KMK

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 275/KMK.06/2004 TANGGAL 31 MEI 2004 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM TAHUN ANGGARAN 2004

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun Anggaran 2004. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontraktor Production Sharing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3239); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165); 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/2001 tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 551/KMK.06/2002.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 356 K/80/MEM/2004 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2004. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM TAHUN ANGGARAN 2004. Pasal 1 (1) Jumlah dana bagian masing-masing Daerah dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam Tahun Anggaran 2004 merupakan perkiraan. (2) Perkiraan jumlah dana bagian masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun berdasarkan asumsi yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 356 K/80/MEM/2004 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2004. (3) Perkiraan Jumlah dana bagian masing-masing Daerah dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam Tahun Anggaran 2004 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran. Keputusan Menteri Keuangan ini. Pasal 2 (1) Jumlah dana bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam Tahun Anggaran 2004 diperkirakan sebesar Rp. 1.621.593.000.000,00 (satu triliun enam ratus dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan rincian : a. Bagian dari sumber daya alam minyak bumi sebesar Rp. 368.838.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah). b. Bagian dari sumber daya alam gas alam sebesar Rp. 1.252.755.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah. (2) Dalam dana bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk : a. Tambahan penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebesar Rp. 1.005.659.000.000,00 (satu triliun lima miliar enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah dengan rincian : 1. Tambahan penerimaan dari sumber daya alam minyak bumi sebesar Rp. 289.797.000.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah); 2. Tambahan penerimaan dari sumber daya alam gas alam sebesar Rp. 715.862.000.000,00 (tujuh ratus lima belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah). b. Alokasi biaya pendidikan sebesar Rp. 184.779.000.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian : 1. Bagian dari sumber daya alam minyak bumi sebesar Rp. 23.711.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sebelas juta rupiah); 2. Bagian dari sumber daya alam gas alam sebesar Rp. 161.068.000.000,00 (seratus enam puluh satu miliar enam puluh delapan juta rupiah).

(3) Jumlah alokasi biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berasal dari pemotongan bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masing-masing sebesar 30% (tiga puluh persen). (4) Pendistribusian lebih lanjut tambahan penerimaan dan alokasi biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten, Kota atau nama lainnya diatur secara adil dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 3 Penetapan perkiraan dana bagian Daerah dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam Tahun Anggaran 2004 untuk Provinsi Irian Jaya Barat akan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tersendiri. Pasal 4 (1) Penyaluran dana bagian Daerah dilakukan secara triwulanan (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana bagian Daerah dari penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam di luar minyak bumi dan gas alam diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tersendiri. Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BOEDIONO

LAMPIRAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM TAHUN ANGGARAN 2004 (JUTA RP) PROVINSI, KABUPATEN/KOTA PENGHASIL DAN KABUPATEN/KOTA BUKAN PENGHASIL

I. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 1. Provinsi (1.1) Bagian Provinsi (1.2) Tambahan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus (1.3) Alokasi Biaya Pendidikan 2. Kab. Aceh Tamiang 3. Kab. Aceh Timur 4. Kab. Aceh Utara 5. Kab. Aceh Barat 6. Kab. Aceh Barat Daya 7. Kab. Aceh Besar 8. Kab. Aceh Jaya 9. Kab. Aceh Pidie 10. Kab. Aceh Selatan 11. Kab. Aceh Singkil 12. Kab. Aceh Tengah 13. Kab. Aceh Tenggara 14. Kab. Bireuen 15. Kab. Gayo Lues 16. Kab. Nagan Raya 17. Kab. Simeuleu 18. Kota Banda Aceh 19. Kota Langsa 20. Kota Lhokseumawe 21. Kota Sabang SUB TOTAL *) II. SUMATERA UTARA 1. Provinsi 2. Kab. Deli Serdang 3. Kab. Langkat 4. Kota Binjai 5. Kab. Asahan 6. Kab. Dairi 7. Kab. Humbang Hasundutan 8. Kab. Labuhan Batu 9. Kab. Mandailing Natal 10. Kab. Nias 11. Kab. Nias Selatan 12. Kab. Pakpak Barat 13. Kab. Simalungun 14. Kab. Tanah Karo 15. Kab. Tapanuli Selatan

BAGIAN DAERAH KETERANGAN MINYAK BUMI

GAS ALAM

TOTAL

324.573 11.065 289.797

952.096 75.166 715.862

1.276.669 86.231 1.005.659

23.711 1.962 2.556 19.942 1.165 1.165 1.165 1.165 1.165 1.165 1.165 1.165 1.165 1.165 1.165 1.165 1.165 1.165 1.165 1.165 1.165 368.838

