan ke Yayasan YAPERTI Nias. Selain itu masih ada sekitar Rp 10.880.000 dana leges ijazah, Surat Keterangan Aktrif Kuliah, dan Surat Keterangan Bebas Perpustakaan, sehingga jumlah keseluruhanyangtelah di Gelapkan oleh SSZ adalah sebesar, Rp. 1.287.517.500. Bezisokhi Laoli mengatakan bahwa sebelum membuat laporan di SPK Gunungsitoli, telah mendatangi rumah SSZ di Jalan Pelita Gunungsitoli, namun menurut keterangan dari orang tua SSZ, sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah, sehingga sampai saat ini keberadaan SSZ, tidak diketahui. tim.

juga soal di perusahaan tidak boleh ada outaourcing juga dikerjakan. Dikatakan, yang selalu ribut itu adalah dinas yang tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkannya. Contoh paling menonjol adalah dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman banyak masalah yang ditimbulkan. “Dia bilang, dia mengerti karena dari pertanian. Tapi (yang diminta) tidak dikerjakan. Ya ribut sama saya. Saya kira wajar-wajar saja, hampir banyak dinas yang gak pernah ribut,” katanya. Ia juga mengingatkan agar mereka yang takut untuk mengerjakan sesuatu agar melapor kepadanya. Ia akan membantu mengatasi ketakutan yang dialami itu. “Ada yang bilang Pemda DKI kerja di bawah ketakutan. Saya punya risiko tinggi. Ganti orang biar tegas, yang tidak suka saya pasti cari-cari kesalahan saya. Saya berusaha sesempurna mungkin kerja di sini,” katanya. Ia mengatakan, saat ini pihaknya juga mulai kesulitan untuk mempromosikan para PNS DKI. Kendati demikian pihaknya sudah mulai mempromosikan PNS angkatan 2010 menjadi kepala seksi, meskipun di atasnya pun masih banyak yang mumpuni. Termasuk juga camat-camat yang baik akan

dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi seperti sekretaris kota. “Banyak sekali nama-nama yang kalau diganti susah karena bagus. Banyak sekali dinas yang saya gak campur lagi. Dinas Kesehatan baik karena pelayanan rumah sakit dan puskesmas 80 persen masyarakat puas. Dinas Pendidikan juga sudah baik,” katanya. Paling Penting Jujur Basuki juga menyampaikan, paling penting adalah jujur dan sesuai sumpah jabatan. Bahkan untuk menjadi pejabat, menurutnya tidak perlu terlalu pintar. Apalagi di DKI, analisis sudah ada, solusi, dan masalahnya juga sudah jelas. “Saya ingin Bapak dan Ibu kerja tidak ada pungutan. Haram aja pungli-pungli. Tidak ada makruh-makruh. Tidak ada toleransi! Selama kerja baik tidak ada pergantian, untuk apa diganti,” tegasnya. Pelantikan PNS kali ini merupakan kelima kalinya yang dilakukan Basuki sejak menjabat sebagai Gubernur. Basuki telah melantik sebanyak 327 PNS DKI baik dari eselon II, eselon III, maupun eselon IV. Sebelumnya pada 2 Januari 2015 Basuki telah melantik besarbesaran PNS DKI di jajaran eselon II sebanyak 12 orang dan pejabat

eselon III dan IV sebanyak 4.676 orang. Pelantikan kedua dilakukan pada pertengahan bulan Juni lalu, di halaman Balaikota, sebanyak 8 eselon II diganti. Sedangkan pelantikan ketiga dilakukan usai hari raya Idul Fitri, pada 7 Agustus 2015, Basuki melantik 10 eselon II di tingkat Badan, Wakil Walikota, dan Asisten Deputi Gubernur. Atas perombakan ini, Basuki juga membantah dirinya menjadikan kelinci percobaan kepada anak buahnya itu. Tuduhan seperti itu, menurutnya merupakan hal yang keterlaluan. “Apa yang menarik di pelantikan nanti? Kita sudah mulai kesulitan mempromosikan orang naik. Kita sudah wawancara banyak lurah, camat yang baik ini. Waktu kita mau promosikan dia naik, tidak ada tempat. Yang mau kita dorong juga relatif baik. Ini sudah menarik,” katanya. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendorong PNS berkinerja baik untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Meskipun di tingkatan atas pun masih ada yang bagus dan tidak bisa dibuang begitu saja. GPP

Bendahara IKIP Gunungsitoli Diduga Gelapkan Uang Kuliah

Gaya Ahok ........

8


Nusantara

PERMA Beri Kepastian Hukum JAKARTA, GPP Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 mengatur tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Mekanisme ini berlaku untuk perkara perdata di peradilan umum yang nilai gugatan materiilnya di bawah 200 juta rupiah. Model gugatan ini lazim disebut sebagai small claim court (SCC). Mahkamah Agung menerbitkan PERMA ini antara lain untuk mengantisipasi sengketa perdata yang mungkin muncul pada saat konsep Masyarakat Ekonomia ASEAN (MEA) diberlakukan. Ketua Mahkamah Agung, H. Hatta Ali, menjelaskan beleid itu keluar untuk mempercepat proses berperkara. “PERMA ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Soalnya, selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan,” ujarnya. Di mata advokat, PERMA ini bisa memberikan kepastian hukum antara lain karena memuat pembatasan waktu, lingkup perkara, nilai gugatan, dan upaya hukum. Suhandi Cahaya, seorang advokat yang berkantor di Jakarta, mengapresiasi terbitnya PERMA No. 2 Tahun 2015. Berdasarkan pengalamannya selama ini, kasus-kasus perdata seringkali membutuhkan waktu sangat panjang padahal nilai sengketa tak signifikan. Dengan membuat penyederhanaan mekanisme, kepastian bisa diperoleh. “Sampai sekarang sidang-sidang

biasa, pidana perdata itu kepastian hukumnya susah,” kata Suhandi. Ia berpendapat PERMA ini memberikan jawaban atas persoalan kepastian hukum yang dirasakan pencari keadilan. “Kepastian hukum ini kan dicari untuk pencari keadilan dan itu sekarang kan sudah susah. Apalagi manusia pencari keadilan itu sudah terlalu banyak, dan keadilan itu sifatnya nisbi,” tambahnya. Walaupun ada batasan-batasan yang tak bisa dilakukan layaknya pengadilan biasa, Suhandi meyakini hal tersebut tak jadi masalah. Misalnya, dalam berperkara diperbolehkan tanpa menggunakan advokat. Dalam hal ini, masyarakat diminta untuk memahami dan mempelajari seluk beluk hukum jika tak ingin didampingi oleh advokat. “Memang ada limitnya. Tak apaapa bisa tanpa didampingi oleh advokat, bagus itu, kalau dia ngerti hukum. Jadi masyarakat, manusia itu belajar terus. Setuju saya setuju sekali, Cuma masalah sekarang itu manusianya saja,” tuturnya. Praktik peradilan seperti ini, lanjutnya, sudah diterapkan oleh negara tetangga seperti Singapura. Suhandi menyebutkan, perkara yang nilainya di atas 1000 dolar langsung masuk ke high court. Ia menilai, MA akan mengarahkan sistem peradilan di Indonesia layaknya di Singapura. Dengan demikian peradilan di Indonesia bisa lebih baik, lebih teratur dan lebih cepat. Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Abetnego Tarigan, berpandangan

senada. Ia setuju PERMA ini bisa memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan karena prosesnya tidak bertele-tele dan berpanjang-panjang. Cuma, tantangannya, aparat penegak hukum khususnya hakim harus mampu menerapkan peradilan yang bersih. Kalau masih ada praktek kotor, Abetnego yakin PERMA tak akan mengubah keadaan. Orang akan berusaha menempuh upaya hukum lain meskipun prosesnya panjang. “Membantu warga mendapatkan kepastian hukum, hanya tantangan yang paling penting sejauh mana pengadilan benar-benar bersih, karena dengan kasus yang cepat tapi tidak dibarengi dengan peradilan yang bersih itu merugikan, karena yang melakukan kerugian pihak lain,” ungkapnya. Beberapa perkara yang mungkin bisa diselesaikan oleh small claim court ini dari sisi lingkungan adalah persoalan kemitraan dengan warga misalnya hutan tanaman rakyat. Kemitraan ini, lanjutnya, memang kerap menimbulkan wanprestasi dikemudian hari. Namun untuk perkara hutan dan lahan, perkara lebih komplek dan tidak sederhana. “Kemitraan-kemitraan yang ada dengan warga. Misalnya hutan tanaman rakyat, banyak sekali memang wanprestasi dari kemitraan. Ini positif terhadap hal-hal tesebut, karena memberikan kepatian hukum kepada warga,” pungkasnya. GPP ***

