KODE: PERUMAHAN-D6-16 PERUMAHAN-D6-17 PERUMAHAN-D6-18 PERUMAHAN-D6-20
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Kerangka Acuan Kerja TENAGA PENDUKUNG AHLI ANALISIS EKONOMI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA
ASISTEN DEPUTI PERUMAHAN, PERTANAHAN DAN KPS
TAHUN ANGGARAN 2015
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Tenaga Pendukung Ahli AnaJisis Ekonomi Urusan Kerjasama Pemerintah Swasta
I. Pendahuluan Selama ini pemerintah seringkali mengalami kesulitan untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan
karena terkendala
dalam
pengadaan tanah
sehingga tidak mendorong terjadinya kerjasarna pemerintah swasta. Undang Undang No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini akan menstimulus berbagai proyek pembangunan seperti jalan tol Trans Jawa, kereta bandara, dan lainnya menjadi semakin cepat. Debottlenecking regulasi dalam pengadaan tanah harus juga diikuti pemenuhan ketersediaan dana untuk pembangunan dimaksud. Pengadaan tanah merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dalam pembangunan infrastruktur, baik dengan pembiayaan oleh APBN maupun melalui skema KPS. Hal-hal yang berkaitan dengan biaya operasional dan biaya pendukung yang bersumber dari APBD akan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan biaya pendukung yang bersumber dari APBN_diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Kepala BPN akan membahas mengenai petunjuk teknis tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek yang mempunyai skema kerja sarna pemerintah swasta untuk pembangunan, diperlukan peningkatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Asisten Deputi
Perumahan,
Pertanahan,
dan
Perekonomian berperan untuk mengawal
KPS,
Kementerian
Koordinator
proses koordinasi, sinkronisasi,
monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta.
II.
Tujuan dan Sasaran 2.1.
Tujuan
Membantu tugas Asdep Perumahan, Pertanahan dan KPS dalam pengumpulan dataJinformasi dan
analisis
untuk
menghasilkan
rekomendasi
kebijakan
pembangunan perumahan, pertanahan dan KPS secara berkelanjutan melalui 2
pemantauan dan evaluasi, sinkronisasi dan koordinasi serta sosialisasi kebijakan kerjasama pernerintah swasta.
2.2.
Sasaran
(1)
Teridentifikasinya kondisi dan permasalahan pembangunan perurnahan, pertanahan, KPS di Indonesia;
(2)
Tersusunnya rekornendasi dan materi untuk rnelakukan koordinasi, sinkronisasi dan perbaikan perencanaan kebijakan perurnahan, pertanahan dan KPS dalam hubungannya dengan pernbangunan perkotaan di Indonesia;
(3)
Melakukan sosialisasi awal rekomendasi perumahan, pertanahan dan KPS secara berkelanjutan, bagi pemerintah pusat dan daerah serta pelaku pembangunan
2.3.
Keluaran
Keluaran yang dihasilkan berupa hasil analisis kebijakan di bidang kerjasama pemerintah swasta di Indonesia yang menjadi bagian dari laporan kegiatan perumahan, pertanahan, dan kerjasarna pemerintah swasta.
III.
Ruang Lingkup Pekerjaan 1) Mengumpulkan bahan-bahan kerja di bidang Kerja Sarna Pemerintah Swasta sesuai
dengan
prosedur dan
peraturan
yang
berlaku
untuk
keperluan
penyelesaian tugas; 2) Mempelajari.
menqanalisa
serta
rnenelaah
bahan-bahan
penyiapan
penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terkait dengan permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Kerja Sarna Pernerintah Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar memperlancar pelaksanaan tugas; 3) Melakukan telaahan stat terkait permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Kerja Sama Pemerintah Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menyelesaikan pekerjaan; 4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada Kepala Subbidang Kerja Sarna Pernerintah Swasta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar hasil telaahan dapat bermanfaat; 5) Mernberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pernantaatannya untuk disampaikan kepada KepaJaSubbidang Kerja Sama Pemerintah Swasta; 3
6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan unit organisasi berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
IV.
