KOMERSIALISASI SUMBER DAYA AIR MENURUT HUKUM ISLAM

KOMERSIALISASI SUMBER DAYA AIR MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Padarincang, Serang Banten)

SKRIPSI Ditujukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

SYAEFUL ANWAR NIM : 1110043200030

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1438H/2016M

ABSTRAK Air merupakan kebutuhan vital bagi kelangsungan hidup makhluk yang ada di Bumi. Sejak disahkannya Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air timbul perdebatan dan penolakan dikalangan masyarakat. Undang-undang tersebut memungkinkan terjadinya privatisasi yang berpotensi komersialisasi sumber daya air. Desa Padarincang yang berada di Kabupaten Serang Banten merupakan salah satu desa yang merasakan akibat dari privatisasi yang dilakukan perusahaan swasta. Pada dasarnya Hukum Islam melarang hal tersebut. Pokok masalah dalam skripsi ini undang-undang tentang sumber daya air yang dibuat oleh pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat. Undang-undang tersebut berpotensi terjadinya privatisasi sumber daya air. Hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya kelangkaan air dikalangan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Sedangkan sifat penelitian bersifat analisis deskriptif-analitiskritis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data Primer yaitu bahan hukum yang berasal dari buku-buku, undang-undang, peraturan pemerintah, pendapat para ahli, doktrin, dan pendapat para ulama. Data Sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari majalah hukum dan internet.

Kata Kunci

: Komersialisasi Sumber Daya Air

Pembimbing

: Dr. Nahrowi, SH.,MH. Hj. Ummu Hanah Yusuf Saumin, M.A.

Daftar Pustaka : Dari tahun 1979- 2013

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr Wb Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya yang senantiasa memberikan rahmat yang berlimpah kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan, kekuatan serta ketabahan hati dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Kemudahan serta pertolongan Allah yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ KOMERSIALISASI SUMBER DAYA AIR MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Padarincang, Serang Banten) Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan di dalamnya dan masih jauh dari kesempurnaan dalam hal ini tidak terlepas dari sifat manusia yang penuh salah dan lupa. Selanjutnya karya ini tidaklah dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari kawan-kawan serta pihak-pihak yang terkait dalam memberikan dukungan dan memberikan sumbangsih ide serta waktu untuk berdiskusi dengan penulis. Oleh karena itu penulis merasa sangat perlu untuk mengucapkan terimakasih sebagai bentuk penghargaan kepada: 1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

vi

2. Fahmi Muhammad Ahmadi M.Si. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Siti Hanna, MA, selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Dr. Nahrowi, SH.,MH. dan Dra. Hj. Ummu Hanah Yusuf Saumin, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu dan mencurahkan segala perhatiannya untuk memberikan pencerahan serta pengarahan yang begitu baik bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. 5. Pimpinan serta karyawan Perpustakaan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pimpinan serta karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan berupa buku-buku ataupun lainnya, sehingga penulis memperoleh informasi yang dibutuhkan. 6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani masa pendidikan berlangsung. 7. Ayahanda tercinta AIPTU Endang Bachtiar dan ibunda Ai Siti Aidah yang selalu mendukung dan memberikan segalanya kepada ananda, agar ananda dapat menyelesaikan skripsi ini. 8. Adik saya tersayang, Diana Roudhotul Jannah dan Ramadha Bachtiar Radiansyah. vii

9. Terima kasih juga kepada Om saya Asep Komarudin, SE, ME. dan Tante saya Winda Rizkika Anggraini, SE. yang sudah mendukung saya. 10. Keluarga besar H. Ace dan Hj. Aisyah dan keluarga besar (alm) H. Tobri dan (almh) Hj. Uki yang telah memberikan motivasi dan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 11. Teman-teman seperjuangan Perbandingan Hukum angkatan 2010, Anchor Freedom, dan teman-teman penghuni kosan pesanggrahan, kosan Dimas yang penghuninya tidak saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan kenangan dalam menjalani pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah. 12. Sahabat-sahabat PMII KOMFAKSYAHUM Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 13. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya Anjo momaitry, Gerry Pamungkas, SH., Apriyanto Fitri Wibowo, S.Sy. serta sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2010 Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu membantu dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. 14. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian skripsi ini dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Jakarta, 30 September 2016

SYAEFUL ANWAR viii

DAFTAR ISI COVER ......................................................................................................

i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ...........................................................

ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN .......................................

iii

LEMBAR PERNYATAAN ......................................................................

iv

ABSTRAK .................................................................................................

v

KATA PENGANTAR...............................................................................

vi

DAFTAR ISI..............................................................................................

ix

PEDOMAN TRANSLITERASI ..............................................................

xi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................

1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ....................................

7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..............................................

8

D. Kajian (Review) Studi Terdahulu..........................................

9

E. Metode Penelitian ..................................................................

12

F. Sistematika Penulisan.............................................................

15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMERSIALISASI SUMBER DAYA AIR A. Jual Beli Air Menurut Islam 1. Pengertian Jual Beli ........................................................... ix

18

2. Komersialisasi Menurut Islam ...........................................

23

B. Privatisasi dan Komersialisasi Sumber Daya Air di Indonesia ..................................................................................

28

C. Bentuk Komersialisasi Sumber Daya Air di Indonesia............

33

BAB III PRAKTEK KOMERSIALISASI KOMERSIALISASI SUMBER DAYA AIR di DESA PADARINCANG A. Praktek Komersialisasi Sumber Daya Air PT. Tirta Investama (Aqua Danone)........................................................

40

B. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat ...........

46

BAB IV ANALISIS KOMERSIALISASI SUMBER DAYA AIR A. Analisis Praktek Komersialisasi Sumber Daya Air di Indonesia ..................................................................................

53

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positive Tentang Komersialisasi Sumber Daya Air di Desa Padarincang ..............................................................................

57

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ..............................................................................

67

B. Saran.........................................................................................

68

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................

69

LAMPIRAN-LAMPIRAN .......................................................................

71

x

PEDOMAN TRANSLITERASI1 1. Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: ARAB

LATIN

Kons.

Nama

Kons.

Nama

‫ا‬

Alif

‫ب‬

Ba

b

Be

‫ت‬

Ta

t

Te

‫ث‬

Tsa

ts

Te dan es

‫ج‬

Jim

j

Je

‫ح‬

Cha

h

Ha dengan dengan bawah

‫خ‬

Kha

kh

Ka dan ha

‫د‬

Dal

d

De

‫ذ‬

Dzal

dz

De dan zet

‫ر‬

Ra

r

Er

‫ز‬

Zay

z

Zet

‫س‬

Sin

s

Es

‫ش‬

Syin

sy

Es dan ye

‫ص‬

Shad

s

Es dengan garis bawah

‫ض‬

Dhat

d

De dengan garis bawah

Tidak dilambangkan

1

Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM), Pedoman Penulisan Skripsi, (Ciputat: FSHUIN Jakarta, 2012), hal. 43-46.

xi

‫ط‬

Tha

t

Te dengan garis bawah

‫ظ‬

Dzha

z

Zet dengan garis bawah

‫ع‬

‘Ain

‘

Koma terbalik di atas hadap kanan

‫غ‬

Ghain

gh

‫ف‬

Fa

f

Ef

‫ق‬

Qaf

q

ki

‫ك‬

Kaf

k

Ka

‫ل‬

Lam

l

El

‫م‬

Mim

m

Em

‫ن‬

Nun

n

En

‫و‬

Wawu

w

We

‫ھـ‬

Ha

h

Ha

‫ء‬

Hamzah

’

Apostrof

‫ي‬

Ya

y

Ye

Ge dan ha

2. Vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf. Transliterasi vocal tunggal dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut: Tanda Vokal Arab

Tanda Vokal Latin

Keterangkan

‫‒ؘ‬

a

fathah

‫‒ؚ‬

i

Kasrah

‫‒ؙ‬

i

dammah

xii

Sedangkan Transliterasi vocal rangkap dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut: Tanda Vokal Arab

Tanda Vokal Latin

Keterangkan

‫ؘ‒ ي‬

ai

A dan I

‫ؘ‒ و‬

au

A dan U

3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horisontal):

‫ﺂ‬

â

A dengan topi di atas

‫‒ىؚ‬

î

I dengan topi di atas

‫‒ؙو‬

û

U dengan topi di atas

4. Kata sandang, yan dalam bahasa arab dilambangkan dengan huruf (‫)ال‬, dialihaksarakan menjadi huruf “l” (el), baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qomariyyah, Misalnya: ‫اﻹﺟﺘﮭﺎد‬

= al-ijtihad

‫اﻟﺮﺧﺼﺔ‬

= al-rukhsah, bukan ar-rukhsah

5. T̄a’

marb̄ utah

mati

atau

yang

dibaca

seperti

ber-harakat

suk̄ un,

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan t̄ a’ marb̄ ûtah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ( ‫ = رُ ؤْ ﯾَﺔُ ا ْﻟﮭِﻼل‬ru’yah al-hilâl atau ru’yatul hilâl ). 6. Tasydîd, syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak

xiii

berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya: ‫ﺸﻔﻌﺔ‬ ّ ‫اﻟ‬

= al-Syuf’ah, tidak ditulis asy-Syuf’ah

xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Istilah

ekologi

saat

ini

semakin

populer,

karena

bila

terjadi

kerusakan/pencemaran lingkungan, maka pikiran seseorang tertuju kepada persoalan

ekologi. Kerumitan persoalan ekologi

saat

ini, karena ada

kecenderungan manusia memisahkan masalah lingkungan hidup dengan manusia, masalah manusia bukap merupakan bagian yang integrasi dengan lingkungan. Dengan demikian, menurut Soerjani bahwa Ekologi adalah ilmu dasar untuk memertanyakan,

menyelidiki,

dan

memahami

bagaimana

alam

bekerja,

bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan yang mereka perlukan dari habitatnya untuk dapat melangsungkan kehidupannya, bagaimana dengan melakukan semuanya itu dengan komponen lain dan spesies lain, bagaimana individu dalam spesies itu beradabtasi, bagaimana makhluk hidup itu menghadapi keterbatasan dan harus toleran terhadap berbagai perubahan, bagaimana individu-individu dalam spesies itu mengalami pertumbuhan sebagai bagian dari suatu populasi atau komunitas. Semuanya ini berlangsung dalam suatu proses yang mengikuti tatanan, prinsip dan ketentuan alam yang rumit, tetapi cukup teratur, yang dengan ekologi kita memahaminya.1 Menurut Otto Soemarwoto, suatu konsep sentral dalam ekologi adalah ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik

1

Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 1.

1

2

antara makhluk hidup dengan lingkunganya. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tidak hidup di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Masing-masing komponen memiliki fungsi atau relung. Selama masing-masing komponen itu melakukan fungsinya dan bekerja sama dengan baik, maka keteraturan ekosistem itu pun terjaga.2 Seperti kita ketahui Bumi di ciptakan oleh Allah SWT. Didalamnya terdapat berbagai macam sumber daya alam, diantaranya adalah air, gas, mineral dan sebagainya. Air merupakan kebutuhan pokok manusia dan makhluk lainya. Seseorang tidak dapat hidup tanpa air, oleh karena itu air merupakan salah satu penopang hidup manusia. Air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia merupakan sumber daya alam yang sangat langka. Sekitar 97,2% dan apa yang kita sebut sebagai air adalah air laut yang tidak dapat dikonsumsi oleh manusia dan 2,15% merupakan air yang membeku. Dengan demikian, jumlah air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia kurang dari 1% dari jumlah air yang ada di bumi.3 Perlu juga disadari bahwa ketersedian air tawar semakin menipis akibat dari kerusakan linkungan seperti penebangan liar yang mengakibatkan daerah resapan air berkurang dan abrasi pantai yang menyebabkan rembesan air laut ke daratan sehingga terkontaminasinya

2

3

air

bawah

tanah.

Masalah

lingkungan

hidup

dapat

Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 2.

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 194.

3

menimbulkan dampak negatif berupa ancaman terhadap kesehatan manusia, kerugian ekologis dan kerugian ekonomi.4 Setiap manusia sedikitnya membutuhkan 50 liter air bersih perhari untuk keperluan minum, mandi, memasak, mencuci dan irigasi. Bahkan dengan bertambahnya jumlah populasi manusia maka penggunaan air bersih semakin meningkat. Banyak ahli yang mengatakan bahwa akan terjadi kelangkaan air dalam kurun waktu beberapa dekade mendatang itu disebabkan adanya pertambahan jumlah populasi, polusi dan perubahan cuaca. Dari krisis sosial maupun alam yang akan dialami, krisis air dianggap paling mengkwatirkan bagi kelangsungan hidup kita dan planet bumi ini. Karena jika hal tersebut benar-benar terjadi dampaknya akan menyentuh semua kehidupan, mulai ketersediaan pangan, kesehatan, perekonomian bahkan menyangkut permasalahan keimanan.5 Sebagaimana pentingnya air, pemerintah juga mengatur dalam Undangundang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Semenjak disahkanya Undang-undang tersebut timbul perdebatan dan penolakan di kalangan masyarakat. Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2004 memungkinkan terjadinya privatisasi yang berpotensi komersialisasi sumber daya air. Privatisasi merupakan bentuk perkembangan dari ekonomi kapitalis yang berujung atas exploitasi dan komersialisasi atas sumber daya air maupun exploitasi manusia. Karena dorongan

4

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia,(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 208. 5

I Wayan Sudirsa, Air Untuk Masa Depan,(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 7.

4

dari sistem kapitalisme adalah keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengesampingkan moral.6 Selain mengancam kebutuhan primer (daruriyat) rakyat, yakni kebutuhan untuk minum, mandi, memasak dan mencuci. Privatisasi air juga mengancam kebutuhan sekunder (hajiyat) rakyat yakni kebutuhan untuk mengairi lahan pertanian dan perkebunan juga akan berdampak pada kebangkrutan dan menyengsarakan petani. Efek lain dengan adanya privatisasi adalah menciptakan kekacauan sosial yang dapat menimbulkan biaya sosial (social cost) yang tinggi hal ini dikarenakan setiap masyarakat tidak terkecuali yang miskin akan gelisah dan kesulitan mendapatkan air bersih karena air merupakan kebutuhan dasar yang diberikan Tuhan secara gratis dan kini guna mendapatkannya harus dengan uang (membayar) karena nilai air telah dimutilasi menjadi barang komersil.7 Tidak hanya itu, apabila di eksploitasi secara besar-besaran bahkan dapat merusak ekosistem disekitarnya dan akan terjadinya kelangkaan air.Masalah kekurangan air dapat menimbulkan bencana bagi manusia dan kelalaian dalam pengelolaan sumber daya air juga dapat berakibat bencana. Kelangkaan air baik kuantitas maupun kualitasnya telah sering menjadi pemicu perselisihan yang berakhir pada perkelahian. Pengakuan hak atas air menjadi sangat penting, karena air adalah hak azasi, tanpa air manusia akan mati. Meningkatnya permintaan air di tengah-tengah kelangkaan air membuat perusahaan-perusahaan besar (swasta) menjadikan kondisi tersebut sebagai 6

George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Dari Teori Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern, (Terj. Inyiank Ridwan Muzir. 2008), hal. 55. 7

Munawar Khalil. “Privatisasi Privatisasi Sumber Daya Air dalam Tinjauan Hukum Islam”. Jurnal Pemikiran Islam Afkaruna.Vol. 1.No. 1 Januari – Juni 2006.

5

peluang bisnis karena nilai air telah dimutilasi menjadi barang komersil. Tarif yang dibebankan kepada penggunapun tinggi. Hal ini menjadi sangat wajar karena pada dasarnya logika dari berbisnis adalah bagaimana bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Demi tercapainya hal tersebut maka segala langkah dilakukan tanpa memperdulikan apakah langkah tersebut menimbulkan masalah atau tidak karena pada dasarnya air merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Dengan semakin mahalnya air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah maka masyarakat terpaksa menggunakan air tidak bersih/kotor karena air merupakan kebutuhan pokok. Apabila dikonsumsi terus menerus maka akan mengancam kesehatan penggunanya. Tidak sedikit masyarakat yang terjangkit gizi buruk akibat mengkonsumsi air tidak bersih/kotor. Karena air tidak gratis dan untuk memperolehnya masyarakat harus bersaing, baik dengan membeli atau membangun infrastruktur air bersih di tingkat rumah tangga, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat miskin semakin tidak berdaya dalam bersaing dengan masyarakat yang lebih kaya untuk memperoleh akses ke prasarana dasar sekalipun. Hal seperti ini dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Kasus seperti itu pernah terjadi di daerah Serang, Banten. Lebih dari 9.000 rumah tangga tani di Padaricang Banten kini terancam oleh kencangnya bisnis air yang terjadi semenjak dikeluarkanya UU privatisasi air pada tahun 2004. Mumun salah satu anggota serikat petani Indonesia mengatakan bahwa puluhan sumber daya air di Padaricang telah di monopoli oleh para investor baik yang mengelola air secara kemasan ataupun menyedot air-air pegunungan dan menjualnya dengan

6

mobil-mobil tangki. Saat ini di kecamatan Padaricang saja, setidaknya dua peruahaan air minum kemasan telah dibangun dan terbukti telah menyebabkan penurunan debit air untuk irigasi. Satu kasus baru-baru ini terjadi pada tahun 2008 adalah kasus pembangunan pabrik air Danone yang telah merampas 100 hektar sawah yang subur di Padaricang untuk kemudian dikonversi menjadi sumur athesis penghasil air. Danone beralih tidak akan mengambil air permukaan, tetapi lebih parahnya Danone akan mengambil air bawah tanah dengan pengeboran sedalam 800 meter. Akibatnya, 6.200 hektar sawah di Padaricang terancam kekeringan. Dua perusahaan lainya yang telah merampas kedaulatan petani dalam mengakses air di antaranya adalah coca-cola dan sosro. Selain itu, Lyones perusahaan MNC dari Inggris juga telah menguasai PDAM di Jakarta. Fakta menunjukan bahwa konflik petani yang bersaing untuk mendapatkan air irigasi telah meningkat.8 Permasalahan kebutuhan air tidak hanya menyangkut permasalahan kesejahteraan, akan tetapi juga menyangkut permasalahan keyakinan bagi seseorang. Air menjadi alat kebutuhan bagi seseorang untuk bersuci seperti berwudhu dan berjinabat. Jika air menjadi komoditas yang di komersialisasikan bisa berarti dalam beragama hanya di peruntukan bagi orang-orang yang cukup uang karena dapat membelinya dengan mudah. Akan tetapi bagi rakyat yang tidak cukup uang bisa dikatakan kebutuhan keimananya tidak akan terpenuhi. Dalam sejarah soal air, yang ditemukan dalam komunitas tradisional sebagai bagian pranata sosial yang lebih dahulu lahir sebelum negara, memandang hubungan 8

Pembaharuan Tani, Privatisasi Air Ancam Kedaulatan Petani Banten, (Serikat Petani Indonesia: Jakarta,edisi 59, Januari 2009), hal. 4.

7

manusia dengan air sebagai relasi alamiah dan tidak bisa lepas dari nilai etik keagamaan yang diyakini dan menjadi satu kesatuan dalam interaksi masyarakat dengan sumber daya air.9 Berlatar belakang dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mencermati tentang permasalahan yang timbul akibat komersialisasi sumber mata air. Dimana penulis akan mengkaji hal tersebut dalam karya ilmiah dan kemudian dikemas dengan judul “Komersialisasi Sumber Daya Air Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padarincang, Serang Banten)”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, tema yang akan dibahas akan sangat luas untuk dipaparkan dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis membatasi pembahasan dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini penulis berusaha akan mengkaji tinjauan hukum islam mengenai komersialisasi sumber mata air yang berdampak terhadap kelangsungan hidup seseorang. Maka dari itu penulis memilih judul yang akan dibahas dalam skripsi ini. Penulis memilih judul “Komersialisasi Sumber Daya Air Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padarincang, Serang Banten)”. 2. Perumusan Masalah Untuk memperjelas masalah dalam pembahasan ini, maka dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut: 9

Adnan Harahap, dkk. Islam dan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Yayasan Swarna Bumi, 1987), hal. 29.

8

a. Bagaimana praktek komersialisasi sumber daya air di Desa Padarincang? b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai regulasi dan praktek komersialisasi sumber daya air?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui praktek komersialisasi sumber daya air di desa Padarincang. b. Untuk

mengetahui

pandangan

Hukum

Islam

mengenai

komersialisasi sumber daya air. 2. Manfaat Penelitian a.

Manfaat Teoritis 1) Untuk lebih memperkaya pemikiran ilmu pengetahuan penulis dalam mengkaji permasalahan yang terjadi di masyarakat.. 2) Untuk mengelaborasi antara teori yang diperoleh penulis di perkuliahan dengan fakta hukum yang terjadi di masyarakat 3) Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang Hukum Islam bagi pembacanya.

b.

Manfaat Praktis 1) Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah dalam membuat undang-undang

yang berazaskan keadilan

kemakmuran dalam masyarakat.

agar terciptanya

9

2) Agar penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak khususnya pemerintah dan pihak swasta.

D. Kajian (Review) Studi Terdahulu Di era globalisasi ini manusia diharapkan lebih memahami permasalahanpermasalahan lingkungan apalagi dalam permasalahan air. Permasalahan air dapat menimbulkan permasalahan yang berdampak terhadap kelangsungan hidup seseorang karena air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Jumlah penduduk yang semakin bertambah otomatis penggunaan air semakin meningkat. Dengan berkurangnya daerah resapan air akibat dari kerusakan lingkungan maka kelak Negara kita akan mengalami krisis air, ditambah lagi dengan adanya privatisasi dapat berpotensi komersialisasi yang dilakukan pelaku bisnis. Jika komoditas air dijadikan barang komersil maka kalangan tertentu saja yang bisa mendapatkanya. Buku-buku dan literatur yang mengkaji permasalahan sumber daya air banyak sekali, diantaranya: buku yang berjudul “Kemelut SDA Menggugat Privatisasi di Indonesia”oleh tim KRUHA, penerbit LAPERA pustaka utama bekerja sama dengan KRUHA, Yogjakarta tahun 2005, yang menjelaskan bahwa air sebagai barang sosial, dengan multi fungsi dan multi skala keberadaanya saling berkaitan, harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan siklusnya. Hak guna air untuk kepentingan individu, kelompok maupun global tidak akan pernah merubah sebagai barang publik menjadi barang privat untuk dieksploitasi dan diperdagangkan secara bebas dan sebebas-bebasnya. Peran Negara sebagai pengatur SDA adalah memastikan terpenuhinya hak atas air sebelum pemenuhan

10

skala diatasnya, dan juga makalahnya yang berjudul “Runtuhnya Mitos Negara Budiman Kekuatan Ekonomi Politik Asing Berusaha Menyingkirkan Kedaulatan Rakyat”. Makalah tersebut menjelaskan sejarah mata air di desa Padarincang dan praktek privatisasi yang dilakukan perusahaan AMDK. Di dalam makalah tersebut terjadi permasalahan antara warga desa Padarincang dengan perusahaan AMDK yakni PT Tirta Investama (Aqua Danone). Selain itu juga buku karangan Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H, LL.M, Hukum Lingkungan Di Indonesia,(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), dalam buku ini terdapat perdebatan mengenai UU No 7 tahun 2004 karena terdapat pasal yang memungkinkan privatisasi sumber daya air. Disamping itu juga ada skripsi yang membahas mengenai “Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Prespektif Islam” (analisis putusan

makamah

konstitusi

nomor

058-059-060-063/PUU-II/2004

dan

008/PUU-III/2005 tentang pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air), oleh Afnanul Huda NIM 105045201507 mahasiswi Universitas Islam Negeri Jakarta, 2011. Selain itu ada juga tesis membahas tentang “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang), oleh Fransisca Emilia mahasiswi Universitas Diponegoro, 2013. Disamping itu ada juga skripsi yang membahas mengenai “Tinjauan Fiqih Lingkungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sumber Daya Air” (Studi Analisis Pasal 95 Ayat 1 No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air) oleh Imroatun NIM

11

2102140 mahasiswa syariah IAIN Walisongo, 2006 ini dengan pertimbangan kepentingan umum yang berorientasikan kemaslahatan dan menolak adanya kerusakan bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Jeratan hukum dari kerusakan lingkungan khususnya air yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, maka dalam kesimpulan skripsinya dalam prespektif fiqih lingkungan merupakan tindak pidana, dan kewenangan pemerintah untuk memberikan sanksi pidana, ketentuan pidana Undang-undang No 7 Tahun 2004 sesuai dengan maqasidus syariah karena dapat mengancam jiwa, akal dan daya survive manusia dan makhluk hidup lain. Dalam skripsi “Pandangan Hukum Islam Terhadap Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air” disusun oleh Muhammad Arif Mujib NIM 2104178. Skripsi tersebut menjelaskan secara komparatif antara hukum Islam dan hukum positif mengenai pelanggaran terhadap praktek pidana pelanggaran sumber daya air yang menjelaskan tentang wajibnya menjaga pelestarian alam semesta dan perbuatan merusak lingkungan merupakan sebuah tindak pidana atau jarimah. Pada dasarnya penelitian yang penulis teliti tidak ada kesamaan yang mendasar karena penulis merujuk pada komersialisasi sumber daya air menurut hukum Islam studi kasus di desa Padarincang kabupaten Serang Banten. Peneliti bermaksud meneliti secara umum aspek-aspek permasalahan mengenai sumber daya air. Dengan penelitian ini semoga dapat dijadikan pengalaman atau tambahan refrensi berfikir dan berwacana dalam kasus-kasus yang sama, tentunya dalam hal yang berkaitan dengan lingkungan.penelitian yang peneliti lakukan sebagai wacana dan pelengkap dalam pertanyaan yang timbul dalam masyarakat

12

mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, terkhusus dalam bidang sumber daya air dan konservasi air demi kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia dan ekosistemnya.