Politik Anggaran Pemerintah “Menjauhi” Daerah JAKARTA, GPP Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) GKR Hemas menilai politik anggaran pemerintahan Jokowi-Jk yang diimplementasikan dalam RAPBN 2016 masih belum berpihak kepada kebutuhan Daerah. Meskipun ada kenaikan, namun porsi anggaran pusat masih jauh lebih besar dari anggaran daerah. Artinya, anggaran yang tersedia semakin jauh dari untuk kepentingan daerah dan lebih condong untuk pusat. Hal tersebut dapat dilihat dari porsi anggaran pusat dari total APBN Rp 2.100 triliun, belanja pusat sebesar Rp 780,4 T dikelola oleh 34 Kementerian atau dikelola 1 juta aparatur pusat. Sedangkan belanja ke daerah hanya Rp 782,2 T yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang dikelola 3 juta aparatur daerah, “Menurut kami belumlah adil. Politik anggaran yang diterapkan belum berpihak ke daerah,” ungkap GKR Hemas, Rabu (9/9). Menurut Hemas, politik anggaran yang diajukan pemerintah menurutnya belum memperhatikan kondisi obyektif di daerah yang sedang giat-giatnya membutuhkan dukungan anggaran APBN untuk akselerasi pembangunan di seluruh daerah dari merauke hingga sabang. “Bayangkan jika dari anggaran daerah itu kemudian tersebar lagi ke provinsi, lalu tersebar


Di Pilkada Polisi Harus Netral -Media Juga Harus Pengawas yang Baik

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Tito Karnavian

JAKARTA, GPP Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Tito Karnavian menekankan kepada jajaran Polres Depok dan Polres Tangerang Selatan untuk bersikap netral selama masa Pilkada. Tito menegaskan jangan ada keberpihakan polisi terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah. “Itu penekanan yang utama, mereka harus netral, tidak boleh berpihak ke mana-mana,” kata Kapolda Irjen Tito di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, pekan lalu. Di samping itu, Polres Depok maupun Polres Tangsel harus membuat perencanaan yang baik agar Pilkada Depok dan Tangsel berjalan aman, tertib dan lancar. “Buat perencanaan-perencanaan dan merangkul komponen-komponen lainnya,” ungkapnya. Mantan Kapolda Papua ini menjelaskan, polisi berkewajiban mendorong seluruh komponen untuk mensukseskan Pilkada yang aman. Komponen pertama, KPU harus bersikap netral. “Komponen

kedua, Panwasnya juga harus netral juga, jadi pengawas yang baik, hakim yang baik,” imbuhnya. Komponen ketiga, pasangan calon harus melaksanakan Pilkada sesuai aturan, dan jangan bermain curang. “Pasangan calon juga harus siap menang juga siap siap kalah, sesuai aturan main,” katanya. Kesuksesan Pilkada juga bergantung pada aparat keamanan. Dalam hal ini, Kapolda menegaskan agar aparat keamanan bersikap netral dan membuat perencanaan pengamanan yang baik. “Kemudian komponen kelima, tokoh-tokoh masyarakat harus mendukung untuk pemilu yang aman dan damai,” ungkapnya. Sementara itu, komponen pendukung pasangan calon juga diimbau untuk mengikuti aturan dalam Pilkada. Kapolda melarang pendukung pasangan calon melakukan tindakan anarkis dalam Pilkada ini. “Yang terakhir, Media juga harus jadi pengawas yang baik dan netral,” tutupnya. GPP

SMP St Petrus Makin Eksis

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) GKR Hemas mengatakan politik anggaran belum adil lagi di kabupaten kota, tersebar lagi hingga di desa. Sehingga hanya berapa persen yang sampai ke rakyat di daerah,” ucapnya. Menurutnya, hal tersebut perlu dikritisi. Harusnya dalam politik anggaran sudah mengacu desentralisasi dan prinsip money follow function, bukan hanya kewenangan saja yang diberikan. Dia menegaskan, pemerintah cukup memfasilitasi dan mengontrol, sedangkan yang melaksanakan adalah pemerintah daerah sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, berbagai program kementerian harusnya dipercayakan kepada daerah yang berhubungan langsung dan menge-

tahui kebutuhan rakyat “DPD akan terus mendorong agar politik anggaran bersifat desentralistik agar pemerintah daerah bisa membangun daerahnya mengingat banyak urusan pusat yang sudah diserahkan ke daerah,” katanya. Menurutnya, salah satu bentuk perjuangan DPD dalam menyuarakan kepentingan daerah, dikemas dalam bentuk Rapat Sinkronisasi Aspirasi Daerah. Dari pertemuan ini diharapkan para anggota DPD RI memiliki kerangka hukum sebagai dasar untuk membangun relasi, komunikasi, dan kerjasama secara institusional dengan para pemangku kepentingan di daerah. GPP-SP

MEDAN, GPP SMP Swasta St Petrus yang berlokasi di Jalan Luku 1 No 1 Medan, Sumatera Utara (Sumut) semakin eksis terutama dalam kualitas alumninya. Proses belajarmengajar diterapkan penuh displin dan penuh komitmen agar sekolah itu mencetak alumni-alumni yang handal. Programnya disesuaikan dengan visi yakni,” Terlaksananya pendidikan berdasarkan iman dan cinta kasih dalam meningkatkan prestasi serta disiplin”. Dimana visi tersebut telah mendarah daging bagi para guru dalam hal proses pembelajarannya yang Nampak

pada diri anak didik. Berkat kerja keras seluruh warga sekolah terutama guru, kepala sekolah, murid dan orangtua murid, SMP St. Petrus pada tahun ini lulus 100% dengan perolehan nilai tertinggi 378 untuk nilai UN. Jumlah peserta UN = 136 orang dengan rata-rata mata pelajaran B Indonesia 85,69, B Inggris 89,97, Matematika 77,70 dan IPA 83,44. “Harapan kami lulusan sekolah ini melanjutkan pendidikannya dan dapat sekolah yang lebih baik lagi,” kata Kepala Sekolah SMP St Petrus Kasdin Situmorang SPd. Edu

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Kabupaten Musi Rawas

Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Dilantiknya Riki Junaidi Sebagai Penjabat bupati Musi Rawas Oleh : Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin di Griya Agung Palembang (07/09/2015) AMRULLAH, ST. MT Kepala


Umum


9

BIN Tidak Perlu Teriak Kurang Anggaran

S

esungguhnya, Badan Intelijen Negara (BIN) mengalami kesulitan dalam memperbanyak personil karena anggaran terbatas. Tahun 2015, BIN mendapat anggaran Rp 2, 6 triliun, tetapi tahun 2016 berkurang menjadi 2,01 triliun. Sutiyoso sebagai Kepala BIN tidak perlu berteria-teriak ‘ kekurangan anggaran operasional, karena masih bisa memanfaatkan dana taktis. JAKARTA, GPP Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Sutiyoso mengatakan, lembaganya kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan keamanan saat penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.‎ Anggotanya yang ada saat ini tidak akan bisa bekerja maksimal lantaran jumlahnya yang sedikit. “Saat ini umumnya 1 anggota BIN mengcover 2 sampai 3 kabupaten kota, itu tidak masuk akal dan pasti tidak maksimal,” kata Sutiyoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015). Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku rencana untuk menambah personel BIN di seluruh Indonesia dengan merekrut 1.000 orang terhambat, lantaran anggaran BIN yang dikurangi. Bardasarkan anggaran yang sudah diputuskan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, BIN mendapat kucuran dana sebesar

Rp 2,01 triliun. Anggaran tersebut berbeda dengan APBN 2015, di mana BIN mendapat Rp 2,6 triliun. Namun demikian, dia menegaskan, khusus untuk pengamanan pilkada pihaknya akan menjamin penyelenggaraan pilkada serentak dapat berlangsung aman. Terkait polemik calon tunggal, Bang Yos mengimbau agar seluruh pihak tidak terlalu serius menyikapi persoalan tersebut. “Sejauh ini untuk pilkada serentak tenang-tenang aja. Kalau suatu saat buntu, lalu ada calon tunggal, ya biasa sajalah ditunda lagi, jangan dianggap suatu yang serius. Yang penting pilkada aman, tertib dan demokratis,” t‎ egas Sutiyoso. BIN Bisa Sinergi Sementara itu, anggota Komisi I DPR Tubagus (TB) Hasanudin mengimbau Sutiyoso sebagai Kepala BIN tidak ‘berteriak’ kekurangan anggaran operasional, karena masih bisa memanfaatkan dana taktis. “Sebenarnya BIN tidak usah

‘teriak-teriak’ kurang (anggaran). Yang ‘non-budgeter’ (dana taktis) aja kan banyak,” kata TB Hasanudin. Politisi PDI Perjuangan ini menilai, pengurangan anggaran tidak hanya dialami BIN, namun terjadi di seluruh lembaga dan kementerian. Dia justru menyarankan agar BIN di bawah kendali Sutiyoso tidak terlampau bersandar pada APBN. “Jangan terlalu bersandar pada APBN, kan intelijen. Anggaran tahun 2015-2016 itu ada pengurangan, tapi itu semua kementerian dan lembaga,” ucap TB Hasanuddin. Selain itu, dia menyarankan agar BIN bersinergi dengan pihak lain, misalnya dengan perusahaan-perusahaan besar. Menurut dia sinergi itu tidak mengganggu netralitas BIN selama kerjasamanya selektif. “Harus bersinergi, inisiatif,” tandas TB Hasanuddin. Sebelumnya, Kepala BIN Letjend TNI (Purn‎) Sutiyoso mengatakan rapat itu juga membahas soal anggaran. “Kita rapat pertama

