Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI dan SPI) DTSS PENILAIAN PROPERTI DASAR ANGKATAN I DIREKTORAT PENILAIAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA FEBRUARI 2016
Materi Ajar: I.
Standar Penilaian Indonesia (SPI) 1. Pengantar, Sejarah Perkembangan SPI, Sistematika dan Format SPI 2. Pedoman Penilaian Properti (Konsep Umum Penilaian, Proses Penilaian Properti dan Pelaporan Penilaian) II. Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI)
I.
1.
STANDAR PENILAIAN INDONESIA Pengantar, Sejarah Perkembangan SPI, Sistematika dan Format SPI
Definisi SPI • Standar Penilaian Indonesia (SPI) adalah pedoman dasar pelaksanaan tugas penilaian secara profesional yang sangat penting artinya bagi para Penilai untuk memberikan hasil yang dapat berupa analisis, pendapat dan dalam situasi tertentu memberikan saran-saran dengan menyajikannya dalam bentuk laporan penilaian sehingga tidak terjadi salah tafsir bagi para pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya.
Maksud dan Tujuan SPI 1. Mendorong Penilai untuk secara berhati-hati menentukan dan memahami kebutuhan dan persyaratan dari pemberi Tugas, dan untuk memberikan kepastian kepada Penilai bahwa Penilai dibekali dengan suatu standar penilaian yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 2. Memajukan penggunaan dasar penilaian dan asumsi secara konsisten dalam penilaian dan pemilihan dasar penilaian yang tepat sesuai dengan kebutuhan Pemberi Tugas. 3. Membantu Penilai untuk mencapai kompetensi profesional dengan standar yang mengikuti pedoman internasional dalam persiapan dan pelaksanaan pekerjaan penilaian.
Maksud dan Tujuan SPI.....Lanjutan 4. Memastikan bahwa laporan penilaian yang dihasilkan bersifat komprehensif dan tidak bersifat menyesatkan, berisi informasi yang mudah dimengerti yang dibutuhkan dan harus didapatkan oleh pembacanya. 5. Memastikan bahwa referensi yang dipublikasikan dalam laporan penilaian mengandung informasi yang jelas, akurat dan memadai sehingga tidak menyesatkan.
Peranan Standar Penilaian Penilai
Pengguna Jasa Pemerintah maupun Lembaga terkait
• Menjadi panduan dalam menjalankan praktik penilaian • Menjadi acuan dalam pemanfaatan hasil penilaian
• Menjadi perangkat kontrol dalam pelaksanaan penilaian di Indonesia
Sejarah Perkembangan SPI (1994 – 2015) SPI 1994 Penilaian tanah dan bangunan
SPI 2000
SPI 2002
SPI 2007
SPI 2013
Dasar Penilaian Nilai Pasar
4 standar SPI 2000 + 8 standar baru
Penilaian Aset Sektor Publik
Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) Kerangka Konseptual (KPUP) Standar Umum
Penilaian mesin
PPPI 1 – 16
Dasar Penilaian Selain Nilai Pasar
Standar Penerapan
Penilaian Untuk Laporan Keuangan
KEPI KPUP Jenis Properti Standar Umum SPI 101 s/d 105 Standar Penerapan SPI 201 s/d 203
Standar Teknis
Penilaian Untuk Jaminan
SPI VI 2015
SPI VI 2015 merujuk IVS 2013 mulai berlaku 1 Januari 2016
Standar Teknis: SPI 300 s/d 306, 310, 311, 320, 330, 340, 350, 351, 360, 361, 362, 363 & 364
Sistematika KEPI dan SPI 2015 Kode Etik Standar Penilaian Indonesia
Standar Umum
Standar Penerapan Standar Teknis Adendum
• Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) • Konsep & Prinsip Umum Penilaian (KPUP) • SPI 101: Nilai Pasar Sebagai Dasar Penilaian • SPI 102: Dasar Penilaian selain Nilai Pasar • SPI 103: Lingkup Penugasan • SPI 104: Implementasi • SPI 105: Pelaporan Penilaian • SPI 201: Penilaian untuk Pelaporan Keuangan • SPI 202: Penilaian untuk Tujuan Penjaminan Hutang • SPI 203: Penilaian Aset Sektor Publik • SPI 300 – SPI 306, SPI 310, SPI 311, SPI 320, SPI 330, SPI 340, SPI 350, SPI 351, SPI 360 – SPI 364 • Penjelasan Istilah (Glossary) • Interpretasi