E. Metode Penelitian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Metode mempunyai definisi cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Kata penelitian secara ilmiah, dilakukan oleh manusia, untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab-akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul10. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai beberapa metode antara lain: 1. Jenis Penelitian Penelitian hukum sebagai suatu aktivitas ilmiah senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang dapat diberikan pada hukum, yang berkaitan dengan metode pendekatan yang digunakan. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purba caraka,hal ini meliputi.11 a. hukum dalam arti ilmu (pengetahuan); b. hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan; c. hukum dalam arti kaidah dan norma;

10

11

Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet III, (Jakarta, 1984), hal. 3.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Perihal Penelitian Hukum, (Alumni Bandung, 1979), hal. 65.

13

d. hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis; e. hukum dalam arti keputusan pejabat; f. hukum dalam arti petugas; g. hukum dalam arti proses pemerintahan; h. hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajeg; i. hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilainilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas. Pada skripsi ini menggunakan penelitian terhadap azas-azas hukum empiris, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum yang dilakukan dengan cara hukum. Baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum, maupun dan unsur nyata yang terjadi dimasyarakat yang menghasilkan tata hukum tertentu.12 Dalam skripsi ini yang menjadi tumpuannya adalah data lapangan, peraturan perundang-undangan dan ditopang oleh pendapat-pendapat para ahli terkait dengan komersialisasi sumber daya air.

12

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Desember 2010), hal. 31.

14

2. Pendekatan Masalah Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan jenis penelitian empiris, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan yang akan dilakukan yaitu, Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan Pendekatan

Kasus

(Conceptual-Approach). Pendekatan Kasus digunakan untuk mengetahui praktek komersialisasi sumber daya air di Desa Padarincang, Serang Banten. 3. Teknik Pengumpulan Data Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu: a. Bahan Hukum Primer Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1)

Data Lapangan.

2)

Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air.

b. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari: 1) Buku-buku mengenai SDA. 2) Undang-undang pengelolaan SDA. 3) Buku-buku yang berhubungan dengan fiqh lingkungan, Bukubuku Hukum lingkungan. 4) Skripsi yang berkaitan dengan sumber daya air.

15

4. Pengolahan dan Teknik Analisis Data Dari bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hokum sekunder diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pengolahan bahan hokum bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus atau lebih konkret. Setelah bahan hukum itu diolah dan diuraikan kemudian penulis menganalisisnya (melakukan penalaran ilmiah) dan mencari pendapat-pendapat para ahli untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. 5. Teknik Penulisan Teknik penulisan skripsi ini berdasarkan pada buku“Pedoman Penulisan Skripsi” yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012.

F. Sistematika Penulisan Untuk dapat menuangkan hasil penelitian kedalam bentuk penulisan yang teratur dan sistematis, maka skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab

16

BAB I :

PENDAHULUAN Bab satu membahas tentang latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kajian (review) studi terdahulu, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :

TINJAUAN UMUM TENTANG KOMERSIALISASI AIR Bab ini membahas tentang pengertian komersialisasi serta perkembanganya. Kemudian tinjauan umum menurut hukum islam.

BAB III : PRAKTEK

KOMERSIALISASI

AIR

di

DESA

PADARINCANG Bab ini membahas tentang tinjauan terhadap praktek komersialisasi air di Desa Padarincang. BAB IV : PANDANGAN MENGENAI

HUKUM

ISLAM

KOMERSIALISASI

DAN AIR

POSITIVE di

DESA

PADARINCANG Bab ini dipaparkan mengenai sudut pandang hukum islam dan hukum positif. Batasan-batasan hukum islam dan hukum positif menyikapi komersialisasi sumber daya air.

17

BAB V :

PENUTUP Berisi kesimpulan dan saran penulis yang didapatkan berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMERSIALISASI SUMBER DAYA AIR

A. Jual Beli Air Menurut Islam 1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam kata jual beli berasal dari bahasa Arab “al bai’u” bentuk mufrod dari kata “al buyuu” yang berarti tukar menukar suatu barang. Adapun menurut etimologi jual beli diartikan “pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya”. Kata lain dari al-bai’u sama artinya (sinonim) dengan kata al-ijarah, yaitu tukar menukar suatu barang.1 Berkenaan dengan al-ijarah. Dalam Al-Qur’an Surat Fatir ayat 29 disebutkan: ٢

٢٩

.‫ﺻ َﻼةَ َوأَﻧْـ َﻔ ُﻘﻮا ﱠﻣﻌِﺎ َرَزﻗْـﻨَﺎ ُﻫ ْﻢ ِﺳﺮا َو َﻋ َﻼ ﻧِﻴَﺔً ﻳـَْﺮ ُﺟﻮ َن ﲡَِﺎ َرةً ﻟَ ْﻦ ﺗَـﺒُﻮَر‬ ‫ب ﷲِ َوأَﻗَﺎ ُﻣﻮا ا ﱠ‬ َ ‫إِ ﱠن اﻟّ ِﺰ ﻳْ َﻦ ﻳـَْﺘـﻠُﻮ َن ﻛِﺘَﺎ‬

Artinya: “Sesungguhnya orang yang selalu membaca Kitab Allah dan Mendirikan Shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terangterangan, Mereka itulah yang mengharapkan Perniagaan yang tidak merugi.” Perkataan jual beli sendiri terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan pembelian atau membeli. Dengan demikian

1

Syeh Abdurahman As-sa’di dkk, Fiqih Jual-Beli Paduan Praktis Bisnis Syari’ah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hal. 4. 2

Departemen agama, al-qur’an terjemah, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, 2007), hal. 437.

18

19

perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua belah pihak yang saling tukar menukar atau melakukan pertukaran. Sedangkan secara terminologi kata bai’ menurut para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam mendefinisikannya kata bai’ atau jual beli tersebut. Menurut Sayyid Sabiq bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Menurut M. Anwar jual beli itu adalah: “perikatan yang meangandung pengertian pemindahan harta benda (jasa) dengan harta benda untuk dimiliki selama-lamanya, menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan atau ditentukan”. Adapun menurut pendapat Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Al Khusaini, dalam kitabnya Kifyatul Ahyar yang artinya: Dalam arti syarat jual beli adalah pertukaran harta, yang dinyatakan dengan ijab qabul dengan lantaran sesuatu.3 Prof Dr. TM Hasby Ash Shidieqy mengatakan bahwa jual beli adalah memberikan suatu barang berharga walaupun tidak terijab Qobul (secara jelas) berhubung sudah menjadi adat contohnya ijab qobul yang terjadi dalam transaksi pembayaran di minimarket. Sedangkan jual beli menurut B.W adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk meyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (sipembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. 3

Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi, (Bandung: CV Diponegoro), hal. 73.

20

Jadi jual beli itu adalah pertukaran suatu barang atas dasar suka sama suka (rela) yang dibenarkan oleh syara’, sehingga harta (barang) yang ditukarkan menjadi hak milik untuk selama-lamanya. Pertukaran ini dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela antara kedua belah pihak. Maka kita tidak boleh melakukan tukar menukar dengan cara paksaan, terpaksa atau memaksa kepada pihak lain untuk menjual atau membeli suatu barang demi kepentingan hanya sesuatu pihak saja, maka dalam Islam tidak dibenarkan hal yang sedemikian ini, karena hal tersebut sudah mengandung suatu kerusakan atau sudah nyata dilarang dalam Islam.4 Dalam Islam jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah antara sesama manusia. Adapun dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur’an, Al-Sunnah dan ijma’ umat.Adapun landasan atau dasar hukum yang berdasarkan firman Allah SWT:

َ‫َو أَ َﺣﻞﱠ ا ﱠُ اﻟْﺒَـْﻴ َﻊ َو َﺣﱠﺮَم اﻟﱠﺮ‬ Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” Riba berasal dari akar kata raba yang artinya berkembang, meningkat, atau melebihi. Kelebihan atau keuntungan interest dari peminjaman barang atau uang, yang menurut hokum Islam dilarang sebesar apapun.5

4

Syeh Abdurrahman As-Sa’di dkk, Fiqih Jual-Beli Paduan Praktis Bisnis Syari’ah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hal. 5. 5

Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hal. 287.

21

Dalam Surat annisa ayat 29 telah diterangkan:

‫اض ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ َوَﻻ ﺗَـ ْﻘﺘُـﻠُ ْﻮا‬ ٍ ‫َ أَﻳـُ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳْ َﻦ آ َﻣﻨُـ ْﻮا َﻻ َْ ُﻛﻠُ ْﻮا أَْﻣ َﻮاﻟَ ُﻜ ْﻢ ﺑـَْﻴـﻨَ ُﻜ ْﻢ ِ ﻟْﺒَﺎ ِﻃ ِﻞ إِﱠﻻ أَ ْن ﺗَ ُﻜ ْﻮ َن ﲡَِﺎ َرةً َﻋ ْﻦ ﺗـََﺮ‬ ٢٩ ٩

٦

‫أَﻧْـ ُﻔ َﺴ ُﻜ ْﻢ إِ ﱠن ا ﱠَ َﻛﺎ َن ﺑِ ُﻜ ْﻢ َرِﺣْﻴ ًﻤﺎ‬

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Berdasarkan ayat diatas Allah membolehkan bahkan menghalalkan bermuammalah terutama dalam hal jual beli dengan siapapun juga dengan syarat tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak, tetapi Allah juga melarang bahkan mengharamkan segala sesuatu yang mengandung unsur riba baik itu dalam jual beli maupun dalam hal muamalah yang lainnya. Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakanya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara’, yang tidak termasuk ialah jalan perniagaan yang saling “berkeridhaan” (suka sama suka) diantaramu, yakni dari kedua pihak.7

6

Departemen agama, al-qur’an terjemah, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, 1996), hal. 83. 7

Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, Cet. II, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011), hal. 258.

22

Adapun dasar hukum diperbolehkannya jual beli menurut hadits yang diriwayatkan oleh Rofiah bin Rofi’:

ِ‫ُﻞ ﺑِﻴَ ِﺪﻩ‬ ِ ‫ َﻋ َﻤ ُﻞ اﻟﱠﺮﺟ‬: ‫َﺎل‬ َ ‫َﺐ ؟ ﻗ‬ ُ ‫ْﺐ أَﻃْﻴ‬ ِ ‫ي اﻟْ َﻜﺴ‬ ‫ أَ ﱡ‬: ‫ﺻﻠﱠﻰ ا ﱠُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ُﺳﺌِ َﻞ‬ َ ‫ﱠﱯ‬ ‫َﻋ ْﻦ ِرﻓَﺎ َﻋﺔَ ﺑْ ِﻦ رَاﻓِ ٍﻊ أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ‬ ٨

.(‫َوُﻛ ﱡﻞ ﺑـَْﻴ ٍﻊ َﻣْﺒـﺮُوٍر )رواﻩ اﻟﺒﺰار وﺻﺤﺤﻪ اﳊﺎﻛﻢ‬

Artinya: “Dari Rofiah bin rofi’ bahwasanya Rosulullah SAW ditanya apakah mata pencaharian yang paling baik itu? Nabi menjawab, ialah seorang itu yang bekerja dengan tangannya dan jual beli yang bersih. (H.R Bazzar dan dinilai Shahih oleh Al- Hakim).” Hadits tersebut diatas menunjukkan bahwa jual beli merupakan anjuran atau perintah nabi terhadap orang Islam untuk mengadakan jual beli yang mana jual beli tersebut disamakan dengan orang yang bekerja dengan hasil keringat sendiri, asalkan jual beli tersebut suci atau bersih dari perkara yang dilarang oleh syara’ seperti mengurangi timbangan, menipu, menjual barang yang belum jelas dan lain sebagainya.9 Sedangkan menurut landasan ijma umat tentang jual beli adalah: bahwasanya umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini. Jual beli merupakan perilaku yang dianjurkan dalam Islam ini ditegaskan guna dapat memberikan kemudahan kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi ini akan berbeda hukum ketika kita berbicara tentang praktek jual beli air. Karena air merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh makhluk dan air dijadikan sebagai hak publik

8

Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Cet. VII, (Jakarta: Akbarmedia, 2012), hal. 203. 9


23

yang dapat diakses oleh siapa saja dan menjadi pelarangan ketika air tersebut dijadikan barang yang diperjual belikan. 2. Komersialisasi Air Menurut Islam Air sebagai kebutuhan pokok manusia dan semua makhluk di bumi menjadi permasalahan tersendiri yang dibahas dalam fiqih Islam. Karena pada benda vital tersebut manusia berserikat. Sabda Rasulullah saw:

‫ﺻﻠﱠﻰ‬ َ ‫ﱠﱯ‬ ِّ ِ‫َﺎب اﻟﻨ‬ ِ ‫ﺻﺤ‬ ْ َ‫ُﻞ ِﻣ ْﻦ أ‬ ٍ ‫َاش َﻋ ْﻦ َرﺟ‬ ٍ ‫َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َوﻛِﻴ ٌﻊ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﺛـ َْﻮٌر اﻟﺸﱠﺎ ِﻣ ﱡﻲ ﻋَ ْﻦ َﺣﺮِﻳ ِﺰ ﺑْ ِﻦ ﻋُﺜْﻤَﺎ َن َﻋ ْﻦ أَِﰊ ِﺧﺮ‬ ُ‫َﻺ وَاﻟﻨﱠﺎ ِر َوَﲤَﻨُﻪ‬ َِ ‫ث اﻟْﻤَﺎ ِء وَاﻟْﻜ‬ ٍ ‫ﺻﻠﱠﻰ ا ﱠُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِﻤُﻮ َن ُﺷَﺮﻛَﺎءُ ِﰲ ﺛ ََﻼ‬ َ ِ‫ُﻮل ا ﱠ‬ ُ ‫َﺎل َرﺳ‬ َ ‫ ﻗ‬: ‫َﺎل‬ َ ‫ا ﱠُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗ‬ ١٠

.‫َﺣﺮَا ٌم‬

Artinya: “orang Muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu: air, rumput, dan api dan harganya adalah haram (H.R Ahmad dan Abu Dawud). Rasulullah juga melarang praktek jual beli air, sesuai hadits yang diriwayatkan Imam Muslim:

ُ‫ﻀﻞ‬ ْ َ‫ﺻﻠﱠﻲ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻋ ْﻦ ﺑـَْﻴ ِﻊ ﻓ‬ َ ِ‫ْل ﷲ‬ ُ ‫َﻲ َرﺳُﻮ‬ ْ ‫ ﻧـَﻬ‬: ‫َﺎل‬ َ ‫َو َﻋ ْﻦ ﺟَﺎﺑِ ِﺮ ﺑْ ِﻦ َﻋْﺒ ِﺪ ﷲِ َر ِﺿ َﻲ ﷲُ َﻋْﻨـ ُﻬﻤَﺎ ﻗ‬ ١١

.‫اﳌَﺎ ِء‬

Artinya: “Dan Dari Jabir Bin Abdullah, Dia Berkata “Rasulullah Saw Melarang Menjual Kelebihan Air. (HR. Muslim) Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh ulama penyusun kitab Sunan (Abu Daud, Tirmidzi, An Nasa’I dan Ibnu Majah) dan Tirmidzi menilainya sahih. Kata

10

Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi, (Bandung: CV Diponegoro), hal. 129. 11

Muhammad bin ismail al amir ash-shan’ani, Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram, jilid 2, (Darus Sunnah Press: Jakarta Timur 2013), hal. 333.

24

Al Fath Al Qusyairi, hadist tersebut sesuai dengan syarat sahih riwayat Imam Al Bukhari dan Muslim.12 Hadits tersebut sebagai dalil bahwa tidak boleh menjual sesuatu kelebihan air dari kebutuhan pemiliknya. Kata ulama, macam air itu ialah air yang keluar dari mata air dalam tanah umum, lalu permukaanya itu tidak dilarang penjualanya. Demikian juga jika orang membuat/menggali talaga dalam tanah miliknyatempat penampungan air atau dia menggali sumur, lalu sebagianya untuk dia minum dan sebagian lagi untuk mengairi sawah/menyirami tanaman, maka tidak ada larangan menjual kelebihanya. Menurut zhohir hadits tersebut menunjukan wajib atas pemiliknya mendermakan kelebihan air dari kebutuhannya sendiri untuk minum atau untuk bersuci atau menyirami tanaman, baik air itu dari tanah umum maupun pada tanah yang dimiliki orang; Diantara ulama yang berpendapat pemanfaatan air untuk umum ini adalah Ibnu Qayim dalam kitabnya “Al Huda”. Beliau mengatakan: Boleh memasuki tanah dimiliki orang untuk mengambil air dan rumput, karena sesungguhnya dia mempunyai hak terhadap air itu tidak dilarang pemakaianya oleh milik orang lain itu. Beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad telah menetapkan kebolehan gembala pada tanah yang bukan tanah umum untuk binatang ternak. Demikian menurut Manshur Billah dan Imam Yahya dalam pembahasannya tentang kayu bakar dan hasyisy (tumbuhan ganja). Kemudian beliau berkata: Sesungguhnya tidak ada gunanya izin pemilik tanah, karena sesungguhnya tidak ada baginya untuk melarang masuk. Bahkan wajib atasnya merperkenakan orang dan haram atasnya mencegah orang memasukinya, sehingga 12

Abubakar Muhammad, Terjemahan Subulus Salam III, cet I, (Al-Ikhlas: Surabaya 1995), hal. 45.

25

memasukinya tidak tergantung pada izin pemiliknya, yang dibutuhkan izin itu hanyalah untuk memasuki rumah apabila ada orang yang menempatinya karena wajib minta izin untuk memasuki rumah.13 Adapun rumah yang tidak dihuni orang. Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan: ٢٩

١٤

.‫ﺲ ﻋَﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ُﺟﻨَﺎ ٌح أَ ْن ﺗَ ْﺪ ُﺧﻠُ ْﻮا ﺑـُﻴُـ ْﻮ ً َﻏْﻴـَﺮ َﻣ ْﺴ ُﻜ ْﻮ ﻧٍَﺔ ﻓِْﻴـ َﻬﺎ َﻣﺘَﺎعٌ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َوا ﱠُ ﻳـَ ْﻌﻠَ ُﻢ َﻣﺎ ﺗـُْﺒ ُﺪ ْو َن َوَﻣﺎ ﺗَ ْﻜﺘُ ُﻤ ْﻮ َن‬ َ ‫ﻟَْﻴ‬ Artinya : “Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. (Surat Annur: 29.) Barang siapa yang menggali sumur atau sungai maka dialah yang paling

berhak terhadap airnya dan dia tidak boleh melarang orang lain untuk mengambil kelebihan airnya, sekalipun sudah kami katakana bahwa air itu hak penggali sumur tetapi tidak dia miliki, sebagaimana menurut pendapat jumhur ulama. Atau sekalipun kami katakan air itu miliknya tetapi sesungguhnya dia berkewajiban memberikan kelebihanya kepada orang lain berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah saw:15

‫ﺎل‬ َ َ‫ﱯ ﷲِ َﻣﺎ اﻟ َﺸ ْﻲءُ اﻟﱠ ِﺬ ْي َﻻ َِﳛﻞُ َﻣْﻨـﻌُﻪُ ؟ ﻗ‬ ‫ َ ﻧَِ ﱠ‬، ُ‫ اَﻟْ َﻤﺎء‬:‫ﱯ ا ﱠِ َﻣﺎ اﻟ َﺸ ْﻲءُ اﻟﱠ ِﺬ ْي َﻻ َِﳛﻞﱡ َﻣْﻨـﻌُﻪُ ؟ ﻗَﺎ َل‬ ‫َ ﻧَِ ﱠ‬ ١٦ .(‫ )رواﻩ أﺑﻮ داود‬. ‫اَﻟْ َﻤ ْﻠ ُﺢ‬

13

Abubakar Muhammad, Terjemahan Subulus Salam III, cet I, (Al-Ikhlas: Surabaya 1995), hal. 45. 14

Departemen agama, al-qur’an terjemah, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, 1996), hal. 353. 15

Abubakar Muhammad, Terjemahan Subulus Salam III, cet I, (Al-Ikhlas: Surabaya 1995), hal 46. 16


26

Artinya: Ya Nabi yallah, apakah yang tidak halal dilarang/dicegah? Beliau menjawab: air, Ya Nabi yallah apakah yang tidak halal dilarang? Beliau menjawab garam. Hadits tersebut memberikan pengertian bahwa hukum air itu sama dengan garam dan apa-apa yang serupa itu, termasuk rumput, sama dengan hukum air itu. Barang siapa yang sudah mendahului pengembalaan binatangnya pada suatu tanah yang tidak dimiliki orang, di dalamnya ada rumputnya, maka dialah yang paling berhak mengembala di tempat itu selama binatangnya ada di dalamnya. Apabila sudah keluar dari tanah itu maka dia tidak berhak menjualnya.17 Dari Surat an-Nur ayat 29 juga dapat kita pahami bahwa ketika air merupakan milik bersama maka jika seseorang membutuhkan air yang ada didalam rumah sedangkan rumah tersebut tidak dihuni maka orang tersebut boleh mengambilnya tanpa harus meminta izin dari pemilik rumah. Sementara air yang sumbernya terkandung didalam perut bumi, tidak seorangpun bisa mengklaimnya sebagai miliknya kecuali jika ia bekerja untuk mengaksesnya, melakukan penggalian untuk menemukan sumber tersebut dan membuatnya siap guna. Ketika seseorang membuka sumber ini dengan kerja dan penggalian, maka ia berhak atas mata air yang ditemukannya. Ia berhak mengambil manfaat mata air tersebut dan mencegah intervensi dari orang lain, karena ia yang membuka kesempatan untuk menggunakan dan memanfaatkan air tersebut. Sementara mereka yang ikut andil dalam membuka kesempatan itu, tidak berhak mengintervensinya dalam menikmati manfaat air tersebut dan memilki air yang memancar berkat usahanya, sebab ini adalah penguasaan, dimana ia tidak memilki sumber airnya yang 17


27

terdapat perut bumi. Sebagaimana itu ia wajib untuk membagi-bagikan air tersebut untuk dimanfaatkan orang lain secara gratis dan tidak boleh meminta imbalan, karena substansi air merupakan milik bersama. Si penemu air hanya memiliki prioritas yang lebih utamakan tetapi jikalau dia sudahcukup dalam kebutuhannya dia tidak punya hak untuk melarang orang lain untuk memanfaatkkan air tersebut. Sebuah hadits Rasulullah saw tentang ƥ Ǜ Ɩ ƾƵǚ dan ‫ اﻻَ رﺑﻊ‬diriwayatkan oleh Abu Bashir dari Imam Ash Shadiq. Imam mengatakan, jadi jangan jual mereka. Namun pinjamkanlah kepada tetangga dan saudaramu (seiman). Al Arba’a artinya seeseorang membuat sebuah dam untuk mengairi tanahnya hingga ia memenuhi kebutuhannya dalam hal ini. Dalam riwayat lain dari Ash Shadiq dinyatakan bahwa ƥ Ǜ Ɩ ƾƵǚ artinya batas waktu yang tetap untuk untuk mengairi tanah. Ketika kalian telah memenuhi kebutuhan kalian maka kalian tidak diperbolehkan untuk menjual air tersebut dan membiarkan orang lain untuk memanfaatkannya. ‫ اﻵَ رﺑﻊ‬artinya dam yang dibuat diantara tanah-tanah milik sekelompok orang. Jika seseorang telah terpenuhi kebutuhannya maka maka ia harus membiarkan orang lain memanfaatkannya dan dilarang untuk menjual air tersebut.18 Adapun orang yang menyimpan air dalam tempat air minum dan kolam, maka itu dikecualikan dari ketentuan itu berdasarkan qiyas pada kayu bakar. Rasullulah saw telah bersabda tentang kayu bakar itu sebagai berikut:

18

Muhammad Baqir ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Astishaduna, (Jakarta: Zahira Pulbising House, 2008), hal. 241.