161.068 7.912 33.432 124.811 7.912 7.912 7.912 7.912 7.912 7.912 7.912 7.912 7.912 7.912 7.912 7.912 7.912 7.912 7.912 7.912 7.912 1.252.755

184.779 9.874 35.968 144.753 9.077 9.077 9.077 9.077 9.077 9.077 9.077 9.077 9.077 9.077 9.077 9.077 9.077 9.077 9.077 9.077 0.077

Penghasil Minyak Bumi Penghasil Migas Penghasil Migas Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil

623 57 1.226 77 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57

7.915 2.708 13.409 1.153 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

8.538 2.765 14.635 1.230 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777

Bukan Penghasil Penghasil Migas Penghasil Migas Penghasil Migas Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil

Bukan Penghasil

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Medan Kota Padang Sidempuan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tebing Tinggi Kota Tanjung Balai SUB TOTAL III. RIAU 1. Provinsi 2. Kab. Bengkalis 3. Kab. Indragiri Hulu 4. Kab. Kampar 5. Kab. Pelalawan 6. Kab. Rokan Hilir 7. Kab. Rokan Hulu 8. Kab. Siak 9. Kab. Indragiri Hilir 10. Kab. Kuantan Singingi 11. Kota Dumai 12. Kota Pekanbaru SUB TOTAL IV. KEPULAUAN RIAU 1. Provinsi 2. Kab. Natuna 3. Kab. Karimun 4. Kab. Kepulauan Riau 5. Kota Batam 6. Kota Tanjung Pinang SUB TOTAL V. JAMBI 1. Provinsi 2. Kab. Batanghari 3. Kab. Muaro Jambi 4. Kab. Sarolangun 5. Kab. Tanjung Jabung Barat 6. Kab. Tanjung Jabung Barat 7. Kota Jambi 8. Kab. Bungo 9. Kab. Kerinci 10. Kab. Merangin 11. Kab. Tebo SUB TOTAL VI. SUMATERA SELATAN 1. Provinsi 2. Kab. Musi Banyuasin 3. Kab. Lahat 4. Kab. Muara Enim 5. Kab. Musi Banyuasin 6. Kab. Musi Rawas 7. Kab. Ogan Komering Ilir 8. Kab. Ogan Komering Ulu 9. Kota Prabumulih 10. Kota Lubuk Linggau

Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil

57 57 57 57 57 57 57 57 57 3.123

720 720 720 720 720 720 720 720 720 39.585

777 777 777 777 777 777 777 777 777 342.708

590.304 646.401 120.458 209.273 120.550 336.063 120.291 335.936 118.061 118.061 118.061 118.061 2.951.520

-

590.304 646.401 120.458 209.273 120.550 336.063 120.291 335.936 118.061 118.061 118.061 118.061 2.951.520

10.350 20.700 5.175 5.175 5.175 5.175 51.750

11.263 22.525 5.631 5.631 5.631 5.631 56.312

21.613 43.225 10.806 10.806 10.806 10.806 108.062

Bukan Penghasil Penghasil Migas Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil

5.619 1.530 1.744 1.403 3.243 7.470 2.092 1.249 1.249 1.249 1.249 28.097

1.248 277 277 277 277 2.495 277 277 277 277 277 6.236

6.867 1.807 2.021 1.680 3.520 9.965 2.369 1.526 1.526 1.526 1.526 34.333

Bukan Penghasil Penghasil Minyak Bumi Penghasil Minyak Bumi Penghasil Minyak Bumi Penghasil Minyak Bumi Penghasil Migas Penghasil Minyak Bumi Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil

57.290 12.968 11.703 19.733 89.779 19.023 12.315 16.313 12.953 11.458

91.359 18.272 19.175 45.669 136.766 32.022 18.272 19.901 20.542 18.272

148.649 31.240 30.878 65.402 226.545 51.045 30.587 36.214 33.495 29.730

Bukan Penghasil Penghasil Minyak Bumi Penghasil Migas Penghasil Migas Penghasil Migas Penghasil Migas Penghasil Minyak Bumi Penghasil Migas Penghasil Migas Bukan Penghasil

Bukan Penghasil Penghasil Minyak Bumi Penghasil Minyak Bumi Penghasil Minyak Bumi Penghasil Minyak Bumi Penghasil Minyak Bumi Penghasil Minyak Bumi Penghasil Minyak Bumi Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil

11. Kota Pagar Alam 12. Kota Palembang SUB TOTAL VII. BANGKA BELITUNG 1. Provinsi 2. Kab. Bangka 3. Kab. Bangka Barat 4. Kab. Bangka Selatan 5. Kab. Bangka Tengah 6. Kab. Belitung 7. Kab. Belitung Timur 8. Kota Pangkal Pinang SUB TOTAL VIII. LAMPUNG 1. Provinsi 2. Kab. Lampung Timur 3. Kab. Lampung Barat 4. Kab. Lampung Selatan 5. Kab. Lampung Tengah 6. Kab. Lampung Utara 7. Kab. Tanggamus 8. Kab. Tulang Bawang 9. Kab. Way Kanan 10. Kota Bandar Lampung 11. Kota Metro SUB TOTAL IX. DKI JAKARTA 1. Provinsi SUB TOTAL X. JAWA BARAT 1. Provinsi 2. Kab. Bekasi 3. Kab. Indramayu 4. Kab. Karawang 5. Kab. Majalengka 6. Kab. Subang 7. Kab. Bandung 8. Kab. Bogor 9. Kab. Ciamis 10. Kab. Cianjur 11. Kab. Cirebon 12. Kab. Garut 13. Kab. Kuningan 14. Kab. Purwakarta 15. Kab. Sukabumi 16. Kab. Sumedang 17. Kab. Tasikmalaya 18. Kota Bandung 19. Kota Banjar 20. Kota Bekasi 21. Kota Bogor 22. Kota Cimahi 23. Kota Cirebon 24. Kota Depok 25. Kota Sukabumi 26. Kota Tasikmalaya

11.458 11.458 286.451

18.272 18.272 456.794

29.730 29.730 743.245

Bukan Penghasil Bukan Penghasil

4.564 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 13.692

-

4.564 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 13.692

Penghasil Minyak Bumi Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil

30.729 15.982 6.267 6.267 6.267 6.267 6.267 6.267 6.267 6.267 6.267 103.114

-

30.729 15.982 6.267 6.267 6.267 6.267 6.267 6.267 6.267 6.267 6.267 103.114

Penghasil Minyak Bumi Penghasil Minyak Bumi Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil

35.848 35.848

9.262 9.262

45.110 45.110

Penghasil Migas

27.832 6.027 4.698 5.167 2.509 2.822 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244

77.344 6.312 17.207 35.182 6.833 37.851 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

105.176 12.339 21.905 40.349 9.342 40.673 8.556 8.556 8.556 8.556 8.556 8.556 8.556 8.556 8.556 8.556 8.556 8.556 8.556 8.556 8.556 8.556 8.556 8.556 8.556 8.556

Penghasil Migas Penghasil Minyak Bumi Penghasil Migas Penghasil Migas Penghasil Migas Penghasil Migas Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil

SUB TOTAL XI. JAWA TENGAH 1. Provinsi 2. Kab. Blora 3. Kab. Banjarnegara 4. Kab. Banyumas 5. Kab. Batang 6. Kab. Boyolali 7. Kab. Brebes 8. Kab. Cilacap 9. Kab. Demak 10. Kab. Grobogan 11. Kab. Jepara 12. Kab. Karanganyar 13. Kab. Kebumen 14. Kab. Kendal 15. Kab. Klaten 16. Kab. Kudus 17. Kab. Magelang 18. Kab. Pati 19. Kab. Pekalongan 20. Kab. Pemalang 21. Kab. Purbalingga 22. Kab. Purworejo 23. Kab. Rembang 24. Kab. Semarang 25. Kab. Sragen 26. Kab. Sukoharjo 27. Kab. Tegal 28. Kab. Temanggung 29. Kab. Wonogiri 30. Kab. Wonosobo 31. Kota Magelang 32. Kota Pekalongan 33. Kota Salatiga 34. Kota Semarang 35. Kota Surakarta 36. Kota Tegal SUB TOTAL XII. JAWA TIMUR 1. Provinsi 2. Kab. Bangkalan 3. Kab. Bojonegoro 4. Kab. Sidoarjo 5. Kab. Sumenep 6. Kab. Tuban 7. Kab. Banyuwangi 8. Kab. Blitar 9. Kab. Bondowoso 10. Kab. Gresik 11. Kab. Jember 12. Kab. Jombang 13. Kab. Kediri 14. Kab. Lamongan 15. Kab. Lumajang 16. Kab. Madiun