Kelompok Standar Teknis/ SPI Seri 300 Penilaian Properti
• Real Properti (300), Hak Sewa (301), Properti Agri (302), Prop bisnis khusus (303), Massal (304), Prop Industri Pertambangan (305), Pengadaan Tanah (306), Personal Prop (310), Mesin (311)
Penilaian Bisnis
• Aset Tak Berwujud (320), Bisnis (330), dan Instrumen Keuangan (330)
Metodologi Penilaian
• Pendekatan Biaya untuk Pelaporan Keuangan (350) dan Analisa Discounted Cash Flow- DCF (351)
Standar Lain
• Analisis HBU (360), Opini Kewajaran (361), Inspeksi dan Hal yang dipertimbangkan (362), Kaji Ulang (363), dan Jasa Konsultasi (364)
2. Pedoman Penilaian Properti: Konsep Umum Penilaian Proses Penilaian Properti Pelaporan Penilaian
Definisi Penilaian dan Penilai • Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan SPI dan peraturan-peraturan yang berlaku • Penilai adalah seseorang yang memiliki kualifikasi, kemampuan dan pengalaman dalam melakukan kegiatan praktek penilaian untuk mendapatkan nilai ekonomis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. – Tenaga Penilai – Penilai Bersertifikat – Penilai Publik
Definisi Aset atau Properti 1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh suatu perseorangan/ entitas atau pemerintah dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. 2. Properti adalah konsep hukum yang mencakup kepentingan, hak dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan.
Jenis Properti REAL PROPERTI PERSONAL PROPERTI
PERUSAHAAN/BADAN USAHA (BUSINESS)
HAK KEPEMILIKAN FINANSIAL (FINANCIAL INTEREST)
• Real Properti adalah kepemilikan atas kepentingan hukum yang melekat pada real estat atau hubungan hukum penguasaan yuridis oleh pemilik atas real estat. • Real Estat meliputi tanah dan bangunan itu sendiri, segala benda yang secara alamiah terdapat di atas tanah dan melekat pada tanah, seperti bangunan dan bentuk pengembangan lainnya.
Real Properti 1.
2. 3.
Personal Properti merujuk pada kepemilikan atas kepentingan hukum yang melekat pada benda selain real estat (Benda berwujud atau tidak berwujud). Contoh: Perabotan, Properti Penyewa, Modal kerja, hak tagih, dll. Perusahaan/Badan Usaha adalah entitas komersial, industri, jasa atau investasi yang menjalankan kegiatan ekonomi. Hak Kepemilikan Finansial pada properti berasal dari pembagian secara hukum dari hak kepemilikan atas badan usaha dan real properti, dan dari pemberian secara kontraktual hak opsi untuk membeli atau menjual properti pada harga yang dinyatakan dalam periode tertentu, atau berasal dari pembentukan instrumen investasi yang dijamin dengan sekumpulan aset real estat.
Pengertian Harga, Biaya dan Nilai Nilai adalah suatu opini dari manfaat ekonomi atas kepemilikan aset, atau harga yang paling mungkin dibayarkan untuk suatu aset dalam pertukaran, sehingga nilai bukan merupakan fakta. 1. Menunjukkan harga yang paling mungkin dapat dicapai dalam hipotetis pertukaran di pasar bebas dan terbuka. 3. Menunjukkan harga yang layak disepakati antara dua pihak tertentu untuk pertukaran suatu aset.
Harga Harga adalah sejumlah uang yang diminta, ditawarkan atau dibayarkan untuk sesuatu barang dan jasa. Harga merupakan fakta historis.
Nilai
2. Menunjukkan manfaat yang diperoleh seseorang atau suatu entitas atas kepemilikan suatu aset.
Biaya Biaya adalah sejumlah uang yang dikeluarkan atas barang atau jasa atau jumlah yang dibutuhkan untuk menciptakan atau memproduksi barang dan jasa tersebut
Konsep Nilai Pasar (SPI 101) Nilai Pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset/liabilitas pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya dan kehati-hatian dan tanpa paksaan.
