KOMINFO
IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008
BAGI APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Disampaikan Pada Acara Bimtek Kehumasan “Peran Humas Dalam Implementasi UU No. 14 Tahun 2008”, Kisaran, 23 Nopember 2010 oleh
SOEKARTONO E-mail :
[email protected]
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PUSAT INFORMASI DAN HUMAS © 2010
BADAN PUBLIK
INFORMASI PUBLIK
DISIMPAN
DIKELOLA DIKIRIM/ DITERIMA
PELAYANAN PUBLIK (STANDAR PELAYANAN)
PEMOHON/PENGGUNA INFORMASI PUBLIK
PELAYANAN PUBLIK Menurut UU No. 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik adalah
kegiatan
atau
pemenuhan
rangkaian
kebutuhan
kegiatan pelayanan
dalam sesuai
rangka dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
yang
pelayanan publik.
disediakan
oleh
penyelenggara
HAK PEMOHON INFORMASI
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
1. Badan
publik
wajib
menyediakan,
memberikan dan/atau menerbitkan Informasi
2. Setiap orang berhak : a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
Publik yang berada di bawah kewenangannya
b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum
kepada pemohon Informasi Publik;
untuk memperoleh Informasi Publik; c. Mendapatkan
salinan
Informasi
Publik
melalui
permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Setiap
pemohon
Informasi
Publik
berhak
mengajukan
2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik
yang
akurat,
3. Badan
Publik
harus
mengembangkan
tersebut.
dokumentasi
ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
dan
tidak
menyesatkan;
permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan
4. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan
benar,
sistem
untuk
membangun
dan
informasi
dan
mengelola
informasi
publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI
1. Pengguna
Informasi
Publik
wajib
menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Pengguna
Informasi
Publik
wajib
memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri
sesuai
1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan. 2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
mencantumkan sumber dari mana ia
maupun
HAK BADAN PUBLIK
untuk dengan
keperluan ketentuan
perundang-undangan.
publikasi peraturan
3. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, adalah : a.
Informasi yang dapat membahayakan negara;
b. Informasi
yang
berkaitan
dengan
kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c.
Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. Informasi
yang
berkaitan
dengan
rahasia
jabatan;
dan/atau e.
Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
Untuk Mewujudkan Pelayanan Cepat, Tepat, Dan Sederhana, Setiap Badan Publik: 1. Menunjuk Pejabat Dokumentasi;
Pengelola
Informasi
dan
2. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh pejabat fungsional. (pasal 13 UU No.14 Tahun 2008)
OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
FRONT OFFICE
DESK LAYANAN LANGSUNG
DESK LAYANAN VIA MEDIA
BACK OFFICE
UPDATE WEB/KIOSK
FOTOCOPY CD BURNING SCANNER
FRONT OFFICE PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SUPERVISOR DESK
DESK LAYANAN LANGSUNG
CETAK
CEK DAFTAR INFORMASI
ISI FORMULIR
DESK LAYANAN VIA MEDIA
TELP/FAX JAWAB
NOMOR PENDAFTARAN
EMAIL
ISI FORMULIR
NOMOR PENDAFTARAN
CETAK
SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS Dalam memberikan layanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan ruangan, terdiri dari ruang desk layanan informasi public dan ruang back office. Ruang desk layanan informasi public/front office, digunakan untuk memberikan layanan informasi baik langsung maupun melalui media serta dilengkapi fasilitas PC yang terkoneksi dengan internet; Printer; Meja; Kursi; sofa tamu;Telepon/faximili; Email; Formulir Permohonan Permintaan Informasi Publik; Formulir Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik; Formulir Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik; Daftar Informasi Publik, Formulir Pernyataan Keberatan, dsb. Lokasi ruang desk layanan informasi, agar mudah dijangkau oleh pemohon/pengguna informasi; Ruang back office, digunakan menyimpan data dan informasi secara fisik yang sudah tertata dan mudah ditemukan kembali jika diperlukan serta dilengkapi scaner, fotocopy, CD Burning dan lainnya untuk mendukung ketersediaan data dan informasi bagi pemohon/pengguna informasi.