DPRD Langkat Bahas KUA-PPAS 2015

PERTEMUAN: Suasana pertemuan didalam ruangan rapat komisi A gedung DPRD Kabupaten Langkat tampak serius saat berlangsungnya pembahasan KUA/PPAS TA. 2015 yang dihadiri oleh wakil ketua DPRD Langkat H.Sapta Bangun SE beserta seluruh para mitra kerja komisi A DPRD Langkat. LANGKAT, GPP Komisi A,B,C dan D DPRD Kabupaten Langkat saat ini secara meraton sedang gencar-gencarnya dengan serius membahas Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Pelafon Anggaran Sementara (KUA / PPAS) P.APBD Tahun Anggara 2015 diruang rapat masing – masing komisi yang berlangsung selama kurun waktu tiga hari. Proses penetapan P.APBD tahun anggaran 2015 diawali pembahasan di tiap – tiap komisi dengan mengundang dan mengikut sertakan seluruh Dinas dan Instansi terkait yang membidangi ruang lingkup tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing sebagai mitra kerja komisi. Dari hasil yang telah disepakati dalam tiap pertemuan dan rapatrapat yang dihadiri oleh para SKPD

sebagai mitra kerja komisi untuk menghasilkan suatu kebijakan, selanjutnya hasil tersebut direkomendasikan oleh tiap – tiap komisi untuk pembahasan di panitia anggara dan yang pada akhirnya setelah usai dan mendapatkan hasil yang diharapkan dipembahasan anggaran maka nantinya akan diparipurnakan untuk mendapatkan pengesahan. Komisi A yang saat ini dipimpin Oleh Jiman Tarigan ST, sebagai ketua, Ibrahim sebagai wakil ketua dan Raja Kamsah Sitepu sebagai sekretaris melaksanakan pembahasan KUA/PPAS TA. 2015 dengan mengundang dan menghadirkan para SKPD Dinas Instansi terkait sebagai mitra kerjanya diantaranya Inspektorat Kab.Langkat, Badan PMDK, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kependudukan dan Cacatan

Sipil, Kantor Kesbang &Pol, Bagian Hukum Setdakab Langkat, Kantor Pelayanan Terpadu, Kantor Sastpol PP, Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi, Bagian Organisasi Tatalaksana, Bagian Humas, Bagian PDE & Santel, Bagian Tapem, Sekretariat DPRD Langkat dan Camat se Kabupaten Langkat. Pembahasan di komisi B dihadiri oleh para SKPD Dinas Instansi terkait yang termasuk mitra kerja yakni, Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Perikanan & Kelautan, Dinas Kehutanan & Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas P & P, Dinas Kesehatan, Badan KB & PP, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kantor Pariwisata Seni & Budaya, Bagian Perekonomian, Bagian Kessos, RSUD Tanjung Pura, Dinas Koperasi UKM & PMD, Dinas Pemuda & Olahraga, Dinas Peternakan, Kantor Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dengan waktu yang bersamaan komisi C juga melaksanakan pembahasan KUA/PPAS TA. 2015 yang dihadiri oleh para SKPD sebagai mitra kerja antara lain seperti Dinas Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), serta Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Langkat. Sementara pelaksanaan pembahasan KUA/PPAS TA. 2015 di komisi D berlangsung sangat serius dan hadir pada pembahasan tersebut seluruh SKPD yang menjadi mitra kerja komisi D yaitu, BAPPEDA, Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan & Energi, Dinas Pertambangan & Kebersihan, Dinas Perhubungan dan Bagian Pengram & Keuangan Setdakab Langkat. Anto

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Sutiyoso

akan membahas anggaran dan yang berkembang saat ini soal ancaman teroris dan separatis dan hal-hal penting lainnya,” kata Sutiyoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015). Soal anggaran, pria yang akrab disapa Bang Yos ini mengeluhkan anggaran di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang diketok sebesar Rp 2,01 triliun. Anggaran tersebut berbeda dengan APBN 2015, di mana BIN mendapat anggaran Rp 2,6 triliun. “Tentu ada masalah karena

yang kita ajukan sesuai keputusan Menkeu dipotong semua dan yang dipotong tidak BIN saja. Kalau dipotong, tidak akan tercapai programprogram kita terutama perekrutan 1.000 personel‎ BIN,” ujar Bang Yos. Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengutarakan hal tersebut kepada Komisi I DPR sebagai mitra kerja dari BIN, agar program yang direncanakan bisa terealisasi. “Makanya Komisi I saya minta tolong untuk perjuangkan agar anggaran kita bisa dipenuhi,” tandas Bang Yos. GPP

NIAS SELATAN, GPP Setelah sempat tertunda penyelesaiannya tahun lalu, pembangunan jembatan Gomoyang di Kecamatan Gomo akan dilanjutkan lagi. Jembatan sepanjang kurang lebih 50 meter ini diperkirakan menghabiskan biaya

PILKADA DAMAI: Tujuh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Karo di Lapangan Stadion Samura, Kabanjahe, Selasa (8/9), berkomitmen agar Pilkada 9 Desember 2015, berjalan sukses dan damai. Acara itu disaksikan Wakapolres Karo Kompol A Sinurat, Ketua KPU Karo Benyamin Pinem, Wakil Ketua DPRD Karo Effendy Sinukaban, Sekdakab Karo Saberina Tarigan, Panwaslu, anggota DPRD Karo, dan pimpinan partai politik. Ketujuh calon yang akan bertarung di Pilkada itu adalah nomor urut 1 pasangan Heben Heser Ginting- Ngadep Tarigan (jalur perseorangan), nomor urut 2 Sudarto Sitepu-Herman Purba Karo-Karo (diusung PDIPPartai Nasdem), nomor urut 3 Ramon Bangun-Edi Ulina Ginting ( PKPI dan Partai Hanura), dan nomor urut 4 Layari Sinukaban- Ramlan Tarigan (Partai PAN dan Partai Demokrat). Pasangan nomor urut 5 Cuaca Bangun-David Ginting Manik (jalur perseorangan), nomor urut 6 Terkelin Brahmana SH - Cory Sriwati Sebayang (Partai Golkar dan Partai Gerindra), dan nomor urut 7 Bangkit Sitepu-Simon Sembiring (jalur perseorangan). Selamat Bertanding. Tambar.

10


Nusantara


Idul Adha, Calon Kepala Daerah Boleh Bagi-bagi Hewan Kurban GUNUNGKIDUL, GPP Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, memperbolehkan para calon kepala daerah menyumbang hewan kurban pada Hari Raya Idhul Adha yang jatuh pada 24 September ini. Bahkan Panwaslu mempersilakan mereka berkurban sebanyakbanyaknya. “Menyumbang ternak berapa pun tak ada larangan,”ujar Divisi Hubungan Masyarakat Panwaslu Gunungkidul Budi Haryanto. Meskipun diperbolehkan, kata Budi, bentuk kegiatan sumbangan hewan kurban tersebut harus tetap steril dari unsur kampanye. Selain itu, tidak boleh ada motif kampanye terselubung dalam pemberian sumbangan hewan kurban tersebut. “Yang penting ikhlas, tanpa disertai imbalan seperti barter permintaan agar masyarakat memilih calon tertentu,” ujar Budi.

Dia mengatakan Panwaslu bakal memperketat pengawasan kepada seluruh pasang calon yang disinyalir akan memanfaatkan perayaan Idul Adha dalam masa kampanye ini. Anggota Panwaslu Gunungkidul lainnya, Ton Martono, mengatakan selama ini belum ada larangan terkait aktivitas masa kampanye yang berbarengan dengan perayaan hari raya tertentu. Termasuk Idul Adha dan tradisi menyumbang kurban seperti sapi atau kambing. “Memang tidak ada aturannya tentang sumbang ternak itu,” ujarnya. Hanya saja, Ton mengingatkan, jika calon membungkus acara kegiatan menyumbang ternak itu secara khusus, tetap terikat Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Kampanye. “Jadi acara berkaitan Idul Adha yang dibuat juga wajib mengantongi surat STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) Kampanye,” ujarnya. Ton menuturkan setiap kegiatan, terlebih yang berbau sumbangan dari para calon kepada masyarakat, tetap dianggap sebagai bagian money politic sepanjang mengharapkan timbal balik. Panwaslu, kata dia, akan melakukan pengawasan secara ketat. Sukino, juragan sapi asal Wonosari Gunungkidul, menuturkan pesanan sapi untuk kurban menjelang Idul Adha memang mengalami kenaikan signifikan. “Tapi belum ada calon bupati yang pesan untuk disumbangkan pada warga, paling banyak dari Kota Yogya,” ujar Sukino menjelang Idul Adha ini bisa menjual tiga sampai lima ekor sapi dalam waktu sepekan. T- GPP

BPPD DPRD Langkat Bahas Perda Organisasi LANGKAT, GPP Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kabupaten Langkat gelar rapat kerja dengan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam agenda kerja membicarakan dan membahas perda Kabupaten Langkat nomor 2 tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kesehatan Kabupaten Langkat, Senin (24/8). Rapat dipimpin langsung oleh ketua BPPD Romelta Ginting SE, didampingi wakil ketua BPPD H.Arba’i Fauzan S.Pd beserta para anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah lainnya yakni; Surialam SE, M.Syahrul S.Sos, Edi Bahagia, Marwan Sinarta Purba, Agus Salim, Suria Darma Ginting SP, Makmur Ginting SE, Fatimah S.SI, M.Bahri SH dan Arifuddin. Tampak hadir dalam pertemuan tersebut pimpinan komisi B DPRD Kabupaten Langkat, Asisten Tata Pemerintahan Setdakab Langkat, Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial Setdakab Langkat, Asisiten Administrasi Umum Setdakab Langkat, Kabag