Dasar Penilaian Selain Nilai Pasar (SPI 102) • SPI ini mengidentifikasi dan menjelaskan dasar penilaian selain Nilai Pasar untuk penilaian properti • Meskipun sebagian besar penilaian melibatkan nilai pasar, namun terdapat keadaan-keadaan yang membutuhkan dasar-dasar penilaian selain nilai pasar • Contoh: Nilai Asuransi (Insurable Value), Nilai Likuidasi (Liquidation Value), Nilai sewa, Nilai Sisa (Salvage Value), Nilai Jaminan Pinjaman (Mortgage Lending Value), dll.
Prinsip-Prinsip Penilaian Highest & Best Use (Pemanfatan Tertinggi dan Terbaik) • Penggunaan yang semaksimal mungkin adalah penggunaan yang akan memberikan keuntungan yang maksimal
Supply & Demand (Penawaran & Permintaan) • Nilai akan naik dan turun mengikuti keseimbangan penawaran dan permintaan
Substitution (Pengganti) • Pembeli suatu properti tidak akan membayar lebih terhadap suatu properti dibandingkan dengan biaya pembelian properti lain yang sama.
Anticipation (Antisipasi) • Nilai suatu properti adalah harapan akan keuntungan di masa yang akan datang atas penggunaan properti tersebut.
Perubahan (Change) • Properti tak henti-hentinya berubah, nilai dipengaruhi banyak variabel antara lain jumlah penduduk, perubahan kondisi ekonomi, kontrol pemerintah terhadap properti, pembukaan jalan baru dan perubahan politik negara.
Prinsip-Prinsip Penilaian Conformity (Penyesuaian ) • Properti yang terletak pada lingkungan yang cocok baik sosial maupun ekonominya, akan mempunyai nilai maksimum.
Competition (Persaingan ) • Nilai properti akan dipengaruhi oleh persaingan dengan produk sejenis yang dikeluarkan pesaing.
Increasing & Decreasing Return/Balance • Penambahan biaya pada suatu properti belum tentu akan menambah penghasilan properti tersebut.
Externalities (Eksternalitas ) • Nilai properti juga akan dipengaruhi oleh faktor di luar properti tersebut.
Contribution (Kontribusi ) • Semua bagian properti biasanya memberikan kontribusi pada total nilai.
Proses Penilaian Properti
SPI 103
I. LINGKUP PENUGASAN (Scope of Work) DEFINISI PENUGASAN/IDENTIFIKASI MASALAH Identifikasi Klien & Pengguna Laporan
Penentuan Tujuan Penilaian
Penentuan Dasar Nilai
Identifikasi Objek Penilaian
Tanggal Penilaian
II. IMPLEMENTASI
Asumsi & Kondisi Pembatas
SPI 104
2.a. PENGUMPULAN DAN PEMILIHAN DATA DATA UMUM Wilayah, kota dan lingkungan (Neighborhood)
DATA KHUSUS Data properti yang dinilai
DATA PERMINTAAN & PENAWARAN Data Perbandingan (Transaksi, Penawaran, Sewa, Tingkat Hunian, Income)
2.b. ANALISIS DATA Analisis Pasar (Permintaan & Penawaran dan Studi Pasar)
Analisis HBU (Tanah dalam keadaan kosong dan Properti dikembangkan)
2.c. PENDEKATAN PENILAIAN Pendekatan Pasar
Pendekatan Pendapatan
Pendekatan Biaya
2.d. REKONSILIASI INDIKASI NILAI DAN OPINI NILAI AKHIR
III. PELAPORAN PENILAIAN
SPI 105
I. Lingkup Penugasan/ Scope of Work (SPI 103) • Menetapkan tujuan penilaian yang disepakati, tingkat kedalaman investigasi, prosedur yang akan digunakan, asumsi yang akan dibuat dan batasan penggunaannya. • Mengatur hal-hal yang prinsip dalam kesepakatan pemberian jasa oleh Penilai kepada Pemberi Tugas dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja.