Kebutuhan Tenaga Pendukung Ahli dan Kualifikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan suatu Jasa Individual Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil kerja. Kualifikasi Jasa Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi terdiri dari: a. Kualifikasi Umum 1. Pendidikan 81 Planologi/Hukum dengan IPK minimal 2.75 dari skala 4; 2. Memiliki motivasi kerja yang baik; 3. Memiliki pengalaman kerja yang mendukung di bidang analisis ekonomi kerjasama pemerintah dan swasta; 4. Menguasai Ms. Office ( word, excel, power point); 5. Memiliki kemampuan presentasi yang baik; 6. Mampu bekerja independent dan efektif bekerja dalam tim; 7. Memiliki pengalaman bekerja minimal 2-3 tahun di kementerianllembaga. b. Kualifikasi Administrasi Persyaratan administrasi Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi adalah: Ijazah, transkrip nilai, daftar riwayat hidup, fotocopy KTP, dan fotocopy NPWP, dan fotocopy Rekening Koran.
V.
Periode Penugasan Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah 11 (sebelas) bulan efektif kalender.
4
---
-----------------------------------------------------------~
,.
VI.
Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analisis
Ekonomi
tersebut
dibebankan
kepada
Kegiatan
Koordinasi
Pengembangan Urusan Perumahan, Pertanahan dan KPS (Kegiatan 2527). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
a.n PIt. Asisten Oeputi Perumahan, Pertanahan dan KPS Kabid Perumahan
Hotman Sidauruk
5
@
· . KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Kerangka Acuan Kerja TENAGA PENDUKUNG AHLI ANALISIS EKONOMI BIDANG PERTANAHAN
ASISTEN DEPUTI PERUMAHAN, PERTANAHAN DAN KPS
TAHUN ANGGARAN 2015
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi Urusan Pertanahan
I. Pendahuluan Selama ini pemerintah seringkali mengalami kesulitan untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan karena terkendala dalam pengadaan tanah. Undang - Undang No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini akan menstimulus berbagai proyek pembangunan seperti jalan tol Trans Jawa, kereta bandara, dan lainnya menjadi semakin cepat. Oebottlenecking regulasi dalam pengadaan tanah harus juga diikuti pemenuhan ketersediaan dana untuk pembangunan dimaksud. Pengadaan tanah merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dalam pembangunan infrastruktur, baik dengan pembiayaan oleh APBN maupun melalui skema KPS. Hal-hal yang berkaitan dengan biaya operasional dan biaya pendukung yang bersumber dari APBD akan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan biaya pendukung yang bersumber dari APBN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Kepala BPN akan membahas mengenai petunjuk teknis tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Dalam
rangka
percepatan
pengadaan
dan
pencadangan
tanah
untuk
pembangunan, diperlukan peningkatan kinerja layanan pertanahan secara cepat dan transparan dengan memperhatikan prinsip terhadap hak-hak yang sah atas tanah.
Oleh
karena
itu,
diperlukan
upaya
untuk
mengkoordinasikan,
mensinkronkan monitoring dan evaluasi pengadaan dan pencadangan tanah untuk pembangunan. II.
Tujuan dan Sasaran
2.1.
Tujuan
Membantu tugas Asdep Perumahan, Pertanahan dan KPS dalam pengumpulan datalinformasi
dan
analisis
untuk
menghasilkan
rekomendasi
kebijakan
pembangunan perumahan dan KPS secara berkelanjutan melalui pemantauan dan evaluasi, sinkronisasi dan koordinasi serta sosialisasi kebijakan pertanahan. 2
2.2.
Sasaran
(1)
Teridentifikasinya kondisi dan permasalahan pembangunan perumahan, pertanahan, KPS di Indonesia;
(2)
Tersusunnya rekomendasi dan materi untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan perbaikan perencanaan kebijakan perumahan, pertanahan dan KPS dalam hubungannya dengan pembangunan perkotaan di Indonesia;
(3)
Melakukan sosialisasi awal rekomendasi perumahan, pertanahan dan KPS secara berkelanjutan, bagi pemerintah pusat dan daerah serta pelaku pembangunan.
2.3.
Keluaran
Keluaran yang dihasilkan berupa hasil analisis kebijakan di bidang pertanahan di Indonesia yang menjadi bagian dari laporan kegiatan perumahan, pertanahan, dan kerjasama pemerintah swasta.
III.