RUANG LAYANAN INFORMASI RUANG PELAYANAN INFORMASI
RUANG AKSES INTERNET
RAK BAHAN INFORMASI
3
KURSI TUNGGU TAMU
6M
Telp/ Fax,Email
2
11 NO.:
URUT
6M
Layanan akses Internet untuk Masyarakat gratis, menggunakan 10 PC + 1 PC Register
6M
JUMLAH PELAKSANA; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk pelaksanaan operasional pelayanan informasi publik menyediakan desk layanan informasi public dan desk layanan penyediaan akses internet. Setiap harinya menugaskan 6 (enam) orang, dengan tugas sebagai berikut : Supervisor mengkoordinir tugas – tugas front office/desk, back office dan desk register layanan akses internet; 2 (dua) orang petugas front office, dengan tugas menerima permintaan langsung dan melalui media dari masyarakat; 1 (satu) orang petugas desk register layanan akses internet, dengan tugas melakukan registrasi bagi pengguna/pengakses yang akan menggunakan internet; 2 (dua) orang petugas back office, dengan tugas mempersiapkan peralatan yang akan dipergunakan, menyiapkan materi yang akan digandakan/direkam serta sebagai penghubung satuan kerja terkait dengan informasi yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi publik.
KOMPETENSI PELAKSANA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik menunjuk petugas pelayanan informasi yang memiliki komptetensi seperti pengetahuan, ketrampilan dan sikap sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi. yaitu : • Pengetahuan : 1.UU No.14 Tahun 2008 dan Peraturan Perundangan yang terkait; 2.Kebijakan/Regulasi Pemerintah Kab.Asahan • Ketrampilan : 1.Teknik Pelayanan Prima; 2.Pengklasifikasian/katalogisasi/indexing; 3.Teknologi Informasi : Searching, browsing. • Sikap : 1.Kejujuran; 2.Ketelitian; 3.Kerjasama; 4.Komunikatif; 5.Empati; 6.Pengendalian Emosi
JAM PELAYANAN INFORMASI
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
1.Berkala; 2.Setiap Saat; 3.Serta Merta; 4.Dikecualikan.
INSTRUMEN FORMULIR UNTUK TRANSAKSI LAYANAN INFORMASI 1. Formulir Permintaan Informasi Publik;
2. Bukti Penerimaan Informasi Publik; 3. Bukti Penyerahan Informasi Publik; 4. Formulir Pemberitahuan Tertulis; 5. Formulir Penolakan Permohonan Informasi Publik; 6. Formulir Keberatan/Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi;
7. Formulir Laporan Harian.
PERSYARATAN
1. Warga Negara Indonesia; 2. Mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik; 3. Menunjukan KTP dan melampirkan Fotocopy KTP yang masih berlaku;
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi; 2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik; 3. Petugas Memproses Permintaan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik; 4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi public memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi public kepada pemohon informasi public dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;
BIAYA/TARIF
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.
PENGAWASAN INTERNAL Pengawasan internal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan public dilakukan melalui pengawasan atasan langsung secara berjenjang berupa pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi; Bidang Pelayanan Informasi membuat laporan mingguan dan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi public, untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID melaporkan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi public setiap bulan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Laporan memuat informasi mengenai permintaan informasi public yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi public disertai dengan alasan penolakannya dan waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi.
KEBERATAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan
PPID berdasarkan alasan : 1. penolakan
atas
permintaan
informasi
berdasarkan
alasan
pengecualian
sebagaimana Pasal 17;
2. tidak disediakan informasi berkala, 3. tidak ditanggapinya permintaan informasi, 4. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta,
5. tidak dipenuhinya permintaan informasi, 6. pengenaan biaya yang tidak wajar, 7. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
PENOLAKAN INFORMASI DIKECUALIKAN
KETERANGAN
STATUS /STATUS
BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN LAYANAN INFORMASI SETIAP TAHUN
a. Jumlah permintaan informasi yang diterima; b. Waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi; c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau; d. Alasan penolakan permintaan informasi.
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK 350
300
288 253
250
238 JUMLAH PERMINTAAN DIPENUHI
200
PROSES
163
162.3
DITOLAK WAKTU(JAM)
143
150
100
50 16 15
29 24
27
20
12 9
9 8
20 19
0 Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
PEMBERIAN/PENOLAKAN INFORMASI PUBLIK Apa yang harus dilakukan PPID, jika informasi yang diminta belum tersedia pada hari ke 10, untuk mendapatkan tambahan waktu 7 hari kerja dalam menyiapkan/menyediakan informasi yang diminta oleh pemohon informasi?
X = 10
11 ≤ 17
Apa yang harus dilakukan oleh PPID ? X = Pemohon Informasi
Sekian ……… Terima Kasih