Persyaratan Minimum Lingkup Penugasan: • • • • • • • • • • •
Identifikasi status penilai Identifikasi pemberi tugas dan pengguna laporan Maksud dan tujuan penilaian Identifikasi objek penilaian Identifikasi bentuk kepemilikan Dasar nilai Tanggal penilaian Jenis mata uang yang digunakan Tingkat kedalaman investigasi Sifat dan sumber informasi yang dapat diandalkan Konfirmasi bahwa penilaian dilakukan berdasarkan SPI
II. Implementasi (SPI 104) • Implementasi merupakan prosedur yang harus dilaksanakan oleh Penilai meliputi tahapan Investigasi, penerapan pendekatan penilaian dan penyusunan kertas kerja penilaian. • Investigasi adalah proses pengumpulan data yang cukup dengan cara melakukan inspeksi, penelaahan, penghitungan dan analisis sesuai tujuan penilaian. • Syarat: – Harus didasarkan kepada tujuan penilaian sesuai dengan Lingkup penugasan dan Dasar Nilai yang akan dilaporkan. – Merupakan proses pengumpulan data yang cukup dengan cara inspeksi, penelaahan, penghitungan dan analisis, serta memastikan bahwa penilaian sudah dilakukan dengan cara yang benar. – Tujuan Penilaian, Dasar Nilai, luasan, batasan dan tingkat kedalaman investigasi serta semua sumber informasi yang dapat diandalkan diungkapkan di dalam Lingkup Penugasan.
2.a. Pengumpulan dan Pemilihan data/ Inspeksi (SPI 362)
• Inspeksi adalah kunjungan yang dilakukan terhadap suatu aset untuk memeriksa fisik dan memperoleh informasi yang relevan dalam rangka pemberian opini nilai yang kredibel. • Data yang dikumpulkan: – Data Umum (wilayah, kota, lingkungan setempat, fasilitas lingkungan, sosial, ekonomi, kepemerintahan dan lain-lain) – Data Khusus/ Data properti yang dinilai (Spesifikasi properti, satuan kapasitas, ukuran dan luas, kondisi objek penilaian, stabilitas tanah, elevasi, jenis/kualitas tanah) – Hak atas Properti – Perencanaan dan Persyaratan Hukum – Faktor Lain (Pajak, instalasi, perabotan, Capex, Potensi pengembangan) – Data Pembanding
2.b. Analisis Data 1. Analisis Pasar • Permintaan dan Penawaran • Studi Pasar
2. Analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik (HBU) • Tanah Kosong • Properti yang dikembangkan
Analisis Pasar Demand
ANALISIS PASAR
Supply
Fungsi analisis pasar dalam penilaian :
INFORMASI PROPERTI
• menyediakan data untuk mengidentifikasi highest and best use dari properti • menyediakan data dan mengidentifikasi faktorfaktor penentu dari nilai yang akan digunakan pada tiga pendekatan
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pasar Properti Kependudukan Kepemilikan Properti Ketenagakerjaan
Basic Ekonomi
• Penyebaran Penduduk • Profil Usia Penduduk • Formasi Rata-Rata Keluarga • Tingkat Kelahiran/Kematian dan Migrasi
• Tingkat Kepemilikan atau Sewa
• Tingkat Pendapatan dan Pengeluaran • Tingkat Penganguran
• Pertumbuhan Ekonomi • Inflasi • Tingkat Suku Bunga
Analisis Penggunaan Tertinggi & Terbaik (SPI 360) • Analisis HBU adalah proses analisis data mengenai properti dan menarik kesimpulan berdasarkan pemilihan diantara alternatif pengembangan yang dimungkinkan. • Hal yang perlu diperhatikan: – Kegunaan (Utility) – Keinginan (Desire) – Kelangkaan (Scarcity) – Daya Beli Efektif (Effective Purchasing Power) • Objek HBU: Tanah kosong dan Properti yang telah dikembangkan.
Alat Uji Highest and Best Use (HBU) Hukum
• Zoning, Restriksi, Peraturan Bangunan, Kontrak/Perjanjian, Easement, KDB, KLB, Distrik/area bersejarah, Peraturan Lingkungan, perizinan.
Fisik
• Ukuran, Bentuk, kegunaan, Frontage, dimensi, kemudahan akses, lokasi dalam market area, topografi, kondisi tanah
Finansial Produktivitas Maksimum
• Partisipan Pasar, Lama waktu pemasaran, Fasilitas pembiayaan, kekuatan daya beli, Pesaing dari pengembang lain
• Yg menghasilkan nilai tanah tertinggi
2.c. Pendekatan Penilaian Pendekatan Penilaian merupakan landasan proses penilaian dilengkapi dengan metode penilaian dari masing-masing pendekatan yang digunakan.