Ruang Lingkup Pekerjaan 1) Mengumpulkan bahan-bahan kerja di bidang Pertanahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian tugas; 2) Mempelajari,
menganalisa
serta
menelaah
bahan-bahan
penyiapan
penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas; 3) Melakukan telaahan stat terkait permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menyelesaikan pekerjaan; 4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada Kepala Subbidang Pertanahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar hasil telaahan dapat bermanfaat; 5) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemantaatannya untuk disampaikan kepada Kepala Subbidang Pertanahan; 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan unit organisasi berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3
IV.
Kebutuhan Tenaga Pendukung Ahli dan Kualifikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan suatu Jasa Individual Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil kerja. Kualifikasi Jasa Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi terdiri dari: a. Kualifikasi Umum 1. Pendidikan S1 Planologi dengan IPK minimal 2.75 dari skala 4; 2. Memiliki motivasi kerja yang baik; 3. Memiliki pengalaman kerja yang mendukung bidang analisis ekonomi bidang pertanahan; 4. Menguasai Ms. Office ( word, excel, power point); 5. Memiliki kemampuan presentasi yang baik; 6. Mampu bekerja independent dan efektif bekerja dalam tim; 7. Memiliki pengalaman bekerja minimal selama 2 tahun di kementerianllembaga. b. Kualifikasi Administrasi Persyaratan administrasi Tenaga Pendukung Ahli Analisis
Ekonomi adalah:
Ijazah, Transkrip nilai, daftar riwayat hidup, fotocopy KTP. dan fotocopy NPWP. dan fotocopy Rekening Koran.
V.
Periode Penugasan Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah 11 (dua belas) bulan efektif kalender.
VI.
Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analisis
Ekonomi
tersebut
dibebankan
kepada
Kegiatan
Koordinasi
Pengembangan Urusan Perumahan (Kegiatan 2527). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
a.n PIt. Asisten Oeputi Perumahan, Pertanahan dan KPS
~han
Hotman Sidauruk
4
,
•
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Kerangka Acuan Kerja TENAGA PENDUKUNG AHLI ANALISIS EKONOMI BIDANG PERTANAHAN
ASISTEN DEPUTI PERUMAHAN, PERTANAHAN DAN KPS
TAHUN ANGGARAN 2015
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Tenaga Pendukung Ahli AnaHsis Ekonomi Urusan Pertanahan
I. Pendahuluan Selama ini pemerintah seringkali mengalami kesulitan untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan karena terkendala dalam pengadaan tanah. Undang - Undang No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini akan menstimulus berbagai proyek pembangunan seperti jalan tol Trans Jawa, kereta bandara, dan lainnya menjadi semakin cepat. Oebott/enecking regulasi dalam pengadaan tanah harus juga diikuti pemenuhan
ketersediaan dana untuk pembangunan dimaksud. Pengadaan tanah merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dalam pembangunan infrastruktur, balk dengan pembiayaan oleh APBN maupun melalui skema KPS. Hal-hal yang berkaitan dengan biaya operasional dan biaya pendukung yang bersumber dari APBD akan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan biaya pendukung yang bersumber dari APBN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Kepala BPN akan membahas mengenai petunjuk teknis tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Dalam
rangka
percepatan
pengadaan
dan
pencadangan
tanah
untuk
pembangunan, diperlukan peningkatan kinerja layanan pertanahan secara cepat dan transparan dengan memperhatikan prinsip terhadap hak-hak yang sah atas tanah.
Oleh
karena
itu,
diperlukan
upaya
untuk
mengkoordinasikan,
mensinkronkan monitoring dan evaluasi pengadaan dan pencadangan tanah untuk pembangunan. II.
Tujuan dan Sasaran 2.1.
Tujuan
Membantu tugas Asdep Perumahan, Pertanahan dan KPS dalam pengumpulan datalinformasi
dan
analisis
untuk
menghasilkan
rekomendasi
kebijakan
pembangunan perumahan,Pertanahan dan KPS secara berkelanjutan melalui pemantauan dan evaluasi, sinkronisasi dan koordinasi serta sosialisasl kebijakan pertanahan. ,'.
2.2.
Sasaran
(1)
Teridentifikasinya kondisi dan permasalahan pembangunan perumahan, pertanahan, KPS di Indonesia;
(2)
Tersusunnya rekomendasi dan
materi untuk melakukan koordinasi,
sinkronisasi dan perbaikan perencanaan kebijakan perumahan, pertanahan dan KPS dalam hubungannya dengan pembangunan perkotaan di Indonesia; (3)
Melakukan sosialisasi awal rekomendasi perumahan, pertanahan dan KPS secara berkelanjutan, bagi pemerintah pusat dan daerah serta pelaku pembangunan.