Hukum dan Kabag Orta Setdakab Langkat, Direktur Akademi Perawat dan Kebidanan Pemkab Langkat, Sekretaris DPRD dan Kabag Hukum Sekretariat DPRD Langkat, para staf dan Tenaga Ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD). Saat pertemuan berlangsung Romelta Ginting SE, H.Arba’i Fauzan S.Pd, dan Makmur Ginting SE, mengungkapkan mereka sepakat bahwa perlu adanya pengkajian ulang untuk dapat menentukan bisa tidaknya perda nomor 2 tahun 2015 tersebut dilanjutkan atau dicabut dan apabila ada point-point yang kurang tepat didalamnya perlu kirannya diadakan perubahan untuk kesempurnaan perda tersebut, ujar mereka. Sebelumnya Asisten I Setdakab Langkat menjelaskan bahwa untuk Operasional Akademi Kesehatan sudah ada konsultasi ke Kopertis dan saat ini sedang dalam proses pengurusan izin operasional pada Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Asisten III menambahkan bahwa dalam pem-

bentukan Akademi Kesehatan Kabupaten adalah berdasarkan SKB tiga menteri yaitu SKB No. 07/ XII/SKB/2010, No.1962/Menkes/ PB/XII/2010, No.420-1072/2010, yang saat itu dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Pendidikan Nasional M.Nuh dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dihadapan Menko Kesra Agung Laksono dan ini dimaksudkan untuk menjamin tersedianya tenaga kesehatan baik Bidan dan Perawat dari 76 Perguruan tinggi kesehatan milik pemerintah daerah, ucapnya. Sementara Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Fuat SH, juga menambahkan bahwa untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan persetujuan Kementerian yang berkaitan, sebut Fuad. Anto

LONGSOR: Ruas jalan Medan-Berastagi, tepatnya di kilometer (KM) 68, longsor Rabu (8/9), sehingga terjadi kemacetan 6-7 km.

Sejumlah sapi milik warga dijual di sebuah pasar Hewan Bekonang, di Sukoharjo, Jawa Tengah, 3 September 2015. Penjualan sapi di pasar ini digelar seminggu sekali yakni pada tanggal Kliwon dalam penanggalan Jawa.Tempo

Proyek Intake IPA 20 LPD di Secanggang Diduga Bermasalah LANGKAT, GPP Kontraktor PT Aneka Pundi Tirta dan Konsultan Supervisi CV Bahana Engineering Consultan yang mengerjakan proyek pembangunan INTAKE, IPA 20 LPD dan bangunan pendukung IKK di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat melalui APBN 2014-2015 senilai Rp 5.236.978.000 disinyalir tidak sesuai dengan bestek. Indikasinya, penyimpangan dapat dilihat dari bahan material yang dipergunakan tidak memenuhi syarat standar sebuah bangunan. Contohnya, penggunaan besi beton yang terpasang, menurut ketentuan yang berlaku dalam bestek bangunan adalah besi beton U.24, bersih, tidak berkarat dan bebas dari minyak. Ternyata yang dipasang pada dasar dan dinding tembok bangunan dipasang besi U.13. Ini jelas sebuah pelanggaran. Ketika meninjau langsung ke lapangan beberapa waktu lalu, dan melakukan konfirmasi pada salah seorang pengawas kerja, tidak mendapatkan penjelasan apapun. “Saya hanya sebagai pengawas saja “bangunan yang kami kerjakan disini berdasarkan perintah dari atasan yang menggaji saya,” ujarnya. Selain masalah besi beton U.24 yang digantikan dengan U.13, dilapangan juga ditemukan berbagai kejanggalan dalam pekerjaan proyek itu, seperti penyambungan dan pembenaman pipa saluran air di tepi jalan tidak memakai tenaga ahli,sehingga tanah dan kotoran masuk ke dalam pipa yang akan dipasang. Menurut sumber GPP, bahan bangunan yang sesuai dengan bestek 7.7-Perpipaan, dan 7.7.1umum. Kontraktor harus melaksanakan semua pekerjaan yang

tertera pada gambar rancangan bangunan. Jenis pipa yang dipasang adalah Polivinil Cloride (PVC). Pipa penghubung Intake dan bak prasendimentasi adalah pipa jenis fleksible joint, semua pipa penghubung dari bahan baja anti karat. Semua pipa dan fittingnya akan mengikuti standart berikut ; Pipa PVC : SII 0344, Pipa ACP :SII 0191, Pipa baja :AW WA C-200, Pipa SI :SII, Fitting baja : AW WA-C-208, fitting PVC : 0950-84, Fitting CI : SII 059881, Kran : SII 07878-83, Pipa GSP : SII 0161-83 kelas medium. Kontraktor harus bertanggung jawab penuh dengan penyediaan dan pemasangan seluruh system sampai pada pengerasan sehingga semua system dapat bekerja sesuai rancangan bangunan.Selain itu pipa baja galvanized dan perlengkapan harus sesuai standar yang berlaku dalam bestek atau RAB yang ada. Pemasangan pipa harus dilaksanakan dengan ketentuan misalnya pipa air harus dipasang bebas dari kantong-kantong udara dan harus lurus. Pipa yang dipasang di atas tanah harus rata bebas dari batu besar atau bahan-bahan yang bisa merusak pipa papar sumber. Apa yang telah disebutkan diatas tadi ternyata tidak ditemukan pada bangunan Proyek INTAKE, IPA 20 LPD di Kec. Secanggang. Kami meminta Kementerian PU cq. Direktorat Cipta Karya, Pemkab Langkat dan DPRD Langkat untuk tidak menutup mata pada kenyataan yang ditemui dilapangan. Sebab, proyek ini menggunakan uang rakyat dan jangan terjadi penyimpangan akibat dari pembiaran yang disengaja. Instansi terkait harus turun tangan meneliti pengerjaan proyek ini. BBS


Tjahjo, Pramono dan Puan Belum Diganti

JAKARTA, GPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya setengah hati mengganti Tjahyo Kumolo, Puan Maharani dan Anung Pramono di DPR-RI. Buktinya, ketiga nama itu meski sudah berada dijajaran kabinet pemerintahan Jokowi-JK, masih tetap terdaftar sebagai anggota DPR. Seharusnya, ketiga nama itu sudah diganti, sebab tidak mungkin pejabat eksekutif merangkap jabatan legislative. Tetapi kalangan tertenu mengatakan sesungguhnya tidak sulit menententukan Pengganti Antar Waktu (PAW) di DPR. Sesuai konsitusi penggantinya harus dari partai dan dapil yang sama dan posisinya diurutan yang diganti. Misalnya, pengganti Pramono sesuai aturan adalah Eva Kusumah yang dimasa lalu juga anggota DPR.. Tiodak dilakukannya PAW Lebih cenderung diulur-ulur saja. Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay mengatakan belum menerima surat pergantian antarwaktu terkait keanggotaan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di legislatif. “Kami belum menerimanya, sampai hari ini terkait anggota yang dibicarakan belum ada sampai sekarang suratnya masuk ke kami,” kata Hadar, Rabu (9/9). Dia mengatakan KPU tidak berposisi aktif untuk mencari-cari kekosongan anggota di DPR, DPD, dan DPRD. KPU juga tidak ditugas-

kan untuk memberikan sanksi. Tugas KPU, kata Hadar, hanya mencari atau menetapkan siapa calon pengganti anggota dewan bersangkutan itu setelah kami menerima surat. “Jadi kami menunggu saja,” kata Hadar. Proses penggantian berasal dari partai politik yang meminta kepada pemimpin dewan untuk kemudian menulis surat kepada KPU. Di tingkat pusat, KPU hanya punya waktu lima hari untuk menjawab. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan di peraturan KPU disebutkan PAW berdasarkan pada calon anggota dewan dari daerah pemilihan dan partai yang sama yang memiliki suara terbesar berikutnya. “Untuk yang menarik mundur, KPU bisa melakukan PAW kalau ada rekomendasi partai. Pelantikan di DPR harus ada surat dari KPU,” kata Titi. Politisi PDIP Puan Maharani, Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung masuk dalam jajaran Kabinet Kerja setelah sebelumnya menjadi anggota dewan. Namun, posisi mereka sebagai anggota legislatif belum mendapatkan pergantian antarwaktu (PAW) oleh DPP PDIP. Wacana revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) tengah digulirkan, tidak sedikit pihak yang menyebut revisi ini dimunculkan guna mendorong terjadinya perombakan ulang kursi pemimpin legislatif. GPP

TANDA TANGAN : Ketua DPRD Kabupaten Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, (dua dari kiri) sedang menanda tangani surat keputusan bersama Kepala Daerah dan pimpinan DPRD Kabupaten Langkat mengenai peraturan daerah Kabupaten Langkat tentang pelaksanaan APBD Kab. Langkat TA. 2014 diruang rapat paripurna gedung DPRD Langkat Stabat.