Biaya
Pasar
Pendapatan
2.d. Rekonsiliasi Indikasi Nilai dan Opini Nilai Akhir • Penilai dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan Penilaian. • Penetapan Opini Nilai akhir dengan cara merekonsiliasi indikasi Nilai atau memilih salah satu indikasi nilai.
III. Pelaporan Penilaian (SPI 105) • Merupakan dokumen yang mencantumkan instruksi penugasan, tujuan dan dasar penilaian, dan hasil analisis yang menghasilkan opini nilai. • Aspek penting pelaporan penilaian adalah terletak pada pengkomunikasian kesimpulan penilaian, penegasan tujuan penilaian, dasar penilaian, serta asumsi atau kondisi dan syarat pembatas yang mendasari penilaian. • Laporan Penilaian dapat berbentuk Lisan dan Tertulis.
SPI 105 Pelaporan Penilaian.......Lanjutan Laporan Penilaian
Terinci
Tertulis
Lisan
Ringkas
Terbatas
Jenis Laporan Tertulis: • Laporan Penilaian Terinci (Self-Contained atau Comprehensive Style): mendeskripsikan informasi secara detil dan komprehensif. Laporan ini seharusnya mengandung seluruh informasi yang signifikan dalam penilaian, termasuk pembahasan secara mendetil atas setiap hal yang dinyatakan dalam laporan. • Laporan Penilaian Ringkas (Summary atau Short-Form Style): mengungkapkan informasi secara ringkas. Laporan ini berisi ringkasan dari seluruh informasi yang signifikan dalam penilaian dan meliputi satu atau beberapa paragraf yang diringkas dalam bentuk narasi singkat. • Laporan Penilaian Terbatas (restricted atau Proforma Style): menyatakan informasi dalam bentuk paparan minimal. Isi laporan biasanya ditentukan oleh pemberi Tugas yang hanya membutuhkan informasi dinyatakan secara singkat dan biasanya merupakan kombinasi dari pernyataan naratif singkat dan fakta sederhana.
Isi Laporan Penilaian: • • • • • • • • • • • • •
Identifikasi status Penilai, Pemberi Tugas dan pengguna Laporan Maksud & Tujuan Penilaian Identifikasi Objek Penilaian & Bentuk kepemilikan Dasar Nilai Tanggal Penilaian Jenis mata uang yang digunakan Tingkat kedalaman investigasi Asumsi dan asumsi Khusus Pendekatan Penilaian Kesimpulan Penilaian Pernyataan Penilai Kondisi dan syarat pembatas Mencantumkan nama, kualifikasi profesional dan tanda tangan Penilai
II. KODE ETIK PENILAI INDONESIA
Pendahuluan Keberadaan KEPI adalah landasan mendasar dalam pelaksanaan SPI agar hasil pekerjaan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : Laporan yang jelas, tidak - Jujur menyesatkan dan mengungkapkan semua hal - Kompeten yang penting untuk - Profesional pemahaman secara tepat
penilaian
Ruang Lingkup bersifat mengikat dan wajib untuk diterapkan oleh seluruh Penilai
mengatur agar penilai mematuhi etika dan kompetensi, hasil pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan kepada pemberi tugas, masyarakat, profesi, asosiasi penilai
Definisi
Kode Etik
• Kumpulan Etik yang dibuat untuk menjunjung tinggi profesi demi tanggung jawab terhadap profesi, masyarakat dan Ketuhanan Yang Maha Esa
KEPI
• kumpulan etik yang melandasi pelaksanaan SPI yang wajib ditaati oleh Penilai, agar seluruh hasil pekerjaan penilaian dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui cara yang jujur, obyektif dan kompeten secara profesional, sehingga menghasilkan laporan penilaian yang jelas, tidak menyesatkan dan mengungkapkan semua hal yang penting
KJPP
• badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam menjalankan usaha di bidang penilaian dan jasajasa lainnya
Prinsip Dasar Etik Integritas
• memiliki kejujuran dan dapat dipercaya dalam hubungan profesional dan bisnis, serta menjunjung tinggi kebenaran dan bersikap adil
Objektivitas
• menghindari benturan kepentingan, atau tidak dipengaruhi atau tidak memihak dalam pertimbangan profesional atau bisnis
Kompetensi
• menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa hasil penilaian telah dibuat berdasarkan pada perkembangan terakhir dari praktek dan teknik penilaian serta peraturan perundang-undangan
Kerahasiaan
• menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional dan bisnis, serta tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ijin, maupun untuk digunakan sebagai informasi untuk keuntungan pribadi Penilai atau pihak ketiga( kecuali diatur lain dalam peraturan)