28

َ‫ﻒ َِﺎ َو ْﺟ َﻬﻪُ َﺧْﻴـٌﺮ ﻟَﻪُ ِﻣ ْﻦ أَ ْن ﻳَ ْﺴﺄ‬ ‫ﻚ ﻓَـﻴَ ُﻜ ﱠ‬ َ ِ‫ﺐ ﻓَـﻴَﺒِْﻴ َﻊ ذَ ﻟ‬ ٍ َ‫ﻷََ ْن َْ ُﺧ َﺬ اَ َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ َﺧْﺒ ًﻶ ﻓَـﻴَﺄْ ُﺧ َﺬ َﺣ ْﺰَﻣﺔً ِﻣ ْﻦ َﺣﻄ‬ ١٩

.‫س أُ ْﻋ ِﻄ َﻲ اَْو ُﻣﻨِ َﻊ‬ َ ‫َل اﻟﻨﱠﺎ‬

Artinya: Sungguh seseorang diantara kamu mengambil seutas tali lalu dia mengambil seikat kayu bakar kemudian dia jual, lalu dengan hasil jualan kayu itu dia dapat menjaga dirinya adalah lebih baik dari pada dia minta-minta kepada orang, yang terkadang orang memberinya atau menolaknya. Boleh penjualan air dan kayu yang disimpannya dan tidak wajib dia berikan kepada orang kecuali hujan. Demikian juga penjualan sumur dan mata air itu sesungguhnya boleh. Rasulullah saw bersabda: barang siapa yang menjual sumur rumah yang mampu mencukupi kebutuhan orang-orang Muslim dengannya, maka baginya surga.20

B. Privatisasi dan Komersialisasi Sumber Daya Air Di Indonesia Privatisasi air adalah berpindahnya pengelolaan air baik sebagian maupun seluruhnya dari sektor publik kepada sektor swasta.21 Kurang lebih dua dekade terakhir ini, privatisasi air menjadi salah satu isu pembangunan yang paling kontroversial. Sedangkan komersial adalah perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Istilah komersialisasi sumber daya air merupakan efek yang

19



Kruha,Koalisi Rakyat Hak Atas Air Privatisasi Air 15 Maret http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/11/101/Privatisasi_Air/Privatisasi_Air.html, tanggal 12 Sempember 2015

2011 akses

29

ditimbulkan oleh privatisai sumberdaya air ketika air menjadi komoditas yang di komersilkan.22 Bagi para pendukungnya privatisasi air dipandang sebagai cara yang paling pantas untuk mengatasi persoalan keteraksesan masyarakat terutama masyarakat miskin untuk memperoleh air bersih. Selain itu privatisasi air juga dipandang akan membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan air yang selama ini dikelola oleh sektor publik. Sedangkan bagi penentangnya air merupakan kebutuhan dasar manusia dan tidak pantas untuk dijadikan barang dagangan termasuk dengan melibatkan sektor swasta dalam pengelolaan dan penyediaannya. Sektor swasta akan lebih memprioritaskan keuntungan daripada peningkatan layanan kepada masyarakat. Meskipun banyak sekali perhatian dan perdebatan terkait dengan privatisasi air, pada dasarnya sedikit sekali proyek-proyek privatisasi air di dunia. Menurut David Hall, 90 % penyediaan layanan air di dunia dilakukan oleh sektor publik. Hanya 5 % dari total populasi di dunia yang layanan airnya diberikan oleh sektor swasta.23 Dalam perkembangannya, terdapat dua model privatisasi air. Pertama berupa model UK yang diterapkan di Inggris dan Wales dimana kepemilikan dan pengelolaan utilitas air dilakukan oleh sektor swasta. Kedua adalah model Perancis, dimana kepemilikan di tangan publik sedangkan pengelolaannya 22

Tim kruha, etal, Kemelut SDA Menggugat Privatisasi Air di Indonesia, (Yogyakarta: LAPERA Pustaka utama, 2005), hal. 33. 23

Kruha, Koalisi Rakyat Hak Atas Air Privatisasi Air 15 Maret 2011 http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/11/101/Privatisasi_Air/Privatisasi_Air.html, akses tanggal 12 Sempember 2015

30

dilakukan oleh publik atau private. Perbedaan lain dari kedua model tersebut adalah di UK dibentuk Office of Water Services (OFWAT) sebagai badan pengatur independen, sedangkan di Perancis “economic regulator” diperankan oleh pemerintah daerah.24 Secara umum terdapat beberapa model privatisasi air yaitu: i.

Kontrak Jasa (service contracts). Aspek individual dari penyediaan infrastruktur (pemasangan

dan pembacaan meteran air, operasi stasiun pompa dan sebagainya) diserahkan kepada swasta untuk periode waktu tertentu (6 bulan sampai 2 tahun). Kategori ini kurang memberi manfaat bagi penduduk miskin. Kontrak jasa dipergunakan di banyak tempat seperti di Madras (India), dan Santiago (Chile). ii.

Kontrak Manajemen. Manajemen

swasta

mengoperasikan

perusahaan

dengan

memperoleh jasa manajemen baik seluruh maupun sebagian operasi. Kontrak bersifat jangka pendek (3 sampai 5 tahun) dan tidak terkait langsung dengan penyediaan jasa sehingga lebih fokus pada peningkatan mutu layanan daripada peningkatan akses penduduk miskin. Kontrak manajemen dilaksanakan di Mexico City, Trinidad, dan Tobago.

24

Kruha, Koalisi Rakyat Hak Atas Air Privatisasi Air 15 Maret 2011 http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/11/101/Privatisasi_Air/Privatisasi_Air.html, akses tanggal 12 Sempember 2015

31

iii.

Kontrak Sewa-Beli. Perusahaan swasta melakukan lease terhadap aset perusahaan

pemerintah dan bertanggung jawab terhadap operasi dan pemeliharaannya. Biasanya kontrak sewa berjangka 10-15 tahun. Perusahaan swasta mendapat hak dari penerimaan dikurangi biaya sewa beli yang dibayarkan kepada pemerintah. Menurut Panos (1998), perusahaan swasta tersebut memperoleh bagian dari pengumuman pendapatan yang berasal dari tagihan pembayaran. Konsep ‘Enhanced Lease’ diperkenalkan karena di negara berkembang dibutuhkan investasi pengembangan sistem distribusi, pengurangan kebocoran, dan peningkatan cakupan layanan. Perbaikan kecil menjadi tanggungjawab operator dan investasi besar untuk fasilitas pengolahan menjadi tanggungjawab pemerintah. Kontrak sewa-beli banyak digunakan di Perancis, Spanyol, Ceko, Guinea, dan Senegal. iv.

Bangun - Operasi – Alih BOT dan beragam variasinya biasanya berjangka waktu lama

tergantung masa amortisasi (25-30 tahun). Operator menanggung risiko dalam mendesain, membangun dan mengoperasikan aset. Imbalannya adalah berupa jaminan aliran dana tunai. Pada akhir masa perjanjian, pihak swasta mengembalikan seluruh aset ke pemerintah. Terdapat beragam bentuk BOT. Pelaksanaan BOT terdapat di Australia, Malaysia, dan Cina. Di bawah prinsip BOT, pendanaan pihak swasta akan digunakan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas atau

32

sistem infrastruktur berdasarkan standar standar performance yang disusun oleh pemerintah. Masa periode yang diberikan memiliki waktu yang cukup panjang untuk perusahaan swasta guna mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan dalam membangun konstruksi beserta keuntungan yang akan didapat yaitu sekitar 10 sampai 20 tahun. Pemerintah tetap menguasai kepemilikan fasilitas infrastruktur dan memiliki dua peran sebagai pengguna dan regulator pelayanan infrastruktur tersebut. v.

Konsesi Konsesi biasanya berjangka waktu 25 tahun yang berupa

pengalihan seluruh tanggung jawab investasi modal dan pemeliharaan serta pengoperasian ke operator swasta. Aset tetap milik pemerintah dan operator swasta membayar jasa penggunaannya. Tarif mungkin dibuat rendah dengan mengurangi jumlah modal yang diamortisasi, yang dapat menguntungkan penduduk miskin jika mereka menjadi pelanggan. Konsesi dengan target cakupan yang 37 jelas mengarah pada layanan bagi seluruh penduduk dapat menjadi alat yang tepat dalam memanfaatkan kemampuan swasta meningkatkan investasi, memberikan layanan yang baik, dan menetapkan tarif yang memadai. Melalui cara ini, pemerintah tetap mengatur tarif melalui sistem regulasi dan memantau kualitas layanan. Konsesi mempunyai sejarah panjang di Perancis, kemudian berkembang di Buenos Aires (Argentina), Macao, Manila (Pilipina), Malaysia, dan Jakarta. Dalam

33

konsesi, Pemerintah memberikan tanggung jawab dan pengelolaan penuh kepada kontraktor (konsesioner) swasta untuk menyediakan pelayanan infrastruktur dalam sesuatu area tertentu, termasuk dalam hal pengoperasian, perawatan, pengumpulan dan manajemennya. Konsesioner bertanggung jawab atas sebagian besar investasi yang digunakan

untuk

membangun,

meningkatkan

kapasitas,

atau

memperluas sistem jaringan, dimana konsesioner mendapatkan pendanaan atas investasi yang dikeluarkan berasal dari tarif yang dibayar oleh konsumen. Sedangkan peran pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan standar kinerja dan jaminan kepada konsesioner. vi.

Divestiture Kategori ini merupakan bentuk paling ekstrim dari privatisasi,

yang berupa pengalihan aset dan operasi ke swasta, baik keseluruhan maupun sebagian aset. Pemerintah hanya bertanggung jawab terhadap regulasi. Tidak banyak 38 contoh dari divestiture, hanya Inggris dan Wales melakukan dalam skala besar.25

C. Bentuk Komersialisasi Sumber Daya Air Di Indonesia Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 mengakibatkan utang luar negeri pemerintah bertambah akibat fluktuasi mata uang. Sehingga pihak IMF berusaha membantu Indonesia demi mengembalikan kondisi ekonomi 25

Tim kruha, etal, Kemelut SDA Menggugat Privatisasi Air di Indonesia, (Yogyakarta: LAPERA Pustaka utama, 2005), hal. 8.

34

yang tertuangdalam memorandum of economic and financial policies dalam perjanjian letter of intent (LOI). Isi LOI itu mengharuskan pemerintah melakukan agenda reformasi kebijakan dan institusional berdasarkan: a. Manajemen makro ekonomi. b. Restrurisasi finasial dan corparate sector. c. Proteksi terhada kaum miskin. d. Reformasi institusi-institusi ekonomi.26 Progam yang dicanangkan oleh IMF untuk mereformasi makro ekonmi kemudian dimatangkan sepanjang tahun 1998 bekerjasama dengan Bank Dunia, ADB dan kreditor bilaretal. Pada bulan juni 1998 Bank Dunia mengeluarkan pinjaman sebesar 1 miliar dolar Amerika, yang kemudian disusul pinjaman yang kedua sebesar 500 juta dolar Amerika. Salah satu isi perjanjian utang tersebut adalah untuk memperbaiki pengelolaan sumberdaya air di Indonesia.27 Berawal krisis itulah Bank Dunia menawarkan pinjaman untuk pemerintah Indonesia guna merestrukturisasi sektor sumberdaya air yang disebut Water Resources Sector Sector Struktural Adjustment Laon (WATSAL). Pinjaman progam ini menjadi bagian dari keseluruhan pinjaman untuk merenofasi kebijakan mikro ekonomi Indonesia. Pemerintahpun menerima tawaran tersebut dan membentuk team khusus untuk menyusun bersama dengan pihak Bank Dunia. Tim inipun lebih dikenal dengan WATSAL Task Force atau kelompok kerja 26

Kruha, Koalisi Rakyat Hak Atas Air Privatisasi Air 15 Maret 2011 http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/11/101/Privatisasi_Air/Privatisasi_Air.html, akses tanggal 12 Sempember 2015 27


35

WATSAL. Bersama dengan tim koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air membentuk rencana rencana implementasi WATSAL yang berisi tahapan-tahapan proses rencana dari masing-masing rencana restrukturisasi dam matriks kebijakan dan diserahkan ke Bank Dunia yang berperan sebagai pengawas pelaksanaan program.28 Dengan dana yang diberikan kepada pemerintah Indonesia menjadikan pemerintah harus mengadopsi prinsip-prinsip WATSAL dalam undang-undang baru mengenai sumber daya air, kerangka tersebut antara lain: a. Memperkenalkan hak guna air untuk alokasi air permukaan dan tanah dan untuk penggunaan air yang kondusif. b. Meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan air terutama untuk irigasi. c. Memfasilitasi hubungan antara alokasi dan penggunaan air permukaan dan tanah melalui mekenisme sertifikasi yang seragam. d. Mengusahakan pencapaian kualitas air permukaan dan tanah yang kondusif dengan pemabngunan sosial ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, juga kompatibel dengan hak guna tanah dan perencanaan DAS (Daerah Aliran Sungai). e. Membangun intitusi-institusi pengelolaan DAS yang partisipatif dan transparan. f. Menguatkan mekanisme-mekanisme penunjangan, pengelolaan dan pendanaan berbasis masyarakat untuk jaringan irigasi, pelayanan

28


36

air di tingkat kecamatan/kotamdya, sanitasi dan sistim pembuangan air. g. Membuat sistem perencanaan, progam dan anggaran untuk keperluan investasi dan menejemen pembangunan sumber daya air yang terdesentraslisasi. h. Membangun struktur regulator untuk pengelolaan tingkat daerah untuk menunjang pengimpliitasian pengelolaan DAS

yang

terintegrasi melalui unit DAS propinsi, dan jika feasible, usaha corpotarized self-financing dibawah Pemda. i. Mendorong prinsip kontribusi yang saling menguntungkan terhadap biaya pelayanan publik air bersih dan irigsi dan prinsip “poluter pay” atau “ yang membuat polusi harus membayar” untuk biaya yang ditimbulakan karena terjadi polusi air. j. Memperbaiki peraturan-peraturan dan kerangka kerja untuk partisipasi swasta dalam sektor sumber daya air dan pengelolaan kualitas air, termasuk 41 manajemen irigasi melalui konsesi investasi, pengoprasian dan pemeliharaan. k. Meningkatkan koordinasi antara kehutanan, pertanian konsevasi dan aktivitas sektor publik dan swasta dalam sumber daya air. l. Membuat kebijakan-kebijakan spesifik mengenai konservasi lahan basah yang berkelanjutan dan membangun daerah rawa.29

29


37

Seiring dengan perkembangan situasi global maka UU No. 11 tahun 1974 sudah tidak lagi memadai. Maka pemerintah merasa perlu adanya kebijakan baru yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi dan terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Apalagi dari pihak bank dunia juga mendesak Indonesia agar melakukan reformasi peranturanperaturan yang menyangkut sumberdaya air. Hasilnya adalah bahwa reformasi untuk sektor sumberdaya air yang dirancang pemerintah didasari pada paradigma sebagai berikut: 1) Berwawasan lingkungan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. 2) Perubahan peran pemerintah: dari yang tadinya berperan sebagai penyedia berubah fungsi sebagai memungkinkan tersedianya air dan sumber air. 3) Desentralisai kewenangan: pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan kewenangan daerah kabupaten, kota dan propinsi. 4) Hak asasi manusia: selama ini terjadi ketidak adilan distribusi air, dan setiap individu sebenarnya mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap air dan sumber air. 5) Demokratisasi: berubah dari pola pembangunan top down menjadi pola-pola pendekatan yang proposional antara top-down dan bottom-up sehingga lebih efektif. 6) Globalisasi: reformasi kebijakan sektor sumber daya air harus selaras dengan isu-isu global mengenai sumber daya air. Membuat

38

undang-undang baru mengenai sumber daya air, menetapkan kebijakan nasional, dan pembentukan Dewan Air Nasional.30 Melihat paradigma tersebut bahwa dapat kita pahami bahwasannya sumber daya air yang didasari pada paradigma globalisasi merupakan sebuah awal menjadi barang yang dapat diprivatisasi dan ini berujung pada dikomersialkannya sumber daya air. Isu terpenting tentang era baru dalam reformasi sumber daya air adalah mengenai hak guna air (Water Rights) untuk alokasi air permukaan dan air tanah yang diperkenalkan Bank Dunia. Hak guna air dalam undang-undang sumber daya air dibagi menjadi dua, yaitu hak guna pakai dan hak guna usaha. Hak guna pakai adalah penggunaan keperluan sehari-hari. Sedangkan hak guna usaha adalah hak guna air untuk memenuhi tugas komersil atau kebutuhan usaha.31 Hal ini sesuai dengan yang digariskan Bank Dunia dalam Water Resources Sector Strategy 2003, yang menyebutkan bahwa prinsip ekonomi dasar yang digunakan untuk memperlakukan air sebagai barang ekonomi adalah bahwa pengguna menyadari adanya financial cost untuk jasa penyediaan air (Water Supply) dan adanya Opportunity Cost. Dengan memasukkan Opportunity Cost ini ke dalam harga air melalui dalam sistem hak guna yang berkekuatan hukum,32 diharapkan pengguna yang membutuhkan air lebih banyak seperti di perkotaan,

30




39

dapat memenuhi kebutuhannya karena dapat membeli hak guna air dari low value user (misal: petani, masyarakat pedesaan). Melalui sistem ini hak akan ada insentif yang kuat dari low value user untuk secara sukarela memberikan hak guna mereka kepada high value user. Contoh: jika para petani dapat menjual hak guna mereka dengan harga yang sesuai, maka kelebihan air di daerahnya dapat dijual ke daerah atau kota tetangganya dimana nilainya lebih tinggi. Ini berarti melalui sistem hak guna usaha, mekanisme pasar berjalan. Perlu kita perhatikan adalah tidak adanya batasan yang jelas bagi penggunaan hak guna usaha air, baik secara kuantitas maupun jangka waktu. Padahal hal ini penting demi mencegah pemegang hak guna usaha mengeksploitasi air secara berlebihan.

BAB III PRAKTEK KOMERSIALISASI SUMBER DAYA AIR Di DESA PADARINCANG

A. Praktek Komersialisasi Sumber Daya Air PT.Tirta Investama (Aqua Danone) Undang-undang no.7 tahun 2004 tentang sumber daya air telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dimasukkan dalam lembaran negara tahun 2004 dengan nomor 32 pada tanggal 18 maret 2004. Akan tetapi banyak kalangan mengecam undang-undang tersebut karena mengandung unsur privatisasi dan itu akan berdampak pada dikomersilkannya air yang merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Sejak lahirnya Undang-undang No.7 tahun 2004 perkembangan industri air minum dalam kemasan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tentu saja hal tersebut berimplikasi pada semakin banyak daerah yang menjadi sasaran eksploitasi air, salah satu perusahaan yang sangat agresif mengembangkan industri air minum adalah PT. Tirta Investama. PT. Tirta Investama mencari daerah baru untuk lokasi eksploitasinya. Setelah melakukan beberapa riset, akhirnya pilihan jatuh ke desa Curug Goong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.1 Kecamatan Padarincang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Serang yang wilayahnya berdekatan dengan Kecamatan Ciomas dan 1

Kruha, (2011), Runtuhnya Mitos Negara Budiman Kekuatan Ekonomi Politik Asing Berusaha Menyingkirkan Kedaulatan Rakyat, hal 1, http: //www.kruha.org/one modul/one document/1330327624.pdf. diakses tanggal 12 september 2015

40

41

kecamatan Cinangka. Wilayah kecamatan Padarincang terdiri dari tanah pertanian dan tanah perkebunan. Hal tersebut memungkinkan penduduk kecamatan Padarincang memilih mata pencaharian sebagai petani dan ada pula beberapa diantaranya mengelola perkebunan. Daerah pertanian dan perkebunan di kecamatan Padarincang menjadi potensi besar bagi masyarakat untuk menghasilkan beras dan hasil pangan yang lainnya sebagai kebutuhan pangan yang paling utama. Kawasan yang dipilihnya merupakan cagar alam rawa danau sekaligus merupakan lumbung air cadangan air bawah tanah rawa danau. Rawa danau yang terletak di Kabupaten Serang tepatnya masuk ke dalam Kecamatan Padarincang, Mancah dan Gunung Sari. Rawa danau tidak hanya merupakan danau biasa, menyebutkan rawa danau berarti kita juga membicarakan tentang kawasan cagar alam, kawasan DAS, sekaligus cadangan air bawah tanah dan kawasan yang memiliki geothermal. Suatu kawasan yang sungguh lengkap dan mempesona karena keindahan alamnya dan mitos yang mengitarinya. Potensi sumber daya alam Rawa Danau ini tidak dapat dipisahkan dari Gunung Karang yang terletak di Kabupaten Pandeglang karena dari sini lah aliran air bermula termasuk air bawah tanah.Rawa danau merupakan sebuah cagar alam yang didominasi rawa-rawa dan juga terdapat sebuah danau. Luas kawasan ini sekitar 2.500 ha yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon. Pulau ini menjadi tempat bersarang bagi aneka jenis binatang reptile dan tidak kurang dari 250 jenis burung bermukim di kawasan ini. Cirahab yang merupakan salah satu kampung dari desa Curug Goong Kecamatan Padarincang diapit dari dua area penting yakni Rawa Danau dan

42

Gunung Karang yang memiliki potensi aktif. Tidaklah mengherankan bahwa kawasan ini terdapat sumber air yang cukup besar dan banyak masyarakat yang membutuhkanya. Profesi warga setempat sebagian besar adalah petani sawah dan kebun. Secara turun menurun mata air Cirahab digunakan oleh warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari, ratusan hektar sawah mendapatkan pasokan air bagi kebutuhan tanaman padi dan tanaman lainya. Petani mendapatkan berkah dari limpahan air yang keluar dari mata air Cirahab.2 Warga sekitar dapat memanfaatkan keindahan alam Cirahab untuk berekreasi, satu-satunya area wisata air di Padarincang dan merupakan salah satu kebanggaan warga Padarincang. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan dalam berbagai bentuk mulai merubah masyarakat dan cara hidupnya. Demikian pula perlakuan terhadap sumber daya alam yang melimpah, hutan berubah menjadi sawah, kebun, pemukiman dan air yang melimpah mulai dieksploitasi. PT. Tirta Investama (Aqua Danone) melirik potensi besar cadangan air bawah tanah rawa danau bukan sekedar volumenya melainkan juga kualitas air purba yang ada di bawah tanah tersebut yang kaya akan mineral. Dalam upaya meneguhkan sebagai pemasok air minum dalam kemasan tingkat Nasional bahkan Internasional, pihak PT. Tirta Investama tetap berupaya dengan beragam cara agar pabrik di Cirahab dapat beroperasi sekalipun harus berhadapan dengan penduduk sekitar. Pilihan mata air Curug Goong tepatnya sumber mata air Cirahab sebagai area eksploitasi awalnya berlangsung tanpa keresahan. Tak lama kemudian ma2

Kruha, (2011), Runtuhnya Mitos Negara Budiman Kekuatan Ekonomi Politik Asing Berusaha Menyingkirkan Kedaulatan Rakyat, hal. 6, http: //www.kruha.org/one modul/one document/1330327624.pdf. diakses tanggal 12 september 2015

43

syarakat mengetahui di lokasi tersebut akan dibangun pabrik Aqua yang akan menyedot air bawah tanah. Keresahan yang terjadi akibat kekhawatiran dikuasainya sumber mata air Cirahab dan eksploitasi air bawah tanah. Masyarakat Padarincang yang menyadari masa depan ketersediaan air menyatakan kesepahaman bersama bahwa komersialisasi air akan memunculkan dampak negative bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Pada tahun 2008 warga telah dengan tegas menolak kehadiran korporasi besar disektor air. PT Tirta Investama dipandang sebagai salah satu perusahaan yang telah menyebabkan terjadinya kekeringan. Catatan di Sukabumi dan Klaten menjadi refrensi empiric warga Padarincang untuk terus menggalang solidaritas dan dukungan dalam upaya mencabut surat izin Bupati. Surat izin tersebut diduga memiliki kecacatan dari sisi proses. Pertama tidak adanya proses sosialisasi untuk mendapatkan legitimasi public terkait dukungan warga atas rencana pembangunan tersebut. Kedua tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku bahwa surat izin tersebut terbit setelah AMDAL selesai dibuat. Penolakan warga terhadap kehadiran PT Tirta Investama yang akan mengeksploitasi air di kawasan Cirahab Padarincang disebabkan karena minimnya keterlibatan warga. Bahkan ada sebagian warga yang merasa dibodohi pada tahap pembebasan lahan, mereka mendapat informasi jika lahan tersebut diperuntukan untuk pembangunan sarana pendidikan sehinggan menimbulkan antusiasme warga yang dilakukan pada akhirnya memunculkan reaksi dari warga.