DINAS PU. PENGAIRAN Kabupaten Musi Rawas Bidang O&P

Mengucapkan

Selamat & Sukses Atas Dilantiknya Riki Junaidi Sebagai Penjabat bupati Musi Rawas Oleh : Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin di Griya Agung Palembang (07/09/2015) Perri Putra, SST Kepala

Umum


11

Presiden: Proyek Listrik 35 Ribu Megawatt Berlanjut

JAKARTA, GPP Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan Presiden Joko Widodo tak akan merevisi peraturan tentang pembangunan pembangkit listrik sebesar 35 ribu megawatt. Teten mengatakan Jokowi tetap ingin dalam jangka waktu lima tahun ke depan proyek itu tetap dilanjutkan. Penjelasan itu, kata Teten, disampaikan langsung oleh Presiden kepadanya. “Tadi penjelasannya lebih tegas, bahwa 35 ribu megawatt itu kebutuhan. Jadi Presiden melihat bahwa pembangunan listrik adalah bagian penting dari program besar membangun kembali industri di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, yang jadi sasaran pembangunan industrialisasi,” katanya di Istana Negara, Kamis, 10 September 2015.

Kepala Staf Presiden (KSP) Teten Masduki/T

Ia mengatakan memang ada keraguan proyek listrik 35 ribu MW itu bakal tak mencapai target. Dia mencontohkan, pemerintah sebelummya, pada masa Susilo Bambang Yudhoyono, menargetkan pembangunan pembangkit listrik sebesar 10 ribu MW, namun hanya terealisasi 6.000 MW. Meski demikian, kata Teten, Presiden tetap optimistis pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW itu akan terlaksana. “Jadi jangan membuat kontroversi lagi soal itu. Presiden sudah memastikan proyek itu akan berjalan,” ujarnya. “Sebelum 2019 itu memang kami harus betul-betul siapkan sesuatunya sebelum krisis energi itu terjadi,” katanya. Teten berujar, Presiden menolak usul Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli

yang akan mengubah proyek listrik dari 35 ribu MW menjadi 16 ribu MW. “Tidak ada pembahasan itu. Intinya, Presiden sampaikan bahwa 35 ribu megawatt itu suatu kebutuhan yang sudah kami perkirakan dari keterlambatan pembangunan infrastruktur di bidang energi dan kebutuhan di masa depan,” ujarnya. Rizal Ramli sebelumnya mengusulkan agar proyek listrik 35 ribu MW diubah menjadi 16 ribu MW hingga 2019, dengan alasan target itu tidak akan tercapai dalam jangka waktu lima tahun. Menurut Rizal, jika pemerintah tetap memaksakan diri membangun proyek itu dalam waktu lima tahun, beban puncak PLN pada 2019 menjadi sebesar 74 ribu MW dengan kapasitas berlebih 21 ribu MW. GPP

Raperda APBD Langkat 2014 Disahkan

Penyerapan Anggaran Belum Maksimal LANGKAT, GPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Langkat gelar sidang paripurna dalam agenda kerja pengesahan / persetujuan ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Langkat tahun anggaran 2014 menjadi peraturan daerah di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Langkat, Senin (31/8). Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Langkat Terbit Rencana Peranginangin SE, didampingi wakil ketua masing-masing H. Sapta Bangun SE, Ralin Sinulingga SE dan Donny Setha ST, dan seluruh para anggota DPRD Langkat lainnya. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH, wakil Bupati Drs.H. Sulistianto, para Muspida Kabupaten Langkat sekretaris daerah kabupaten Langkat dr. H. Indra Salahuddin, para Asisten I, II dan III Setdakab Langkat, seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat sekabupaten Langkat, unsur Forkopimda Kabupaten Langkat, Parpol, Ormas, LSM, Wartawan dan undangan lainnya. Pimpinan rapat Terbit Rencana perangin-angin SE, mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran pada tahun 2014 ini menunjukan belum maksimal, terbukti dengan adanya kenaikan Silpa sebesar 66,68% dibandingkan dengan ta-

hun anggaran sebelumnya. Dalam Perhitungan realisasi APBD Kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2014 yang menyangkut pos perkiraan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak / bukan pajak, DAU, DAK, lain-lain pendapatan yang sah, belanja daerah, belanja oprasional maupun belanja modal telah sama-sama kita bahas, maka pada kesempatan ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah realisasi pembiayaan netto dihubungkan dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 181.336.428.675,22. Bupati Kabupaten Langkat H. Ngogesa Sitepu SH, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada ketua dan para wakil ketua DPRD Langkat serta segenap anggota dewan lainnya, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada saudara para ketua fraksi dan komisi beserta anggota, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Badan Anggaran Lagislatif yang telah bekerja secara optimal demi menyelesaikan amanat konstitusi ini. Kami meyakini bahwa tanggapan tersebut bukanlah mencari berbagai kekurangan dan kelemahan, melainkan bentuk rasa tanggung jawab bersama dalam menjalankan fungsi sosial kontrol guna penyempurnaan dan perbaikan dalam memberhasilkan penyelenggaraan

pemerintah, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Langkat. Lanjut Ngogesa, kepada saudara-saudara para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk terus bekerja keras dan mengawasi secara ketat pelaksanaan proyek dan mengamankan penerimaan dengan tidak mengenyampingkan pengawasan melekat kepada para masing-masing staf, ucap Ngogesa. Sebelumnya Badan Anggaran DPRD Kabupaten Langkat menyampaikan laporan atas hasil pembahasan terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Langkat tahun anggaran 2014 yang disampaikan oleh juru bicaranya M. Bahri SH. Sementara penyampaian pendapat akhir dari tujuh fraksi DPRD Langkat juga disampaikan oleh masing-masing juru bicaranya yakni, dari Fraksi HNB disampaikan oleh Sukirin SE, Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh Ade Khairina Syahputri SE, Fraksi Partai Golkar oleh Pujianto SE, Fraksi PDI.P oleh Kirana Sitepu, Fraksi BSPN oleh Makhruf Ritonga SE, Fraksi Partai Nasdem oleh H. Ajai Ismail SE dan Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan oleh juru bicaranya Yusri Handoko. Anto

Ketua LSM LAKI Dhodo Widiar (kiri), Ketua LSM Pena Mas, Tarmizi Anwar (kanan)

12


Nusantara

Menanti Gebrakan ......... Tidak hanya itu, Komjen Buwas segera mengevaluasi pasal yang mengatur rehabilitasi para pengguna narkoba. Ia berharap agar pengawasan di Lembaga Permasyarakatan ditingkatkan. Komjen Buwas membuka pintu dan siap berkoordinasi dengan pihak terkait. “Kita miskinkan, hukuman mati bila perlu. Masa dimiskinkan saja, ini (bandar narkoba) kan dalam rangka pembunuhan. Ini (narkoba) adalah peluru-peluru yang akan membunuh generasi muda kita,” tegas Komjen Buwas di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (9/9). Buwas mengatakan, pihaknya akan menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap para bandar narkoba, agar tidak lagi memasok narkoba ke Indonesia. Salah satunya, penyidikan TPPU terhadap bandar besar Freddy Budiman, masih terus disidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. “Ya pasti ya (dikenakan TPPU). Sekarang pun terhadap kasus Freddy Budiman TPPU sudah berjalan, dan itu sudah dilakukan Diresksus Bareskrim Polri dan sedang berjalan dan masih proses,” kata dia. “Jadi kalau dibilang kita tidak melakukan penyidikan, itu salah

besar, kita sudah lakukan banyak upaya termasuk dalam melakukan tindak pidana yang hukumannya maksimal, tiada lagi pengampunan,” ungkapnya. Buwas juga melihat ada celah yang dimanfaatkan bandar narkoba di Undang-Undang Narkotika. Karena itu, dia akan melakukan evaluasi. Dijelaskan Buwas, dirinya akan mengkaji Pasal 53 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 35 tahun 2009 tentang Nakotika yang mengatur tentang rehabilitasi pengguna narkoba. “Soal rehabilitasi, penanggulangan masalah narkoba ini harus dilaksanakan secara besar-besaran dan simultan. Kita juga harus evaluasi terus undangundang yang berkaitan dengan ini. Kalau ada yang belum disempurnakan, kita sempurnakan nanti. Jadi jangan nanti malah menghambat proses,” katanya. Merusak Jenderal bintang tiga itu juga mengatakan pengedar narkoba itu harus dibasmi, karena narkoba pasti merusak generasi muda Indonesia. “Bandar, sindikat pengedar narkoba, akan kita miskinkan. Hukum mati bila perlu. Narkoba sudah memberi andil besar membunuh generasi bangsa,” kata Buwas saat

menghadiri rilis Operasi Nila Jaya di Polda Metro Jaya, Rabu 9 September 2015. Buwas menilai orang-orang yang terlibat perlu mendapat hukuman berat karena narkoba adalah mesin pembunuh massal. “Narkoba adalah peluru-peluru yang akan membunuh generasi muda,” tuturnya. Mantan Kabareskrim Mabes Polri itu juga mengapresiasi kinerja Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang selama Agustus hingga September 2015 berhasil mengungkap keberadaan sindikat narkoba yang merajalela di Indonesia. Melalui Operasi Nila Jaya Polda Metro Jaya, polisi berhasil menyita setidaknya 115 kilogram sabu dan 5.450 pil ekstasi. Buwas menegaskan, ke depan tidak ada lagi pengampunan bagi bandar narkoba. Sebab, narkoba sudah menjadi permasalahan bangsa yang perlu proaktif dan agresif dalam memberantasnya. Begitu juga penindakan narkoba harus dilakukan secara massif mulai dari hulu ke hilir. “Harus proaktif dan agresif menangani masalah ini secara bersama-sama,” tegasnya.