Perilaku Profesional
• melaksanakan pekerjaan sesuai dengan lingkup penugasan yang telah disepakati didalam kontrak, mengacu pada SPI
Integritas (KEPI 4.1) Mewajibkan Penilai untuk jujur dan dapat dipercaya dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Tidak boleh melakukan penilaian yang berisi pernyataan/informasi tidak benar atau menyesatkan atau menghilangkan atau mengaburkan informasi penting yang harus disertakan karena kelalaian atau ketidakjelasan yang dapat menyesatkan. Apabila menyadari adanya informasi yang tidak benar, maka harus segera mengambil tindakan terkait dengan informasi tersebut. Tidak diperkenankan berpartisipasi atau berperan serta dalam suatu jasa penilaian yang tidak dibenarkan Wajib bertindak menurut hukum dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak diperkenankan dengan sengaja salah menafsirkan kualifikasi profesional yang tidak dimilikinya.
Objektivitas (KEPI 4.2) Mewajibkan Penilai bekerja secara profesional, tidak memihak, tidak memiliki kepentingan atau tidak dipengaruhi orang lain. Dalam hal ancaman terhadap objektivitas tidak dapat dihindari, Penilai profesional harus menolak penugasan. Dalam penilaian ulang dari aset yang sama, perlu diadakan review dari Penilai Lain atau secara berkala mengganti Penilai untuk penugasan tersebut. Penilai tidak akan bertindak untuk dua atau lebih para pihak pada penugasan dan tujuan yang sama, kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak boleh menerima suatu penugasan yang laporan penilaiannya mencakup pendapat dan kesimpulan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Imbalan jasa tidak boleh tergantung pada hasil suatu penilaian yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
Objektivitas (KEPI 4.2) Tidak diperkenankan memberikan kesimpulan yang tidak didukung oleh alasan yang memadai dan berdasarkan praduga, atau kesimpulan laporan yang mencerminkan suatu opini bahwa praduga tersebut dapat mempengaruhi nilai. Dalam hal Kaji Ulang terhadap laporan penilaian dari penilai lainnya, harus bersikap tidak memihak dan mempertimbangkan alasan-alasannya untuk setuju atau tidak setuju terhadap kesimpulan laporan tersebut. Tidak diperkenankan mendasarkan pekerjaannya pada informasi yang hanya disediakan pemberi Tugas tanpa melakukan klarifikasi atau konfirmasi secara tepat.
Kompetensi (KEPI 4.3) Kompetensi adalah kemampuan, kecakapan dan keahlian khusus dalam bidang penilaian dan bertanggungjawab terhadap pemberi tugas, masyarakat, profesi dan asosiasi penilai.
Penilai wajib mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. Kompetensi profesional dibagi menjadi pencapaian dan pemeliharaan kompetensi profesional. Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran dan pemahaman teknis, pengembangan profesi dan bisnis yang berkelanjutan. Ketekunan meliputi tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan lingkup penugasan, hati-hati, menyeluruh dan tepat waktu. memastikan bahwa pekerjaan mereka di bawah otoritas Penilai dalam kapasitas profesional yang memiliki pelatihan dan pengawasan yang tepat. Jika Penilai tidak memiliki pengetahuan profesional dan pengalaman yang diperlukan, Penilai harus menolak tugas tersebut. Menerima Penugasan, Penilai harus secara cermat meindentifikasi permasalahan yang akan disampaikan dan memastikan dirinya memiliki pengalaman dan pengetahuan
Kompetensi (KEPI 4.3) Penilai akan bertindak tepat waktu dan efisien dalam melaksanakan pekerjaan. Penugasan seharusnya tidak dilaksanakan apabila keadaan tidak memungkinkan untuk diadakan pemeriksaan secara memadai sehingga mempengaruhi kualitas pekerjaan. Penilai akan melakukan pemeriksaan dan penelitian untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang digunakan untuk analisis adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penilai wajib membuat arsip data pekerjaan dalam arsip pada kertas (hard copy) atau dalam bentuk elektronik (soft copy). Penilai harus memiliki pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan keterampilan teknis yang sesuai, serta memiliki pengalaman dan pengetahuan atas objek penilaian, pemahaman pasar dan tujuan penilaiannya.