44

Warga yang melakukan penolakan disudutkan pada situasi yang tidak mengenakan, mereka dipandang sebagai masyarakat tertutup dan irasional, tidak memiliki visi pembangunan dan cenderung anti kompromi, terbelakang, dan sulit diajak maju. Upaya penolakan warga berbuah hasil saat Bupati Serang menghentikan sementara proses pembangunan pabrik dan berjanji akan mencabut surat izin pembangunan, tetapi dipandang lemah karena tidak dilakukan pengawalan secara ketat atas rencana pencabutan tersebut. Pertengahan tahun 2010 warga Padarincang kembali bergejolak setelah mendapatkan kabar bahwa Bupati akan meneruskan rencana pembangunan pabrik Danone di Cirahab. Reaksi kembali muncul dan mempertanyakan komitmen bupati atas pernyataan awal yang siap mencabut surat izin pembangunan yang telah diberikan kepada PT. Tirta Investama. Spanduk, baliho dan media lain digunakan untuk menunjukan sikap penolakan sebagai mana sebelumnya pernah dilakukan, musyawarah akbar digelar untuk membangun kembali persepsi bersama tentang konsistensi penolakan. Berdasarkan data AMDAL yang dibuat perusahaan, beberapa informasi penting yang menyangkut investasi dan berbagai prasangka menyangkut informasi tersebut dikalangan masyarakat dapat dilihat dalam matriks berikut:3

3

Kruha, (2011), Runtuhnya Mitis Negara Budiman Kekuatan Ekonomi Politik Asing Berusaha Menyingkirkan Kedaulatan Rakyat, hal. 7, http: //www.kruha.org/one modul/one document/1330327624.pdf. diakses tanggal 12 september 2015

45

Informasi dasar investasi PT Tirta Investama Luas lahan

12 hektar

Status sudah dibebaskan, rencana kedepan PT Tirta Investama

akan

melakukan

pembebasan

lahan lain disekitar area dengan proyeksi pabrik terbesar se Asia Rencana investasi

Rp. 298.241.000.000,00

Izin pengeboran

150 meter

Sulit untuk mengontrol tingkat kedalaman pipa penyedot, bisa saja pihak perusahaan

menambah

tingkat kedalaman saat ketersediaan air bawah tanah mulai menurun Rencana tenaga kerja

penggunaan 174 orang

Terdapat penyimpangan informasi di level public, warga

mendapatkan

informasi bahwa tenaga kerja

yang

tertampung

di

akan pabrik

46

Danone

berkisar

pada

2000 tenaga kerja Volume penyedotan air

63 liter perdetik

Sulit untuk mengontrol terhadap

aktivitas

produksi, bisa saja pihak perusahaan

menambah

volume daya sedot untuk meningkatkan

kuantitas

produksi

B. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang merupakan salah satu desa yang termasuk bagian dari DAS Bodri, tepatnya di Sub-DAS Blorong. Secara geografis, Keseneng merupakan desa yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Semarang. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten mencapai 48 km, sementara dari Kota Semarang (provinsi) hingga 58 km. Pusat pemerintahan yang terdekat adalah Kantor Kecamatan Sumowono, yakni 6,5 km. Desa Keseneng merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal. Kondisi wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, membuat Desa Keseneng yang terdiri atas tiga dusun, yakni Keseneng, Tlawah, dan Keseseh menjadi kurang dalam sarana dan prasarana umum, baik bidang kesehatan, pendidikan, maupun pemasaran atau pusat ekonomi. Desa memiliki luas wilayah 228,252 ha, yang terdiri atas sawah dengan irigasi teknis, sawah

47

irigasi sederhana, sawah tadah hujan, lahan kering/tegalan, dan permukiman. Lahan kering yang terbagi dalam tegalan dan hutan rakyat, merupakan lahan paling luas di Desa Keseneng, yakni mencapai 173,252 ha.4 Keseluruhan lahan yang ada di Desa keseneng merupakan milik warga dan pemerintahan desa. Keseneng merupakan desa di daerah pegunungan, dengan tinggi dari permukaan air laut mencapai 700 meter. Kondisi topografi desa berbukit-bukit dengan banyak lembah, mata air, sungai, dan hutan. Kawasan perbukitan tersebut oleh masyarakat setempat disebut gunung. Meskipun memiliki banyak sungai dan perbukitan. Desa Keseneng minim mata air yang dapat digunakan untuk menopang kebutuhan warga sehari-hari. Mata air-mata air itu berada di bawah permukiman, dan debitnya tidak mencukupi untuk kebutuhan warga. Ada empat mata air di Desa Keseneng, tiga di antaranya ada di Dusun Keseneng, yaitu Kedung Wali, Sendang Tuk, dan Sendang Boto. Satu mata air lainnya berada di Dusun Keseseh, yaitu Sendang Kendi. Kini pemanfaatan mata air masih sebatas untuk cadangan air bersih. Untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, warga telah membuat sistem instalasi air bersih hingga ke rumah-rumah melalui program Pamsimas. Namun sumber yang digunakan justru dari luar desa yang posisinya lebih tinggi secara geografis. Perkembangan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat atau CBNRM di Desa Keseneng mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, CBNRM dapat berjalan dan berkembang 4

Fransisca Emilia, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang), (Semarang: TESIS Universitas Diponegoro, 2013), hal. 39.

48

dengan baik karena ada dukungan kebijakan dan peraturan, warga menjadi pelaku utama sejak proses perencanaan, ada kesepakatan bersama yang dijalankan, dan ada keinginan kuat warga untuk selalu berkembang. Faktor-faktor tersebut membuat kepercayaan dan dukungan dari pihak luar semakin kuat sehingga turut mendukung perkembangan CBNRM di Desa Keseneng. Keinginan warga untuk dapat mengelola kekayaan sumber daya alam, terutama air terjun menjadi objek wisata yang dapat memberikan keuntungan bagi desa, telah digagas sejak tahun 1980-an. Namun keinginan tersebut tidak terwujud karena kondisi pemerintahan masih sangat sentralistik dan top down, dimana partisipasi masyarakat kurang mendapat tempat.5 Pemerintah Desa Keseneng beberapa kali telah mengusulkan pembukaan objek wisata Curug Paleburgongso ke Pemerintah Kabupaten Semarang. Namun usulan tersebut tidak mendapat tanggapan. Lambat laun, keinginan Pemerintahan Desa untuk maju, terkubur dalam perjalanan waktu. Sejak era Reformasi, terjadi perubahan besar terhadap wewenang pemerintahan desa. Kebijakan desentralisasi juga menguat. Hal ini membawa babak baru bagi pengembangan CBNRM di Desa Keseneng.6 Upaya agar dapat hidup lebih baik, terutama lepas dari kemiskinan yang selama ini membelit warga, mendorong desa untuk bergerak. Pada awal tahun 2010, salah satu curug, yakni Paleburgongso akan dikembangkan oleh warga Desa 5

Fransisca Emilia, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang), (Semarang: TESIS Universitas Diponegoro, 2013), hal. 49. 6


49

Keseneng. Namun rencana desa mengembangkan curug di perbatasan antara Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang dan Desa Gondang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal tidak berjalan lancar. Warga Desa Gondang lebih dulu membuka akses ke Curug Paleburgongso. Hal tersebut memicu konflik antara Desa Keseneng dengan Desa Gondang karena air terjun berada di perbatasan, tetapi Goa Paleburgongso telah masuk wilayah dan berada di lahan milik warga Dusun Keseseh, Desa Keseneng. Pihak Desa Gondang juga tidak berkoordinasi dengan Desa Keseneng, padahal warga Desa Keseneng telah melakukan berbagai persiapan, baik lewat rembuk di tingkat dusun maupun desa untuk membuka objek wisata tersebut. Puncak konflik terjadi saat akses Curug Paleburgongso arah Desa Gondang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal akan diresmikan oleh Bupati Kendal Siti Nurmarkesi, terjadi amuk warga Desa Keseneng. Warga menutup Curug Paleburgongso dengan tebangan rumpun bambu. Akibatnya, Bupati Kendal dan rombongan tidak dapat melihat Curug dan Goa Paleburgongso. Kejadian tersebut menimbulkan masalah yang cukup pelik.7 Bupati Kendal Siti Nurmarkesi melayangkan surat protes kepada Bupati Semarang Siti Ambar Fathonah. Untuk meredam konflik, Bupati Semarang menugaskan Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) untuk menyelesaikan masalah tersebut. Disporabudpar Pariwisata Kabupaten Semarang menindaklanjuti dengan mengirim team ke Desa Keseneng, Kecamatan

7


50

Somowono. Tim tersebut melakukan observasi dan survey bersama warga desa untuk melihat potensi pengembangan pariwisata. Dalam pertemuan tersebut muncul dua opsi, yaitu tetap mengembangkan Curug Paleburgongso meskipun ada konflik dengan Desa Gondang atau mencari objek lain di desa tersebut untuk dikembangkan. Pada survei tanggal 2 Februari 2010, masyarakat Desa Keseneng didampingi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang akhirnya memutuskan opsi kedua yaitu mengembangkan kawasan wisata Curug Tujuh Bidadari. Pihak Desa Keseneng semakin bersemangat untuk mengembangkan potensi sumber daya alamnya karena mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang telah ditunggu sejak lama.8 Pada Tanggal 2 Mei 2010, warga Desa Keseneng menggelar rapat yang dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh pemuda, dan wakil organisasi lainnya. Dalam rapat tersebut dibentuk organisasi pengelola atau disebut panitia curug yang bertugas mengelola dan mengembangkan kawasan wisata yang kini dikenal dengan sebutan objek wisata Curug Tujuh Bidadari. Masyarakat desa mulai merasakan manfaat pengelolaan sumber daya alam lewat pariwisata. Keberhasilan membukukan pendapatan yang besar memberikan manfaat positif bagi warga, namun di sisi lain justru menimbulkan konflik.9 Sebagian warga mencurigai pengurus menggunakan dana yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Selain itu, warga desa yang jauh dari 8

Fransisca Emilia, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang), (Semarang: TESIS Universitas Diponegoro, 2013), hal. 54. 9


51

objek wisata, yaitu warga Dusun Keseseh dan Telawah merasa cemburu dan menganggap manfaat objek wisata tersebut hanya dinikmati warga Dusun Keseneng. Desa dan detail engineering design, peraturan terkait bagi hasil dan penggunaan penghasilan desa telah diterapkan. Dampak dari pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut adalah konflik mereda dan warga kembali mendukung pengelolaan pariwisata.10 Sumber daya alam lain di luar kawasan Curug Tujuh Bidadari juga mulai dikembangkan sebagai objek wisata baru. Desa Keseneng melakukan perencanaan detail pengelolaan sumber daya alam dalam perencanaan desa. Perencanaan yang dilakukan desa, mencakup analisis mengenai daya dukung lingkungan, model pemanfatan ekonomi maksimal yang dapat mempertahankan daya dukung lingkungan, tahapan-tahapan aksi yang jelas berdasar modal yang dimiliki, dan model monitoring dan evaluasi yang tegas. Perencanaan tersebut juga mencakup peran para pihak, beserta tugas serta hak dan kewajiban yang menyertainya. Karena itu, perencanaan tersebut wajib dipahami dengan benar oleh pihak yang akan melaksanakannya, dalam hal ini semua stakeholder yang ada di desa. Kepala desa memegang peranan penting dalam pengorganisasian tersebut. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting dalam pengorganisasian pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng. Posisi vital pemimpin sangat menentukan keberhasilan CBNRM karena pemimpin merupakan figur yang menjadi panutan dan akan diikuti oleh

10


52

warganya. Pemimpin juga menjadi hakim yang akan memutuskan berbagai aspek yang menyangkut tindakan dalam sebuah pengelolaan.

BAB IV ANALISIS KOMERSIALISASI SUMBER DAYA AIR

A. Analisis Praktek Komesialisasi Sumber Daya Air Di Indonesia Air adalah peradaban dan tanpa air kehidupan akan musnah. Dapatkah peradaban daneksistensi suatu bangsa musnah? Pelajarilah sejarah kemanusiaan dan memang benar suatu bangsa dapat musnah. Dalam Al Qur’an disebutkan:

ُ‫ﻚ ﱠﻣﻌِ ْﻦ ﺗَ َﺸﺎءُ َوﺗُﻌِﱡﺰَﻣ ْﻦ ﺗَ َﺸﺎءُ َوﺗُ ِﺬ ﱡل َﻣ ْﻦ ﺗَﺸَﺎء‬ َ ْ‫ﻚ َﻣ ْﻦ ﺗَ َﺸﺎءُ َوﺗَـْﻨ ِﺰعُ اﻟْ ُﻤﻠ‬ َ ْ‫ﻚ ﺗـُ ْﺆ ِﰐ اﻟْ ُﻤﻠ‬ ِ ‫ﻚ اﻟْ ُﻤ ْﻠ‬ َ ِ‫ﻗُ ِﻞ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻣﺎ ﻟ‬ ‫ج اﳊَْ ﱠﻲ ِﻣ َﻦ‬ ُ ‫ﺗُﻮ ﻟِ ُﺞ اﻟﻠﱠْﻴ َﻞ ِﰲ اﻟﻨﱠـ َﻬﺎ ِر َوﺗُﻮ ﻟِ ُﺞ اﻟﻨﱠـ َﻬﺎ َر ِﰲ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ َوﲣُْ ِﺮ‬ ٢٧

١

٢٦

‫ﻚ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ِﻞّ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ِﺪ ﻳْـٌﺮ‬ َ ‫ﺑِﻴَ ِﺪ َك اﳋَْْﻴـُﺮ إِﻧﱠ‬

.‫ب‬ ٍ ‫ﺖ ِﻣ َﻦ اﳊَْ ِّﻲ َوﺗَـ ْﺮُز ُق َﻣ ْﻦ ﺗَ َﺸﺎءُ ﺑِﻐَ ِْﲑ ِﺣ َﺴﺎ‬ َ ِّ‫ج اﻟْ َﻤﻴ‬ ُ ‫ﺖ َوﲣُْ ِﺮ‬ ِ ِّ‫اﻟْ َﻤﻴ‬

Artinya: “Perhatikanlah bahwa Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Diaberikan kerajaan kepada orang yang Dia kehendaki dan Diacabut kerajaan dari orang yang Diakehendaki. Dia muliakan orang yang Dia kehendaki dan Dia hinakan orang yang Dia kehendaki. Di tangan Dialah segala kebajikan dan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia masukan malam kedalam siang dan Dia masukan siang kedalam malam. Dia keluarkan yang hidup dari yang mati dan Dia keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Dia berikan rezeki siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. (AlImran 26-27) Air adalah asal muasal dari segala macam bentuk kehidupan di planet bumi ini. Dari air bermula kehidupan dan karena air peradaban tumbuh dan berkembang. Tanpa air peradaban akan surut dan bahkan kehidupan akan musnah karena planet bumi akan menjadi sebuah bola batu dan pasir raksasa yang luar biasa panas, masif, dan mengambang di alam raya menuju kemusnahan. Air 1

Wakaf Raja Abdullah Bin Abdul Azizali Sa’ud, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta; Lajnah Tashihu Mushaf Al Qur’an), hal. 79.

53

54

menopang kehidupan manusia, termasuk kehidupan dan kesinambungan rantai pangan mahluk hidup di bumi. Karena itulah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan bahwa air merupakan hak azasi manusia; artinya, setiap manusia di muka bumi ini mempunyai hak dasar yang sama terhadap pemakaian air. Namun, inilah yang menjadi pokok permasalahan saat ini. Air secara cepat akan menjadi sumber daya yang langka. Walaupun sekitar 70 persen permukaan bumi ditempati oleh air, namun 97 persen darinya adalah air asin dan tidak dapat langsung dikonsumsi manusia.2 Dari jumlah yang sedikit yang mungkin dapat dimanfaatkan tersebut, manusia masih menghadapi permasalahan yang amat mendasar. Pertama, adanya variasi musim dan ketimpangan spasial ketersediaan air. Pada musim hujan, beberapa bagian dunia mengalami kelimpahan air yang luar biasa besar dibandingkan dengan bagian lain sehingga berakibat terjadinya banjir dan kerusakan lain yang ditimbulkannya. Pada musim kering, kekurangan air dan kekeringan menjadi bencana yang mengerikan dibeberapa bagian dunia lainnya yang mengakibatkan terjadinya bencana kelaparan dan kematian. Permasalahan mendasar yang kedua adalah terbatasnya jumlah air segar yang dapat dieksplorasi dan dikonsumsi, sedangkan jumlah penduduk yang terus bertambah menyebabkan konsumsi air segar meningkat secara drastis dan kerusakan lingkungan termasuk kerusakan sumber daya air terjadi secara konsisten. Pemakaian air global meningkat lima kali lipat pada abad yang lalu ketika penduduk dunia meningkat.3

2

3

I Wayan Sudiarsa, Air Untuk Masa Depan, (Jakarta PT Rineka Cipta, 2004), hal. 7.

Tim Kruha, Kemelut Sumber Daya Air Menggugat Privatisasi Air di Indonesia, (Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama, 2005), hal. 27.

55

Ketersediaan serta menipisnya air membuat Indonesia membuat peraturanperaturan tetang sumber daya air yaitu UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air yang merupakan revisi atas UU No. 11 tahun 1974 tentang pengairan ini dimaksudkan demi menjaga ketersediaan air bagi setiap warga. Terbentuknya undang-undang No 7 tahun 2004 merupakan tawaran dari Bank Dunia ditahun 1998 kepada pemerintah Indonesia yang sedang mengalami krisis untuk merestrukturisasi sumber daya air yang disebut Water Resources setor Structural Adjusment Laon (WATSAL).4 Pemerintahpun menerima tawaran tersebut dan membentuk team khusus untuk menyusun bersama dengan pihak Bank Dunia. Tim ini pun lebih dikenal dengan WATSAL Task Force atau kelompok kerja WATSAL. Bersama dengan tim koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air membentuk rencana implementasi WATSAL yang berisi tahapan-tahapan proses rencana dari masing-masing rencana restrukturisasi dam matriks kebijakan dan diserahkan ke Bank Dunia yang berperan sebagai pengawas pelaksanaan program.5 Dengan disahkan undang-undang no.7 tahun 2004 tentang sumber daya ini menjadi era baru tentang bagaimana memandang air yaitu mengenai konsep hak guna air (Water Rights) untuk alokasi air permukaan dan air tanah yang diperkenalkan Bank Dunia. Hak guna air dibagai menjadi dua, yaitu hak pakai dan hak guna usaha. Hak pakai adalah untuk menggunakan keperluan sehari-hari, sedangkan hak guna usaha adalah hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha. 4

Tim Kruha, Kemelut Sumber Daya Air Menggugat Privatisasi Air di Indonesia, (Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama, 2005), hal. 27. 5

Tim Kruha, Kemelut Sumber Daya Air Menggugat Privatisasi Air di Indonesia, (Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama, 2005), hal. 28

56

Sebelumnya terdapat banyak konsep Water Rights. Akan tetapi konsep yang diperkenalkan oleh Bank Dunia adalah konsep yang berkembang seiring dengan perkembangan global dimana air telah menjadi komoditi yang dapat diprivatisasi, sehingga konsep yang ditawarkan yaitu hak dimana air dapat diperjual- belikan.6 Dengan memandang air sebagai komoditas yang dapat diperjual belikan berarti secara tidak langsung undang-undang tersebut membolehkan praktek privatisasi air. Praktek privatisasi bentuknya bermacam-macam, dari sifatnya yang hanya sebagian dialihkan ke swasta, sampai pada bentuk privatisasi dimana peran tanggung jawab bahkan kepemilikan pemerintah dihilangkan cara memilihnyapun bermacam-macam tergantung pada bagaimana pengaturannya, bentuk kontrak dan modelnya secara definitive. Privatisasi air dapat diartikan sebagai bentuk pengalihan sebagian atau keseluruhan aset pengelolaan dari perusahaanperusahaan mengelola sumber daya air ketangan pihak swasta. Air yang menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh makhluk hidup di bumi, karena itulah banyak para pelaku bisnis meliriknya untuk dijadikan komoditas yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi mereka. Berawal dari permasalahan yang mendasar bagi negara yang baru berkembang yakni permasalahan finansial untuk mengatasi krisis atau untuk pembangunan infrastruktur lembaga keuangan internasional memberikan bantuan pinjaman akan tetapi tidak dengan cara yang cuma-cuma, mereka juga memberikan syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi.

6

Tim Kruha, Kemelut Sumber Daya Air Menggugat Privatisasi Air di Indonesia, (Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama, 2005), hal. 28.

57

B. Analisis

Tinjauan

Hukum

Islam

dan

Hukum

Positif

Tentang

Komersialisasi Sumber Daya Air di Desa Padarincang Berbeda dengan sistem kapitalis maupun sistem sosialis, Islam dalam praktek berekonomi terdapat etika-etika yang mengaturnya agar sistem berekonomi akan tercipta keadilan serta memperlakukan lingkungan hidup yang lebih arif dan bijaksana agar lingkungan dapat terjaga dan dapat dimanfaatkan di era sekarang maupun yang akan datang. Ketika kita berbicara soal air untuk dijadikan komoditas yang dapat di perjual-belikan Islam dengan tegas melarang, hal itu terjadi karena air merupakan hak publik dan mempunyai peran yang sangat vital untuk keberlangsungan bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Air sebagai kebutuhan pokok manusia dan semua makhluk di bumi menjadi permasalahan tersendiri yang dibahas dalam fiqih Islam. Karena pada benda vital tersebut manusia berserikat. Sabda Rasulullah saw:

‫ﺻﻠﱠﻰ‬ َ ‫ﱠﱯ‬ ِّ ِ‫َﺎب اﻟﻨ‬ ِ ‫ﺻﺤ‬ ْ َ‫ُﻞ ِﻣ ْﻦ أ‬ ٍ ‫َاش َﻋ ْﻦ َرﺟ‬ ٍ ‫َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َوﻛِﻴ ٌﻊ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﺛـ َْﻮٌر اﻟﺸﱠﺎ ِﻣ ﱡﻲ ﻋَ ْﻦ َﺣﺮِﻳ ِﺰ ﺑْ ِﻦ ﻋُﺜْﻤَﺎ َن َﻋ ْﻦ أَِﰊ ِﺧﺮ‬ ُ‫َﻺ وَاﻟﻨﱠﺎ ِر َوَﲤَﻨُﻪ‬ َِ ‫ث اﻟْﻤَﺎ ِء وَاﻟْﻜ‬ ٍ ‫ﺻﻠﱠﻰ ا ﱠُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِﻤُﻮ َن ُﺷَﺮﻛَﺎءُ ِﰲ ﺛ ََﻼ‬ َ ِ‫ُﻮل ا ﱠ‬ ُ ‫َﺎل َرﺳ‬ َ ‫ ﻗ‬: ‫َﺎل‬ َ ‫ا ﱠُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗ‬ ٧

.‫َﺣﺮَا ٌم‬

Artinya: “orang muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu: air, rumput, dan api dan harganya adalah haram.” (H.R Ahmad dan Abu Dawud) Air yang dimaksudkan dari dalam pembahasan hadits tersebut adalah air kelebihan dari air yang dibutuhkan, melihat pada hadits tersebut, segala macam air (kelebihan) tidak boleh diperjual belikan baik di tempat yang bebas maupun di 7


58

tempat telah dimiliki.8 Ulama’ sendiri memiliki beberapa keterangan akan tetapi pada dasarnya ulma’ melarang praktek tersebut dan mewajibkan memberikan secara cuma-cuma jikalau ada seseorang yang membutuhkan. Ibnu Qoyyim dalam kitab Al-Huda juga menjelaskan jika seseorang telah membutuhkan air dan di dalamnya tidak berpenghuni maka dia dibolehkan mengambil air tersebut tanpa harus melakukan izin. Sebab ia berhak mengambilnya bahkan pemiliknya wajib membolehkannya.9 Sebuah hadits Rasulullah saw tentang an-nithaf dan al arba’a diriwayatkan oleh Abu Bashir dari Imam Ash Shadiq. Imam mengatakan jadi, jangan jual mereka. Namun pinjamkanlah kepada tetangga dan saudaramu (seiman). Al arba’a artinya seseorang membuat sebuah dam untuk mengairi tanahnya, hingga ia memenuhi kebutuhannya dalam hal ini. Dalam riwayat lain dari ash Shadiq dinyatakan bahwa an-nithaf artinya batas waktu yang tetap untuk untuk mengairi tanah. Ketika kalian telah memenuhi kebutuhan kalian maka kalian tidak diperbolehkan untuk menjual air tersebut dan membiarkan orang lain untuk memanfaatkannya. Al arba’a artinya dam yang dibuat diantara tanah-tanah milik sekelompok orang. Jika seseorang telah terpenuhi kebutuhannya maka ia harus membiarkan orang lain memanfaatkannya dan dilarang untuk menjual air tersebut.10

8

Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi, (Bandung: CV Diponegoro), hal. 130. 9

Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Astishadunam, (Jakarta: Zahira Pulbising House, 2008), hal. 240. 10

Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Astishadunam, (Jakarta: Zahira Pulbising House, 2008), hal. 241.