2.3.
Keluaran
Keluaran yang dihasilkan berupa hasll analisis kebijakan di bidang pertanahan di Indonesia yang menjadi bagian dari laporan kegiatan perumahan, pertanahan, dan kerjasama pemerintah swasta.
III.
RuangLingkup Pekerjaan
1) Mengumpulkan bahan-bahan kerja di bidang Pertanahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian tugas; 2) Mempelajari,
menganalisa
serta
menelaah
bahan-bahan
penyiapan
penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas; 3) Melakukan telaahan staf terkait permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menyelesaikan pekerjaan; 4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada Kepala Subbidang Pertanahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar hasil telaahan dapat bermanfaat; 5) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada Kepala Subbidang Pertanahan; 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan unit organisasi berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3
IV.
Kebutuhan Tenaga Pendukung Ahli dan Kualifikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan suatu Jasa Individual Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil kerja. Kualifikasi Jasa Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi terdiri dari: a. Kualifikasi Umum 1. Pendidikan S1 Akuntansi dengan IPK minimal 2.75 dari skala 4; 2. Memiliki motivasi kerja yang baik; 3. Memiliki pengalaman kerja yang mendukung bidang analisis ekonomi bidang pertanahan; 4. Menguasai Ms. Office ( word, excel, power point); 5. Memiliki kemampuan presentasi yang baik; 6. Mampu bekerja independent dan efektif bekerja dalam tim; 7. Memiliki pengalaman bekerja minimal selama 2 tahun di kementerianllembaga. b. Kualifikasi Administrasi Persyaratan administrasi Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi adalah: Ijazah, Transkrip nilai, daftar riwayat hidup, fotocopy KTP, dan fotocopy NPWP, dan fotocopy Rekening Koran.
V.
Periode Penugasan Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah 11 (dua belas) bulan efektif kalender.
VI.
Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analisis
Ekonomi
tersebut
dibebankan
kepada
Kegiatan
Koordinasi
Pengembangan Urusan Perumahan (Kegiatan 2527), Anggaran Pendapatan dan 8elanja Negara Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
a.n PIt. Asisten Oeputi Perumahan, Pertanahan dan KPS
~an Hotman Sidauruk 4
.,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Kerangka Acuan Kerja TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI (CARAKA) PADA KEASDEPAN PERUMAHAN, PERTANAHAN DAN KPS
ASISTEN DEPUTI PERUMAHAN, PERTANAHAN DAN KPS
TAHUN ANGGARAN 2015
KERANGKA Tenaga Pendukung Keasdepan
ACUAN KERJA (KAK) Administrasi
Perumahan,
(Caraka) Pada
Pertanahan
dan KPS
I. Pendahuluan Persoalan penyediaan hunian layak di Indonesia bukan hanya terbatas pada minimnya supply melainkan sulitnya aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Aksesibiltas tersebut terkait dengan kemampuan dan preferensi masyarakat untuk mengalokasikan dana yang dimiliki bagi pemenuhan tempat tinggalnya.Oengan memahami kondisi demikian, pemerintah harus mampu memberikan kemudahan aksesibilitas terhadap hunian layak agar tidak ada lagi masyarakat yang bertempat tinggal pada hunian dengan kualitas rendah. Pemerintah dituntut untuk lebih inovatif dalam mengembangkan pola pembiayaan perumahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah. Pemerintah juga tetap melaksanakan program pembangunan perumahan lainnya melalui program perbaikan kualitas hunian, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, OAK perumahan, dan lain sebagainya. Keseluruhan pelaksanaan program ini terkait dengan berbagai KlL dimana dalam pelaksanaannya menuntut peran aktif dari pemerintah daerah. Oalam tataran Kementeriaan Koordinator, Kemenko Bidang Perekonomian, tugas Asisten Oeputi Perumahan, Pertanahan, dan KPS bertugas menyinergikan seluruh program terkait agar pelaksanaanya dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Selain
itu, pemantauan
dan
evaluasi terkait
kebijakan
pembiayaan pembangunan perumahan merupakan hal penting yang perlu dilakukan agar menyempurnakan kebijakan yang diambil selanjutnya. Oengan kondisi formasi Jabatan Fungsional Umum pada Asdep Perumahan, Pertanahan, dan KPS pada saat ini belum dapat terpenuhi dari PNS/CPNS di Lingkungan
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian,
sehingga
penambahan Pegawai Tenaga Pendukung Analisis Ekonomi Pada Bidang Perumahan Formal, Kementerian Koordintator Bidang Perekonomian merupakan
2
,
. suatu kebutuhan untuk membantu proses koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi terhadap persoalan implementasi kebijakan.