Kerahasiaan (KEPI 4.4) Dilarang melakukan Pengungkapan di luar perusahaan atau penggunaan informasi rahasia yang diperoleh dari layanan jasa penilaian tanpa persetujuan Pemberi Tugas. Penilai harus menjaga kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan sosial. Penilai harus menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh Pemberi Tugas. Penilai harus menjaga kerahasiaan informasi dalam perusahaan atau tim kerja. Penilai harus memastikan bahwa staf yang membantu untuk menjaga kerahasiaan. Dibutuhkan untuk mematuhi prinsip kerahasiaan yang berkelanjutan bahkan setelah berakhirnya hubungan kerja dengan klien.
Perilaku Profesional (KEPI 4.5)
Penilai wajib bertindak secara cermat dalam memberikan pelayanan dan memastikan bahwa layanan yang diberikan adalah sesuai dengan hukum, teknis dan standard profesi yang berlaku baik subjek penilaian, tujuan penilaian atau keduanya. Perilaku profesional mencakup penerimaan tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan publik tidak hanya kepentingan Pemberi Tugas. Penilai harus jujur dan benar dan tidak membuat promosi yang berlebihan untuk layanan yang mereka tawarkan dan dilarang membuat referensi yang tidak benar. Perilaku profesional meliputi tindakan yang bertanggungjawab dan sopan dalam semua hal dengan pemberi tugas dan masyarakat secara umum dan menanggapi secara cepat dan efektif untuk semua instruksi yang wajar atau keluhan. Penilai harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
Ancaman Kepentingan Pribadi (Selfinterest threat)
• Dapat dipengaruhi oleh kepentingan finansial atau kepentingan pribadi lainnya
Kaji Ulang Internal (selfReview threat)
• Penilai tidak dapat mengevaluasi secara memadai hasil penilaian sebelumnya dilakukan olehnya atau individu lain dlm kantor yg sama
Pemberi Tugas (client conflict threat)
• Dua atau lebih Pemberi Tugas memiliki kepentingan yang berlawanan terhadap suatu hasil penilaian
Pembelaan (Advocacy threat)
• Penilai membela kepentingan pimpinannya atau Pemberi Tugas, sehingga mempengaruhi objectivitas hasil penilaian
Keakraban (Familiarity threat)
• Adanya hubungan yang lama/akrab dengan Pemberi Tugas mengakibatkan seorang Penilai terlalu bersimpati dengan kepentingan mereka.
Intimidasi (Intimidation threat)
• Tidak dapat bertindak objektif karena adanya tekanan.
Pencegahan 1. Pencegahan adalah tindakan atau langkah-langkah yang dapat mengantisipasi ancaman pada tingkat yang dapat diterima: a. Pencegahan dalam peraturan perundangan yang terkait dengan praktik penilaian. b. Pencegahan dalam KEPI dan c. Pencegahan dalam prosedur kerja internal kantor dan pengendalian mutu. 2. Pencegahan akan efektif bila diungkapkan kepada Pemberi Tugas dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan penilaian. 3. Suatu pencegahan yang tepat dapat mengidentifikasi atau mencegah perilaku yang tidak etis.