LAMPUNG TIMUR, GPP Penjabat (Pj) Bupati Lampung Timur (Lamtim) Tauhidi menginstruksikan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Lamtim untuk dapat menjaga netralitasnya terutama menghadapi Pilkada serentak 9 Desember nanti. Bila terbukti ada PNS yang mangkir pada jam kerja karena ikut mengurusi politik, maka dipastikan PNS tersebut akan menerima sanksi tegas. “PNS itu harus bisa menjaga netralitasnya.

Ini hanya sekadar untuk membiasakan SKPD agar taat aturan. Ia menghimbau, kepala dinas lebih memahami dan mengayomi pegawainya sehingga bisa mengikuti aturan yang ada.dengan aturan yang berlaku,” kata Tauhidi, barubaru ini. Tauhidi menyarankan, kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap stafnya agar tidak terlibat politik praktik pada Pilkada nanti. Jika masih ada PNS yang membangkang, Tauhidi

berjanji akan menegur kepala SKPD-nya. Ini sebuah bukti, bahwa kepala SKPD tidak bisa mengatur anak buahnya. “Bila bawahannya bersalah, sebagai pemimpin bukan langsung marah, tetapi melakukan pembinaan atau teguran kepada yang bersangkutan agar mereka memahami kesalahan yang telah dilakukan. Inilah salah satu tugas kepala SKPD dalam memperbaiki roda pemerintahan agar lebih baik,” ucapnya. Rio/Aris

TIM-GPP

Hadapi Pilkada, PNS Harus Netral

Di Data DPT Lamteng LAMPUNG TENGAH, GPP KPU Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) menggelar rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Sementara di kantor KPU setempat, Selasa (1/9). Dalam rapat ini, juga diputuskan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang akan dibuat pada Pilkada 9 Desember 2015 mendatang. KPU Lamteng menetapkan DPS untuk Pilkada mendatang sejumlah 1.084.551suara. Terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 555.332 orang, pemilih wanita 528.432 orang, dan 787 orang belum terdeteksi jenis kelaminnya. “Untuk TPS ada 2.411,” kata Komisioner KPU Lamteng Divisi teknis Penyelanggara, Mutmainah. Menurut Mutmainah, DPS ini akan terus di up date seiring perbaikan yang dilakukan. Sampai akhirnya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT). “DPS ini hanya sementara, masih akan bisa berubah,”kata Mutmainah.


Dibiarkan, Penambangan Pasir Laut Ilegal di Tanjung Pura TANJUNG PURA, GPP Aparat hukum diminta tegas dan menindak pengusaha yang melakukan pengambilan pasir laut di muara Sungai Wampu Tanjung Pura atau di perairan Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Soalnya, pengerukan pasir di bibir pantai tersebut tidak memiliki izin atau ilegal. Asisten I Pemerintahan Abdul Karim, ketika dikonfirmasi prihal pengerukan pasir laut tersebut, mengakui kalau aksi dilakukan pengusaha di bibir pantai tersebut tidak memiliki izin. “Ya, memang pengerukan di muara Sungai Wampu itu tidak ada izinnya. Tapi warga setempat menyetujui pengerukan agar mereka bisa bebas keluar masuk paluh tanpa dihalangi tumpukan pasir laut (sedimen),” kata dia. Ketika ditanya warga mana saja yang menyetujui pengerukan itu, Karim pun langsung melontarkan pertanyaan tersebut ke instansi lain yang lebih memahami sekaligus membidangi persoalan penambangan. “Saya nggak tahu pasti warga mana saja, tapi sudah ada persetujuan masyarakat di sana (Tanjung Pura), kalau mau lebih jelas tanya saja ke Dinas Pertambangan, karena mereka yang faham soal teknisnya,” Karim seakan mengelak. Terpisah, Komisi A DPRD Langkat yang membidangi perizinan akan memanggil pihak-pihak terkait soal penambangan pasir laut di Tanjung Pura di luar izin yang telah diberikan pemerintah. “Kebetulan saya lagi di Medan, nanti kita cek dan akan kita panggil pihak terkait mengapa hal ini bisa terjadi,” kata Anggota Komisi A DPRD Langkat Riza Kaban. I n fo r m a s i d i p e ro l e h , i z i n pengerukan pasir laut yang direkomendasikan Pemkab Langkat sejauh 2 mil dari batas bibir pantai. Sedangkan pengerukan dilakukan tepat di muara Sungai Wampu, Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Langkat. Namun pengerukan ini tetap dibiarkan dengan alasan persetujuan masyarakat. Pantauan di lokasi pengerukan, alur Sungai Wampu menuju laut lepas masih bisa dilewati perahuperahu nelayan, karena meski air

laut surut muara sungai tak pernah tertutup timbunan pasir. Apalagi, nelayan Langkat belum memiliki kapal penangkap ikan hanya sebatas perahu atau boat untuk melaut. Sehingga tidak berpengaruh terhadap pasang surut air laut. “Makanya kita heran, kok pemerintah membiarkan pengerukan pasir ilegal itu. Kalau hanya permohonan warga untuk membuka jalur muara, mengapa pasirnya dibawa? Seharusnya cukup hanya dikeruk saja,” ungkap Wakil DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumatera Utara Surkani SE. Dia juga menduga, ada kongkalikong antara pengusaha dan pemerintah, untuk mengalihkan pengerukan pasir dari jarak dua mil dari bibir ke muara Sungai Wampu yang memiliki hamparan pasir lebih luas. “Kita pun curiga, izin yang diberikan dua mil, kok malah yang dikeruk di bibir pantai, ada apa? Kalau memang ada permohonan warga untuk mengeruk, saya rasa mereka memohon hanya untuk membersihkan alur di Muara Sungai saja, bukan memberikan pasirnya kepada pengusaha. Tapi kita lihat dululah seperti apa duduk persoalannya, karena di sanakan warganya kebanyakan nelayan juga, nanti kita cek lah,” tuturnya. Seperti diberitakan sebelumnya, ada indikasi penjualan pasir laut di muara Sungai Wampu, Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura. Soalnya, warga Tapak Kuda disebutsebut diiming-imingi pengusaha imbalan per meter kubik pasir senilai Rp1.000 dengan besaran total sekali pengerukan 2.000 meter kubik. Sayangnya, Kepala Desa Tapak Kuda tak bisa dihubungi untuk mengetahui lebih jauh kebenaran dugaan iming-iming uang dari pengusaha tersebut. Sementara Camat Tanjung Pura Surianto, saat dikonfirmasi sebelumnya mengatakan, pengambilan pasir laut dilakukan pengusaha berdasarkan permohona warga, yaitu permintaan pembuatan alur kapal, sebab alur kapal mereka sudah mendangkal dan mereka (warga Desa Tapak Kuda) sudah membuat MoU dengan perusahaan. Bambang S

DPPKAD Kabupaten Musi Rawas

Mengucapkan

Mutmainah menambahkan, untuk penetapan DPT di tingkat KPU akan dilakukan pada 2 Okteber 2015. Rapat pleno terbuka itu dipimpin langsung Ketua KPU Lamteng Budi Hadiyunanto, serta dihadiri 28 PPK.

Selain itu, hadir juga Anggot KPU Lampung Handi Mulya Ningsih, Ketua Divisi SDM Panwaslu Lamteng Edwin, serta perwakilan LO calon bupati dan wakil bupati Lamteng. Ahmad Saini

Selamat & Sukses Atas Dilantiknya Riki Junaidi Sebagai Penjabat bupati Musi Rawas Oleh : Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin di Griya Agung Palembang (07/09/2015)

H. GOTRI SUYANTO, SE, M.SOC.SC Kepala



Advertorial

13

HUT Ke-16 DPRD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR:

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Lamtim yang Lebih Baik

DPRD Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati HUT Lamtim ke-16 tahun, di ruang sidang DPRD setempat, Senin (20/4). Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lamtim, Ali Johan Arif dan dihadiri Bupati Lamtim, Erwin Arifin, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Lamtim, Almaturidi, Kapolres Lamtim, AKBP Juni Duarsah, Kajari Lamtim, Hartawi beserta kepala dinas/badan/ kantor dan serta seluruh camat se-Kabupaten Lamtim. Ketua DPRD Lamtim, Ali Johan Arif mengatakan, Kabupaten Lamtim diresmikan pada tahun 1999 lalu, kini usia Kabupaten Lamtim sudah 16 tahun. Hal ini kata

dia, merupakan hasil dari proses perjuangan tingkat daerah yang kesemuanya berkat kerja keras yang didorong semangat, ketulusan serta kesungguhan hati secara bersama-sama dengan cita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Lamtim yang lebih baik. “Oleh karena itu, marilah kita secara bersama-sama meningkatkan pembangunan dan menjaga ketertiban, sehingga Kabupaten Lampung Timur ke depan akan lebih maju lagi,” kata dia. Pada kesempatan yang sama Bupati Lamtim, Erwin Arifin mengatakan, kini usia kabupaten Lamtim sudah cukup matang untuk melangkah ke depan. “Maka dengan ini saya atas nama pemerintah