II.
Tujuandan Sasaran 2.1. Tujuan Membantu tugas Asdep Perumahan, Pertanahan dan KPS dalam hal administratif dan pengumpulan data/informasi secara berkelanjutan melalui pemantauan dan evaluasi, sinkronisasi dan koordinasi serta sosialisasi kebijakan perumahan formal. 2.2.
Sasaran
(1)
Teridentifikasinya kondisi dan permasalahan pembangunan perumahan, pertanahan, KPS di Indonesia;
(2)
Tersusunnya rekomendasi dan materi untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan perbaikan perencanaan kebijakan perumahan, pertanahan dan KPS dalam hubungannya dengan pembangunan perkotaan di Indonesia;
(3)
Melakukan sosialisasi awal rekomendasi perumahan, pertanahan dan KPS secara berkelanjutan, bagi pemerintah pusat dan daerah serta pelaku pembangunan.
2.3.
Keluaran
Keluaran yang dihasilkan berupa hasil analisis kebijakan di bidang perumahan formal di Indonesia yang menjadi bagian dari laporan kegiatan perumahan, pertanahan, dan kerjasama pemerintah swasta.
III.
RuangLingkupPekerjaan 1)
Menerima, mencatat dan menyortir surat masuk dan surat keluar, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.
2)
Menyiapkan lembar verbal pada kegiatan korespondensi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengendalian.
3)
Menginventarisir,
menyiapkan
dan
memelihara
alatlbahan/datal
informasi/dokumen kerja terkait kegiatan Asisten Oeputi Perumahan, Pertanahan dan
Kerja Sarna
Pemerintah
Swasta
sesuai
dengan
3
instruksi/disposisi
dari
atasan
untuk
mempermudah
pencarian
dan
pendistribusian; 4)
Melakukan tugas pengadministrasian umum dan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang
kelancaran
administrasi; 5)
Mengelola
kebutuhan
kerumahtanggaan
Asisten
Oeputi Perumahan,
Pertanahan dan Kerja Sama Pemerintah Swasta sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan; 6)
Membantu mengelola
penerimaan tamu Asisten
Oeputi Perumahan,
Pertanahan dan Kerja Sama Pemerintah Swasta sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan; 7)
Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan yang berwenang;
8)
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
IV.
Kebutuhan
Tenaga
Pendukung
Administrasi
(Caraka)
pada
Keasdepan
Perumahan, Pertanahan dan KPS Untuk melaksanakan
pekerjaan
ini diperlukan
suatu
Tenaga
Pendukung
Administrasi (Caraka) yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hastl kerja. Kualifikasi Tenaga Pendukung Administrasi (Caraka) terdiri dari:
a. Kualifikasi Umum 1. Pendidikan Minimal SMA atau Sederajat; 2. Memiliki motivasi kerja yang baik; 3. Memiliki pengalaman kerja yang mendukung di bidang administrasi 4. Memiliki kemampuan presentasi yang baik; 5. Memiliki pengalaman bekerja minimal selama 2 tahun di kementerianllembaga. b. Kualifikasi Administrasi Persyaratan administrasi Tenaga Pendukung Administrasi (Caraka)
adalah:
Ijazah, daftar riwayat hidup, fotocopy KTP, dan fotocopy NPWP, dan fotocopy Rekening Koran. V.
Periode Penugasan Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah 11 (sebelas) bulan efektif kalender.
4
.... ,.
VI.
Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Administrasi
(Caraka)
tersebut
dibebankan
kepada
Kegiatan
Koordinasi
Pengembangan Urusan Perumahan, Pertanahan dan KPS (Kegiatan 2527). Anggaran Pendapatan dan 8elanja Negara Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. a.n Pit Asisten Oeputi Perumahan, Pertanahan dan KPS Kabid Perumahan
CyJ
/
...1
Hotman Sidauruk
5