59

Dengan memasuki era globalisasi perlahan-lahan pemahaman air sebagai milik publik-pun semakin memudar, karena langkanya air serta meningkatnya kebutuhan atas air. Berkembangnya peradaban manusia menjadikan kebutuhan air terbilang dominan. Semakin terbatasnya sumber mata air menjadikan air menjadi komoditas yang memiliki nilai komersil yang sangat tinggi. Permasalahan tersebut yang dijadikan peluang oleh pihak swasta. Banyak pihak swasta yang memprivatisasi sumber mata air. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat karena yang pada awalnya masyarakat mudah mendapatkan air dan sekarang menjadi sulit untuk mendapatkannya. Seperti contoh kasus di Desa Padarincang yang sumber air nya di privatisasi oleh PT Tirta Investama (Aqua Danone). Sejak disahkannya Undangundang No. 7 tahun 2004 perkembangan industri air minum dalam kemasan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu perusahaan yang sangat agresif mengembangkan industri air minum dalam kemasan adalah PT Tirta Investama (Aqua Danone). PT Tirta Investama melakukan eksploitasi air di desa Curug Goong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang. Kawasan tersebut merupakan cagar alam rawa danau sekaligus merupakan lumbung air cadangan air bawah tanah. Tidaklah heran bahwa kawasan ini terdapat sumber air yang cukup besar dan banyak masyarakat yang membutuhkanya. Ditambah sebagian besar profesi warga setempat adalah petani sawah dan kebun. Secara turun menurun

60

mata air tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ratusan hektar sawah mendapatkan pasokan air dari mata air tersebut.11 Dalam upaya meneguhkan sebagai pemasok air minum dalam kemasan tingkat nasional, bahkan internasional perusahaan tetap berusaha berupaya beragam cara agar pabrik tersebut tetap beroperasi sekalipun berhadapan dengan penduduk. Bahkan perusahaan telah merampas 100 hektar sawah yang subur di Padarincang untuk kemudian dikonversi menjadi sumur atheis penghasil air. Perusahaan berdalih tidak akan mengambil air permukaan, tetapi lebih parahnya perusahaan akan mengambil air bawah tanah dengan pengeboran 800 meter. Akibatnya, 6200 hektar sawah di Padarincang akan terancam kekeringan.12 Jika ekploitasi air dilakukan terhadap air tanah secara besar-besaran akan terjadi bahaya penurunan air tanah dan suatu daerah akan rentan terhadap banjir. Masyarakat Padarincang yang menyadari masa depan ketersediaan air menyatakan kesepahaman bersama bahwa komersialisasi air akan memunculkan dampak negative bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, setidaknya akan menghilangkan hak dasar warga atas air serta semakin berkurangnya kapasitas dan kualitas air di wilayah Padarincang. Pada tahun 2008 warga telah dengan tegas menolak kehadiran korporasi besar disektor air. 13 Tidak dapat dipungkiri, sejak awal munculnya gerakan perlawanan terhadap pembangunan pabrik air 11

Kruha, (2011), Runtuhnya Mitos Negara Budiman Kekuatan Ekonomi Politik Asing Berusaha Menyingkirkan Kedaulatan Rakyat, hal. 7, http: //www.kruha.org/one modul/one document/1330327624.pdf. diakses tanggal 12 september 2015 12

13

Pembaruan Tani (mimbar komunikasi petani), Edisi 59, Januari: 2009, hal 4.


61

minum dalam kemasan, pada saat bersamaan juga muncul kelompok warga lainya yang mendukung kehadiran pabrik tersebut. Perusahaan juga rutin melakukan CSR sehingga dampak pengusahaan SDA menjadi kabur dan menimbulkan adanya pro dan kontra di dalam masyarakat. Warga yang mendukung pembangunan pabrik memiliki beberapa alasan antara lain: 1. Pembangunan pabrik tersebut akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitar lokasi. 2. Memberi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan pembangunan khususnya di Padarincang. Warga pendukung pembangunan pabrik memiliki pandangan praktis dan cenderung bermuara pada bagaimana mendapatkan keuntungan finansial. Persoalan kekeringan ataupun hilangnya hak warga atas air tidak begitu dipersoalkan. Pada sisi lain, warga yang menolak pembangunan pabrik memiliki beberapa alasan antara lain: 1. Mempertahankan hak dasar warga atas air. 2. Melindungi sumber air dari ancaman kekeringan. 3. Menjaga ketentraman dan kenyamanan Desa Padarincang sebagai daerah pertanian. 4. Menghindari tejadinya kerusakan yang lain, sebagai efek domino dari aktivitas industry. 5. Menjaga rawa danau sebagai cagar alam yang harus dipertahankan.

62

Pandangan yang dikemukakan didasarkan atas bagaimana menjaga kelestarian alam. Selain itu hak atas air bagi warga tidak boleh diabaikan oleh Negara. Praktek komersialisasi air justru menghilangkan hak atas air warga sebagai salah satu hak dasar.14 Proses industrialisasi memang memiliki dampak baik positif maupun negative. Persoalan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Pembangunan pabrik AMDK di Padarincang setidaknya memiliki dampak positive yakni mendorong sebagian orang dapat memperoleh air minum yang berkualitas, meningkatkan pendapatan daerah khusus Kecamatan Padarincang dan memberikan

peluang

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat.

Pembangunan pabrik yang memprivatisasi sumber mata air pasti memiliki dampak negative bagi masyarakat sekitar. Masyarakat yang awalnya mudah untuk mendapatkan air menjadi sulit mendapatkanya. Petani yang persawahanya subur kini menjadi terbengkalai akibat kekeringan. Karena pada dasarnya air merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Akibat pembangunan pabrik tersebut timbul keresahan dan konflik didalam masyarakat Padarincang. Hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 yang termaktub dalam Undang-undang dasar 1945. Kejadian seperti ini semestinya menjadi pekerjaan pemerintah yang tidak hanya memikirkan keuntungan finansial, tetapi juga harus memikirkan kesejahteraan masyarakatnya. Persoalaan seperti ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan pihak perusahaan dalam mewujudkan masyarakat 14


63

yang adil dan makmur. Mengenai permasalahan tersebut Islam pada dasarnya dalam penentuan hukum Islam semua kaidah akan bertujuan satu yakni: ١٥

.‫ِﺢ‬ ِ ‫ْﺐ اﳌَﺼَﺎﻟ‬ ِ ‫َﺎﺳ ِﺪ ُﻣ َﻘ ﱠﺪمٌ َﻋﻠَﻲ َﺟﻠ‬ ِ ‫د َْرعُ اﳌَﻔ‬

Artinya: “menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan.” Maksud dari kaidah fiqih tersebut adalah bagaimana tujuan dari penetapan hukum tercipta dapat memilah-milah antara lebih banyak manfaat atau lebih banyak mudharat yang tercipta. Jika kita menariknya ke dalam Al-Maqasid Al syari’ah yakni tujuan-tujuan dari pokok syari’at Islam. Tujuan hukum dalam Islam yaitu dapat memberikan keadilan yang menyeluruh tidak hanya memberikan bersikap adil terhadap manusia tetapi juga keseimbangan hidup. Hukum mengenai air seharus memenuhi syarat-syarat yang telah dijadikan rujukan dalam penentapan hukum yakni berdasarkan tujuan maqosid al-syari’ah. Al

juwaini

menjadikan

5

jenjang

al-maqshid,

yaitu

al-darurat

(keniscayaan-keniscayaan), al hajat al-ammah (kebutuhan-kebutuhan publik), almakrumat (tindakan moral), al-mandubat (anjuran-anjuran). Dalam karya AlJuwaini yang lain tentang maqasid al syari’ah yaitu teori tentang penyelamatanpenyelamatan umat. Dia menyarankan bahwa satu-satunya cara dalam penyelamatan umat Islam dan dunia adalah membangun hukum Islam dari dasardasarnya yaitu al-maqasid dan menuju puncak berupa aturan-aturan, dengan

15

Moh. Adib bisri, Terjemahan Al Faraidul Bahiyah Risalah Qawa-id Fiqh, (Rembang: Menara Kudus, 1997), hal. 24.

64

menggunakan prinsip-prinsip dasar yang melandasi dan mengumpulkan aturan hukum Islam.16 Satu perkara yang menarik yang telah diberikan perhatian oleh Imam Syatibi terkait maqasyid al syari’ah adalah mengenai kaitan antara hukum harus, sunat dan makruh dan kaitannya dengan maqasid Syariah. Di mana beliau melihat bahwa sekalipun perintah pada hukum tersebut bukanlah satu perkara mesti seperti wajib dan haram, namun kadang-kadang ia juga adalah dituntut dengan pasti dengan melihat kepada perkara tersebut secara keseluruhan. Ini karena ia adalah alat dan pelengkap kepada “dhoruriyy”.17 Jika kita berbicara Maqosid Al-Syari’ah yaitu prinsip keadilan, rahmat, hikmah, kesejahteraan manusia, dan kebaikan.18 Prinsip-prinsip tersebutlah yang merupakan tujuan diberlakukannya hukum Islam dari seluruh aspek kehidupan tidak terlepas dari hukum yang diterapkan termasuk hukum tentang sumber daya air. Jika diberlakukannya komersialisasi sumber daya air, Islam dengan jelas melarang praktek tersebut karena air merupakan barang publik dan setiap makhluk akan mengalami kepunahan tanpa adanya air. Karena bagaimanapun bentuk privatisasi pasti akan berujung pada komersialisasi. Karena tujuan utama dari privatisasi adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

16

Jaser A’uda, Al-Maqasid Untuk Pemula, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 38. 17

Moh. Adib bisri, Terjemahan Al Faraidul Bahiyah Risalah Qawa-id Fiqh, (Rembang: Menara Kudus, 1997), hal. 53. 18

Jaser A’uda, Al-Maqasid Untuk Pemula, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 39.

65

Ibnu qoyyim berkata dimana terdapat kemashlahatan atau tanda-tanda disitulah ada Syari’ah Islam dan agama Allah. Beliau juga mengemukakan pendapatnya yang terkenal dalam perubahan dan perbedaan fatwa menurut perubahan zaman, tempat, kondisi dan kebiasaan bahwa syari’at berdasarkan atas kemashlahatan.19 Al-Allamah Ibnu Abidin berkata banyak hukum berbeda karena perbedaan zaman, karena perbedaan kebiasaan masyarakat, karena munculnya suatu kebutuhan yang mendesak, ataupun karena masyarakat sudah rusak. Sehingga apabila tidak dilakukan perubahan hukum maka masyarakat akan kesulitan dan susah. Itu berarti menyalahi kaidah-kaidah syari’ah yang dibangun atas prinsip meringankan dan memudahkan, mencegah dan menghilangkan bahaya dan kerusakan, agar alam ini tetap teratur dan berdasarkan hukum.20 Islam juga melimpahkan hak kepada Ulil Amri untuk memberikan peraturan-peraturan guna memberikan keteraturan dan kesejahteraan kepada setiap warga negara. Akan tetapi kembali kepada tujuan hukum Islam yaitu untuk kemashlahatan umum. Keadilan merupakan sebuah sikap komprehenship yang mempresentasikan sebuah tingkah laku yang tepat dan teratur. Prinsip keadilan itu harus diterapkan dalam seluruh lapisan masyarakat, maka akan terwujud ketentraman dan keadilan yang tidak memihak. Dalam prinsip agama Islam, pemillik asal semua harta (alam beserta isinya) dengan segala macamnya adalah Allah SWT, sedangkan manusia adalah 19

Wahbah Zuhayli, Jamaluddin Athiyah, Kontroversi Pembaharuan Fiqih. Terj. Ahmad Mulyadi, (Damaskus suriah: Dar alfir dan Bekerja Sama Dengan Erlangga, 2000), hal. 106. 20

Jaser A’uda, Al-Maqasid Untuk Pemula, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 106.

66

pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah SWT, untuk dengan batasan kebutuhannya tanpa harus melakukan kerusakan di bumi ini. Dengan berpegang pada prinsip kaidah Islam yang lebih mengedepankan kebaikan dan meninggalkan keburukan praktek komersialisasi sumber daya air di Indonesia menurut hukum Islam tidak diperbolehkan. Ini bertujuan untuk terciptanya sebuah keadilan, rahmat, hikmah, kesejahteraan manusia, dan kebaikan. Karena praktek komersialisasi sumber daya air sangat merugikan bagi orang miskin karena untuk mengakses air bersih mereka akan kesusahan dengan dana yang serba terbatas. Ditambahkan lagi efek kedepan dari praktek tersebut jikalau terjadi ke-langkaan air ini bisa mengakibatkan terjadinya monopoli air.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari masalah ini sebagai berikut: 1. Praktek komersialisasi sumber daya air di Desa Padarincang tidak sesuai dengan hukum Islam karena lebih banyak menimbulkan kemudharatan dibandingkan dengan kemashlahatan. Hal ini dibuktikan dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat di Desa Padarincang yakni warga menjadi kesulitan untuk mendapatkan air bersih, persawahan warga menjadi kering akibat dari pembangunan pabrik dan timbul konflik di dalam masyarakat di Desa Padarincang. 2. Pada dasarnya hukum Islam tidak melarang penjualan air minum dalam kemasan. Walaupun di dalam hadits terdapat larangan orang Muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, api dan rumput. Perusahaan menjual AMDK dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri dikarenakan perusahaan tersebut juga mengeluarkan biaya untuk membuatnya. Biaya tersebut meliputi peralatan, perlengkapan dan gaji karyawan. Dengan adanya perusahaan AMDK masyarakat mudah mendapatkan air minum yang bersih dan mebuka lapangan pekerjaan. Meskipun demikian ada juga kerugian yang ditimbulkanya. Berdirinya perusahaan AMDK berpotensi terjadinya Privatisasi terhadap sumber daya

67

68

air, sehingga yang pada awalnya masyarakat mudah mendapatkan air untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci dan sebagainya menjadi sulit untuk memperolehnya. Serta para petani yang awalnya mudah mendapatkan air untuk mengairi sawahnya, kini sawahnya terancam kekeringan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik di dalam masyarakat karena pada dasarnya air merupakan kebutuhan vital bagi makhluk hidup. B. Saran 1. Sebaiknya pemerintah untuk tidak memprivatisasikan pengelolaan air untuk kepentingan swasta semata. Karena privatisasi oleh swasta bertentangan dengan hak kekolektifan masyarakat atas air. Pasalnya, privatisasi air itu banyak mengabaikan sifat air sebagai barang lingkungan dan barang sosial. Ini terjadi karena air sudah menjadi komoditas ekonomi yang akan menghasilkan laba. Akhirnya, aspek pelestarian ekosistem sudah tidak lagi diperhatikan. 2. Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian, diharapkan penelitian selanjutnya perlu dilakukan lebih lanjut mengenai makna komersialisasi di dalam hukum Islam khususnya tentang sumber daya air dengan menggunakan alat analisis dan metode yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar Muhammad, Terjemahan Subulus Salam III, cet I,(Al-Ikhlas: Surabaya 1995) Adnan Harahap, dkk. Islam dan Lingkungan Hidup. (Jakarta: Yayasan Swarna Bumi, 1987) Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Cet. VII, (Jakarta: Akbarmedia, 2012) Binjai, Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, Cet. II, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011) Departemen agama, Al Qur’an terjemah,(Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, 2007) Emilia, Fransisca. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang). Semarang: TESIS Universitas Diponegoro, 2013. Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, metode Penelitian Hukum, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Desember 2010 George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Dari Teori Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern, (Terj. Inyiank Ridwan Muzir. 2008) Hamzah Ya’qub , Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi, ( Bandung: CV Diponegoro) I Wayan Sudiarsa, Air Untuk Masa Depan, (Jakarta PT Rineka Cipta, 2004) Jaser A’uda, Al-Maqasid Untuk Pemula,(Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013) Kruha,(2011), Runtuhnya Mitos Negara Budiman Kekuatan Ekonomi Politik Asing Berusaha Menyingkirkan Kedaulatan Rakyat,hlm 8, http: //www.kruha.org/one modul/one document/1330327624.pdf. Moh. Adib bisri, Terjemahan Al Faraidul Bahiyah Risalah Qawa-id Fiqh, (Rembang: Menara Kudus, 1997) Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Astishadunam,( Jakarta: Zahira Pulbising House, 2008) 69

70

Muhammad bin ismail al amir ash-shan’ani, Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram, jilid 2,(Darus Sunnah Press: Jakarta Timur 2013) Munawar Khalil. “Privatisasi Privatisasi Sumber Daya Air dalam Tinjauan Hukum Islam”. Jurnal Pemikiran Islam Afkaruna.Vol. 1.No. 1 Januari – Juni 2006. Pembaruan Tani (mimbar komunikasi petani), Edisi 59, Januari:2009 Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Perihal Penelitian Hukum, (Alumni.Bandung, 1979) Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia,(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012) Syaikh Abdurahman As-sa’di dkk, Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syari’ah,(Jakarta: Senayan Publising, 2008) Tim Kruha, Kemelut Sumber Daya Air Menggugat Privatisasi Air di Indonesia, (Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama, 2005) Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih,(Jakarta: Sinar Grafika Offset) Wahbah Zuhayli, Jamaluddin Athiyah, Kontroversi Pembaharuan Fiqih. Terj. Ahmad Mulyadi,(Damaskus suriah: Dar alfir dan Bekerja Sama Dengan Erlangga, 2000) Wakaf Raja Abdullah Bin Abdul Azizali Sa’ud, Alqur’an dan Terjemahnya, (Jakarta; Lajnah Tashihu Mushaf Al Qur’an).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

71

RUNTUHNYA MITOS NEGARA BUDIMAN KEKUATAN EKONOMI POLITIK ASING BERUSAHA MENYINGKIRKAN KEDAULATAN RAKYAT (Kasus AQUA DANONE di Padarincang, Banten)

I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Sejak dua dekade terakhir ini, perkembangan industri air minuman dalam kemasan (AMDK) mengalami perkembangan yang pesat, tidak tersedianya air sehat oleh pemerintah dan lahirnya UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air mempercepat lahirnya berbagai macam produk AMDK yang tentu saja berimplikasi pada semakin banyaknya daerah yang menjadi sasaran eksploitasi air. Seiring dengan trend tersebut dan degradasi hutan, muncullah konflik sumberdaya air, perebutan sumber mata air dan atau menyusutnya sumber air sehingga semakin sulit atau kelangkaan bahkan mulai mengalami kekeringan pada saat tertentu. Salah satu perusahaan yang sangat agresif mengembangkan industrinya, terutama setelah bermerger dengan Danone adalah Aqua ... Sebagai perusahaan yang merintis industri AMDK di Indonesia tidaklah mengherankan bila Aqua menjadi icon AMDK di masyarakat dan tentu saja menguasai pasar nasional dan mulai merambah ekspor. Tidak cukup dengan hal tersebut, PT. Tirta Investama berupaya mencari daerah baru untuk lokasi eksploitasinya. Setelah beberapa riset dilakukannya, akhirnya pilihan jatuh ke Desa Curug Goong , Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang, Banten. Kawasan yang dipilihnya di sisi Cagar Alam Rawa Danau yang sekaligus merupakan lumbung air bawah tanah Cadangan Air Bawah Tanah (CABT) Rawa Danau. Pilihan lokasi di Curug Goong tepatnya sumber mata air Cirahab ini awalnya berlangsung tanpa keresahan. Tak lama kemudian masyarakat mengetahui dilokasi tersebut akan dibangun pabrik Aqua yang akan menyedot air bawah, masyarakat mulai resah. Keresahan yang terjadi akibat kekhawatiran dikuasainya sumber mata air Cirahab dan eksploitasi air bawah tanah. Informasi mengenai perlawanan dan keluhan masyarakat di sekitar pabrik Aqua di Sukabumi dan Klaten menjadi dasar utama keresahan mengingat kehidupan warga sama dengan kedua daerah tersebut . Keresahan inilah yang kemudian menyulut konflik yang semula antara warga dengan pemerintah dan perusahaan kemudian berkembang meluas sehingga masyarakat terbelah antara yang pro dan kontra karena perusahaan tidak sekedar sosialisasi melainkan juga mengorganisasikannya tentu dengan dorongan pemerintah.