daerah kabupaten Lampung Timur, mengucapkan terima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya kepada para pemimpin daerah sebelumnya, dan tokoh masyarakat pendiri Kabupaten Lamtim atas amalan jasa dan pengabdiannya dalam melaksanakan pembangunan daerah,” ungkapnya. Masih dikatakan, dengan memperingati HUT ke 16 ini, pemerintah daerah berupaya mendesain atau merancang sebuah formula masa depan yang berlandaskan realita dan dinamika kekinian tanpa melupakan nilai-nilai dan peristiwa sejarah dimasa lalu. Keberhasilan pembangunan yang telah kita capai dalam kurun waktu 16 tahun tahun, sejak

daerah dibentuk, merupakan hasiI karya kita bersama antara eksekutif, legislatif serta didukung masyarakat. Hendaknya kerjasama dan sinergitas seperti ini ke depan perlu ditingkatkan dengan harapan agar masayarakat Kabupaten Lampung Timur akan mencapai ketentraman lahir dan batin. Sebagai masyarakat Lampung Timur, ucapnya, kita wajib bersyukur dengan menjadikan hari kelahiran Lampung Timur sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi, kerja produktif demi meraih cita-cita dan harapan akan masa depan yang lebih baik. “Sebagai aparatur Neg-

ara kita tingkatkan disiplin, kerja keras, kerja ikhlas dan kerja cerdas, demi pelayanan terbaik kepada masyarakat, sebagai bagian dari reformasi birokrasi,” kata dia. Di samping itu, dia menghimbau kepada seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan komponen masyarakat untuk bersama-sama saling bahu-membahu membangun Kabupaten Lamtim ini. “Mari kita merapatkan barisan dan membangun persatuan yang kuat dalam jalinan tali persaudaraan dan rasa solidaritas yang tinggi, sehingga akan tercipta suasana aman dan tenteram guna kelangsungan pembangunan di daerah lampung timur ini,” tutupnya. Adv

14


Advertorial


PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BIRO PEMERINTAHAN FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN TAHUN 2015

Dalam rangka mendapatkan pemahaman yang utuh dan mengkaji permasalahan-permasalahan mengenai pertanahan maka Biro Pemerintanah Setda Provinasi Banten mengadakan Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan yang diharapkan dapat berguna bagi para pelaku pembangunan dalam mendapatkan pengetahuan mengenai bidang pertanahan khususnya pengadaan tanah. Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2015 bertempat di Ruang Rapat Setda Provinsi Banten lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al-Bantani, Pali-

ma Serang. Peserta Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan diikuti oleh Bupati/Walikota Se-Provinsi Banten, Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Bappeda Provinsi Banten, Dinas BMTR Provinsi Banten, Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Biro Hukum Setda Provinsi Banten, Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Banten, Satker Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Kementrian PU dan PR, Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian

Ditjen SDA Kementrian PU dan PR, Satker Pembangunan Jalur Ganda Serpong-RangkasbitungMerak, Ditjen Perkertaapian Kementrian Perhubungan, PT. Anugrah Kredapradana Konsultan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang. Narasumber dari Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Asisten Daerah Tata Praja Setda Provinsi Banten, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Kepala Bagian Pertanahan dan Kerjasama, Kepala Seksi Pen-

RUMPIN, GPP Jajaran Polsek Rumpin, menggerebek kegiatan yang diduga melanggar aturan yakni penimbunan dan penyuntikan gas 3 kg gas bersubsidi dan 12 kg nonsubsidi di kampung Malapar RT 03/05, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, pekan lalu. Dari hasil penggerebekan polisi mengamankan pemilik berinisial CRW (40), beserta barang bukti 426 tabung ukuran 3 kg dan 60 tabung berukuran 12 kg, serta 40 selang regulator. Selain itu barang bukti lainnya berupa 2 unit mobil carry grand max. Kapolsek Rumpin, Kompol Parmin menuturkan, oprasi peng-

gerebekan ini berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya penimbunan gas. “Sebagi pelayan masyarakat, kami tentu selalu siap menerima dan menindak lanjuti laporan dari warga masyarakat,” ungkapnya kepada GPP. Tersangka berinisial CRW, adalah warga RT 03 RW 11 Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Utara. Kapolsek, Parmin, juga mengatakan, tersangka akan dikenakan pasal berlapis diantara tindak pidana perlindungan konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (1) Junto Pasal 8 Ayat (1) Huruf B dan Huruf C UU tentang perlindungan konsumen. Selain

itu, tersangka juga dijerat dengan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak sesuai takaran atau timbangan, sebagai mana dimaksud Pasal 32 Ayat (2) Junto Pasal 30 UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal. Termasuk tindak pidana izin usaha angkutan dan izin usaha penyimpanan dan atau penyalahgunaan sesuai Pasal 32 Ayat (2) Junto Pasal 39 dan tindak pidana penyalahguanaan bahan bakar yang di subsidi pemerintah, sesuai Pasal 53 UU nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. “Bilamana di wilayah hukum kami masih terdapat tempat penyulingan gas, kami akan berantas itu, ” tegas Parmin . Lian S

BOGOR, GPP Pemerintah daerah Kabupaten Bogor mencanangkan program K3 yakni Ketertiban, Kebersihan, dan Keamanan. K3 ini wajib bagi seluruh desa-desa di Kabupaten Bogor. Dalam mewujudkannya, Desa Bojong Indah, mengiatkan Jumsih (Jum’at bersih) mulai dari masjid menuju kantor desa dan jalur utama desa, dengan melibatkan seluruh unsur RT/Rw serta seluruh staff desa. “Dengan program Jumsih ini, Desa Bojong Indah menjadi bagian dari pelaksana program dari Kabupaten Bogor,” kata Kades Bojong Indah Samino pekan lalu.

Dia mengatakan, Jumsih dilakukan setiap hari Jum’at dari mulai pukul 8:30 hingga 11:00 meliputi sekitar masjid-masjid. Lingkungan ditata dengan baik, saluran air dibersihkan agar tidak terjadi manfat. “Kebersihan perlu dijaga, agar terhindar dari gangguan kesehatan,” katanya. Tokoh pemuda Bojong Indah Amir mengatakan kebanggaannya mempunyai kepala desa yang mau turun kelapangan bersama-sama warga untuk membersihkan masjid dan lingkungan pada setiap Jum’at. Pak Samino adalah pemimpin yang tidak hanya banyak bicara tetapi

suka berkerja,” ujarnya. Selain itu program lainnya yang akan di terapkan Desa Bojong Indah adalah program penghijauan lingkungan desa, agar tidak terlihat gersang tapi sejuk. Lian S

Polsek Rumpin Grebek Bisnis Gas Ilegal

Kades Bojong Indah Lakukan Jumsih dan Penghijauan

Kades Bojong Indah, Samino

gaturan Tanah Pemerintahan Kanwil BPN Provinsi Banten Tujuannya kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan adalah agar terwujud sinkronisasi program pengadaan tanah, untuk mensinergiskan dan mengkoordinasikan permasalahan yang terjadi baik di Wilayah Provinsi Banten. Sasaran Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan adalah Bupati/Walikota SeProvinsi Banten, Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Bappeda Provinsi Banten, Dinas BMTR Provinsi Banten, Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Biro Hukum Setda Provinsi Banten, Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Banten, Satker Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Kementrian PU dan PR, Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Ditjen SDA Kementrian PU dan PR, Satker Pembangunan Jalur Ganda Serpong-RangkasbitungMerak ditjen Perkertaapian Kementrian Perhubungan, PT. Anugrah Kredapradana Konsultan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang. Ruang lingkup Kegiatan

Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan dilaksannakan di Provinsi Banten diikuti Bupati/ Walikota Se-Provinsi Banten, Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Bappeda Provinsi Banten, Dinas BMTR Provinsi Banten, Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Biro Hukum Setda Provinsi Banten, Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Banten, Satker Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Kementrian PU dan PR, Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Ditjen SDA Kementrian PU dan PR, Satker Pembangunan Jalur Ganda Serpong-RangkasbitungMerak ditjen Perkertaapian Kementrian Perhubungan, PT. Anugrah Kredapradana Konsultan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang. Adapun output dari Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan ini adalah terealisasinya penyelenggaraan Administrasi Pertanahan.Manfaat dan dampak dari kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan adalah Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Rasio Kemandirian Daerah. (ADVERTORIAL).