KEPI 7.0 Pedoman Tingkah Laku
Tanggung Jawab Penilai Integritas Pribadi Penilai
Pemberi Tugas
Sesama Penilai & KJPP
Masyarakat
KEPI 7.1. Tanggung Jawab terhadap Integritas Pribadi Penilai Memberikan jasa yang sebaik-baiknya. Bertanggung jawab atas hasil penilaian yang dilakukannya. Tidak dibenarkan menerima atau memberikan pekerjaan dalam jumlah yang melebihi dari kemampuan yang dapat mempengaruhi kredibilitas hasil penilaian. Tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi atas hasil penilaian baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Sebagai karyawan atau tenaga ahli yang bekerja pada Usaha Jasa Penilai tidak dibenarkan melaksanakan pekerjaan penilai atas nama pribadi. Menjaga integritas pribadi, tidak merendahkan derajat profesi Penilai, tidak merusak nama baik dan citra asosiasi dan profesi Penilai. Wajib menandatangani Pernyataan Penilai dalam Laporan penilaian Setiap penilai wajib meningkatkan pengetahuannya dalam bidang penilaian. Harus tunduk pada norma moral, norma etika serta etika bisnis dan wajib menghindarkan diri dari setiap tindakan yang cenderung mengakibatkan nama baik asosiasi atau anggotanya tercemar.
KEPI 7.2. Tanggung Jawab terhadap Pemberi Tugas memberikan penilaian yang lengkap dan teliti sebagaimana ditetapkan dalam SPI. Hubungan kerja wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis. Wajib menolak pekerjaan, apabila tidak memiliki kompetensi, kualifikasi dan pengetahuan yang cukup memadai. Wajib bertindak profesional dan wajib merahasiakan hasil perhitungan dan laporan penilaian kepada pihak yang tidak berhak kecuali mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas. Wajib memberi penjelasan kepada Pemberi Tugas mengenai ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan pemberian tugas, termasuk jumlah imbalan jasanya Jumlah Imbalan Jasa yang diajukan harus merujuk kepada standar imbalan jasa minimum.
KEPI 7.2. Tanggung Jawab terhadap Pemberi Tugas Penilai tidak diperbolehkan mempunyai kepentingan lain di luar imbalan jasa yang ditentukan. Wajib memberikan penjelasan atas hasil Penilaiannya kepada pihak Pemberi Tugas sebelum dibuat laporan akhir penilaian. Penilai tidak boleh menerima penugasan penilaian dari Pemberi Tugas yang berbeda pada obyek yang sama dan pada waktu yang bersamaan. Apabila memerlukan bantuan jasa profesional lainnya, maka wajib menyebutkan hasil pekerjaan tersebut dalam laporan. Penilai tidak diperbolehkan mengumumkan atau menggunakan sebagai referensi laporan penilaiannya dalam melaksanakan kegiatan penilaian untuk kepentingan pihak lain, kecuali atas dasar persetujuan tertulis dari Pemberi Tugas yang bersangkutan.
KEPI 7.3. Tanggung Jawab terhadap Sesama Penilai dan Usaha Jasa Penilai Penilai tidak dibenarkan melakukan persaingan yang tidak sehat dan mencemarkan nama baik Penilai lainnya. Apabila mengetahui tindak tersebut wajib melaporkan kepada pengurus asosiasi Penilai dan atau Dewan Penilai Indonesia. Penilai harus melakukan konfirmasi kepada pemberi Tugas bahwa aset/properti yang akan dinilai tidak dikerjakan secara bersamaan dengan penilai lainnya. Apabila Penilai diminta untuk melakukan penilaian yang berdekatan untuk tujuan second opinion maka Penilai wajib mendapatkan pernyataan dari pemberi Tugas mengenai alasannya dan memperoleh akses secara tertulis untuk berkomunikasi dengan Penilai terdahulu.
KEPI 7.4 Tanggung Jawab terhadap Masyarakat Penilai tidak diperbolehkan: Melakukan Kolusi dalam rangka mendapatkan penugasan atau pekerjaan penilaian. Memberikan komisi dalam bentuk apapun kepada pemberi tugas, pengguna laporan dan pihak terkait lainnya. Dipengaruhi dan mempunyai kepentingan lain dengan pemberi tugas, pengguna laporan dan pihak terkait lainnya. Penilai wajib bertindak jujur dan obyektif serta tidak memihak dalam melakukan profesinya. Penilai tidak wajib bertanggungjawab atas laporan yang digunakan untuk tujuan yang berbeda. wajib mentaati hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Penilai hanya boleh melakukan promosi secara proporsional, wajar dan pada tempatnya.
TERIMA KASIH Email:
[email protected]