1.2. Sumber Daya Air di Banten1 Banten merupakan propinsi yang terletak di ujung barat Pulau Jawa, oleh karenanya Banten merupakan satuan ruang ekologis Jawa. Provinsi yang berdiri sejak 2000 ini merupakan wilayah yang subur, hutannnya luas, perkebunan rakyat dan swasta atau pemerintah juga luas, hanya di daerah utara saja yang berkembang pesat sebagai wilayah industri dan pemukiman sebagai konsekuensi daerah penyangga Jakarta yang tidak hanya sebagai ibu kota melainkan juga industri, perdagangan dan pelabuhan. Sumber daya air Banten sesungguhnya cukup melimpah, namun karena konsetrasi di daerah tertentu menyebabkan pentingnya distribusi dan menajemen pengelolaannya. Perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan juga akan menciptakan kebutuhan air yang tidak sedikit di masa depan, oleh karenanya perusakan hutan dan peruntukan ruang akan berpengaruh terhadap sumber daya air. Saat ini memang air banyak membawa manfaat meskipun bencana juga telah terjadi di Banten, banjir bandang di beberapa daerah contohnya. Bahkan di beberapa tempat terutama kawasan industri sudah muncul konflik penggunaan air antara industri, masyarakat dan petani termasuk limbahnya. Beberapa daerah pada musim kemarau tidak bisa memperoleh air terutama air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, di lain tempat pasokan air pertanian kian tahun kian turun sehingga lambat laun menjadi sawah tadah hujan. Di lain sisi pemerintah antusias melayani kepentingan industri baik melalui air sungai, danau maupun air bawah tanah sehingga menimbulkan diskriminasi dan komersialisasi oleh pemerintah yang berimplikasi bagi turunnya produksi dan derita rakyat. Potensi Air di Banten berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS), Provinsi Banten dibagi menjadi enam DAS, yaitu : 

DAS Ujung Kulon, meliputi wilayah bagian Barat Kabupaten Pandeglang (Taman Naional Ujung Kulon dan sekitarnya);



DAS Cibaliung-Cibareno, meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Pandeglang dan bagian selatan wilayah Kabupaten Lebak;



DAS Ciujung-Cidurian, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Pandeglang;



DAS Rawadano, meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang;



DAS Teluklada, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon;



DAS Cisadane-Ciliwung, meliputi bagian Timur wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Tata air permukaan untuk wilayah Provinsi Banten sangat tergantung pada sumber daya air, khususnya sumber daya air bawah tanah. Terdapat 5 satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) yang telah di identifikasi, yang bersifat lintas kabupaten maupun kota, antara lain CABT Labuan, CABT Rawadano dan CABT Malingping dan lintas propinsi, meliputi CABT 1

Tulisan ini diambil dari Profil dan RPJMD Propinsi Banten

Serang – Tangerang dan CABT Jakarta (Keputusan Menteri ESDM Nomor: 716.K/40/MEM/2003 Tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah Pulau Jawa dan Madura). Potensi dari masingmasing satuan cekungan air bawah tanah ini, dapat diuraikan sebagai berikut: Satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Labuan CABT Labuan ini mencakup wilayah Kabupaten Pandeglang (± 93 %) dan Kabupaten Lebak (± 7 %) dengan luas lebih kurang 797 km2. Batas cekungan air bawah tanah di bagian barat adalah selat Sunda, bagian utara dan timur adalah batas pemisah air tanah dan di bagian selatan adalah batas tanpa aliran karena perbedaan sifat fisik batuan. Jumlah imbuhan air bawah tanah bebas (air bawah tanah pada lapisan akuifer tak tertekan/akuifer dangkal) yang berasal dari air hujan terhitung sekitar 515 juta m3/tahun. Sedang pada tipe air bawah tanah pada akuifer tertekan/akuifer dalam, terbentuk di daerah imbuhannya yang terletak mulai elevasi di atas 75 m dpl sampai daerah puncak Gunung Condong, Gunung Pulosari dan Gunung Karang; Satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Rawadano CABT Rawadano mencakup wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, dengan total luas cekungan lebih kurang 375 km2. Batas satuan cekungan satuan air bawah tanah ini di bagian utara, timur dan selatan berupa batas pemisah air bawah tanah yang berimpit dengan batas air permukaan yang melewati Gunung Pasir Pematang Cibatu (420 m), Gunung Ipis (550 m), Gunung Serengean (700 m), Gunung Pule (259 m), Gunung Kupak (350 m), Gunung Karang (1.778 m), Gunung Aseupan (1.174 m) dan Gunung Malang (605 m). Sedang batas di bagian barat adalah Selat Sunda. Berdasarkan perhitungan imbuhan air bawah tanah, menunjukkan intensitas air hujan yang turun dan membentuk air bawah tanah di wilayah satuan cekungan ini sejumlah 180 juta m3/tahun, sebagian diantaranya mengalir dari lereng Gunung Karang menuju Cagar Alam Rawadano sekitar 79 m3/tahun. Sedang air bawah tanah yang berupa mata air pada unit akuifer volkanik purna Danau yang dijumpai di sejumlah 115 lokasi menunjukkan total debit mencapai 2.185 m3/tahun. Sementara itu pada unit akuifer volkanik Danau pada 89 lokasi, mencapai debit 367 m3/tahun. Total debit dari mata air keseluruhan sebesar 2.552 m3/tahun; Satuan Sub Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Serang – Cilegon Satuan sub cekungan ini merupakan bagian dari CABT Serang – Tangerang, yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang, dengan luas wilayah sekitar 1.200 km2. Batas satuan cekungan ini di bagian utara adalah laut Jawa, bagian timur adalah K.Ciujung, bagian selatan merupakan batas tanpa aliran dan bagian barat adalah Selat Sunda. Dari hasil perhitungan neraca air menunjukkan jumlah imbuhan air bawah tanah di wilayah satuan cekungan ini sebesar 518 juta m3/tahun, sedang jumlah aliran air bawah tanah pada tipe lapisan akuifer tertekan sekitar 13 m3/ tahun, berasal dari daerah imbuhan yang terletak di sebelah utara dan barat daya yang mempunyai elevasi mulai sekitar 50 m dpl. Satuan Sub Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Tangerang

Satuan sub cekungan ini mencakup wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan sebagian Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat), dengan total luas sekitar 1.850 km2. Batas sub cekungan ini di sebelah Utara adalah Laut Jawa, bagian timur adalah Kali Cisadane, bagian Selatan yang merupakan kontak dengan lapisan nir akuifer, serta bagian barat adalah Kali Ciujung. Jumlah imbuhan air bawah tanah di seluruh sub CABT Tangerang sekitar 311 juta m3/tahun sedangkan jumlah aliran air bawah tanah tertekan terhitung sekitar 0,9 juta m3/tahun. Keberlanjutan sumberdaya air tersebut, disamping masih luasnya kawasan hutan yang ada juga karena hujan di banten relatif cukup. Dari data yang dimiliki pemerintah daerah memperlihatkan curah hujan tertinggi sebesar 2.712 – 3.670 mm pada musim penghujan bulan September – Mei mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Pandeglang sebelah barat dan curah 335 – 453 mm pada bulan September – Mei mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Utara, seluruh luas wilayah Kota Cilegon, 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang. Pada musim kemarau, curah hujan tertinggi sebesar 615 – 833 mm pada bulan April – Desember mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah utara, seluruh luas wilaya h Kota Cilegon, 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang, sedangkan curah hujan terendah pada musim kemarau sebanyak 360 – 486 mm pada bulan Juni – September mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah selatan dan 15% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Tenggara. Meskipun luas kawasan hutan masih cukup besar namun ancaman terjadinya degradasi lingkungan yang semakin luas terutama akibat semakin maraknya perambahan hutan (deforestrasi) secara signifikan telah menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung hutan sebagai daerah tangkapan air yang berfungsi sebagai penahan dan penyimpan air. Disamping itu, kondisi tersebut diperparah pula dengan meningkatnya kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta situ/danau sehingga menyebabkan semakin menurunnya kapasitas atau kemampuannya dalam menampung dan menyimpan air. Kondisi tersebut terlihat dari semakin luasnya kerusakan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Banten. Hingga tahun 2005, dari sepanjang 404.000 m sungai lintas kabupaten/kota yang ditangani oleh provinsi, sepanjang 78.958 m atau sekitar 19,54% berada dalam kondisi rusak berat dan 52.639 m atau 13,03% berada dalim kondisi rusak ringan. Sementara itu sisanya sepanjang 272.403 m atau 67,43% masih dalam kondisi baik/ Kerusakan DAS tersebut umumnya terjadi pada 3 Satuan Wilayah Sungai utama yang terdapat di Provinsi Banten, yaitu Satuan Wilayah Sungai (SWS) Ciujung-Ciliman, SWS Cisadea-Cikuningan dan SWS CiliwungCisadane. Meluas dan bertambahnya jumlah DAS kritis ini telah mengarah pada tingkat kelangkaan dan peningkatan daya rusak air yang semakin serius. Disamping sungai, kerusakan situ/danau yang berfungsi sebagai penampung air juga semakin bertambah dari tahun ke tahun. Dari sejumlah 49 buah situ/danau yang dIkelola provinsi dengan total luas sebesar 1.573,5 m2, pada tahun 2005 sebanyak 41 situ berada dalam kondisi

baik,4 situ rusak ringan, dan 4 situ rusak berat Kerusakan situ/danau tersebut umumnya terjadi sebagai akibat dari meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keantalannya sebagai penampung dan penyedia air. Kondisi ini diperparah dengan kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah sehingga tingkat layanan sumber daya air tersebut semakin menurun. Kecenderungan semakin menurunnya daya dukung sumberdaya air tersebut berdampak pada tidak terdistribusinya sumberdaya air secara merata. Kondisi ini khususnya berlangsung bersamaan dengan terjadinya pergantian musim hujan dan kemarau. Pada musim penghujan ketersediaan air sangat melimpah bahkan hingga mengakibatkan munculnya efek negatif seperti terjadinya bencana banjir dan longsor, sebaliknya pada musim kemarau ketersediaan air sangat minim sehingga mengakibatkan kekeringan. Semakin berkembangnya kawasan permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Pada sisi lain, kapasitas infrastruktur penampung air seperti situ atau danau makin menurun sebagai akibat meningkatnya sedimentasi dan kerusakan lingkungan sekitarnya, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku. Selain itu, kelangkaan air yang terjadi cenderung mendorong pola penggunaan sumber air yang tidak bijaksana, antara lain pola eksploitasi air tanah secara berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan dan kualitas air tanah, intrusi air laut, dan amblesan permukaan tanah. Kerusakan air tanah sangat sulit untuk dipulihkan, sehingga apabila hal tersebut terjadi terus-menerus secara pasti akan berujung pada terjadinya bencana lingkungan yang berimplikasi luas. Sejalan dengan terus meningkatnya jumlah penduduk dan perbaikan kualitas hidup masyarakat, kebutuhan akan ketersediaan sumberdaya air bagi permukiman, industri, pertanian, dan perdagangan juga semakin meningkat. Di Provinsi Banten dengan jumlah penduduk mencapai 9,3 juta jiwa pada tahun 2005, telah menyerap kebutuhan air sebesar 164 juta m3/tahun,diperkirakan pada lima tahun ke depan diperlukan ketersediaan air sebesar 175 juta m3/tahun. Pada sektor industri, dari sekitar 1.576 industri yang terdapat di Provinsi Banten terserap sekitar 110 juta m3 air baku per tahunnya dan pada lima tahun ke depan diperkirakan akan menyerap kebutuhan air sebesar 120 juta m3/tahun. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan ketersediaan air pada satu sisi namun di sisi lain ketersediaannya semakin terbatas, maka hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan terjadinya konflik di masa yang akan datang. Oleh karena itu pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air secara bijak hendaknya perlu disiapkan sedini mungkin sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya konflik tersebut. Rawa Danau Antara Mitos dan Realitas Rawa Danau yang terletak di Kabupaten Serang, tepatnya masuk ke dalam wilayah Kecamatan Padarincang, Mancak dan Gunung Sari. Rawa Danau tidak hanya merupakan danau belaka, menyebutkan Rawa Danau berati kita juga membicarakan tentang kawasan cagar alam, kawasan DAS sekaligus CABT dan juga kawasan yang memiliki geothermal. Suatu kawasan yang sungguh lengkap dan mempesona karena keindahan alamnya dan mitos yang

mengitarinya. Potensi sumberdaya alam Rawa Danau ini tidak dapat dipisahkan dari Gunung Karang yang terletak di Kabupaten Pandeglang karena dari sinilah aliran air bermula termasuk air bawah tanah. Tidaklah mengherankan bila banyak sungai, mata air dan air terjun. Selain air tanah, Kabupaten Serang juga memiliki beberapa mata air dengan debit yang cukup besar (> 100 lt/detik). Data Mata Air yang Mempunyai Debit > 100 lt/detik Di Kabupaten Serang No.

Nama Lokasi

Debit (lt/dt)

1

Cibanta

150

2

Cacaban

200

3

Citundun

200

4

Bojong

100

Sumber : RTRW Kab. Serang Rawa Danau mendapatkan pasokan air dari beberapa sungai di Padarincang, seperti Sungai Kalumpang, Sungai Cibojong, Sungai Cilehem dan dari Sungai Cirahab yang menjadi pemasok air terbesar bagi ketersediaan air di Rawa Danau. Tetapi dalam beberapa tahun belakangan menunjukan saat ini telah terjadi penurunan volume air. Sungai Cibojong telah mengalami pendangkalan yang cukup signifikan karena aktifitas penebangan liar di daerah hulu, hal serupa terjadi pada sungai Cilehem, menyusul Cikalumpang yang mulai tampak indikasi penurunan pertahunnya. Namun demikian, air danau masih cukup bahkan limpahan air dari Rawa Danau ini dimanfaatkan oleh PT. Krakatau Tirta Investama untuk kebutuhan industri termasuk bagi kebutuhan harian masyarakat di kota Cilegon. Rawa Danau merupakan sebuah cagar alam yang yang didominasi rawa-rawa dan juga terdapat sebuah danau. Luas kawasan ini sekitar 2.500 ha yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon. Pulau ini menjadi tempat bersarang bagi aneka jenis binatang reptil, seperti ular dan buaya. Tidak kurang dari 250 jenis burung bermukim di kawasan ini (lihat kotak 1) Sekilas Rawa Danau Cagar Alam Rawa Rawa Danau mungkin tidak sefamiliar Situ Gintung, namun keberadaannya yang perlu diketahui. Rawa Danau terletak diantara Kecamatan Padarincang, Gunungsari, dan Mancak di Kabupaten Serang. Kita dapat mencapai lokasi ini melalui tiga jalur, yaitu; Jakarta-Cilegon-Anyer-Rawaadano, Jakarta-Serang-Padarincang-Rawadano, dan Jakarta-SerangAnyer-Cinangka-Padarincang-Rawadano. Rawadano kaya akan ekosistem seperti binatang reptil, ular, buaya dan 250 jenis burung yang bermukim diluas areal 2.500 ha yang merupakan rawa dan danau. Rawadano memiliki potensi pariwisata yang cukup menjanjikan, selain memiliki keindahan panorama yang eksotic, akses transportasi yang baik dapat ditempuh dari segala arah, ditopang oleh pariwisita Pantai Anyer dan Ibu kota, dan potensi lain yang dimiliki ialah kandungan karbon (C). 1.

Rawa Danau Sebagai Pengatur Ketersediaan Air Lapisan gambut yang terdapat dalam hutan rawa dapat menyimpan air sampai 80% dari volumenya. Sebagian air

Selain itu, Rawa Danau yang memiliki asosiasi glei humus dan aluvial kelabu dengan kedalaman efektif tanah > 90 cm dan tekstur tanah sedang terdapat di kawasan dan pada bagian tengahnya sesungguhnya memiliki kandungan geothermal sekitar 100 MW sedangkan Gunung Karang sebesar 170 MW. Potensi dan pesona Sumberdaya alam tersebut menjadi sempurna dengan mitos yang berkembang sekitar wilayah ini seperti mitos buaya putih, mitos sangkuriang dan tiga nyai serta lainnya. CIRAHAB DI TENGAH TARIKAN LOKAL DAN PUSARAN GLOBAL

Cirahab yang merupakan salah satu kampung dari Desa Curug Goong Kecamatan Padarincang diapit dari dua area penting; Rawa Danau dan Gunung Karang yang memiliki potensi aktif. Tidaklah mengherankan bila dikawasan ini terdapat sumber air yang cukup besar dan banyak masyarakat menggantungkan kebutuhannya. Bahkan sumber air ini menjadi tujuan masyarakat lokal berwisata. Di sekitar daerah ini terdapat juga sumber air panas. Padarincang sendiri, merupakan Kecamatan yang terdiri dari beberapa desa, tak ada yang menonjol, seperti kebanyakan pedesaan lainnya, masyarakatnya hidup berkecukupan bahkan memiliki kelimpahan air dan masyarakatnya hidup dalam suasana keguyuban. Warga desa sebagian besar adalah petani sawah dan kebun seperti desa di kecamatan sekitarnya. Disamping daerah yang subur, wilayah ini dikenal sebagaii daerah yang banyak memiliki warga dengan kegagahannya, memiliki jawara dengan golok Ciomasnya. Secara turun temurun mata air Cirahab digunakan oleh warga sekitar untuk kebutuhan seharihari, ratusan hektar sawah mendapatkan pasokan air bagi kebutuhan tanaman padi dan tanaman lainnya, petani mendapatkan berkah dari limpahan air yang keluar dari Cirahab ini. Warga sekitar dapat menanfaatkan keindahan alam Cirahab untuk berekreasi, satu-satunya area wisata air di Padarincang dan merupakan salah satu kebanggaan warga Padarincang.. Beberapa kampung yang berdekatan di area Cirahab antara lain yaitu Kampung Sukaraja, Kampung Sukamanah, Kampung Eksodan, Kampung Cibetus, dan Kampung Cilehem. Sebagian besar dari seluruh warga di Padarincang ini memanfaatkan air sumur dengan kedalaman rata-tara 8-14 meter, sebagian yang lain menggunakan aliran sungai untuk memenuhi kebutuhan mencuci dan mandi. Sementara beberapa desa yang posisinya berada di atas kawasan Cirahab sering kesulitan mendapatkan air disaat musim kemarau. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan dalam beragam bentuk mulai merubah masyarakat dan cara hidupnya, demikian pula perlakuan terhadap sumberdaya alam yang melimpah, hutan berubah menjadi sawah, kebun dan pemukiman dan air yang melimpah mulai dieksploitasi. Sepuluh tahun terakhir, pemanfaatan air menjadi barang ekonomis mulai merambah kawasan ini. Air permukaan banyak difungsikan untuk memenuhi kebutuhan industri dan perkotaan dan kemudian berkembang industry air minum dalam kemasan serta air untuk isi ulang. Sejak tiga tahun terakhir, tepatnya 2007 lalu, PT Tirta Investama melirik potensi besar CABT Rawa Danau bukan sekedar volumenya melainkan juga kualitas air purba yang ada di bawah tanah tersebut yang kaya akan mineral. Pada tahun itulah perusahaan yang memproduksi AMDK dengan merk Aqua Danone mulai melakukan upaya untuk mengeksploitasinya, setelah izin diperoleh dari Pemda setempat, maka persiapan dilakukan untuk memastikan kepentingannya terjamin. Cirahab Curugoong terpilih sebagai lokasi perusahaan. PT Tirta Investama (Aqua Danone) Dalam upaya meneguhkan sebagai pemasok air minum dalam kemasan tingkat nasional, bahkan internasional, perusahaan setelah melakukan surveinya memutuskan untuk berinvestasi di Cirahab Curugoong Padarincang. Potensi sumberdaya air di CABT Rawa Danau

ini dianggap memenuhi standar perusahaan, oleh karenanya pihak PT Tirta Investama tetap berupaya dengan beragam cara agar pabrik di Cirahab ini dapat beroperasi sekalipun berhadapan dengan penduduk. Berdasarkan data AMDAL yang dibuat perusahaan, beberpa informasi penting yang menyangkut investasinya dan berbagai prasangka menyangkut informasi tersebut dikalangan masyarakat dapat dilihat dalam matrik berikut:

Informasi dasar investasi PT. Tirta Investama Luas lahan

12 hektar

Status sudah dibebaskan, rencana kedepan PT. Tirta Investama akan melakukan pembebasan lahan lain di sekitar area dengan proyeksi pabrik terbesar se Asia

Rencana Investasi

Rp. 298.241.000.000,00

Izin pengeboran

150 m

Sulit untuk mengontrol tingkat kedalaman pipa penyedot, bisa saja pihak perusahaan menambah tingkat kedalaman saat ketersediaan air bawah tanah mulai menurun

Rencana penggunaan tenaga kerja

174 orang

Terdapat penyimpangan informasi di level public, warga mendapatkan informasi bahwa tenaga yang akan tertampung di pabrik Danone berkisar pada 2.000 tenaga kerja

Volume penyedotan air

63 liter perdetik

Sulit untuk melakukan control terhadap aktifitas produksi, bisa saja pihak perusahaan menambah volume daya sedot untuk

meningkatkan kuantitas produksi

Rencana Produksi per-tahun Jenis Barang

KBLI

Satuan

Kapasitas

Air Minum Dalam kemasan

15540

liter

550.000.000

Minuman ringan

15541

liter

72.000.000

Penolakan Terhadap Tirta Investama Masyarakat Padarincang yang menyadari masa depan ketersediaan air menyatakan kesepahaman bersama bahwa komersialisasi air akan memunculkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar; setidaknya akan menghilangkan hak dasar warga atas air serta semakin berkurangnya kapasitas dan kualitas air di wilayah Padarincang. Pada tahun 2008 warga telah dengan tegas menolak kehadiran korporasi besar di sektor air. PT. Tirta Investama dipandang sebagai salah satu perusahaan yang telah menyebabkan terjadinya kekeringan. Catatan di Sukabumi dan Klaten menjadi referensi empirik bagi warga Padarincang untuk terus menggalang solidaritas dan dukungan dalam upaya mencabut surat izin Bupati No. 593/Kep.50-Huk/2007 tertanggal 8 Februari 2007. Surat izin tersebut memiliki kecacatan dari sisi proses, pertama tidak adanya proses sosialisasi untuk mendapatkan legitimasi publik terkait dukungan warga atas rencana pembangunan tersebut, kedua tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku bahwa seharusnya surat izin tersebut terbit setelah AMDAL selesai dibuat.Pemaksaan kehendak ini pada akhirnya memunculkan gerakan penolakan fase pertama dengan memunculkan nama Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan yang beranggotakan kelompok pemuda dan mahasiswa, alim ulama, tokoh masyarakat serta beberapa aktivis dari Kontras, Walhi, LBH Jakarta serta mendapatkan perhatian dari Komnas HAM. Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan telah berhasil menghentikan sementara rencana pembangunan yang telah berlangsung di Cirahab, Desa Curug Goong, Padarincang. Bupati Serang H. Ahmad Taufik Nuriman bersedia menghentikan dan berjanji akan mencabut surat izin yang telah diberikan kepada PT. Tirta Investama, disusul dengan pernyatan dari pihak perusahaan bahwa mereka bersedia menghentikan pembangunan dan mencari tempat lain jika warga Padarincang tetap melakukan penolakan.

Penolakan warga pada terhadap kehadiran PT. Tirta Investama yang akan mengeskploitasi air di kawasan Cirahab Padarincang karena minimnya keterlibatan warga tidak bisa disalahkan. Pemerintah saerah seharusnya sejak awal melakukan sosialisasi dengan baik dan transparan. Bahkan ada sebagian warga yang merasa dibodohi pada tahap pembebasan lahan, mereka mendapat informasi jika lahan tersebut diperuntukkan untuk pembangunan sarana pendidikan sehingga menimbulkan antusiasme warga yang dilakukan pada akhirnya memunculkan reaksi dari warga. Kedamaian warga Padarincang ternyata tidak berlangsung lama. Setelah berlangsungnya pesta demokrasi tahun 2009, PT.Tirta Investama mulai kembali mengsusik kedamaian kehidupan warga Padarincang. Bersama dengan pemerintah daerah Banten dan Serang, PT. Tirta Investama berupaya untuk merealisasikan hasrat mereka mendirikan pabrik AMDK. Pada pertengahan tahun 2010, warga Padarincang menggelar forum terbuka yang melahirkan kesepakatan mengenai bahaya krisis air yang akan muncul di Padarincang, sebagai respon atas rencana Aqua Danone untuk kembali membangun pabrik di Padarincang yang sebelumnya untuk membantu rencana tersebut. Dalam perjalanannya, masyarakat dikagetkanoleh hadirnya alat berat di kawasan tersebut, pengeboran rencana tersebut telah dihentikan pada tahun 2008 akibat penolakan masyarakat. Forum terbuka ini dihadiri warga, aktivis, ulama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, yang intinya bertujuan untuk membangun sikap bersama terhadap rencana hadirnya kembali Aqua Danone di Padarincang. Forum terbuka ini diisi dengan diskusi tentang dampak privatisasi dan komersialisasi air. Berdasarkan diskusi di forum terbuka ini, telah meneguhkan kembali sikap masyarakat untuk menolak kebijakan pemerintah Kabupaten Serang yang telah memberikan izin kepada PT. Tirta Investama untuk beroperasi di Padarincang. Kronologi gerakan penolakan warga terhadap PT. Tirta Investama bisa dilihat pada kotak 2 berikut ini Pro-Kontra Warga Tidak dapat dipungkiri, sejak awal munculnya gerakan perlawanan terhadap pembangunan pabrik AMDK,pada saat yang bersamaan juga muncul kelompok warga lainnya yang mendukung kehadiran pabrik AMDK tersebut.Warga yang mendukung rencana pembangunan pabrik beranggapan bahwa segala kebijakan pemerintah harus didukung dalam bentuk apapun, dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Proses industrialisasi memang memiliki dampak baik positif maupun negatif, namun warga yang mendukung pembangunan berpendapat bahwa pembangunan pabrik tersebut sangat dibutuhkan meskipun harus ada yang dikorbankan. Beberapa alasan yang diungkapkan warga yang mendukung pembangunan pabrik antara lain adalah : 1. Pembangunan pabrik tersebut kan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitar lokasi 2. Memberi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan pembangunan khususnya di Kecamatan Padarincang

Warga pendukung pembangunan pabrik memiliki pandangan praktis dan cenderung bermuara pada bagaimana mendapatkan keuntungan finansial. Persoalan kekeringan ataupun hilangnya hak warga atas air tidak begitu dipersoalkan. Secara politik kelompok ini mendapat mendapat dukungan dari pihak legislatif khususnya dari salah satu anggota dewan yang berasal dari komisi IV. Anggota dewan ini bahkan terlibat langsung dalam penggalangan dukungan dan meng-klaim telah mendapatkan restu dari alim ulama yang terhimpun dalam kelompok pengajian Tambihul Umah2. Selain anggota dewan yang telah disebut di atas, Kepala Desa (mana aja..??) juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelompok ini. Pada awalnya, para Kepala Desa merupakan bagian dari kelompok yang menolak kehadiran pabrik Aqua Danone, namun seiring berjalannya waktu, sikap mereka berbalik mendukung kehadiran pabrik tersebut. Pada sisi yang lain, kelompok warga yang menolak kehadiran pembangunan pabrik berpendapat bahwa tidak setiap kebijakan pemerintah harus selalu didukung, mengingat kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta tidak berpihak pada kepentingan warga. Kebijakan pemerintah harus dikawal dan dikontrol untuk menghindari dampak buruk akibat kegagalan kebijakan. Alasan-alasan warga yang menolak kehadiran pabrik Aqua Danone adalah : 1. 2. 3. 4. 5.