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN

Mengucapkan Selamat & Sukses Atas dilantiknya Drs. Ranta Soeharta, MM menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Banten Tertanda

Drs. Wahyu Wardhana, MA Kepala Dinas

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Mengucapkan

Hari Raya Idul Adha 1436 H (10 Dzulhijjah 1436 H) Tertanda

Irvan Santoso, S. Hut Kepala Biro



Nusantara Rudi-Amsakar Tepat Pimpin Kota Batam

BATAM,GPP Pasangan Calon Walikota Batam dan Calon wakil Walikota Batam HM Rudi SE MM- Amsakar Achmad S Sos MSi, dinilai masyarakat Kota Batam sangat tepat dan ideal untuk maju dalam Pilkada Batam yang diselenggarakan 9 Desember 2015 mendatang. Kedua pasangan tersebut sama-sama memiliki segudang pengalaman dan kemampuan yang cukup handal untuk memajukan serta mensejahterakan masyarakat Kota Batam. Maka tak heran lagi, jika dukungan elemen masyarakat terhadap pasangan Calon Walikota batam dan Calon Wakil Walikota Batam Rudi-Amsakar, periode 2016 – 2021 ini semakin deras mengalir. Seperti penuturan Burhan, salah seorang warga Sagulung mengatakan sosok Calon Walikota Batam HM Rudi SE MM, memiliki pengalaman dan kemampuan yang tak pelu diragukan lagi untuk memajukan Kota Batam. Di samping pengalaman yang dimilikinya selama ini sebagai Wakil Walikota Batam, sebelumnya sudah mempunyai kemampuan dan konsep untuk memajukan Kota Batam, ketika masih duduk di kursi anggota DPRD Kota Batam. ”Saya sangat mendukung pasangan pak Rudi – Amsakar

untuk memimpin Kota Batam ini kedepan. Pak Rudi sudah banyak berbuat kebijakan maupun terobosan untuk kepentingan masyarakat Batam. Seperti urusan administrasi Kependudukan di kantor-kantor pemerintahan saat ini mulai tingkat kelurahan, kecamatan tidak ada lagi pungutan biaya. Semua gratis, inikan sudah membantu masyarakat. Selanjutnya kebijakannya , masalah pelayanan di sejumlah Puskesmas yang akan direncanakan dibuka pelayanan rawat inap 1X24 Jam. “Hal itu tentu sangat di butuhkan masyarakat, termasuk Jamkesda dan kenaikan insentif seluruh Ketua RT dan RW di Kota Batam,” kata Burhan. Selanjutnya, ia Menjelaskan sosok Rudi mempunyai pengalaman yang lengkap untuk memajukan Kota Batam, karena beliau itu adalah mantan anggota polisi yang sudah lama bertugas di wilayah Kota Batam. Tentu, Ia sudah memiliki pengalaman menyangkut kantibmas. “Dia sudah memahami agar Kota Batam, memiliki kemampuan untuk membuat strategi sehingga situasi menjadi aman dan kondusif, sehingga investor datang untuk investasi,” ujarnya. Junael

PIMPINAN DAN ANGGOTA BESERTA SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN

Mengucapkan Selamat

Hari Raya Idul Adha 1436 H (10 Dzulhijjah 1436 H) H.Asep Rahmatullah (Ketua)

H. SM. Hartono, SE

Ali Zamroni, S.sos

(Wakil Ketua 1)

(Wakil Ketua 2)

Hj. Nuraeni, S.sos., M.Si Dra. Hj. Muflikhah, M.Si (Wakil Ketua 3)

Drs. H.Iman Sulaiman Astradirdja, MM (Sekretaris DPRD Banten)

(Wakil Ketua 4)

15

Bantuan untuk Murid Miskin di SDN Sukaresmi 04 Diduga Fiktif

BEKASI, GPP Program dana pendidikan yang dikenal dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah digulirkan oleh pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Program tersebut diharapkan tidak ada lagi toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dapat berpotensi merugikan keuangan Negara saat menyerap dana BOS. Namun hingga saat ini tidak sedikit ditemukan indikasi penyelewengan dilakukan pemegang anggaran dengan berbagai modus. Penyerapan dana BOS tahun 2013 di Sekolah Dasar Negeri Sukaresmi 04 Cikarang Selatan, Kabupatan Bekasi, Jawa Barat setiap triwulanya menimbulkan kecurigaan dan sarat dengan kajanggalan. Sebab, kebanyakan siswa-siswinya bermukim dilingkungan perumahan mewah bisa dikatakan kategori ekonomi menengah ke atas atau orang tua murid berkemampuan secara financial. Sangat tidak masuk akal bila anak-anak mereka dilaporkan mendapat bantuan siswa miskin yang bersumber dari dana BOS. “Ada 60 orang murid yang menerima bantuan manfaat dana BOS,” kata Kepala Sekolah Saeful

Mikdar SPd, kepada Global Pos-Pos dan LSM VOSY (Voice of Society) pekan lalu, di kantor keduanya di SDN Sukaresmi 05. Ia juga menambahkan pemberian bantuan tersebut berupa barang-barang seperti buku, peralatan sekolah lainya dan bola bahkan digunakan juga membantu anak didik yang sakit. Alokasi dana BOS membantu siswa-siswi yang disebut miskin itu angkanya dinilai tidak wajar sekitar Rp18.000.000 tiap triwulanya dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp 54.000.000 penggunaan dana ini diduga tidak sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI , karena peraturan ini merekomendasikan hanya pemilik Kartu Perlindungan Sosial ( KPS ) yang berhak atas bantuan siswa miskin Kepala sekolah ini berjanji akan memberikan penjelasan bukti salinan daftar nama penerima bantuan, agar transparansi penggunaan dana BOS berjalan sebagaimana mestinya. Namun daftar nama penerima dana BOS itu tak kunjung ada. Sebab, penerima dana miskin yang dimaksud diduga kuat fiktif alias tidak “bertuan”. Hal itu diperkuat dengan ucapan salah seorang

pegawai sekolah yang mengatakan tidak ada lagi alokasi dana BOS untuk membantu siswa miskin sejak tahun 2013. Meski penggunaan dana BOS diduga fiktif, tetapi kepala sekolah Saeful Mikdar, S.pd tidak ada keraguan mengatakan dana BOS yang diterima dan dikelolanya sudah mendapat pengakuan dari lembaga Auditor Inspektorat maupun BPK P. Ketua Investigasi LSM VOSY Herbert S mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kepsek SDN Sukaresmi 04 diduga telah menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri dengan melanggar Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta juga telah mengabaikan Permendikbud RI No 76 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013. “Untuk itu diminta kepada Inspektorat Kabupaten Bekasi segera memanggil Kepsek Saeful Mikdar S.Pd dan mengaudit kembali Laporan Penggunaan Dana BOS SDN Sukaresmi 04 Tahun 2013” katanya. FS

LUBUK PAKAM- GPP Dengan membawa beberapa spanduk, puluhan pedagang Pasar III Tembung yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar III Tembung (ASPARATIM), Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Senin (25/8) siang Pukul 11.30 WIB mendemo Kantor Bupati Deli Serdang. Aksi para pedagang di Kantor Bupati Deli Serdang, mendapat kawalan ketat dari aparat keamanan Kepolisian Polres Deli Serdang, Polsek Lubuk Pakam dan Petugas Satpol PP Deli Serdang. Koordinator aksi, Eka Armada DS, dalam orasinya mendesak Bupati Deliserdang memberikan ganti rugi sebagai akibat pergusuran pedagang Pasar III Tembung. Selain itu, mereka juga mendesak bupati mencopot Camat Percut Sei Tuan, karena puluhan pedagang menilai penggusuran diduga dilakukan secara sepihak dan sarat dengan kepentingan pengusaha. “Berikan kami ganti rugi, copot Camat Percut Sei Tuan Hadsyam Hamzah,” teriak

Koordinator Aksi yang disambut teriakan dan tepuk tangan dari puluhan pendemo lainnya. Tak hanya tuntutan ganti rugi dan copot jabatan Camat Percut Sei Tuan, para pendemo juga mendesak bupati memberikan relokasi tempat yang layak untuk para pedagang di Pasar III Tembung. Puluhan pendemo yang merupakan pedagang Pasar III Tembung ini pun mengancam,jika tuntutan mereka tidak diindahkan akan melakukan aksi demo dengan massa yang lebih besar lagi. Hasil Pantauan Wartawan Global Pos-Pos di Kantor Bupati, karena mendesak dapat bertemu Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, para pendemo terlibat aksi saling dorong dengan puluhan Petugas Satpol PP Pemkab Deli Serdang. Tak berhasil menemui Bupati, para pendemo yang tergabung dalam ASPARATIM melanjutkan aksinya ke Gedung DPRD Deli Serdang. Dalam orasinya puluhan pedagang mendesak agar DPRD Deliserdang

memanggil Camat Percut Sei Tuan terkait penggusuran pedagang di Pasar III Tembung. Di Gedung Dewan, perwakilan pedagang pun diterima langsung oleh Ketua DPRD Deli Serdang, Rikki Pradana Nasution dan anggota Komisi B DPRD DS Berngap Sembiring, dan Hendrik Dumanter Tampubolon. Setelah perwakilan pedagang berdialog dengan Ketua DPRD Deli Serdang dan beberapa anggota Komisi B, didapat hasil bahwa DPRD Deli Serdang akan lakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik. Oleh Hendrik D Tampubolon, para pedagang diminta untuk bersabar dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri. “Keluhan dan pernyataan sikap yang disampaikan kami tamping dan akan ditindaklanjuti,” jarnya dan para PKL dengan tertib meninggalkan gedung DPRD dan membubarkan diri. Meteh

Pedagang Demo Tuntut Ganti Rugi

16

Edisi 58/ Thn III  16 - 30 September 2015

DAFTAR: Setelah sempat tertunda, akhirnya pasangan calon Bupati/wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Palbert Siboro SE – Henri Sihombing Amd, mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Humbahas. Duet Palbert-Henry diusung Partai Golkar yang memiliki 6 kursi di DPRD Humbahas. Pada saat pendaftaran juga turut Manaek Hutasoit, Ketua DPRD Humbahas yang juga merupakan kader Golkar. “Kita telah terima berkas pendaftaran dari bakal paslon dan sudah kita lakukan pengecekan, hasilnya lengkap serta ada dari kedua versi, baik ARB maupun dari AL,” kata Ketua KPU Humbahas Leonar Pasaribu di hadapan sejumlah wartawan. Untuk pengumuman penetapan calon itu akan dilakukan 23 September ini. Poto Ist/SIND

Komisaris Jenderal Budi Waseso (Buwas) resmi

Recommend Documents