93.935

306.969

400.904

-

-

-

Bukan Penghasil Penghasil Minyak Bumi Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil

2.863 246 4.365 155 1.424 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155

833 45 45 45 1.667 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

3.696 291 4.410 200 3,091 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Bukan Penghasil Penghasil Minyak Bumi Penghasil Minyak Bumi Penghasil Gas Alam Penghasil Migas Penghasil Minyak Bumi Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Situbondo Kab. Trenggalek Kab. Tulungagung Kota Batu Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probollinggo Kota Surabaya

SUB TOTAL XIII. KALIMANTAN SELATAN 1. Provinsi 2. Kab. Balangan 3. Kab. Tabalong 4. Kab. Banjar 5. Kab. Barito Kuala 6. Kab. Hulu Sungai Selatan 7. Kab. Hulu Sungai Tengah 8. Kab. Hulu Sungai Utara 9. Kab. Kota Baru 10. Kab. Tanah Bumbu 11. Kab. Tanah Laut 12. Kab. Tapin 13. Kota Banjar Baru 14. Kota Banjarmasin SUB TOTAL XIV. KALIMANTAN TIMUR 1. Provinsi 2. Kab. Bulungan 3. Kab. Kutai 4. Kab. Kutai Timur 5. Kab. Nunukan 6. Kab. Penajam Paser Utara 7. Kota Bontang 8. Kota Samarinda 9. Kota Tarakan 10. Kab. Berau 11. Kab. Kutai Barat 12. Kab. Malinau 13. Kab. Pasir 14. Kota Balikpapan

Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil

155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

14.323

4.165

18.488

-

-

-

Bukan Penghasil Penghasil Minyak Bumi Penghasil Minyak Bumi Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil

121.368 19.545 136.061 19.545 19.545 25.448 21.063 20.176 19.800 19.545 19.545 19.545 19.545 19.545

622.445 100.467 766.908 100.467 100.467 101.131 102.135 104.377 100.734 100.467 100.467 100.467 100.467 100.467

743.813 120.012 902.969 120.012 120.012 126.579 123.198 124.553 120.534 120.012 120.012 120.012 120.012 120.012

Penghasil Migas Penghasil Migas Penghasil Migas Penghasil Minyak Bumi Penghasil Minyak Bumi Penghasil Migas Penghasil Migas Penghasil Migas Penghasil Migas Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil

SUB TOTAL XV. SULAWESI TENGAH 1. Provinsi 2. Kab. Morowali 3. Kab. Banggai 4. Kab. Banggai Kepulauan 5. Kab. Buol 6. Kab. Donggala 7. Kab. Parigi Moutong 8. Kab. Poso 9. Kab. Buol Toli Toli 10. Kota Palu SUB TOTAL XVI. SULAWESI SELATAN 1. Provinsi 2. Kab. Wajo 3. Kab. Bantaeng 4. Kab. Barru 5. Kab. Bone 6. Kab. Bulukumba 7. Kab. Enrekang 8. Kab. G o w a 9. Kab. Jeneponto 10. Kab. Luwu 11. Kab. Luwu Timur 12. Kab. Luwu Utara 13. Kab. Majene 14. Kab. Mamasa 15. Kab. Mamuju 16. Kab. Mamuju Utara 17. Kab. M a r o s 18. Kab. Pangkajene Kepulauan 19. Kab. Pinrang 20. Kab. Polewali Mamasa 21. Kab. Selayar 22. Kab. Sidenreng Rappang 23. Kab. Sinjai 24. Kab. Soppeng 25. Kab. Takalar 26. Kab. Tana Toraja 27. Kota Makassar 28. Kota Palopo 29. Kota Pare-pare SUB TOTAL XVII. MALUKU 1. Provinsi 2. Kab. Maluku Tengah 3. Kab. Maluku Tenggara 4. Kab. Maluku Tenggara Barat 5. Kab. Pulau Buru 6. Kota Ambon SUB TOTAL TOTAL

500.276

2.601.466

3.101.742

75 151 19 19 19 19 19 19 19 19 378

-

75 151 19 19 19 19 19 19 19 19 378

-

-

-

804 1.607 402 402 402 402 4.019 4.455.364

4.733.544

804 1.607 402 402 402 402 4.019 9.188.908

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BOEDIONO

Bukan Penghasil Penghasil Minyak Bumi Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil

Bukan Penghasil Penghasil Gas Alam Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil

Bukan Penghasil Penghasil Minyak Bumi Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil Bukan Penghasil