Mempertahankan hak dasar warga atas air Melindungi sumber air dari ancaman kekeringan Menjaga ketentraman dan kenyamanan Padarincang sebagai daerah pertanian Menghindari terjadinya kerusakan yang lain, sebagai efek domino dari aktivitas industri Menjaga Rawa Danau sebagai cagar alam yang harus dipertahankan

Pandangan yang dikemukakan didasarkan atas bagaimana menjaga kelestarian alam. Selain itu, hak atas air bagi warga tidak boleh diabaikan oleh negara. Praktek komersialisasi air justru akan menghilangkan hak atas air warga sebagai salah satu hak dasar. Kronologis Perlawanan 1. Warga Serang Adukan Danone Group Ke DPRD Rabu, 28 Mei 2008. Karena respon warga tidak ditanggapi oleh pemerintah dan perusahaan, maka warga mengadukan kekhawatirannya ke pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serang. 2. 12 juni 2008. Aktivitas pembangunan pabrik Aqua dihentikan sementara mengingat semakin menguatnya penolakan warga terhadap rencana pembangunan pabrik tersebut, warga mengancam akan melakukan boikot dan memblokade akses jalan menuju lokasi pembangunan. Rencana bahwa akan ada pertemuan atara pihak 2

Sebagai catatan penggerak pengajian Tambihul Umah memiliki hbungan yang dekat dengan salah satu pengusaha lokal yang memliki kepentingan langsung terhadap rencana pembangunan pabrik Aqua Danone dan memiliki hubungan kekerabatan dengan anggota dewan yang berasal dari komisi IV

perusahaan dengan 13 kepala desa se kecamatan Padarincang yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 juni terancam batal mengingat pertemuan tersebut dinilai hanya sebagai upaya untuk memuluskan rencana pembangunan. Sebelumnya Pertemuan di Le Dian yang difasilitasi PT. Tirta Invstama menemui jalan buntu. Disamping itu, Pemda belum sampai mengeluarkan IMB dan izin operasi karena belum ada kajian amdalnya. (Radar Banten, 13 Juni 2008) 3. Menanggapi pengaduan masyarakat, pihak perusahaan melakukan manuver untuk mengantisipasinya, bahkan melakukan ekspose tandingan untuk melawan opini masyarakat dengan melibatkan ahli untuk mencounter pendapat masyarakat tersebut di depan komisi D DPRD Kabupaten Serang. Salah satu manuver yang dilakukan selama proses berupa CSR, karena penolakan maka mereka meningkatkan intensitasnya dan menjanjikan jumlah yang besar setiap bulannya. Namun bila ditelusuri naskah releasenya sesungguhnya penuh tipuan, karena yang berkembang di masyarakat adalah tiap bulan akan memperoleh CSR sekitar Rp. 500 juta hingga Rp. 1 milyar, faktanya tidak demikian (lihat lampiran 2) 4. 30 Juni 2008 . Warga melakukan audiensi dengan bupati Serang, Ahmad Taufik Nuriman. Dalam pertemuan tersebut warga mendesak agar bupati mencabut surat izin yang diberikan kepada PT. Tirta Investama. Dihadapan perwakilan warga yang terdiri dari para alim ulama, tokoh masyaakat, pemuda, kalangan LSM dan mahasiswa yang hadir dalam audiensi terebut Taufik Nuriman mengatakan jika rencana pembangunan pabrik ini hanya akan menimbulkan suasana tidak kondusif di tengah-tengah masyarkat pihaknya bersedia untuk mencabut izin lokasi tetapi ia berharap kepada masyarakat agar memberikan kesempatan pada pihak perusahaan untuk menyampaikan hasil kajian, jika tidak ada dampak yang akan merugikan maka masyarakat harus bekerja sama untuk memuluskan rencana pembangunan tersebut. 5. 1 Juli 2008 Ekspos hasil studi Amdal yang digelar di aula Setda II kabupaten Serang mendapatkan protes dari perwakilan masyarakat, Ketua Forum Lintas Barat, Abdul azis mengatakan keberadaan pabrik Aqua telah terbukti hanya menimbulkan masalah, beberapa pengalaman seperti di Sukabumi dan Klaten cukup menjadi landasan kuat kenapa warga harus menolak kehadiran PT. Tirta Investama, ekspos yang digelar oleh pihak perusahaan hanya merupakan ritual korporasi agar tampak ilmiyah Di luar acara ekspos, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) menggelar aksi penolakan pembangunan pabrik Aqua. HAMAS menuntut agar rencana pembangunan itu dibatalkan dengan alasan hanya akan mnimbulkan kekeringan dan merugikan warga. Parmaningsih selaku Coorporation Secretary PT. Tirta Investama tetap optimis jika rencana pembangunan pabrik Aqua dapat dilanjutkan, ia menilai penolakan warga itu

hal yang biasa, kehawatiran warga bahwa akan terjadi kekeringan sudah dipikirkan karena pihak perusahaan hanya akan mengabil air bawah tanah dan tidak akan mengganggu eksistensi air dipermukaan, bahkan perusahaan sudah mempersiapkan program penghijauan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekeringan. (Radar Banten, 2 Juli 2008) 6. 3 Juli 2008 Warga mendirikan posko pengaduan terkait adanya kehawatiran warga atas rencana pembangunan pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Abdul Azis menuturkan posko ini berfungsi sebagai pusat informasi dan koordinasi antar warga untuk memudahkan pemantauan terhadap perkembangan rencana pembangunan pabrik Aqua,. (Radar Banten, 4 Juli 2008) 7. 7 Juli 2008 Senin (7/7) DPRD Kabupaten Serang kembali melakukan rapat kerja membicarakan nasib investasi PT Tirta Investama, anak perusahaan Danone yang membangun pabrik Aqua di Kampung Cirahab Desa Curugoong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten Ini adalah kali ketiga DPRD Serang memanggil Eksekutif yang memberikan izin mendirikan bangunan. Jelas, dalam rapat itu juga dibahas tentang penolakan mayoritas warga Kecamatan Padarincang yang menolak pembangunan pabrik Aqua itu yang dianggap merugikan khalayak di Padarincang. Sejak disegel oleh warga di lokasi pabrik sudah tidak terlihat lagi ada aktivitas pembangunan. Kendati demikian masya-rakat terus melakukan pemantauan. Intinya kata Basit apapun yang dikatakan perusahaan, masyarakat sekitar tetap akan menolak keberadaan pabrik tersebut. Kami hanya meminta kepada pemerintah dan pihak terkait agar tidak mengorbankan masyarakat Padarincang hanya karena ingin memaksakan pabrik aqua berdiri, ujarnya. 8. Bupati Serang Ngelencer ke Perancis SERANG – Bupati Serang Taufik Nuriman, Selasa (22/7), berangkat ke negara asal perusahaan air mineral merek Aqua, yaitu Perancis.Keberangkatan kali ini untuk membicarakan masalah investasi produk air mineral yang pabriknya akan berdiri di Padarincang, Kabupaten Serang.Sekretaris Daerah Kabupaten Serang RA Syahbandar Selasa (21/7), mengatakan, keberangkatan Bupati kali ini atas undangan perusahaan asal Perancis yang akan menanamkan investasinya di Serang. “Investasi yang akan dibicarakan adalah pengadaan air bersih,” kata Syahbandar seraya menyampaikan salam dari Taufik. Menurut Syahbandar, keberangkatan Bupati tidak perlu dicurigai, karena biaya akomodasi dan lainnya ditanggung pihak perusahaan (investor). “Semuanya ditanggung oleh pihak perusahaan,” ungkapnya. Hingga saat ini Pemkab belum memutuskan apakah izin lokasi akan dicabut atau justru dilanjutkan. Pasalnya, Pemkab masih ragu, karena khawatir akan di-PTUN-kan oleh perusahaan.Terkait masalah PTUN pihak perusahaan, Kabag Hukum Setda Kabupaten

Serang Bustomi membenarkan bahwa dalam aturannya masyarakat dalam hal ini perusahaan bisa mem-PTUN-kan Pemkab. “Kalau bicara mungkin, semua bisa terjadi, termasuk dalam masalah pembangunan pabrik Aqua ini,” kata Bustomi. Sementara itu, sejumlah kalangan menyayangkan keberangkatan Bupati ke Perancis. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Serang SM Hartono menegaskan, kegiatan Bupati akan menjadi catatan tersendiri bagi dewan. Radar Banten Edisi 23 Juli 2008 9. 5 Agustus 2008 Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Serang, Akhmad Riva’I mengungkapkan jika pihaknya baru mengetahui dari DPLH yang menuturkan bahwa izin operasi belum diberikan karena AMDAL-nya masih dalam proses penyelesaian. Madsukra menambahkan untuk sementara waktu tidak boleh ada aktifitas pembangunan mengingat pihak perusahaan belum mendapatkan seluruh izin termasuk AMDAL yang belum selesai dibuat. (Tipikor edisi 3 Th1/1-15 Agustus 2008) 10. 7 Agustus 2008 Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Serang SM Hartono belum bisa berkomentar tekait pernyataan Bupati Serang yang akan mencabut surat izin PT. Tirta Investama dengan alasan belum melakukan rapat komisi. Pada tanggal 5 Agustus Bupati Serang menyatakan sedang menunggu rekomendasi dari DPRD terkait rencana pencabutan surat tersebut dan Hartono menilai masalah ini kewenangannya ada pada pimpinan DPRD. Ditemui usai memberikan ceramah pengajian di halaman Kantor Kecamatan Padarincang, Selasa (5/8), Bupati Serang Taufik Nuriman menegaskan dirinya sudah melayangkan surat pencabutan izin ke dinas terkait sejak 4 Juli 2008 lalu.katanya seraya memberikan batas akhir kepada dewan hingga 12 Agustus 2008 mendatang. 11. 11 Agustus 2008 | Warga Tetap Menolak, Bupati Cabut Ijin PT Tirta Investama Warga Padarincang dan sekitarnya, tetap pada pendiriannya. Mereka menolak kehadiran PT. Tirta Investama—pemroduksi minuman kemasan Aqua—di wilayahnya. Mereka tetap menyakini, kehadiran perusahaan itu akan berdampak pada rusaknya lingkungan dan kerugian warga. Selain sudah menyatakan penolakannya dengan berbagai cara, hingga kini status PT. Tirta Investama sendiri belum jelas. Penolakan disampaikan dalam bentuk demonstrasi, pernyataan sikap tokoh dan kyai hingga blokade jalan. Meski belum beroperasi, namun Pemkab sendiri belum mencabut ijin pabrik aqua itu. Kini, aksi penolakan juga dilakukan dengan memasang spanduk bertuliskan sikap warga Padarincang yang tetap tidak ingin PT Tirta Investama beroperasi di wilayah mereka. Spanduk itu terpasang di tempat-tempat strategis. Spanduk-spanduk itu merupakan bagian dari 100 spanduk yang dipasang masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Lingkungan (APL). Mereka melakukan aksi memasanag sekitar 100 sepanduk di Jalan Raya Palima Padarincang Kabupaten Serang. Spanduk bertuliskan “Penolakan PT Tirta Investama Harga Mati” ini menjadi perhatian besar bagi pengguna Jalan Raya Palima Padarincang. Sementara itu, desakan agar izin lokasi pembangunan pabrik Aqua dicabut tampaknya mendapat titik terang. Hal ini diketahui setelah Bupati Serang Taufik Nuriman berjanji

di hadapan sejumlah masyarakat Padarincang akan mencabut izin lokasi pabrik Aqua. Ditemui usai memberikan ceramah pengajian di halaman Kantor Kecamatan Padarincang, Selasa (5/8), Bupati Serang Taufik Nuriman menegaskan dirinya sudah melayangkan surat pencabutan izin ke dinas terkait sejak 4 Juli 2008 lalu. “Saya tidak memiliki kepentingan apapun terhadap keberadaan pabrik Aqua. Jika memang masyarakat menolak maka akan kami cabut izinnya,” kata Taufik seraya meminta warga untuk bersabar. Sebetulnya, kata Taufik, izin lokasi akan dicabut beberapa hari lalu. Namun, niatan itu diundur setelah mendengarkan saran dari pimpinan DPRD Kabupaten Serang. “Bagaimanapun juga dewan adalah mitra akami maka harus dikomunikasikan. Pimpinan DPRD menyarankan untuk tidak buru-buru mencabut izin itu,” kata Taufik. Menurut suami Ratna Dewi ini, dirinya tidak ingin disalahkan dalam masalah pencabutan izin sehingga harus mendapat persetujuan dewan. “Makanya sebelum mencabut kami koordinasikan dengan DPRD,” katanya seraya memberikan batas akhir kepada dewan hingga 12 Agustus 2008 mendatang. Namun, ditempat terpisah Ketua DPRD Kabupaten Serang Hasan Maksudi meminta Bupati Taufik Nuriman untuk tidak tunduk kepada tekanan sebagian kalangan yang menginginkan ijin pembangunan Pabrik Aqua dicabut. Pasalnya keputusan pemberian ijin tersebut awalnya berdasarkan kajian ilmiah dan prosedural perijinan yang berlaku, bukan sekedar keputusan pribadi Bupati. “Lain hal kalau dulu pada saat memberikan ijin itu, murni keputusan Bupati seorang. Inikan ijin diberikan berdasarkan prosedur yang ada dan kajian. Jadi saya kira Bupati jangan mau diintervensi,” kata Hasan, Rabu (6/8). Lebih jauh, Hasan mempertanyakan keinginan sebagian masyarakat yang menolak pembangunan pabrik Aqua itu. Pembangunan pabrik ini bernilai manfaat bagi masyarakat serta iklim investasi jangka panjang bagi daerah. Selain itu, menurut dia, di wilayah tersebut saat ini ada dua perusahaan sejenis yang sudah lama beroprasi. Namun hanya Aqua Danone yang dipersoalkan oleh sebagian orang.“kalau yang ditolak Cuma Aqua, inikan jadi pertanyaan. Ada apa sebenarnya dengan penolakan ini?” ujarnya. Secara terpisah Senior Plant Manager PT Tirta Investama Hery Pradonggo kaget dengan pernyataan Bupati yang mengaku pasrah soal ijin pabriknya.Pernyataan Bupati tersebut diluar dugaan yang selama ini diperkirakan pihaknya. Hery selama ini optimis Bupati akan mengupayakan cara-cara mediasi antara PT Tirta Investama dengan masyarakat yang menolak sebagai jalan keluar.“secara resmi perusahaan belum mengambil sikap, kita masih bahas itu,” katanya. (TIM) Gubernur Banten kritik bupati yang akan mencabut izin dengan mengatakan sebagai “bunuh diri”. 12. 20 Agustus 2008 Taufik Nuriman mengaku jika pihaknya telah mendapatkan surat dari Komnas HAM dan meminta DPLH untuk membuat surat balasan. Taufik menuturkan

jika Komnas HAM meminta penjelasan atas situasi dan kondisi yang terjadi terkait dengan rencana pembangunan pabrik Aqua. Ketua DPRD Kabupaten Serang Hasan Maksudi mengaku jika pihaknya telah mendapatkan surat tembusan dari Komnas HAM tetapi enggan memberikan keterangan terkait isi surat tersebut dan memberikan alasan jika isi surat itu bersifat rahasia. (Radar Banten, 21 Agustus 2008) 13. 22 Agustus 2008 12 Kepala Desa dikumpulkan di rumah makan Laguna di Cilegon dalam rangka membicarakan masa depan rencana pembangunan pabrik Aqua, hasil dari pertemuan tersebut seluruh kepala desa mendukung PT. Tirta Investama untuk melanjutkan pembangunan tersebut, pertemuan itu dihadiri oleh Bupati Serang Taufik Nuriman, Ketua DPRD kabupaten Serang Hasan Maksudi dan Kepala DPLH Anang Mulyana. Atas sikap para Kepala Desa Yang mendukung pihak perusahaan Parmaningsih selaku Secretary Coorporation PT. Tirta Investama masih menunggu keputusan Bupati Serang. 14. 25 Agustus 2008 Ketua Forum Lintas Barat Abdul Azis menyatakan akan tetap mendatangi pihak DPRD kabupaten Serang untuk menegaskan sikap penolakan meski telah ada bentuk dukungan dari 12 Kepala Desa se Kecamatan Padarincang, terkait pertemuan di Laguna ia menilai pertemuan tersebut hanyalah konspirasi dan ia tidak merasa kaget atas hasil pertemuan tersebut karena sikap para kepala desa dari awal sudah bisa diprediksikan dan apa yang diasumsikan selama ini bahwa penolakan para kepala desa di awal hanya untuk meningkatkan posisi tawar di hadapan perusahaan terbukti benar. Abdul Basit menyatakan akan terus berupaya agar rencana pembangunan pabrik Aqua dapat dibatalkan mengingat akan terjadinya kekeringan air dimasa yang akan datang dan memandang pertemuan yang melibatkan 12 kepala desa se Kecamatan Padarincang tidak merepresentasikan seluruh suara warga Padarincang. (Radar Banten, 26 Agustus 2008) 15. 26 Agustus 2008. Embang Mu’iz Ali selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Padarincang menilai sikap 12 kepala Desa sangat memperihatinkan, dukungan kepala desa tersebut lebih menggambarkan kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan masyarakat Padarincang. Heri Pradonggo selaku Senior Plan PT. Tirta Investama mengungkapkan pernyataan 12 Kepala Desa se Kecamatan Padarincang adalah bukti bahwa ada dukungan dari warga dan meminta kepada Bupati Serang untuk mempertimbangkannya rencana pencabutan surat izin yang diberikan kepada PT. Tirta Investama. (Banten Raya Post, 26 Agustus 2008)

16. 22 September 2008. Vice Preident Corporate Secretary PT. Tirta Investama Parmaningsih Hadinegoro melalui rilis yang disampaikan Hery Pradonggo kepada sejumlah wartawan pada Selasa malam di hotel Le Dian menyatakan PT. Tirta Investama menghentikan pembangunan pabrik Aqua di desa Curug Goong Kecamatan Padarincang kabupaten Serang hingga iklim investasi mendukung. Kendati pembangunan tidak dilanjutkan PT. Tirta Investama tetap komitmen untuk meneruskan program social berupa air bersih dan sanitasi air. (Radar Banten, 23 September 2008) Heri Pranonggo mengungkapkan sudah lebih dari satu tahun PT. Tirta Investama menanamkan investasinya di Padarincang mulai dari pengkajian lokasi, kandungan air, hingga pembebasan lahan 12 hektar. Setidaknya ada 9 point isi surat yang ditanda tangani President Direktur PT. Tirta Investama Bernard Alain Marie Ducros yang salah satunya disebutkan antara lain bahwa dengan sangat menyesal PT. Tirta Investama terpaksa memutuskan untuk menunda proyek itu dalam waktu yang tidak ditentukan. Heri menilai iklim investasi Serang tidak kondusif dan terdapat birokrasi yang berbelitbelit, termasuk terdapat factor penting atas penghentian pembangunan bahwa terdapat birokrasi lain di luar jalur pemerintah yang turut mengendalikan lancar tidaknya investasi di Padarincang, ini adalah pengalaman lucu dalam berinvestasi di Serang. (Banten Raya Pos, 23 September 2008). 17. 26 September 2008 Warga yang melakukan penolakan tidak ingin disalahkan, Abdul Basit menaggapi atas terjadinya polemik yang berkembang tetang penyesalan warga atas diberhentikannya pembangunan pabrik Danone, menurutnya warga yang mendukung rencana pembangunan tersebut tidak memahami efek negatif yang akan ditimbulkan, ia juga menegaskan jangan menyalahkan warga yang melakukan penolakan karena masalahnya ada pada pemerintah yang tidak transparan dan terdapat birokrasi yang berbelit-belit. Ketua Forum Lintas Barat Abdul Azis mengatakan warga yang melakukan penolakan pabrik Danone jangan diartikan anti investasi, masyarakat sesungguhnya terbuka terhadap investasi tetapi bukan komersialisasi air melalui eksploitasi yang hanya akan merusak lingkungan, Padarincang merupakan area persawahan yang mengandalkan air, jika air itu pada suatu saat menjadi kering maka yang akan menjadi korban adalah para petani. Anggota DPRD kabupaten Serang Komisi B Abdul Muhyi menyayangkan atas diberhentikannya pembangunan pabrik Danone, menurutnya terlalu susah

mendatangkan investor ketika ada yang bersedia kenapa harus ditolak. (Radar Banten, 27 September 2008). Dinamika yang tergambar dari dokumentasi pemberitaan media massa tersebut memperlihatkan sketsa anatomi ekonomi-politik proses inventasi PT.TI di Cirahab Padarincang. Pihak perusahaan memperoleh dukungan kuat dari pemerintah kabupaten Serang termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (terlihat le bih atraktif lewat dukungan ketua DPRD yang aktif memberikan dukungan melalui mobilisasi kepala desa dan tokoh agama) dan jajaran pemerintahan desa serta kecamatan Padarincang. Perusahaan yang ngotot untuk tetap mendirikan pabrik melakukan berbagai manuver baik melalui CSR maupun menghadirkan ahli atau intelektual kontrakannya dan juga mobilisasi kelompok masyarakat serta tokoh setempat. Bahkan dengan mengundang bupati dan pejabat berkunjung ke Perancis agar segera merealisasikan pembangunan pabrik. Upaya itu ternyata belum bisa meredam hasrat masyarakat untuk menolak kehadiran Eksploitasi air bawah tanah. Dalam proses awal ini, pemerintah dan investor telah gagal memberikan argument dan jaminan yang dikhawatirkan oleh kelompok anti eksploitasi air bawah tanah oleh perusahaan multi nasional PT Tirta Investama. Selama ketegangan berlangsung ada beberapa hal menarik yang dilakukan perusahaan diantaranya adalah: -

CSR menjadi instrument menghegemoni masyarakat Mengorganisir Dukungan formal dan jawara Dalam kerangka penataan dan pelestarian lingkungan hidup perusahaan membebankan pada multistakeholder Mengundang dan membiayai bupati dan pejabat kabupaten Serang berkunjung ke kaantor pusat Danone di Perancis Saat perusahaan menunda pembangunan mengatakan adanya struktur lain di luar pemerintahan yang intervensi.

Dari paparan di atas tampaknya polarisasi di masyarakat merupakan refleksi masyarakat politik yang ada, artinya di tingkat elite ada yang juga memanfaatkan penolakan masyarakat untuk kepentingannya sehingga pihak perusahaan menganggap adanya intervensi pihak lain, dan berhasil menekan pemda untuk menunda pembangunannya. Pola perusahaan yang dapat dilihat dari peristiwa ini adalah melakukan lobby elite pemda baik di eksekutif maupun legislative hal ini tampak dari kunjungan bupati ke Perancis yang pembiayaannya oleh perusahaan, Gubernur Atut yang mengatakan bahwa penghentian pembangunan pabrik aqua sebagai bunuh diri dan upaya ketua DPRD memobilisasi Kepala Desa untuk menyetujui kehadiran Aqua di sebuah restoran. Perlawanan dari beberapa anggota dewan dan kepala desa serta sebagian tokoh masyarakat Padarincang yang kemudian mendukung Aqua, tidak mengganggu kelompok anti pembangunan aqua karena sudah diidentifikasi sebelumnya sebagai kelompok yang menaikkan posisi tawar. Karena tekanan masyarakat yang bergelombang termasuk penyegelan lokasi, maka pembangunan pabrik aqua dalam ketidakpastian, tertunda dengan waktu yang tidak jelas.

Namun persepsi yang muncul di masyarakat adalah pembangunan pabrik Aqua Danone telah dihentikan. Peta keterlibatan berbagai unsur dan individu selama proses 2008 yang muncul di media massa adalah sebagai berikut:

Anti Aqua

Negara

Perusahaan

Abd Basyit (Koordinator TAMPA)

Atut Chosiyah (Gubernur)

Direktur TI

Abd Azis, Husni Mubarak, Abd Azis, Embang Muiz

Taufik Nuriman (Bupati)

Konsultan

Anang Mulyana (DPLH) Kepala Desa

MUI Padarincang, Forum Lintas Barat, Himpunan mahasiswa Pal Lima – Cinangka, Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan, Forum Ulama Tambiul Ummah, LPM Padarincang, Forum Ummat Bersatu, Masyarakat Petani Banten dan Forum Kepala Desa Kec.Padarincang

Hasan makhsudi (Ketua DPRD)

Perusahaan

BEM Untirta, Mapala Untirta, UKM Sigma, Mahapeka, HAMAS

Akmad Rivai, Madsukra, SM Hartono, Abd Muhyi (Anggota DPRD)

Rekonvasi Bumi LSM Pelaksana CSR

PAHAM, LBH Banten, LBH Jakarta, YLBHI, WALHI, Kontras

Catatan: Berwarna coklat awalnya bersikap kritis terhadap kehadiran Aqua, namun setelah ketua DPRD turun tangan akhirnya menjadi satu suara dan diam. Sedang Muhyi muncul statementnya sesudah adanya penundaan.

Sedangkan pada tahun 2009 dapat dikatakan tahun yang nyaris tidak bergejolak. Masa kampanye dan Pemilihan Umum dapat dikatakan pihak perusahaan menahan diri, sekaipun sesungguhnya mereka masih berharap kepada pemerintah daerah untuk merealisasikan keinginannya. Konsolidasi elite pun dilakukan dan pendekatan melalui CSR lebih diintensifkan melalui koordinasi pemda, masyarakat pendukung dan sebuah LSM. Masyarakat sudah

merasa tidak mungkin pihak perusahaan kembali, mereka yakin bupati telah mencabut izinnya. Di awal tahun, 2010 pihak TI merealese bahwa dia sedang mengupayakan pabrik baru di cirahab segera di bangun karena dukungan pemerintah dan masyarakat sudah mulai baik, mereka sudah melakukan CSR dan pendekatan terhadap masyarakat dan tokoh setempat. Pemilihan Bupati sekalipun sempat muncul isu pilih bupati yang tidak mendukung Aqua, tidak menyurutkan langkah pihak perusahaan TI. Apalagi setelah kemenangannya, mereka percaya diri, para pendukungnya semakin intensif melakukan kampanye bahwa perusahaan memprioritaskan tenaga kerja local yang diperkirakan jumlahnya ribuan. 1. 22 Maret 2010 Untuk Pertama kali Aksi mengenai SK Danone pada tahun 2010. SABDA ALAM Banten yang terdiri dari berbagai unsure meliputi komunitas, LSM dan Mahasiswa berunjuk rasa dengan tunutan: i. Mencabut SK PT DANONE (di Padarincang) ii. Mengkaji Ulang AMDAL Seluruh Industri di BANTEN iii. Merehabilitasi Lingkungan Akibat Dampak Penambangan Pasir dan Industri iv. Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Air v. Membuat Penghijauan Paru-paru Kota (Hutan Lindung Kota) vi. Tindak Tegas Pelaku Perusak Lingkungan (Ilegal Logging) vii. Pemenuhan HAM (Hak Asasi Manusia). . 2. 26 April 2010 Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), melakukan aksi di alun-alun Kota Serang untuk mendesak pemerintah provinsi Kabupaten Serang untuk menghentikan rencana pembangunan pabrik air minum dalam kemasan. 3. 10 Juni 2010 Bupati Serang Taufik Nuriman mengungkapkan pembangunan Pabrik Aqua Danone akan dilanjutkan, menurutnya surat izin lokasi untuk pembangunan perusahaan sudah diterbitkan akan tetapi belum waktunya untuk didirikan mengingat masih belum ada kesepakatan dengan warga ia berhaharap tidak ada konflik di level warga dan jika suatu saat terjadi kekeringan maka pihaknya yang mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi Banten akan menutup pabrik tersebut.

Kepala bagian Hukum Pemkab Serang Bustomi menuturkan izin lokasi tersebut tertuang dalam SK No. 593/kep.50-huk/2007. Khawatir erjadi konflik horizontal, Anggota Komisi IV DPRD kabupaten Serang menyarankan sebaiknya PT. Tirta Investama jangan membangun terlebuh dahulu sebelum semua warga menyetujuinya. (Kabar Banten, 11 Juni 2010) Vice President PT. Tirta Investama Parmaningsih Hadimegoro menyambut baik pernyataan Taufik Nuriman tentang keberlanjutan pembangunan Pabrik Aqua di Padarincang, tetapi PT. Tirta Investama akan kembali melanjutkan pembangunan jika benar seluruh warga padarincang mendukung hingga suasana menjadi kondusif. (Radar Banten, 11 Juni 2010). 4. 13 Juni 2010 Ratusan tokoh masyarakat menggelar rapat umum di SMP PGRI Padarincang untuk membahas isu penting terkait pernyataan Taufik Nuriman tentang kelanjutan pembangunan pabrik Aqua Danone di Cirahab Padarincang, pertemuan tersebut dihadiri perwakilan ulama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat kalangan LSM, KRUHA, perwakilan MUI Padarincang, WALHI dan perwakilan mahasiswa yang menghasilkan kesepakatan untuk menolak kembali rencana pembangunan pabrik Aqua Danone. 5. 12 Juli 2010 Ulama yang tergabung dalam Majlis Tambihul Ummat kecamatan Padarincang kabupaten Serang menggelar do’a bersama terkait rencana pembangunan pabrik Danone yang akan dilanjutkan, bertempat di kediaman H. Abdul Karim acara itu dihadiri oleh perwakilan PT. Tirta Investama Pramila, pihaknya menyambut baik atas dukungan masyarakat terhadap rencana pembangunan pabrik Aqua oleh PT. Tirta Investama. Dalam siaran pers yang disampaikan Muhtadi menyatakan salah satu tokoh pemuda Abdul Azis mendukung atas pernyataan Bupati untuk melanjutkan pembangunan Pabrik Aqua Danone (Kabar Banten, 13 Juli 2010). 6. 19 Juli 2010 Perwakilan warga yang terhimpun dalam Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik Aqua Danone (GRAPPAD) Do’ifullah mengungkapkan sikap penolakan terhadap rencana pembangunan pabrik Danone yang akan dilanjutkan, warga masih tetap menolak kehadiran PT. Tirta Investama yang akan mengeksploitasi air di kawasan Cirahab dengan alasan akan berdampak buruk terhadap eksistensi air di wilayah Padarincang. Warga yang kemudian tergabung dalam GRAPPAD melakukan konsoidasi secara intensif yang muatannya menggalang dukungan untuk menolak PT. Tirta Investama mengeksploitasi air di Cirahab karena akan mengancam ketersediaan air di Padarincang. (Kabar Banten, 20 Juli 2010).

7. 20 Juli 2010 Ketua Forum Lintas Barat Abdul Azis yang disebut-sebut terlibat dalam pertemuan pada tanggal 12 Juli 2010 di kediaman H. Abdul Karim dan mendukung pernyataan Taufik Nuriman serta siap mengawal kebijakan Ulama yang tergabung dalam Tambihul Ummat yang merestui kehadiran PT. Tirta Investama melakukan klarifikasi dan menyampaikan hak jawab jika dirinya tidak pernah bertemu dengan Muhtadi dan tidak menghadiri pertemuan tersebut termasuk tidak menyatakan dukungan atas pernyataan Taufik Nuriman terkait kelanjutan pembangunan Pabrik Aqua. Dalam hak jawab itu menyebutkan bahwa nama yang dimaksud bukan Abdul Azis FLB (Forum Lintas Barat) yang kemudian melebur ke dalam GRAPPAD, tetapi nama lain yang memiliki kemiripan nama dengan dirinya. (Kabar Banten, 21 Juli 2010). 8. 5 Agustus 2010 14 Kepala Desa se kecamatan Padarincang dan perwakilan masyarakat melakukan studi banding ke Sukabumi untuk mengetahui situasi dan konsidi dari dekat terkait dampak dari keberadaan pabrik Aqua di Sukabumi, kunjungan yang difasilitasi pihak PT. Tirta Investana melalui pemerintahan tingkat kecamatan Padarincang ini diikuti juga oleh beberapa anggota Komisi 4 DPRD kabupaten Serang dan Camat Padarincang Suhaemi Muhit. Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik Aqua Danone (GRAPPAD) menolak ikut kunjungan ke Sukabumi. Perwakilan GRAPPAD Abdul Azis mengutarakan bahwa dirinya mendapatkan undangan untuk berkunjung ke Sukabumi tetapi menolaknya karena merupakan langkah sia-sia dan menilai jika kunjungan itu hanya merupakan upaya untuk meyakinkan warga bahwa di Padarincang tidak akan terjadi kekeringan sebagai mana yang dikhawatirkan. Do’ifullah menghargai langkah tersebut tetapi ia menilai kunjungan ke Sukabumi hanya upaya mubazir karena warga masih tetap pada pendiriannya untuk menolak kehadiran PT. Tirta Investama. Do’ifullah menyampaikan bahwa warga yang melakukan penolakan meminta Bupati Serang untuk mencabut surat izin agar tidak terjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. (Kabar Banten, 6 Agustus 2010) 9. 7 Agustus 2010 Warga dan 14 Kepala Desa se Kecamatan Padarincang yang mengikuti kunjungan ke Sukabumi mengadakan pertemuan di kediaman H. Abdul Karim dengan hasil meminta Bupati Serang untuk melanjutkan rencana pembangunan pabrik Aqua Danone, turut hadir dalam pertemuan tersebut Camat Padarincang dan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang Damimi. Pertemuan tersebut menyepakati untuk mendukung pembangunan Pabrik Aqua Danone namun jika terjadi kekeringan mereka sepakat pula untuk menutup pabrik Aqua. Hadir pula H. Asep Saefudin dan H. Maher selaku tokoh

masyarakat Padarincang dalam pertemuan itu yang rencananya akan menemui Bupati Serang. (Radar Banten, 9 Agustus 2010). 10. 9 Agustus 2010 Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik Aqua Danone (GRAPPAD) menggelar pertemuan untuk membahas kemungkinan terburuk yang akan terjadi di tengahtengah masyarakat jika pembangunan pabrik Danone dilanjutkan, pertemuan yang dilaksanakan di kediaman H. Aksan itu juga membahas masalah dukungan kepala Desa yang turut kunjungan ke Sukabumi. Do’ifullah menilai kunjungan ke Sukabumi tidak bisa dijadikan landasan dukungan mengingat masih terdapat penolakan yang cukup kuat dari warga. Agung Wibowo mengatakan pemerintah harus melihat kenyataan karena pembangunan pabrik Aqua hanya akan memunculkan konflik horizontal, untuk menghindari konflik sebaiknya pemerintah membatalkan rencana pembangunan tersebut. Abdul Azis menyampaikan pembangunan pabrik Danone terlalu dipaksakan dan pemerintah tidak memiliki landasan yang kuat terkait dukungan warga, munculnya penolakan disebabkan oleh tidak adanya komunikasi yang baik dari pemerintah serta ada masalah dalam proses perizinan. (Banten Raya Post, 10 Agustus 2010).

11. 24 Agustus 2010 Bupati Serang Taufik Nuriman dalam pertemuan dengan para Kepala Desa dan warga yang mendukung rencana pembangunan pabrik Danone mengatakan akan meneruskan pembangunan setelah Idul Fitri. Pertemuan yang digelar di Pendopo merupakan agenda yang telah ditetapkan sebagai bentuk audiensi para kepala Desa dan beberapa warga yang telah melakukan kunjungan ke Sukabumi. Bupati Serang menilai masalah pro dan kontra itu merupakan hal yang biasa, tetapi pembangunan harus dilanjutkan karena jika dibatalkan akan menghambat para investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten Serang. H. Maher mengutarakan bahwa masyarakat Padarincang harus terbuka terhadap investasi, hal ini dilakukan agar masyarakat Padarincang tidak tertinggal, jika ditolak sama saja dengan memelihara kemiskinan karena menolak lapangan pekerjaan. (Kabar Banten, 25 Agustus 2010). 12. 26 Agustus 2010 Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik Aqua Danone (GRAPPAD) menilai pertemuan di Pendopo tidak merepresentasikan seluruh suara warga karena hanya

dihadiri oleh para Kepala Desa dan Anggota Komisi IV DPRD kabupaten Serang serta hanya beberapa warga yang memiliki kepentingan. Abdul Azis menilai Bupati Serang telah mengeluarkan pernyataan sepihak terkait rencana pembangunan pabrik Danone, pemerintah tidak memiliki itikad yang baik untuk melakukan konsultasi ulang dan lebih berpihak pada kepentingan investor. Agung Wibowo mengungkapkan terdapat warga yang tidak bisa menerima kehadiran PT. Tirta Investama untuk berinvestasi di Padarincang dan ini merupakan sisi kelemahan karena tidak ada dukungan publik. Doifullah mengutarakan keterbukaan investasi seharusnya melihat beberapa factor, eksploitasi air bawah tanah itu memiliki resiko dampak yang sangat besar yaitu kekeringan air dan hilangnya hak dasar warga atas air. GRAPPAD telah menggalang solidaritas korban terkait kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktifitas eksploitasi oleh industry yang berada di kawasan Serang dan sekitarnya, dan akan menggalang dukungan nasional untuk meningkatkan eskalasi penolakan. (Banten Raya Post, 27 Agustus 2010). GRAPPAD melayangkan surat ingin melakukan audiensi dengan DPRD, tetapi selalu menemui jalan buntu dan tertunda tanpa alas an yang jelas. Anehnya Komisi IV DPRD justru melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan TI di sebuah restoran. Fenomena tersebut, dan juga studi ke Sukabumi diduga disponsori oleh pihak perusahaan melalui salah satu anggota dewan yang secara attraktif sangat aktif berhubungan dengan kepentingan perusahaan. Walhi, Kruha dan LSM lain membuat tim investigasi yang menduga kedua kegiatan diduga gratifikasi. Grappad mendesak DPRD yang kemudian karena merasa tidak ditanggapi serius maka masyarakat mendatangi DPRD namun kegiatan ini batal karena adanya pembatasan peserta audiensi. Pihak perusahaan merasa sudah memperoleh legitimasi mulai melakukan pembangunan. Keresahan mulai meningkat. Masyarakat kemudian melakukan rapat berupa pengajian yang dihadiri oleh ulama berpengaruh. Namun perusahaan dan Pemda masih tak mau mengakomodasi keinginan masyarakat. 13. 5 Desember 2010. Masyarakat hendak melakukan rapat akbar di lokasi Perusahaan. Respon masyarakat sangat luar biasa, ribuan massa datang dari berbagai arah menuju lokasi. Mengingat tiadanya respon dari pemda selama ini, dan kemudian mereka melihat perusahaan telah mulai melakukan pembagunan dan di jaga para jawara. Maka terusiklah rasa keadilan warga, sehingga menimbulkan kemarahan yang berakibat pembakaran dan perusakan di lokasi. 14. 10 Desember 2010

Dini hari terjadi penangkapan atas lima orang warga sehubungan dengan aksi 5 desember sekitar jam 02. WIB, Padahal sebelumnya Wakapolres bertemu dengan tokoh masyarakat menjamin tidak akan terjadi penangkapan. Masyarakat secara spontanitas bergerak ke Polsek dan Kecamatan, kemudian mereka membawa Wakapolres yang saat itu masih berada di Polsek di bawa masyarakat ke Masjid, demikian juga dengan Camat. Semakin pagi masyarakat semakin besar jumlahnya bahkan beberapa daerah juga telah menyiapkan solidaritas bila saja pemeariantah menggunakan kekerasan yang terlihat dari dikonsentrasikannya brimob di kecamatan Ciomas. Namun pihak Polres kemudian mengantarkan kelima warga yang dibawa oleh aparat kepolisian (2 orang sempat membaca surat perintah namun tidak boleh diambil atau dberikan pada keluarganya). Demikian juga warga melepaskan Wakapolres dan Camat untuk kembali. 15. 13 Desember 2010 Pemda mengundang berbagai pihak untuk mendengarkan ekspose perusahaan yang dipresentasikan oleh ahli yang mengatasnamakan UNPAD dan Badan Tenaga Nuklir Nasional dan dikatakan kajian ilmiah. Masyarakat tetap menolak, apalagi kedua ahli tersebut adalah tim perusahaan yang membuat AMDAL. Setelah pemilu nasional dan Kunjungan Gubernur Banten ke Perancis yang juga bertemu dengan direktur Danone, perusahaan aktif melakukan pendekatan dan lobby. Dukungan elite dapat dikatakan bulat, sekalipun peran DPRD bila dulunya ketua Dewan yang aktif saat ini hanya salah satu anggota DPRD. Namun dia mampu memobilisasi anggota lainnya untuk mengikuti iramanya memberikan dukungan terhadap TI. Bila dulunya Muhyi secara selintas memberikan dukungan terhadap perusahaan, namun pada periode ini mulai meendekat terhadap kelompok masyarakat yang menolak, setidaknya dia memahami kepentingan masyarakat dan bersedia dialog. Dukungan anggota DPRD terhadap masyarakat penolak masih terbatas dialog, jadi tiada dukungan nyata bahkan tidak ada satupun partai yang mendukung tuntutan masyarakat untuk mencabut izin pendirian pabrik Aqua Danone Belajar dari pengalaman 2008, pihak TI mulai intensif melakukan pengorganisasian hal ini terlihat dari peran Muhtadi yang melakukan sosialisasi bahkan Forum Ulama Tambihul Ummat sudah berbalik mendukung perusahaan. Selain secara langsung dan melalui CSR, pola lama tetap digunakan yakni keterlibatan salah satu anggota DPRD kabupaten Serang (Damimi) yang aktif mendorong studi banding ke Sukabumi yang kemudian melakukan peretemuan dengan bupati untuk menyatakan dukungan (14 kepala desa), tokoh masyarakat dan ulama..Bahkan Damimi melakukan konsolidasi anggota DPRD dan bertemu dengan perusahaan TI di restoran sekitar Baros. Perusahaan bahkan mulai secara terbuka menggunakan para jawara untuk mellindungi kepentingannya, berbagai kampanye menyesatkan dilakukan seperti rekrutmen tenaga kerja yang akan melibatkan ribuan orang, mereka yang menolak adalah mereka yang tidak kebagian uang atau proyek danone. Logika ini menunjukkan bahwa perusahaan memang tidak mempunya itikad baik, ia menggunakan para jawara jelas merupakan pilihan politik kekerasan,

isu uang yang memojokkan para penolak pendirian aqua merupakan penghinaan terhadap ulama, abuya dan tokoh masyarakat. Tindakan membagi uang termasuk dengan CSR jelas merupakan upaya pecah belah bamboo masyarakat. Demikian juga dengan ribuan pekerja yang akan direkrut adalah kebohongan semata, karena di AMDAL yang mereka buat dinyatakan tak lebih dari 200 orang itupun keseluruhan tenaga kerja. Bila dilihat stakeholder yang muncul di media massa dan rumor dikalangan masyarakat, berikut ini peta dukungan dan pergeseran yang terjadi selama hampir 3 tahun.

Anti Aqua Abd Basyit (Koordinator TAMPA)

Negara

Perusahaan Direktur TI

GRAPPAD

Atut Chosiyah (Gubernur)

Abd Azis, Husni Mubarak, Abd Azis, Embang Muiz.

Taufik Nuriman (Bupati)

Konsultan

Muncul nama-nama Zukhdi Mansyur, Agung Wibowo, H. Doifullah, H. Aksan

Anang Mulyana (DPLH) 12 Kepala Desa 2 Kepala Desa

MUI Padarincang, Forum Lintas Barat, Himpunan mahasiswa Pal Lima – Cinangka, Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan, Forum Ulama Tambiul Ummah, LPM Padarincang, Forum Ummat Bersatu, Masyarakat Petani Banten dan Forum Kepala Desa Kec.Padarincang

Hasan makhsudi (Ketua DPRD)

Perusahaan

BEM Untirta, Mapala Untirta, UKM Sigma, Mahapeka, HAMAS

Akmad Rivai, Madsukra, SM Hartono, Abd Muhyi (Anggota DPRD), Damimi

Rekonvasi Bumi LSM Pelaksana CSR

PAHAM, LBH Banten, LBH Jakarta, YLBHI, WALHI, Kontras Lembaga yang baru muncul Pusat koordinasi mapala Banten, FKPN,FAM, SABDA ALAM, Kruha

Masyarakat Pendukung: H. Riri Tokoh Masyarakat (Jawara), Ketua Advokasi IKAYASA (Zarkasyi Yamin), Karang Taruna (Muhtadi). Forum Ulama Tambiul Ummat (H.Abd karim), H.

Asep saefudin dan H. Maher. Catatan: Warna biru non aktif (mendukung pasif), warna merah berubah haluan dan hijau pendatang baru tahun 2010 sedangkan hitam sejak 2008.

Pihak pemerintah daerah yang memperlihatkan keengganannya untuk berdialog dengan masyarakat melalui hearing di DPRD kabupaten memperlihatkan betapa besarnya nilai Aqua Danone bagi dirinya dan dan politik local elite. Tidaklah mengherankan bila kemudian ada rumor bahwa kemenangan bupati kali ini akibat hubungan dengan pihak perusahaan, spekulasi ini makin santer ketika peristiwa 5 desember juga tidak memadamkan hasrat pemda untuk membela danone bahkan mereka menggunakan tim perusahaan untuk meyakinkan masyarakat sekalipun untuk itu haruis membawa nama lembaga kedua ahli sewaan perusahaan yakni UNPAD dan Badan Tenaga Nuklir Nasional. Berbagai upaya Danone selama 2 tahun memang memperlihatkan kemajuan, dukungan mulai meluas terutama pemerintah desa yang ditandai oleh bergabungnya seluruh kepala desa kemudian masyarakat dan beberapa ulama terutama mereka yang memperoleh CSR terlihat menunjukkan dukungan demikian juga makin banyaknya jawara yang secara atraktif menjaga lokasi pabrik. Tidak aktifnya salah satu penggerak penolakan semakin mempercaya diri mereka untuk mengabaikan suara yang menolak. Masyarakat Ciomas yang sejak masa perlawanan terhadap penjajah terkenal sebagai santri dan sekaligus jawara rupanya melihat perlakuan perusahaan dan pemerintah sudah keterlaluan dan tidak dapat ditolerir lagi. Perusakan area dan fasilitas pabrik, kemudian penyanderaan wakapolres dan Camat, serta Istighotsah merupakan rangkaian jiwa kepatriotan dan sekaligus aspirasi mereka yang tidak boleh diremehkan. Bila saja pemda masih bertahan pada keinginannya, maka benarlah kata Kuntowijoyo: “RUNTUHNYA MITOS NEGARA BUDIMAN’ Negara dalam hal ini diwakili oleh aparatusnya baik eksekutif, legislative maupun yudikatif dalam kasus Eksploitasi Air bawah Tanah oleh pihak Aqua Danone (MNC) sama sekali tidak menunjukkan kebudimanan bagi warga karena semua diam dan membiarkan Bupati Serang menggunakan kuasanya untuk memberikan penguasaan atas sumberdaya air pada Aqua Dananone. Keuntungann bisnis ini tersedot ke luar negeri, jadi substansinya tidak jauh berbeda dengan masa kolonialisme. Inilah wujud NEOKOLONIALISME-IMPERIALISME (NEKOLIM).

73

Penolakan warga Padarincang terhadap pembangunan pabrik PT DANONE

Curug Goong desa Padarincang

Perlawanan warga terhadap PT DANONE

Wakapolres dan camat Padarincang disandera oleh warga

73

KOMERSIALISASI SUMBER DAYA AIR MENURUT HUKUM ISLAM

Recommend Documents